Transcript
Page 1: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

1

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di

Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

L.Ariya Wira Wijaya

115020406111001

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

Page 2: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

2

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA

PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat

Tahun 2011-2016)

Yang disusun oleh :

Nama : Lalu Ariya Wira Wijaya

NIM : 115020406111001

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan ujian skripsi yang

dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 juli 2018

Malang, 12 juli 2018

Dosen Pembimbing,

Prof. Agus Suman,SE.,DEA.,Ph.D

NIP. 19600615 198701 1001

Page 3: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

3

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat

Tahun 2011 - 2016) L. Ariya Wira Wijaya, Agus Suman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email:[email protected] [email protected]

ABSTRAK

Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan Pemerintah daerah dalam mencapai

tujuannya. Tujuan akhir pembangunan haruslah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan harus menekankan pada

peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraanya dalam segala aspeknya. Provinsi Nusa

Tenggara Barat masih berada dalam kelompok lima Provinsi dengan Indeks Pembangunan

Manusia terendah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana

Bagi Hasil) terhadap Indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara

Barat periode tahun 2011-2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah 10 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 8 Kabuapten dan 2 Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini mengunakan data sekunder yang berupa

laporan indeks pembangunan manusia dan anggaran APBD pemerintah Kabuapten/Kota di

Provinsi Nusa Tenggara Barat periode tahun 2011-2016. Analisa data mengunakan regresi data

panel dengan metode fixed effect model dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan Dana Bagi

Hasil memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata kunci: PAD, Dana perimbangan, DAU, DAK, DBH dan indeks pembangunan manusia (IPM)

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai

perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta

percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan dan penanggulangan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2011:18). Human resources atau sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk

mendorong permbangunan. Dalam laporan publikasi UNDP (1990), tujuan akhir pembangunan

haruslah menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan bukan sebagai alat

pembangunan. Pembangunan harus menekankan pada peningkatan kualitas manusia dan kesejahteraanya dalam segala aspeknya. (BPS, 2016)

United Development Programe (UNDP) (2015) membuat indikator untuk mengukur

kemajuan pembangunan manusia yang disebut Human development indeks (HDI) atau Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). HDI dibentuk oleh tiga dimensi yang diangap mendasar dalam pembangunan manusia yaitu pendidikan yang diwakili oleh indikator angka melek huruf dan rata-

rata lama sekolah, kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup saat lahir dan standar hidup

layak yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita. Hasil dari perhitungan tiap

indikator dari tiga dimensi tersebut kemudian dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu Pembangunan manusia rendah (0,0 sampai 0,499), Pembangunan manusia sedang (0,50 sampai 0,799),

Pembangunan manusia tinggi (0,80 sampai 0,90) Pembangunan manusia sangat tinggi (0,90

sampai 1,0).

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan dengan menganti beberapa indikator agar menjadi lebih akurat dan relevan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia saat ini.

Perubahan terjadi pada dimensi pendidikan dimana indikator angka melek huruf diganti dengan

indikator harapan lama sekolah, sehingga kini dimensi pendidikan diwakili oleh angka rata-rata

lama sekolah dan harapan lama sekolah, indikator Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Sedangkan, untuk menghitung indeks komposit

Page 4: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

4

digunakan rata-rata geometrik menggantikan rata-rata aritmetik. Dalam pengaplikasian perhitungan di Indonesia baru dilakukan pada tahun 2014 dan dilakukan perhitungan ulang

dimulai untuk tahun 2010. Akan tetapi, Indonesia tidak menggunkan PNB perkapita karena

ketidaktersediaan data sehingga menggantinya dengan pengeluaran per kapita. (BPS, 2016).

Lima Provinsi dengan nilai IPM terendah berada di wilayah timur Indonesia. Selain Provinsi Papua, Provinsi lain yang memiliki nilai IPM terendah adalah Provinsi Papua Barat, Nusa

Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hanya memiliki Indeks

Pembangunan Manusia sebesar 65,81. Kelima Provinsi tersebut memiliki Indeks Pembangunan

Manusia jauh dibawah rata-rata nasional yang telah mencapai 70,18.

Gambar 1. Lima Provinsi dengan IPM Tertinggi dan Terendah di Indonesi

Sumber : Data diolah BPS Indonesia, 2017

Berdasarkan data dari BPS NTB (2016) selama 10 tahun terakhir Provinsi Nusa Tenggara

Barat masih masuk dalam kelompok 5 Provinsi dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah di Indonesia. Pada tahun 2007 dengan menggunakan metode lama, Provinsi Nusa Tenggara Barat

memiliki capaian IPM kedua terendah di Indonesia dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar

63,71 dan berjarak hanya 0,31 dari Provinsi Papua yang menempati posisi terakhir. Rendahnya

capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat terus bertahan hingga tahun 2013. Dari gambar 2. di gambarkan perkembangan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2007 sampai dengan

2016 dengan menggunakan dua metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yakni metode

lama dan baru.

