1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada diri manusia sebagai makhluk hidup terdapat dua naluri yang juga
terdapat dalam makhluk hidup lainnya, yaitu naluri untuk mempertahankan hidup
dan naluri untuk melanjutkan hidup. Untuk memenuhi dua naluri tersebut Allah
menciptakan dalam diri setiap manusia dua nafsu, yaitu : nafsu makan dan nafsu
syahwat. Nafsu makan berpotensi untuk memenuhi naluri mempertahankan hidup
dan karena itu setiap manusia memerlukan sesuatu yang dapat dimakannya. Dari
sini muncul kecenderungan manusia untuk mendapatkan dan memiliki harta.
Nafsu syahwat berpotensi untuk memenuhi naluri melanjutkan kehidupan dan
untuk itu manusia membutuhkan lawan jenisnya untuk menyalurkan nafsu
syahwatnya itu. Sebagai mahluk berakal, manusia membutuhkan sesuatu untuk
dapat mempertahankan dan meningkatkan daya akalnya itu. Sebagai mahluk
beragama manusia memerlukan sesuatu untuk dapat mempertahankan dan
menyempurnakan agamanya itu.1
Segi kehidupan manusia yang diatur Allah tersebut dapat dikelompokkan
kepada dua kelompok : pertama, hal-hal Penciptaannya. Aturan tentang hal ini
disebut “hukum ibadat”. Tujuannya untuk menjaga hubungan atau tali antara
1 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta : Kencana, 2004), h. 2.
2
Allah dengan hamba-Nya yang disebut juga hablun min Allah. Kedua, berkaitan
dengan hubungan antar manusia dengan alam sekitarnya. Aturan tentang hal ini
disebut “hukum muamalat”. Tujuannya menjaga hubungan antara manusia dan
alamnya atau disebut juga “hablun min al naas”. Kedua hubungan ini harus tetap
terpelihara agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan kemarahan
Allah.2
Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan
Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul
akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah
meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya,
berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.
Harta benda yang diberikan Allah kepada umat manusia, di samping
berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dalam upaya mengabdi kepada
Tuhan Yang Maha Pemberi, juga antara lain untuk perekat hubungan
persaudaraan atau ukhuah Islamiyah dam insaniyah. Berkaitan dengan hal yang
disebut terakhir ini, seseorang yang kebetulan mendapat harta berlebih dianjurkan
bahkan di satu kali diwajibkan untuk memberikan sebagian kepada saudaranya
yang sedang membutuhkan. Di samping itu, dianjurkan pula untuk menghadiah-
2 Ibid . h. 3.
3
hadiahi diantara anggota masyarakat meskipun masing-masing pada dasarnya
sedang tidak membutuhkannya. 3
Harta warisan bukan berarti tidak menjadi permasalahan bagi keluarga,
karena sifat manusia yang memiliki naluri untuk bertahan hidup dengan cara
apapun walau terkadang cara tersebut tidak dibenarkan oleh syari’at Islam.
Berbagai kemungkinan timbulnya permasalahan disebabkan harta telah
diantisipasi dengan adanya aturan-aturan ketat di bidang harta, seperti dapat
dilihat dalam aturan jual-beli, utang-piutang, aturan hibah, wakaf, wasiat,
mawaris dan sebagainya. Silang sengketa tidak dapat dihindarkan bilamana
pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.
Namun, bilamana di satu kali silang sengketa tidak dapat dihindarkan, agar tidak
berakibat putus atau retaknya hubungan persaudaraan, Islam mengajarkan supaya
pihak-pihak yang bersengketa mampu mengendalikan emosi sehingga bersedia
untuk berdamai. Adanya anjuran untuk berdamai adalah sengketa harta tidak
berujung pada jauhnya jarak hubungan persaudaraan. Untuk mewujudkan
perdamaian itu masing-masing pihak perlu menampakkan kesediannya untuk
mengalah yang pada hakikatnya adalah untuk menang melawan nafsu serakah.4
Di antara hal-hal yang sangat sering menimbulkan sengketa adalah
masalah harta warisan. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa
3 Ibid, h.4 4 Ibid ,h.4.
4
di kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Dalam hukum Islam,
pembagian harta warisan telah diatur dalam ilmu faraidh . Dalam ilmu ini telah
diatur secara sistematis siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan
kadarnya. Aturan mengenai siapa saja yang akan mendapatkan harta warisan di
antara kaum kerabat dekat pada prinsipnya antara lain didasarkan atas adanya
sikap di antara kerabat itu untuk hidup serugi dan selaba, senasib dan
sepenanggungan. Seseorang, jika senang menerima harta warisan, maka
hendaklah juga ia mau merugi, artinya, ia diberi harta warisan, karena rela
membantu si mati di masa hidupnya atau mau membantu keluarga yang
ditinggalkannya. Dengan demikian berarti, selain antara ahli waris dapat saling
mewarisi, juga saling memperhatikan nasib temannya. Begitulah antara lain
landasan filosofis hukum waris.5
Oleh karena itu, sikap mengintai kematian anggota kerabat untuk dapat
mewarisi hartanya, tidak sejalan dengan ajaran Islam tersebut diatas. Namun hal
seperti itu sangat mungkin terjadi dalam masyarakat yang masih rendah
pengetahuan dan kesadaran hukumnya.6 Bagi ummat Islam melaksanakan
hukum-hukum Islam, Terutama masalah kewarisan adalah suatu keharusan,
selama belum adanya nash-nash yang menunjukkan ketidak wajibannya. Namun
5 Ibid, h.5. 6 Satria Effendi M. Zein Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta :
Kencana, 2004) h. 233
5
dalam masalah waris, nash-nash yang berkaitan dengan hukum membagi
kewarisan tidak disebut, dan yang disebut adalah keharusan menetapkan besar
kecilnya masing-masing bagian. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa
kewajiban disini, adalah ketika seseorang menyerahkan masalah kewarisan secara
(menurut) faraidh/ilmu waris.7
Dalam prakteknya, banyak masyarakat yang masih bingung tentang
masalah waris, bahkan banyak yang menjadi sengketa dalam warisan. Seperti
halnya terjadi di Pengadilan Agama Cirebon, pada Putusan Pengadilan Agama
Cirebon terdapat sengketa masalah waris dalam putusan no.
0028/Pdt.P/2008/PA.Sbr. Hakim menetapkan putusan dengan memberikan bagian
harta waris kepada ahli waris pengganti melebihi bagian dari ahli waris yang
sederajat dengan yang diganti, dalam hal ini penulis menemukan kejanggalan
pada putusan tersebut karena tidak sejalan dengan pasal 185 Kompilasi Hukum
Islam di Indosesia ayat 2 yang berbunyi : “Bagian ahli waris pengganti tidak
boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.” Hal
inilah menurut penulis menjadi bagian yang menarik dan perlu ditinjau serta
dikritisi, hal-hal apa saja yang melatarbelakangi putusan tersebut. Dan penulis
akan menuangkannya di dalam tugas akhir dalam rangka memenuhi standar
kelulusan Strata satu (S1) dengan judul “Status Hukum Ahli Waris Pengganti
7 Abta, Asyari. Djunaidi Abd. Syakur Ilmu waris Al- Faraidl (Surabaya : Hikmah Perdana) h.
6
Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh (Studi Kasus Penetapan
Pengadilan Agama Sumber,Cirebon)”.
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
Dalam uraian tersebut di atas, terlihat betapa luas cakupan yang
terkandung dalam perkara Kewarisan. Hak mendapatkan warisan adalah hak bagi
ahli waris yang sebenarnya hak tersebut adalah titipan dari sang Khalik yang
harus kita jaga sebaik-baiknya dan jangan sampai disalah gunakan. Begitu pula
apabila seorang ahli waris yang kebetulan terlebih dahulu meninggal dunia dari
pada sang pewaris, hal seperti ini tentunya akan mempunyai pengaruh yang besar
terhadap bagian masing-masing ahli waris.
1. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan terarah dan lebih spesifik, maka pembahasan pada
penelitian ini dibatasi hanya pada ahli waris pengganti dan alasan hakim
memberikan bagian ahli waris pengganti yang melebihi dari yang sederajat
dengan yang digantikannya.
2. Rumusan Masalah
Untuk memperjelas tulisan skripsi ini, penulis merumuskan masalah ini
sebagai berikut: sesuai pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, bagian ahli waris
pengganti tidak boleh melebihi bagian yang sederajat. Kenyataan dilapangan,
putusan Pengadilan Agama Sumber menetapkan bahwa bagian ahli waris
7
pengganti melebihi bagian yang sederajat. Rumusan masalah tersebut penulis
rinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Bagaimana hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana posisi ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam ?
3. Apa alasan hakim memberikan penetapan tersebut ?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Dengan merujuk pada pembahasan diatas maka penelitian di tujukan
untuk :
1. Untuk mengetahui hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui posisi ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum
Islam.
3. Untuk mengetahui alasan hakim memberikan penetapan tersebut.
Adapun manfaat daripenelitian ini adalah :
a. Bagi penulis menambah wawasan tentang ahli waris pengganti.
b. Bagi fakultas memberikan sumbangan kepustakaan dalam rangka
pengembangan akademis.
c. Dapat memberikan pengetahuan lebih jauh dalam pembahasan Ahli waris
pengganti dengan studi analisis putusan No. 0028/Pdt.P/ 2008/PA.Sbr.
D. Review Studi Terdahulu
Dalam buku karangan Al-Yasa Abu Bakar yang berjudul : “Ahli Waris
Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Tentang Penalaran Hazairin Dan
8
Penalaran Fikh Madzhab” secara keseluruhan menjelaskan tentang Kewarisan
Menurut Pemikiran Hazairin yang didalamnya mencakup tentang dasar-dasar
teori tentang kewarisan Islam dan nalar Fiqh terhadap kewarisan Islam oleh
`Ulama Fiqh serta pembagian-pembagiann dzawil furudh dan dzawil arham.
Dari buku diatas yang berkaitan dengan penelitian penulis ada pada bab II
hal. 52 tentang garis pokok penggantian yang didalamnya mencakup pemikiran
Hazairin tentang Ahli waris pengganti, yang menjelaskan dasar hukum dan
penafsiran Hazairin tentang ahli waris pengganti.
Posisi penelitian ini adalah adanya ketidakserasian antara teori yang
dikemukakan oleh Prof. Hazairin dengan yang terjadi sebenarnya di Pengadilan
Agama Sumber, Cirebon dalam Penetapan Ahli Waris Pengganti dengan No.
registrasi: 0028/Pdt.P/2008/PA. Sbr.
E. Kerangka Konseptual.
Dalam sendi kehidupan manusia yang diatur oleh Allah SWT, dapat
dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu: hablun min Allah atau yang lazim
disebut juga dengan “Hukum Keibadatan” yang tujuannya untuk menjaga
hubungan antara Allah dengan hambanya, dan yang kedua disebut dengan hablun
min al naas atau yang lebih kita kenal dengan “hukum muamalat” yang tujuannya
adalah guna menjaga hubungan antara sesama manusia. Kedua hubungan ini
harus tetap terjaga agar manusia terlepas dari kehinaan, kemiskinan dan
kemarahan Allah SWT.
9
Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan
oleh Allah SWT adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan
yang timbul dari suatu kematian.
Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa dikalangan ahli
waris mengenai harta peninggalannya. Dalam hukum Islam, pembagian harta
warisan telah diatur secara sistematis siapa saja yang berhak menerima harta
warisan dan pembagiannya.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, juga telah diatur masalah hukum
kewarisan, yang didalamnya juga terdapat masalah tentang ahli waris pengganti.
