Modul SMA/MA-Paket A

Modul Pendidikan PemilihBagi Kelompok Sasaran : Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)

Paket APemilihan Umum (Pemilu) dan Lembaga Penyelenggara Pemilu

KOMISI PEMILIHAN UMUMPROVINSI JAWA TENGAH2010

1

PengarahIda Budhiati, SH, MHM. Fajar Saka, SH, M. HumSiti Malikhatun, SH, MhumDrs. Andreas Pandiangan, MsiNuswantoro Dwiwarno, SH, MH

Naskah : Andreas PandianganDivisi Sosialisasi, Data Informasi dan Pengembangan SDMKomisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

Terbitan November 2010

KPU PROVINSI JATENGJln. Veteran No. 1 A Semarang(024) 841 3393-831 2814Fax (024) 841 3391

2

Sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) demokratis dan berkualitas mensyaratkan adanya partisipasi pemilih yang rasional. Dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilu dan mendorong terwujudnya Pemilu berkualitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu memandang perlu menerbitkan kebijakan yang memberikan pedoman tentang pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih berisi enam hal, yaitu tujuan dan fokus kegiatan, tema/materi pendidikan pemilih, bebagai lapisan masyarakat yang menjadi kelompok sasaran pendidikan pemilih, metode dan media pendidikan pemilih, strategi pelaksanaan dan sumber anggaran.Pendidikan pemilih tidak hanya dilakukan pada saat penyelenggaraan Pemilu, namun pasca dan menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. Ketentuan Undang Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang penyelenggara pemilu adalah menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Pasca penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009, secara konkrit KPU melaksanakan mandat Undang Undang, melaksanakan kegiatan sosilasisasi dan pendidikan pemilih dengan merumuskan program perbaikan proses politik didukung anggaran APBN DIPA 076 Tahun 2010 yang difokuskan pada kegiatan pendidikan pemilih.Menindaklajuti kebijakan KPU tentang program dan kegiatan pendidikan pemilih Tahun 2010, KPU Provinsi Jawa Tengah menerbitkan kebijakan menyusun modul dengan kelompok sasaran pemilih pemula. Dari sebelas kelompok sasaran pendidikan pemilih yang ditetapkan KPU, pemilih pemula menjadi prioritas KPU Provinsi Jawa Tengah mengingat generasi muda merupakan aset bangsa perlu mendapatkan informasi tentang apa dan bagaimana Pemilu sehingga tumbuh kesadaran hidup berdemokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu.Pemilih pemula yang terdiri dari pelajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA merupakan segmen yang strategis dan diharapkan mampu membawa

3

perubahan di masa yang akan datang, menjadi pemilih rasional dan mewujudkan hasil penyelenggaraan Pemilu berkualitas . Perilaku pemilih pemula mempunyai kecenderungan antusiasime tinggi dalam menyerap informasi, mempunyai impian dan harapan terjadinya perubahan, rasional, dan belum terpengaruh oleh sikap pragmatisme. Untuk itu pendidikan pemilih pemula bertujuan untuk membagun kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara, memberikan pemahaman tentang aspek penyelenggaraan Pemilu, dan menumbuhkan sikap kritis untuk menggunakan hak pilih secara rasional dan mandiri.Adapun fokus materi pendidikan pemilih adalah pertama, memberikan kesadaran demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Kedua, menumbuhkan pemahaman tentang tata cara penyelenggaraan pemilu. Sebagai pegangan bagi fasilitator dan/atau para pendidik dalam melaksanakan pendidikan pemilih pemula, KPU Provinsi Jawa Tengah berikhtiar menyusun modul yang berisi materi, metode dan evaluasi. Modul ini merupakan satu kesatuan yang utuh, artinya setiap tahap penyampaian materi harus dilihat sebagai bagian yang saling terkait dengan tahap/materi berikutnya. Selanjutnya dari aspek proses, modul ini menggunakan metode partisipatif dan pendidikan orang dewasa, peserta didik diperlakukan sebagai subyek untuk belajar bersama, mengembangkan pengetahuan bersama dan memahami bersama. Fasilitator/Pendidik mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan dan wawasannya peserta didik. Untuk itu modul ini diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum baik dalam pengembangan materi, metode, maupun media ajar, karena fenomena politik dan ketatanegaraan sangat dinamis, maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus mampu menyuguhkan sesuatu yang menarik dan menggairahkan siswa yang antusias dalam menyerap informasi. Modul ini diharapkan dapat dijadikan pelengkap bagi para fasilitator dan pendidik dalam menyampaikan materi pendidikan demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu yang penerapannya dapat dilakukan secara fleksibel dengan memerhatikan kebutuhan peserta didik, dinamika forum serta sarana dan prasarana yang tersedia.Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan modul pendidikan pemilih bagi kelompok sasaran SD/MI, SMP/MTs,

