LAPORAN PENELITIAN

MANDIRI

APLIKASI DESAIN INDUSTRI PADA PRODUK YANG

SAMA DENGAN MEREK BERBEDA DARI

PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN

2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

(Analisa kasus PT Astra Motor dan PT Daihatsu Motor)

I NYOMAN MUDANA SH.,MH

NIP. 195612311986011001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

DENPASAR

SEPTEMBER

2015

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji astungkara kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas segala Asung

Kerta dan Wara Nugrahanya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan

penelitian ini yang berjudul “APLIKASI DESAIN INDUSTRI PADA PRODUK

YANG SAMA DENGAN MEREK BERBEDA DARI PERSFEKTIF UNDANG-

UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”

(Analisa kasus Pt Astra Motor dan Pt Daihatsu Motor)

Mengingat kemampuan peneliti yang terbatas, sehingga penulisan

laporan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Atas kekurangan dalam

penulisan penelitian ini peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang

sifatnya membangun guna penyempurnaan dari penulisan penelitian ini.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK

BAB I

PENDAHULUAN…………………………………………………………….... 6

1.1 Latar Belakang Masalah……………………………………………………. 6

1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………….… 10

1.3 Ruang Lingkup Masalah…………………………………………………... 10

1.4 Tujuan Penelitian………………………………………………………...… 10

1.5 Manfaat Penelitian……..…………………………………………………... 11

1.6 Landasan Teori……………..…………………………………………….... 12

1.7 Metode Penelitian.......................................................................................... 12

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................................... 18

2.1 Perlindungan Hukum Desain Industri Dan Merk........................................... 18

2.2 Subyek Dan Obyek Desain Industri Dan Merek.......................................... 26

BAB III

APLIKASI DESAIN INDUSTRI PADA PRODUK YANG SAMA DENGAN

MERK BERBEDA............................................................................................. 29

3.1 Kasus Dan Analisa Aplikasi Desain Industri Pada Produk Yang Sama Dengan

Merk Berbeda ............................................................................................... 29

3.2 Analisa Kasus Aplikasi Desain Industri Pada Produk Yang Sama Dengan

Merk Berbeda ............................................................................................... 33

BAB IV

PENUTUP........................................................................................................... 35

1. Kesimpulan..................................................................................................... 35

2. Saran................................................................................................................ 35

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Era globalisasi dalam perekonomian ditandai dengan sistim persaingan

baik dalam bidang pemasaran perolehan bahan baku, maupun didalam kwalitas

produk. Tujuan utama persaingan adalah untuk memperoleh disparitas produk

semakin banyak, sehingga masyarakat (konsumen) mempunyai pilihan produk

yang beraneka ragam dengan kwalitas sesuai yang diharapkan. Bagi perusahaan

semakin besar pangsa pasar dapat dikuasai dari produk yang dihasilkan maka

semakin besar pula keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Tinggi rendahnya

kwalitas barang/produk perusahaan ditentukan oleh Kekayaan Intelektual yang

terkandung didalamnya. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

Apakah aplikasi Desain Industri dapat dilakukan pada produk yang sama dengan

merek berbeda, bagaimanakah prosedur aplikasi Desain Industri pada produk yang

sama tapi dengan Merek berbeda?

Digunakan metode penelitian normatif yang bertujuan untuk

mengetahui permasalahan pengaturan penggunaan desain yang sama pada produk

mobil yang mereknya berbeda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yang diikuti dengan melibatkan bahan pustaka atau data sekunder yang

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik

hukum, dan hubungannya.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditari kesimpulan sebagai

berikut : Aplikasi Desain Industri PT Astra Daihatsu Motor pada produk PT Astra

Motor yang sama dapat dilakukan walaupun produk tersebut diberi Merek yang

berbeda karena aplikasi tersebut didasarkan kesepakatan kolaborasi dalam bidang

produksi. Prosedur aplikasi Desain Industri kedalam produk yang sejenis dengan

Merek yang berbeda dapat terjadi dengan kesefakatan antara pihak pemilik

Desain Industri dengan pengguna Desain Industri. saran yang dapat dikemukakan

diantaranya: untuk menjamin perlindungan penggunaan Hak Desain Industri

pihak lain hendaknya dilakukan denagan lisensi. Untuk menjamin kepastian

hukum dalam hak menggunakan Desain Indusatri pihak lain hendaknya tidak

cukup dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan saja, karena kesepatan dalam

penggunaan Desain Industri sebaiknya dilakukan dengan kesefakatan secara

tertulis dan diftarkan di Dirjen KI Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Desain

Industri, Merek.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi dalam perekonomian ditandai dengan sistim persaingan

baik dalam bidang pemasaran perolehan bahan baku, maupun didalam kwalitas

produk. Tujuan utama persaingan adalah untuk memperoleh disparitas produk

semakin banyak, sehingga masyarakat (konsumen) mempunyai pilihan produk

yang beraneka ragam dengan kwalitas sesuai yang diharapkan. Bagi perusahaan

semakin besar pangsa pasar dapat dikuasai dari produk yang dihasilkan maka

semakin besar pula keuntungan ekonomi yang dihasilkan. Tinggi rendahnya

kwalitas barang/produk perusahaan ditentukan oleh Kekayaan Intelektual yang

terkandung didalamnya.