Adapun yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah ahli waris
yang menggantikan sesorang untuk memperoleh bagian warisan yang pada
mulanya akan diperoleh orang yang digantikannya disebabkan karena orang yang
digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih
hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari
pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia
yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.8
F. Metode Penelitian
Untuk memperoleh data dalam penulisan yang dilakukan penulis adalah :
8 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta, Sinar Grafika, 2004) h. 80.
10
1. Jenis penelitian yang diambil penulis adalah kualitatif yaitu penelitian yang
bersifat eksploratif dan deskriptif yaitu jenis penelitian dimana penulis
melakukan pengembangan data yang lebih mendalam agar permasalahan yang
diangkat lebih bisa difahami.
Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut :
a. Penelitian Kepustakaan, yaitu data-data yang diperloeh dari literatur dan
referensi yang berhubungan dan berkenaan dengan judul ini.
b. Penelitian Lapangan, penelitian untuk mendapatkan informasi dari sumber
asli mengenai permaslahan yang menjadi pokok bahasan, yang difokuskan
pada Pengadilan Agama Sumber, Cirebon Jawa Barat Indonesia.
Sedangkan untuk alat pengumpul data, penulis menggunakan cara sebagai
berikut :
a. Wawancara, yaitu alat pengumpul data yang dipergunakan untuk
mendapat informasi yang berkenaan dengan pokok permasalahan.
Wawancara dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak
yang terkait yaitu pegawai Pengadilan Agama Sumber,Cirebon, Jawa
Barat Indonesia.
b. Dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen-dokumen dan arsip-arsip
yang ada di lembaga pemerintahan yang terkait.
11
Adapun untuk analisa data penulis menggunakan dengan cara setelah
data-data tersebut terkumpul, lalu penulis menganalisanya dengan metode :
1) Metode Induktif, yaitu suatu cara dalam menganalisa data yang bersifat
khusus kemudian ditarik atau disimpulkan yang bersifat umum.
2) Metode Deduktif, yaitu suatu cara dalam menganalisa data yang bersifat
umum kemudian ditarik atau disimpulkan yang bersifat khusus.
G. Sistematika Penulisan
Adapun untuk sistematika penulisan ini, terdiri dari 5 (lima) bab yang
terdiri dari sub-sub yang dirinci sebagai berikut :
Bab Pertama, Mengenai Pendahuluan. Membahas tentang Latar belakang
masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah Tujuan dan Manfaat, Study
Review, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.
Bab Kedua, Mengenai Waris dan Bagiannya dalam Hukum Islam,
membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum Waris, Rukun dan Syarat Waris,
Sebab dan Penghalang Memperoleh Harta Waris,Subjek Hukum Waris, Bagian
masing-Masing Ahli Waris.
Bab Ketiga, Mengenai Kedudukan Ahli Waris Pengganti, membahas
tentang Pengertian dan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti, Ahli Waris
Pengganti dalam Fiqh, Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin, Ahli Waris
Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam, Mengenai Arti Mawalli dalam Al-
Qur’an.
12
Bab Keempat, Mengenai Analisis Perkara Penetapan Hakim Tentang
Ahli Waris Pengganti, membahas tentang Profil Pengadilan Agama Cirebon,
Analisis Perkara Penetapan Pengadilan Agama Cirebon, Analisis Penulis.
Bab Kelima, Tentang Penutup, membahas tentang kesimpulan dan saran-
saran dari penelitian ini agar pembagian waris dapat dilakukan dengan baik.
13
BAB II
Waris dan Bagiannya dalam Hukum Islam
A. Pengertian Ilmu Faraidh dan Dasar Hukum Waris.
1. Pengertian Ilmu Faraidh/Waris.
Dalam Hukum Islam, hukum kewarisan dikenal dengan istilah ilmu
Faraid atau ilmu mirats dalam bahasa arab, kata faraid menunjukan jamak dari
bentuk tunggal faridah.9 yang berarti satu ketentuan atau bagian-bagian tertentu.
Firman Allah فنصف ما فرضتم artinya separuh dari apa yang kamu tentukan.
Demikian juga kata mirats merupakn bentuk tunggal dari kata mawaris, yang
berarti harta yang diwariskan.
Kata “Al-Miraats” dalam bahasa arab merupakan bentuk masdar dari kata
Waratsa-Yaritsu-Irtsan-Wamiiraatsan. Pengertian “Miiraast” menurut bahasa
adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu
kaum kepada kaum lain (sesuatu ini bersifat umum), bisa bersifat harta atau ilmu
keluhuran.10
Secara etimologi (bahasa) kata ”kewarisan” berasal dari waratsa ورث
yang memiliki beberapa pengertian, antara lain :
9 Mahmud Yunus. Kamus Arab-Indonesia. ( Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/
Penafsir Al-qur`an, 1973) 10 M. Ali. Ash Shabuniy, Hukum Waris Islam, ( Surabaya – Indonesia : Al-Ikhlas ), h. 1.
14
Pertama, ”mengganti” seperti yang tertera dalam Qs..al Naml (27):16 :
..... ☺
☺
⌧
⌧
⌧ ☺
Artinya: “Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai
manusia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami
diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu
kurnia yang nyata" .(Q.s..al Naml, 27:16)
Pada terjemahan Al-Qur’an terdapat catatan kaki no 593, kata “mewarisi”
diberikan penjelasan yaitu : “Nabi Sulaiman As, menggantikan kenabian dan
kerajaan Nabi Daud As. Serta mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang
diturunkan kepadanya.11
Kedua, “ memberi” seperti yang tercantum dalam Qs. Al-Zumar (39).74 :
☺
☺
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya, Mekar Jaya,2004).
h.532.
15
Artinya: “Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang
Telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan Telah (memberi) kepada kami
tempat Ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di
mana saja yang kami kehendaki; Maka syurga Itulah sebaik-baik balasan
bagi orang-orang yang beramal. (Qs. Al-Zumar,39:74).
Ketiga, “Mewarisi” seperti yang terdapat dalam Qs. Maryam (19).6 :
Artinya: ”Yang akan mewarisi Aku dan mewarisi sebahagian
keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai"
(Qs. Maryam 19: 6).
Dari ketiga pengertian waris secara bahasa di atas ada tiga macam arti,
yaitu: menggantikan, memberi, dan mewarisi. Antara satu dengan yang lainnya
merupakan bagian yang tidak terpisahkan melainkan memiliki kesamaan
maksud, mengingat ketiga arti tersebut selaras dengan pengertian waris atau
kewarisan.12
Adapun menurut tinjauan terminologi, sebagaimana halnya dalam kamus
al-Munjid fi al-lughah wa al-‘alam, adalah :
13. فالن بعد وفاتهمالانتقل اليه
12 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia ( Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2000) h.356 13 Luwis Ma’luf, Al-Munjid Fi Al-Lughah wa Al-‘Alam. (Beirut: Dar al Masyrik, 1984) cet ke
27, h.895.
16
Artinya: “ Harta seseorang berpindah kepadanya setelah ia meninggal
dunia “
Secara definitif, banyak dari tokoh dan Ulama yang memberikan
pengertian tentang kewarisan itu sendiri, menurut M. Ali As-Shabuni, arti
warisan adalah pindahnya hak milik orang lain yang meninggal, baik yang
ditinggalkannya itu berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak.14
Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dapat disimpulkan pula bahwa hak
kewarisan adalah hak yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta
peninggalan atau Tirkah, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli
waris dan berapa harganya masing-masing. Hal ini sesuai dengan ketentuan KHI
pasal 171 (a).
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam.
Ruang lingkup kewarisan Islam sangat jelas dasar hukumnya, maka
penulis merasa sangat perlu untuk mengupasnya. Dasar hukum kewarisan dalam
Islam adalah :
1. Al-Qur’an.
Al-Qur’an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama,
dia menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan secara jelas dan
terperinci. Adapun ayat-ayat yang dijadikan sebagai dasar dari Hukum
Kewarisan dalam Islam, seperti Qs. An-Nisa’ (4):11.
14 M. Idris Ramulyo., Hukum Kewarisan Islam, ( Jakarta: 1998) h.1.
17
⌧
Artinya: ”Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka
untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; (Qs. An-Nisa’, 4:11.).
Kemudian dijelaskan pula dalam ayat lain Qs. An-Nisa’ (4):12..
⌧
Artinya: ”Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. ( Qs. An-Nisa’, 4:12.).
2. Sunnah atau Hadits.
Imam al-Bukhari menghimpun hadits tentang kewarisan tidak
kurang dari 46 hadits, dan Imam Muslim menyebut hadits-hadits
kewarisan kurang lebih 20 hadits. Namun pada bahasan kali ini perincian
hadits tersebut tidak akan dikutip semua, hanya yang pokok saja yang
akan diungkapkan.15
اهللا عليه وسلم ي عن رسول اهللا صل عنهماعن ابن عباس رضي اهللا
الفرائض باهلها، فما ترآت الفرائض فألولى رجلالحقوا: قال
16 )مسلم (ذآر
15 M. bin Ali bin Muhammad Asy syaukani, Nayl al Author, (Azhar, Maktabul Iman, t.th)
jilid ke-5, h.60.
18
Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:
”Berikanlah ketentuan warisan yang pasti itu kepada yang berhak. Adapun
sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya.(H.R.Muslim)
Kemudian dalam hadits lain pula dijelaskan:
. ال : يد رضي اهللا عنهما ان النبي صلى اهللا عليه وسلم قالة بن زعن اسام.
17.سلميرث المسلم الكافر واليرث الكافر الم
Artinya: ”Dari Usamah bin Zaid ra. Bahawa Nabi saw bersabda:
”orang Islam tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang kafir, dan
orang kafir tidak dapat mewariskan hartanya kepada orang
muslim”.(Muslim: 5/59).
Dari pengertian Hadits pertama dan kedua di atas, dapat dipahami bahwa
pembagian waris diserahkan terlebih dahulu kepada orang yang berhak yaitu
yang tergolong dalam Ashabu al Furudl(Orang-orang yang berhak menerima
bagian), sisanya kemudian untuk Ashabah (sisa). Diketahui pula bahwa
perbuatan waris mewarisi hanya diperbolehkan bagi yang satu agama (Islam),
dan terakhir juga menjelaskan tentang ahli waris yang tidak mendapatkan harta
pusaka karena membunuh.18
3. Ijma’
16 Imam Muslim, Shahih Muslim, (Riyadh, Darussalam,1998) h.705. 17 Ibid, h.705.
18 M. Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, h.61.
19
Yaitu kesepakatan para ulama atau para sahabat sepeninggal
Rasulullah saw tentang ketentuan warisan yang dalam Al-Qur’an karena
telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, maka Ijma’ dijadikan
sebagai sumber dan referensi Hukum.19
B. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Waris.
1. Rukun-Rukun Waris.
Untuk dapat menerima pusaka, harus memenuhi beberapa rukun, beberapa
sebab, beberapa syarat dan beberapa penghalang (Man’i).
Adapun rukun-rukun pusaka ada tiga, yaitu :20
a. Muwarrits, orang yang maninggalkan hartanya.
b. Waris, orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal,
seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan.
c. Mauruts, harta yang menjadi pusaka. Harta ini dalam istilah Fiqh
dinamakan: Mauruts, Mirats, Irts, Turats, dan Tirkah.
Sedangkan untuk terjadinya pewarisan ada tiga rukun, yaitu:
a. Ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan
kekerabatan, baik karena hubungan sedarah, hubungan sebab
perkawinan (semenda), atau akibat memerdekakan hamba sahaya.