Gambar 2. Perkembangan IPM Provinsi NTB

Sumber : Data diolah BPS NTB, 2017

Dengan menggunakan penghitungan IPM metode baru, pada tahun 2010 IPM Nusa Tenggara Barat mencapai 61,16 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga pada

tahun 2016 IPM Nusa Tenggara Barat telah mencapai indeks 65,81. Akan tetapi, perolehan

tersebut masih dibawah rata-rata nasional yang mencapai 70,18. Di tinjau dari tingkat daerah

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari 10 Kabupaten dan Kota yang ada di

79.6 78.38 74.59 73.99 73.65 70.18 65.81 63.6 63.13 62.21 58.05

0102030405060708090

63.71 64.12 64.66 65.2 66.2 66.9

67.7

61.16 62.14

62.98 63.76 64.31 65.19

65.81

55

60

65

70

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

IPM NTB metode lama IPM NTB metode baru

Page 5: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

5

Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya daerah Kota yaitu Kota Mataram dan Kota Bima yang mampu memiliki capaian IPM diatas rata-rata nasional sebesar 70,18. Gambar 3. IPM Kabupaten/Kota di NTB

Sumber : Data diolah BPS NTB, 2017

Pemerintah pada hakikatnya memiliki tiga peran utama yakni Distribusi, Stabilisasi dan

Alokasi. Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih

mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat. Ketiga fungsi tersebut menjadi landasan

dalam penetuan dasar-dasar Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Kuncoro, 2014:49-50). Sumber pendanaan belanja daerah sebagian berasal dari pendapatan asli daerah. Setiap daerah otonom (Kabupaten/Kota) harus dapat meningkatkan

potensinya untuk memakmurkan daerah dan kesejahteraan rakyatnya (Sri Soematri, 2014:28).

Gambar 4. PAD Kab/Kota di Provinsi NTB tahun 2016

Sumber : Data diolah DJPK RI, 2017

Terdapat 3 daerah yang memilki PAD diatas 200 milyar rupiah yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat. Akan tetapi, di ke 2 Kabupaten tersebut

masih memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah dibawah rata-rata Provinsi.

Sedangkan, Kota Bima memilki PAD terendah di antara Kabupaten lain di Provinsi NTB, namun

mampu memiliki nilai IPM yang tinggi.

59616365676971737577

020000400006000080000

100000120000140000160000180000200000220000240000260000280000

PAD

Page 6: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

6

Salah satu fenomena paling mencolok dari hubungan antara sistem Pemerintah Daerah (Pemda) dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap Pemerintah

Pusat. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

dominanya transfer pusat (Kuncoro, 2014:44).

Gambar 5. Perkembangan Dana Perimbangan Kab/Kota di NTB

DJPK RI data diolah, 2017

Alokasi dana perimbangan terbesar berada pada Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah

dana perimbangan sebesar 1,8 Triliun rupiah, jumlah ini jauh meningkat dibandingkan dengan

tahun 2014 yang hanya berjumlah 506 milyar rupiah atau naik sebesar 1,2 triliun rupiah. Kabupaten Lombok Utara memperoleh Dana Perimbangan terendah sebesar 553 milyar rupiah

meningkat dari tahun 2014 yang hanya berjumlah Rp 310 milyar rupiah atau bertambah 221

milyar rupiah.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan Manusia United Development Programme (UNDP) (2015) menekankan bahwa arti penting

pembangunan yang berpusat pada manusia. Manusia ditempatkan sebagai tujuan akhir dan bukan

sebagai alat pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang

memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Menurut Todaro dan Smith (2011:445) pendidikan dan kesehatan memegang

peran penting dalam pembangunan, dimana Negara-negara yang memiliki tingkat pendapatan yang

tinggi, tetapi memiliki standar kesehatan dan pendidikan yang rendah dapat dikatakan sebagai

negara dengan pertumbuhan tanpa pembangunan. Oleh sebab itu, pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan,

sedangkan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan

berharga. Kedua komponen tersebut adalah fundamental untuk membentuk dan mengembangkan

kemampuan manusia yang lebih luas yang merupakan makna inti dari pembangunan.

Modal Manusia

Todaro dan Smith (2011:452) menyatakan bahwa modal manusia mengacu pada

pendidikan, kesehatan dan kapabilitas manusia lainnya yang jika ditingkatkan dapat meningkatkan produktifitas. Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tak langsung dari kesehatan

dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan. Modal

manusia dianalogikan sebagai modal fisik dimana pada tahap investasi awal, dengan adanya

perluasan pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan.

1.332.954

900.777

1.201.038

1.533.991

1.882.960

1.201.486

810.517

621.959

619.236

553.961

2014 2015 2016

Bima

Dompu

Lombok Barat

LombokTengahLombok Timur

Sumbawa

Kota Mataram

Kota Bima

SumbawaBarat Lombok Utara

Page 7: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

7

Indeks Pembangunan Manusia UNDP memperkenalkan suatu metode untuk mengukur kualitas pembangunan yang disebut

sebagai Human development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil

perhitungan menunjukan seberapa mampu negara atau daerah dalam mengapai sasaran dalam

pembangunan khususnya pembanguan manusianya. HDI dibentuk oleh tiga dimensi yang diangap mendasar dalam pembangunan manusia yaitu pendidikan yang diwakili oleh indikator angka

melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kesehatan yang diukur dari angka harapan hidup saat lahir

dan standar hidup layak yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita.

Pada tahun 2010 UNDP melakukan perubahan metodologi IPM. Perubahan di lakukan dengan mengganti beberapa indikator agar menjadi lebih akurat dan relevan untuk mengukur

tingkat pembangunan manusia saat ini. Kini dimensi pendidikan diwakili oleh angka rata-rata lama

sekolah dan harapan lama sekolah. Indikator produk domestik bruto (PDB) perkapita diganti

dengan produk nasional bruto (PNB) per kapita. Sedangkan, untuk menghitung indeks komposit digunakan rata-rata geometrik menggantikan rata-rata aritmetik.

