Download pdf - Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1

7/21/2019 Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman 1

http://slidepdf.com/reader/full/arah-kebijakan-pembangunan-perumahan-dan-kawasan-permukiman-1 1/21

IV - 1

LAPORAN AKHIR

DOKUMEN PENATAAN KAWASAN LAYAK HUNI IBUKOTA KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2015‐2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

BAB IV

AAAR R R AAAHHH K K K EEEBBBIIIJJJAAAK K K AAANNN PPPEEEMMMBBBAAANNNGGGUUUNNNAAANNN

PPPK K K PPP

4.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Kondisi kota-kota di Indonesia yang umumnya berkembang pesat dan berfungsi sebagai pusat

kegiatan serta menyediakan layanan primer dan sekunder, telah mengundang penduduk dari daerah

perdesaan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berbagai kemudahan lain termasuk

lapangan kerja. Kondisi tersebut pada kenyataannya mengakibatkan:

- Terjadinya pertambahan penduduk yang lebih pesat daripada kemampuan Pemerintah

dalam menyediakan hunian serta layanan primer lainnya.

- Tumbuhnya kawasan permukiman yang kurang layak huni, yang pada berbagai kota

cenderung berkembang menjadi kumuh, dan tidak sesuai lagi dengan standart lingkungan

permukiman yang sehat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, Pasal 27 ayat (2)

menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas permukiman

meliputi upaya melalui perbaikan atau pemugaran, peremajaan serta pengelolaan dan

pemeliharaan yang berkelanjutan. Upaya yang dimaksud adalah :

- Secara bertahap tanpa mengakibatkan perubahan yang mendasar

- Bersifat partial dan difokuskan pada bagian yang sangat tidak layak, melengkapi

prasarana dan sarana primer

- Memerlukan partisipasi masyarakat

4.1.1. PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN

Pengelolaan Kawasan Perkotaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Perkotaan

secara efisien dan efektif. Perencanaan pembangunan Kawasan Perkotaan didasarkan pada kondisi,

potensi, karakteristik kawasan, dan keterkaitan dengan kawasan di sekitarnya.

Lingkup perencanaan Kawasan Perkotaan memuat pengembangan, peremajaan,

pembangunan, reklamasi pantai atau rawa, dan/ atau perubahan fungsi lahan. Dimana yang

dimaksud dengan “peremajaan” adalah penataan kembali area terbangun bagian kawasan perkotaan

yang mengalami degradasi kualitas lingkungan, degradasi fungsi kawasan, dan/atau penyesuaian

bagian kawasan perkotaan terhadap rencana pembangunan kawasan perkotaan.

Tujuan pengaturan tentang pengelolaan Kawasan Perkotaan sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan

Perkotaan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan fungsi Kawasan Perkotaan secara serasi, selaras dan seimbang antara

kawasan perdesaan dengan kawasan perkotaan.

b. Mendorong dinamika kegiatan pembangunan perkotaan sehingga dicapai kehidupan

perkotaan yang layak, dinamis, optimal, berwawasan lingkungan, berkeadilan, serta

menunjang pelestarian nilai-nilai budaya.

c. Menyelenggarakan pemerintahan di kawasan perkotaan yang mampu memberikan

pelayanan perkotaan secara efektif dan efisien kepada masyarakat kawasan perkotaan.d. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam

pembangunan kawasan perkotaan sebagai usaha bersama sesuai dengan tatanan yang



IV - 2

LAPORAN AKHIR



efisien, efektif, demokratis, dan bertanggung jawab.

e. Mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki oleh pemerintah dan masyarakat

termasuk dunia usaha dalam upaya menciptakan Kawasan Perkotaan sebagai ruang

kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, layak, berkeadilan, berkelanjutan, danmenunjang pelestarian nilai-nilai sosial budaya.

4.1.2. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PKP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 memuat tujuan

untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman

kumuh, maka pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada:

a) Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan

terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana

permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel,

mandiri, dan efisien;

b) Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya

yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat

dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan dan

penyebaran pembangunan; dan

c) Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang

memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

Sebagai penjabaran dari RPJPN tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 menugaskan Kementerian Perumahan Rakyat untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang termasuk dalam prioritas Bidang Sarana dan Prasarana,sub bidang PKP. Prioritas Nasional untuk sektor perumahan rakyat adalah Pembangunan 685.000

Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Tower Rusunami, dan 650 twin block Rusunawa berikut

fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang

mampu pada 2012.

Sasaran umum yang akan dicapai dalam pembangunan PKP adalah meningkatnya akses bagi

rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau, dan

didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai serta memiliki jaminan

kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure) untuk mendukung pencapaian target MDGs.

Sasaran lain yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan penyelenggaraan

pembangunan PKP di tingkat pusat dan daerah. Sedangkan sasaran khusus untuk sektor perumahan

adalah tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan, baik perumahan baru maupunpeningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman serta kepastian hukum, bagi 5,6 juta

rumah tangga.

Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran bidang PKP, maka arah kebijakan pembangunan

perumahan 2010 – 2014 yang terkait dengan Kementerian Perumahan Rakyat adalah meningkatkan

aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dengan:

1) Meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat

berpenghasilan rendah melalui:

a. Pembangunan 650 twin blok Rusunawa.

b. Pembangunan 685.000 unit Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi.

c.

Fasilitasi pembangunan 180 tower Rusunami melalui peran swasta.



IV - 3

LAPORAN AKHIR



d. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pengembangan kawasan perumahan

antara lain untuk mendukung pengembangan kota baru (New Town Development).

e. Fasilitasi pembangunan baru/peningkatan kualitas perumahan swadaya serta

penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan swadaya.

f.

Pembangunan rumah khusus termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana.

g. Fasilitasi penyediaan lahan.

h. Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal, teknologi dan penelitian di

bidang PKP.

2) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan menengah – bawah terhadap

hunian yang layak dan terjangkau melalui :

a. Penyediaan subsidi perumahan.

b. Pengembangan fasilitasi likuiditas.

c. Peningkatan mobilisasi sumber-sumber dana jangka panjang

d. Pengembangan tabungan perumahan nasional

3) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana

dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan

perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

4) Meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure) melalui

fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi tanah bagi masyarakat

berpenghasilan rendah, serta standarisasi perijinan dalam membangun rumah.

5) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan PKP melalui :

a. Pengembangan regulasi dan kebijakan.

b.