19 Tengku Hashbi As-Shidieqy, Fiqh Mawaris. h.303. 20 Ibid h.29.
20
21الوارث وهوالذي ينمس الي الميت من اصبابالميراث
Artinya ”Ahli waris yaitu orang yang dihubungkan kepada si mati
dengan salah satu sebab-sebab pewarisan”.
b. Pewaris, yaitu si orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang
diwarisi harta peninggalannya adalah orang yang mewariskan
hartanya.
22.وحكما مثل المفقود الذي حكم بموته االمورث الميت حقيقة
Artinya: ”Pewaris yaitu si mati, baik mati hakiki maupun mati hukum,
seperti orang yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan
meninggal dunia”
c. Warisan, yaitu harta peninggalan si mayyit (mati) yang berpindah
kepada ahli waris.
2. Syarat-Syarat Pembagian Waris.
Sebagaimana rukun pewarisan, syarat pewarisan pun ada tiga hal yang
harus terpenuhi, yaitu :23
a. Pada saat meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam
keadaan hidup. Termasuk bayi yang masih ada dalam kandungan
(hamil), meskipun masih berupa janin apabila dapat dipastikan hidup,
21 Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah (Semarang: Toha Putera, 1972) h.426. 22 Ibid h.426.
23 Tengku Hasbi As-Shidieqy, Fiqh Mawaris, h.4.
21
melalui gerakan (kontraksi) atau cara yang lainnya, maka si bagi janin
tersebut baerhak mendapatkan warisan.
b. Pewaris benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara
hakiki atau meninggal secara yuridis (hukum).
24.موتالمفقودموت المورث حقيقة او موته حكما آان يحكم القا ضي ب
Dengan adanya syarat ini maka segala harta dan seseorang tidak boleh
dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar meninggal dunia atau hakim
memutuskan kematiannya. Seperti orang yang hilang, apabila hakim telah
memutuskan kematian orang tersebut dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat
itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan diantara ahli warisnya.25
c. Untuk mendapatkan harta warisan disyaratkan tidak adanya
penghalang warisan.
26. موانع االرث منااليو جد مانع
Artinya: ”tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-
penghalang pewarisan”.
24 Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, h.425.
25 Tengku Hasbi As-Shidieqy, Fiqh Mawaris, h.5.
26 Ibid, h.426.
22
C. Sebab Adanya Dan Penghalang Waris.
1. Sebab-Sebab Adanya Waris
Pewarisan baru terjadi manakala atau apabila ada sebab-sebab yang
mengikat pewaris dengan ahli warisnya, adapun sebab-sebab seseorang dapat
menerima warisan, yaitu:27
a. Perkawinan.
Dari hubungan pernikahan, seseorang dapat atau bisa memberikan
atau menerima warisan, Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan
tersebut disyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari’at
walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi khalwat (tinggal
berduaan) dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap
masih utuh, jadi perkawinan yang fasid atau yang batal tidaklah menjadi
sebab pewarisan.28
b. Kekerabatan.
Selain dari jalan perkawinan, seseorang dapat menerima atau
memberi warisan dapat melalui jalan kekerabatan, adapun dalil yang
memperbolehkan hal ini adalah :
27 Ibid, h.4.
28 Ibid.h.5.
23
وتشمل القرا بة الفروع واالصول المورث وهي الصلبة النسبية بين
29والحوشي
Artinya: ”Yaitu hubungan nasahabiyah antara pewaris dengan ahli
waris. Kekerabatan ini terdiri atas al-Furu’ (keturunan kebawah) al
ushul (keturunan keatas), dan al-Hawasyi (keturunan menyanping)”.
c. Wala’
كم حةابرق و تق اب العبسيقه بتع المعتق وينرع با ها الشانشاية
30.لفالحوالمواالة ب عقد بسد باح وحص شين بتنشاب
Artinya: ”Kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh syar’i
antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya
disebabkan adanya pembebasan budak, atau seseorang dengan
seseorang lainnya disebabkan adanya akad muwalah (perjanjian) dan
muhalafah (sumpah)”.
Wala’ merupakan hal yang menjadikan seseorang menurut hukum
mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain, mengenai Wala’ ini
jumhur ulama menyatakan Wala’ al muwalah tidak termasuk sebab
pewarisan.31
29 H. Muhammad Makluf, Al Mawarits fi Al-Syari’at al Islamiyah, h.34. 30 Ibid, h. 35.
31 A.Rifa’I Arief, Tafsir al Mas’ur fi ‘Ilmi al Faraidh, h.6.
24
وال يعتبر سببا عند ةيفني حب اند عي االرث فباب سة بعتبراالوء المالو
32.ءجمهورالعلما
Artinya: ”Wala’ al Muwwamalah termasuk menjadi sebab pewarisan
menurut Abu Hanifah, tetapi tidak termasuk sebagai sebab pewarisan
menurut jumhur ulama”.
2. Penghalang Hak Waris.
Hal-hal yang dapat menggugurkan (menjadi) hak ahli waris tersebut
yaitu:33
a. Pembunuhan.
Jumhur ulama telah sepakat dalam menetapkan pembunuhan sebagai
penghalang untuk menerima warisan. Yaitu pembunuhan yang disengaja, hal ini
sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yaitu:
ق حيرغم ب احقب ببستم يا امدن عاء آاو سرث االننع م ماطلقاتل م القنا
34. بالغا ام التل القا نا ء آاوسو
Artinya: ”Bahwasanya pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang
pewarisan, baik pembunuhan yang disengaja maupun karena sikap, baik
dilakukan secara langsung (mubasyarah) maupun tidak langsung
(tasabbuh), baik dilakukan karena menjalankan hak (kewajiban) maupun
32 Sayyid Sabiq, Fiqh al Sunnah, h. 426.
33 H. Muhammad Makluf, Al Mawarits fi Al-Syari’at al Islamiyah, h.27. 34 Ibid , h.27.
25
bukan : baik pembunuhnya orang aqil baligh maupun orang yang tidak
atau belum aqil baligh”.
b. Perbudakan.
Para ulama telah menyepakati perbudakan merupakan sebagai penghalang
pewarisan berdasarkan adanya nash shahih. 35 yakni firman Allah SWT:
⌧
☺
⌧
☺
☺
Artinya: ”Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan
seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan
sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan,
Adakah mereka itu sama? segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan
mereka tiada mengetahui
c. Berlainan Agama.
Yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berlainannya agama orang
yang menjadi pewaris dengan orang yang menjadi ahli waris, mengenai
35 M. Yusuf Musa, al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam (Mesir: Daar al Kitab al Araby, 1959),
h.161.
26
kedudukan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi ijma’
seluruh ummat Islam.36 Hal ini dikarenakan Hadits Rasulullah saw:
هل ارث اوت يال: لقا. ملس ويهل ع اهللايلي صبالنر ان مبد اهللا بن عن ععو
37.شتي ينتلم
Artinya: ”Dari Abdullah ibnu Ummar bahwa Nabi saw bersabda:
tidaklah saling mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi
orang Islam” (H.R. Ahmad).
Hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid diatas menunjukkan
bahwa perbedaan agama adalah mutlak menjadi penghalang pewarisan. Jadi,
seorang muslim tidaklah mewarisi ahli warisnya yang non muslim begitu juga
sebaliknya. Yang berpendapat demikian adalah ulama-ulama termasyhur.38
Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan, bahwa yang menjadi
penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan adalah sesuai dengan pasal
173 yang berbunyi:
”Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:
36 H. Muhammad Makluf, Al Mawarits fi Al-Syari’at al Islamiyah, h.29. 37 Imam Ahmad bin Hanbal, h.594.
38 H. Muhammad Makluf, h.30.
27
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat pada pewaris;
b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah menlakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih
berat.”39
D. Subjek dan Bagian Waris.
1. Subjek Hukum Waris.
Mengenai subjek hukum waris, hal yang penting untuk dibahas adalah
pewaris (al-muwarris) dan ahli waris (al-waris). Pewaris (al-muwarris) adalah
setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan. Sedangkan
ahli waris ialah orang yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada si
mayyit karena ada salah satu sebab dari beberapa sebab yang menimbulkan
kewarisan. 40
Tentang ahli waris, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagian masing-masing diatur dalam ayat-ayat al-Qur’an dan beberapa hadits-
hadits Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-
39 Kompilasi Hukum Islam
40 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), h.114.
28
hadits yang ada, para ulama biasa mengelompokkan ahli waris ke dalam dua
kelompok besar, yaitu:41
1) Kelompok ashabul furudh.
Ashabul furudh ialah waris yang secara pasti mendapatkan bagian tertentu
dari harta waris yang ditinggalkan si mayyit. Mereka adalah 4 orang dari
kalangan laki-laki, dan 8 orang dari kalangan perempuan. Empat orang dari
kalangan laki-laki adalah ayah, kakek dan terus keatas, saudara seibu, suami.
Sedangkan 8 orang dari kalangan perempuan adalah ibu, nenek terus keatas,
anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan), saudara kandung
perempuan, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, seisteri.
2) Kelompok ashabah. 42
Yang dimaksud ashabah adalah kelompok ahli waris yang berhubungan
langsung dengan si mayyit, yaitu setiap laki-laki yang antara dia dengan si
mayyit dalam silsilah nashabnya tidak pernah terselang ahli waris perempuan.
Misalnya anak laki-laki si mayyit dan ayahnya, anak laki-laki dari anak laki-
laki si mayyit dan saudara kandung laki-laki dan saudara laki-laki seayah.
Dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan
menjadi:43
41Ibid, h.114.
42Ibid, h.114.
29
1) Ahli waris hajib yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekeluargaan
menghalangi hak ahli waris yang jauh hubungannya. Contohnya, anak laki-
laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.
2) Ahli waris mahjub yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, dan
terhalang untuk mewarisi.
Apabila ahli waris yang dicantumkan pada pasal 174 Kompilasi Hukum
Islam tersebut dirinci, ahli waris lai-laki 13 orang, ahli waris perempuan 8 orang,
jadi seluruhnya ada 21 orang. 44
1. Ahli waris nashabiyah laki-laki:
1) Ayah.
2) Kakek (dari garis ayah).
3) Anak laki-laki.
4) Cucu laki-laki garis laki-laki.
5) Saudara laki-laki sekandung.
6) Saudara laki-laki seayah.
7) Saudara laki-laki seibu.
8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
9) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
10) Paman, saudara lki-laki ayah sekandung.
43 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),h.356.
44 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003),h.356.
30
11) Paman, saudara laki-laki ayah seayah.
12) Anak laki-laki paman sekandung.
13) Anak laki-laki paman seayah.
Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris
tersebut dengan si pewaris. Kalau semua ahli waris tersebut itu ada, maka yang
mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.45
2. Ahli waris nashabiyah perempuan.
1) Ibu.
2) Nenek dari garis ibu.
3) Nenek dari garis ayah.
4) Anak perempuan.
5) Cucu perempuan garis laki-laki.
6) Saudara perempuan sekandung.
7) Saudara perempuan seayah.
8) Saudara perempuan seibu.
2. Bagian masing-Masing Ahli Waris.
Mengenai bagian masing-masing ahli waris, dapat dikelompokkan
menjadi dua kelompok, yaitu:
a. Ahli Waris Karena Sebab Keturunan.46
45 Ibid, h.357.
31
Ashabu al-furudh Nashabiyah, yaitu ahli waris yang mendapatkan harta
warisan disebabkan karena nashab atau keturunan.47
Berikut ini akan dijelaskan tentang pembagiannya menurut urutan pasal
dalam Kompilasi Hukum Islam:
1) Anak Perempuan.
Dinyatakan dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam:
”Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila
dua orang ataua lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga
bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka
bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak
perempuan” 48
2) Ayah, menerima bagian:
Dinyatakan dalam Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam:
”Ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”49
3) Ibu, menerima bagian:
46 Ahli waris karena sebab keturunan dikenal juga dengan ahli waris nashabiyah.
47 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h.357.