Implementasi penerapan metode baru perhitungan IPM di Indonesia baru dilakukan pada

tahun 2014 dan perhitungan ulang dimulai dari tahun 2010. Akan tetapi, PNB perkapita tidak

digunakan karena ketidaktersediaan data, sehingga menggantinya dengan pengeluaran per kapita disesuaikan(BPS IPM, 2016). Hasil dari perhitungan tiap indikator dari tiga dimensi tersebut

kemudian dibagi menjadi empat klasifikasi yaitu Pembangunan manusia rendah (0,0 sampai

0,499), Pembangunan manusia sedang (0,50 sampai 0,799), Pembangunan manusia tinggi (0,80

sampai 0,90) Pembangunan manusia sangat tinggi (0,90 sampai 1,0).

Teori Desentralisasi

Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 dijelaskan bahwa Desentralisasi

adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan,

daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Walace Oates dan Bahl dalam Prasetya (2013) Desentralisasi fiskal akan mampu

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dikarenakan pemerintah sub

nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang-barang publik. Pengambilan keputusan pada level pemerintah lokal akan lebih didengarkan untuk

menganekaragamkan pilihan lokal dan lebih berguna bagi efisensi alokasi.

Federalism fiscal.

Menurut Bird dan Vaillancourt dalam Rohman (2012) federal fiskal merupakan sebuah model normatif yang berpandangan bahwa pemerintah pusat adalah yang paling bisa menafsirkan

aspirasi rakyat sehingga diberi kewenangan untuk menyusun aturan-aturan kelembagaan dalam

hubungan antarjenjang pemerintah sehingga instansi-instansi pemerintah daerah bertindak menurut

apa yang dikehendaki pemerintah pusat. Dengan pendekatan ini, pemerintah lokal dilihat sebagai kepanjangan dari otoritas pemerintah nasional atau beberapa negara federal pemerintah negara

bagian dan mereka tidak bersifat otonom secara penuh. Implikasi dari hubungan fiskal dari model

federalisme fiskal ini adalah berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah

Daerah (Dati I ke Dati II) dalam rangka untuk menggalakan ekonomi regional dan infrastruktur lokal. Adanya transfer pemerintah disebabkan pendapatan asli daerah tidak dapat membiayai

seluruh pengeluaran daerah. Oleh karena itu, transfer dana dari pusat (intergovernmental transfer)

menjadi sumber penerimaan yang sangat dominan bagi pemerintah daerah (Prasetya, 2013).

Teori Pengeluaran Pemerintah

Rostow dan Musgrave dalam Mangkoesoebroto (1991:139-145) mengembangkan model

yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah dari total

investasi sangat besar disebabkan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana,

pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pada tahap pembangunan ekonomi menengah, Investasi

pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas. Akan tetapi, pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat

Page 8: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

8

pembangunan ekonomi yang lebih lanjut, aktifitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktifitas sosial untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pendapatan Asli Daerah

Sektor pendapatan daerah memegang peranan sangat penting dalam melihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, dimana

semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai kebutuhan daerah maka dapat

dikatakan semakin mandiri daerah tersebut. Menurut Undang-undang nomer 33 tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat 28 menerangkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan” adapun

kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu Pajak daerah,

Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan Keuangan

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal

antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri

dari:

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan

pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. DBH dari APBN dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka

presentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah bagi hasil.

Dana Alokasi Umum Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa Dana alokasi umum

(DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU bersifat block grant yang artinya penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada

pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana alokasi umum di distribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, yang secara umum

mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari daerah

yang kaya. DAU disuatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar, dimana

celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapsitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah pegawai sipil daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 23 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kebutuhan khusus yang

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran DAK ditetapkan setiap

tahun dalam APBN. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik. Dana

pendamping tersebut wajib dianggarkan dalam APBD pada tahun anggaran berjalan.

Arah kegiatan pembiayaan oleh DAK meliputi bidang pendidikan, kesehatan, Infrastruktur jalan, Infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, Infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan

daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan,

sarana dan prasarana daerah tertinggal, sarana perdangangan, energi pedesaan, perumahan dan

permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi pedesaan, sarana dan prasarana kawasan perbatasan.

Page 9: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

9

Hubungan PAD dan Dana Perimbangan Terhadap IPM Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri yang

digunakan untuk membiayai sebagaian belanja yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan

dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi tolak ukur kemampuan keuangan

daerah dimana semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai kebutuhan daerah maka dapat dikatakan semakin mandiri daerah tersebut. Dalam penggunaan PAD

Pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keleluasan dalam mengalokasikan PAD sesuai

dengan kebutuhan dan program proritas pemerintah daerah. oleh sebab itu maka semakin besar

pendapatan asli daerah maka semakin mampu daerah tersebut dalam membiayai pembangunan daerah khususnya di sektor-sektor yang berkaitan pemangunan manusia.

Sedangkan, dana perimbangan memiliki hubungan dengan pembangunan manusia melaui

pembiyaan pembangunan daerah dimana terdapat ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap

Pemerintah Pusat yang terlihat dari masih relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominanya transfer pusat dalam pembiyaan pembangunan daerah). Dalam pelaksanaanya, dana

perimbangan dibagi menjadi tiga, yaitu Dana alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK)

dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU dan DBH merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang

bersifat (block grant) yang artinya penggunaannya tanpa syarat atau tidak terikat dengan pengeluaran tertentu yang diataur pemerintah pusat sehingga pengunaannya dapat disesuaikan

dengan kebutuhan dan program prioritas pemerintah yang tidak dapat dibiyayai hanya dengan

PAD. Sedangakan Dana alokasi khusus (DAK) adalah bantuan dana yang dialokasikan oleh