Pemberdayaan dan kemitraan pelaku pembangunan PKP.

c. Peningkatan kapasitas dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan pembangunan

PKP.

d. Pengembangan pengelolaan aset (property management).

e. Fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan kawasan permukiman daerah.

6) Memantapkan pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang didukung oleh

sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan melalui pengembangan

informasi dan standarisasi KPR, serta pengembangan peraturan perundangan

pendukungnya.

Strategi pendanaan pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran bidang sarana dan

prasarana, selain mengandalkan sumber pendanaan dari APBN juga mendorong sharing pembiayaan

dari sumber-sumber lainnya yaitu dari :

1) Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD

2) Swasta, baik melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan

mekanisme kerjasama pemerintah – swasta (Public – Private Partnership)

3) Luar negeri melalui Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN).



IV - 4

LAPORAN AKHIR



4.2.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 – 2014 memiliki visi bahwa setiap keluarga

Indonesia menempati rumah yang layak huni. Dimana untuk mewujudkan visi tersebut telah

dirumuskan berbagai misi dalam pelaksanannya, yaitu:

1. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan

PKP.

2. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang

sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.

3. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien, akuntabel,

dan berkelanjutan.

4.

Meningkatkan pendayagunaan sumber daya PKP secara optimal.

5. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam

pembangunan PKP.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk

mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan PKP;

2. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah – bawah terhadap lahan

untuk pembangunan PKP;

3.

Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi dengan tata

ruang, daya dukung lingkungan, dan penyediaan infrastruktur;

4. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta didukung dengan

prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai;

5. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh;

6. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan perumahan;

7. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan PKP;

8. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan PKP;

9. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan

PKP;

10. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka

memberikan pelayanan di bidang PKP.

Kementerian Perumahan Rakyat juga menetapkan sasaran strategis untuk dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan

pembangunan PKP, khususnya:

i. Revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

ii. Revisi UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

iii. Revisi PP No. 80 Tahun 1999 tentang KASIBA/ LISIBA BS

iv. Revisi PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian

bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia



IV - 5

LAPORAN AKHIR



v. Revisi PP No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 12 Tahun

2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat

Strategis yang Dibebaskan dari pengenaan PPN

vi. Revisi PP No. 15 Tahun 2004 tentang Perum Perumnas

vii.

Penyiapan masukan formulasi kebijakan Hak Tanggungan atas Tanah besertabenda-benda yang berkaitan dengan Tanah

viii.

Revisi Keppres No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan

Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

ix. Revisi Keppres No. 63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian

Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N)

x. Revisi Keppres No. 14 Tahun 1993 jo. Keppres No. 46 Tahun 1994 tentang Tabungan

Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum PNS)

xi. Pengembangan NSPK dalam rangka penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat.

2.

Terlaksana penataan dan pengelolaan lahan untuk pembangunan PKP.

3. Terlaksana fasilitasi PSU PKP sebanyak 700.000 unit.

4. Terlaksana penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 655 Ha dengan jumlah

penduduk terfasilitasi sebanyak 130.000 jiwa.

5. Terlaksana pembangunan rumah susun sederhana berupa Rusunawa sebanyak 36.480

unit.

6. Terlaksana pembangunan Rumah Khusus sebanyak 5.000 unit termasuk rumah sederhana

sewa dan rumah pasca bencana.

7. Terlaksana fasilitasi pembangunan Rumah Swadaya berupa pembangunan baru sebanyak

50.000 unit.

8. Terlaksana fasilitasi pembangunan Rumah swadaya berupa peningkatan kualitas

sebanyak 50.000 unit.

9. Terlaksana fasilitasi penyediaan PSU Perumahan Swadaya berupa bantuan stimulan PSU

Swadaya sebanyak 50.000 unit.

10. Terlaksana fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi lahan dan

bangunan rumah bagi MBR sebanyak 30.000 unit.

11. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya pembangunan PKP serta pengembangan dan

pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya

dan kearifan lokal.

12. Terlaksana penyaluran bantuan subsidi perumahan sebanyak 1.350.000 unit

13.

Meningkatnya mobilisasi dan pemanfaatan sumber pembiayaan untuk mendukungpembangunan PKP.

14. Terselenggara fungsi pelayanan bidang PKP di tingkat pusat dan daerah (33 provinsi)

15. Terlaksana DAK PKP berupa fasilitasi PSU kawasan PKP sebanyak 320.000 unit.

16. Terlaksana kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) bidang PKP.

17. Terselenggara tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat secara efektif dan

efisien.

Dalam rangka melaksanakan penugasan dari RPJMN, maka untuk mewujudkan visi, misi,

tujuan, dan sasaran strategisnya, maka Kementerian Perumahan Rakyat menyusun arah kebijakan

dan strategi sebagai berikut:



IV - 6

LAPORAN AKHIR



1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta

koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang PKP.

2.

Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan

prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) serta kepastian bermukim bagi masyarakat

berpenghasilan menengah – bawah, melalui:

a) Pembangunan RLH melalui pasar formal maupun secara swadaya masyarakat baik

untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas.

b) Pembangunan rumah susun sederhana (Rusuna) baik sewa maupun milik.

c) Penyediaan PSU PKP yang memadai untuk pengembangan kawasan dan PSU

perumahan swadaya.

d) Penanganan lingkungan PKP kumuh.

e)

Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sewa dan pasca bencana.

f) Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan perbatasan, daerah tertinggal

dan pasca bencana.

g) Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi tanah bagi MBR

3.

Pengembangan sistem pembiayaan PKP bagi MBM melalui :

a) Pengembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas

b) Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional.

c) Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan PKP.

4. Peningkatan pendayagunaan sumber daya pembangunan PKP serta pengembangan dan

pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber dayadan kearifan lokal.

5. Peningkatan sinergi pusat – daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan lainnya

dalam pembangunan PKP.

Strategi Kementerian Perumahan Rakyat untuk memastikan tercapainya sasaran-sasaran

pembangunan PKP 2010 – 2014 adalah sebagai berikut:

a. Mengefektifkan kewenangan perumus kebijakan dan regulasi untuk menciptakan iklim

yang kondusif bagi percepatanpembangunan PKP melalui pengembangan dan penyediaan

produk-produk pengaturan yang memadai;

b. Memantapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan kelembagaan di bidang PKP

untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan PKP yang lebih terintegrasi;

c. Mengefektifkan kewenangan operasionalisasi kebijakan untuk mendukung penyediaan

PKP khususnya sebagai proyek-proyek percontohan dan best practice di berbagai lokasi

terpilih yang dapat direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas;

d. Mengoptimalkan peran dan kapasitas para pemangku kepentingan, khususnya peran

pemerintah daerah dalam pembangunan PKPmelalui bimbingan/bantuan teknis,

pendampingan dan penyebarluasan informasi dan kebijakan nasional pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman;

e.

Memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya perumahan dan kawasanpermukiman, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, serta kearifan lokal untuk

mendukung pembangunan PKPyang berkelanjutan;



IV - 7

LAPORAN AKHIR



f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan PKPyang akuntabel dan

berkelanjutan;

g. Memanfaatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk

meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Pendanaan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis pembangunan PKPtidak hanya

mengandalkan anggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang bersumber dari APBN, tetapi juga

membutuhkan dukungan sharing pembiayaan dari pemangku kepentingan lainnya, antara lain :

1. Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, antara lain untuk:

a. Melaksanakan SPM bidang perumahan

b.

Sharing dalam penyediaan PSU

c. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya

d. Dana pendamping untuk pelaksanaan Hibah Daerah

2. Masyarakat yang melaksanakan pembangunan PKPsecara swadaya.

3. Bank dan LKNB yang berpartisipasi dalam penyaluran subsidi perumahan, yaitu untuk

penyediaan pokok pinjaman.

4. Pengembang yang berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan RSH dan Rusunami.

5. Perusahaan swasta lainnya, yaitu melaui pemanfaatan dana Corporate Social

Responsibility (CSR) dan mekanisme Kerjasama Pemerintah Swasta (Public – Private

Partnership) antara lain untuk:

a. Fasilitasi dan stimulasi (bantuan sosial) pembangunan perumahan swadaya.

b. Penyediaan perumahan bagi pekerja.

6. Luar negeri melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk membiayai proyek-

proyek pembangunan PKP yang strategis.

Sehubungan dengan implementasi otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah, maka mekanisme pendanaan dalam rangka mendorong sinergi pusat

dan daerah dalam melaksanakan pembangunan PKPakan ditingkatkan, yaitu melalui melalui Dana

Alokasi Khusus, Dana Dekonsentrasi, dan Hibah Daerah.

Di samping itu, pemerintah juga memberikan subsidi yang merupakan kewajiban pemerintah

(PSO) kepada penyedia jasa di bidang perumahan untuk mencapai standar pelayanan minimum

tertentu yang akan dicapai. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesinambungan pelayanan

perumahan dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Tinjauan terhadap kebijakan pembangunan provinsi sumatera utara dilakukan untuk

mengetahui beberapa strategi dan arah kebijakan pembangunan provinsi sumatera utara dalam

bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kebijakan tersebut dapat dilihat dari program-

program pembangunan daerah provinsi sumatera utara maupun peraturan/ perijinan yang ada dalam

bidang PKP(PKP).

Rumusan mengenai arah dan kebijakan pembangunan provinsi sumatera utara dalam bidang

PKPselengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman



IV - 8

LAPORAN AKHIR



Program ini bertujuan untuk memantapkan sistem hunian bagi masyarakat melalui upaya

penyempurnaan peraturan pembangunan PKPserta sistem pembiayaan perumahan,

mengembangkan pola subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), meningkatkan

keswadayaan masyarakat dalam penyediaan pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman, meningkatkan peran aktif swasta dalam penyediaan dan pembangunan PKP sertameningkatkan kualitas pengelolaan yang bergerak dalam penyediaan dan pengelolaan

perumahan dan kawasan permukiman.

Sasaran yang ingin dicapai adalah penyediaan rumah dan menghindarkan spekulasi tanah untuk

perumahan dan kawasan permukiman, meningkatnya ketersediaan dana bagi pembiayaan

perumahan yang berasal dari dana masyarakat, terciptanya pasar primer dan pasar hipotek

sekunder yang berkualitas, terciptanya mekanisme subsidi perumahan yang efisien dan tepat

sasaran sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah, meningkatkan kemudahan bagi

masyarakat miskin dan berpendapatan rendah dalam mendapatkan hunian yang layak,

meningkatnya investasi di bidang perumahan, serta terciptanya yang efisien, efektif dan

akuntabel serta terfokusnya kegiatan pembangunan/penyediaan, pengelolaan hunian murah

dan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan pokok yang dilakukan yaitu:

a) Peningkatan kualitas pasar primer perumahan dan kawasan permukiman

b) Pembinaan pengembangan rumah susun sederhana di perkotaan

c) Pembinaan pengembangan sistem penyediaan PKPyang bertumpu pada swadaya

masyarakat.

2. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Permukiman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas

pelayanan prasarana dan sarana permukiman baik yang berada di kawasan perkotaan maupun

kawasan pedesaan; meningkatkan peranan dunia usaha/swasta dalam penyediaan dan

pengelolaan prasarana dan sarana permukiman; meningkatkan penataan , pemanfaatan danpengelolaan kawasan strategis; meningkatkan pemugaran dan pelestarian kawasan bersejarah

dan kawasan tradisional; peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesejahteraan dan kesehatan

masyarakat, meningkatnya kemudahan bagi masyarakat dalammendapatkan pelayanan

prasarana dan sarana permukiman, meningkatnya investasi swasta secara nyata dalam

pembiayaan prasarana dan sarana permukiman; meningkatnya peranan strategis, kawasan

bersejarah dan kawasan tradisional dalam pembangunan ekonomi, tersusunnya pedoman dan

standar konstruksi bangunan dan sistem pengawasannya.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

a)

Pembinaan kualitas pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman, meliputijalan lokal, air bersih, drainase, air limbah, penanggulangan banjir, persampahan, terminal

pasar, sekolah perbaikan kampung, dan sebagainya

b) Pembinaan kualitas operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana permukiman yang

diupayakan melalui partisipasi masyarakat

c) Meningkatkan kerjasama publik – swasta dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana

dan sarana permukiman, revitalisasi kawasan strategis

d) Pembinaan upaya pelestarian kawasan bersejarah dan kawasan tradisional

e) Penguatan lembaga pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan pada tiap

kabupaten/kota.



IV - 9

LAPORAN AKHIR



4.4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR

4.4.1. STRUKTUR RUANG

4.4.1.1. Rencana Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Kabupaten Toba Samosir yang diarahkan memiliki 4 (empat) hierarki/

tingkatan pusat kegiatan, yang terdiri dari:

a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Utara.

b.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala kabupaten/ kota atau beberapa kecamatan. Kota-kota sebagai pusat

pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat

pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah

yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan.

c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala antar desa.