4

SMA/SMK/MA, saya atas nama KPU Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH KETUA

IDA BUDHIATI, SH, MH

5

Pengantar Sebagai bagian dari tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat maka KPU Jawa Tengah melakukannya antara lain melalui penyusunan Modul Pendidikan Pemilih.

Untuk tahun 2010, modul pendidikan pemilih yang dimaksud difokuskan bagi kelompok sasaran kepada pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA). Modul pendidikan pemilih bagi kelompok sasaran pelajar SMA/MA, terdiri atas beberapa paket. Paket A menfokuskan pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Modul pendidikan pemilih ini terdiri atas materi modul, bahan presentasi dan panduan bagi fasilitator.

Modul pendidikan pemilih ini kiranya dapat dijadikan bahan dan panduan bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas sosialisasi di tengah masyarakat. Serta dapat memperkaya bahan pengajaran kepemiluan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA/MA.

Kami menyadari bahwa modul pendidikan pemilih ini masih jauh dari harapan kita semua. Untuk itu, saran dan masukan perbaikan sangat kami tunggu.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah

6

Bagian I : Materi Modul

7

Daftar Isi

A. PengantarB. Demokrasi dan Pemilu

C. Sejarah Singkat Pemilu di Indonesia C.1. Pemilu Tahun 1955

C.2. Pemilu Orde BaruC.3. Pemilu Tahun 1999C.4. Pemilu Tahun 2004C.4.1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

D. Pemilih, Peserta dan Hasil Pemilu 2009D. 1. Yang Berhak MemilihD.2. Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRDD.3. Peserta Pemilu Presiden dan Wakil PresidenD.4. Hasil Pemilu 2009

E. KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu

8

B. Demokrasi dan Pemilu

Terdapat pendekatan yang membedakan status demokrasi pada 4 (empat) tingkat yang berbeda, yaitu demokrasi prosedural, demokrasi agregatif, demokrasi deliberatif, dan demokrasi partisipatoris (Ramlan: 2008, hal. 9).

Demokrasi prosedural adalah persaingan partai politik dan/atau para calon pemimpin politik menyakinkan rakyat agar memilih mereka menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan (legislatif atau eksekutif) di pusat atau daerah.

Dalam demokrasi terdapat dua unsur penting yakni:1. Kontestasi/persaingan secara adil antar partai dan/atau calon

pemimpin,2. Partisipasi warga negara dalam menilai dan memberi keputusan

atas persaingan tersebut.

Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai atau calon yang menang dalam pemilihan umum (pemilu) untuk memerintah, yakni membuat dan melaksanakan Undang-Undang serta kebijakan publik lainnya. Inilah yang disebut demokrasi minimal atau prosedural (Joseph Schumpeter dan Samuel P. Huntington).

Demokrasi agregatif, demokrasi tidak hanya berupa keikutsertaan dalam Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER DAN JURDIL) dan akuntabel tetapi terutama cita-cita, pendapat, preferensi, dan penilaian warga negara menentukan isi UU, kebijakan dan tindakan publik lainnya. Asumsinya, orang yang paling tahu mengenai apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. UU dan kebijakan publik haruslah mengalir dari pandangan para warga negara (Robert Dahl)

Demokrasi deliberatif memandang bahwa demokrasi aggregatif tidak cukup. Demokrasi tidak hanya diukur dari apakah UU dan kebijakan publik dirumuskan berdasarkan pandangan para warga negara secara umum tetapi terutama apakah UU dna kebijakan tersebut sesuai dengan kehendak setiap warga negara. Menurut pandangan demokrasi deliberatif karena pengambilan keputusan pada berbagai institusi,

9

seperti partai politik, civil society, lembaga perwakilan rakyat, pengadilan, departemen dan dinas pemerintahan, rembug desa, dan ruang publik lainnya dilakukan melalui diskusi/musyawarah yang tidak hanya terbuka tetapi berdasarkan alasan dan pertimbangan rasional. (Amy Gutmann dan Dennis Thompson).