48 Kompilasi Hukum Islam di Indeonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama,2001.
49 Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah: ayat mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.
32
Dinyatakan dalam pasal 178 Kompilasi Hukum Islam:50
(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau
lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia
mendapat sepertiga bagian.
(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda
atau duda bersama-sama dengan ayah.
4) Saudara Perempuan Seibu, menerima bagian:
Dinyatakan dalam pasal 181 Kompilasi Hukum Islam:51
”Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah,
maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-mesing
mendapat seperenam baian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka
mereka bersama-sama mandapat sepertiga bagian.”
5) Saudara perempuan sekandung menerima:
- ½ satu orang, tidak ada anak dan ayah.
- 2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- Sisa, bersama saudara laki-laki sekandung.
- Sisa, karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
6) Saudara perempuan seayah, menerima bagian:
Dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 182:52
50 Kompilasi Hukum Islam di Indeonesia, h.25.
51 Ibid ,h.25.
33
7) Kakek, menerima bagian:
- 1/6 bila bersama anak atau cucu.
- Sisa, tidak ada anak atau cucu.
- 1/6 + sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan.
- 1/3 dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung/seayah dan
ahli waris lain.
8) Nenek, menerima bagian:
- 1/6 baik seorang atau lebih.
9) Cucu perempuan garis laki-laki, menerima bagian:
- ½ satu orang tidak ada mu’assib (penyebab menerima sisa).
- 2/3 dua orang atau lebih.
- 1/6 bersama satu anak perempuan.
- Sisa bersama cucu laki-laki garis laki-laki.
b. Ahli Waris Karena Sebab Ikatan Pernikahan.53
Ashabu al-Furudh sababiyah, yaitu ahli waris yang berhak menerima harta
warisan yang disebabkan karena hubungan pernikahan.54
(1) Suami, menerima:
52 Lihat Kompilasi Hukum Islam ,h.25.
53 Ahli waris karena sebab ikatan pernikahan ini dikenal juga dengan ashabu al-furudh sababiyah
54 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, h.20.
34
- ½ bila tidak ada anak atau cucu.
- ¼ bila ada anak atau cucu.
(2) Isteri, menerima bagian:
- ¼ bila tidak ada anak atau cucu.
- 1/8 bila ada anak atau cucu
Bagian suami atau isteri (duda atau janda) dijelaskan dalam pasal 179 dan
180 Kompilasi Hukum Islam:55
Pasal 179:
”Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.”
Pasal 180:
”Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak mennggalkan
anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan
bagian.”
55 Kompilasi Hukum Islam di Indeonesia, h.25.
35
BAB III
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI
A. Pengertian Ahli Waris Pengganti dan Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti.
1. Pengertian Ahli Waris Pengganti.
Adapun yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang
menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang pada mulanya
akan diperoleh dari orang yang digantikannya daisebabkan karena orang yang
digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia
masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal terlebih dahulu
dari pewaris. Orang yang digantikannya ini hendaklah merupakan penghubung
antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta
peninggalan.56
Ahli waris kelompok terakhir ini, kedudukan dan bagiannya memang tidak
dijelaskan dalam Al-Qur’an. Kedudukan mereka sebagai ahli waris dan bagiannya
dapat dipahami melalaui perluasan pengertian waris yang disebutkan langsung
dalam Al-Qur’an, pengertian anak diperluas ke cucu, pengertian saudara diperluas
kepada anak saudara dan seterusnya. Dari dasar hukum dan cara mereka menjadi
56 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta, Sinar Grafika, 2004) h.80.
36
ahli waris, mereka dapat disebut sebagai ahli waris pengganti, ahli waris karena
penggantian itu mengambil alih saham yang seharusnya menjadi hak dari orang
yang digantikannya.57
Jadi ahli waris pengganti tidak mewarisi karena dirinya sendiri, dia selalu
mengambil alih hak yang seharusnya menjadi saham dari ahli waris yang
menghubungkan dia dengan pewaris. Tentang sejauh mana kedudukan mereka
sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang
digantikannya, dari segi bagian yang mereka terima, tidak ada petunjuknya secara
pasti dalam Al-Qur’an atau hadits Nabi. Dalam hal ini Allah SWT menyerahkan
penyelesaiannya kepada akal menusia.58 Maka dari itu penyelesaian ahli waris
peganti di serahkan kepada ijtihad manusia, dalam hal ini tentu saja diperuntukan
bagi para fuqaha atau ulama kontemporer.
2. Dasar Hukum Ahli Waris Pengganti.
Mengenai Ahli waris pengganti ini, Hazairin memberikan penafsiran
tentang adanya penggantian ahli waris dalam hukum Islam dengan mengambil
dalil dari Ayat 33 surat An-Nisaa’ berikut:
☺ ⌧
57 Ibid, h.80. 58 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta, Kencana, 2004) h.271.
37
☺
⌧ ⌧
Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-
pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia
dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya
Allah menyaksikan segala sesuatu.
Secara bebas Hazairin menerangkan bahwa teks ayat 33 surat An-Nisaa’
ayat 33 mengandung makna bahwa Allah mengadakan mawalli untuk si fulan dari
harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta والذ ين عقدت ايمانكم) dan
bahwa untuk itu berikanlah kepada mawalli itu (hak yang menjadi) bagiannya.59
Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringkan dengan kata الوالدان
dan االقربون yang menjadi pewaris. Apabila yang menjadi ahli waris adalah
orang tua (ayah atau ibu), ahli waris adalah anak dan atau mawalli anak, demikian
menurut Hazairin.60
Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Hazairin telah melakukan
suatu pembaharuan terhadap hukum kewarisan Islam dengan memberikan
59 Ibid, h.272. 60 Ibid, h.272.
38
penafsiran tentang adanya penggantian ahli waris seperti yang telah diuraikan
diatas, dan penafsiran ini agaknya telah menjadi suatu sumber Hukum Kewarisan
di Indonesia yang tertuang dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.
B. Mengenai Arti Mawalli Dalam Al-Qur’an.
Dalam hukum kewarisan Islam dalam Al-Qur’an ada ayat yang mengatur
mengenai istilah wallidan dan aqrabun juga istilah mawali, yaitu dalam QS. An-
Nissa ayat 33.
Mawali itu adalah ahli waris, sedangkan yang dimaksud si pewaris disini
ialah ayah atau ibu atau seseorang dari aqrabun. Jika ayah atau ibu yang mati
maka istilah-istilah itu mempunyai timbalan berupa anak, anak yang mati atau
pun anak yang menjadi ahli waris karena masih hidup. Jika tidak anak-anak, baik
anak-anak yang mati terlebih dahulu maupun anak-anak yang masih hidup pada
saat matinya si pewaris, maka si pewaris itu bukan ayah tetapi seorang daripada
aqrabun.61 Kepada anak-anak yang masih hidup telah mesti diberikan nasibnya
sebagai ahli waris, tetapi disamping nasib bagi anak-anak ini mesti pula diberikan
nasib kepada nawali yang diadakan Allah bagi si fulan, dengan kata lain mawali
si fulan ikut serta sebagai ahli waris bagi ayah dan bukan si fulan sendiri.62
61 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an Dan Hadits,(Jakarta: Tintamas, 1982), hal. 28.
62 Ibid, h.28.
39
Fulan dianggap sebagai ahli waris, karena diiringi dengan kata walidan dan
aqrabun yang menjadi pewaris. Hanya fulan tersebut mempunyai mawali yang
juga berhak mewarisi. Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua
(ayah atau ibu) maka menurut Hazairin, ahli waris adalah anak dan atau mawali
anak. Jika anak-anak itu masih hidup, maka tentu merekalah yang secara serta
merta mengambil warisan berdasarkan surat An-Nissa ayat 11, sedangkan dalam
ayat 33 ini, ada pula mawali dari anak yang berhak menjadi ahli waris. Mawali
disini hanya mungkin dipikirkan sebagai keturunan dari anak yang telah
meninggal terlebih dahulu. Demikian dikatakan, karena dengan disebutnya nama
ayah atau ibu maka otomatis ahli warisnya adalah anak. Tidak ada kemungkinan
lain selain daripada mengartikan mawali dengan keturunan dari anak yang telah
meninggal dunia, karena hanya dalam keadaan inilah posisi ayah sebagai pewaris
tidak akan bertukar. Ini lebih dikuatkan lagi karena Allah dalam ayat ini
menggunakan kata ja’ala yang semakna dengan khalaqa untuk menetapkan
mawali, yaitu dengan menciptakan dari tidak ada menjadi ada.63 Dalam
kewarisan, penciptaan tersebut hanya bisa dibayangkan melalui kelahiran,
sehingga ada hubungan antara pihak yang diangkat menjadi mawali dengan ahli
waris tersebut.
63 Al Yasa Abubakar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab, (Jakarta: INIS, 1998), hal. 55-56.
40
Keadaan ini beliau terapkan kepada ahli waris lainnya. Jika pewaris adalah
saudara (aqrabun), maka ahli warisnya adalah saudara dan mawali saudara, yaitu
saudara keturunan itu sendiri. Adapun ayah dan ibu, maka mawali-nya naik ke
atas, yaitu orang tua dari ayah dan orang tua dari ibu (leluhur derajat satu) serta
keturunan-keturunan mereka yang merupakan kerabat garis sisi kedua.64
Mahmud Yunus tidak sepakat dengan Hazairin dalam mengartikan mawalli
(Q.S. An-Nisa : 33) sebagai ahli waris pengganti. Sebab meskipun arti mawalli
(jama’ mawla) itu banyak, seperti: yang mempunyai, tuan, budak, yang
memerdekakan dan lain-lain, namun dalam ayat tersebut arti mawalli,
sebagaimana sudah disepakati para mufassir, ialah: anak, ahli waris, ashabah atau
yang mempunyai hak dalam peninggalan.65
Argumen pokok yang dipergunakan Hazairin dalam penafsiran terhadap
ayat mawalli dalam surat an-Nisa:33 adalah bahwa ilmu bahasa Arab baru
dimulai oleh ‘Ali Ibnu Abi Thalib dengan berpedoman pada bahasa Al-Qur’an
kitab dari Yang Maha Agung. Hazairin menolak arti mawalli yang mujmal yang
diartikan sebagai “tuan yang memerdekakan budak”, “budak yang dimerdekakan”
dan “ashabah” , sama halnya menolak artinya yang lain, yaitu “bekas anak
angkat” yang berlaku dalam adat Arab sebagaimana dimaksud dalam surat al-
Ahzab: 5
64 Ibid., hal. 56. 65 Mahmud al-Alusi, Ruhul Ma’aniy, (Beirut: Dar Ihya’it-Turats al-‘Arabiy, t.th), juz V, h.21.
41
☺
Artinya: “Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama dan maula-
maulamu” yang kemudian dicabut dengan surat al-Azhab:4 “Allah tidak
menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)”.
Jelasnya lembaga pengangkatan anak yang berlaku dalam hukum adat Arab
yang berkaitan bahwa anak angkat yang selalu laki-laki itumenjadi ahli waris si
pengangkat, dihapus oleh Al-Qur’an. Alasan penolakan itu ialah:66
1. Lembaga perbudakan sudah dihapus oleh kesepakatan internasional semenjak
pertengahan abad XIX (1860) dan harus tidak selaras lagi dengan Al-Qur’an.
2. Lafadz ‘ashabah dalam hadits Abu Hurairah pengertiannya telah terhapus
dengan turunnya ayat-ayat waris dalam surat an-Nisa, sebab hadits tersebut
mengandung pengertian klan yang tidak selaras dengan reformasi hukum
dalam al-Qur’an.
