Download pdf - BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN KABUPATEN BREBES TAHUN... · Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD Kabupaten Brebes tahun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ........................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ........................................................... I-11.1 Latar Belakang .............................................................. I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ........................................... I-7

1.3 Hubungan antar Dokumen ............................................ I-9

1.4 Sistematika Dokumen RKPD ........................................ I-20

1.5 Maksud Dan Tujuan ...................................................... I-22

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUNLALU DAN CAPAIAN KINERJAPENYELENGARAAN PEMERINTAHAN ..................... II-1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................ II-1

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ............. II-93

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .......................... II-211

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAHDAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .................. III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................. III-1

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ................................ III-18

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNANDAERAH ... IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan .............................. IV-1

4.2 Prioritas Pembangunan ................................................. IV-13

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITASDAERAH ... V-1

BAB VI PENUTUP . VI-1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 I | 1

Lampiran : Peraturan Bupati BrebesTentang RKPD Kabupaten BrebesTahun 2017Nomor : 089 Tahun 2016 025 Tahun 1

Tanggal : 31 Oktober 2016 20 Mei 2016

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)KABUPATEN BREBES TAHUN 2017

_______________________________________________________________________

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor 061/2911/ SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah, Pemerintah Daerah agar melakukan penyesuaian

dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Brebes, terdapat perubahan susunan

Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Brebes, sehingga

perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kelembagaan Perangkat

Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2017 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan

Bupati Nomor 029 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017.

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten


Brebes Tahun 2017 disusun berpedoman Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Peraturan

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009), dan sebagai

penjabaran RPJMD Kabupaten Brebes tahun 2012 2017

(Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013) pelaksanaan tahun ke-

lima.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008, serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, RKPD Kabupaten Brebes tahun 2017

disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa

Tengah tahun 2013-2018 dan RKP Provinsi Jawa Tengah tahun

2017, serta RPJMN dan RKP 2017.

RKPD kabupaten sekurang-kurangnya memuat tentang

kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan

daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju

dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu

indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penetapan program

prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar

masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan

dan berkelanjutan. Selain itu dokumen RKPD yang disusun

mengacu RKPD provinsi dan berkaitan erat dengan RPJMD,

RPJPD baik kabupaten maupun provinsi serta RPJM dan RPJP

nasional.

RKPD disusun dengan tahapan (1) persiapan penyusunan

RKPD; (2) penyusunan rancangan awal RKPD; (3) penyusunan

rancangan RKPD; (4) pelaksanaan musrenbang RKPD; (5)

perumusan rancangan akhir RKPD; dan (6) penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD diawali dengan

pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD,

penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah.


Selanjutnya alur tahapan penyusunan dalam diagram alur

sebagai berikut.


Gambar 1.1

Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota


Adapun prinsip penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Proses perencanaan dilakukan melalui keterpaduan

pendekatan diantaranya melalui pendekatan politik,

teknokratik, participatory, comprehensiveness, serta proses

buttom up dan top down planning. Proses top down planning

merupakan langkah-langkah penyampaian batasan umum

oleh Pemerintah Pusat mengenai prioritas pembangunan

nasional dan usulan kebutuhan dana kepada Kementrian/

Lembaga maupun dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/

Kota. Sedangkan proses buttom up planning berarti

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberi keleluasaan

untuk merancang kegiatan-kegiatan pembangunan demi

tercapainya sasaran pembangunan kepada Pemerintah Pusat.

2. Prioritas dan sinergitas

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, baik

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota

terdistribusikan dengan mempertimbangkan prioritas dan

menciptakan sinergitas antara Kabupaten, Provinsi dan

Nasional melalui Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan.

3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Brebes juga merupakan

proses penyatuan persepsi SKPD Kabupaten tentang prioritas

pembangunan daerah dengan mempertimbangkan

kemampuan keuangan daerah.

4. Mempertimbangkan kondisi eksternal

Tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan kondisi

eksternal yang memberikan pengaruh cukup kuat terhadap

proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah seperti

kondisi politik, hukum, ekonomi, serta budaya. Kondisi

ekonomi misalnya dengan inflasi tentu akan berpengaruh

pada beberapa asumsi yang mendasari penyusunan kondisi

perekonomian di daerah.


Proses penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun

2017 dilakukan dengan memperhatikan berbagai pendekatan

perencanaan, yaitu :

1. Perencanaan dari bawah (bottom up)

Perencanaan dari bawah dilaksanakan dengan

memperhatikan hasil kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) di Jawa Tengah secara

berjenjang, dimulai dari Musrenbang Tingkat Desa/

Kelurahan yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2016,

Musrenbang Kecamatan pada Bulan Februari 2016 dan

Musrenbang Kabupaten pada Bulan Maret 2016.

2. Perencanaan dari atas (top down)

Perencanaan dari atas dilakukan dengan mengupayakan

sinkronisasi dan sinergitas kebijakan antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah

Kabupaten Brebes, yang tertuang dalam berbagai dokumen

nasional terkait dengan perencanaan pembangunan Tahun

2017. Sinkronisasi dan sinergitas ditekankan pada aspek

tujuan, sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan.

3. Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam

Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musrenbang. Hal

ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan mewujudkan

rasa ikut memiliki dari para pemangku kepentingan. Ikut

serta dalam kesempatan tersebut adalah kalangan Perguruan

Tinggi, BUMN/ Perusda/ BUMD, Perbankan, Organisasi

Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial,

Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM), Organisasi Wanita, Pengurus Partai Politik, Lembaga

Bentukan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Lembaga

Donor.

4. Perencanaan Teknokratik

Perencanaan melalui pendekatan teknokratik dilaksanakan

dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.

Dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2017, dimulai


dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

mencakup berbagai aktifitas antara lain :

a) Pengolahan data dan informasi; b) Analisis gambaran

umum kondisi daerah; c) Analisis kondisi perekonomian dan

keuangan daerah; d) Evaluasi kinerja pembangunan tahun

2015; e) Telaah kebijakan Pemerintah; f) Telaah pokok-pokok

pikiran DPRD; g) Perumusan permasalahan pembangunan

daerah; h) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan

kebijakan keuangan daerah;

i) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

serta pagu indikatif; j) Perumusan program prioritas dan pagu

indikatif; k) Penyajian dan sosialisasi Rancangan Awal RKPD;

dan l) Penyelarasan rencana program prioritas dan pagu

indikatif.

5. Perencanaan Politik

Perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan

merujuk pada visi dan misi kepala daerah terpilih yang

didukung oleh DPRD. Dukungan DPRD tercermin antara lain

pada saat diselenggarakan Forum Konsultasi Publik dan

Forum SKPD, serta Musrenbang Tahun 2016 dalam rangka

penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2017. Dalam

dokumen RKPD Kabupaten Brebes telah memuat Pokok-

Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Brebes termasuk usulan

kegiatan hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Brebes sebagai

masukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2017.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan riil penyusunan RKPD Kabupaten Brebes

Tahun 2017 adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya

adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi peraturan

perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;


3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;


Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa;


Perangkat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan;


tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;


16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2017;

19. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/ 020753

Tahun 2015 tentang Arah Kebijakan Sebagai Pedoman

Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka Penyusunan

RKPD Tahun 2017 bagi Provinsi dan Kabupaten/ Kota se

Jawa Tengah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes

Tahun 2010-2030;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017;


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Brebes;

24. Surat Edaran Bupati Brebes Nomor 050/ 03170 Tahun 2015

tentang Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 dan

Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2016.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD

Kabupaten Brebes disusun mengacu kepada RPJPD Kabupaten

Brebes Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun

2012-2017 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, program


kepala daerah terpilih serta memperhatikan RPJP Nasional, RKP

Tahun 2017, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. RKPD

Kabupaten Brebes 2017 disusun dengan memperhatikan juga

RTRW Kabupaten Brebes yang disahkan dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030

sebagai acuan prioritas pembangunan kewilayahan.

RKPD Kabupaten Brebes 2017 juga disusun dengan

mengintegrasikan Rencana Kerja (Renja SKPD) 2017, dan

penetapan Rancangan akhir RKPD digunakan sebagai pedoman

penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD.

Secara diagram keterkaitan antar dokumen penyusunan

RKPD digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes

Tahun 2017

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Brebes Tahun

2017 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di

tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan

Kabupaten Brebes), yaitu sebagai berikut:

1. RPJM Nasional dan RKP 2017

RenstraSKPD

Diserasikan melalui musrenbang

RKPProvinsi

RKPDaerah

RenjaSKPD

Diacu

RPJMDaerah

RTRW

Dijabarkan

pedoman

pedoman

pedoman

KUA-PPAS

APBD


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019 menjadi acuan penyusunan

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Brebes, khususnya dalam

menjabarkan program-program sektoral dan program

kewilayahan/ regional. RKPD Kabupaten Brebes tahun 2017 juga

disusun untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan

Nasional Tahun 2015-2019 Terwujudnya Indonesia yangBerdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong, dan 7 (Tujuh) Misi Pembangunan Nasional Tahun2015-2019, diantaranya: 1) Mewujudkan keamanan nasional

yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai

negara kepulauan; 2) Mewujudkan masyarakat maju,

berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;

3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat

jati diri sebagai negara maritim; 4) Mewujudkan kualitas hidup

manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5)

Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing. 6) Mewujudkan

Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional; 7) Mewujudkan masyarakat

yang berkepribadian dalam kebudayaan.

