SPT Masa PPN 1111
1
• Pasal 3 ayat (6) UU No 6 Tahun 1983 stdtd UU No 16 Tahun 2009 (UU KUP)
• UU No 18 Tahun 2000 stdtd UU No 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM)
• PMK 181/PMK.03/2007 stdd 152/PMK.03/2009
• Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2010
disampaikan oleh:A.P.Priyono
Tegal, 06 Februari 2011
2
MASA PENGREDITAN PAJAK MASUKAN
DLM HAL FP DITERIMA STL LEWAT BLN KETIGA TSB., PENGREDITAN DI- LAKUKAN DGN CARA PEMBETULAN
SPT MASA PPN YANG BERSANGKUTAN(PENJELASAN PS. 9 AY. (9) UU PPN 1984)
PRINSIP (Ps. 9 ay. 2 UU PPN 1984)
PENGREDITAN DLM MASA PAJAK YANG SAMA
PENGECUALIAN(Ps.9 ay.9 UU PPN 1984)
PENGREDITAN PM DLM MASA TDK SAMA PALING LAMBAT TIGA BULAN SETELAH AKHIR MASA PAJAK YBS.
SYARAT :1. BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA 2. BELUM DIPERIKSA, KECUALI PEROLEHAN- NYA SDH DICATAT DLM PEMBUKUAN PKP
Sejak1-1-01
SYARAT :1. BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA
2. BELUM DIPERIKSA, ( Ps. 9 ay. (8) huruf i dan ay. 9 )
3
KRITERIA PM DPT DIKREDITKAN
PAJAK MASUKANDAPAT DIKREDITKAN
SYARAT FORMAL(Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984)
DALAM FAKTUR PAJAKSTANDAR YG TDK CACAT
(Ps. 9 ay. 8 UU PPN 1984)
SYARAT MATERIIL(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)
UNTUK PEROLEHAN BKP DAN/JKP YG BERHUB. LANGSUNG
DG KEGIATAN USAHA MELAKU-KAN PENYER. KENA PAJAK(Ps. 9 ay. 5 & ay. 8 huruf b
UU PPN 1984)
BELUM DIBEBANKANSEBAGAI BIAYA
(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)
KEGI-ATAN
USAHA
MANA-JEMEN
DISTRI-BUSI
PEMA-SARAN
PRO-DUKSI
Menggunakancap tanda tangan
Ada coretanyg tdk diper-
bolehkan
Nama PKP/NPWPNomor seri salah
Tdk mencoret yg seharusnya
dicoret
Dibuat > 3 bl sejak batas wkt pemb. FP
FP Standar cacat
Tdk/terlambat lapor Penggunaan Kode &
Nomor Seri.
Tdk/terlambat lapor Nama &contoh tanda tangan pejabat
yg ditunjuk
4
PM TDK DPT DIKREDITKAN
PAJAK MASUKANTIDAK DAPAT DIKREDITKAN
(Ps. 9 ayat (8) & Ps 16B ayat (3) UU PPN 1984)
a. Utk perolehan BKP/JKP sebelum dikukuhkan sebagai PKP
b. Tdk berhub. langsung dg kegiatan ush melakukan penyer. kena pjk.
c. Utk perolehan dan pemeliharaan kbm berupa sedan, jip, station wagon, van, dan kombi, kecuali sbg barang dag. atau disewakan
d. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/ di dalam Daerah Pabean, sebelum dikukuhkan sebagai PKP
e. Utk perolehan BKP/JKP yang bukti pungutannya berupa FP Sederhana
g. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar/di dlm dae- rah pabean yg FP-nya tdk memenuhi ketentuan Ps. 13 ayat (6).
