Download pdf - APA ITU DESENTRALISASI

5/17/2018 APA ITU DESENTRALISASI - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/apa-itu-desentralisasi 1/21

BUNGA APRILLIA

2011851008

Mata Kuliah : Otonomi Daerah dan KebijakanPembangunan

APA ITU DESENTRALISASI ?



Ada tiga azas dalam sistem pemerintahandaerah di Indonesia Menurut Undang-undang

nomor 32 tahun 2004

Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenangpemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahandalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahanwewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepadaGubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintahkepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsikepada kabupaten/kota dan/atau desa serta daripemerintah kabupaten kota kepada desa untuk

melaksanakan tugas tertentu.





Peraturan yang menyangkut otonomi daerah

- UU No. 1 Tahun 1945, tentang Komite Nasional Daerah,

- UU No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang Pokok tentangPemerintahan Daerah,

- UU No. 1 Tahun 1957, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,

- UU No. 18 Tahun 1965, tantang Pokok-Pokok Pemerintahan diDaerah,

- Tap MPRS No. XXI Tahun 1966, tentang pemberian otonomiseluas-luasnya

Kepada Daerah, (tetapi tidak pernah ditindak lanjuti oleh rejim OrdeBaru),

- UU No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan diDaerah,

- Tap MPR No. XV Tahun 1998,

- UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah,

- UU No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintahan Pusat dan Daerah



Ruang lingkup otonomi daerah (

UU No 22 Tahun 1999 ) Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah

Dewan Perwakilan RakyatDaerah

Pemerintahan Daerah

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

Otonomi Daerah adalahkewenangan Daerah Otonomuntuk mengatur dan menguruskepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsasendiri berdasarkan aspirasimasyarakat sesuai denganperaturan perundangundangan.

Daerah Otonom, selanjutnyadisebut Daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yangmempunyai batas daerah tertentu

berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakatdalam ikatan Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Wilayah Administrasi

Instansi Vertikal

Pejabat yang berwenang

Kecamatan

Kelurahan

Desa

Kawasan Perdesaan

Kawasan Perkotaan



DESENTRALISASIPengertian

Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahanwewenang pemerintah oleh pemerintah kepadadaerah otonom untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia (UU No 32 tahun2004)

Decentralization—the transfer of authority andresponsibility for public functions from the central

government to subordinate or quasi-independentgovernment organizations and/or the privatesector—is a complex multifaceted concept (worldbank)



Pengertian desentralisasi

menurut para ahli

Menurut Hoogerwarf : desentralisasi adalahpengakuan atau penyerahan wewenang olehbadan publik yang lebih tinggi kepada badan-

badan publik yang lebih rendah kedudukannyauntuk secara mandiri dan berdasarkankepentingan sendiri mengambil keputusan dibidang pengaturan (regelendaad) dan di bidang

pemerintahan (besttuursdaad) Litvack & Seddon (199:2) mengemukakan bahwa

desentralisasi adalah : transfer of authority and

responsibility for public function from central to

subordinate or quasi independent government ”



Mawhood (1987:4) desentralisasi sebagai thedevolution of power from central to localgovernment.

Sementara Rodinelli dan Cheema (1983:18)mendifinisikan desentralisasi sebagai the transfer

of planning decision making, or administrative

authority from central government to its field

organization, local administrative units, semi

autonomous and parastatal organization, local

government, or non government organization.

Cohen dan Peterson (1999): yang mana jenisdesentralisasi terbagi dalam deconcentration,devolution, dan delegation ( yang mencakup pula

privatisation ), lebih jauh Cohen dan Petersonmendefinisikan dekonsentrasi : the transfer of

authority over specified decision making, financial



Rodinelli yang membedakan

bentuk desentralisasi, yaitu :



Tujuan Desentralisasi Membebaskan pemerintah dari beban-beban

yang tidak perlu dalam menangani masalahdomestik

Pemerintah Pusat diharapkan lebih mampukonsentrasi dalam kebijakan makro nasional yang

bersifat strategis.



Tipe Desentralisasi

DesentralisasiPolitik

DesentralisasiAdministratif

DesentralisasiFiskal

Desentralisasiekonomi dan pasar



Desentralisasi Politik Desentralisasi Politik bertujuan untuk memberikan

kekuatan yang lebih kepada para wakil rakyat dalammembuat kebijakan publik. Hal ini mencerminkan

dukungan terhadap demokratisasi yang diberikan oleh

warga negara atau perwakilannya dalampemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhiformulasi dan implementasi kebijakan.

Desentralisasi Politik mensyaratkan adanya reformasi

konstitusi, adanya partai-partai politik, penguatanlembaga legislatif, membuat badan/lembaga politik di

tingkat lokal/daerah, dan adanya dukungan darikelompok-kelompok masyarakat yang efektif (LSM).