Untuk menjamin persaingan yang sehat tidak kalah pentingnya

perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual ditegakkan. Perlindungan hukum

adalah perlindungan yang diberikan pejabat yang berwenang bagi karya-karya

intelektual serta menggalangkan peningkatan karya kreatif dengan

menyelenggarakan dan menjalankan sistem hukum yang berlaku.1

Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut dengan KI) adalah

hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil

kerja rasio, yaitu hasil kerja ratio yang menalar dan hasil kerja itu benda

1 A Zen Umar Purba, 22 Mei 2000, Penegakan Hukum di Bidang HKI, Kompas,

Jakarta, h.5.

imateriil.2

Kekayaan intelektual pada dasarnya dibedakan kedalam 2(dua) golongan

yaitu ;

1. Copy rights / hak cipta

2. Industry Property rights / Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia

dagang, Tata Letak Cirkuit terpadu, dan Varietas Tanaman.

Praktik persaingan usaha dengan memperhatikan kekayaan intelektual

pelaku usaha pesaing akan dapat meningkatkan kreatifitas produsen dan terus

berinovasi terhadap hasil produksinya sehingga bersaing dipasaran dengan

produsen lainnya. Namun ketika ketatnya ketika persaingan begitu ketatnya tidak

dipungkiri akan terjadi pergeseran perilaku pengusaha kepersaingan yang tidak

sehat. Dengan semakin meningkatnya perindustrian di Indonesia sehingga banyak

pula pelanggaran yang muncul didalamnya. Salah satunya adalah pelanggaran hak

kekayaan intelektual pada produk industri mobil dengan Merek berbeda namun

Desainnya sama. Contohnya, pabrikan industri otomotif Merek “TOYOTA” dan

“DAIHATSU” memiliki kesamaan Desain pada beberapa generasi produknya

secara keseluruhan, diantaranya, “AVANZA” memiliki kesamaan dengan

“XENIA”, “RUSH” memiliki kesamaan dengan “TERIOS” dan “AGYA”

memiliki kesamaan dengan“AYLA”.

Bertitik tolak dari perlindungan hukum kekayaan intelaktual pada

kenyataannya, diantara Merek dan Desain Industri memiliki dasar pengaturan

2 H.OK. Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Internasional (Intellectual Property

Right), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 9

yang berbeda. Merek diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) dan Desain

Industri diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang

Desain Industri ( selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desain Industri).

Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri pengaturan mencakup

mengenai perlindungan terhadap rancangan atau Desain penampilan luar dari

suatu produk, prosedur pendaftaran, pengalihan hak dan lisensi, pembatalan

pendaftaran desain industry, dan penyelesaian sengketa, serta ketentuan lainnya.

Kemudian dalam Undang – Undang Merek mencakup ketentuan umum dalam

Merek, lingkup Merek, prosedur pendaftaran, pengalihan hak dan lisensi, Merek

Kolektif, penghapusan dan pembatalan, penyelesaian sengketa, ketentuan

pidana dan ketentuan peralihan. Namun didalam masing – masing pengaturan

antara Merek dan Desain Industri tidak ditemukan pengaturan mengenai cara

mengaplikasi desain industry kedalam produk yang sama dengan Merek berbeda.

Ketentuan mengenai hal tersebut diatas, tidak secara jelas memuat

ketentuan Kolaborasi Desain Industri pada produk mereknya berbeda. Dalam

pengaturan KI hal ini merupakanan pengaturan baru untuk menghadapi

persaingan industri secara global dan mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum

oleh Negara lain.

Eksistensi Desain Industri tidak terlepas dari adanya Merek (khususnya

Merek Dagang) yang juga merupakan salah satu bidang dari KI. Merek juga

sangat penting dalam dunia perindustrian terutama dalam menjaga persaingan

usaha yang sehat. Karena dengan adanya Merek, produk barang dan atau jasa

dapat dibedakan berdasarkan kualitas dan keaslian sebuah produk. Berdasarkan

pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, “Merek

adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilliki daya pembeda

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

Setiap industri yang memiliki Merek Dagang pasti memiliki Desain

Industri dalam memproduksi produknya. Contohnya Industri dalam bidang

Otomotif yang memiliki Merek Dagang “TOYOTA”, “DAIHATSU”,

“MITSUBISHI”, “HONDA”, “YAMAHA” dan sebagainya merupakan sebuah

Merek Dagang yang bergerak dibidang Industri Otomotif. Setiap pabrikan

tersebut memiliki sebuah Desain dalam membuat sebuah kendaraan yang akan

diproduksi. Tentu saja Desain tersebut sebagai daya pembeda dengan Desain

pabrikan lainnya. Namaun dalam perkembangannya belakangan ini muncul

beberapa jenis kendaraan yang memiliki kemiripan dari Desainnya padahal

produk tersebut dari Merek yang berbeda. Contohnya: Desain Toyota Avanza

dengan desain Daihatsu Zenia memiliki kesamaan pada pokoknya, padahal

Avanza dan Zenia lahir dari Merek yang berbeda.

