Transcript
Page 1: AMANAT - Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politikkesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/Paparan_Rakornas... · 2013-12-07 · “STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI ... kesatuan

PAPARAN SESDITJEN KESBANGPOLPAPARAN SESDITJEN KESBANGPOLPAPARAN SESDITJEN KESBANGPOLPAPARAN SESDITJEN KESBANGPOL

RAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOLRAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOLRAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOLRAPAT KOORDINASI NASIONAL BIDANG KESBANGPOL

““““STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL GUNA MEWUJUDKAN KESBANGPOL

KONDUSIF DALAM RANGKA TANNASKONDUSIF DALAM RANGKA TANNASKONDUSIF DALAM RANGKA TANNASKONDUSIF DALAM RANGKA TANNAS””””

Jakarta , 6 Desember 2013Jakarta , 6 Desember 2013Jakarta , 6 Desember 2013Jakarta , 6 Desember 2013

KEBIJAKAN KESBANGPOL,KEBIJAKAN KESBANGPOL,KEBIJAKAN KESBANGPOL,KEBIJAKAN KESBANGPOL,Antara Lain:Antara Lain:Antara Lain:Antara Lain:

1.1.1.1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanUndang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanUndang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanUndang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan2.2.2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;3.3.3.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD dan DPRDDPR,DPD dan DPRDDPR,DPD dan DPRDDPR,DPD dan DPRD4.4.4.4. Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;5.5.5.5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;6.6.6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Dan

Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye PemiluPelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye PemiluPelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye PemiluPelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu

7.7.7.7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NarkotikaPermendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NarkotikaPermendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NarkotikaPermendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika8.8.8.8. Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Permendagri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PolitikPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PolitikPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PolitikPertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

9.9.9.9. Permendagri Nomor Permendagri Nomor Permendagri Nomor Permendagri Nomor 12121212 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 2006060606 tentang Pedoman tentang Pedoman tentang Pedoman tentang Pedoman Kewaspadaan Dini Masyarakat di DaerahKewaspadaan Dini Masyarakat di DaerahKewaspadaan Dini Masyarakat di DaerahKewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah ;;;;10.10.10.10. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;

11.11.11.11. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;12.12.12.12. Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen

Daerah;Daerah;Daerah;Daerah;

Mendukung Cita2/Tujuan NasionalMendukung Cita2/Tujuan NasionalMendukung Cita2/Tujuan NasionalMendukung Cita2/Tujuan Nasional(Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945)(Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945)(Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945)(Alinea Ke 4 Pemb UUD 1945)

AMANATPEMBUKAAN PEMBUKAAN PEMBUKAAN PEMBUKAAN

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945194519451945ALINEA ALINEA ALINEA ALINEA

KEEMPATKEEMPATKEEMPATKEEMPAT

BERTUJUAN UNTUK BERTUJUAN UNTUK BERTUJUAN UNTUK BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK DAN UNTUK DAN UNTUK DAN UNTUK MEMAJUKAN MEMAJUKAN MEMAJUKAN MEMAJUKAN

KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA,KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN DAN DAN DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN,

PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL

� KETAHANANKETAHANANKETAHANANKETAHANAN NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah) NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah) NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah) NASIONAL TANGGUH (Agregat Daerah)

� KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)KESBANGPOL KONDUSIF (Agregat Daerah)

IIII

PPPPOOOO

LLLLEEEE

KKKK

SSSSOOOO

SSSS

BBBBUUUU

DDDDHHHH

AAAA

NNNNKKKK

AAAA

MMMM

TRIGATRATRIGATRATRIGATRATRIGATRA

� Posisi yang Posisi yang Posisi yang Posisi yang strategis (antara strategis (antara strategis (antara strategis (antara 2 benua dan 2 2 benua dan 2 2 benua dan 2 2 benua dan 2 samudra)samudra)samudra)samudra) Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan terbesar di dunia terbesar di dunia terbesar di dunia terbesar di dunia (17.667 pulau)(17.667 pulau)(17.667 pulau)(17.667 pulau)

� Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Penduduk 234 jt Penduduk 234 jt Penduduk 234 jt Penduduk 234 jt

� Kekayaan SDA Kekayaan SDA Kekayaan SDA Kekayaan SDA hayati non hayatihayati non hayatihayati non hayatihayati non hayati

� Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi nasional ekonomi nasional ekonomi nasional ekonomi nasional 6,6,6,6,4444% (No.2 di % (No.2 di % (No.2 di % (No.2 di duniaduniaduniadunia th 2012 th 2012 th 2012 th 2012))))

� Besaran PDB Besaran PDB Besaran PDB Besaran PDB 1 Trilyun US Dolar 1 Trilyun US Dolar 1 Trilyun US Dolar 1 Trilyun US Dolar

(No. 15 di Dunia)(No. 15 di Dunia)(No. 15 di Dunia)(No. 15 di Dunia)

