TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN KREDIT RUMAH
PAGE
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang MasalahPada era globalisasi, aktivitas
kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu
dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya
perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan
kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang
lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari
kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir,
kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya
lintas negara (kejahatan transnasional).Kejahatan sebagai salah
satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat,
karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau
keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun
ketegangan-ketegangan sosial.
Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya
kasus kejahatan semakin sering terjadi. Demikian halnya dengan
kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di
negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak
terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi
masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan
kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan
tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi
juga di negara-negara yang sudah maju.
Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan
di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi
adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk
menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat.
Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah
dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa
pidana.Pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dengan
tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak
termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya
menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak
pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya
pembuat adalah kesalahan (schuld). Ini berarti bahwa pembuat tindak
pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam
melakukan tindak pidana tersebut.Menurut Sudarto,
pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kesalahan.
Serhubungan dengan hal itu Sudarto lebih lanjut menyatakan bahwa
dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat
melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi unsur delik dalam
undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum
memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih
perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu
mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang
tersebut harus bisa dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya atau
jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat
dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disinilah berlaku apa
yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan (keine strafe ohne
schuld) Kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang
melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian
rupa, sehingga orang tersebut patut dicela.
Salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat adalah
tindak pidana pembunuhan. Apalagi tindak pidana pembunuhan
dilakukan secara bersekutu, artinya ada pihak pelaku dan pihak yang
membantu atau yang turut serta. Tindak pidana pembunuhan telah
ditentukan dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.Jika pembunuhan dilakukan dengan adanya rencana terlebih
dahulu diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340
KUHP.
Pasal 340 KUHP berbunyi sebagai berikut :Barang siapa dengan
sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa
orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan
hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara
selama-lamanya dua puluh tahun.Apabila pembunuhan dilakukan adanya
pihak yang menyertai atau turut serta melakukan pembunuhan, hal ini
diatur dalam Pasal. 55 khususnya ayat (1) ke 1 KUHP, sebagai
berikut : (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh dan yang turut serta
melakukan perbuatan
Berdasarkan Pasal tersebut turut serta dalam melakukan tindak
pidana dikenakan pidana.
Penyertaan dapat dilakukan apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh 2 orang atau lebih, seperti salah satu kasus pada
terdapat pada Putusan No. 253/Pid.B/2011/PN.Smg yang menyebutkan
secara kronologis bahwa terdakwa AP membangunkan terdakwa SH.pada
hari Kamis 10 Maret 2011 sekitar pukul 04.30 untuk membunuh Bayu P,
yang masih dalam keadaan tidur akibat pengaruh minuman keras, Ap
membawa golok duduk jongkok di samping kanan korban Bayu P dan
terdakwa SH memegangi kedua kaki korban, selanjutnya AP langsung
membacok dengan tangan kanan secara berulang-ulang ke arah lehar
dan kepala korban kemudian tangan AP mencekik leher korban Bayu P
hingga meninggal dunia.Berdasarkan kronologis peristiwa tersebut
terdapat unsur terjadinya tindak pidana pembunuhan. Turut serta itu
dilakukan oleh terdakwa SH. Dalam Putusan No.
253/Pid.B/2011/PN.Smg, terdakwa AP sebagai terdakwa yang mempunyai
pertanggungjawaban atas tindak pidana pembunuhan, sedangkan
terdakwa SH merupakan yang turut serta dalam tindak pidana
pembunuhan tersebut. Sanksi terhadap SH diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP.
Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut layak untuk diteliti
mengingat bahwa SH diancam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP jo Pasal 55
ayat (1) ke 1 KUHP, padahal dari kronologis peristiwa sejak awal AP
mengajak SH bermaksud untuk membunuh Bayu. Bermaksud membunuh
merupakan unsure kesengajaan. Sudarto mengartikan kesengajaan
adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan
tertentu. Dalam kesengajaan dikenal teori kehendak, yang menyatakan
kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak
menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki
apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.
Maksud membunuh ini seharusnya yang dipertanggungjawabkan secara
hukum kepada SH sebagai pihak yang turut serta melakukan pembunuhan
terhadap Bayu. Dalam hukum pidana unsur kesalahan yang berupa
melakukan tindak pidana merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan
pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku,
diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur
delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut
terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan
dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila
tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar
atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.
Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya
seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang
memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia
menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan
pendapatnya.
Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat
melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan
delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach
of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat
untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya
syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai
kesalahan atau bersalah ( subjective quilt). Dengan perkataan lain,
orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya
atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat
dipertanggungjawabkan, kepada orang tersebut. Disini berlaku apa
yang disebut dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (keine strafe
ohne schuld atau green straf zonder schuld atau nulla poene sine
culpa). Culpa disini dalam arti luas.meliputi juga kesengajaan.
Kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang
melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian
rupa, sehingga orang tersebut patut dicela
Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam
peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak
diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada
orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah,
Pasal 6 ayat 2 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 / 2004)
berbunyi :Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali
apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut
undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap
dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang
dituduhkan atas dirinya.Bahwa unsur kesalahan itu, sangat
menentukan akibat dari perbuatan seseorang, dapat juga dikenal dari
pepatah (Jawa) sing salah, seleh (yang bersalah pasti salah). Untuk
adanya pemidanaan harus ada kesalahan pada sipelaku. Asas tiada
pidana tanpa kesalahan yang telah disebutkan di atas mempunyai
sejarahnya sendiri
Menurut Simons kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan
sebagai suatu keadaan psychis sedemiikian, yang membenarkan adanya
penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum
maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu
bertanggung jawab jika jiwanya sehat., yakni apabila :ia mampu
untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan
dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan
kesadaran tersebut.Van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggung
jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang
membawa tiga kemampuan :
a. Mampu.untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya
sendiri
b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut
pandangan masyarakat tidak boleh
c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas
perbuatan-perbuatannya itu.
Dalam hukum pidana terutama dalam putusan pengadilan yang berupa
penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan,
untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana
ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang
Hukum Acara PidanaBerdasar uraian di atas maka menarik untuk
dilakukan sebuah penelitian dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi
Kasus No. 253 / Pid.B/2011/PN.Smg)1.2 Perumusan MasalahBerdasarkan
latar belakang penelitian, maka peneliti dapat mengemukakan
pemasalahan sebagai berikut
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penyertaan dalam
tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus No. 253Pid.B/2011/PN.Smg) ?2.
Bagaimana pertimbangan hakim tentang pertanggungjawaban pidana
terhadap penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus No.
253Pid.B/2011/PN.Smg) ?1.3 Kerangka Pemikiran
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah :
1) Untuk menjelaskan pertanggungjawaban pidana terhadap
penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus No.
253Pid.B/2011/PN.Smg).
2) Untuk menjelaskan pertimbangan Hakim tentang
pertanggungjawaban pidana terhadap penyertaan dalam tindak pidana
pembunuhan (Studi Kasus No. 253Pid.B/2011/PN.Smg
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah
sebagai berikut :
1. Secara Teoritis
a) Membantu penerapan teori hukum yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana terhadap penyertaan dalam tindak pidana
pembunuhan..
b) Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berupa teori-teori
dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan
serta usaha penegakannya dalam kajian perpektif hukum, yang terkait
dengan masalah pertanggungjawaban pidana terhadap penyertaan dalam
tindak pidana pembunuhan.c) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan
kenyataan yang ada di dalam masyarakat.2. Secara Praktis
a) Memberikan informasi serta masukan pada pihak-pihak yang
terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap penyertaan dalam
tindak pidana pembunuhan.b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberi jawaban mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap
penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan.
c) Bagi peneliti sendiri adalah sebagai wahana untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapat.1.6 Sistematika
PenulisanDalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasannya
ke dalam lima bab. Dimana untuk tiap bab berisi beberapa sub bab.
Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat sistematika berikut :
Bab 1 berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar
belakang, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian
dan sistematika penulisan.Bab II tentang tinjauan pustaka
menguraikan tinjauan umum tindak pidana, tindak pidana pembunuhan,
tinjauan khusus penyertaan dalam tindak pidana, pertanggungjawaban
pidana.
Bab III tentang metode penelitian menguraikan metode pendekatan
yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis,
sumber data sekunder, metode pengumpulan data secara kepustakaan,
penyajian data dengan cara deskriptif dan analisis data secara
kualitatif.
Bab IV tentang hasil penelitian dan analisis data yang
menguraikan dan menjelaskan.pertanggungjawaban pidana terhadap
penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan dan menjelaskan
pertimbangan Hakim tentang pertanggungjawaban pidana terhadap
penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan (Studi Kasus No.
253Pid.B/2011/PN.Smg
Bab V tentang penutup berisi kesimpulan dan saranKasus Tindak
Pidana Pembunuhan
Penyertaan dalam tindak pidana pembnuhan
Putusan Hakim
Pertanggungjawaban Pidana
Shafrudin, Pelaksanaan Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi
Kejahatan, Jurnal, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal.
1
Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang : Yayasan Sudarto FH
Universitas Diponegoro, 1990), hal. 85
Ibid., hal. 86
P.A.F. Lamintang,Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru,
Bandung, 1990, hlm. 594-595, diakses dari www.wordpress .com kuliah
hukum pidana, tanggal 1 Desember 2014
Sudarto, Op. Cit., hal. 102
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana., (Bandung :
Eresco, 2008), hal. 55
Sudarto, Op. Cit., hal. 104
Ibid., hal. 85-86
Ibid., hal. 86
Ibid., hal. 87
Ibid., hal. 93
Ibid., hal. 94
9