Berdasarkan uraian dan contoh kejadian tersebut diatas, peneliti tertarik

untuk melakukan suatu penelitian yang selanjutnya dituangkan dengan judul :

“APLIKASI DESAIN INDUSTRI PADA PRODUK YANG SAMA DENGAN

MEREK YANG BERBEDA DARI PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG

NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI”. (Analisa kasus PT

Astra dan PT Daihatsu).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan

beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

1. Apakah aplikasi Desain Industri dapat dilakukan pada produk yang

sama dengan merek berbeda?

2. Bagaimanakah prosedur aplikasi Desain Industri pada produk yang

sama tapi dengan Merek berbeda?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup yang menyangkut pembahasan

berkaitan dengan pengaturan tentang aplikasi Desain Industri pada produk yang

sama dengan Merek yang berbeda melalui kajian Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Dan membahas prosedur aplikasi Desain

industri pada produk yang sama dengan Merek berbeda.

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk memberi arah yang jelas pada penelitian ini, diperlukan

adanya sebuah tujuan. Adapun tujuan tersebut antara lain :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya

dibidang penelitian.

2. Mengetahui tata cara aplikasi Desain Industri pada produk yang sama

dengan Merek yang berbeda.

3. Mengetahui prosedur aplikasi Desain Industri pada produk yang sama

tapi dengan Merek berbeda.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk memahami tata cara aplikasi Desain Industri pada produk yang

sama dengan Merek yang berbeda dari persfektif Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

2. Untuk memahami tata cara aplikasi Desain Industri pada

produk yang sama tapi dengan Merek yang berbeda.

1.5. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat

baik yang bersifat secara teoritis dan bersifat secara praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu

hukum pada umumnya, secara khususnya dalam bidang Hak Kekayaan

Intelektual mengenai Desain Industri serta dapat dijadikan dasar

untuk penelitian- penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah

pengetahuan untuk kedepannya.

2. Selain itu penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman terhadap konsep-konsep perlindungan hak Desain Industri

terhadap pemilik hak.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Untuk dapat digunkan sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan atau

bahan masukan bagi pihak yang terkait dengan Desain Industri.

2. Untuk dapat digunkan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat

khususnya para pengusaha yang bergerak dalam bidang perindustrian

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Disain Industri.

1.6. Landasan Teoritis

Penelitian menggunakan pemikiran-pemikiran teoritis untuk

mendapatkan jawaban masalah hukum yang dihadapi sebagaimana dirumuskan

dalam rumusan masalah. Untuk mengetahui bagaimana suatu desain

diaplikasikan kedalam produk yang sama tapi Merek berbeda, didasarkan pada

teori, pengertian/konsep antara lain : Hak Kekayaan Intelektual adalah hak

kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil

kerja rasio, yaitu hasil kerja ratio yang menalar dan hasil kerja itu benda

imateriil.3 Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil

dari suatu kreatifitas intelektual.4

Kemudian Teori Perlindungan Hukum : Disain Industri mendapat

perlindungan hukum dan Hak Disain Industri, jika Desain Industri tersebut

didaftarkan okeh pendisain atau pemegang hak pada Direktorat Jendral Hak

Kekayaan Intlektual. Dalam proses pendaftran Desain Industri, pendaftran disertai

dengan proses pemeriksaan dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam pengajuan permohonan pendafaran untuk mendapat perlindungan hukum

dianut asas kebaruan dan pengajuan pendaftaran pertama.

Berpegangan pada landasan teori perlindungan hukum, Menurut

3 Ibid 4 Hadi Setia Tunggal, 2012, Hukum Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI), Harvarindo,

Jakarta, h.11.

Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap

Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan

oleh hukum.5 Dalam Undang-Undang Merek ditentukan bahwa Merek adalah

tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan

warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda

dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek. Perlindungan Hak Merek diberikan melalui proses pendaftaran yang

menganut sistem konstitutif (firs to file). Pendaftaran merek diajukan kepada

Direktorat Jendral HKI. Tidak semua Merek yang diajukan dapat diterima dan

mendapat perlindungan hukum. Pendaftaran Merek akan ditolak berdasarkan

alasan Penolakan Absolute dan Penolakan Relatif. Jika memnuhi persyaratan

dan lolos dalam pemeriksaan administratif maupun substantif, maka terbitlah

sertifikat Hak Merek sebagai tanda bukti atas pemegang Hak Merek terdaftar.

Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Merek tidak dapat didaftar apabila Merek

tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. tidak memiliki daya pembeda;

c. telah menjadi milik umum; atau

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa

5 Satijipto Raharjo,2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.53

yang dimohonkan pendaftarannya.

1.7. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

penelitian Normatif. Yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah dalam

penelitian mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang diikuti dengan melibatkan bahan pustaka

atau data sekunder yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap sistematik hukum, dan hubungannya.