Hazairin menyatakan bahwa fatwa Ahl al-Sunnah dalam masyarakat Arab
yang bersendikan sistem kekeluargaan patrineal, dalam suatu masa sejarah,
ketika ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk kemasyarakatan belum
66 Al Yasa Abubakar, hal. 58.
42
berkembang sehingga mujtahid-mujtahid (Ahl al-Sunnah) tersebut belum
mungkin memperoleh bahan perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan
yang dapat dijumpai dalam berbagai bentuk masyarakat, karena wajar kiranya
terjadi konflik antara sistem kewarisan yangdihasilkan Ahl al-Sunnah tersebut
dengan sistem kewarisan adat dalam berbagai lingkungan masyarakat di
Indonesia. Konflik-konflik tersebut sebetulnya bukanlah suatu yang disengaja
oleh al-Qur’an, tetapi timbul karena pemahaman manusia belaka.67
Untuk mengatasi keadaan itu, Hazairin berusaha mencari kebenaran hakiki
(yang sesuai dengan kemauan Allah), dari ayat-ayat kewarisan itu, berdasar
keyakinan bahwa kemauan Allah (yang juga bersifat Tauhid), tentunya
menginginkan satu macam kebenaran saja terhadap kemauan-Nya, suatu
kebenaran yang tidak akan diperselisihkan karena merupakan kebenaran final.68
Menurut Hazairin, kebenaran hakiki di bidang ini dapat didekati dengan
cara menghimpun semua ayat dan Hadits yang berhubungan dengan kewarisan,
lalu menafsirkannya sebagai satu kesatuan yang saling menerangkan. Dalam
kegiatan ini, hasil temuan ilmu Antropologi dimanfaatkan sebagai kerangka acu
(Frame of Reference) dapat membantu menjelaskan pengertian dan konsep-
konsepnya. Caranya, sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat manusia
67 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 1982), h.2.
68 Ibid, h.3.
43
dikaji dan diperbandingkan satu sama lain, lalu dibawakan kepada Al-Qur’an
untuk menentukan bentuk mana yang kiranya bersesuaian dan dingini oleh
Qur’an. Secara lebih khusus, Hazairin memperhatikan sistem kemasyarakatan
yang ada di Indonesia, lalu diperbandingkan dengan sistem yang ada dalam
masyarakat Arab. Dalam rangkaian ini, beliau juga mengkaji penafsiran para
sahabat dan ulama mujtahid (madzhab) terhadap ayat-ayat kewarisan, lantas
berkesimpulan bahwa pemahaman tersebut dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan
masyarakat Arab. Bahkan sistem kewarisan Fiqh yang dikembangkan empat
madzhab, masih dalam kerangka masyarakat Arab, walaupun telah mengalami
beberapa perubahan penting.69
Hazairin menjelaskan bahwa di Indonesia dikenal 3 macam sistem
kewarisan, yaitu: Sistem kewarisan Individual, yang cirinya harta warisan dapat
dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris; Sistem kewarisan kolektif, yang
cirinya harta kewarisan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris (secara bersama-
sama) yang merupakan semacam badan hukum, yang tidak boleh dibagi-bagikan
pemiliknya diantara ahli waris, dan hanya boleh dibagikan pemanfaatannya
kepada manusia: dan sistem kewarisan Mayorat, yang cirinya hanya anak tertua
saat meninggalnya pewaris yang berhak mewarisi harta warisan atau sejumlah
harta pokok dari satu keluarga.70
69 Ibid, h.3.
44
Hazairin mengartikan mawalli (Qs. An-Nisa’: 33) denagn ahli waris
pengganti dari mendiang anak, mendiang saudara, mendiang datuk atau nenek
yang mayit lebih dahulu sebelum pewaris. Hal itu bertalian dengan cara
membaca, kata taraka ber fa’il al- walidani wal aqrabun, jadi pewaris itu ialah
orang tua dan karib-karib terdekat seperti cucu atau saudara. Tetapi dalam
pelbagai kitab tafsir mawalli diartikan semata-mata ahli waris langsung. Karena
mengartikan surat An-Nisa’ ayat 33 hanya “jika ada mayat maka ada ahli waris
langsungnya”. Tidak terpikir oleh para mufassir itu bahwa ada kalanya ahli waris
langsung itu sudah tidak ada. Akan tetapi Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 33
mengadakan ahli waris lain dalam ahli waris langsung sudah tidak ada, yaitu ahli
waris pengganti.71
Hazairin menunjuk penafsiran beberapa kitab tassir seperti Ruhul
Ma’ani, Al Kasysyaf dan Ibnu Katsir, bahwa pewarisnya dalam ketiga kitab
tafsir ini ialah ibu bapak dan karib-karib terdekat, mawalli nya adlah anak dan
karib-karib terdekat pula. Dalam kitab Fathul Qadir si pewaris adalah anak,
sedang Mawalli nya adalah ibu bapak dan karib-karib terdekat. Dan al-Manar
si pewaris adalah anak, dan mawalli nya ( ahli waris langsung ) adalah ibu
bapak, karib-karib terdekat dan suami atau isteri. Tafsir al-Manar inilah yang
diikuti Mahmud Yunus, kata Hazairin. Para mufassir lama itu menoleh
70 Ibid, h.15. 71 Majelis Ilmiah Islamiyah Jakarta, Perdebatan dalam seminar Hukum Nasional tentang
Faraid, (Jakarta. Tintamas, 1964), 93.
45
penafsiran surat An-Nisa’: 33 secara bilateral, tetapi mereka mengikuti
tafsiran mereka yang steril itu dan menempuh jalan yang disediakan oleh Zaid
ibnu Thabit dan Abu bakar dan kawan-kawan RA. Karena ajaran mereka itu
berdasarkan hukum adat Arab yang patrilineal diskriminatif atau menambah
jumlah dzaul faraidh.72
C. Ahli Waris Pengganti dalam Fiqh
Dalam kitab-kitab fiqih klasik, cucu tidak mendapatkan bagian hak waris
apabila orang tuanya telah maninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris (kakek
atau nenek).
Dari perincian ahli waris dan bagian masing-masing, baik menurut Ahlu
Sunnah atau golongan Syi’ah terlihat bahwa ada ahli waris tertentu dan bagian
yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an yaitu anak, ayah, ibu, saudara, suami
atau isteri. Kedudukan mereka sebagai ahli waris adalah murni karena
hubungannya dengan pewaris, bukan menempati kedudukan ahli waris yang lain.
Kelompok ahli waris dalam bentuk ini dapat disebut ahli waris langsung.73
Berikut merupakan taswir mengenai ahli waris pengganti di Indonesia
menurit Ulama Fikih, melalui ilustrasi sebagai berikut:
72 Ibid, h. 93-94.
73 Al Yasa Abu Bajar, Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap
Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab, (Jakarta: INIS,1998),h.55.
46
A adalah mayyit (pewaris) meninggal pada tahun 2008, mempunyai 3
orang anak, dua orang anak laki-laki (B dan C) dan 1 perempuan (D). Besarnya
harta peninggalan sebesar Rp.24.000.000,- pada tahun 2006 anak laki-lakinya (B)
meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak (Ba dan Bb) sedangkan C
mempunyai seorang anak (Ca) dan D mempunyai 2 orang anak (Da dan Db).
Berikut pembagiannya:
M
D
Db Da
Ca
C
B
Bb Ba
Keterangan: = Mayit (pewaris)
= laki-laki yang telah meninggal
= laki-laki yang masih hidup
= perempuan yang masih hidup
Yang menjadi ahli waris menurut Ulama Fiqh adalah hanya C dan D saja.
Maka pembagiannya adalah:
47
- C = 2/3 x Rp. 24.000.000 = Rp.16.000.000,-
- D = 1/3 x Rp 24.000.000 = Rp. 8.000.000,- +
Rp. 24.000.000,-
Ba dan Bb terhijab oleh C, oleh karena itu tidak menjadi ahli waris.
Sedangkan Ca, Da, dan Db tidak menjadi ahli waris karena masih ada ahli waris
lagnsung yaitu C dan D.74
D. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin.
1. Riwayat Singkat Hazairin.
Hazairin dilahirkan di Kota Bukit Tinggi pada tanggal 22 Nopember 1906.
pada tahun itu, Indonesia masih dibawah kekuasaan penjajah kolonoal Belanda.
Dalam usahanya berjuang melawan penjajahan kolonial Belanda khususnya
dalam bidang hukum, beliau banyak menentang paham-paham hukum yang
dijadikan kolonial Belanda kepada masyarakat Indonesia. Dan beliaulah yang
secara tegas berani berkata “Teori Receptie” (Hukum Islam baru bisa dianggap
sebagai hukum dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat apabila tidak
bertentangan dengan hukum adat). Adalah “Teori Iblis” yang sungguh-sungguh
bertentangan dengan iman orang Islam. Betapa tidak! Bukankah mustahil dan
tidak masuk diakal, hukum ciptaan Tuhan itu diuji terlebih dahulu dengan hukum
74 Ibid, h.58.
48
adat yang lahir dan diakui sebagai hukum hanya karena kesepakatan nilai
manusia.75
Dan beliau jugalah yang secara tegas menentang apa yang disebut “Islam
Abangan” dan “Islam Putihan”. Adanya dua golongan Islam ini seperti juga teori
receptie tidak terlepas dari politik pemerintahan Belanda yang disebut Devide et
Impera (Pecah belah dan kuasai). Karena itulah istilah penggolongan Islam
Abangan dan Islam Putihan ditentang secara keras dan tajam oleh beliau dalam
seminar hukum Nasional tahun 1965. berselang 12 tahun setelah Seminar
Nasional tersebut, tepatnya tanggal 12 Desember 1975 beliau menghembuskan
nafas yang terahir dalam usia 69 tahun.76
2. Konsep Pemikiran Hazairin Terhadap Ahli Waris Pengganti.
Beberapa hal baru yang ditafsirkan dari al-Qur’an yang berkaitan dengan
hukum waris yang disampaikan Hazairin yaitu: sistem kekeluargaan bilateral,
bilateral individual, kebersamaan anak-anak dan orang tua, kasus kalalah, dan
faraidh.77
75 Bismar Siregar, Bunga Rampai, Karangan Tersebar I , (Jakarta, Rajawali Press, 1989),
h.15.
76 Ibid. H. 58
77 Moh Dja’far, Polemik Nukum Waris, Perdebatan antara Prf.Dr. Hazairin dan Ahlus Sunnah
(Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2007), h.13.
49
Studi yang dilakukan sekitar seperempat abad terhadap Hukum Adat,
Hazairin dengan komitmen keimanannya mendapatkan kesan secara ‘ainul yakin,
bahwa masyarakat adat dengan berbagai jenis sistem kekeluargaannya yang
dalam perkembangannya mengarah dari masyarakat yang bukan bilateral kepada
masyarakat yang bilateral merupakan faktor-faktor pembantu untuk mencapai
tujuan Al-Qur’an mewujudkan masyarakat yang bilateral kepada seluruh
ummat.78
Fiqh Ahlus Sunnah, terbentuk dalam masyarakat Arab yang bersendikan
sistem kekeluargaan yang patrilineal. Pada masa itu belum berkembang ilmu
tentang bentuk-bentuk masyarakat di dunia, sehingga para mujtahid Ahlus
Sunnah belum sempat memperoleh bahan-bahan perbandingan mengenai sistem
hukum waris yang dijumpai dalam pelbagai bentuk masyarakat disekitar
mereka.79
Dalam ajaran kewarisan bilateralnya, menurut Hazairin ahli waris yang
telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris dapat digantikan oleh anaknya.
