1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
di Kota Bogor telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan
Daerah tersebut tugas pokok dan fungsi Bappeda bertambah luas, yaitu
tidak saja mencakup perencanaan pada bidang pembangunan, namun
mencakup aspek perencanaan daerah secara utuh dan menyeluruh.
Sejalan dengan Peraturan Daerah tersebut maka pada tahun
anggaran 2009 merupakan masa transisi perubahan tatanan kelembagaan
dan terjadi penyesuaian tugas pokok dan fungsi Bappeda. Disamping itu
permasalahan pembangunan saat ini semakin kompleks sejalan dengan
pertumbuhan penduduk, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu maka perlu
disusun perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berorientasi
kepada kebutuhan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dengan telah tersusunnya Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun
2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 22
Tahun 2009 maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanan Pembangunan Daerah
(Bappeda) Kota Bogor Tahun 2010-2014.
2
Renstra SKPD Bappeda ini mengandung substansi suatu perencanaan.
Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan dalam rangka :
- Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan)
- Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan
- Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
- Pilihan-pilihan : (1) Pemilihan tujuan dan kriteria, (2) Identifikasi
seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi pemilihan
alternatif yang memungkinkan, (3) Arahan tindakan mengenai tujuan
yang telah ditentukan.
B. Maksud dan Tujuan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014 disusun dengan maksud untuk
memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh pegawai Bappeda Kota
dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di Kota Bogor
yang berkelanjutan di Kota Bogor.
Dalam upaya mewujudkan maksud tersebut maka tujuan
penyusunan Renstra SKPD Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014, yaitu :
1. Menetapkan Visi, Misi, Strategi, Program dan Indikasi Kegiatan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2010-2014).
3
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat
Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Bogor setiap tahun dalam kurun
waktu 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2010-2014)
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014
C. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014,
yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 tahun 2008.
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
4
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20
Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa barat Tahun
2008-2013.
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Bogor.
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-
2014.
5
TUJUAN
D. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD Bappeda dalam Perencanaan Daerah.
Renstra-SKPD Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014 mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bogor Tahun 2010-2014. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :
Tim Anggaran Eksekutif Pemda Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif
VISI
MISI
STRATEGI
RENSTRA-SKPD BAPPEDA KOTA BOGOR
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
SASARAN
KONDISI UMUM & KENDALA
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT)
STRATEGI UMUM
RPJM KOTA BOGOR 2010-2014
6
E. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014 disusun dengan sistematika
penulisan sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan
Hukum, Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam
Perencanaan Daerah, dan Sistematika Penulisan.
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
Berisi Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan
Kelengkapan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sistem, Prosedur
dan Mekanisme.
BAB III PROFIL KINERJA SKPD
Berisi Kinerja Pelayanan Masa Kini, Kelemahan dan
Kekuatan, Peluang dan Tantangan, Rumusan Permasalahan
Strategis yang dihadapi Masa Kini, Rumusan Perubahan,
Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada
Tupoksi SKPD, Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
yang perlu dilakukan untuk lebih efisien dan efektif.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisi rumusan Visi SKPD, Misi SKPD, Tujuan, Strategi, dan
Kebijakan.
7
BAB V PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN
Berisi Program SKPD, Program Lintas SKPD, Program Lintas
Kewilayahan, Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendanaan.