1.8.2 Jenis Pendekatan

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian

hukum antara lain pendekatan Perundang-undangan (the statute approach)

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan

regulasi yang bersangkutan dengan kasus yang ditangani, pendekatan

konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan

beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

dalam ilmu hukum, Pendekatan Sejarah (historical Approach) adalah

pendekatan yang dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan

hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan

filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Cara pendekatan ini dilakukan

dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum

yang dihadapi, pendekatan perbandingan (comparative approach) adalah

pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan Undang- Undang satu

negara dengan Undang-Undang suatu negara atau lebih mengenai hal yang sama,

dan pendekatan kasus (the case approach) adalah pendekatan yang dilakukan

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in

chart).

Dari jenis pendekatan hukum yang telah dipaparkan, dalam penelitia

ini jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan

(statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan

Perundang-Undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan

regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani6. Kemudian

mengumpulkan data dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapanagan.

Latar belakang penggunaan pendekatan Perundang-Undangan (statue

approach) karena penulisan ini membahas dan menelaah mengenai pengaturan

pengaplikasian Desain Industri pada produk yang sama dengan Merek

yang berbeda yang bersumber kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

tentang Desain Industri. Kemudian permasalahan ditelaah kembali dengan

pendekatan konseptual yang dilakukan dengan beranjak dari perundang-

undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sumber primer dan sekunder. Bahan primer adalah baham hukum yang

6 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cetakan 7, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta, h. 93

bersumber dari perwujudan asas dan kaidah hukum untuk menganalisa

permasalahan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan

bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang besumber dari penelitian

kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber

pertamanya, melainkan bersumber dari bahan yang sudah terdokumenkan dalam

bentuk bahan-bahan hukum. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari Perundang-

Undangan yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

c. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000

2. Bahan Hukum Sekunder :

a. Buku-buku Hukum

b. Jurnal-jurnal Hukum

c. Karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam

media masa.

d. Kamus / ensiklopidia hukum, dan

e. internet dengan menyebutkan nama situnya, serta bahan-bahan yang

menunjang kelengkapan bahan-bahan primer dan sekunder yang

relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan menggunakan teknik studi dokumen, teknik obsevasi dan pengamatan

yang mencakup bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait

dengan rumusan masalah dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum,

jurnal-jurnal, hukum serta karya ilmiah atau pandangan ahli hukum tentang

pengaturan aplikasi Desain terhadap produk yang sama dengan Merek berbeda

dari persfektif Undang-Undang Desain Industri.

1.8.5 Tehnik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum primer dan sekunder yang sudah

terkumpul dianalisa secara kualitatif berdasarkan permasalahan yang diangkat

kemudian diolah dengan tehnik deskripsi yaitu menyajikan aspek-aspek dengan

menjelaskan dan menggambarkannya dengan jelas dan dianalisa kebenarannya.

Selain Teknik Deskripsi, dalam penelitian hukum normatif juga terdapat Teknik

Evaluasi dan Teknik Argumentasi.

Teknik Evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju

atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap

suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang

tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder. Sedangkan

Teknik Argumentasi merupakan teknik yang tidak bisa dipisahkan dari teknik

evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan- alasan yang bersifat

penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak

argumen makin menunjukan kedalaman penalaran hukum.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Perlindungan Hukum Desain Industri dan Merek

2.1.1. Perlindungan hukum Kekayaan Intelektual.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni

budaya serta flora fauna yang sangat kaya. Hal itu sesuai dengan keanekaragaman

etnik, suku bangsa,dan agama serta kepulauan yang secara keseluruhan

merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni budaya dan

flora fauna itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang

mendapat perlindungan hukum sebagai Hak Kekayayaan Intelektual.

Kekayaan Intelektual , disingkat KI atau akronim HaKI adalah padanan

kata yang biasa digunakan untuk intelellectual Property rights (IPR), yakni hak

yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses

yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati

secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual . objek yang diatur dalam

HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual

manusia.

System HKI merupakan hak privat (privat rights). Disinilah ciri khas KI.

Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftar karya intelektual

atau tidak. Hak eklusif yang diberikan Negara kepada individu pelaku HKI

(inventor, pencipta,pendesain, dan sebagainya) tidak lain dimaksud sebagai

penghargaan atas hasil karya (kreatifitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk

lebih lanjut mengembangkan lagi, sehingga dengan system HKI tersebut

kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu,

system HKI menunjang diadakannya system dokumentasi yang baik atas bentuk

kreatifitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya

lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang

baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal

untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai

tambah yang lebih tinggi lagi.

Melihat perkembangan yang pesat dalam bidang perindustrian,

Indonesia mulai memperhatikan keberadaan desain industri yang merupakan

bagian dari KI dengan ikut serta dalam berbagai perjanjian internasional dan

meratifikasi berbagai aturan yang menjadi landasan perlindungan hukum. Untuk

menghadapi persaingan industri secara global dan mencegah pelanggaran-

pelanggaran hukum oleh Negara lain dan untuk menciptakan tertib hukum

secara internasional, Indonesia bergabung dalam salah satu anggota WTO (World

Trade Organization) yang tercantum dalam perjanjian TRIPs (The Agreement on

Trade Releted Aspek of Intellectual Property Right), Paris Convention dan

telah meratifikasi aturan- aturan mengenai KI. Ratifikasi tersebut dituangkan

dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Th 2002 Tentang Hak Cipta, telah

dirubah dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-

Undang Nomor 14 Th 2001 Tentang Paten, Undang Nomor 15 Th 2001 Tentang

Merek,Undang- Undang Nomor 31 Th 2002 Tentang Desain Industri, Undang-

Undang N0 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32

Th 2002 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

2.1.2. Pengertian Desain Industri.

Desain Industri merupakan salah satu bidang HKI yang

dikelompokan kedalam Industrial Property Right, karena objek Desain Idustri

adalah barang atau komoditi yang merupakan sebuah desain yang digunakan

dalam proses industri secara berulang-ulang yang dihasilkan melalui sebuah

pemikiran dan imajinasi seseorang yang sering disebut dengan Hak Kekayaan

Intelektual sehingga Desain Industri memiliki pengaturan dan dilindungi hukum.