Hal tersebut yang dikenal dengan ahli waris pengganti atau mewalli. Hazairin
memandang maksud dari kata mawalli dalam surat al- Nisaa ayat 33 adalah ahli
waris. Sehingga jika dibandingkan artinya adalah sebagai berikut:
78 Yang dimaksud dengan berbagai jenis sistem kekeluargaan ialah seperti patrilineal, matrilineal, bilateral dan lain-lain. Baca Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 1982) cet. Ke-3, h.1.
79 Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits, h.2.
50
☺ ⌧
☺
⌧ ⌧
Artinya: ”Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu
bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-
orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada
mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.” (Qs. Al-
Nisaa’:33).
Sedangkan Hazairin menterjemahkannya dengan:
” Dan untuk setiap orang itu, Aku Allah telah mengadakan mawallinya
bagi harta peninggalan ayah dan ibu dan bagi harta peninggalan keluarga dekat,
demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjian, karena itu berikanlah
bagian-bagian kewarisannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala
sesuatu.”80
80 Al Yasa Abu Bakar, Ahli waris Sepeertalian Darah,:Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab, (Jakarta: INIS, 1998),h.54.
51
Untuk sampai pada terjemahan diatas, Hazairin memberikan uraian sebagai
baerikut:
Nashibahum, saya terjemahkan sebagai bagian kewarisan . yaitu sesuatu
bagian dari harta peninggalan, bealaskan pemakaian kata nashib itu dalam ayat
kewarisan lainnya. Yaitu dalam Al-Qur’an IV: 7, selain hubungannya sendiri
dalam ayat 33 itu dengan mimma taraka dan sebagainya. Didalam ayat 33 itu,
jelas bahwa nashib itu disuruh diberikan kepada mawalli itu dan bukan kepada
orang yang tersimpul dalam likullin, sehingga mawalli itu adalah ahli waris.
Untuk menangkap maksud ayat 33 itu. Coba kita isi likullin itu dengan li fulanin,
dan ja’alna diganti dengan ja’alahu, sedangkan urusan perjanjian itu gampangnya
ditinggalkan saja. Maka bunyi ayat itu manjadi ”wa li fulanin ja’allahu mawaliya
mimma taraka ’l walidani wa ’l aqrabuuna fa’aatuuhum nashibahum.” 81
Berikut merupakan taswir mengenai ahli waris pengganti di Indonesia
menurut Hazairin, melalui ilustrasi sebagai berikut:
A adalah mayyit (pewaris) meninggal pada tahun 2008, mempunyai 3
orang anak, dua orang anak laki-laki (B dan C) dan 1 perempuan (D). Besarnya
harta peninggalan sebesar Rp.24.000.000,- pada tahun 2006 anak laki-lakinya (B)
meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak (Ba dan Bb) sedangkan C
mempunyai seorang anak (Ca) dan D mempunyai 2 orang anak (Da dan Db).
Berikut pembagiannya:
81 Ibid, h.54.
52
M
D
Db Da
Ca
C
B
Bb Ba
Keterangan: = Mayit (pewaris)
= laki-laki yang telah meninggal
= laki-laki yang masih hidup
= perempuan yang masih hidup82
Yang menjadi ahli waris menurut Hazairin adalah C, D, Ba, Bb. Ba dan Bb
menggantikan B yang telah maninggal dunia lebih dahulu, berikut pembagiannya:
- C = 2/5 x Rp. 24.000.000,- = Rp. 9.600.000,-
- D = 1/5 x Rp. 24.000.000,- = Rp. 4.800.000,-
82 Pembagian ahli waris pengganti menurut ajaran bilateral Hazairin, baca Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits
53
- Ba dan Bb = 2/5 x Rp. 24.000.000,- = Rp. 9.600.000,-
Ba = ½ x Rp. 9.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
Bb = ½ x Rp. 9.600.000,- = Rp. 4.800.000,- +
Rp. 9.600.000,-
+
Rp. 24.000.000,-
E. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
1. Sejarah Singkat Kompilasi Hukum Islam
Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah
Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Selama itu terasa
adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di
Lingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur disebabkan oleh
perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi
masalah ini diperlukan adanya suatu buku hukum yang menghimpun semua
hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat
dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga
terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum. 83
83 Departemen Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 2004, h.245-246.
54
Apa yang dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 dengan
membatasi hanya 13 buah kitab kuning merupakan uapaya kearah kesatuan dan
kepastian hukum. Karena itulah kemudian timbul gagasan untuk membuat
Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama.84
Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah
tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI
No. 07/KMA/1985 dan Menteri Agama No.25 Tahun 1985 pada tanggal 25 Maret
1985. Jangka waktu pelaksanaan proyek yang ditetapkan oleh SKB tersebut
adalah dua tahun, terhitung sejak saat ditetapkannya SKB. 85
Adapun tugas pokok proyek tersebut adalah untuk melaksanakan usaha
pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan Kompilasi
Hukum. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang dipergunakan sebagai landasan
putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia
menuju hukum nasional.86
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka proyek
Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:
1. Pengumpulan Data.
84 Ibid, h.247.
85 Ibid, h.249.
86 Ibid, h.249.
55
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan penelaahan/pengkajian
kitab-kitab dengan melibatkan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang ada
di Indonesia. Ada tujuh IAIN yang dilibatkan dalam penelaahan/pengkajian
kitab-kitab.87
2. Wawancara.
Wawancara dilakukan dengan para Ulama.
3. Lokakarya.
Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab serta wawancara perlu
diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.
4. Studi Perbandingan.
Untuk memperoleh sistem/ kaidah-kaidah hukum / seminar-seminar satu sama
lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya.
Setelah melakukan pengolahan dari hasil-hasil penelitian melalui empat
cara kerja proyek tersebut, akhirnya dirumuskan naskah rancangan Kompilasi
Hukum Islam. Rancangan Kompilasi Hukum Islam ini selesai disusun dalam
kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap dilokakaryakan. Pada tanggal 29
Desember 1987 secara resmi rancangan Kompilasi Hukum Islam tersebut oleh
Pimpinan Proyek Pembinaan Hukum Islam melalui Yurisprudensi diserahkan
kepada ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama.88
87 Ibid, h.267. 88 Ibid, h.260.
56
Proses selanjutnya setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam
mengalami penghalusan redaksi yang intensif disampaikanlah kepada Presiden
oleh Mneteri Agama untuk memperoleh benruk yuridis penggunaan Kompilasi
Hukum Islam tersebut dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian
lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pengesahan Kompilasi
Hukum Islam untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi para hakim pada
lingkungan Peradilan Agama.89
2. Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam.
Ketentuan ahli waris pengganti kepada ahli waris yang orang tuanya telah
meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya, diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal di bawah
ini :
Pasal 185:
1) Ahli Waris yang meninggal labih dahulu daripada si pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang terebut
dalam pasal 173.
2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti.
89 Ibid, h.264.
57
Namun demikian, pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua
angkat, justru lebih mendapat penekanan/perhatian. Hal ini sebagaimana tertuang
dalam pasal di bawah ini :
Pasal 209 :
1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai
dengan pasal 193 diatas, sedangakan terhadap orang tua angkat yang tidak
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3
(sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya.
2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasia diberi wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertga) bagian dari harta warisan orang tua
angkatnya.
Pasal 185 diatas menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah
meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya
(penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta
peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris
pengganti. Sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah Plaatsvervulling.
Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu),
walaupun tidak seperti Plaatsvervulling dalam BW, hal ini sejalan dengan
doctrine mawalli Hazairin dan cara succesior pertrepsi dan prinsip representasi
yang dapat dipakai olaeh golongan Syi’ah. Namun demikian, dalam pasal 185
58
ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian
ahli waris yang sesderajat dengan ahli waris yang diganti.90
Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan
tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk Imam 4 madzhab. Namun
demikian, khusus terhadap nasib para cucu yang orang tuanya meninggal dunia
terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalaui ketentuan wasiat
wajibah, sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Wasiat
Mesir Nomor 71 Tahun 1946.
1. Mengenai Pengertian “Walad”
Dalam menafsirkan kata-kata walad pada ayat 176 surat al-Nisa’,
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, mengambil pendapat Ibnu Abbas yang
berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak
perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan
darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau isteri, menjadi terhijab.
Hal ini tersirat dari ketentuan pasal dibawah ini :
Pasal 182 :
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang
ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia
mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama
90 Ibid, h.200.
59
dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih,
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara
perempuan tersebit bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau
seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan
saudara perempuan.91
Jadi, selama masih ada anak (walaupun perempuan) seluruh saudara
pewaris, baik sekandung maupun sebapak, laki-laki maupun perempuan, tidak
berhak mendapatkan warisan.
Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan diatur dalam buku II
yaitu dari pasal 171 s/d pasal 214. Dalam buku II Kompilasi Hukum Islam yang
menjelaskan tentang Hukum Kewarisan dibagi menjadi enam bab, bab I
Ketentuan Umum,bab II ahli waris, bab II besarnya bahagian, bab IV aul dan
Rad, bab V wasiat, dan bab VI hibah. Mengenai ahli waris pengganti, hal tersebut
diatur dalam pasal 185 KHI yang berbunyi:92
1) Ahli waris yang meninggal lebih dahuludari pada si pewaris maka
kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang
tersebut dalam pasal 173.
91 Ibid, h.201.
92 Kompilasi Hukum Islam.
60
2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris
yang sederajat dengan yang diganti.
Dari pasal tersebut cucu dari anak yang telah meninggal dunia terlebih
dahulu dari si pewaris masih mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan
meskipun dibatasi dengan ayat (2).93
Berikut merupakan taswir mengenai ahli waris pengganti di Indonesia
menurut Kompilasi Hukum Islam, melalui ilustrasi sebagai berikut:
A adalah mayyit (pewaris) meninggal pada tahun 2008, mempunyai 3
orang anak, dua orang anak laki-laki (B dan C) dan 1 perempuan (D). Besarnya
harta peninggalan sebesar Rp.24.000.000,- pada tahun 2006 anak laki-lakinya (B)
meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak (Ba dan Bb) sedangkan C
mempunyai seorang anak (Ca) dan D mempunyai 2 orang anak (Da dan Db).
Berikut pembagiannya:94
93 Suparman Usman, Yusuf Sowaminata, Fiqh mawarris Islam h.199.
94 Pembagian ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam, baca Hazairin, Hukum
Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits.
61
M
D
Db Da
Ca
C
B
Bb Ba
Keterangan: = Mayit (pewaris)
= laki-laki yang telah meninggal
= laki-laki yang masih hidup
= perempuan yang masih hidup
Yang menjadi ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah C, D,
Ba, Bb. Ba dan Bb menjadi ahli waris menggantikan posisi B yang telah
meninggal dunia lebih dulu dari pada pewaris. Jadi pembagiannya adalah:
- Ba dan Bb = ¼ x Rp. 24.000.000,- = Rp. 6.000.000,-
Ba = ½ x Rp. 6.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
Bb = ½ x Rp. 6.000.000,- = Rp. 3.000.000,-
- C = 2/4 x Rp. 24.000.000,- = Rp. 12.000.000,-
- D = ¼ x Rp. 24.000.000,- = Rp. 6.000.000,- +
Rp. 24.000.000,-
62
Berbeda dengan yang diterapkan oleh Hazairin, kompilasi pada pasal 185
(2) menerapkan bahwa besarnya harta warisan ahli wais pengganti tidak boleh
lebih besar bagiannya daripada ahli waris sederajat dengan yang digantikannya.