RPJM Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, memuat arah

kebijakan pembangunan nasional yaitu: (1) Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2)

Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam

(SDA) yang berkelanjutan; (3) Mempercepat pembangunan

infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan; (4)

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam

dan penanganan perubahan iklim; (5) Penyiapan landasan

pembangunan yang kokoh; (6) Meningkatkan kualitas sumber

daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan; (7)

Mengembangkan dan memeratakan pembangunan daerah.


Selain itu, RKPD Kabupaten Brebes juga mempunyai arah

untuk meningkatkan keterkaitan dan keserasian pembangunan

antar SKPD secara berkesinambungan sebagai langkah strategis

upaya pemantapan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean

(MEA) melalui penguatan usaha skala kecil dan menengah,

penguatan kemitraan dengan sektor swasta, pembinaan dan

pemberdayaan serta fasilitasi dalam standarisasi produk UMKM,

perlindungan terhadap produk unggulan daerah, sertifikasi

kompetensi bagi calon tenaga kerja, mendayagunakan program/

kegiatan SKPD untuk meningkatkan daya saing masyarakat dan

dunia usaha, meningkatkan investasi dengan penyederhanaan

perizinan, peningkatan pelayanan terpadu satu pintu, menjaga

hubungan industri dan promosi, serta dukungan infrastruktur.

2. RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018Berdasarkan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 2014) dan sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah

Nomor 050/ 020753 Tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah

Kebijakan Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan

Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi

Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah. Penyelenggaraan

Musrenbang Tahun 2016, serta Rancangan Awal RKPD Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2017 memperhatikan Arah Kebijakan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah diantaranya: Proses

pembangunan Provinsi Jawa Tengah jangka menengah Tahun

20132018, telah memasuki tahun keempat (Tahun 2017), yang

dalam prosesnya tidak terlepas dari pembangunan sebelumnya.

Perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah disusun dengan

memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan

nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, sebagai

bentuk sinergi dan keterpaduan antar kebijakan pusat dan

daerah. Berdasarkan pencapaian target pembangunan daerah

yang telah ditetapkan dalam RPJMD, untuk mewujudkan 7 (tujuh)

misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu : 1)

Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno,

Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan


Berkepribadian di Bidang Kebudayaan; 2) Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi

Kemiskinan dan Pengangguran; 3) Mewujudkan Penyelenggaraan

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan

Transparan, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi; 4) Memperkuat

Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan

dan Kesatuan; 5) Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam

Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang

Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak; 6) Meningkatkan

Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar

Masyarakat; 7) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat

Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah

Lingkungan.

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energiberkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinandan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraanmasyarakat dan kemandirian wilayah.

Sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/

020753 Tanggal 23 Desember 2015 perihal Arah Kebijakan

Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang

Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi Provinsi dan

Kabupaten/ Kota se Jawa Tengah, diharapkan setiap daerah agar

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sinergis,

berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan:

1. Memperhatikan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan

masional (Nawa Cita) sesuai dengan tingkat kewenangan dalam

rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok

pembangunan nasional, yaitu:

a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

negara.

b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratif dan terpercaya.

c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.


d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi

sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat dan terpercaya.

e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia.

f. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional.

g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis.

h. Melaukan revolusi karakter bangsa.

i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi

sosial Indonesia.

2. Memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan

nasional dalam RPJMN 2015-2019 serta menyikapi dinamika

kebijakan pembangunan nasional;

3. Mempedomani hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018;

4. Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Desa.

5. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development Goals/ SDGs) Tahun 2016-2030.6. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2015 dan rencana

target capaian Tahun 2016, baik yang dibiayai APBD (Provinsi

dan Kabupaten/ Kota), APBN, dana-dana bantuan

(diantaranya DAK, Dekon, TP, Bantuan Keuangan Provinsi

kepada Kabupaten/ Kota dan Desa, Hibah, Bansos) dan

masyarakat/ swasta serta hasil evaluasi RAPBD Tahun 2015

dan 2016;

7. Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat

yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi

dan berkepribadian di bidang budaya, dengan sasaran pokok

meliputi:

a. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017 diprediksi

sebesar 5,4-5,8% (Bank Indonesia) dengan asumsi

beroperasinya berbagai infrastruktur pendukung

pembangunan wilayah; berjalannya realisasi investasi pada

sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan semakin


optimalnya potensi kawasan industri; meningkatnya

penggunaan kredit perbankan untuk investasi; UMR Jawa

Tengah yang kompetitif; serta membaiknya perekonomian

negara tujuan ekspor Jawa Tengah. Namun demikian,

melalui kebijakan peningkatan dan pemerataan penanaman

modal; pembangunan infrastruktur; pengembangan

kawasan industri yang semakin berdaya saing dan

terintegrasi dengan sentra-sentra produksi; kemudahan ijin

usaha; penciptaan iklim usaha yang kondusif dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan serta perluasan

inovasi dan penerapan teknologi tepat guna, maka

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017

diharapkan dapat mencapai sebesar 5,45,8% sebagaimana

ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018. Sedangkan inflasi diprediksi pada kisaran

4,51% dengan asumsi terjaminnya kelancaran distribusi,

ketersediaan pasokan dan terjaganya ekspektasi positif

masyarakat; optimalnya informasi ketersediaan kebutuhan

masyarakat (pasokan, harga dan distribusi); meningkatnya

koordinasi TPID baik tingkat provinsi dan kabupaten/ kota;

sinergisnya dukungan pembiayaan pembangunan

pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.

b. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 11,30-

10,83% pada tahun 2017 melalui strategi (i) pengurangan

beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) peningkatan

pendapatan masyarakat; (iii) pemberdayaan usaha ekonomi

mikro dan kecil. Selain itu dibangun sinergitas program dan

pendanaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan

melalui: pola sharing program dan pendanaan antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota (akses

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) dan

pengembangan kegiatan-kegiatan tematik (TMMD Tematik,

Kuliah Kerja Nyata Tematik/ kerjasama dengan perguruan

tinggi serta CSR Tematik) dengan fokus prioritas lokasi pada

daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi. Keterpaduan dan

perluasan intervensi program/ kegiatan sektoral berdimensi

kewilayahan, mengutamakan pada wilayah dengan sasaran

prioritas tingkat kemiskinan tinggi (pola quick win),


penerapan pola kader desa berdikari, serta peningkatan dan

keberlanjutan program-program perlindungan sosial

berbasis keluarga;

c. Penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,49-

4,27% pada tahun 2017 melalui peningkatan produktivitas

tenaga kerja dengan akselerasi tenaga kerja dan disektor

yang mempunyai nilai tambah dan produktivitas tinggi,

perluasan dan pengembangan lapangan kerja baru terutama

lapangan kerja produktif, penguatan regulasi dan iklim yang

kondusif untuk peningkatan investasi; perbaikan iklim

ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial,

perlindungan terhadap tenaga kerja;

d. Memantapkan kondisi, kinerja dan tingkat pelayanan

infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, prasaran

sumber daya air, pelabuhan, bandara, listrik dan jalur

kereta api), pengembangan transportasi massal dan antar

moda, sanitasi dan air bersih untuk meningkatkan daya

saing dan pemerataan pembangunan antar wilayah dan

antar Kabupaten/ kota;

e. Pembangunan kedaulatan pangan berbasis agribisnis

kerakyatan dengan peningkatan produksi dan produktivitas

pertanian dalam arti luas serta pengendalian alih fungsi

lahan;

f. Pembangunan ekonomi maritim dan kelautan melalui

peningkatan kapasitas dan akses terhadap sarana produksi,

infrastruktur, teknologi dan pasar perikanan; pengendalian

illegal, unregulated and unreported fishing; dukungan

pengaturan penangkapan di kawasan overfishing;

rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan;

g. Perwujudan kedaulatan energi melalui pengembangan dan

eksplorasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal dan

peningkatan bauran energi.

8. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi masing-masing

Kabupaten/ Kota dan SKPD Provinsi dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia;

9. Memperhatikan dan mempedomani aturan/ ketentuan,

prosedur dan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan


pembangunan untuk mencapai 3 TEPAT (sasaran, administrasi

dan waktu), dengan pendekatan:

a. Holistik, yaitu pendekatan multisektor (koordinatif).

b. Integratif, yaitu mempunyai fokus dan tujuan yang jelas.

c. Kewilayahan, yaitu jelas lokus yang akan disasar.

10. Meningkatkan kemanfaatan, keterkaitan dan keserasian

pembangunan antar sektor, wilayah serta pelaku

pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan

berbasis pengembangan potensi kawasan, melalui pelaksanaan

multilateral meeting antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/ Kota serta pelibatan pihak swasta/ dunia

usaha.