Menurut Pasal 1 Angka (1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2000, Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya

yang berbentuk tiga dimensi yang memberikan kesan estetis yang dapt

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk

menghasilkan suatu produk, barang, komoditas atau kerajinan tangan.

Dari definisi diatas dapat kita rumuskan unsur-unsur dalam desain

industri yaitu :

1. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau

warna, atau garis dan warna, atau gabungan keduanya.

2. Berbentuk dua atau tiga dimensi

3. Bentuk tersebut memberi kesan estetis.

4. Dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, berupa

barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dalam unsur-unsur tersebut diatas, unsur 1, 2 dan 3 lebih mendekati

pada unsur yang terdapat dalam perlindungan hak cipta, namun unsur yang

menjadi kunci penting dalam desain industri adalah unsur seni atau estetis dan

dapat menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri.

Desain industri tersebut tercipta dengan adanya gabungan antara nilai estetika

dan nilai produk. Seperti hal KI lainnya, Desain Industri juga merpakan hak

yang bersifat eksklusif dimana didalam hak ekslusif tersebut terdapat hak moral

dan hak ekonomi menurut ketentuan pasal 9 Undang- Undang Desain Industri,

pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak

Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa

persetujuan membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau

mengedarkan barang yang diberi Hak Desai Industri.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Desain Industri menyebutkan Hak

Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik

Indonesia kepada Pendisain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu

melaksanaka sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakan hak tersebut.

2.1.3. Perlindungan Merk

Secara yuridis pengertian Merek tercantum dalam pasal 1 butir 1 UU

No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa “Merek adalah tanda

yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna,

atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”. H.M.N. Purwo

Sutjipto menyatakan bahwa : “ merek adalah suatu tanda, dengan mana-suatu

benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang

sejenis”.7

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek

dibagi menjadi dua yaitu meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek dagang

adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang

atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan

dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek jasa adalah merek yang

digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa

sejenis lainnya. Dari pemaparan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

unsurunsur yang terdapat didalam Merek adalah :

1. tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,

susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut ;

2. memiliki daya pembeda

3. dapat digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

Berkaitan dengan kasus-kasus terkait merek yang banyak terjadi.

Tidak hanya membuat aturan-aturan dalam negeri untuk menghadapi persaingan

industri secara global dan mencegah pelanggaran-pelanggaran hukum oleh

Negara lain dan untuk menciptakan tertib hukum secara internasional,

Indonesia bergabung dalam salah satu anggota WTO (World Trade

Organization) yang tercantum dalam perjanjian TRIPs (The Agreement on

Trade Releted Aspek of Intellectual Property Right), Paris Convention dan telah

7 H.OK. Saidin, Opcit, h. 343.

meratifikasi aturan-aturan mengenai HKI khususnya mengenai Merek yang

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek

dibagi menjadi tiga yaitu meliputi Merek Dagang, Merek Jasa dan Merek Kolektif

yang tertuang dalam pasal 1 ayat (2), (3) dan (4). Merek dagang adalah merek

yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan

barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa

yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama

atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Sedangkan Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau

jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang

atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang

dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dalam sistem perlindungan KI menganut dua sistem perlindungan yaitu

sistem “first to file system” (sistem konstitusi) dan sistem secara otomatis

“automatically protection” (sistem deklaratif). Merek merupakan bagian dari

Industrial Property Right sehingga Merek menganut sistem perlindungan “first to

file system”. Sistem ini juga disebut dengan Sistem Konstitusi atau pendaftaran

pertama yang artinya bahwa hak atas Merek diperoleh karena proses pendaftaran,

yaitu orang yang mendaftarkan pertamalah yang mendapat atau berhak atas

perlindungan Merek tersebut. Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat

Jendral KI. Tidak semua Merek yang diajukan dapat diterima dan mendapat

perlindungan hukum. Pendaftaran Merek akan ditolak berdasarkan alasan

Penolakan Absolute dan Penolakan Relatif. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang

Merek, Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar Permohonan yang diajukan oleh

pemohon yang beritikad tidak baik.

Alasan penolakan Relatif tertuang dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Merek

tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di

bawah ini:

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. tidak memiliki daya pembeda;

c. telah menjadi milik umum; atau

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa

yang dimohonkan pendaftarannya.