Demokrasi partisipatoris, menganggap demokrasi prosedural berkadar tipis, menganggap demokrasi agregatif sebagai tidak cukup mencerminkan prinsip self-government (dan dalam hal UU dan kebijakan bisa saja sesuai dengan preferensi sebagai besar warga negara tetapi pemerintahannya tidak demokratik. Dan demokrasi deliberatif belum melibatkan semua warga negara. Dalam demokrasi partisipatoris, para warga negara berinteraksi secara langsung dalam membahas pilihan UU atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi bersama (Benyamin Barber).

Wujud nyata demokrasi prosedural adalah pemilu tetapi demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi. Walaupun hanya salah satu aspek demokrasi, pemilu yang demokratik merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting. Oleh karena itu, terdapat kaitan antara pelaksanaan demokrasi dengan pemilu.

Arti dan Tujuan PemiluPemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Adapun tujuan dari pelaksanaan Pemilu adalah untuk memilih :

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Provinsi/Kabupaten-Kota,4. Presiden dan Wakil Presiden serta,5. Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur,

Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota).

10

C. Sejarah Singkat Pemilu di IndonesiaC.1. Pemilu Tahun 1955Sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2009 lalu, telah melaksanakan 10 kali pemilihan umum (pemilu). Pemilu pertama diselenggarakan dalam sistem demokrasi liberal di tahun 1955 untuk 2 lembaga yang berbeda. Pertama, 29 September 1955 untuk memilih 272 anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih 542 anggota Dewan Konstituante. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih 30-an partai politik (parpol) dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan. Kementerian Penerangan RI mencatat peserta pemilu di Jawa Tengah pada pemilu 1955 antara lain : PNI, Parindra, Grinda, Masjumi, Gerakan Pembela Pantjasila, Soemantri dkk, Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Katolik, Komite Pemilih Rakjat Seluruh Indonesia, Angkatan Baru Indonesia, Baperki, Murba Pembela Proklamasi, Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII), PKI, Partai Acoma, Partai Buruh, PKI, Pak Darso. (Kementerian Penerangan RI, 1955)

Bung Karno Pidato di depan ribuan masa pemilih tahun 1955 dan pemungutan suara di Pemilu 1955 Sumber : kepustakaan-presiden.pnri.go.id/pemilu/popup_peristiwa_pemilu.asp (7/12/10)

C.2. Pemilu Orde BaruLalu pemilu kedua berlangsung 5 Juli 1971 yang dilaksanakan dalam suasana demokrasi ala Orde Baru diikuti 10 partai peserta pemilu. Peserta pemilu berdasarkan nomor urut adalah (1) Partai Katolik, (2)

11

Partai Sjarikat Islam Indonesia, (3) Partai Nahdlatul Ulama, (4) Partai Muslimin Indonesia, (5) Golongan Karya, (6) Partai Kristen Indonesia, (7) Murba, (8) Partai Nasional Indonesia, (9) Partai Islam Perti dan, (10) Partai IP-KI.

Kemudian secara periodik pemerintahan Orde Baru yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dan kestabilan politik menyelenggarakan pemilu satu kali 5 tahun. Berturut-turut dimulai tanggal 2 Mei 1977, tanggal 4 Mei 1982, tanggal 23 April 1987, tanggal 9 Juni 1992 hingga pemilu 1997 yang diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Demi kebutuhan stabilitas politik pemerintahan Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik. Oleh karena itu maka sejak pemilu ketiga hingga pemilu kedelapan pesertanya hanya 3 (tiga) yakni Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

C.3. Pemilu Tahun 1999Usai berakhirnya pemerintahan Orde Baru, sebagai tanggapan atas tuntutan reformasi maka dilaksanakan pemilu tahun 1999. Pemilu tahun 1999 merupakan pemilu pertama dalam demokrasi ‘reformasi’. Pemilu tahun 1999 dilaksanakan tanggal 7 Juni 1999 yang merupakan pemilu ke 8 diikuti 48 parpol. Parpol peserta pemilih berdasarkan nomor urut yakni (1) Partai Indonesia Baru, (2) Partai Kristen Nasional Indonesia, (3) Partai Nasional Indonesia, (4) Partai Aliansi Demokrat Indonesia, (5) Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, (6) Partai Ummat Islam, (7) Partai Kebangkitan Umat, (8) Partai Masyumi Baru, (9) Partai Persatuan Pembangunan, (10) Partai