11. Membangun dan meningkatkan keterbukaan informasi dan

komunikasi publik dengan pelibatan seluruh stakeholder

termasuk partai politik dan komunitas masyarakat

berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif

masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam

pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme check and

balances;

12. Memantapkan kondusifitas wilayah/ daerah sebagai antisipasi

kerawanan sosial;

13. Meningkatkan kelengkapan, akurasi, validasi dan pemanfaatan

data dan informasi dalam proses perencanaan dan

pembangunan daerah;

14. Meningkatkan sinkronisasi dan kualitas perencanaan

penganggaran pembangunan daerah serta meningkatkan

kualitas belanja berbasis kinerja yang efektif, efisien,

transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/

produktif yang mempu memberikan dampak/ multiplier effect

tinggi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

15. Dalam rangka pengelolaan Pembangunan Perdesaan sebagai

tindak lanjut terhadap diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, perlu

diperhatikan:

a. Sinergitas perencanaan pembangunan desa dengan

Kabupaten yaitu rencana pembangunan menengah maupun

tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;


b. Pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan

skala lokal desa kepada Desa ;

c. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa harus

terinformasi dan terintegrasi dengan rencana pembangunan

desa.

3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes Tahun2010-2030

Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2017 harus

memperhatikan RTRW Kabupaten Brebes untuk mewujudkan

pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola

penggunaan ruang, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam

penggunaan lahan, dan menjaga kesimbangan pertumbuhan

wilayah sehingga mengurangai kesenjangan wilayah.

4. RPJMD Kabupaten BrebesVisi pembangunan jangka menengah Kabupaten Brebes

tahun 2012 2017 adalah: Terwujudnya Masyarakat Mandiri

Produktif, Sejahtera dan Berkeadilan. Misi yang akan

dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas

berbasis pada Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjang oleh

pelayanan yang bermutu dan terjangkau.

3. Meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan

memperkuat inovasi daerah guna mewujudkan kesejahteraan

masyarakat

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai rencana tata

ruang dan Memperhatikan Kelestarian sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

5. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta

pemenuhan hak anak dalam pembangunan, dan mewujudkan

perlindungan sosial.

6. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) dan memelihara stabilitas keamanan dan

ketertiban daerah


RKPD 2017 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari RPJMD

2012-2017. Sesuai arah kebijakan dan prioritas yang tertuang

dalam RPJMD, dan analisis isu strategis tahun 2015, maka

RKPD Kabupaten Brebes tahun 2017 mengambil fokus tema

Percepatan Pembangunan Infrastruktur Publik gunaTerwujudnya Masyarakat Mandiri Produktif, Sejahtera danBerkeadilan

5. Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RKPD Kabupaten Brebes tahun 2017 memperhatikan

beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di

tingkat nasional, Provinsi maupun di Kabupaten Brebes. Beberapa

dokumen rencana pembangunan sektoral yang dimaksud antara

lain: Kelanjutan Pencapaian SDGs, Grand Design Reformasi

Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan

Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, RAD Pengurangan

Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah.

6. Renja SKPD Kabupaten Brebes

Hubungan RKPD dengan Renja SKPD adalah hubungan dua arah.

Rancangan Awal RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan

Renja. Rancangan Renja menjai bahan penyusunan RKPD. Renja

SKPD Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan

dan memasukkan pokok. Selanjutnya Rancangan Akhir RKPD

dijadikan pedoman untuk menyempurnakan Renja SKPD.

Selanjutnya RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2017 dijadikan

sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes

Tahun Anggaran 2017. RKPD Kabupaten Brebes juga diarahkan

untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

diantaranya, Pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM),

Kebijakan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),

Prioritas Pembangunan Nasional, Master Plan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Master Plan

Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia

(MP3KI) tahun 2011-2025.


1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2017 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Memuat gambaran umum tentang penyusunan RKPD

yang meliputi latar belakang, dasar hukum

penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika

dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan

Capaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu

menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu,

dengan memperhatikan pencapaian target kinerja dari

dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan

sebagai bahan acuan. Uraian memuat:

(1) Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah;

menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup

aspek geografi dan demografi, kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing

daerah.

(2) Subbab Evaluasi Pelaksanaan Program Dan

Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan

Realisasi RPJMD; menggambarkan capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut

urusan/ fungsi penunjang urusan pemerintahan

daerah, program, kegiatan, realisasi target kinerja

program dan kegiatan, lokasi dan SKPD

penanggung jawab, dan disajikan sesuai format

Tabel Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan

Daerah sampai dengan Tahun Berjalan.

Hasil evaluasi dimaksud merupakan kompilasi dari

hasil penilaian realisasi pencapaian target kinerja,

penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi atas

pelaksanaan seluruh Renja SKPD berdasarkan

laporan Triwulan I sampai dengan Triwulan IV

Tahun 2015 dan target program/kegiatan RKPD


tahun berjalan (2016) yang disampaikan oleh

Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda.

(3) Subbab Permasalahan Pembangunan Daerah;

berisi uraian rumusan umum permasalahan

pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis

gambaran umum kondisi daerah dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai

dengan tahun berjalan (Tahun 2016) dan evaluasi

capaian sasaran RPJMD sampai dengan tahun lalu

(Tahun 2015) yang menjadi isu permasalahan

daerah yang berhubungan dengan prioritas

pembangunan daerah dan prioritas pembangunan

Provinsi (bagi Kabupaten/ Kota) dan nasional, dan

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan

layanan dasar dan pengelolaan potensi unggulan

daerah.

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun

lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain

mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,

sumber-sumber pendapatan dan kebijakan

pemerintah daerah yang diperlukan dalam

pembangunan perekonomian daerah meliputi

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta

kerangka pendanaan.

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat hubungan antara Prioritas

Pembangunan Tahunan Daerah dengan pencapaian

sasaran RPJMD dan Prioritas Nasional untuk tahun

2017. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah

memadukan kedudukan RKPD sebagai pelaksanaan

kebijakan strategis RPJMD sesuai permasalahan dan

isu strategis daerah dengan kedudukan RKPD sebagai

instrumen pencapaian prioritas nasional.


Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian

kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi

isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah

dan nasional, dan capaian kinerja yang direncanakan

dalam RPJMD.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan

kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan

evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun

rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD, keterhubungannya

dengan pelaksanaan program strategis nasional, dan

sesuai kemampuan keuangan daerah. Rencana

program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan

kepentingan masyarakat dari musrenbang dan melalui

pokok pikiran Dewan. Diuraikan dari program dan

kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai

kegunaan tinggi bagi masyarakat. Rencana program

dan kegiatan prioritas daerah mencakup semua

rencana program dan kegiatan yang akan dianggarkan

melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan

pengeluaran pembiayaan.

Bab VI. Penutup

Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku

kepentingan guna terlaksananya kegiatan

pembangunan daerah tahun 2017.

1.5. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten

Brebes tahun 2017 disusun dengan maksud memberikan arah

bagi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai

tujuan pembangunan selama kurun waktu tahun 2017 dengan

tujuan :


1. Mewujudkan sinkronisasi rencana kegiatan antar Perangkat

Daerah (PD) maupun masyarakat dalam rangka mencapai

tujuan pembangunan daerah;

2. Menyediakan rujukan utama atau acuan dalam penyusunan

Rancangan APBD;

3. Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan,

dan penganggaran kegiatan pembangunan daerah tahunan.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Brebes Tahun 2017 telah disesuaikan dengan

Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah Kabupaten Brebes, dengan demikian

RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2017 merupakan bahan acuan

bagi setiap pemangku kepentingan dalam melaksanakan

pembangunan daerah tahun 2017 sehingga tercipta sinergitas

dan konsistensi perencanaan program kegiatan pembangunan

antar bidang/ fungsi dan antar wilayah (kecamatan) dengan

mengacu pada tujuan pembangunan nasional maupun Provinsi

Jawa Tengah.

Semua ketentuan yang mengatur tentang penyusunan

dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Prioritas

Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran

2017 wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya

dengan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2017.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 II | 1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi

Kabupaten Brebes terletak pada koordinat antara 644 - 721

Lintang Selatan dan antara 10841 - 10911 Bujur Timur dengan

bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 km dan dari

barat ke timur sepanjang 50 km. Luas wilayah Kabupaten Brebes

kurang lebih 1.660,19 km2 atau sebesar 5,10 % dari luas Provinsi Jawa

Tengah dengan garis pantai sepanjang 55 km dan luas wilayah laut 12

mil dari darat 1.036,80 km2.

Wilayah Kabupaten Brebes di sebelah utara berbatasan dengan

Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kota dan Kabupaten

Tegal, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan

Kabupaten Cilacap, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten

Kuningan dan Kabupaten Cirebon (Provinsi Jawa Barat). Kabupaten

Brebes merupakan pintu gerbang masuk ke wilayah Provinsi Jawa

Tengah dari arah barat pantura.

Secara administratif, Kabupaten Brebes terdiri dari 17

kecamatan, 292 desa, 5 kelurahan, 1.573 RW dan 8.153 RT. Dari 17

kecamatan tersebut terdapat 5 kecamatan yang memiliki wilayah

pantai (Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari dan Brebes)

dengan jumlah desa pantai sebanyak 14 desa.