BAB VI PENUTUP
8
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD
A. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor sesuai dengan
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah terdiri dari :
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana kota
4. Bidang Sosial dan Budaya membawahkan :
a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
b. Sub Bidang Pendidikan, Seni dan Budaya
9
5. Bidang Anggaran, Statistik dan Pelaporan membawahkan :
a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan
b. Sub Bidang Anggaran
6. Bidang Ekonomi, Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan,
membawahkan :
a. Sub Bidang Ekonomi dan Pemerintahan
b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :
10
Sumber : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
SUB BIDANG TATA RUANG
DAN LINGKUNGAN
HIDUP
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
BIDANG FISIK DAN
PRASARAN
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN PELAPORAN
BIDANG ANGGARAN STATISTIK DAN
PELAPORAN
BIDANG EKONOMI, PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA
KOTA
SUB BIDANG KESEJAHTERAAN
SOSIAL
SUB BIDANG PENDIDIKAN SENI
DAN BUDAYA
SUB BIDANG ANGGARAN
SUB BIDANG STATISTIK DAN
PELAPORAN
SUB BIDANG EKONOMI DAN
PEMERINTAHAN
SUB BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEM-BANGAN
11
B. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan
Ditinjau dari kondisi kepegawaian Bappeda Kota Bogor saat ini
memiliki pegawai yang secara kuantitas dapat dikatakan cukup memadai
yaitu sejumlah 65 orang terdiri dari 62 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan 3 orang Sukwan. Menurut tingkat pendidikannya terdiri dari 1 orang
berpendidikan Sekolah Dasar (SD), 12 orang berpendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 2 orang berpendidikan Diploma III (D-III),
31 orang berpendidikan Sarjana (S-1), dan 19 orang berpendidikan
Magister (Strata-2). Sedangkan menurut jenis kelaminnya, 46 orang laki-
laki dan 19 orang perempuan. Dengan kuantitas yang cukup memadai
tersebut ternyata belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan
dengan belum terciptanya keseimbangan antara pegawai yang
berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas sebagai
perencana.
Dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana, Bappeda Kota
Bogor memiliki bangunan kantor yang cukup repreresentatif, namun
prasarana kerja dirasakan masih kurang memadai untuk menunjang
kegiatan bidang maupun sub bidang yang ada, seperti komputer desk top,
komputer lap top, in-focus, dan sarana mobilitas. Dengan demikian masih
perlu adanya peningkatan prasarana kerja, mengingat beban kerja yang
diemban Bappeda Kota Bogor saat ini cukup tinggi.
12
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Menurut Pasal 21, Peraturan Daerah Kota Bogor No. 13 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Badan merupakan
unsur pendukung tugas Walikota yang masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.
Menurut Pasal 22, Peraturan Daerah Kota Bogor No. 13 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa tugas pokok Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan
darah.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka
Badan Perencanaan Pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi:
1. Permusan kebijakan teknis perencanaan.
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
5. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah.
13
D. Nilai-Nilai
Nilai merupakan disposisi yang lebih luas dan sifatnya
mendasar. Nilai berakar lebih dalam karenanya lebih stabil
dibandingkan sikap individu Azwar (2003:h.9). Lebih daripada itu,
nilai dianggap sebagai bagian dari kepribadian individu yang dapat
mewarnai kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa. Jadi nilai
lebih bersifat mendasar dan stabil sebagai bagian dari ciri
kepribadian, sikap bersifat evaluatif dan berakar pada nilai yang
dianut dan terbentuk dalam kaitannya dengan suatu obyek.
Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Bapeda Kota
Bogor, maka diperlukan nilai-nilai yang harus tertanam pada setiap
pegawai Bappeda Kota Bogor sebagai landasan dedikasi, prestasi, dan
partisipasi. Nilai-nilai tersebut, yaitu :
1. Jujur : menjunjung tinggi obyektifitas dalam membangun persepsi
dengan pendekatan yang komprehensif, lintas disiplin, dan lintas
sektoral;
2. Efektif : mengutamakan kerja keras dengan memanfaatkan sumber
daya yang tersedia secara terencana untuk mencapai standar
produktifitas;
3. Realistis : mempertimbangkan segala tindakan dengan mengukur
kemampuan potensi sumber daya yang dimiliki serta
14
memperhatikan dan mampu menyiasati perkembangan kondisi
lingkungan eksternal;
4. Normatif : merumuskan perencanaan dengan kerangka berfikir
dan ide yang bisa diterima berbagai kalangan serta bertumpu pada
norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Inovatif : mengembangkan kreatifitas yang tidak pernah surut
sesuai dengan situasi dan kondisi zaman dan tuntutan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Harmonis : mengembangkan hubungan interaktif dengan berbagai
stakeholder tanpa mengesampingkan penghargaan pada perbedaan
pendapat yang berkembang dalam mengembangkan networking
serta kerjasama kemitraan.
Nilai–nilai tersebut di atas selanjutnya dijadikan landasan kerja
Bappeda Kota Bogor dengan diikuti rasa keikhlasan, kebersamaan,
keuletan, dan keberanian dalam mengemukakan kebenaran fakta
sehingga tercipta keharmonisan perencanaan yang inovatif secara terbuka
dan transparan guna mendorong kinerja Bappeda Kota Bogor.