Kemudian Pasal 6 juga memuat alasan penolakan relatif yaitu

penolakan karena alasan subjektif. Ayat (1) menyebutkan Permohonan harus

ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk

barang dan/atau jasa yang sejenis;

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau

sejenisnya.

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya

dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Ayat (2) menentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis

sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah. Dan ayat (3) menentukan Permohonan juga harus

ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama

badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan

tertulis dari yang berhak;

2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama,

bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga

nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari

pihak yang berwenang;

3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi

yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas

persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Jadi Merek tidak dapat didaftarkan jika pendaftarannya dengan

maksud dan itikad tidak baik dengan mendaftarkan suatu Merek yang

mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan ataupun persamaan pokok

dan keseluruhan dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar. Sedangkan

jangka Waktu Perlindungan Merek, menurut pasal 28 Undang-Undang Merek,

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun

sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

2.2. Subyek Dan Obyek Desain Industri Dan Merek.

1. Subyek dan obyek Desain Industri.

Subjek dalam desain industri adalah pendisain dan pihak lain yang

menerima Hak Desain tersebut dari pendisain. Sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Desain Industri menyebutkan bahwa

pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain

Industri.

Tentu saja desain yang dihasilkan adalah desain yang memiliki ciri

khas dan bermanfaat dalam kegiatan produksi dalam perindustria yang dapat

diberikan hak untuk memperoleh hak atas desain adalah:

1. Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain

2. Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama,

hak desain industri diberikan kepada mereka bersama, kecuali jika

diprjanjikan lain.

3. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan

pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, pemegang hak desain

industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain

industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua

belah pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila

penggunaan desain industri itu sampai diperluas ke luar hubungan

dinas.

4. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 berlaku

pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan

pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.

5. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau

berdasarkan perasaan, orang yang membuat desain industri

tersebut itu dianggap sebagai pendesain dan pemgang hak desain

industri, kecuali jika diperjanjiakan lain antara kedua pihak.

Sedangkan yang menjadi objek/lingkup Desain Industri adalah hasil karya

intelektual berupa kreasi tentang bentuk, berbentuk tiga dimensi atau dua

dimensi, mempunyai nilai estetis, dan dapat diwujudkan dalam pola tiga

dimensi dan mampu menghasilkan produk atau komoditas industri atau kerajinan

tangan.

Dalam Undang – Undang Desain Industri tidak ditemukan definisi dan

ruanglingkup dari bentuk nilai yang estetis, bagaiman yang disebut dengan estetis,

sehingga terjadi kerancuan karena batas nilai estetis tersebut tidak tegas. Selain itu

juga terdapat kekaburan antara apa saja yang dianggap baru dan bilamana suatu

desain industri dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2. Subyek dan obyek Merek.

Hak atas merek adalah hak eklusif yang diberikan oleh Negara kepada

pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu

tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada

pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan rumusan pasal 3 Undang-Undang

N0 15 Tahun 2001 tersebut dapat dipahami bahwa subyek dari hak merek adalah ;

a. Orang/badan yang namanya tercantum didalam sertifikat Merek.

b. Pihak lain yang memperoleh hak dari pemilik Merek berdasarkan

menurut cara-cara yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

Perolehan hak merek pihak lain dapat terjadi karena hak merek dapat

beralih atau dialihkan sebagaimana diatur menurut pasal 40 Undang-Undang N0

15 Tahun 2015 tentang Merek yaitu :

a. Pewarisan

b. Wasiat

c. Hibah

d. Perjanjian atau

e. Sebab-sebab lain yang dibenrkan oleh peraturan perundang-

undangan.

Sedangkan yang menjadi obyek hak Merek adalah Merek Jasa dan merek

dagang dan Merek Kolektif. Merek Jasa adalah yang digunakan pada jasa yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau

badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek dagang

adalah Merek yang digunakan pada barangyang diperdagangkan oleh seseorang

atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan

dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek kolektif adalah Merek

yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang

diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama

untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

BAB III

APLIKASI DESAIN INDUSTRI PADA PRODUK YANG SAMA

DENGAN MEREK BERBEDA

3.1. Kasus Dan Analisa Aplikasi Desain Industri Pada Produk Yang Sama

Dengan Merek Berbeda.

Kronologi kasus dapat digambarkan sebagai berikut:

(Akibat Hukum)

Kesepakatan penggunaan Desain yang sama antara pihak PT. Toyota

Pabrik Produksi Area Industri Sunter, Jakarta

Stamping – Casting – Engine- Painting - Assembly

PT. Astra Internasional Tbk

(ASTRA)

Marger

Join Venture

PT. Toyota Astra Motor

(TAM)

PT. Astra Daihatsu Motor

(ADM)

Kolaborasi

Astra Motor (TOYOTA) dan PT. Astra Daihatsu Motor (DAIHATSU) terjadi

karena para pihak memiliki beberapa misi dan misi yang sama dalam

menghadapi persaingan bisnis khususnya dalam bidang industri otomotif untuk

kedepannya. Iklim dan ritme kolaboratif membutuhkan karakter kerja individu

yang selalu siap berpartisipasi dalam kolaborasi, dan mengharapkan orang lain

untuk berpartisipasi.