Secara topografi, bentang alam wilayah Kabupaten Brebes

bervariasi dari laut hingga pegunungan pada ketinggian antara 1

2.000 meter diatas permukaan laut dengan kelas kelerengan lahan

yang bervariasi dari 0 sampai > 40%. Wilayah dengan kelerengan lahan

0-2% seluas 71.414,07 ha (43,02% dari luas wilayah), 2-15% seluas

30.641 (18,46% dari luas wilayah), 15-40% seluas 38.422 ha (23,14%

dari luas wilayah) dan > 40% seluas 25.542 ha (15,38% dari luas

wilayah).

Secara geologi, wilayah Kabupaten Brebes termasuk kedalam


bagian daerah geologi pegunungan Pulau Jawa yang dapat dilihat

dari bentuk alam, morfologi, dan susunan batuan pembentuknya.

Morfologi pegunungan yang terdapat di Kecamatan Paguyangan dan

Sirampog dipengaruhi tiga faktor litologi maupun struktur.

Kenampakan morfologi wilayah dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a) Dataran alluvial yang merupakan dataran rendah dan

berlereng datar, umumnya menempati daerah-daerah endapan;

b) Daerah perbukitan berlereng sedang umumnya ditempati oleh

batuan gamping;

c) Daerah pegunungan berelereng curam yang dibentuk oleh batuan

lava.

Menurut jenisnya, tanah di Kabupaten Brebes dibedakan atas

19 jenis dengan sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Brebes

adalah alluvial kelabu yaitu dengan luas 25,53 % dari total luas

wilayah. Tekstur tanah di Kabupaten Brebes terdiri dari fraksi liat,

debu dan pasir pembentuk tanah. Karena karakteristik geologi

yang sedemikian itu, maka sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes

merupakan wilayah yang subur dan cocok untuk pengembangan

pertanian.

Sesuai karakteristik geologinya, potensi sumberdaya mineral

yang ada merupakan sumberdaya mineral bahan galian golongan C,

dengan cadangan tereka meliputi 8 jenis yaitu pasir sungai, tras, batu

pasir, andesit, lempung gerabah, bentonite, gipsum dan batu gamping.

Berdasarkan cadangan tereksploitasi meliputi 3 jenis yaitu pasir

sungai, andesit dan lempung gerabah. Sebaran batu pasir berasal dari

endapan sungai berada di sepanjang alur sungai Cisanggarung, sungai

Pemali, sungai Keruh, sungai Pedes dan sungai lainnya. Batu pasir

berasal dari endapan vulkanik berada di wilayah kaki lereng Gunung

Slamet. Berdasarkan cadangan terindikasi, Kabupaten Brebes juga

memiliki cadangan sumberdaya mineral bahan galian golongan C

berupa batu gamping (batu kapur) di Kecamatan Songgom.

Kabupaten Brebes memiliki wilayah dengan kerentanan gerakan

tanah yang bervariasi yaitu mulai dari, sedang dan tinggi. Berdasarkan

data teknik groundcheck geologi, wilayah dengan zona kerentanan

gerakan tanah rendah ada di sekitar Tonjong, zona kerentanan gerakan

tanah sedang di sebelah selatan Tonjong, dan zona kerentanan gerakan


tanah tinggi di daerah tubuh/kaki Gunung Slamet. Gerakan tanah

pada kerentanan tinggi masih sangat aktif pada wilayah kelerengan

tinggi terutama kalau dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi

atau adanya proses erosi di bagian dasar sungai yang sangat kuat,

apalagi jika diatasnya tidak ada vegetasi/tutupan tanah (Badan

Geologi, Pusat Sumberdaya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, 2011).

Kondisi gerakan tanah tersebut berpotensi menyebabkan bencana

tanah longsor dan juga berpengaruh terhadap kualitas infrastruktur.

Zona pergerakan tanah di Kabupaten Brebes yang kemungkinan

dapat terjadi, yaitu :

1. Zona kerentanan gerakan tanah rendah

Yang termasuk ke dalam zona ini adalah daerah yang mempunyai

tingkat kerentanan sangat rendah untuk terjadi gerakan tanah.

Pada zona ini gerakan tanah jarang terjadi kecuali jika mengalami

gangguan pada lerengnya. Zona ini berupa daerahdaerah yang

relative jauh dari aliran sungai dan lembah dengan morfologi

pedataran, perbukitan dengan relief halus sampai sedang. Daerah

yang termasuk zona ini adalah beberapa desa di Kecamatan

Bumiayu (seperti Desa Bumiayu, sebagian Desa Kalinusu), beberapa

desa di Kecamatan Tonjong (Desa Kalijurang, Desa Galuh Timur),

beberapa desa di Kecamatan Bantarkawung (Desa Bantarwaru dan

Desa Bangbayang) dan beberapa Desa di Kecamatan Salem.

2. Zona kerentanan gerakan tanah sedang

Adalah daerah yang secara umum mempunyai kerentanan

menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah ini terjadi

terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir,

tebing pemotong jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan.

Gerakan tanah lama masih mungkin dapat aktif kembali terutama

oleh curah hujan yang tinggi. Zona ini tersebar hampir merata di

wilayah selatan Kabupaten Brebes.

3. Zona kerentanan gerakan tanah tinggi

Merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan

tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan ini dapat terjadi

sewaktu waktu meliputi beberapa gawir longsoran lama seperti

longsoran dan retakan yang dapat aktif kembali akibat curah hujan

yang tinggi. Bisa juga berupa gerakan tanah muncul pada titik yang


baru apabila terjadi pergerakan sesar aktif atau pengaruh eksternal

berupa intensitas hujan yang naik, erosi, pemotongan lereng,

perubahan tata guna lahan atau penggundulan hutan. Zona ini

sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Sirampog.

Kondisi hidrologis Kabupaten Brebes berada pada wilayah

cekungan air tanah (CAT) Tegal Brebes dengan luas CAT bebas

248x106 m3/tahun atau 7.864 liter/detik dan air tertekan 11x106

m3/tahun atau 349 liter/detik. Wilayah penyebaran air tanah di

Kabupaten Brebes berdasarkan akuifer meliputi :

1. Kecamatan pantura, Songgom, sebagian Banjarharjo,

Ketanggungan, dan Larangan bagian utara dengan akuifer

produktif dimana muka air tanah sangat dangkal dengan debit 5

10 lt/detik.

2. Kecamatan Salem dengan akuifer produktif setempat dengan ciri

muka air tanah dalam sehingga sulit untuk dimanfaatkan.

Disamping itu terdapat mata air setempat dengan debit kecil dan

akuifer produktif kecil setempat dengan air tanah dalam jumlah

terbatas dapat dijumpai di daerah lembah.

3. Kecamatan Bantarkawung, Sirampog, Bumiayu, Paguyangan,

Tonjong, sebagian Kecamatan Banjarharjo, Ketanggungan, dan

Larangan bagian selatan, dengan akuifer produktif kecil setempat,

dengan jumlah air tanah terbatas dijumpai di daerah lembah.

Jumlah mata air yang sudah teridentifikasi sebanyak 15

buah di wilayah Kecamatan Sirampog, 19 buah di wilayah Kecamatan

Paguyangan dan 1 buah di wilayah Kecamatan Bumiayu. Pemanfaatan

sumber mata air (tuk) diantaranya adalah untuk air minum (PDAM,

perpipaan perdesaan), air bersih dan irigasi. Mata air dengan debit

lebih dari 100 liter/detik meliputi mata air Kaligiri (786 liter/detik), Tuk

Sirah (300 liter/detik), Bulakan (200 liter/detik), Cipayo (200

liter/detik), Tuk Sridadi (178 liter/detik), Singkup (140 liter/detik),

Lengkrang (110 liter/detik), Tuk Podol (100 liter/detik). Berdasarkan

Atlas Air Pulau Jawa (2011), di Kecamatan Ketanggungan

terdapat mata air dengan debit > 100 l i ter/detik yaitu

mata air Cihandeuleum.

Jumlah sungai di Kabupaten Brebes sebanyak 22 buah, danau

alam 1 buah (Telaga Ranjeng) dan jumlah bendungan ada 2 yaitu


bendungan Malahayu dan bendungan Penjalin yang pemanfaatan

airnya adalah untuk irigasi. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di

Kabupaten Brebes menurut Permen PUPR No. Tahun 2015, meliputi 8

(delapan) DAS yaitu : 1)DAS Cisanggarung, 2) DAS Tanjung, 3)

DAS Babakan, 4) DAS Kabuyutan, 5) DAS Kluwut, 6) DAS Pakijangan,

7) DAS Pemali dan DAS Gangsa. DAS 1) sampai dengan 6), termasuk

kedalam wilayah pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-

Cisanggarung, sedangkan DAS Pemali dan Gangsa menjadi

kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana.

DAS Pemali mempunyai karakter yang sangat spesifik dengan

bentuk DAS memanjang. Morfologi Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemali

secara umum di bagian hulu adalah daerah pegunungan dengan

topografi bergelombang dan membentuk cekungan di beberapa tempat

yang berfungsi sebagai penampung air. Di bagian hulu DAS Pemali

terdapat CAT buatan yaitu bendungan Penjalin yang terletak di Desa

Winduaji Kecamatan Paguyangan, dengan luas genangan 1,25 km dan

kapasitas tampungnya 9,5 juta m yang mempunyai nilai hujan

tahunan yang cukup besar yaitu sekitar 4.000 mm per tahun.