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kreteria dan tujuan khusus yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar di daerah yang

sesuai dengan prioritas nasional. Dalam pengalokasian DAK mencakup beberapa bidang termasuk

bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen dalam pembentukan IPM, sehingga

secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi capaian IPM di daerah Yanto, Ridwan dan Fatah (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD dan

Belanja Modal terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2013-

2016. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda mengunakan data panel

dengan pendekatan fixed effect. Variable yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap variable dependent yaitu indeks pembangunan manusia,

dari hasil estimasi variabel tersebut diperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan asli daerah juga dilakukan oleh Sari dan Supadmi (2016). Penlitian berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia “penelitian dilakukan di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi

Bali pada tahun 2009-2013 dengan mengunakan pendekatan kualitatif dan regresi berganda,

variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah ,belanja modal dan indeks pembangunan manusia.hasil dari penelitian ini adalah PAD dan belanja modal berpengaruh

positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia

Setyowati dan suparwati(2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks pembangunan manusia dengan pengalokasian belanja sebagai variabel intervening.

Penelitian dilakukan pada pemerintah Kab/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2015-2009. Analisis

regresi mengunakan regresi data panel. Hasil dari penelitian adalah DAU,DAK dan PAD

berpengaruh positif terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Lugastro (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan

Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Penelitian dilakukan di

38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur selam kurun waktu 2006 -2011. Penelitian mengunakan data

panel dengan pendekatan random effect . Hasil penelitian menyatakan bahwa Rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap IPM .Sedangakan DAU berpengaruh negative signifikan terhadap IPM sementra DBH

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada pemerintah di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu 2011-2016. Penelitian mengunakan variabel Pendapatan Asli Daerah,

Dana alokasi umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel bebas,

Page 10: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

10

sedangkan Indeks pembanguna Manusia sebagai variabel terikat. Data mengenai Laporan Anggaran diperoleh dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia

sedangan IPM diperoleh dari Situs Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat dan Situs Badan

Pusat Statistik Indonesia. Alat Analisis mengunakan E-Views 7 dengan Metode analisis

mengunakan regresi berganda data panel dengan pendekatan fixed effect model(FEM). Dengan model matematis sebagai berikut:

IPMit = β0 + β1 logPADit + β2logDAUit + β3logDAKit + β4logDBHit + εit

Keterangan :

IPM : IPM di daerah i pada priode t

logPAD : Pendapatan Asli Daerah i pada priode t

logDAU : Dana Alokasi Umum i pada priode t logDAK : Dana Alokasi Khusus i pada priode t

logDBH : Dana Bagi Hasil i pada priode t

β0 : Intersep atau konstanta

β1, β2, β3 : Koefisien regresi variable bebas i : 1,2,3..,10 (data cross section Kabupaten/Kota di NTB)

t : 1,2,3..., 6 (data time series 2011-2016)

εit : Komponen error

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi Model Data Panel

Sebelum memilih model terbaik maka dilakukan estimasi dengan tiga pendekatan yaitu

Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect model (FEM) dan Random Effect Model. Hasil Estimasi

mengunakan ketiga pendekatan tersebut sebagai berikut

Tabel 1. Hasil Estimasi (PLS,FEM dan REM)

Variabel PLS FEM REM

coefisient prob coefisient prob coefisient prob

Ipm 94.20463 0.0002 -0.710191 0.8995 7.247149 0.1829

Logpad 1.215371 0.3520 0.694455 0.0000 0.755575 0.0000

Logdau -2.925124 0.2526 4.006466 0.0000 3.360323 0.0000

Logdak -0.933575 0.4881 0.558323 0.0001 0.660872 0.0000

Logdbh 0.590224 0.6485 -0.106042 0.6204 -0.223952 0.2829

R-squared 0.068207 0.996771 0.818403

Data regresi eviws 7 diolah

Dari Hasil Estimasi menunjukan bahwa dengan mengunakan pendekatan PLS hanya

variabel PAD dan DBH yang memiliki pengaruh positif, akan tetapi keseluruhan variabel tidak

memiliki pengaruh signifikan dan kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat atau R2 hanya 6%. Sedangkan, dengan mengunakan pendekatan FEM terdapat 3 variabel yang

berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap IPM yaitu PAD, DAU dan DAK

sedangkan DBH memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi IPM dengan nilai

R2 sebesar 99 %. Sedangkan, dengan pendekatan REM kemapuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat sebesar 81% dan hanya variabel DBH yang memilki pengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap IPM.

Penentuan Model Analisis Pada penelitian ini, penentuan metode analisis data panel terbaik yang digunakan merujuk

pada beberapa hasil pengujian. Pengujian yang dipakai antara lain Chow Test (Likelihood Ratio

Test) untuk menentukan antara PLS atau FEM, dan Hausman Test untuk menentukan antara FEM

atau REM.

Page 11: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

11

Tabel 2. Chow-test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic d.f. Prob.

Cross-section F 1469.577777 (9,46) 0.0000

Cross-section Chi-square 339.887130 9 0.0000 Data regresi eviws 7 diolah

Uji Chow yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah model Pooled Least Square

(PLS) atau Fixed Effect Model (FEM) yang akan dipilih untuk melakukan estimasi data. Uji ini

dapat dilakukan dengan uji Chow-Test. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H0 : Model PLS

H1 : Model FEM

Apabila hasil probabilitas Chi-square kurang dari 5%, maka H0 ditolak, sehingga model

menggunakan pendekatan fixed effect model. Hasil dari estimasi menggunakan spesifikasi fixed

effect model digambarkan pada tabel 2. Berdasarkan hasil pengujian diketahui probabilitas Chi-square sebesar 0,0000, sehingga menyebabkan H0 ditolak. Maka model FEM adalah model yang

sebaiknya digunakan.