Oleh karena itu bagian dari Ba dan Bb sama seperti D. Disinilah perbedaan antara
Hazairin dengan KHI.95
95 Ibid, h.54.
63
BAB IV
ANALISA TERHADAP PUTUSAN AHLI WARIS PENGGANTI DI
PENGADILAN AGAMA SUMBER
A. Profil Pengadilan Agama Sumber
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sumber96
Pengadilan Agama Sumber dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri
Agama No. 207 tahun 1986, tanggal 22 Juli 1986 dengan nama Pengadilan
Agama.
2. Sejarah Singkat Pembentukan Pengadilan Agama Sumber97
Sejak tahun 1882 berdasarkan ketetapan raja nomor 24 nomor 1882 (Stbl.
152 tahun 1882, yang diubah dan disempurnakan dengan Stbl. No. 116 dan 610
tahun 1937 ditetapkan bahwa Kota Cirebon dibagi menjadi dua wilayah yaitu
Kabupaten Cirebon dan Kodya Cirebon. Sejak tanggal 22 Juli 1986 berdasarkan
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 tahun 1986, pembentukan Pengadilan
Agama Sumber yang wilayah hukumnya Kabupaten Cirebon dan mulai
kegiatannya sejak tanggal 28 Februari 1987. Kabupaten Cirebon luas wilayah ±
990,36 KM2, serta delapan wilayah pembantu Bupati (Karesidenan) 23 wilayah
kecamatan, 6 wilayah kecamatan perwakilan serta 412 desa 11 kelurahan.
96 Diambil dari Penyusunan data Yuridiksi pengadilan Agama Sumber pada tanggal 9
September 2009, h.1.
97 Ibid, h.1.
64
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000
tentang pedoman pembentukan kecamatan dan Perda Nomor 26 tahun 2000,
tentang pembentukan 6 Kecamatan yang dulunya perwakilan Kecamatan
ditindak lanjuti dengan perda nomor 45 tahun 2001, menjadi 29 wilayah
Kecamatan terdiri dari 400 Desa dan 12 Kelurahan. Dengan keluarnya Perda
nomor 35 tentang Pembentukan dan Penataan kecamatan, lembaran daerah
Nomor 59 tahun 2002 seri E.13 maka Kabupaten Cirebon terdiri dari 31
Kecamatan 401 Desa dan 12, lembaran daerah nomor 17 tahun 2006, seri d.10,
maka Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan 408 Desa dan 12 Kelurahan
Kelurahan jumlah penduduk yang hampir 99% beragama Islam.
3. Sejarah Singkat Pembentukan Daerah Tk. II.98
Sebelum agama Islam masuk ke wilayah Kabupaten Cirebon, pada abad
XI terdapat 5 kerajaan dengan pola dan lingkup pmerintahannya yang masih
sederhana, kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan indraprahasta yang
berlokasi di Desa Sarwodadi Kecamatan Sumber, keraton Cirebon Girang yang
berlokasi di Kecamatan Cirebon Selatan, Keraton Singapura yang berlokasi di
Wilayah Kecamatan Cirebon Selatan, Keraton Japura yang berlokasi di
Kecamatan Astanajapura, dan Kadipaten, Palimanan yang berlokasi di Wilayah
Kecamatan Palimanan kerajaan-kerajaan tersebut diatas berada dibawah
kekuasaan kerajaan Galuh.
98 Diambil dari Penyusunan data Yuridiksi pengadilan Agama Sumber pada tanggal 9
September 2009,h.2.
65
Setelah Islam masuk dan dengan pernyataan Keraton Cirebon dari
kungkungan Pakuan Pajajaran (Hindu) menandai munculnya masa Islam dan
selanjutnya ditetapkan hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tepatnya
pada tanggal Dwi Dasi Sukia Paksa masa Sahastra Patang Atus Papat Ikang
sakakala yang berarti tanggal 12 Syafar 887 H. atau 02 April 1402 M. pada
tahun 1979 wilayah daerah Cirebon menjadi 2 wilayah hukum yaitu Kotamadya
Daerah Tingkat II Cirebon dan Kabupaten Cirebon dengan ibu kota
Kabupatennya Sumber Kecamatan Sumber berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 33 tahun 1979.
4. Data dan Keterangan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumber.99
Kabupaten Cirebon secara astronomi terletak antara :
108° 40’ -108° 48’ Bujur Timur.
6° 30’ - 7° 00’ Lintang Selatan.
Sedangkan secara geografis administratif Kabupaten Cirebon berbatasan :
- Sebelah barat dengan wilayah Kabupaten Majalengka ;
- Sebelah utara dengan wilayah Kabupaten Indramayu ;
- Sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Kuningan ;
- Sebelah selatan dengan wilayah Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes.
Luas Kabupaten Cirebon lebih kurang 998,36 KM2 dahulu meliputi
delapan wilayah pembantu Bupati (Karesidenan) 23 wilayah Kecamatan, 6
99 Diambil dari Penyusunan data Yuridiksi pengadilan Agama Sumber pada tanggal 9 September 2009, h.6.
66
wilayah kecamatan perwakilan serta 412 desa 12 kelurahan. Berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang pedoman
pembentukan kecamatan dan perda nomor 26 tahun 2000, tentang pembentukan
6 kecamatan yang dulunya perwakilan kecamatan ditindak lanjuti dengan perda
nomor 45 tahun 2001, menjadi 29 wilayah kecamatan terdiri dari 400 Desa dan
12 kelurahan. Dengan keluarga Perda nomor : 35 tentang pembentukan dan
penataan kecamatan, lembaran daerah nomor 17 tahun 2006, seri d.10, maka
Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan 408 Desa dan 12 Kelurahan.
B. Kronologis Perkara
Kronologis perkara ini sesuai yang didaftarkan pada kepaniteraan
Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 21 Nopember 2008 dengan Nomor
registrasi: 0028/Pdt.P/2008/PA.Sbr. adalah pada saat beberapa pemohon
(Kumulasi Permohonan), diantaranya adalah :
1) Hj. Rr. Rodiyah binti R.H. Pratamu Anwar, (76 Th), agama Islam,
sebagai Pemohon I;
2) Hj. Rr. Ichwanah binti R.H. Pratamu Anwar, (69 Th), agama Islam,
sebagai Pemohon II;
3) Hj. Rr. Fatchijah binti R.H. Pratamu Anwar, (62 Th), agama Islam,
sebagai Pemohon III;
4) Fathul Hadi bin Samsuri, (57 Th), agama Islam, sebagai Pemohon IV;
5) Ika Yuliani bin Samsuri, agama Islam, sebagai Pemohon V;
67
6) Fathul Helmi bin Samsuri, (48 Th), agama Islam, sebagai pemohon VI;
7) Subur Budiyanto, (46 Th), agama Islam, sebagai Pemohon VII;
8) Ade satori bin Samsuri, 9$2 Th), agama Islam, sebagai Pemohon VII;
9) Lisa Ratriana binti R. Chairul Hadimidjojo, (42 Th), agama Islam,
sebagai Pemohon IX;
10) Patria Nurul Hadimidjojo bin R. Chairul Hadimidjojo, (42 Th). agama
Islam, sebagai Pemohon X;
11) Rina Patriana Chairiyani binti R. Chairul Hadimidjojo, agama Islam,
sebagai Pemohon XI.
Mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Sumber guna
mendapatkan penetapan ahli waris dan bagiannya terhadap harta warisan yang
ditinggalkan oleh Hj. Rr. Latifah binti R.H. Pratamu Anwar, yang telah
meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006 berupa :
a. Sebuah rumah bata di atas tanah seluas 203 m2 dengan sertifikat hak
milik No: 96 An. Ny. Rr. Latifah yang terletak di desa Weru Kidul
Blok Karang Paris, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
b. Sebidang tanah seluas 105 m2 milik Hj. Rr. Latifah dengan Akte Jual
Beli No: 542/2000 yang terletak di desa Weru Kidul Blok Karang
Paris, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon.
Permohonan tersebut diajukan mengingat bahwa Hj. Rr. Latifah binti R.H.
Pratamu Anwar yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2008 sebagai
68
Pewaris yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama
Wadiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 1988, dan selama
perkawinannya dengan Wadiman tidak dikaruniai keturunan/anak.
Maka dari itu beberapa Pemohon seperti yang nama-namanya telah
disebutkan di atas sepakat untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan
Agama Sumber dengan Nomor Perkara : 0028/Pdt.P/2008/PA.Sbr. guna
mendapatkan hak waris atas Hj. Rr. Latifah dan bagian-bagiannya.
Dalam perkara yang diajukan oleh : Hj. Rr. Rodiyah binti R.H. Pratamu
Anwar (Pemohon I); Hj. Rr. Ichwanah binti R.H. Pratamu Anwar (Pemohon II);
Hj.Rr. Fatchijah binti R.H. Pratamu Anwar (Pemohon III); Fathul Hadi bin
Samsuri (Pemohon IV); Ika Yuliani Binti Samsuri (Pemohon V); Fathul Helmi
bin Samsuri (Pemohon VI); Subur Budiyanto bin Samsuri (Pemohon VII); Ade
Satori bin Samsuru (Pemohon VIII); Lisa Ratriana binti R. Chairul Hadimidjojo
(Pemohon IX); Patria Nurul Hadimidjojo bin R. Chairul Hadimidjojo (Pemohon
X); Rina Patriana Chaeriyani binti R. Chierul Hadimidjojo (Pemohon XI),
mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Agama Sumber dengan Pokok
Perkara yaitu Permohonan hak waris dan bagiannya terhadap Hj. Rr. Ltifah binti
binti R.H. Pratamu Anwar sebagai Pewaris.
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah
datang menghadap sendiri ke persidangan, Pemohon II telah datang menghadap
yang diwakili oleh kuasanya bernama Indin Dhariyatun Titi Astuti, Spd.
69
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2008, Pemohon III
telah menghadap sendiri ke persidangan, Pemohon IV yang datang menghadap
ke persidangan selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas
nama Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII.
Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 Nopember 2008,
selanjutnya pemeriksaan Perkara dimulai dengan membicarakan Surat
Permohonan para Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, para
Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dengan penjelasan
sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, guna memperkuat dalil
permohonannya para pemohon mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi seperti
yang tertera dalam lembar penetapan No: 0028/Pdt.P/2008/PA.Sbr.
C. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim
Dalam memeriksa kasus ini, para hakim yang memeriksa kasus ini
mempunyai pandangan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 182
yang berbunyi, bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak,
sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia
mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan terebut bersama-sama dengan
saudara perempuan sekandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka
bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut
bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian
saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.
70
Dan dasar hukum lain yang digunakan hakim adalah pasal 185 Kompilasi
Hukum Islam ayat 1 yaitu yang berbunyi : ”Ahli waris yang meninggal lebih
dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,
kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. Pasal ini ditujukan untuk:
Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V.
Adapun dasar hukum lain yang digunakan hakim adalah pasal 176:
”Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila
dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapzt dua pertiga bagian, dan
apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak
laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”
Sedangkan rincian pembagian yang dilakukan para hakim untuk para
pihak adalah sebagai berikut :
1) Hj . Rr. Rodiyah binti R.H. Pratamu Anwar memperoleh 1/6 bagian
2) Rr. Mardiyah binti R.H. Pratamu Anwar memperoleh 1/6 bagian ;
yang diberikan kepada :
a. Fathul Hadi bin Samsuri mendapat 2/9 X 1/6 bagian ;
b. Ika Yuliyani binti Samsuri mendapat 1/9 X 1/6 bagian ;
c. Fathul Helmi bin Samsuri mendapat 2/9 X 1/6 bagian ;
d. Subur Budiyanto bin Samsuri mendapat 2/9 x 1/6 bagian ;
e. Ade Satori bin Samsuri mendapat 2/9 X 1/6 bagian ;
71
3) R.Chairul Hadimidjojo bin R.H. Pratamu Anwar memperoleh 2/6
bagian ;
a. Lisa Ratriana Chairiyati binti R. Chairul Hadimidjojo mendapat ¼
X 2/6 bagian ;
b. Patria Nurul Hadimidjojo bin R. Chairul Hadimidjojo mendapat 2/4
X 2/6 bagian ;
c. Rina Patriana Chairiyani binti R. Chairul Hadimidjojo mendapat ¼
X 2/6 bagian ;
4) Hj. Rr. Ichwanah binti R. H. Pratamu Anwar mendapat 1/6 bagian.