Tutupan lahan di daerah hulu yang sebagian merupakan hutan

cukup memprihatinkan. Lahan kritis maupun hutan gundul ini

mempengaruhi siklus tata air di daerah tangkapan air maupun resapan

air. Kondisi yang kritis tersebut menyebabkan pada musim hujan

dengan curah hujan dan intensitas hujan yang sangat tinggi,

berpotensi menyebabkan bencana longsor, banjir bandang dan

rusaknya alur sungai akibat tingginya debit air yang masuk sungai.

Bagian tengah DAS Pemali mempunyai curah hujan mencapai

3.000 mm per tahun, sedangkan di bagian hilir 2.000 mm per tahun.

Merupakan areal perbukitan dengan vegetasi hutan produksi dan

kebun campuran dan pedataran berupa lahan sawah dan lahan kering.

Pada bagian hilir Sungai Pemali, kondisi daerahnya tergolong relatif

datar yang sebagian besar berupa sawah, ladang dan tambak.

Tahun 2015, Kabupaten Brebes merupakan salah satu wilayah

di Jawa Tengah yang mengalami kekeringan ekstrim. Kekeringan

ekstrim adalah terjadinya hari hari tanpa hujan setidaknya 60 hari

berturut turut. Hal tersebut diakibatkan oleh fenomena El Nino.

Fenomena El Nino adalah perubahan suhu permukaan laut Samudera


Pasifik ekuator bagian timur dan tengah dari suhu ratarata.

Fenomena tersebut kini sering muncul secara berkala setidaknya 3

sampai 7 tahun sekali dan hal tersebut mempengaruhi iklim dunia

selama lebih dari 1 tahun. Adapun untuk suhu di Kabupaten Brebes

ratarata mencapai 250 C - 330 C, kelembaban berkisar 60% - 90%, dan

kecepatan angin berada di 20 km/jam.

Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Brebes secara umum

terbagi menjadi penggunaan lahan sawah dan lahan bukan sawah.

Luas lahan sawah pada tahun 2015 sebesar 62.693 ha terdiri dari

ssawah beririgasi 48.953 ha, sawah tadah hujan 13.675 ha dan sawah

lainnya (seperti lahan sawah lebak, polder dan rawa rawa yang

ditanami padi atau rembesan) hanya terdapat di Kecamatan Losari

seluas 65 ha. Luas lahan sawah pada tahun 2015 sebesar 62.693 ha

terdiri dari sawah beririgasi 48.953 ha,sawah tadah hujan13.675 ha

dan sawah lainnya (seperti lahan sawah lebak, polder dan rawa rawa

yang ditanami padi atau rembesan) seluas 65 ha.

Sedangkan luas lahan bukan sawah sebesar 103.108,31 ha

terdiri dari hutan 48.621 ha, perkebunan Negara 1.164 ha,

permukiman/pekarangan 18.988,78 ha, tambak/kolam 7.643 ha,

danau/ telaga 20 ha, kebun campuran 9.418 ha, waduk buatan 700

ha, bangunan lain 75,53 ha, dan penggunaan lain 4.391 ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 2030,

pola ruang wilayah Kabupaten Brebes dibedakan menjadi kawasan

lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Sedangkan Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan

fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan lindung Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Brebes ditetapkan seluas

kurang lebih 6.261 Ha. Sebagian besar terdapat di wilayah selatan

Kabupaten Brebes, yaitu Kecamatan Paguyangan, Sirampog, Salem,


Bantarkawung dan di wilayah tengah Kabupaten Brebes yaitu

Kecamatan Ketanggungan dan Banjarharjo.

2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahnya

Kawasan ini berfungsi untuk melindungi kawasan dibawahnya

sehingga dapat menjamin terselenggaranya fungsi hidrolis bagi

kegiatan pemanfaatan lahan. Kawasan ini meliputi kawasan

resapan air. Di Kabupaten Brebes, kawasan resapan air dengan

luas kurang lebih 21.564,1 Ha meliputi :

1) Kecamatan Banjarharjo ( 1.170 Ha);

2) Kecamatan Bantarkawung ( 2.813 Ha);

3) Kecamatan Bumiayu ( 0,1 Ha);

4) Kecamatan Ketanggungan (1.043 Ha);

5) Kecamatan Larangan ( 372 Ha);

6) Kecamatan Paguyangan ( 2.041 Ha);

7) Kecamatan Salem ( 10.550 Ha);

8) Kecamatan Sirampog ( 3.375 Ha);

9) Kecamatan Tonjong ( 200 Ha).

3. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan ini terdiri dari :

1) Sempadan pantai

Terdapat di sepanjang pantai utara dari Kecamatan Brebes

sampai Kecamatan Losari dengan luas areal 722 Ha.

2) Sempadan sungai

Dengan luas areal 1.963 Ha yang tersebar di sepanjang sungai

sungai di Kabupaten Brebes.

3) Pengelolaan kawasan sempadan waduk

Berada di Waduk Malahayu Kecamatan Banjarharjo dengan luas

925 Ha dan Waduk Penjalin Kecamatan Paguyangan dengan

luas 125 Ha.

4) Ruang Terbuka Hijau

Proporsi ruang terbuka hijau kawasan perkotaan paling sedikit

30% dari luas perkotaan. Di Kabupaten Brebes untuk ruang

terbuka hijau meliputi Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba,

Wanasari, Brebes, Jatibarang, Kersana, Ketanggungan, dan

Bumiayu dengan luas kurang lebih 3.247 Ha. Yang termasuk


ruang terbuka hijau adalah 30% dari luas tersebut yaitu sekitar

kurang lebih 974 Ha.

5) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

a. Kawasan cagar alam

Kawasan cagar alam di Kabupaten Brebes ditetapkan di Telaga

Ranjeng yang berlokasi di Desa Pandansari Kecamatan

Paguyangan dengan luas kurang lebih 48,50 Ha.

b. Kawasan muara sungai (estuari)

Kawasan muara sungai yang ditetapkan di Kabupaten Brebes

adalah sebagai berikut :

a) Muara Sungai Kaligangsa dan muara Sungai Pemali di

Kecamatan Brebes;

b) Muara Sungai Balaikambang dan muara Sungai

Luwungmalang di Kecamatan Wanasari;

c) Muara Sungai Bangsri, muara Sungai Pakijangan, muara

Sungai Kluwut di Kecamatan Bulakamba;

d) Muara Sungai Babakan, muara Sungai Kabuyutan, muara

Sungai Sinung, muara Sungai Tanjung di Kecamatan

Tanjung;

e) Muara Sungai Bancang dan muara Sungai Cisanggarung di

Kecamatan Losari.

c. Kawasan pantai berhutan bakau

Berfungsi sebagai penahan dan pemecah ombak untuk

mengurangi dampak abrasi air laut. Pengembangan kawasan

pantai berhutan bakau di Kabupaten Brebes terletak di

sepanjang pesisir pantai meliputi Kecamatan Brebes,

Wanasari, Bulakamba, Tanjung, dan Losari.

d. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan

Tersebar di beberapa kecamatan, seperti Pendopo Kabupaten

dan Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes, Makam Bupati

Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Fosil

Kalijurang di Kecamatan Tonjong, dan masih banyak lainnya.

4. Kawasan Rawan Bencana

Beberapa wilayah di Kabupaten Brebes yang termasuk daerah

rawan bencana meliputi :

1) Kawasan rawan bencana banjir


Meliputi kecamatan yang berada di pesisir pantai utara dan

sebagian Kecamatan Ketanggungan dengan luas kurang lebih

703 Ha.

2) Kawasan bencana tanah longsor

Termasuk kawasan ini adalah Kabupaten Brebes bagian selatan

seperti Tonjong, Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung, Salem

dan wilayah Brebes Tengah yaitu Kecamatan Banjarharjo dengan

total luas areal kurang lebih 901 Ha.

3) Kawasan letusan gunung berapi

Adalah kawasan yang mendapat dampak atau pengaruh bahaya

aktifitas Gunung Slamet seluas kurang lebih 1.430 Ha yang

meliputi Kecamatan Sirampog dan Paguyangan.

4) Kawasan bencana kekeringan

Kawasan bencana kekeringan terutama terjadi pada wilayah atau

daerah irigasi yang sebagian besar terjadi di Kabupaten Brebes

bagian utara dan tengah.

5) Kawasan bencana gelombang pasang dan abrasi

Terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Brebes.

Kawasan budidaya Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

1. Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Brebes yaitu hutan yang

berada dalam pengawasan KPH Pekalongan Barat dan KPH

Balapulang, serta hutan rakyat. Kawasan hutan produksi di

Kabupaten Brebes mencapai kurang lebih 43.860,98 Ha atau

26,04% dari luas wilayah Kabupaten Brebes di bawah pengawasan

KPH. Untuk pengembangan kawasan hutan produksi tetap di

Kabupaten Brebes kurang lebih seluas 23.651 Ha, sementara

kawasan hutan produksi terbatas kurang lebih seluas 20.210 Ha.