Kemudian dilanjutkan dengan uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk menentukan

apakah Fixed Effect Model atau Random Effect Model yang akan dipilih. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H0 : Model REM

H1 : Model FEM

Apabila hasil probabilitas chi-square lebih dari 5%, maka H0 diterima maka model

menggunakan random effect. Hasil dari estimasi menggunakan efek spesifikasi random

ditampilkan pada tabel 3

Tabel 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.

Cross-section random 135.086726 4 0.0000 Data regresi eviws 7 diolah

Hasil probabilitas chi-square sebesar 0,0000 kurang dari signifikasi 5% maka H0 ditolak,

sehingga dapat disimpulkan bahwa model sebaiknya menggunakan Fix Effect Model. Setelah

melakukan pengujian dengan mengunakan Chow-test dan Hausman test maka model data panel

terbaik adalah fixed effect model, kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik terhadap model yang digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Uji asumsi klasik yang sering

digunakan yaitu uji autokorelasi, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi

antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang dengan kesalahan pengganggu pada

Page 12: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

12

waktu atau ruang sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya masalah ini, dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW) yang ditampilkan pada tabel 4.

Tabel 4. Pengujian Durbin Watson Dw statistik 1.758509

Autokorelasi positif Tidak ada keputusan

Tidak ada autokorelasi

Tidak ada keputusan

Autokorelasi negatif

0 dl du 1.7585 4-du 4-dl 4

0 1.4443 1.7274 2,2726 2,5557 4

Excell data diolah

Dari hasil uji DW yang telah dilakukan, didapatkan hasil Durbin-Watson stat sebesar 1.758509, sedangkan dl = 1.4443 dan du = 1.7274. Karena nilai DW hitung lebih besar dari du dan

lebih kecil dari 4-du yaitu 2,2726 dan lebih kecil dari 4-dl sebesar 2,5557, maka dapat

disimpulkan tidak terdapat gangguan autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan

variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Menurut Winarno (2015) data

berdistribusi normal apabila nilai Jargue-Bera test atau J-B test bernilai lebih dari 0,05 hingga 2 dan apabila nilai probability lebih dari 0,05.

Gambar 6. Uji Normalitas

Data regresi Eviews 7 diolah

Berdasarkan uji normalitas di atas yang ditampilkan pada gambar 1.6, J-B bernilai

0.572464 dan probabilitas sebesar 0.751089 menunjukan bahwa probabilitas >5%, sehingga dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Menurut Gujarati (2013) jika koefisien korelasi antar variabel bebas

lebih dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolineritas.

Sebaliknya, jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 maka model bebas dari masalah

multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dipaparkan pada tabel 5. Dari hasil uji yang dilakukan, semua koefisien korelasi kurang dari 0,8. Maka dapat disimpulkan model tersebut bebas dari

masalah multikolinearitas.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

LOGPAD LOGDAU LOGDAK LOGDBH

LOGPAD 1 0.6733424225687921 0.5722894329443123 0.4261805962848927

LOGDAU 0.6733424225687921 1 0.7112383852918294 0.2926695468831749

LOGDAK 0.5722894329443123 0.7112383852918294 1 0.2664896807448606

LOGDBH 0.4261805962848927 0.2926695468831749 0.2664896807448606 1

Data regresi Eviews 7 diolah

0

2

4

6

8

10

12

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2016

Observations 60

Mean -6.29e-17

Median -0.028015

Maximum 0.743889

Minimum -0.635163

Std. Dev. 0.284323

Skewness 0.238804

Kurtosis 2.970400

Jarque-Bera 0.572464

Probability 0.751089

Page 13: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

13

Uji Heteroskedastisitas Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksaman varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil regresi

dengan menggunakan Uji Gletser yang disajikan pada tabel 6 menunjukkan seluruh variabel

memiliki probabilitas lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model tersebut.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 05/18/18 Time: 01:40

Sample: 2011 2016

Periods included: 6

Cross-sections included: 10

Total panel (balanced) observations: 60

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 2.514789 2.868388 0.876726 0.3852

LOGPAD -0.026946 0.068490 -0.393439 0.6958

LOGDAU -0.032289 0.234416 -0.137743 0.8910

LOGDAK 0.059929 0.065590 0.913689 0.3656

LOGDBH -0.208728 0.109108 -1.913034 0.0620

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Data Eviws 7 diolah

Identifikasi Model Terpilih Regresi Data Panel

Hasil FEM menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana

Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan dalam taraf error 5% terhadap indeks

pembangunan manusia di Provinsi NTB, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB.

Tabel 7. Hasil Regresi FEM

VARIABEL Model Estimasi FEM

Koefisien Standar

error

t-stat Prob

Indeks Pembangunan manusia (IPM) Α -0.7101 5.59069 -0.12703 0.8995

Log Pendapatan Asli Daerah (PAD) β1 0.69445 0.13349 5.20225 0.0000

Log Dana Alokasi Umum (DAU) Β2 4.00646 0.45689 8.76892 0.0000

Log Dana Alokasi Khusus (DAK) Β3 0.55832 0.12784 4.36734 0.0001

Log Dana Bagi Hasil (DBH) Β4 -0.1060 0.21266 -0.4986 0.6204

R-squared 0.996771 F-statistik 1092.132

Durbin watson 1.758509 F prob 0.000000

Data regresi Eviews 7 diolah

Hasil FEM menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana

Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan dalam taraf error 5% terhadap indeks

pembangunan manusia di Provinsi NTB, sedangkan dana bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB.