h. Untuk perolehan BKP/JKP, yg PM-nya ditagih menggunakan skp
i. Untuk perolehan BKP/JKP, yang PM-nya tidak dilaporkan, dite- mukakan dalam pemeriksaan
Ps. 16B ay (3) : Utk perolehan BKP/JKP, yg berhub. langsung dg. kegiatan penyer. BKP/JKP yg dibebaskan dari pengenaan PPN
f. Untuk perolehan BKP/JKP yg FP-nya tdk memenuhi ketent. Ps. 13 ayat (5)/(9)/ tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP
j. Untuk perolehan BKPselain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi PKP yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
Apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
Pasal 9 ayat (6) UU PPN:
Pokok Perbedaan dengan KMK 575/KMK.04/2000
KMK 5751. Dikenal istilah barang modal.2. Masa manfaat bangunan adalah 10 tahun.3. Masa manfaat selain bangunan adalah 5 tahun.
PMK 78
1. Istilah barang modal diganti dengan BKP dan JKP yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun.
2. Masa manfaat tanah dan bangunan adalah 10 tahun.3. Masa manfaat selain tanah dan bangunan adalah 4 tahun.
Pokok Perbedaan dengan KMK 575/KMK.04/2000
KMK 575
1. PM atas perolehan BKP/JKP dikreditkan semua.2. PM yang telah dikreditkan diperhitungkan kembali setiap
tahun (sesuai masa manfaat) dengan menggunakan pedoman penghitungan PM yang tidak dapat dikreditkan. hasil penghitungan kembali mengurangi PM pada masa dilakukannya penghitungan kembali.
PMK 78
1. PM atas perolehan BKP/JKP dikreditkan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
2. PM yang telah dikreditkan diperhitungkan kembali setiap tahun (sesuai masa manfaat) dengan menggunakan pedoman penghitungan PM yang dapat dikreditkan. hasil penghitungan kembali dapat menambah atau mengurangi PM pada masa dilakukannya penghitungan kembali.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
Dalam PMK ini, diatur definisi penyerahan yang terutang pajak dan tidak terutang pajak sesuai penjelasan Pasal 9 (5) UU PPN, sbb :
1. Penyerahan yang Terutang Pajak adalah penyerahan barang atau jasa yang dikenai PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU PPN, tidak termasuk penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B UU PPN.
2. Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak adalah penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A UU PPN dan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B UU PPN.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
Pengkreditan PM pada saat Perolehan BKP/JKP
PKP yang melakukan kegiatan usaha yang penyerahannya terutang pajak & tidak terutang pajak, sedangkan PM untuk Penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah PM yang dapat dikreditkan dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu:
P = PM x Zdengan ketentuan:P jumlah PM yang dapat dikreditkan;PM jumlah PM atas perolehan BKP dan/atau JKP;Z persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap penyerahan seluruhnya.
3. M3. Muatan Pasaluatan Pasal
Penghitungan Kembali PM yang Dapat Dikreditkan
Dilakukan setiap tahun (sesuai masa manfaat), diperhitungkan dengan PM yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak paling lama pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku, dg rumus:
a.P’ = (PM/T) x Z’, u/ BKP & JKP yang masa manfaatnya > 1 tahun.
b.P’ = PM x Z’, u/ BKP & JKP yang masa manfaatnya < 1 tahun.
dengan ketentuan:P’ adalah jumlah PM yang dapat dikreditkan dalam 1 (satu) tahun buku;PM adalah jumlah PM atas perolehan BKP dan/atau JKP.T adalah masa manfaat BKP dan/atau JKP yang ditentukan sebagai berikut:- untuk BKP berupa tanah dan bangunan adalah 10 (sepuluh) tahun;- untuk BKP, selain tanah dan bangunan, dan JKP adalah 4 (empat) tahun;Z' adalah persentase yang sebanding dengan jumlah Penyerahan yang Terutang Pajak terhadap seluruh penyerahan dalam 1 (satu) tahun buku;
Contoh Penghitungan
PKP merupakan Instalasi Farmasi yang menjual obat untuk rawan jalan dan rawat inap.