Sesuai dengan arahaan RTRW Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011 – 2031, Kecamatan Balige

merupakan PKW. Lokasi yang menjadi PKW tersebut adalah di pusat kecamatan Balige dengan

strategi revitalisasi dan arahan fungsi sebagai berikut:

Pusat pemerintahan kabupaten

Pusat perdagangan dan jasa

Pendidikan

Pertanian

Industri

Perikanan

Pariwisata

Transportasi danau

Permukiman

4.4.1.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

A. SISTEM RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI

A. 1. Sistem Jaringan Jalan

Rencana jaringan jalan yang diarahkan adalah seperti yang diuraikan berikut ini:

1.

Rencana Jalan Berdasarkan Kewenangan

a. Jalan bebas hambatan Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat – Tarutung – Sibolga

(sesuai dengan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN)



IV - 10

LAPORAN AKHIR



b. Jaringan jalan nasional batas Simalungun – Silimbat – batas Tapanuli Utara

c. Jaringan jalan provinsi Silimbat – Parsoburan, Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau

Rakyat, Parsoburan – batas Labuhan Batu

d. Jaringan jalan kabupaten 165 ruas (sesuai data Tabel K-1 2010, terlampir)

e. Pembangunan dan peningkatan jalan desa di seluruh wilayah kecamatan

f. Rencana peningkatan status jalan dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi:

Parsoburan – Borbor – Rianiate (Toba Samosir) menuju Garoga (Tapanuli Utara)

Parsoburan – Borbor – Pangururan (Toba Samosir) menuju Sipahutar (Tapanuli Utara)

Meat (Toba Samosir) – Sitanggor (Tapanuli Utara)

2. Rencana Jalan Berdasarkan Fungsi

a. Jalan bebas hambatan Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat – Balige – Siborong-

borong - Tarutung – Sibolga, dan ruas batas Simalungun – Silimbat – batas Tapanuli Utara

b.

Jalan kolektor 2 yaitu Silimbat – Parsoburan, Porsea – Tangga – Bandar Pulau – PulauRakyat, Parsoburan – batas Labuhan Batu

c. Jalan lokal primer 165 ruas (sesuai data Tabel K-1 2010, terlampir)

d.

Rencana peningkatan fungsi jalan dari jalan lokal primer menjadi jalan kolektor 2 yang

meliputi:

Parsoburan – Borbor – Rianiate (Toba Samosir) menuju Garoga (Tapanuli Utara)

Parsoburan – Borbor – Pangururan (Toba Samosir) menuju Sipahutar (Tapanuli Utara)

Meat (Toba Samosir) – Sitanggor (Tapanuli Utara) menjadi jalan kolektor primer

e. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan di seluruh kecamatan

3.

Rencana Jalan Berdasarkan Peran Strategis Keruangan, yaitu jalan poros/ penghubung/

feeder/ strategis provinsi yang mliputi Tebing tinggi – Pematang Siantar – Parapat – Balige –

Tarutung – Sibolga.

4. Rencana pembangunan dan peningkatan jalan alternatif kabupaten, membuka akses baru

antar kabupaten, kecamatan, perdesaan, dan daerah yang terisolir serta mengurangi

ketergantungan pada jalan utama yang sudah ada saat ini, meliputi:

Pembangunan jalan Balige by pass antara Janji Maria – Hinalang (Balige)

Pembukaan jalan akses dan pinggiran Danau Toba (outer ring road) Tampahan – Balige –

Laguboti – Sigumpar – Porsea – Uluan, Siantar Narumonda – Lumban Julu – Ajibata

Parsoburan – Borbor – Rianiate menuju Garoga (Tapanuli Utara) Meat – Sitanggor (batas Tapanuli Utara)

Borbor (Toba Samosir) – Sianjur Silangit (batas Tapanuli Utara)

Peningkatan/ pembangunan ruas jalan Meranti – Pintu Pohan Dolok – Sibide Barat –

Meranti Tengah – Meranti Barat (Labuhan Batu)

Peningkatan/ pembangunan ruas jalan Sibide – Meranti tengah – Meranti Timur – Bandar

Pulau (Asahan)

Ajibata (pelabuhan ferry), Kabupaten Toba Samosir menuju Girsang II, Kabupaten

Simalungun

Pardomuan Ajibata – Girsang (Kabupaten Simalungun)

Pembukaan, pembangunan, dan peningkatan jalan dan jembatan ke wilayah tertinggal

dan terisolir.



IV - 11

LAPORAN AKHIR



5. Pembangunan dan peningkatan jalan perdesaan dan permukiman di seluruh wilayah

kecamatan.

6. Pembangunan dan pengembangan jalan menuju pusat-pusat sentra produksi dan pusat

wisata.

A. 2. Fasilitas Penunjang (Sarana Transportasi)

Fasilitas penunjang atau sarana transportasi seperti terminal yang merupakam titik simpul

dalam sistem jaringan transportasi darat yang berfungsi sebagai pelayanan umum dan melancarkan

arus penumpang/ barang. Untuk mendukung sistem transportasi di Kabupaten Toba Samosir, maka

pengembangan terminal terdiri dari pembangunan terminal tipe Cdi kecamatan Balige dan terminal

pembantu di Kecamatan Tampahan, Sigumpar, Porsea, Parsoburan, dan Ajibata.

A.

3. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum

Rencana pengaturan ini secara lokal bertujuan untuk mengatasi permasalahan tidak

optimalnya pelayanan angkutan umum (seperti jalur angkutan yang belum mencapai seluruh

wilayah Kabupaten Toba Samosir) dan tidak teraturnya trayek angkutan umum.

Rencana pengaturan jalur dan moda angkutan umum pada wilayah Kabupaten Toba Samosir

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Rencana pengembangan struktur dan jaringan jalan

- Rencana penetapan lokasi terminal

- Pola pergerakan penumpang angkutan umum

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka rencana pengaturan jalur dan moda angkutan

umum di Kabupaten Toba Samosir meliputi:

- Penataan dan peningkatan pelayanan angkutan

- Peningkatan sarana dan prasarana angkutan

-

Pengembangan dan penataan jalur angkutan perdesaan

A. 4. Sistem Jaringan Transportasi Danau dan Penyeberangan

Rencana pembangunan sistem transportasi danau penyeberangan di Kabupaten Toba

Samosir diarahkan untuk mendukung aksesibilitas antar kabupaten di sekitar kawasan Danau Toba,

termasuk dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir, baik barang, penumpang, ataupun yangbertujuan dalam mendukung pengembangan pariwisata. Pada saat ini, sarana dermaga terdapat di

Balige, Porsea, dan Ajibata yang berfungsi sebagai dermaga penumpang dan barang.