Hasil Uji Signifikasi

Uji signifikasi digunakan untuk menentukan simpulan hasil riset. Uji signifikansi menentukan apakah hipotesis yang dibuat di awal riset akan diterima atau ditolak.

Uji Simultan Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Eviews 7, diperoleh nilai F-hitung

sebesar 1092.132 dengan probabilitas F sebesar 0.000000. Dalam taraf signifikansi 5% maka uji F

signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli

Page 14: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

14

Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Uji Parsial

Hasil analisis uji parsial menunjukkan masing-masing variabel bebas secara individu signifikan mempengaruhi variabel terikat kecuali variabel Dana Bagi Hasil yang dapat dijelaskan

sebagai berikut

Pengaruh DBH Terhadap IPM di NTB Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki koefisien

sebesar -0.106042 dan t-hitung sebesar -0.498644, sedangkan probabilitas sebesar 0.6204. Dengan

nilai probabilitas lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi 5%, maka variabel DBH

secara individu berpengaruh negatif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi IPM di Provinsi NTB.

Pengaruh DAU Terhadap IPM di NTB

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki t-hitung sebesar 8.768927 dan probabilitas sebesar 0.0000. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel dau

secara individu signifikan dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi

NTB. Nilai koefisien regresi sebesar 4.006466 menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif

terhadap IPM di Provinsi NTB. Hal ini berarti apabila DAU meningkat sebesar 1%, akan menyebabkan peningkatan IPM sebesar 4.0%.

Pengaruh DAK Terhadap IPM di NTB.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Dana Alokai Khusus (DAK) memiliki t-hitung sebesar 4.367349 dan probabilitas sebesar 0.0001. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel

DAK secara individu signifikan dalam mempengaruhi IPM di Provinsi NTB. Nilai koefisien

regresi sebesar 0.558323 menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap IPM di NTB.

Hal ini berarti apabila terjadi peningkatan DAK 1%, akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 0.55 %.

Pengaruh PAD Terhadap IPM di NTB

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki t-hitung sebesar 5.202259 dan probabilitas sebesar 0.0000. Dalam taraf signifikansi 5% maka

variabel PAD secara individu signifikan dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di

Provinsi NTB. Nilai koefisien regresi sebesar 0.694455 menunjukkan bahwa PAD berpengaruh

positif terhadap IPM di Provinsi NTB. Hal ini berarti apabila variabel PAD meningkat sebesar 1% maka akan menyebabkan peningkatan IPM sebesar 0.69 % dengan asumsi variabel lainnya

dianggap konstan.

Pengaruh yang positif dan signifikan pada PAD dan DAU, DAK dapat disebabkan oleh

adanya peningkatan jumlah PAD dan DAU dan DAK yang pesat di seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi NTB selama kurun waktu lima tahun terakhir sehingga memberikan tambahan dana

dalam pembiyayaan dalam program–program prioritas pemerintah. Dalam Rancangan

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi NTB tahun 2014-2018, menetapkan

pembangunan manusia sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya mewujudkan generasi emas di tahun 2025, yang misinya adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia yang

berdaya saing melalui berbagai strategi dan arah kebijakan salah satunya dengan melakukan

revitalisasi dan fasilitasi sarana prasarana layanan sosial dasar yang diarahkan pada sarana dan

prasarana pendidikan dan kesehatan yang didukung oleh tersedianya tenaga pelayanan dasar yang berkompeten. Dengan berbagai strategi dan kebijakan yang dijalankan diharapkan akan

meningkatkan kualitas manusia yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) di Provinsi NTB. Pada bidang pendidikan, PAD dapat berkontribusi dalam upaya pembangunan manusia,

salah satunya melalui pembiyaan pendidikan. Jumlah dana yang dialokasikan dalam APBD untuk

pendidikan yang berasal dari anggaran daerah diluar dana transfer mengalami kenaikan yang pesat

antara kurun waktu 2015 hinga 2016. Hampir di semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTB jumlah kenaikan lebih dari 100 persen. Anggaran pendidikan di luar transfer terbesar adalah kabupaten

Lombok Timur dengan total anggaran sebesar 260 milyar, sedangkan yang terendah adalah

Page 15: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

15

kabupaten Lombok Utara dengan anggaran sebesar 75 milyar rupiah. Kenaikan yang besar mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah memproritaskan pengalokasian anggaran

termasuk di dalamnya pendapatan asli daerah untuk pembiyaan pendidikan. Oleh sebab itu, adanya

peningkatan PAD akan berpengaruh positif dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui

meningkatnya anggaran belanja daerah khususnya pada bidang pendidikan, dimana pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan pembangunan manusia dan merupakan salah satu

dimensi dalam pembentuk IPM.