APRIL 2011•April 2011, PKP membeli peralatan dengan harga Rp200 juta (PPN Rp20 juta). •Masa manfaat peralatan sebenarnya 5 tahun, tetapi untuk tujuan penghitungan PM berdasarkan PMK ini ditetapkan 4 tahun.•Diperkirakan persentase rata-rata jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap seluruh penyerahan adalah 70%. •PM yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN Masa April 2011: Rp20 juta x 70% = Rp14 juta
Cont.
Contoh Penghitungan (Tahun ke-I)
MARET 2012
• Total peredaran usaha tahun 2011 : Rp100 miliar, terdiri dari obat rawat inap: Rp40 miliar dan obat rawat jalan : Rp60 miliar.
• Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan peralatan selama tahun buku 2011 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2012 adalah:
Rp60 miliar x Rp20 juta = Rp3 juta
Rp100 miliar 4
• PM atas perolehan peralatan yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat peralatan tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 juta
• Jadi PM yang harus diperhitungkan kembali (mengurangi PM untuk Masa Pajak Maret 2012) adalah sebesar Rp3,5 juta – Rp3 juta = Rp500 ribu
• Penghitungan kembali Pajak Masukan seperti perhitungan di atas dilakukan setiap tahun sampai dengan masa manfaat peralatan berakhir.
Cont.
Contoh Penghitungan (Tahun ke-II)
MARET 2013• Total peredaran usaha tahun 2012 : Rp100 miliar, terdiri dari
obat rawat inap : Rp10 miliar dan obat rawat jalan : Rp90 miliar.
• Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan peralatan selama tahun buku 2012 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2013 adalah:Rp90 miliar x Rp20 juta = Rp4,5 jutaRp100 miliar 4
• PM atas perolehan peralatan yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat peralatan tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 juta
• Jadi PM yang harus diperhitungkan kembali (menambah PM untuk Masa Pajak Maret 2013) adalah sebesar Rp4,5 juta – Rp3,5 juta = Rp1 juta
Cont.
MARET 2014
• Total peredaran usaha tahun 2013 : Rp100 miliar, terdiri dari obat rawat inap : Rp30 miliar dan obat rawat jalan : Rp70 miliar.
• Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan peralatan selama tahun buku 2013 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2014 adalah:
Rp70 miliar x Rp20 juta = Rp3,5 juta
Rp100 miliar 4
• PM atas perolehan peralatan yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat peralatan tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 juta
• Jadi PM yang harus diperhitungkan kembali adalah:
Rp3,5 juta – Rp3,5 juta = Rp 0
Contoh Penghitungan (Tahun ke-III)
Cont.
Contoh Penghitungan (Tahun ke-IV)
MARET 2015
• Total peredaran usaha tahun 2014 : Rp100 miliar, terdiri dari obat rawat inap : Rp50 miliar dan obat rawat jalan : Rp50 miliar.
• Penghitungan kembali PM yang dapat dikreditkan atas perolehan peralatan selama tahun buku 2014 yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2015 adalah:
Rp50 miliar x Rp20 juta = Rp2,5 juta
Rp100 miliar 4
• PM atas perolehan peralatan yang telah dikreditkan untuk tiap tahun buku sesuai masa manfaat peralatan tersebut adalah (Rp14 juta / 4) = Rp 3,5 juta
• Jadi PM yang harus diperhitungkan kembali (mengurangi PM untuk Masa Pajak Maret 2015) adalah sebesar Rp3,5 juta – Rp2,5 juta = Rp 1 juta
• Penghitungan PM sebagaimana perhitungan di atas tidak perlu lagi dilakukan pada tahun 2016.