Rencana pengembangan transportasi danau meliputi:

1. Peningkatan sarana dan prasarana dermaga Kecamatan Balige, Porsea, dan Ajibata.

2. Pembangunan dan peningkatan dermaga kecil (steger) di setiap kecamatan yang berada

dalam wilayah pinggiran Danau Toba.

3. Pembenahan dan penambahan jalur angkutan danau antar kabupaten dan dalam

kabupaten. Rute angkutan meliputi:

a. Penyeberangan antar kabupaten:

Balige – Kabupaten Samosir (Nainggolan – Onan Runggu – Mogang – Janji Raja –

Tamba/ Simbolon



IV - 12

LAPORAN AKHIR



Balige – Kabupaten Humbang Hasundutan (Bakti Raja)

Balige – Kabupaten Tapanuli Utara (Muara)

Ajibata – Kabupaten Samosir (Tomok – Nainggolan – Onan Runggu – Lontung –

Lagundi – Mogang)

Ajibata – Kabupaten Simalungun (Haranggaol – Tigaras)

Ajibata – Kabupaten Dairi (Silalahi – Palopo)

b. Penyeberangan antar kecamatan di Kabupaten Toba Samosir:

Balige – Sigaol – Panamean

Porsea – Panamean – Sigaol – Sibuntuon

Ajibata – Horsik – Jonggi Nihuta – Panamean

Tampahan – Balige – Laguboti – Sigumpar – Porsea – Lumbanjulu – Uluan – Ajibata

A. 5. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Rencana sistem jaringan transportasi udara di Kabupaten Toba Samosir mencakup bandara

dan ruang udaranya. Sesuai dengan araha RTRW Provinsi Sumatera Utara, bandara Sibisa diarahkan

sebagai bandara pengumpan guna mendukung pergerakan angkutan udara di wilayah Toba Samosir

dan sekitarnya, serta bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata di Kabupaten

Toba Samosir.

Bandara Sibisa berlokasi di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, dengan luas areal ±

20 Ha, dengan uraian sebagai berikut:

Koordinat : 02º36, 01’89” LU 98º57, 46’89” BT

Runway : Panjang total 750 m

Panjang 295 m; lebar 3 m

Panjang 455 m; lebar 18 m

Taxiway : Panjang 40 m; lebar 15 m

Apron : Panjang 60 m; lebar 40 m

1 unit Gedung Terminal dengan luas 120 m2

Rencana pengembangan sistem transportasi udara diantaranya meliputi :

1. Pengembangan Bandara Sibisa untuk mendukung pergerakan udara di wilayah Tapanuli

dan sekitarnya dan sekaligus dapat berfungsi sebagai pusat penyebaran dan pelayanan

tersier.

2. Penyusunan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Sibisa untuk

menetapkan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatas ketinggian

bangunan di sekitar kawasan bandara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

3. Penataan kawasan sekitar bandara agar memenuhi persyaratan keselamatan

penerbangan dan pelayanan angkutan dari dan ke bandara.

B. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN ENERGI

Pelayanan kebutuhan energi listrik saat ini belum dapat menjangkau seluruh wilayahKabupaten Toba Samosir diakibatkan kondisi topografi berupa pegunungan serta akses yang belum

memadai, terutama ke wilayah perdesaan yang masih tertinggal dan terisolir. Kebutuhan energi



IV - 13

LAPORAN AKHIR



listrik Kabupaten Toba Samosir pada akhir tahun 2031 diperkirakan mencapai 63.357.228 VA, dengan

kebutuhan terbesar mencakup kebutuhan domestik sebesar 43.694.640 VA.

Tabel IV.1.

Rencana Kebutuhan Energi Listrik Menurut Jenis Penggunaan, Kabupaten Toba Samosir

TahunJumlah

Penduduk(Jiwa)

Kebutuhan Listrik (VA)FaktorSusut

(10% x D)

PJU(5% x D)

Jumlah

DomestikSaranaUmum

K(lain-lain)

VA KVA

2016 191.595 34.487.100 1.724.355 8.621.775 3.448.710 1.724.355 50.006.295 50.006,30

2021 209.374 37.687.320 1.884.366 9.421.830 3.768.732 1.884.366 54.646.614 54.646,61

2026 225.444 40.579.920 2.028.996 10.144.980 4.057.992 2.028.996 58.840.884 58.840,88

2031 242.748 43.694.640 2.184.732 10.923.660 4.369.464 2.184.732 63.357.228 63.357,23

Sumber: RTRW Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011 – 2031; Hal. III-27

Berdasarkan perkiraan tersebut maka direncanakan pengembangan prasarana energi berupa:

1. Peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan, kawasan

strategis dan daerah pengembangan berupa pembangunan jaringan dan penambahan

gardu-gardu listrik.

2. Pengembangan pelayanan prasarana energi listrik dengan pengenbangan sumber energi

potensial di wilayah Kabupaten Toba Samosir.

3. Pemerataan dan optimalisasi pelayanan energi listrik ke selruh wilayah pengembangan

di Kabupaten Toba Samosir.

4. Pengembangan pelayanan prasarana energi listrik dengan pengembangan sumber energi

potensal di wilayah Kabupaten Toba Samosir.

5. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di daerah tidak terjangkau

jaringan listrik meliputi Kecamatan Habinsaran, Nassau, Pintu Pohan Meranti dan Borbor.

6.

Pembangunan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan III, PLTAMeranti Utara, dan Pembangkit Listrik Mini Hidro (PLMTH) Parluasan, Kecamatan Nassau.

7. Pembatasan pengembangan kegiatan pada wilayah lokasi SUTUT, SUTT, dan SUTET

dengan menetapkan areal tersebut sebagai areal konservasi.

8. Pengembangan dan perluasan jaringan energi listrik perdesaan meliputi:

Kecamatan Nassau

Kecamatan Habinsaran

Kecamatan Borbor

Kecamatan Lumban Julu

Kecamatan Pintu Pohan Meranti

Kecamatan Silaen



IV - 14

LAPORAN AKHIR



C. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA TELEKOMUNIKASI

Prioritas pengembangan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Toba Samosir, dilakukan

pada :

Kawasan strategis, industri, dan pusat-pusat perdagangan dan jasa

Wilayah perdesaan yang letaknya berada di daerah tidak terjangkau sinyal telepon

genggam (daerah blank spot)

Wilayah perdesaan yang kondisi topografinya sulit untuk dilalui jaringan teresterial

telekomunikasi.