Desentralisasi Administratif Desentralisasi Administratif mencakup kepada

kewenangan redistributif , tanggungjawabterhadap sumber keuangan atas pelayananpublik dari untuk pemerintahan di berbagai

tingkatan. 3 bentuk desentralisasi administratif :

dekonsentrasi, delegasi dan devolusi



3 bentuk desentralisasi administratif

Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang dariPemerintah kepada Gubernur sebagai wakilPemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah

Delegasi : melalui delegasi pemerintah pusatmenyerahkan tanggungjawab dalam membuatkeputusan dan secara administratif dari fungsi-fungsipublik kepada organisasi semi otonom yang tidaksecara keseluruhan dikontrol oleh pemerintah pusat,tetapi pada akhirnya tetap harus ada pertanggunga

jawabannya. Devolusi : ketika pemerintah pusat memberikan

fungsinya, mereka menyerahkan kewenangan untukmembuat kebijakan, mengurus masalah keuangan,manajemen untuk untuk unit-unit yang berada pada

pemerintah daerah.



Desentralisasi Fiskal Tanggung jawab secara finansial merupakan

komponen utama dari desentralisasi. Jikapemerintah lokal dan organisasi privatmenggunakan fungsi desentralisasi secara efektif

mereka seharusnya mendapatkan keuntungan. Ketika pemerintah pusat memberikan sejumlah

uang untuk dipergunakan untuk melaksanakanpelayanan publik, pemerintah lokal sepenuhnya

memiliki kewenangan untuk menggunakannyadan membuat kebijakan atas pengeluarankeuangan tersebut.



Desentralisasi ekonomi dan pasarBentuk desentralisasi yang sangat lengkap daripresepektif pemerintah yaitu privatisasi dan deregulasi,dimana terdapat tanggung jawab fungsi yang dialihkandari publik ke privat sektor.

Privatisasi : suatu cara pemerintah dalam menyerahkankewenangan dari suatu pelayanan atau barang publik

untuk dikelola oleh sektor privat. Cara ini tidak semata-mata diserahkan begitu saja tetapi lebih kepadapemanfaatan desentralisasi ekonomi untuk mendapatkankeuntungan dari pengelolaan swasta terhadap suatu

kebijakan tertentu. Contoh : Telkom Indonesia Deregulasi : deregulasi mengurangi dampak dari suatu

monopoli yang dilakukan oleh pemerintah, sehinggapemerintah dapat mengijinkan adanya kompitisi diantara

sektor privat dalam menyediakan pelayanan publik.Contoh: hadirnya PMA (penanam modal asing).



4 Aspek perhatian dalamdesentralisasi belakangan ini..

Kasus : Indonesia1. Banyaknya daerah otonom hasil pemekaran wilayah. Akibatnya,

pemilihan kepala daerah menjadi sangat sering dilakukan.Padahal, kegiatan itu menelan banyak biaya dan energimasyarakat. Dampak lain dari aspek tersebut, "Menyebabkan

kejenuhan terhadap proses politik di daerah itu sendiri,“ 2. Kewenangan kepala daerah yang mutlak dalam merekrut aparat

dan penempatan pejabat di daerahnya dapat mengurangi derajatprofesionalisme birokrat di daerah.

3. Mengenai masalah pengelolaan anggaran di daerah otonomi yang

sebagian besar masih bersumber pada APBN serta kesatuanantara APBN dan APBD sebagai instrumen terpadu bagikesejahteraan rakyat.

4. Aspek keempat, dalam kebijakan dana transfer utamanya danaalokasi khusus (DAK). "Acapkali ditemui kurang sinkronnya antara

agenda yang diarahkan dari pusat dengan prioritas daerah,"



Contoh Kasus

Banyaknya WNI yang hijrah ke negara lain untuk bekerja

merupakan dampak dari pemerintah Indonesia yang belummampu memberikan pekerjaan yang layak di negarasendiri. Hal ini menjadi rumit ketika banyak TKW yangpulang ke Indonesia dengan luka-luka di badannya, gajitidak dibayarkan dan terjerat kasus pembunuhan karena

haknya tidak dipenuhi oleh majikannya. Melihat hal ini, bahwa seharusnya undang-undang

perlindungan TKI (UU NO 39 Tahun 2004) harus memuatprinsip desentralisasi, untuk memperpendek rantai

persoalan TKI akibat kebijakan yang sentralistik. Sehinggapemerintah daerah dapat berperan lebih aktif dengankebijakan lokal yang disesuaikan dengan kompetensidaerahnya masing-masing, dengan melihat kepentingan-kepentingan perlindungan yang lebih komprehensif.

(Sumber : Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., Hak dan kewajiban



Ruhyati, kasuspembunuhan majikan,

dan divonis hukumpenggal oleh pemerintah

Arab Saudi

Pemilihan umum bentuk

desentralisasi politik



Pelayanan KTP diAceh sebagaiimplementasidesentralisasiadministrative

MemperjuangkanAnggaran Daerah

merupakanimplementasiDesentralisasifiskal