2. Kawasan peruntukan pertanian

Terbagi menjadi pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan

pertanian hortikurtura. Untuk pertanian lahan basah karena

didukung oleh kondisi topografi tanah yang sesuai dengan tujuan

untuk memanfaatkan potensi lahan dalam menghasilkan produksi

pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dilakukan di seluruh kecamatan se Kabupaten Brebes dengan luas

lahan kurang lebih 60.634 Ha. Sedangkan untuk pertanian lahan


kering dibutuhkan penanganan yang optimal dengan menonjolkan

tanaman pertanian lahan kering yang menjadi andalan Kabupaten

Brebes. Luas lahan pengembangan mencapai kurang lebih 23.561

Ha. Dan untuk pertanian hortikulura yang didasarkan pada luas

lahan dan produktifitasnya, dikembangkan pada semua kecamatan

di Kabupaten Brebes dengan rencana pengembangan seluas kurang

lebih 17.632 Ha.

3. Kawasan peruntukan perkebunan

Luas areal kawasan perkebunan di Kabupaten Brebes mencapai

luas kurang lebih 14.593 Ha dimana 4% merupakan perkebunan

PT Perkebunan Negara (PTPN) sedangkan 96% merupakan

perkebunan rakyat. Kabupaten Brebes mempunyai komoditas

andalan tanaman perkebunan yang bersifat tahunan, yaitu nilam,

cengkeh, dan kapas. Daerah penghasil nilam dan cengkeh berada di

wilayah selatan seperti Kecamatan Paguyangan, Bantarkawung,

Sirampog, dan Salem. Sedangkan untuk kapas dihasilkan oleh

Kecamatan Ketanggungan, Losari, dan Bulakamba.

4. Kawasan peruntukan perikanan

Dibedakan menjadi kawasan perikanan tangkap dan kawasan

budidaya perikanan. Kawasan perikanan tangkap merupakan salah

satu mata pencaharian utama penduduk wilayah pesisir Kabupaten

Brebes, dimana diharapkan mampu mendorong tingkat

perekonomian wilayah. Sedangkan untuk kawasan budidaya

perikanan terbagi menjadi budidaya perikanan tambak dan

budidaya perikanan air tawar. Untuk budidaya perikanan tambak

berada di sepanjang pantai wilayah pesisir Kabupaten Brebes yeng

terbentang di 5 kecamatan pesisir dengan luas areal kurang lebih

12.748 Ha. Untuk budidaya perikanan air tawar dengan luas kolam

kurang lebih 114 Ha berada di Kecamatan Salem, Bantarkawung,

Banjarharjo, Bumiayu, Ketanggungan, Paguyangan, Sirampog, dan

Tonjong.

5. Kawasan peruntukan peternakan

Kawasan peternakan di Kabupaten Brebes merupakan kawasan

yang diperuntukkan bagi peternakan dan atau padang

penggembalaan ternak untuk berbagai jenis hewan ternak, yaitu


ternak besar dan ternak kecil. Kawasan ini berada hampir di

seluruh kecamatan di Kabupaten Brebes.

6. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan pertambangan di Kabupaten Brebes mencakup :

1) Eksploitasi bahan galian berupa pasir sungai, trass, batu pasir,

andesit, lempung grabah, bentonit, gypsum dan batu gamping.

Tersebar hampir merata di wilayah kecamatan se Kabupaten

Brebes.

2) Studi dan eksplorasi tambang batu gamping meliputi Kecamatan

Songgom dan Larangan. Emas, perak, dan platina di Kecamatan

Salem, minyak bumi dan pirit (Fes) di Kecamatan Bantarkawung,

batubara di Kecamatan Salem dan Bantarkawung, serta pasir

besi di Kecamatan Brebes.

3) Eksplorasi dan eksploitasi panas bumi di Kecamatan Sirampog,

Paguyangan, Bumiayu dan Bantarkawung.

7. Kawasan peruntukan industri

Pengembangan industri di Kabupaten Brebes dengan membentuk

kawasan atau zona sebagai berikut :

1) Kawasan industri menengah dan besar yang dikembangkan di

sepanjang jalan Arteri Primer Pantura yang mencakup wilayah

Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, dan Wanasari.

2) Kawasan industri menengah dengan sifat kegiatan agro industri

sekitar jalan arteri Kecamatan Paguyangan dengan pengawasan

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisa

Dampak Lingkungan (ANDAL) yang ketat.

3) Pembentukan sentrasentra industri kecil seperti industri rebana

di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu, batik tulis di Desa

Bentar dan Desa Bentarsari Kecamatan Salem, keramik dan

tembikar di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo, telor asin di

beberapa desa di bagian pantai utara Kabupaten Brebes dan lain

sebagainya.

8. Kawasan peruntukan pariwisata

Beberapa potensi pariwisata di Kabupaten Brebes adalah sebagai

berikut :

1) Potensi pariwisata alam, meliputi :

a. Wisata alam Telaga Renjeng di Kecamatan Paguyangan;


b. Waduk Penjalin di Kecamatan Paguyangan;

c. Waduk Malahayu di Kecamatan Banjarharjo;

d. Pantai Randusanga Indah di Kecamatan Brebes;

e. Air Terjun Curug Puteri dan Sumur Penganten di Kecamatan

Sirampog di Kecamatan Sirampog;

f. Kawasan Perkebunan Kaligua di Kecamatan Paguyangan.

2) Potensi pariwisata buatan, meliputi :

a. Pemandian air panas Cipanas Buaran di Kecamatan

Bantarkawung;

b. Pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng di

Kecamatan Paguyangan.

9. Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan permukiman di alokasikan pada lahanlahan yang kurang

produktif dan memiliki kemiringan lereng dibawah 15. Kawasan ini

tersebar di seluruh wilayah baik di pedesaan maupun perkotaan.

2.1.2. Aspek Demografi

Pada tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Brebes yang

tercatat secara administrative sebanyak 1.880.057 jiwa (Sumber data :

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), terdiri dari penduduk laki laki

sebanyak 954.594 jiwa (50,77%) dan penduduk perempuan 925.463

jiwa (49,23%), dengan rasio jenis kelamin (RJK) 103,15 atau setiap 100

penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Jumlah

keluarga sebanyak 617.598 dengan ukuran keluarga rata-rata 3,04

jiwa. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Brebes rata-rata sebesar

1.131 jiwa/km. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kersana

(2.395 jiwa/km2) dan terendah di Kecamatan Salem (365 jiwa/km2).

Konsentrasi penduduk terpusat di wilayah Brebes Utara. Jumlah

penduduk terbanyak di Kecamatan Bulakamba (201.679 jiwa) dan

tersedikit di Kecamatan Salem (55.542 jiwa). Dibandingkan tahun

2014, pertambahan jumlah penduduk tercatat sebanyak 44.433 jiwa.

Data kependudukan menurut wilayah kecamatan terperinci pada Tabel

2.1.

Penduduk Kabupaten Brebes berdasarkan kelompok umur

menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (15 64 tahun)

sebanyak 1.292.317 jiwa (68,74%), dan penduduk usia tidak produktif

(0-14 tahun + 65 tahun keatas) sebanyak 587.740 jiwa (31,26%). Rasio


ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk usia

produktif sebesar 45,48% atau setiap 100 orang penduduk usia

produktif di Kabupaten Brebes menanggung beban 45 orang penduduk

usia tidak produktif.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Brebes

Tahun 2015

Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiwa) RasioJenis

Kelam-in

LuasDaerah(Km)

Kepadat-an Pendu

duk(Jiwa/Km)

Laki-laki

Perem-puan

Jumlah

Salem 28.305 27.237 55.542 103,92 152,09 365

Bantarkawung 46.884 45.156 92.040 103,83 205,00 449

Bumiayu 53.294 51.463 104.757 103,56 73,69 1.422

Paguyangan 52.673 50.263 102.936 104,79 104,94 981

Sirampog 32.425 30.994 63.419 104,62 67,03 946

Tonjong 34.967 34.617 69.584 101,01 81,26 856

Larangan 80.987 78.799 159.786 102,78 164,68 970

Ketanggungan 71.045 68.103 139.145 104,32 149,07 933

Banjarharjo 59.049 58.408 117.457 101,10 140,26 837

Losari 68.778 65.995 134.773 104,22 89,43 1.507

Tanjung 45.547 44.322 89.869 102,76 67,74 1.327

Kersana 30.314 30.124 60.438 100,63 25,23 2.395

Bulakamba 103.424 98.255 201.679 105,26 102,93 1.959

Wanasari 75.511 72.578 148.089 104,04 74,44 1.989

Songgom 47.856 47.324 95.180 101,12 49,03 1.941

Jatibarang 39.203 38.844 78.047 100,92 35,18 2.219

Brebes 84.332 82.981 167.313 101,63 80,96 2.067

Jumlah 954.594 925.463 1.880.057 103,15 1.662,9 1.131

Tahun 2014 937.507 898.117 1.835.624 104,39 1.662,9 1.104

Sumber data penduduk : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Brebes, diolah.