Kebutuhan sambungan telepon di Kabupaten Toba Samosir dihitung dengan menggunakan

standar DKTD (perencanaan kawasan perumahan) dan penyesuaian. Perkiraan kebutuhan

telekomunikasi di Kabupaten Toba Samosir sampai tahun 2031 adalah seperti yang diuraikan pada

tabel berikut:

Tabel IV.2.

Rencana Kebutuhan Telekomunikasi Menurut Jenis Penggunaan, Kabupaten Toba Samosir

No Kecamatan

Standar Tahun 2031

PerumahanTeleponUmum

FasilitasPenduduk

(jiwa)

Kebutuhan

PerumahanTeleponUmum

Fasilitas

1 Balige 50 1500 500 61.459 1.229,18 41 123

2 Tampahan 50 1500 500 7.695 153,9 5 15

3 Laguboti 50 1500 500 24.379 487,58 16 49

4 Habinsaran 50 1500 500 19.299 385,98 13 39

5 Borbor 50 1500 500 11.502 230,04 8 23

6 Nassau 50 1500 500 8.732 174,64 6 17

7 Silaen 50 1500 500 17.004 340,08 11 34

8 Sigumpar 50 1500 500 9.475 189,5 6 19

9 Porsea 50 1500 500 15.312 306,24 10 31

10 Pintu Pohan 50 1500 500 9.569 191,38 6 19

11 Siantar Narumonda 50 1500 500 8.100 162 5 16

12 Lumban Julu 50 1500 500 10.164 203,28 7 20

13 Uluan 50 1500 500 10.397 207,94 7 21

14 Ajibata 50 1500 500 9.678 193,56 6 19

15 Parmaksian 50 1500 500 11.304 226,08 8 23

16 Bantualunasi 50 1500 500 8.680 173,6 6 17

Jumlah 242.749 4.855 162 485

Total Kebutuhan Sambungan 5.502


D. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR



IV - 15

LAPORAN AKHIR



Kabupaten Toba Samosir merupakan bagian dari rencana pengembangan dan pengelolaan

jaringan sumber daya air nasional dan provinsi Sumatera Utara yang meliputi pengembangan dan

pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional Toba – Asahan dan pengembangan pola

pengelolaan Cekungan AirnTanah (CAT) Porsea – Parapat. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

sebagai amanat PP no. 42 tahun 2008 tentang Sumber Daya Air meliputi konservasi SDA,pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu antara air permukaan dan air

tanah di wilayah provinsi Sumatera Utara meliputi air permukaan sungai, danau, dan mata air.

D. 1. Jaringan SDA Lintas Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Jaringan SDA pada WS di Kabupaten Toba Samosirterdiri dari:

- WS Strategis Nasional Toba – Asahan meliputi DAS Danau Toba dan DAS Asahan

- WS lintas kabupaten Barumun – Kualuh meliputi DAS Kualuh dan DAS Bilah

D. 2. Jaringan Irigasi

Rencana Pengembangan sistem jaringan irigasi terdiri dari:

- Pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi yang sangat potensial untuk

meningkatkan produktifitas hasil pertanian sepertidi daerah irigasi Aek Nabara

(Laguboti), Aek Mandosi (Porsea), serta Bonatua Lunasi, Simangatasi Silaen, dan Bondar

Juda (Balige)

- Pengembangan, peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi (meliputi pembangunan/

revitalisasi/ rehabilitasi/ refungsionalisasi/ penataan)

- Pembangunan irigasi dari air tanah pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh irigasi

teknis

-

Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan SDA lainnya

(normalisasi/ revitalisasi) sumber-sumber pengambilan/ pemanfaatan air

D. 3. Jaringan Air Baku dan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih yang dikelola oleh PDAM masih menjangkau 4 dari 16

kecamatan yang ada di di Kabupaten Toba Samosir, yaitu Balige, Laguboti, Porsea, dan Ajibata.

Sumber air baku berasal dari air permukaan seperti Danau Toba, sungai, dan mata air. Pada tabel

berikut dapat dilihat sumber air baku dan besaran debit air yang merupakan sumber penyediaan air

minum yang dikelola oleh PDAM.

Tabel IV.3.

Sumber Air Baku dan Besaran Debit Air yang Dikelola PDAM Tirtanadi Cabang BaligeKecamatan Nama Sumber Jenis Air Baku Debit (ltr/dtk)

Balige WTP Lumban Silintong Air Permukaan Danau Toba 30

Aek Bolon Mata Air 2,5

Laguboti WTP Lumban Binanga Air Permukaan Danau Toba 10

Porsea Aek Simangkuk Anak Sungai 15

Ajibata Aek Sihuting Mata Air 2


Jika dibandingkan dengan perhitungan kebutuhan air bersih di Kabupaten Toba Samosir

pada tahun 2031 yang mencapai total kebutuhan 444 ltr/dtk, maka tingkat pelayanan PDAM saat ini



IV - 16

LAPORAN AKHIR



masih sangat minim.

Data Susenas 2009 menunjukkan bahwa sebesar 83,37% rumah tangga memanfaatkan sumber

air minum yang berasal dari air permukaan dan air tanah, dan hanya 16,63% yang sudah

memanfaatkan sumber air minum yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi

Cabang Balige ataupun yang dibangun oleh pemerintah daerah.

Tabel IV.4.