A1A2
A3B3
B4
B2B1
1195
KEP-12/PJ./1995
B
A
1107PER-146/PJ./2006 stdtd PER-14/PJ./2010
PERUBAHAN SPT MASA PPN
15
1111
PER-44/PJ./2010
AB
A1
A2 B3
B1
B2
1108
PER-29/PJ./2008 stdd PER-15/PJ/2010
Perubahan Formulir SPT
Induk
1107/1108
Lampiran A
1. Ekspor
2. Dalam Negeri
3. Rincian Penyerahan
Lampiran B1. Impor
2. Dalam Negeri
3. Norma4. PM Lainnya (Kompensasi)
5. Uncreditable
1111
Induk
1111 DM
Induk
Form A1
Form B1
Form B3
Form AB
Form A2 Form A DM
Form B2 Form R DM
16
SPT MASA PPN – FORMULIR 1111
Lampiran1111 AB
Lampiran1111 AB
Pajak Keluaran dan PPn BM
Pajak Keluaran dan PPn BM
Lampiran SPT tidak perlu disampaikan dalam hal tidak ada data yang dilaporkan
Pajak Masukan dan PPn BM
Pajak Masukan dan PPn BM
1111 A1 1111 A1 1111 B3 1111 B3
1111 A2 1111 A2 1111 B21111 B2
1111 B1 1111 B1
INDUK SPT INDUK SPT
SPT dianggap lengkap
17
Panduan Pengisian SPT (Form Kertas)
18
PKP yang:a. melaporkan PEB, Pemberitahuan Ekspor JKP//BKP TB;b. menerbitkan FP selain yang digunggung, dan/atau menerima Nota
Retur/Nota Pembatalan;c. melaporkan PIB dan/atau SSP atas Pemanfaatan BKP TB/JKP dari LDP;d. menerima FP yang dapat dikreditkan dan/atau menerbitkan Nota Retur/Nota
Pembatalan; ataue. menerima FP yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas dan/atau
menerbitkan Nota Retur/Nota Pembatalan atas pengembalian BKP/pembatalan JKP yang PMnya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas,
KRITERIA
dengan jumlah:
< 25 dokumen dalam 1 Masa
Pajak
dapat menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk formulir kertas maupun data elektronik
> 25 dokumen dalam 1 Masa
Pajak
wajib menyampaikan SPT Masa PPN 1111 dalam bentuk data elektronik
19
Bentuk SPTSecara manual
(Media Elektronik)
Disampaikan
Secara elektronik (e-Filing)
Sistem online yang realtime melalui
website DJPPerusahaan ASP
KPP/KP2KPPos/ekspedisi/kurir
Disampaikan secara manual
20
CD
Data elektronik(e-SPT)
Formulir kertas (hard copy)
SPT Dianggap Tidak Disampaikan
21
SANKSI
PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA PPN PEMBETULAN
22
POKOK PERUBAHAN
23
POKOK PERUBAHAN
24
POKOK PERUBAHAN
25
POKOK PERUBAHAN
26
Identitas PKP• Yayasan Seger Waras adalah perusahaan farmasi (apotik) besar dan eceran serta
klinik yang didirikan pada Tanggal 1 Maret 2005 dengan NPWP 01.333.444.5.501.000. dan sejak tanggal 01 Januari 2005 Dikukuhkan sebagai PKP. KLU 52312.
• Yayasan Seger Waras selain menjual obat-obatan dan peralatan medis juga memiliki usaha jasa di bidang kesehatan umum, gigi, dan spesialis.
• Dari catatan yang dimiliki oleh Yayasan Seger Waras selama bulan JANUARI 2011 diketahui hal-hal sebagai berikut:
27
Tgl Keterangan
2 Jan 2011
Diserahkan obat kepada RSUD Kota Brebes sebesar Rp 110.000.000,00 termasuk PPN dan tagihan diajukan pada tanggal 10 Januari 2011 dan baru dilunasi pada tanggal 2 Februari 2011 (020.000-11.00000001).