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan NasionalNasionalNasionalNasional OptimalOptimalOptimalOptimal

(Alinea Ke (Alinea Ke (Alinea Ke (Alinea Ke Empat Empat Empat Empat

Pembukaan Pembukaan Pembukaan Pembukaan UUD 1945UUD 1945UUD 1945UUD 1945

TANNAS TANNAS TANNAS TANNAS TANGGUHTANGGUHTANGGUHTANGGUH

Sikap dan Sikap dan Sikap dan Sikap dan cara cara cara cara

pandangpandangpandangpandangBangsa Bangsa Bangsa Bangsa

IndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesia

Strategi Strategi Strategi Strategi GeopolitikGeopolitikGeopolitikGeopolitik

4444

KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KONDUSIFKONDUSIFKONDUSIFKONDUSIF

Satu Satu Satu Satu Kesatuan Kesatuan Kesatuan Kesatuan

(Integrated)(Integrated)(Integrated)(Integrated)

PengPengPengPengungkitungkitungkitungkit-UU-PP-Perpres-Perda-Perkada

STRATEGISTRATEGISTRATEGISTRATEGI GEO GEO GEO GEOPOLITIKPOLITIKPOLITIKPOLITIKDALAM RANGKA KESBANGPOLDALAM RANGKA KESBANGPOLDALAM RANGKA KESBANGPOLDALAM RANGKA KESBANGPOL

GlobalGlobalGlobalGlobalRegionalRegionalRegionalRegionalNasionalNasionalNasionalNasional

PeluangPeluangPeluangPeluang KendalaKendalaKendalaKendala• HUKUM HUKUM HUKUM HUKUM• IPTEK IPTEK IPTEK IPTEK

�Suprastruktur Suprastruktur Suprastruktur Suprastruktur Pol,Pol,Pol,Pol,

�Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Pol,Pol,Pol,Pol,

�Substruktur Substruktur Substruktur Substruktur Pol. (Incl. Pol. (Incl. Pol. (Incl. Pol. (Incl. Ormas)Ormas)Ormas)Ormas)

Panca Panca Panca Panca GatraGatraGatraGatra

(Dinamis)(Dinamis)(Dinamis)(Dinamis)

Asta Asta Asta Asta GatraGatraGatraGatra

Tri Tri Tri Tri GatraGatraGatraGatra

(Alamiah)(Alamiah)(Alamiah)(Alamiah)

RAKSASA DI RAKSASA DI RAKSASA DI RAKSASA DI ASIA TIMURASIA TIMURASIA TIMURASIA TIMUR

Page 2: AMANAT - Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politikkesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/Paparan_Rakornas... · 2013-12-07 · “STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI ... kesatuan

Dijabarkan dalam Dijabarkan dalam Dijabarkan dalam Dijabarkan dalam Program Program Program Program

Pembangunan Pembangunan Pembangunan Pembangunan Nasional/Daerah (K/L, Nasional/Daerah (K/L, Nasional/Daerah (K/L, Nasional/Daerah (K/L,

Vertikal, Pemda)Vertikal, Pemda)Vertikal, Pemda)Vertikal, Pemda)�RPJPN /RPJPDRPJPN /RPJPDRPJPN /RPJPDRPJPN /RPJPD�RPJMN/RPJMDRPJMN/RPJMDRPJMN/RPJMDRPJMN/RPJMD�RKP/RKPDRKP/RKPDRKP/RKPDRKP/RKPD�APBN/APBDAPBN/APBDAPBN/APBDAPBN/APBD

Tujuan Tujuan Tujuan Tujuan Nasional Nasional Nasional Nasional

(Alinea Ke (Alinea Ke (Alinea Ke (Alinea Ke Empat Empat Empat Empat

Pembukaan Pembukaan Pembukaan Pembukaan UUD 1945UUD 1945UUD 1945UUD 1945

TANNAS TANNAS TANNAS TANNAS TANGGUHTANGGUHTANGGUHTANGGUH

Konsepsi Konsepsi Konsepsi Konsepsi GeostrategiGeostrategiGeostrategiGeostrategi

STRATEGI GEOSTRATEGI STRATEGI GEOSTRATEGI STRATEGI GEOSTRATEGI STRATEGI GEOSTRATEGI DALAM RANGKA KESBANGPOLDALAM RANGKA KESBANGPOLDALAM RANGKA KESBANGPOLDALAM RANGKA KESBANGPOL

Sektor Sektor Sektor Sektor Dunia Dunia Dunia Dunia UsahaUsahaUsahaUsaha

BUMN/ BUMN/ BUMN/ BUMN/ BUMDBUMDBUMDBUMD

RAKSASA RAKSASA RAKSASA RAKSASA DI ASIA DI ASIA DI ASIA DI ASIA TIMURTIMURTIMURTIMUR

Agenda 14 Program Aksi Agenda 14 Program Aksi Agenda 14 Program Aksi Agenda 14 Program Aksi Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Nasional (Mis:Pendidikan, (Mis:Pendidikan, (Mis:Pendidikan, (Mis:Pendidikan,