Jumlah Pelanggan, Produksi dan Nilai Air Bersih PDAM Menurut Kategori Pelanggan

No Kategori Pelanggan Pelanggan Produksi (m3)

1 Rumah/ Tempat Tinggal 3.835 1.101.522

2 Hotel/ Objek Wisata 6 1.715

3 Badan Sosial dan Rumah Sakit 20 6.346

4 Tempat Peribadatan 18 5.136

5 Sarana Umum 36 10.416

6 Toko dan Industri 751 217.285

7 Instansi Pemerintah 52 16.149

8 Susut/ hilang dalam penyaluran -

9 Lain-lain -

Tahun 2009 4.718 1.358.569

Tahun 2008 4.520 1.283.878

Tahun 2007 4.322 1.125.316


Dari data-data tersebut maka rencana pengembangan jaringan air baku dan air minum di

Kabupaten Toba Samosir, yang meliputi:

- Peningkatan kapasitas produksi dan pelayanan PDAM

-

Penyediaan dan peningkatan sumber-sumber air baku bagi permukiman di seluruhwilayah pengembangan

- Pengembangan dan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah

perkotaan yang meliputi seluruh IKK Kabupaten Toba Samosir

- Menyediakan sarana air minum perdesaan terutama bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (MBR) dan pada wilayah yang rawan air

- Mengembangkan sistem kelembagaan dalam pengelolaan air bersih

D. 4. Sistem Pengendalian Banjir

Sistem pengendalian banjir pada wilayah Kabupaten Toba Samosir terdiri dari penyediaan

sarana konstruksi pengendali banjir dan pengelolaan DAS terutama pada wilayah perkotaan atau

wilayah lainnya yang merupakan kawasan rawan banjir. Adapun rencana pengembangan

pengendalian banjir dapat dilakukan melalui :



IV - 17

LAPORAN AKHIR



- Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir

- Pengamanan sempadan danau dan sungai sebagai kawasan konservasi atau budidaya

terbatas

- Pengelolaan DAS dan Sub DAS meliputi konservasi air dan tanah

- Penataan kembali hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air

E. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PERSAMPAHAN

Pada tahun 2010, produksi sampah di Kabupaten Toba Samosir rata-rata 459,312 m3/hari

dengan asumsi produksi sampah 0,012 m3/hari/rumah tangga, yang sebagian besar berasal dari

sampah pasar, rumah tangga, sekolah, perkantoran, rumah makan, pertokoan, dan lain sebagainya.

Saat ini Kabupaten Toba Samosir memiliki 2 lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu

TPA Pintu Bosi di Kecamatan Laguboti dengan luas 2 Ha dan TPA Sijambur di Kecamatan Ajibataseluas 0,2 Ha. Kedua TPA tersebut berada di lahan dengan status tanah milik pemerintah Kabupaten

Toba Samosir. Metode perngelolaan sampah di situ menggunakan metoda dumping. Dengan

perkiraan sisa daya tampung 10 tahun. Jarak kedua TPA tersebut dari permukiman warga berkisar

1,5 km dan 2 km. Demi mewujudkan pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) tahun 2015,

perlu diupayakan peningkatan sarana dan prasarana pengelolan persampahan secara bertahap.

Diharapkan pada masa mendatang setiap kecamatan memiliki Tempat Pembuangan Sampah

Sementara (TPS) sebelum diangkut ke TPA.

Menurut RDTR Kawasan Strategis Perkotaan Balige tahun 2012 – 2032, volume sampah di

Kabupaten Toba samosir pada tahun 2031 akan mencapai 668 m3/hari. Adapun rencana pengelolaan

persampahan di Kabupaten Toba Samosir adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a.

Tahap pengumpulan, yaitu pengelolaan sampah dari tempat asalnya ke TPS. Pada tahap

ini digunakan sarana seperti becak sampah, gerobak sampah, tong sampah, maupun TPS

itu sendiri.

b. Tahap pengangkutan, yang dilakukan setelah pengumpulan sampah. Tahap ini dilakukan

dengan sarana bantuan berupa alat transportasiseperti truk sampah untuk dibuang ke

TPA atau tempat pengolahan sampah.

Kebutuhan sarana persampahan di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2031 adalah1 :

- Bak/ tong sampah sebanyak 13.351 unit (1 unit = 0,05 m3)

- Gerobak sampah sebanyak 334 unit (1 unit = 2 m3)

- TPS sebanyak 111 unit (1 unit = 6 m3)

-

Truk sampah sebanyak 37 unit (1 unit = 18 m3)

Tabel IV.5.

Jumlah Timbulan Sampah dan Kebutuhan Sarana Persampahan Kabupaten Toba Samosir Tahun 2031

No Keterangan Standard (ltr/org/hari)

Jumlah Timbulan Sampah & Kabutuhan SaranaPersampahan

(Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun 2031 =242.728 jiwa)

ltr/hari m3/hari

1 Domestik 2 485.496 485,50

2 Sarana Umum/ Sosial 0,5 121.374 121,37

1 RDTR Kawasan Strategis Perkotaan Balige Tahun 2012 – 2032; hal. II-7



IV - 18

LAPORAN AKHIR



3 Komersial 0,25 60.687 60,69

4 Total Timbulan sampah 868.027 668

5 Kebutuhan Bak/ Tong sampah 1 unit = 0,05 m3 13.351

6 Kebutuhan Gerobak Sampah 1 unit = 2 m3

334

7 Kebutuhan TPS 1 unit = 6 m3 111

8 Kebutuhan Truk Sampah 1 unit = 18 m3 (3 trip/hari) 37


Adapun strategi pengelolaan sampah yang dicanangkan adalah dengan peningkatan kerja

melalui :

1. Pengembangan penyelenggaraan pengelolaan persampahan di Kabupaten Toba Samosir

2. Pengembangan TPA Pintu Bosi di Laguboti dan TPA Sijambur di Ajibata

3.

Penambahan TPS di setiap kecamatan, terutama pada kawasan perkotaan, perdagangan,perkantoran dan permukiman

4. Pengembangan pengelolaan TPA dengan sistem sanitary landfill

5.

Pengembangan pengelolaan sampah dengan sistem 3R yaitu pengurangan (reduce),

penggunaan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle)

6. Peningkatan manajemen pengelolaan persampahan.

F. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN AIR LIMBAH

Perkembangan jumlah penduduk berakibat pada meningkatnya kebutuhan permukiman baru

sehingga mendorong adanya penciptaan permukiman-permukiman baru maupun pertambahkepadatan permukiman yang sudah ada. Dengan kondisi tersebut beban limbah akan semakin

bertambah dan apabila tidak terkontrol dapat mengakibatkan terjadinya kerawanan sosial,

menurunkan kualitas lingkungan hidup dan menurunkan produktivitas masyarakat.

Air limbah domestik adalah air bekas yang tidak dapat dipergunakan lagi untuk tujuan

semula, baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau yang berasal dari aktivitas dapur,

kamar mandi dan cuci, dimana kuantitasnya antara 50-70% dari rata-rata pemakaian air bersih.

Tabel IV.6.