12 Jan 2011
Diserahkan obat kepada Tn. Gayus melalui apotik sebesar Rp 150.000,00 (SW-0000001/01/2011)
13 Jan 2011
Menyerahkan jasa tindakan medis khitanan kepada Keluarga Tarsono sebesar Rp 1.500.000,00
15 Jan 2011
Diserahkan barang dagangan berupa alkes kepada Apotik Sumber Waras sebesar Rp 30.000.000,00 baru dilunasi pada tanggal 10 Februari 2011 (010.000-11.00000002).
20 Jan 2011
Menjual peralatan medis yang merupakan aktiva apotik sebesar Rp 10.000.000,00 dengan laba sebesar Rp 4.000.000,00 kepada Apotik Sueger Temen dan dibayar tunai (090.000-11.00000003)
24 Jan 2011
Melakukan konsinyasi obat medis kepada Apotik Cespleng sebesar Rp12.000.000,00 (010.000-11.00000004).
25 Jan 2011
Diterima Nota Retur (NR-05/1/2011) dari Apotik Larasati atas Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000500 sebesar Rp 2 juta, karena terdapat kesalahan pengiriman obat.
30 Jan 2011
Diterima uang muka atas pesanan barang dagangan alkes kepada Apotik ABC (tidak ber-NPWP) sebesar Rp1.000.000,00 dari total harga jual sebesar Rp 10.000.000,00 yang baru diserahkan pada tanggal 15 Februari 2011(010.000-11.00000005).
Daftar Penyerahan
28
Daftar Perolehan
29
Tgl Keterangan
17 Jan 2011
Dibayar tagihan telepon kantor untuk kepentingan apotik sebesar Rp550.000 (termasuk PPN) kepada PT. Telkom. Atas transaksi tersebut menerima bukti pembayaran berupa kuitansi.
20 Jan 2011
Diterima Faktur Pajak tertanggal 16 Nopember 2010 (010.000-10.00000020) atas pembelian obat dan alkes dari PT Farmasi dengan harga beli sebesar Rp. 40.000.000,00
21 Jan 2011
Membayar Rp. 1.650.000,- (termasuk PPN) kepada Bengkel ARITONANG atas service motor yang digunakan untuk mengirim obat dan alkes yang dijual. PPN terutang sebesar Rp150.000 dengan Faktur Pajak nomor 010.000-11.00000028.
22 Jan 2011
Membeli peralatan medis untuk keperluan penyerahan jasa medis sebesar Rp5.500.000,00 (termasuk PPN) dari CV Sekar dengan Faktur Pajak Nomor 010.000-11.00000012
23 Jan 2011
Menerbitkan Nota Retur Nomor R 01/2/11 tanggal 23 Januari 2011 dengan nilai DPP sebesar Rp 2.000.000,00 untuk Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000034 kepada PT ABADI.
31 Jan 2011
Melakukan pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun untuk ruko dengan biaya selama bulan Januari 2011 sebesar Rp 50.000.000,00.
Data Tambahan:
1. Dalam SPT Masa PPN Desember 2010 terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp1.000.000,- yang diminta dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
30
31
RSUD Brebes 020.000-11.00000001 02-01-2011 100.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 10.000.000
Sumber Waras 010.000-11.00000002 15-01-2011 30.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 3.000.000
090.000-11.00000003 20-01-2011 10.000.000 1.000.000
Cespleng 010.000-11.00000004 24-01-2011 12.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 1.200.000
010.000-11.00000005 30-01-2011 1.500.000000000000000000 150.000
Larasati NR-05/1/2011 25-01-2011 (2.000.000)xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx (2.00.000) 010.000-10.00000500
151.500.000 15.150.000
02 Jan 2011Diserahkan obat kepada RSUD Kota Brebes sebesar Rp 110.000.000,00 termasuk PPN dan tagihan diajukan pada tanggal 10 Januari 2011 dan baru dilunasi pada tanggal 2 Februari 2011 (020.000-11.00000001).