15
BAB III
PROFIL KINERJA SKPD
A. Kinerja Masa Kini
Kinerja SKPD Bappeda Kota Bogor masa kini didasarkan pada
pengukuran pencapaian sasaran secara umum telah menunjukkan kinerja
yang “cukup baik”. Keadaan ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran
pencapaian sasaran pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lakip) Bappeda Kota Bogor Tahun 2009 sebagai berikut :
1. Meningkatnya persentase sistem prosedur dan standarisasi
perencanaan daerah dengan capaian kinerja sebesar 81,25% atau
kategori ‘Cukup’.
2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang aplikatif dan
aspiratif capaian kinerja sebesar 75,00% atau kategori ‘Cukup’.
3. Meningkatnya persentase informasi perencanaan dan pembangunan
daerah dengan capaian kinerja sebesar 75,00% atau kategori ‘Cukup’.
4. Meningkatnya persentase keberhasilan kinerja pembangunan daerah
dengan capaian kinerja sebesar 87,50% atau kategori ‘Baik’.
B. Analisis Lingkungan Strategis
Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang
meliputi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi faktor
16
lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi, yang pada umumnya
dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal
merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi
yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan
organisasi tersebut.
Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis digunakan teknik
analisis SWOT dari sudut pandang Bappeda Kota Bogor yaitu analisis
lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan),
dan analisisi lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang), dan Threat
(Ancaman).
Tahapan dalam melakukan analisis lingkungan strategis dimulai
dengan identifikasi lingkungan strategis dan dilakukan pembobotan,
rating dan penilaian (scoring) terhadap masing-masing sehingga dapat
diketahui nilai masing-masing unsur yang perlu mendapat prioritas dan
posisi Bapeda Kota Bogor dalam kuadran SWOT. Urutan unsur secara
prioritas tersebut digunakan untuk menentukan strategi yang tepat.
Strategi tersebut meliputi strategi umum berupa strategi mengoptimalkan
kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi menggunakan kekuatan
untuk mencegah dan mengatasi ancaman, strategi mengurangi kelemahan
untuk memanfaatkan peluang, dan strategi mengurangi kelemahan untuk
mencegah dan mengatasi ancaman. Masing-masing strategi yang
dirumuskan ini kemudian dikaitkan dengan perumusan visi, misi, dan
nilai-nilai luhur Bappeda Kota Bogor untuk menentukan faktor-faktor
17
penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.
Faktor-faktor penentu keberhasilan ini selanjutnya digunakan sebagai
dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Analisis lingkungan strategis dengan menggunakan analisis SWOT
(Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats), dimaksudkan untuk
menganalisis lingkungan internal (Strength dan Weaknesses) dan
lingkungan eksternal (Opportunities dan Threats) pada Bappeda Kota
Bogor.
1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)
1) Kekuatan (Strength)
Berdasarkan identifikasi, ditemukan beberapa “Kekuatan” sebagai
berikut:
a. Jumlah sumber daya manusia memadai
b. Kewenangan di bidang perencanaan jelas
c. Motivasi sumber daya manusia yang tinggi
d. Kerjasama dan koordinasi internal Bapeda cukup baik.
2) Kelemahan (Weaknesses)
Berdasarkan identifikasi, ditemukan beberapa “Kelemahan"
sebagai berikut :
a. Kemahiran (skills) sumber daya manusia kurang memadai.
b. Prasarana dan sarana kerja kurang memadai.
c. Disiplin dan etos kerja masih kurang.
18
d. Sistem informasi perencanaan tidak memuaskan.