1.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Kabupaten Brebes

seri 2010 selama tahun 2011 2014, atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan secara umum menunjukkan

perkembangan yang positif. Namun demikian laju pertumbuhan


ekonomi selama tahun 2011 2014 fluktuatif, berturut-turut

sebesar 6,16%; 6,65%; 4,58%; 5,97% dan 5,32 %. Gambaran

perkembangan perekonomi Kabupaten Brebes disajikan pada Tabel

2.2.

Tabel 2.2.Perkembangan Perekonomian Kabupaten Brebes

Tahun 2010 2014 Seri 2010

Sumber data : BPS Kabupaten Brebes

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan signifikan

adalah lapangan usaha informasi dan komunikasi yaitu mencapai

20,30 %. Disusul oleh jasa pendidikan dengan capaian 12,86 %,

industri pengolahan mencapai 11,96 %, transportasi dan

pergudangan 11,39 % dan jasa perusahaan 11,06 %. Sedangkan

untuk lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan sangat lambat

terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan

sebesar 0,25 %. Kemudian disusul lapangan usaha administrasi

pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 0,83 %.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan

seri 2010 menurut lapangan usaha disajikan pada Tabel 2.3 dan

Tabel 2.4 dan distribusi PDRB menurut lapangan usaha disajikan

pada Tabel 2.5.

PDRB 2010 2011 2012 2013 2014** 2015***

PDRB ADBH(MilyarRupiah)

20.158,11 22.903,80 24.668,26 27.450,20 30.739,78 34.406,12

PDRB ADHK(MilyarRupiah)

20.158,11 21.498,42 22.482,26 23.823,56 25.091,71 26.570,68

PDRB/KapitaADBH (RibuRupiah)

11.557,02 13.151,62 14.085,19 15.592,96 17.376,80 18.723,94

PDRB/KapitaADHK (RibuRupiah)

11.557,02 12.344,58 12.837,02 13.532,87 14.184,02 14.459,86

Laju Pertum-buhanEkonomi (%)

6,18 6,65 4,58 5,91 5,30 5,97


Tabel 2.3.PDRB Kabupaten Brebes Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014** 2015***

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.554.385,02 9.852.576,12 10.317.770,58 11.517.290,57 12.775.202,6914.078.959,42

B Pertambangan dan Penggalian 399.223,24 438.431,31 478.056,82 527.058,32 654.267,75792.514,6

C Industri Pengolahan 2.273.880,73 2.833.043,54 3.130.950,15 3.584.284,90 4.296.143,625.023.910,11

D Pengadaan Listrik dan Gas 12.412,81 13.257,87 14.383,34 15.241,98 15.741,4516.161,31

EPengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbahdan Daur Ulang 16.381,91 16.583,60 17.610,75 17.709,92 18.768,11

19.843,78

F Konstruksi 821.260,62 862.786,43 1.000.275,29 1.092.515,54 1.257.523,521.506.916,92

G PB dan PE, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.775.462,05 4.174.082,40 4.390.192,02 4.744.943,10 5.097.031,915.513.985,76

H Transportasi dan Pergudangan 557.925,83 570.291,56 631.059,94 721.792,80 847.570,88941.513,35

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 885.838,76 955.637,18 1.006.895,08 1.075.261,70 1.213.419,781.353.199,43

J Informasi dan Komunikasi 578.565,72 621.444,34 692.043,95 751.449,94 874.942,09967.781,54

K Jasa Keuangan dan Asuransi 368.18,39 400.507,09 463.027,04 500.751,09 540.086.00595.681,21

L Real Estate 247.125,38 261.554,91 282.022,28 313.934,31 356.189,95392.362,52

M,N Jasa Perusahaan 41.450,62 47.217,24 53.282,42 64.901,63 73.941,9583.958,04

OAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan danJaminan Sosial Wajib 506.116,78 519.088,94 587.375,71 632.416,81 671.060,41

726.076,81

P Jasa Pendidikan 557.096,44 735.539,46 950.647,93 1.138.063,99 1.346.913,381.469.391,02

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 129.191,95 149.196,71 180.056,67 204.762,64 234.464,80258.757,16

R,S,T,U Jasa Lainnya 433.681,50 452.674,10 472.608,23 535.167,89 618.937,28665.107,08

PDRB 20.158.107,77 22.903.892,79 24.668.258,21 27.437.547,11 30.892.205,57 34.406.120,06

Sumber : BPS Kab. Brebes

** : Angka Sangat Sementara; *** : Angka Sangat Sangat Sementara


Tabel 2.4.

PDRB Kabupaten Brebes Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 2014 (Juta Rupiah)

Kategori Uraian2010 2011 2012 2013 2014** 2015***

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.554.385,029.191.604,31 9.352.734,44 9.602.926,95 9.626.654,15 10.013.778,24

B Pertambangan dan Penggalian 399.223,24410.682,34 445.656,19 478.242,76 518.029,55 549.195,79

C Industri Pengolahan 2.273.880,732.483.006,99 2.691.237,22 3.054.225,25 3.423.339,51 3.749.557,67

D Pengadaan Listrik dan Gas 12.412,8113.049,29 14.486,05 16.078,00 16.491,80 16.097,97

EPengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah danDaur Ulang 16.381,91 16.439,38 17.542,97 17.223,16 17.930,73

18.307,57

F Konstruksi 821.260,62 821.742,82 909.257,62 963.572,72 1.027.466.411.179.077,48

G PB dan PE,Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.775.462,05 4.051.012,98 4.178.625,15 4.406.120,12 4.629.032,134.830.483,57

H Transportasi dan Pergudangan 557.925,83 569.410,32 625.131,23 703.388,78 783.048,86836.524,46

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 885.838,76 923.820,07 963.168,61 994.399,51 1.075.624,331.135.103,45

J Informasi dan Komunikasi 578.565,72 612.485,23 706.047,65 788.178,49 948.155,151.069.687,23

K Jasa Keuangan dan Asuransi 368.18,39 376.773,52 394.319,09 409.999,58 421.809,60445.190,27

L Real Estate 247.125,38 256.554,10 274.925,51 302.126,13 330.161,87351.421,40

M,N Jasa Perusahaan 41.450,62 44.160,40 47.899,17 56.018,77 62.213,9967.215,12

OAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan danJaminan Sosial Wajib 506.116,78 509.716,34 511.329,60 528.026,29 532.406,08

553.768,11

P Jasa Pendidikan 557.096,44 641.354,45 744.340,21 827.441,19 933.835,76996.723,45

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 129.191,95 137.948,49 152.340,21 165.492,30 183.751,25195.231,05

R,S,T,U Jasa Lainnya 433.681,50 438.661,45 453.072,35 510.096,91 543.442,33563.316,63

PDRB 20.158.107,77 21.498.422,48 22.482.262,67 23.812.056,92 25.073.393,53 26.570.679,47

Sumber : BPS Kab. Brebes


Tabel 2.5.

Distribusi PDRB Kabupaten Brebes Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun

2010 2014 (%)

Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015HB=HK HB HK HB HK HB HK HB HK HB HKA Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 42,44 43,02 42,75 41,83 41,60 41,96 40,31 41,16 38,37 40,92 37.68

B Pertambangan dan Penggalian 1,98 1,91 1,91 1,94 1,98 1,92 2,01 2,13 2,06 2,30 2,07

C Industri Pengolahan 11,28 12,37 11,55 12,69 11,97 13,06 12,82 13,95 13,63 14,60 14,11

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,05 0,07 0,05 0,06

EPengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah danDaur Ulang 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,06 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07

F Konstruksi 4,07 3,77 3,82 4,05 4,04 3,98 4,04 3,99 4,04 4,38 4,44

G PB dan PE, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18,73 18,22 18,84 17,80 18,59 17,29 8,49 6,58 18,45 16,03 18,18

H Transportasi dan Pergudangan 2,77 2,49 2,65 2,56 2,78 2,63 2,95 2,76 3,12 2,72 3,15

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,39 4,17 4,30 4,08 4,28 3,92 4,17 4,00 4,35 3,93 4,27

J Informasi dan Komunikasi 2,87 2,71 2,85 2,81 3,14 2,74 3,31 2,85 3,78 2,81 4,03

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,83 1,75 1,75 1,88 1,75 1,82 1,72 1,73 1,68 1,73 1,68

L Real Estate 1,23 1,14 1,19 1,14 1,22 1,14 1,27 1,16 1,32 1,14 1,32

M,N Jasa Perusahaan 0,21 0,21 0,21 0,22 0,21 0,24 0,24 0,24 0,25 0,24 0,25

OAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan danJaminan Sosial Wajib 2,51 2,27 2,37 2,38 2,27 2,30 2,22 2,18 2,12 2,11 2,08

P Jasa Pendidikan 2,76 3,21 2,98 3,85 3,31 4,15 3,47 4,33 3,72 4,27 3,75

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,64 0,65 0,64 0,73 0,68 0,75 0,69 0,76 0,73 0,75 0,73

R,S, T,U Jasa Lainnya 2,15 1,98 2,04 1,92 2,02 1,99 2,14 2,07 2,25 1,93 2,12PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Brebes


Berdasarkan distribusi yang disajikan pada Tabel 2.5,

dominasi lapangan usaha pertanian semakin menurun. Pada

periode sebelum tahun 2010, sektor pertanian memberikan

kontribusi PDRB lebih dari 50%, namun pada periode setelah tahun

2010, kontribusinya pada kisaran 40%. Tiga lapangan usaha yang

menyumbangkan PDRB cukup besar adalah pertanian (A),

perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (G) dan

industry pengolahan (C).