PT. Astra Internasional Tbk adalah salah satu entitas bisnis yang

terdiri dari 6 lini usaha, yaitu: Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat &

Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur & Logistik dan Teknologi Informasi

dengan lebih dari 1000 jaringan outlet yang tersebar luas di seluruh Indonesia

dan telah melayani lebih dari 10 juta pelanggan, selalu ikut serta mengambil

bagian dalam perkembangan ekonomi dan sosial di negeri ini. Di bidang

otomotif, Astra memiliki pengalaman dalam distribusi kendaraan yang

meliputi pelayanan pembelian, perawatan, penggantian suku cadang dan

pelayanan purnajual. Untuk menunjang kelangsungan dan kelancaran bisnisnya

PT. Astra Internasional Tbk melakukan JoinVenture dengan PT. Toyota Astra

Motor dan PT. Astra Daihatsu Motor.

Pada masa krisis, Astra yang tadinya memiliki saham 75% di ADM,

direstrukturisasi menjadi 50%. Jumlah direksi seluruhnya ada 8 orang, yakni 4

orang dari pihak Astra dan 4 dari pihak Jepang. Saham Daihatsu di Jepang, 50%-

nya dimiliki oleh Toyota sejak 1957-an. Pada saat itu sudah terjadi kolaborasi

produk antara Toyota dan Daihatsu di Jepang. Ketika itu, Daihatsu memikirkan

bahwa pasca-krisis harga mobil melonjak tajam. Kijang semula harganya Rp

30 juta – Rp 40 juta, pasca krisis menjadi Rp 150 juta. Pada kondisi ini, yang

dibutuhkan adalah kendaraan untuk keluarga yang minimal bisa menampung 7

orang. Pihak daihatsu sudah lakukan survei mengenai ini, dan model mobilnya

disukai adalah yang ada moncong di bagian depannya. Pihak daihatsu dan

teman-teman di DMC sudah memikirkan ke arah sana, namun dengan kisaran

harga yang dapat dijangkau masyarakat luas.

Pihak Daihatsu tahu produk Kijang Toyota akan beralih menjadi Innova

yang full model change dan harga yang tinggi. Nah, pihak Daihatsu menawarkan

ke Toyota untuk berkolaborasi memproduksi kendaraan yang spesifikasinya

seperti yang dijelaskan tadi dan Toyota ikut menjual produk ini, sama dengan

yang terjadi di Jepang. Toyota pun melihat hal yang sama. Akhirnya terjadilah

proyek kolaborasi Xenia-Avanza. Setelah jadi, dipisah menjadi 2, yang Daihatsu

bernama Xenia dan Toyota bernama Avanza.

Pada saat itulah kolaborasi generasi pertama terjadi dengan

mengeluarkan produk Xenia Avanza. Kolaborasi ini merupakan tonggak

penting dalam sejarah industri otomotif di Indonesia, inilah produk otomotif

pertama yang desainnya dibuat oleh putra bangsa, dipilih secara global

mengalahkan desainer dari Itali, Perancis dan Jepang. Dalam kolaborasi ini,

DAIHATSU yang selama ini dikenal sebagai spesialis pembuat mobil compact,

berperan mulai dari perencanaan, pengembangan dan produksi. Sementara

TOYOTA sebagai pemain otomotif global yang sudah puluhan tahun merebut

hati masyarakat di Indonesia, dikenal dengan produk dan layanan yang

berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, tangguh dan

terbaik di kelasnya. Salah satu produk Toyota yang lekat di hati masyarakat ialah

Toyota Kijang, yang lebih dari 30 tahun telah menjadi bagian dari keluarga

Indonesia.Tetapi, masalah selanjutnya adalah pabrik yang memproduksi

kendaraan ini. Setelah krisis, kapasitas pabrik ADM sebesar 78.000 per tahun.

Sementara, saat itu ADM hanya jualan Daihatsu Taruna dan Zebra yang

volume produksi setahun hanya 18.000, atau paling banyak 20.000 unit. Jadi,

hanya 25% dari kapasitas produksi. Pada waktu itu utang yang dimiliki oleh

pihak Daihatsu cukup besar. Maka saat itu CEO Daihatsu pergi ke Jepang dan

mengusulkan untuk buat produk di Indonesia, yaitu MPV Xenia-Avanza ini.

Kami menginginkan produksi proyek kolaborasi ini dibuat di pabrik ADM agar

kapasitas produksinya bisa terisi. Akan tetapi, Toyota melihat tingkat kualitas

pabrik ADM jauh di bawah Toyota. Akhirnya saya membuat tim production

strategy committee yang bertugas menaikkan QCD level ADM agar sama dengan

pabrik Jepang. Kami waktu itu harus kerja keras. Ketika pengecekan kedua,

akhirnya baru disetujui karena ADM sudah mampu, secara QCD level, untuk

membuat produk Toyota. Akhirnya, produksi Toyota diserahkan ke ADM.8

8 Edisi Tanpa Aktu, http://swa.co.id/ceo-interview/sudirman-mr-belajar-belajar-belajar,

Diakses pada 1 September 2015.