Tabel 1
Skoring Faktor–Faktor Strategis Internal
Faktor – Faktor Strategis Bobot Rate Bobot x Rate Ranking I. Kekuatan (S) 1. Jumlah SDM 10 2 20 4 2. Kewenangan 12 4 48 2 3. Motivasi 13 4 52 1 4. Kerjasama & koordinasi
11 2 22 3
Skor sub total 46 3 142 II. Kelemahan (W)
1. Kemahiran SDM 15 4 60 1 2. Prasarana & sarana 12 2 24 4 3. Biaya Ops & penelitian 14 3 42 3 4. Sistem informasi 13 4 52 2 Skor Sub Total 54 3,25 178 - S K O R T O T A L 100
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
1) Peluang (Opportunity)
Berdasarkan identifikasi, ditemukan beberapa “Peluang”
sebagai berikut :
a. Otonomi Daerah yang lebih jelas berdasarkan UU No 32 Tahun
2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004
b. Dukungan pimpinan daerah yang kuat;
c. Adanya dukungan lembaga ilmiah;
d. Adanya bantuan luar negeri;
2) Ancaman (Threat)
Berdasarkan identifikasi, ditemukan beberapa “Ancaman”
sebagai berikut:
19
a. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah.
b. Ego sektoral masih kuat.
Tabel 2
Skoring Faktor–Faktor Strategis Eksternal
Faktor–Faktor Strategis Bobot Rate Bobot x Rate Ranking I. Peluang (O) 1. Otonomi Daerah 15 4 60 2 2. Dukungan pimpinan 16 4 64 1 3. Koordinasi Eksternal 12 3 36 4 4. Dukungan lembaga ilmiah/konsultan
12 2 24 5
5. Dukungan BLN 14 3 42 3 Skor Sub Total 69 3,2 226 II. Ancaman (T)
1. Krisis kepercayaan 18 4 72 1 2. Ego Sektoral. 13 3 39 2 Skor Sub Total 31 3,5 111 - S K O R T O T A L 100
Keterangan :
“Bobot” menggambarkan tingkat penting/ tidak pentingnya faktor –
faktor strategis terhadap pencapaian visi dan misi (skor 0 – 100,
semakin penting mendekati skor 100).
“Rate” menggambarkan perkiraan besar kecilnya pengaruh terhadap
pencapaian visi dan misi (skor 1 – 4, semakin besar pengaruhnya
mendekati 4).
Dari tabel 1 dan 2 di atas, diketahui skor 4 (empat) kelompok
strategis yaitu :
- Kelompok SO : 142 + 226 = 368
- Kelompok ST : 142 + 111 = 253
- Kelompok WO : 178 + 226 = 404
20
- Kelompok WT : 178 + 111 = 289
Berdasarkan ALI dan ALE diatas, diperoleh asumsi sebagai
berikut :
1. Kelompok WO memiliki skor tertinggi (404), dengan demikian
strategi generik yang paling optimistik dapat digunakan untuk
mewujudkan visi adalah menanggulangi kelemahan untuk
memanfaatkan peluang.
2. Kelemahan yang paling pokok terletak pada kemahiran personil
yang kurang, sedangkan kelemahan yang paling kecil pada
prasaranadan sarana kerja yang memadai.
3. Kekuatan terbesar terletak pada motivai personil yang tinggi,
sedangkan kekuatan terkecil terletak pada jumlah personil.
4. Peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan adalah dukungan
dari pimpinan daerah, sedangkan peluang yang terkecil adalah
dukungan dari lembaga ilmiah.
5. Ancaman yang terbesar adalah krisis kepercayaan masyarakat
terhadap aparatur pemerintah, sedangkan yang terkecil adalah
adanya ego sektoral yang kuat.
Berdasarkan ALI, ALE dan asumsi di atas dilakukan Analisis
Strategi dan Pilihan yang dimuat dalam Tabel 3 berikut ini :
21
Tabel 3
Analisis Strategi dan Pilihan Faktor–Faktor Penentu Keberhasilan
Lingkungan Internal
Lingkungan Eksternal
Kekuatan (S) 1. Jumlah personil. 2. Kewenangan. 3. Motivasi 4. Kerjasama/ Koordinasi
Kelemahan (W) 1. Kemahiran Personil. 2. Prasarana & sarana 3. Etos kerja dan disiplin 4. Mekanisme perencanaan 5. Sistem Informasi.
PELUANG (O)
1. Otonomi Daerah. 2. Dukungan Pemda. 3. Koordinasi Ekst 4. Dukungan lembaga
ilmiah 5. B L N.
Strategi S - O (Menggunakan S untuk
memanfaatkan O).