Kondisi wilayah, potensi sumber daya alam, potensi sumber

daya manusia, maupun iklim investasi sangat berpengaruh

terhadap besarnya nilai PDRB yang dihasilkan. Pada tahun 2014,

PDRB Kabupaten Brebes menempati urutan kelima dalam

pemerolehan PDRB di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang,

Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, dan Kota Surakarta. Jika

dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Bakorwil III (wilayah

Pekalongan), Kabupaten Brebes menempati urutan pertama dalam

pemerolehan PDRB. PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten

Brebes mencapai Rp. 30.739.780.320.000,-. Sementara itu nilai

PDRB terkecil adalah Kota Pekalongan yaitu sebesar Rp.

7.092.780.000.000,-. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten

Pemalang menempati urutan pertama dengan angka pertumbuhan

ekonomi mencapai 5,52%. Sementara Kabupaten Brebes menempati

urutan ketiga dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30 %.

2. Laju Inflasi

Stabilitas perekonomian suatu daerah dapat dilihat

berdasarkan tingkat kenaikan atau penurunan harga barang dan

jasa di daerah tersebut. Laju inflasi sangat dipengaruhi oleh harga

barang dan jasa pada keadaan tertentu, seperti hari raya Idul Fitri,

tahun ajaran baru sekolah, hari raya natal, tahun baru masehi,

maupun musim hajatan bagi penduduk setempat. Perkembangan

inflasi di Kabupaten Brebes selama 5 tahun terakhir (Gambar 2.1)

menunjukkan bahwa inflasi tahun 2015 ini merupakan inflasi

terendah yaitu sebesar 3,09 % dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dengan kondisi inflasi yang rendah, ekonomi daerah cukup stabil

dan ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari 5,32% pada


tahun 2014 menjadi 5,97% pada tahun 2015. Sehingga rezim inflasi

di Kabupaten Brebes kedepan dapat dikendalikan pada tingkat 3

5%.

Gambar 2.1. Inflasi Tahun Kalender (Januari Desember)

di Kabupaten Brebes Tahun 2011 2015

3.09

4.61

9.83

6.2

3.08

0

2

4

6

8

10

2011 2012 2013 2014 2015

Kondisi inflasi selama 4 tahun terakhir secara lebih rinci

dijelaskan berdasar besaran angka inflasi menurut kelompok

pengeluaran sebagaimana tersaji pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6.

Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Brebes

Tahun 2011 - 2015

Sumber data : BPS Kabupaten Brebes

Dibandingkan dengan angka inflasi Provinsi Jawa Tengah,

angka inflasi di Kabupaten Brebes lebih tinggi Provinsi Jawa Tengah

tahun 2015 (2,75 %), tetapi jika dibandingkan dengan inflasi

Kelompok 2011 2012 2013 2014 2015

Bahan Makanan -2,81 -2.35 1.39 14.42 -0.41

MakananJadi,Minuman,Rokok danTembakau

3,04 9.50 4.62 1.88 0.20

Perumahan, Air, Listrik,gas dan Bahan Bakar 6,71 5.33 2.27 3.35 2.66

Sandang 9,35 6.99 0.06 5.93 -5.64

Kesehatan 1,78 6.84 0.29 4.80 3.64

Pendidikan, Rekreasi, danOlahraga 2,30 3.93 0.03 5.46 3.62

Transportasi, Komunikasidan Jasa Keuangan 4,26 3.79 1.44 10.98 17.52

Inflasi 3,09 4,61 9,83 6,20 3,09


nasional (3,38 %), angka inflasi Kabupaten Brebes masih sedikit di

bawah angka inflasi nasional. Sebagai perbandingan tingkat inflasi

dengan kabupaten lain di Jawa Tengah masih lebih rendah

dibandingkan dengan Kudus yang mencapai 3,28%, Tegal 4,23 %,

Purwokerto 7,09 %, Cilacap 8,19 % dan Semarang mencapai 8,53 %.

3. PDRB per KapitaPDRB perkapita Kabupaten Brebes secara nominal (ADHB)

menunjukkan perkembangan yang meningkat, namun secara riil

(ADHK) perkembangannya fluktuatif. Pada tahun 2011 PDRB per

kapita atas dasar harga berlaku mencapai Rp 13.150.000,00 dan

pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp. 17.376.797,30,-. PDRB per

kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2011 tercapai sebesar

Rp, kemudian pada tahun 2014 mencapai sebesar Rp

14.184.018,60,-. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, PDRB

per kapita Kabupaten Brebes masih di bawah PDRB per kapita Jawa

Tengah yang mencapai Rp. 27.613.040,- dan jauh dibawah nasional

yang mencapai Rp. 42.432.080,-.

Tabel 2.7.

PDRB Per Kapita Kabupaten Brebes Atas Dasar Harga Berlaku dan

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 2015 (Jutaan Rupiah)

Tahun ADHB(Rp.juta)

Pertumbuhan(%)

ADHK 2010(Rp.juta)

Pertumbuhan(%)

2010 11, 56 16,28 11, 56 16,282011 13,15 13,80 12,34 6,8

2012 14,09 7,09 12,84 3,9

2013 15,59 10,70 13,53 5,4

2014 17,38 11,44 14,18 4,8

2015 18,72 7,73 14,46 1,97

Sumber data : BPS Kab.Brebes

4. Indeks Gini

Indeks gini merupakan indikator tingkat ketimpangan

pendapatan antar kelompok masyarakat di suatu wilayah.

Berdasarkan data Indeks Gini yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2013, Indeks Gini Kabupaten Brebes sebesar


0,32. Indeks Gini terendah di Kabupaten Kebumen (0,28) dan

tertinggi di Kabupaten Blora (0,39).

5. Indeks WilliamsonIndeks Williamson merupakan ukuran yang menggambarkan

tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Semakin rendah

angka indeks Williamson menggambarkan tingkat pemerataan

pendapatan yang baik. Berdasarkan perhitungan indeks Williamson

antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Brebes tahun 2011-2013

berturut-turut sebesar 0,3402; 0,3227; 0,3441 menunjukkan bahwa

tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah kecamatan di

Kabupaten Brebes termasuk dalam kategori rendah (


Angka kemiskinan di Kabupaten Brebes pada tahun 2014

sebesar 20,00% sementara angka kemiskinan Provinsi Jawa

Tengah sebesar 13,58% dan angka kemiskinan nasional 10,96%.

Walaupun dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan akan

tetapi laju penurunannya lambat (Gambar 2.2). Dengan kata lain,

upaya pengentasan kemiskinan menjadi permasalahan dan

tantangan yang sangat berat bagi Pemerintah Kabupaten Brebes.

Oleh karena itu diperlukan upaya yang komprehensif dan lintas

bidang dalam penanganan kemiskinan melalui berbagai program

terobosan dan inovasi di semua sektor.

1.1.4. Aspek Kesejahteraan Sosial1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan

yang diukur berdasarkan 3 dimensi pokok pembangunan manusia

yang menggambarkan kualitas hidup penduduk. Pada bulan

September 2015 di-launching metode baru perhitungan IPM yang

mencakup Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH); pendidikan yang

semula diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka

Melek Huruf (AMH) menjadi angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); serta dimensi pengeluaran

diukur dengan pengeluaran per kapita. Dari perubahan metoda

penghitungan tersebut menyebabkan angka IPM baru menjadi lebih

rendah dibandingkan angka IPM dengan metode penghitungan yang

lama. Perbandingan tren IPM Nasional rentang waktu 2010 sampai

dengan 2014 dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut ini.

72.27 72.7773.8173.29

68.968.3167.767.0966.53

6264666870727476

2010 2011 2012 2013 2014

metode lama metode baru

Gambar 2.3.

Perbandingan Trend IPM Nasional Metoda Lama dan Metoda Baru


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, untuk

IPM tahun 2014 tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 68,78.

Perbandingan IPM di Bakorwil III Jawa Tengah dapat dilihat pada

Tabel 2.8. IPM Kabupaten Brebes lebih rendah dari IPM Jawa

Tengah yaitu dan menduduki peringkat ke 34 dari 35

Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Oleh karena itu, Pemerintah

Kabupaten Brebes masih perlu kerja keras dalam meningkatkan

pembangunan daerah terutama dalam hal meningkatkan kualitas

sumber daya manusia di bidang kesehatan dan pendidikan serta

memajukan perekonomiannya.

Tabel 2.8.IPM se Bakorwil III Jawa Tengah Tahun 2014

a. Angka Harapan Hidup (AHH)AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia

seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan

ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk

umumnya dan kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan

masyarakat dikatakan semakin membaik berdasarkan rataan

harapan hidup yang semakin panjang. Dengan menggunakan

AHH, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya

dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

No Kabupaten/Kota IPM

1 Kab. Cilacap 67,25

2 Kab. Banyumas 69,25

3 Kab. Purbalingga 66,23

4 Kab. Banjarnegara 63,15

5 Kab. Batang 64,07

6 Kab.