3.2. Analisa kasus.

Akibat yang timbul dari kolaborasi produk antara pihak Toyota dengan pihak

Daihatsu yang mana pihak PT Daihatsu adalah Pendesain sehingga PT. Astra Daihatsu

Motor (ADM) berhak mendapat royallty fee , sehingga pihak PT. Toyota Astra Motor

(TAM) juga berhak menggunakan bersama desain tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 5

Undang-Undang N0 31 Tahun 2000 menyatakan; “Hak Desain Industri adalah hak

eklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil

kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan

persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Dari rumusan tentang hak desain seperti yang diurakan didalam pasal 1 angka 5

tersebut diatas trsirat bahwa hak Desain Industri tidak lahir dengan sendirinya setalah

ide pendesain telah diekpresikan kedalam sebuah karya nyata. Tetapi hanya diberikan

oleh Negara Republik Indonesia. Sudah tentu dilakukan dengan telah dipenuhi

persyratan-persyaratan yang telah ditentukan, seperti persyaratan Desain Industri harus

didaftarkan ke Dirjen KI sampai pada akhirnya memperoleh sertifikat Desain Industri.

Didalam sertifikat tersebut dapat diketahui siapa pemilik desain tersebut dan selakigus

memberikan hak kepada pendesain untuk melaksanakan sendiri desainnya atau

memberikan ijin kepada piuhak lain untuk melaksanakannya. Oleh karena itu suatu

Desain Industri dapat juga dilaksanakan oleh pihak lain asalnya pihak yang berhak atas

Desain tersebut telan mengizinkannya atau dengan kata lain bilamana pihak yang berhak

telah mengalihkanyan hak Desain Industrinya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapatlah dikatakan bahwa aplikasi

Desain Industri PT ADM (Astra Daihatsu Motor ) dapat dilakukan oleh pihak PT Astra

Motor pada produk yang sejenis walaupun produk tersebut diberikan Merek yang

berbeda yaitu Toyota Kijang Avansa. Hal tersebut dimungkinkan karena aplikasi tersebut

didasari oleh adanya kesepakatan kolaborasi produsi. Kesepakatan tersebut dengan

mudah dapat dicapai oleh kedua prusahaan tersebut karena dilihat dari komposisi

kepemilikan saham dari PT Astra Motor terhadap PT Astra Daihatsu Motor sangat

memungkinknya .

Pada dasarnya pengalihan dan perelihan terhadap Kekayaan Intelektuan khususnya hak

Desain Industri hanya dapat dilakukan sesuai denagan pasal 31 Undang-Undang N0 31

Tahun 2000 yang menyatakan ;

1) Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan;

a) Pewarisan

b) Hibah

c) Wasiat

d) Perjanjian tertulis atau

e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

2. Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai

dengan dokumen tentang pengalihan hak.

3. Segala bentuk pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) wajib didaftar dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jendral

dengan membayar biaya sebagaimana diatus dalam Undang-Undang ini

4. Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum

Desain Industri tidak berakibat kepada pihak ketiga.

5. Pengalihan Hak Desain Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri

Aplikasi Desain Industri yang terjadi antara PT Astra Motor Dengan PT Daihatsu Motor

dalam produk mobil dengan Merek Toyota Avanza dan Xenia hanya dilakukan

berdasarkan kesepakata kolaborasi. Pengalihan pelaksanaan Hak Desain Industri seperti

tersebut memang dibenarkan karena telah didasari dengan adanya kesepakatan tetapi

kesepakatan tersebut belum mempunyai daya mengikat terhadap pihak ketiga.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas maka dapat ditari kesimpulan

sebagai berikut :

1. Aplikasi Desain Industri PT Astra Daihatsu Motor pada produk PT Astra Motor

yang sama dapat dilakukan walaupun produk tersebut diberi Merek yang berbeda

karena aplikasi tersebut didasarkan kesepakatan kolaborasi dalam bidang

produksi.

2. Prosedur aplikasi Desain Industri kedalam produk yang sejenis dengan Merek

yang berbeda dapat terjadi dengan kesefakatan antara pihak pemilik Desain

Industri dengan pengguna Desain Industri.

2. Saran

1. Dalam rangka menjamin perlindungan penggunaan Hak Desain Industri pihak

lain hendaknya dilakukan denagan lisensi.

2. Untuk menjamin kepastian hukum dalam hak menggunakan Desain Indusatri

pihak lain hendaknya tidak cukup dilakukan dengan berdasarkan kesepakatan

saja, karena kesepatan dalam penggunaan Desain Industri sebaiknya dilakukan

dengan kesefakatan secara tertulis dan diftarkan di Dirjen KI.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

A Zen Umar Purba, 22 Mei 2000, Penegakan Hukum di Bidang HKI, Kompas, Jakarta.

H.OK. Saidin, 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Internasional (Intellectual Property

Right), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hadi Setia Tunggal, 2012, Hukum Kekayaan Intelektual (HKI/HaKI), Harvarindo,

Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cetakan 7, Kencana Prenada Media

Group, Jakarta.

Satijipto Raharjo,2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

II. ARTIKEL :

Edisi Tanpa Aktu, http://swa.co.id/ceo-interview/sudirman-mr-belajar-belajar-belajar,

Diakses pada 1 September 2015.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain

Industri.

Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).