Tabel 8. Alokasi Anggaran Pendidikan

DAERAH Anggaran

Pendidikan di

Luar Transfer

(milyar

Rupiah)

Total Anggaran

untuk

Pendidikan

(Milyar Rupiah)

Total

APBD(Triliu

n Rupiah)

Alokasi

Anggaran

Pendidikan

dalam DAU

(milyar

Rupiah)

Alokasi

Anggaran

pendidikan

dalam

DAK(milya

r Rupiah)

Total

Transfer

Daerah

Bidang

Pendidika

n (milyar

Rupiah)

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2016 2016 Bima 28,9 173,0 585,9 595,6 1,34 1.63 204,9 4,8 422,6

Dompu 59,5 147,4 349,5 379,9 0,87 1.12 110,0 7,0 232,5

LoBar 65,7 169,2 525,7 511,7 1.39 1.56 172,1 2,2 342,5

LoTeng 54,8 258,0 724,6 766,1 1,51 1,81 244,1 8,2 508,1

LoTim 24,3 260,9 694,3 950,5 2.02 2.41 306,7 9,5 689,6

Sumbawa 49,6 155,1 467,6 478,6 1,33 1.52 156,7 7,3 328,5

Mataram 59,6 162,8 434,63 425,4 1.18 1.34 137,7 9,5 262,6

Kota Bima 57,2 113,4 325,24 291,8 0,74 0,83 92,9 7,6 178,3

KSB 57,2 69,9 199,24 183,9 0,73 0,81 51,2 7,0 114,0

LomUt 32,2 75,4 170,22 171,0 0,63 0.84 50,0 1,9 95,6

Data Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan diolah, 2018

Hingga tahun 2016, dana transfer pemerintah pusat kepada daerah masih menjadi tulang

punggung dalam pembiyaan pendidikan di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB. Jumlah

anggaran yang berasal dari dana transfer berkontribusi lebih dari setengah dari total alokasi biaya pendidikan dimana secara rata-rata dana yang berasal dari DAU berkontribusi lebih dari 1/3 dari

total anggaran transfer daerah dibidang pendidikan.Sedangkan, di bidang kesehatan kontribusi

DAU dalam pembiyaan kesehatan tahun 2016 berjumlah 397 milyar rupiah meningkat

dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 356 milyar rupiah. Besarnya alokasi anggaran dibidang pendidikan dan meningkatnya alokasi anggaran di bidang kesehatan merupakan upaya pemerintah

untuk meningkatkan kualitas manusia di daerah. Oleh sebab itu, peningkatan DAU akan

berdampak positif bagi upaya peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Kota di Provinsi

NTB. Kontribusi pembiyaan yang berasal dari DAK dalam alokasi anggaran pendidikan di

Provinsi NTB terbilang kecil jika dibandingkan dengan kontribusi DAU. Akan tetapi dalam

pemamfaatan DAK sudah ditentukan dan diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan,

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dalam bidang pendidikan, DAK dapat dialokasikan untuk mendukung

penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan merata, selain itu

DAK diproritaskan untuk melaksanakan rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru,

pembangunan ruang perpustakaan, penyediaan buku refrensi, pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatan pendidikan. Oleh sebab itu adanya peningkatan alokasi anggaran DAK

memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pembangunan khususnya pembangunan

manusia.

Sedangkan, Kontribusi DBH dalam total pendapatan di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tergolong kecil, di beberapa daerah Kabupaten/Kota jumlah penerimaan DBH dalam kurun waktu

lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini diakibatkan oleh menurunya bagi hasil pajak yang

diterima oleh daerah khususnya pada bidang pertambangan, Dimana perusahaan pertambangan hasil bumi terbesar di NTB yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang kini telah diakuisisi

oleh PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) hingga tahun 2014 melakukan kegiatan

perluasan wilayah tambang yang menyebabkan adanya siklus perpindahan fase pertambangan

sehingga mengakibatkan rendahnya produksi dan kualitas hasil tambang serta adanya

Page 16: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

16

pemberlakuan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang mensyaratkan dilakukan pengolahan hasil tambang mineral ditambang Indonesia

sehingga mewajibkan perusahaan untuk membangun smelter di Indonesia.

Dengan pertimbangan tingginya biya produksi dan kerugian yang ada, mengakibatkan

perusahaan melakukan rasionalisasi pegawai dengan merumahkan sementara atau menawarkan pensiun dini bagi karyawannya, sehingga berdampak pada jumlah bagi hasil yang diterima

pemerintah serta menurunya prekonomian masyarakat daerah sekitar yang memiliki keterkaitan

langsung dengan aktifitas pertambangan. Oleh sebab itu, DBH berdampak negatif dan tidak

signifikan dalam mempengaruhi IPM. Selain itu, beberapa daerah lainya memiliki potensi sumber daya alam yang terbatas dan sumber pajak minim, sehingga jumlah alokasi dana bagi hasil yang di

terima daerah kecil yang mengakibatkan kontribusi DBH terhadap pembangunan menjadi juga

terbatas.

Implikasi Penelitian

Dari pembahasan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian lebih dalam rangka peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa

Tenggara Barat. Dari empat variabel independen, yakni variabel PAD, DAU dan DAK perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti melalui implikasi kebijakan yang lebih terarah oleh

pemerintah daerah dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pengalokasian anggaran pada program prioritas pemerintah daerah khususnya dalam

upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan dan

kesehatan, dimana dalam pengalokasianya disesuaikan dengan kebutuhan daerah tanpa

adanya intervensi oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatan pendapatan asli daerah demi terciptanya kemandirian fiskal

dengan mengoptimalisasi potensi daerah pada sektor-sektor unggulan berbasis sumber

daya lokal seperti PIJAR (sapi, jagung dan rumput laut) serta sektor andalan lainnya yaitu

pariwisata yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan diproyeksikan dapat mendongkrak pendapatan daerah melalui meningkatnya investasi dan prekonomian

masyarakat yang pada akhirnya akan menaikan jumlah pendapatan pajak dan retribusi

yang diterima daerah

2. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pengalokasian anggaran khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dimana porsi alokasi DAU dalam

membiayai program pendidikan di kabupaten kota di provinsi NTB rata-rata melebihi 30

persen dari total jumlah anggaran pembiayaan pendidikan. Sesuai dengan kajian teori

mengenai modal manusia yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan fundamental dalam mengembangkan sumber daya manusia, sehingga peningkatan

pengalokasian anggaran kedalam dua dimensi tersebut diharapakan akan meningkatakan

pembangunan manusia.