1. Gunakan motivasi yang tinggi untuk memanfaatkan dukungan pimpinan daerah, otonomi daerah, bantuan luar negeri, koordinasi dengan lembaga ilmiah/ konsultan
2. Gunakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal/horisontal, luar negeri dan lembaga ilmiah.
Strategi W – O (Tanggulangi W
memanfaatkan O)
1. Tingkatkan keahlian personil dengan pemanfaatan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah.
2. Tata sistem informasi perencanaan dengan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah.
3. Tingkatkan biaya operasional dan optimalkan penggunaan prasarana dan sarana.
4. Terapkan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.
Ancaman (T)
1. Krisis kepercayaan Masyarakat. 2. Ego sektoral
Strategi S – T (Manfaatkan S untuk T)
1. Tingkatkan motivasi
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
2. Optimalisasi koordinasi dengan intansi vertikal/horizontal
Strategi W - T (Perkecil W & hindari T)
1. Tingkatkan motivasi
pelayanan data & informasi perencanaan.
2. Tingkatkan keterpaduan pendekatan sektoral dan perwilayahan.
22
3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Berdasarkan ASAP di atas, berikut ini dilakukan skoring
setiap strategi berdasarkan tingkat keterkaitannya dengan visi,
misi dan nilai sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 berikut ini.
Tabel 4
Menetapkan Urutan Faktor Penentu Keberhasilan
Strategi Keterkaitan Dengan Jumlah Ran-king Visi Misi Nilai
Strategi S – O
1. Gunakan motivasi yang tinggi untuk memanfaatkan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan koordinasi dengan lembaga ilmiah
2. Tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal/horisontal, luar negeri dan lembaga ilmiah
3
3
2
2
2
1
7
6
8
10
Strategi W – O
1. Tingkatkan keahlian personil dengan pemanfaatan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah.
2. Tata sistem informasi perencanaan dengan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah.
3. Tingkatkan biaya operasional dan optimalkan penggunaan prasarana dan sarana.
4. Tetapkan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah (Pelayanan Publik).
3
3
3
4
2
4
2
3
2
2
2
4
7
9
7
11
7
3
9
1
23
Strategi S – T 1. Tingkatkan motivasi
untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
2. Optimalkan koordinasi dengan instansi vertikal /horizontal
3
4
4
3
3
2
10
9
2
5
Strategi W – T 1. Tingkatkan pelayanan
data informasi perencanaan.
2. Tingkatkan keterpaduan pendekatan sektoral dan perwilayahan.
3
4
3
3
2
2
8
9
6
4
Keterangan :
1 = Tidak terkait. 2 = Kurang terkait. 3 = Terkait. 4 = Sangat terkait.
Menurut rankingnya, Faktor Penentu Keberhasilan adalah sebagai
berikut:
1. Penerapan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan
daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah (Pelayanan
Publik).
2. Peningkatan motivasi kerja untuk meningkatkan produktivitas
dan kualitas kerja guna mengembalikan kepercayaan
masyarakat.
3. Penataan sistem informasi perencanaan dengan dukungan
pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah.
4. Peningkatan keterpaduan pendekatan sektoral dan
perwilayahan.
24
5. Optimalisasi koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal.
6. Peningkatan pelayanan permintaan data dan informasi
perencanaan.
7. Peningkatan kemahiran personil dengan pemanfaatan dukungan
pimpinan daerah, Otonomi Daerah, bantuan luar negeri,
koordinasi dengan lembaga ilmiah.
8. Penggunaan motivasi kerja yang tinggi untuk memanfaatkan
dukungan pimpinan daerah, Otonomi Daerah, bantuan luar
negeri, koordinasi dengan lembaga ilmiah.
9. Peningkatan biaya operasionaldan optimalisasi penggunaan
prasarana dan sarana kerja.
10. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal/
horizontal, luar negeri dan lembaga ilmiah di berbagai level.
C. Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini dan Masa Depan
Dengan kondisi Kota Bogor yang letaknya berdekatan dengan Ibu
Kota, maka konstelasi tersebut berdampak terhadap situasi dan kondisi di
Kota Bogor. Dengan kondisi tersebut maka Bappeda Kota Bogor sebagai
institusi perencana dihadapkan pada tantangan yang relevan dengan
masa kini dan yang akan datang yaitu :
1. Perencanaan yang didorong oleh semangat untuk meningkatkan
Ekonomi dan Polkam maupun Pelayanan Publik;
25
2. Perencanaan yang sesuai dengan perubahan paradigma pemerintahan
dari mengayuh (rowing) menjadi mengendalikan (steering);
3. Perencanaan yang berorientasi kepada hasil daripada input;
4. Perencanaan yang berorientasi pada pemberdayaan seluruh
komponen daerah (stakeholder);
5. Perencanaan yang mendorong terwujudnya good local governance;
6. Perencanaan yang lebih menitikberatkan pada proses bottom up
daripada top down seirama dengan semangat desentralisasi
pemerintahan;
7. Perencanaan yang lebih memadukan lintas sektoral, lintas
perwilayahan dan keterpaduan sektor dan wilayah;
8. Perencanaan yang mencerminkan keterbukaan dan trasparan;
9. Perencanaan yang dapat mendorong meningkatnya daya saing daerah
untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.
D. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal Yang Perlu Dilakukan Untuk Lebih Efisien dan Efektif
Perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan dalam
upaya untuk lebih efisien dan efektif, yaitu :
1. Tingkatkan keahlian sumber daya manusia dengan pemanfaatan
dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah.
2. Tingkakan sistem informasi perencanaan dengan dukungan pimpinan
daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah.
26
3. Tingkatkan biaya operasional dan optimalkan penggunaan prasarana
dan sarana.
4. Terapkan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan daerah
sesuai dengan semangat Otonomi Daerah (Pelayanan Publik).
27
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi SKPD
Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana organisasi
harus dibawa, agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif atau suatu
gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan. Dengan demikian visi merupakan gambaran keadaan
masa depan yang ingin dicapai serta merupakan pandangan yang kuat
mengarah ke depan yang memberi keyakinan bahwa suatu
perkembangan akan terjadi atau suatu kondisi ideal tentang masa
depan yang realistik, dapat dipercaya, meyakinkan, mengandung daya
tarik, serta mendorong motivasi.
Visi yang dibuat berkehendak : (a) mencerminkan apa yang
ingin dicapai sebuah organisasi, (b) memberikan arah dan fokus
strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan
berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d)
memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran
harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan
organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam
lingkungan organisasi, dan (f) mampu menjamin kesinambungan
kepemimpinan organisasi.
28
Selanjutnya visi tersebut diharapkan mampu : (a) menarik
komitmen dan menggerakkan orang, (b) menciptakan makna bagi
kehidupan anggota organisasi, (c) menciptakan standar keunggulan,
dan (d) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.
Visi tersebut selanjutnya ditanamkan pada setiap unsur
organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada
gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber
daya instansi.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Bapeda Kota Bogor
yang mengacu kepada Visi Kota Bogor adalah “Terwujudnya
Perencanaan Daerah Yang Partisipatif Dalam Mendukung Kota Jasa
Yang Nyaman Dengan Masyarakat Madani Dan Pemerintahan
Amanah“. Pernyataan Visi diatas menggambarkan tekad pimpinan
dan staf Bappeda Kota Bogor untuk dapat menghasilkan rencana yang
kondusif bagi aktivitas perencanaan umum yang menunjang
keberhasilan perwujudan Visi Kota Bogor.
B. Misi SKPD
Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang
ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan
baik. Perumusan misi ini diharapkan agar seluruh anggota organisasi
dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat
berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi lebih baik serta
29
mendorong keberhasilannya. Dengan demikian misi merupakan suatu
pernyataan mengenai hal yang harus dicapai oleh suatu organisasi
pada masa yang akan dating. Perwujudan misi harus diupayakan
oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi yang
bersangkutan.
Dalam rangka mewujudkan Visi Bapeda Kota Bogor, maka Misi yang
akan diemban adalah :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang partisipatif;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil perencanaan.
Tujuan Misi kesatu adalah meningkatkan profesionalisme sumber
daya manusia perencana sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Tujuan Misi kedua adalah meningkatkan kualitas perencanaan yang
dapat lebih meningkatkan partisipasi berbagai komponen daerah.