12

Syarikat Islam Indonesia, (11) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (12) Partai Abul Yatama, (13) Partai Kebangsaan Merdeka, (14) Partai Demokrasi Kasih Bangsa, (15) Partai Amanat Nasional, (16) Partai Rakyat Demokratik, (17) Partai Syarikat Islam Indonesia-1905, (18) Partai Katolik Demokrat, (19) Partai Pilihan Rakyat, (20) Partai Rakyat Indonesia.Lalu nomor urut 21, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, (22) Partai Bulan Bintang, (23) Partai Solidaritas Pekerja, (24) Partai Keadilan, (25) Partai Nahdlatul Ummat, (26) Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, (27) Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, (28) Partai Republik, (29) Partai Islam Demokrat, (30) Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, (31) Partai Musyawarah Rakyat Banyak, (32) Partai Demokrasi Indonesia, (33) Partai Golongan Karya, (34) Partai Persatuan, (35) Partai Kebangkitan Bangsa, (36) Partai uni Demokrasi Indonesia, (37) Partai Buruh Nasional, (38) Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, (39) Partai Daulat Rakyat, (40) Partai Cinta Damai.Kemudian nomor urut 41, Partai Keadilan dan Persatuan, (42) Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, (43) Partai Nasional Bangsa Indonesia, (44) Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, (45) Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, (46) Partai Nasional Demokrat, 47) Partai Umat Muslimin Indonesia dan, (48) Partai Pekerja Indonesia.

C.4. Pemilu Tahun 2004Pemilu 2004 terdiri atas pemilu legislatif yang dilaksanakan tanggal 5 April 2004 diikuti 24 parpol dan calon perseorangan untuk mengisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta untuk pertama kalinya memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (pilpres). Parpol peserta pemilih berdasarkan nomor urut yakni: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) , (2) Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), (3) Partai Bulan Bintang (PBB), (4) Partai Merdeka, (5) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (6) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), (7) Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), (8)

13

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), (9) Partai Demokrat, (10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).Lalu (11) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), (12) Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia, (13) Partai Amanat Nasional (PAN), (14) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), (15) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), (16) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), (17) Partai Bintang Reformasi (PBR), (18) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), (19) Partai Damai Sejahtera, (20) Partai Golongan Karya (Partai Golkar), (21) Partai Patriot Pancasila, (22) Partai Sarikat Indonesia, (23) Partai Persatuan Daerah (PPD) dan (24) Partai Pelopor. C.4.1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004Pilpres putaran pertama dilaksanakan tanggal 5 Juli 2004 dengan 5 (lima) pasangan calon. Pasangan calon berdasarkan nomor urut yakni: Nomor Urut 1, H. WIRANTO, SH-H. SALAHUDDIN WAHID diajukan Partai Golongan Karya, perolehan suara 23.827.512 (22.19 %). Nomor Urut 2, pasangan Hj. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI-A. HASYIM MUZADI diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), perolehan suara 28.186.780 (26.24 %).Nomor Urut 3, pasangan Prof. Dr. H. M. Amien Rais-Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo diajukan Partai Amanat Nasional, perolehan suara 16.042.105 (14.94 %). Nomor Urut 4, pasangan H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO-Drs. H. M. YUSUF KALLA diajukan Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Bulan Bintang, perolehan suara 36.070.622 (33.58 %). Dan nomor Urut 5 pasangan Dr. H. HAMZAH HAZ-H. AGUM GUMELAR, M.Sc diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), perolehan suara 3.276.001 (3.05 %).Lalu putaran ke dua dilaksanakan tanggal 20 September 2004 dengan peserta Nomor Urut 2, pasangan Hj. MEGAWATI SOEKARNO PUTRI-A. HASYIM MUZADI dengan perolehan suara 44.990.704 (39.38 %) dan Nomor urut 4, pasangan H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO-Drs. H. M. YUSUF KALLA, dengan perolehan suara 69.266.350 (60.62 %).

14

D. Pemilih, Peserta dan Hasil Pemilu 2009D. 1. Yang Berhak MemilihPemungutan suara merupakan langkah utama dalam pemilihan umum (pemilu). Pemungutan suara dilaksanakan oleh pemilih yang terdaftar. Dalam pemungutan suara mempunyai arti strategis yakni:

1. Pemilih yang merupakan anggota masyarakat dapat secara bebas dan langsung memilih calon pemimpinnya (DPR/DPD/DPRD/Presiden-Wakil Presiden/Kepala-Wakil Kepala Daerah).