5) Hj. Rr. Fatchijah binti R. H. Pratamu Anwar mendapat1/6 bagian.
D. Analisis Penulis
Dalam sub bab ini, penulis akan mecoba untuk menganalisa mengenai
Penetapan Ahli Waris yang di dalamnya mencakup tentang adanya pembagian
Ahli Waris Pengganti yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sumber dengan
No: 0028/Pdt.P/2008/PA.Sbr. yang dijukan oleh beberapa pemohon yang nama-
namanya seperti yang telah disebutkan diatas.
Penulis menemukan beberapa kejanggalan yang menurut penulis tidak
sesuai dengan teori, diantaranya adalah:
Dalam pertimbangannya, hakim tidak mengikutsertakan pasal 185 (2),
dengan hanya menyertakan pasal 185 ayat (1).
72
Dalam menetapkan bagian waris kepada ahli waris alm.R. Chairul
Hadimidjojo bin R.H. Pratamu Anwar, Hakim Menetapkan bahwa bagian dari
ahli waris tersebut adalah 2/6 bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh
pewaris, yang kemudian hak waris tersebut digantikan oleh anak-anaknya,
diantaranya adalah: Lisa Ratriana Chairiyanti binti R. Chairul Hadimidjojo
(Pemohon IX) mendapatkan ¼ x 2/6 bagian, Patria Nurul Hadimidjojo bin R.
Chairul Hadimidjojo (Pemohon X) mendapatkan ½ x 2/6 bagian, dan Rina
Patriana Nurul Hadimidjojo binti R. Chairul Hadimidjojo (Pemohon XI)
mendapatkan ¼ x 2/6 bagian.
Hal inilah yang penulis rasakan adanya ketidaksesuaian antara
pertimbangan hakim yang menetapkan penetapan tersebut, dengan ketentuan
dari pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, Tentang Ahli Waris Pengganti.dan hal
ini pula yang mendorong penulis agar mengetahui lebih jauh mengapa Hakim
menetapkan bagian-bagian tersebut diatas.
Untuk itu penulis mengumpulkan informasi berupa wawancara dengan
Hakim yang menetapkan perkara tersebut. Penulis mengajukan beberapa
pertanyaan, yang diantaranya adalah:
1. Apakah yang menjadi Landasan Hukum bagi bapak Hakim dalam
memeutuskan perkara waris pengganti tersebut?
73
”...’Kan sudah ada dalam Penetapan yang saudara pegang,, yang
menjadi pertimbangan hakim adalah: pasal 185 KHI, pasal 182
KHI,dan juga ketentuan dari pasal 176 KHI.100
2. Mengapa dalam pertimbangan Bapak Hakim, Bapak tidak
mengikutsertakan pasal 185 (2) dalm menetapkan Penetapan tersebut?
Karena, yang saya baca dalam Penetapan tersebut ada bagian ahli
waris yang menggantikan ahli waris yang sebenarnya, melebihi dari
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikannya?
” Jadi begini..... yang saudara tanyakan ke saya itu, bukan
melebihi.... karena jika saudara perhatikan Penetapan tadi,, bahwa
bagian dari ahli waris tersebut adalah ¼ dari 2/6 bagian, 2/4 dari
2/6 bagian, dan ¼ dari 2/6 bagian,,, jadi apakah pembagian tersebut
melebihi dari bagian yang sederajat dengan yang digantikannya?
Karena bagian yang sederajat itu kan 1/6 bagian...”101
3. Jadi, menurut Bapak Hakim, bagaimanakah seharusnya dalam
memutuskan perkara ahli waris pengganti tersebut?
100 Wawancara khusus dengan Hakim Drs. H. Oon Syahroni, SH. Pada tanggal 09-09-09,
Hakim Pengadilan Agama Sunber . 101 Wawancara khusus dengan Hakim Drs. H. Oon Syahroni, SH. Pada tanggal 09-09-09,
Hakim Pengadilan Agama Sunber.
74
”begini....bagian ahli waris pengganti dapat dikatakan melebihi,
apabila ahli waris pengganti tersebut memperoleh bagian yang
melebihi bagian dengan yang sederajat dengan yang digantikannya,,,
contohnya: jika dalam Penetapan yang saudara pegang, ahli waris
penggantinya hanya ada satu orang anak laki-laki, sehingga
bagiannya adalah 2/6 dari harta warisan dan bagian itu melebihi
bagian dengan yang sedrejat dengan yang digantikannya... dapat
dikatakan melebihi jika bagian dari ahli waris pengganti tersebut
melebihi bagian yang sedrajat, setelah hak waris tersebut telah
dibagi dengan ahli waris pengganti, bukan sebelum dibagi dengan
ahli waris pengganti.102
Dalam hal ini, sejauh yang penulis pahami tentang konsep ahli waris
pengganti, dan dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Hakim yang
mengangani perkara tersebut, penulis agaknya kurang sependapat dengan
jawaban yang dikemukakan oleh Hakim.
Menurut penulis, dalam Penetapan ahli waris pengganti tersebut, terdapat
adanya melebihi bagian yang seharusnya didapat oleh ahli waris pengganti,
seperti yang diperoleh pada Pemohon IX, Pemohon X, dan Pemohon XI.
102 Wawancara khusus dengan Hakim Drs. H. Oon Syahroni, SH. Pada tanggal 09-09-09,
Hakim Pengadilan Agama Sunber.
75
Dalam penetapannya, Pengadilan Agama Cirebon menetapkan bahwa
bagian ahli waris bagi pemohon IX, X, XI yang menggantikan posisi ayahnya
yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan ketentuan
pasal 185 (1) KHI : ”Bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada
pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.”
Kemudian memberikan 2/6 bagian bagi ahli waris yang telah meninggal
dunia yang akan dibagi kepada 3 pemohon di atas, dengan menggunakan
pertimbangan hukum sesuai dengan pasal 182 KHI yang berbunyi ” Bila saudara
perempuan tersebut bersama-sama saudara laki-laki sekandung atau seayah,
maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara
perempuan.”
Penetapan Hakim di atas berlainan dengan yang penulis pahami tentang
konsep ahli waris pengganti, seperti yang tertuang dalam pasal 185 (2)
Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: ” Bagian ahli waris pengganti tidak
boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang
digantikannya”,
Yang penulis pahami adalah ketentuan melebihi yaitu pembagian waris
kepada ahli waris yang akan digantikan oleh ahli waris pengganti, bukan bagian
yang diperoleh dari masing-masing ahli waris tersebut, melainkan bagian dari
ahli waris yang digantikannya.
76
Menurut pemahaman penulis mengenai konsep Ahli Waris Pengganti
yang kaitannya dengan kasus tersebut diatas adalah: bagian kepada ahli waris
yang digantikan oleh anaknya adalah 1/5 bagian, dan bukan 2/6 bagian seperti
Penetapan Hakim karena mengacu kepada Pasal 185 (2) KHI, yang berbunyi:
”Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang
sederajat dengan yang digantikannya.”
Oleh karena itu karena berubahnya bagian ahli waris yang akan
digantikan, maka berubah pula bagian yang diperoleh bagi ahli waris yang
menggantikan kedudukan ahli waris tersebut, pembagiannya adalah: bagi
Pemohon IX mendapatakan ¼ x 1/5 bagian; Pemohon X mendapatkan 2/4 x 1/5
bagian; dan Pemohon XI mendapatkan ¼ x 1/5 bagian.
Akan tetapi walau bagaimanapun, penulis hanya ingin memberikan
pandangan kepada para pembaca mengenai konsep ahli waris pengganti, dan
penulis kembalikan sepenuhnya kepada para pembaca dalam memberikan
penilian terhadap pandangan penulis. Maka dari itu, penulis dengan segala
kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran dari para akademisi dan
juga dari para pembaca.
77
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian diatas, dapat penulis simpulkan dalam bentuk poin-
poin yang diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Hukum Kewarisan sebagaimana yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia, pada dasarnya Merupakan hukum Kewarisan yang diangkat dari
pendapat Jumhur Fuqaha (termasuk Syafi’iyah didalamnya), akan tetapi
dalam beberapa hal terdapat pengecualian, yang termasuk didalamnya adalah
mengenai wasiat wajibah dan ahli waris pengganti.
2. Ketentuan ahli waris pengganti, pada hakekatnya diatur dalam Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 185.
78
Pada pasal 185 diatas menunjukkan bahwa ahli waris yang orang tuanya telah
meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan
orang tuanya (penerima warisan) dalam menerima harta peninggalan pewaris.
Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti.
Sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah Plaatsvervulling. Pemberian
bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak
seperti Plaatsvervulling dalam BW, hal inisejalan dengan doctrine mawalli
Hazairin dan cara succesior perceptie dan prinsip representasi yang dapat
dipakai oleh golongan Syi’ah. Namun demikian, dalam pasal 185 (2) tersebut,
bagian ahli waris pengganti di batasi, yakni tidak boleh melebihi bagian ahli
waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Prinsip pengganti tempat
(ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh
Jumhur Ulama, termasuk Imam 4 madzhab. Namun demikian, khusus
terhadap nasib para cucu yang orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu,
oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah.
3. Dalam pertimbangan Hakim, terkait dengan penetapan tersebut. Hakim tidak
menyertai ketentuan pasal 185 (2) KHI, dan dengan hanya menyertakan
ketentuan pasal 185(1). Yang menjadi alasan Hakim adalah, ketentuan
tersebut tidak melebihi seperti yang disebutkan dalam pasal 185(2) KHI,
karena dalam pembagian waris terhadap ahli waris pengganti yang orang
tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, dapat dikatakan melebihi
79
apabila bagian masing-masing ahli waris pengganti melebihi dengan ahli
waris yang sederajat dengan yang diganti. Bukan merupakan jumlah
keseluruhan dari bagian ahli waris yang digantikannya.
B. Saran-saran
Setelah penulis memaparkan beberapa hal yang berkaitan Ahli Waris
Pengganti, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran sebagaimana berikut:
1. Begitu pentingnya permasalahan Ahli Waris Pengganti ini untuk diketahui
sehingga perlu adanya kitab-kitab dan buku-buku lainnya, khususnya bagi
pemerhati studi hukum. Akan tetapi langkanya literatur yang tersedia, maka
sebaiknya kepada para pihak yang berwenang diharapkan melakukan
pengadaan kitab-kitab dan buku-buku lainnya untuk mempermudah proses
pemahaman bagi para mahasiswa dan masyarakat luas terhadap kitab-kitab
fiqh dan ilmu lainnya.
2. Tentang ahli waris pengganti ini hendaknya disosialisasikan melalui
pengajian-pengajian sera melalui khutbah-khutbah jum’at dan lain
sebagainya. Supaya masyarakat tidak merasa bahwa Fiqh dilangkahi.
3. Materi ahli waris pwngganti ini hendaknya dapat dimasukkan kedalam
kurikulum fiqh Madrasah Tsanawiyah ataupun Madrasah Aliyah, ataupun
melalui mata pelajaran Agama Islam pada kejuruan masing-masing..
80
Recommended