3. DAK berpengaruh terhadap IPM melalui alokasi pembiayaan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menjadi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat

khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan teori pengeluaran

pemerintah dimana pada tahap awal dan menengah pemerintah memiliki peran dalam

membangun infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang layak bagi masyarakat. Oleh sebab itu, peningkatan alokasi DAK harus dimamfaatkan semaksimal

mungkin dan dipastikan tepat sasaran oleh pemerintah daerah mengingat alokasi DAK

merupakan bantuan yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dasar

pemerintah sehingga keberadaannya sangat diperlukan dalam pembangunan dan merupakan bantuan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH

terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU,DAK,DBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di

Page 17: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

17

Provinsi NTB, sedangkan secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten /Kota di Provinsi NTB.

2. PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui pengalokasian anggaran pada program prioritas pemerintah daerah

khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pembiayaan pembangunan infrastruktur, sarana

dan prasarana dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga

jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2015. Indeks Pembangunan Manusia 2014. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2015. Jakarta: BPS Badan Pusat Statistik NTB. 2017. E-book NTB dalam Angka 2017. http://ntb.bps.go.id/ diakses

pada 5 November 2017.

Badan Pusat Statistik. 2017. E-book Profil kesehatan Indonesia 2017. http://.bps.go.id/ diakses

pada 8 Maret 2018 Damayanti, Meutia Irma. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi

Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan, Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat

periode 2009-2012. Universitas Syarif Hidayatullah jakarta: Jakarta Dinas Kesehatan Provinsi NTB. 2017. E-book Profil Kesehatan Provinsi NTB 2017.

http://dinkes.ntbprov.go.id/ diakses pada 5 April 2018.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. LGF Anggaran. http://www.djpk.depkeu.go.id/

diakses pada 24 november 2016 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2012. LGF Anggaran. http://www.djpk.depkeu.go.id/

diakses pada 24 november 2016

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2013. LGF Anggaran. http://www.djpk.depkeu.go.id/

diakses pada 24 November 2016 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. LGF Anggaran. http://www.djpk.depkeu.go.id/

diakses pada 24 November 2016

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2015. LGF Anggaran. http://www.djpk.depkeu.go.id/

diakses pada 26 oktober 2017 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2016. LGF Anggaran. http://www.djpk.depkeu.go.id/

diakses pada 26 oktober 2017

Ekananda, Mahyus.2016. Analisis Ekonometrika Data Panel. Jakarta : Mitra Wacana Media

Ekananda, Mahyus.2015. Analisis Ekonometrika Dasar. Jakarta : Mitra Wacana Media Fattah,Vitayanti Dkk. 2018. Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. e Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 2 Februari 2018

Gujarati, Damonar. 2010. Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.

Harahap, Riva Ubar. 2010. Pengaruh Dana Alokasi Umum,Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra

Utara. Universitas Sumatra Utara: Sumatra Utara

Harliani,Eka Marisca dan Hariadi. 2016. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol 3 no 3, Januari-Maret 2016

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2013. Kajian Ekonomi

Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III–2013.

http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/ diakses pada 15 Juli 2017

Page 18: ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN …

18

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. http://www.kemdikbud.go.id/ diakses pada 15 April 2018.

Kementrian Kesehatan. 2017. http://www.kemkes.go.id/ diakses pada 16 April 2018

Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah, Edisi ketiga .

Jakarta: Erlangga. Lugastro, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Universitas Barwijaya

Malang: Jawa Timur

Mangkuesobroto,Guritno.1991. Ekonomi Publik edisi ke 3 Yogyakarta: BPFE Yogyakarta Muluk,Chairul.2009. Peta Konsep dan Desentralisasi Pemerintah Daerah.Surabaya:ITS Press

Prasetyia,Ferry.2013. Bahan Kuliah Bagian VIII Federasime :Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya,Malang :Jawa Timur

Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman

Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.

Putra,Putu Gde Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015.Pendapatan Asli Daerah Dana

Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana vol 11.3 2015

Rohman.Fathur 2012. Desentralisasi Fiscal dan Minimnya Pembangunan di Indonesia. Jurnal

AKP vol1 no 2

Sari,Ida Ayu Candra Yunita dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi

Universitas Udayana vol 15.3 no 3, juni 2016

Setia Budi,Aris .2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,Dana Perimbangan dan Belanja Daerah

terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2012-2014. IAIN Surakarta :Jawa Tengah

Setyowati,Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU,DAK

PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja

Modal Sebagai Variabel Intervening. Jurnal prestasi vol 9.3 no 1, juni 2012: Soematri, Sri. 2014. Otonomi Daerah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Todaro, Michaael P.dan Stephen C Smith. 2011. Pembangunan Ekonomi, edisi kesebelas. Jakarta:

Erlangga.

Undang-Undang 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah.

Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah UNDP. 2015. Human Developtmen Report. (http://www.hdr.undp.org.id, diakses tgl 17 september

2017)

UNDP. 2016. Human Developtmen Report. (http://www.hdr.undp.org.id, diakses tgl 17 september

2017) Williantara,Gede Ferdi dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana vol

16.3 no 3september 2016 Winarno, Wing Wahyu. 2015.Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, edisi keempat.

Yogyakarta:UPP STIM YKPN


Recommended