Proyeksi Jumlah Limbah Cair Kabupaten Toba Samosir Tahun 2031

Uraian Standart

Kebutuhan Tahun 2031

((Proyeksi Jumlah Penduduk Tahun2031 = 242.728 jiwa)

m3

Kebutuhan air bersih 0,12 m3/hari 29.129,76

Produksi Limbah Air Kotor 70% x kebutuhan air bersih 20.391


Sistem pembuangan air limbah di wilayah Kabupaten Toba Samosir menggunakan dua sistem

yaitu sistem sanitasi setempat (on-site sanitation) dan sistem sanitasi terpisah (off-site sanitation).

Rencana arahan pengembangan prasarana saluran pembuangan limbah di wilayah Kabupaten TobaSamosir bertujuan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dengan menerapkan sanitasi

lingkungan yang sehat dan ekonomis. Untuk penanganan limbah domestik diarahkan dengan



IV - 19

LAPORAN AKHIR



pengelolaan air limbah dengan sistem on site di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Pada wilayah dengan karakteristik tertentu perlu diterapkan pengelolaan air limbah dengan

sistem komunal. Sistem sanitasi komunial ini diarahkan pada lokasi dengan karakteristik:

- Daerah sulit air, rawan penyakit dan kualitas lingkungan yang buruk akibat tercemarnya

permukiman dan tempat-tempat umum.

- Daerah kumuh dengan kepadatan bangunan yang tinggi

- Daerah dengan kondisi pelayanan prasarana buruk dan pertumbuhan penduduk tinggi.

Rencana pengembangan sistem pengolahan limbah di Kabupaten Toba Samosir adalah :

1. Pengembangan sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Toba Samosir dengan sistem

on- site dan sistem off-site.

2. Pengelolaan limbah pada kawasan industri diarahkan dengan sistem terpusat, dimana

pengumpulannya dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara

terpusat.

3. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan perkotaan Balige dan

Porsea serta pengembangan IPAL di Ajibata. Penetapan lokasi IPAL dilakukan berdasarkan

kajian menurut aspek teknis, lingkungan, sosial budaya, dan aturan perundang-undangan

yang berlaku.

4.

Pembangunan instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT) di kawasan perkotaan dengan

penetapan lokasi yang dilakukan dengan memperhatikan kelayakan teknis, lingkungan,

sosial budaya masyarakat setempat, dan aturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pengembangan sistem komunal untuk pengolahan limbah pada daerah rawan air, kumuh,

kepadatan tinggi, kawasan perkantoran, pendidikan, pemerintahan, dan kawasan

komersial.6. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana air limbah Kabupaten Toba

Samosir.

G. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN DRAINASE WILAYAH

Kondisi drainase di Kabupaten toba Samosir sampai dengan tahun 2009 baru direalisir untuk

0,17% dari total panjang jalan kabupaten sepanjang 1.193,20 Km2. Dalam pengelolaan drainase,

Pemerintah Kabupaen Toba Samosir turut melibatkan peran serta masyarakat dan gender dengan

tahapah sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Adapun pengembangan rencana sistem jaringan drainase di Kabupaten Toba Samosir

bertujuan untuk menanggulangi dan mengurangi banjir serta genangan air pada kawasanpermukiman di perkotaan maupun wilayah perdesaan. Pengembangan jaringan drainase dilakukan

dengan pembangunan sistem drainase primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi untuk melayani

seluruh bagian wilayah kabupaten, dengan memanfaatkan sistem jaringan drainase yang sudah ada

secara maksimal, baik sungai, anak sungai, maupun saluran-saluran sistem irigasi sebagai saluran

pembuang utama. Selain sistem jaringan drainase, pengembangan metode sumur resapan

merupakan salah satu alternatif penanganan masalah limpasan air hujan.

Rencana pengembangan drainase di Kabupaten Toba Samosir terdiri dari3:

1. Pengembangan sistem jaringan drainase di wilayah perkotaan yang rawan genangan air

seperti Balige, Porsea, Laguboti, Silaen, Parsoburan, dan Ajibata.

2 BPS Kabupaten Toba Samosir: Profil Daerah Kabupaten Toba Samosir 2012; Hal. 58

3 RTRW Kabupaten Toba Samosir Tahun 2011 – 2031; Hal. III-39



IV - 20

LAPORAN AKHIR



2. Pengembangan sistem jaringan drainase diarahkan akan tetap mengikuti pola atau

kerangka sistem alamiah yang ada, dimana pengalirannya dilakukan secara gravitasi

dengan memperhatikan kondisi topografi wilayah pengembangan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana drainase di seluruh wilayah pengembangan perkotaan

maupun perdesaan.4. Prioritas penanganan drainase dilakukan pada kawasan terbangun, kawasan rawan

genangan, dan yang memerlukan penataan atau perbaikan agar dapat berfungsi secara

maksimal.

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memelihara prasarana drainase, rehabilitasi,

peningkatan dan pembangunan saluran.

H. RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN JALUR DAN RUANG EVAKUASI BENCANA

Jalur evakuasi bencana alam disesuaikan dengan kondisi wilayah dan diarahkan pada

jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi, yang meliputi:

1. Jaringan jalan arteri yang meliputi ruas baru batas Simalungun – Silimbat – batas Taput

2. Jaringan jalan kolektor yang meliputi:

- Ruas jalan Silimbat – Parsoburan – batas Labuhan Batu

- Ruas jalan Porsea – Tangga – Bandar Pulau – Pulau Rakyat

3. Jaringan jalan lokal meliputi:

- Ruas jalan Meat – Tampahan

- Ruas jalan Balige – Tarabunga

-

Ruas jalan Porsea – Narumonda- Ruas jalan Porsea – Siregar

- Ruas jalan Amborgang – Sampuara

- Ruas jalan Lumban Julu – Hatinggian

-

Ruas jalan Jangga Dolok – Jangga Toruan – Sibaruang

- Ruas jalan Panamparan – Lumban Balik – Parsoburan

- Ruas jalan Simpang Paridian – Pagar Gunung

- Ruas jalan Batu Manumpak – Onansau

-

Ruas jalan Borbor – Purba Tua

- Ruas jalan Borbor – Natumikka

- Ruas jalan Borbor – Rianiate

- Ruas jalan Hutabagasan Maranti

Ruang evakuasi bencana alam berada di ruang terbuka atau bangunan gedung yang berada di

wilayah kecamatan di daerah rawan bencana. Penyediaan kelengkapan ruang evakuasi tersebut

meliputi:

- Ruang hunian

- Ruang dapur umum

- Ruang massal

- Ruang rehabilitasi



LAPORAN AKHIR


- Ruang logistik

- Ruang kantor

- Ruang utilitas

-

Lapangan terbuka