15 Jan 2011Diserahkan barang dagangan berupa alkes kepada Apotik Sumber Waras sebesar Rp 30.000.000,00 baru dilunasi pada tanggal 10 Februari 2011 (010.000-11.00000002).
20 Jan 2011Menjual peralatan medis yang merupakan aktiva apotik sebesar Rp 10.000.000,00 dengan laba sebesar Rp 4.000.000,00 kepada Apotik Sueger Temen dan dibayar tunai (090.000-11.00000003)
24 Jan 2011Melakukan konsinyasi obat medis kepada Apotik Cespleng sebesar Rp12.000.000,00 (010.000-11.00000004).
25 Jan 2011Diterima Nota Retur (NR-05/1/2011) dari Apotik Larasati atas Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000500 sebesar Rp 2 juta, karena terdapat kesalahan pengiriman obat.
30 Jan 2011Diterima uang muka atas pesanan barang dagangan alkes kepada Apotik ABC (tidak ber-NPWP) sebesar Rp1.000.000,00 dari total harga jual sebesar Rp 10.000.000,00 yang baru diserahkan pada tanggal 15 Februari 2011 (010.000-11.00000005).
Sueger Temen xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx
ABC
32
33
PT Telkom xxxxx 17-01-2011 500.000
23 Jan 2011Menerbitkan Nota Retur Nomor R 01/2/11 tanggal 23 Januari 2011 dengan nilai DPP sebesar Rp 2.000.000,00 untuk Faktur Pajak Nomor 010.000-10.00000034 kepada PT ABADI.
xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 50.000
PT Farmasi 010.000-10.00000020 16-11-2011 40.000.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 4.000.000
Aritonang 010.000-11.00000028 21-01-2011 1.500.000xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx 150.000
PT Abadi R 01/2/11 23-01-2011 (2.000.000)xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx (200.000) 010.000-11.00000034
40.000.000 4.000.000
17 Jan 2011Dibayar tagihan telepon kantor untuk kepentingan apotik sebesar Rp550.000 (termasuk PPN) kepada PT. Telkom. Atas transaksi tersebut menerima bukti pembayaran berupa kuitansi.
20 Jan 2011Diterima Faktur Pajak tertanggal 16 Nopember 2010 (010.000-10.00000020) atas pembelian obat dan alkes dari PT Farmasi dengan harga beli sebesar Rp. 40.000.000,00 . 21 Jan 2011Membayar Rp. 1.650.000,- (termasuk PPN) kepada Bengkel ARITONANG atas service motor yang digunakan untuk mengirim obat dan alkes yang dijual. PPN terutang sebesar Rp150.000 dengan Faktur Pajak nomor 010.000-11.00000028.
CV SEKAR 010.000-11.00000012 22-01-2011 5.000.000 500.000
5.000.000 500.000
xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx
B3
0
151.500.000 15.150.000
51.650.000
100.000.000
0
0
0
40.000.000
5.000.000
A1
0
4.000.000
500.000
5.165.000
10.000.000
0
0
A2
4.500.00045.000.000
4.000.000
B2
B1
150.000 15.000
1.000.000
1.000.000
5.000.000
0
151.500.000 15.150.000
51.650.000
100.000.000
0
0
0
40.000.000
5.000.000
0
4.000.000
500.000
5.165.000
10.000.000
0
0
4.500.00045.000.000
4.000.000
150.000 15.000
37
AB
0
51.650.000100.000.000
0
0
5.165.000
10.000.000
00
151.650.000 15.165.0001.500.000
153.150.000
5.165.000
0
5.000.000165.000
28-02-2011 xxxxxxxxxxxxxxxx
20.000.000
2.000.000
15 02 2011 xxxxxxxxxxxxxxxx
400.000.000
40.000.000
31 01 2011 xxxxxxxxxxxxxxxx
X X X
X
X 1
TEGAL 28 02 2011
X
SS
Dinda Amelia
Direktur Keuangan
40