2. Merupakan kesempatan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pemimpin yang mau dipilih kembali.

Pemilih merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memilih syarat untuk memilih. UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden sama-sama mengatur bahwa hak memilih ada pada :

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih.

2. Warga Negara Indonesia tersebut didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Sementara untuk menentukan pilihan seyogianya pemilih mengetahui latar belakang sosial kemasyarakatan dan program calon dan partai politik pengusungnya. Agar di saat pemungutan suara terdapat pemilih yang cerdas. Yang memilih bukan karena iming-iming dari calon atau karena menganggap memilih adalah kewajiban semata.

15

Sebagai kegiatan rutin kenegaraan, pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) yang diselenggarakan tahun 2009 mencakup 2 (dua) rangkaian kegiatan pemilu. Yang pertama, pelaksanaan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten-kota. Rangkaian kegiatan pemilu yang lebih dikenal dengan pemilu legislatif (pileg 2009) telah berlangsung pada tanggal 9 April 2009. Pileg 2009 merupakan amanat Undang Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2009 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 8 Juli 2009 merupakan Pilpres secara langsung yang ke 2 di Indonesia. Sebelumnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara tidak langsung oleh rakyat.

Syarat Calon Anggota DPR, DPRDUU Nomor 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan bahwa seseorang dapat dicalonkan sebagai wakil rakyat di DPR, DPD dan DPRD apabila memenuhi syarat, antara lain :

1) WNI yang telah berumur 21 tahun atau lebih,2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,3) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia,16

4) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia,

5) Sehat jasmani dan rohani,6) Terdaftar sebagai pemilih.

17

D.2. Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRDTidak berbeda dengan pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2004 lalu, UU 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengamanatkan peserta pemilu legislatif tahun 2009 terdiri atas :

1. Partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

2. Perseorangan untuk pemilu anggota DPD.

Partai PolitikSama seperti pemilu 2004, pemilu 2009 diikuti 44 parpol, termasuk 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam, dan calon perseorangan. Parpol peserta pemilih berdasarkan nomor urut yakni: (1) Partai Hati Nurani Rakyat, (2) Partai Karya Peduli Bangsa, (3) Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia, (4) Partai Peduli Rakyat Nasional, (5) Partai Gerakan Indonesia Raya, (6) Partai Barisan Nasional, (7) Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia, (8) Partai Keadilan Sejahtera, (9) Partai Amanat Nasional, (10) Partai Perjuangan Indonesia Baru.No urut 11, Partai Kedaulatan, (12) Partai Persatuan Daerah, (13) Partai Kebangkitan Bangsa, (14) Partai Pemuda Indonesia, (15) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, (16) Partai Demokrasi Pembaruan, (17) Partai Karya Perjuangan, (18) Partai Matahari Bangsa, (19) Partai Penegak Demokrasi Indonesia, (20) Partai Demokrasi Kebangsaan.Kemudian nomor urut 21, Partai Republik Nusantara (Republikan), (22) Partai Pelopor, (23) Partai Golongan Karya, (24) Partai Persatuan Pembangunan, (25) Partai Damai Sejahtera, (26) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, (27) Partai Bulan Bintang, (28) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (29) Partai Bintang Reformasi, (30) Partai Patriot.No urut (31) Partai Demokrat, (32) Partai Kasih Demokrasi Indonesia, (33) Partai Indonesia Sejahtera, (34) Partai Kebangkitan Nasional Ulama,

18

(41) Partai Merdeka, (42) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, (43) Partai Sarikat Indonesia dan, (43) Partai Buruh. 

Perseorangan

19

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan tertentu, antara lain adalah persyaratan mendapat dukungan minimal dari pemilih dari daerah pemilihan yang bersangkutan. Tiap provinsi mendapatkan jatah 4 kursi DPD.Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang, maka perseorangan calon anggota DPD harus mendapat dukungan minimal 5.000 (lima ribu) pemilih. Dukungan tersebut tersebar di paling sedikit 50 % dari jumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Persyaratan dukungan ini dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk setiap pendukung. Seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD. Dukungan yang diberikan kepada lebih dari satu orang calon anggota DPD dinyatakan batal.Calon anggota DPD dari Jawa Tengah dalam pemilu tahun 2009 semula sebanyak 30 orang, kemudian ada 2 (dua) orang yang mengundurkan diri, sehingga jumlah akhir sebanyak 28 0rang.

20

21