Tujuan Misi ketiga adalah meningkatkan kualitas hasil perencanaan
dan transparansi hasil perencanaan.
C. Tujuan
Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan dapat menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan
30
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan misi.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat
capaiannya masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan
dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman,
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam
perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Tahun 2010-2014 maka
ditetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan.
31
Tujuan Misi kesatu adalah meningkatkan profesionalisme sumber
daya manusia perencana sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Tujuan Misi kedua adalah meningkatkan kualitas perencanaan yang
dapat lebih meningkatkan partisipasi berbagai komponen daerah.
Tujuan Misi ketiga adalah meningkatkan kualitas hasil perencanaan
dan transparansi hasil perencanaan.
D. Sasaran
Tujuan Misi Kesatu dengan Sasaran :
Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia perencana
sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Tujuan Misi Kedua dengan Sasaran :
Terwujudnya sistem prosedur dan standarisasi perencanaan daerah.
Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan sebagai
pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Tujuan Misi Ketiga dengan Sasaran :
Meningkatnya kualitas hasil perencanaa dan pembangunan daerah
Terukurnya keberhasilan perencanaan dan pembangunan daerah
E. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
1. Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan
yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh
32
yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah
ataupun masyarakat agar tercapai keterpaduan dalam mencapai
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
(1) Pemberian kesempatan pendidikan aparatur
(2) Peningkatan koordinasi perencanaan daerah
(3) Peninkatan perencanaan yang partisipatif
(4) Peingkatan informasi perencanaan dan pembangunan daerah
(5) Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah
33
BAB V
PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN
A. Program
Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,
sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa
instansi terkait dalam rangka kerjasama dengan masyarakat yang
merupakan partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan.
Program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun
2010-2014 adalah sebagai berikut :
(1) Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan Sasaran :
(a) Meningkatnya ketersediaan data/informasi yang
dibutuhkan dalam penyusunan perencanaan (data dasar
spasial dan tabuler serta data kegiatan pembangunan), (b)
Meningkatnya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan
pembangunan
(2) Program Kerjasama Pembangunan, dengan Sasaran :
Meningkatnya sinkronisasi pembangunan antar daerah.
(3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah, dengan Sasaran : (a) Meningkatnya
34
kualitas aparat perencana, (b) Tersosialisasinya kebijakan-
kebijakan perencanaan.
(4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Sasaran :
Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah
(5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
ekonomi.
(6) Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan Sasaran :
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial
budaya.
(7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya alam.
(8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana,
dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan daerah rawan bencana.
Matrik program dan indikasi kegiatan dalam kurun waktu Tahun
2010-2014 selengkapnya adalah sebagai berikut :
35
BAB VI
P E N U T U P
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014 ini, telah
diupayakan menampung substansi dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014 yang
memberikaan arahan bagi seluruh pegawai Bappeda Kota Bogor untuk
membangun daerah berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas dan
mengikutsertakan masyarakat dalam seluruh proses perencanaan
pembangunan.
Renstra-SKPD Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014 ini merupakan
dokumen perencanaan stratejik lima tahunan sebagai acuan dalam
memaduserasikan seluruh rencana kerja yang ada. Dengan demikian,
keberhasilan pelaksanaan Rencana Stratejik ini akan sangat ditentukan
oleh komitmen dan dukungan semua pihak.
Diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan
Bappeda Kota Bogor dalam upaya mewujudkan Visi Bappeda Kota Bogor,
yaitu : “Terwujudnya Perencanaan Daerah Yang Partisipatif Dalam
Mendukung Kota Jasa Yang Nyaman Dengan Masyarakat Madani Dan
Pemerintahan Amanah“.
36
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Keuangan. 2004. Pokok-Pokok Arahan Menteri keuangan Pada Musrenbangda, 4 April 2005, Jakarta
Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan. 2000. Pedoman dan Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Panduan Teknis Agenda Manajemen
Strategis Bagi Siswa Spamen Angkatan VI/2000, Jakarta Sumodiningrat, Gunawan. 2000. Makalah Ceramah Pemberdayaan
Rakyat bagi Siswa Spamen Angkatan VI/2000, Jakarta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
37
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20
Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa barat Tahun 2008-2013.
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Bogor. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014.
Recommended