Ketahanan Pangan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan

Kemiskinan, Polhukam) Kemiskinan, Polhukam) Kemiskinan, Polhukam) Kemiskinan, Polhukam)

Selaras/ Selaras/ Selaras/ Selaras/ SinergiSinergiSinergiSinergi

KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KONDUSIFKONDUSIFKONDUSIFKONDUSIF

� RPJMDRPJMDRPJMDRPJMD� RKPDRKPDRKPDRKPD� APBDAPBDAPBDAPBD

FKDM, FPK, KOMINDA, FKDM, FPK, KOMINDA, FKDM, FPK, KOMINDA, FKDM, FPK, KOMINDA, FKUBFKUBFKUBFKUB

UU 32 tahun 2004 UU 32 tahun 2004 UU 32 tahun 2004 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan tentang Pemerintahan tentang Pemerintahan tentang Pemerintahan

DaerahDaerahDaerahDaerah

1.1.1.1. Pasal 22 Huruf Pasal 22 Huruf Pasal 22 Huruf Pasal 22 Huruf a UU 32 Th a UU 32 Th a UU 32 Th a UU 32 Th 2004200420042004

2.2.2.2. Pasal 22 Huruf Pasal 22 Huruf Pasal 22 Huruf Pasal 22 Huruf b dan d UU 32 b dan d UU 32 b dan d UU 32 b dan d UU 32 Th 2004Th 2004Th 2004Th 2004

TUJUAN TUJUAN TUJUAN TUJUAN NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL (ALINEA KE (ALINEA KE (ALINEA KE (ALINEA KE

EMPAT EMPAT EMPAT EMPAT PEMBUKAAN PEMBUKAAN PEMBUKAAN PEMBUKAAN

UUD 1945)UUD 1945)UUD 1945)UUD 1945)

KEWAJIBAN PEMDAKEWAJIBAN PEMDAKEWAJIBAN PEMDAKEWAJIBAN PEMDA1.1.1.1.Melindungi masy. Melindungi masy. Melindungi masy. Melindungi masy. menjaga persatuan, menjaga persatuan, menjaga persatuan, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan kesatuan dan kerukunan kesatuan dan kerukunan kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan nasional serta keutuhan nasional serta keutuhan nasional serta keutuhan NKRINKRINKRINKRI2.2.2.2.Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas kehidupan masy., serta kehidupan masy., serta kehidupan masy., serta kehidupan masy., serta mewujudkan keadilan mewujudkan keadilan mewujudkan keadilan mewujudkan keadilan dan pemerataan dan pemerataan dan pemerataan dan pemerataan (Angka (Angka (Angka (Angka 1 dan 2 selaras dgn 1 dan 2 selaras dgn 1 dan 2 selaras dgn 1 dan 2 selaras dgn konsepsi geopolitik dan konsepsi geopolitik dan konsepsi geopolitik dan konsepsi geopolitik dan geostrategi)geostrategi)geostrategi)geostrategi)

TANNAS TANNAS TANNAS TANNAS TANGGUH TANGGUH TANGGUH TANGGUH

(Agregat Daerah)(Agregat Daerah)(Agregat Daerah)(Agregat Daerah)

Agregat Daerah

Agregat Daerah

KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KONDUSIF KONDUSIF KONDUSIF KONDUSIF

(Agregat Daerah)(Agregat Daerah)(Agregat Daerah)(Agregat Daerah)

KEWAJIBAN KDH/ KEWAJIBAN KDH/ KEWAJIBAN KDH/ KEWAJIBAN KDH/ WAKIL KDHWAKIL KDHWAKIL KDHWAKIL KDH1.1.1.1.Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan kesejahteraan Rakyatkesejahteraan Rakyatkesejahteraan Rakyatkesejahteraan Rakyat2.2.2.2.Memelihara Memelihara Memelihara Memelihara ketentraman dan ketentraman dan ketentraman dan ketentraman dan ketertiban masyarkat ketertiban masyarkat ketertiban masyarkat ketertiban masyarkat (Angka 1 dan 2 selaras (Angka 1 dan 2 selaras (Angka 1 dan 2 selaras (Angka 1 dan 2 selaras dgn konsepsi dgn konsepsi dgn konsepsi dgn konsepsi geopolitik dan geopolitik dan geopolitik dan geopolitik dan geostrategi)geostrategi)geostrategi)geostrategi)

UU 32 tahun 2004 UU 32 tahun 2004 UU 32 tahun 2004 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan tentang Pemerintahan tentang Pemerintahan tentang Pemerintahan

DaerahDaerahDaerahDaerah

Pasal 27 Pasal 27 Pasal 27 Pasal 27 ayat 1 ayat 1 ayat 1 ayat 1

Huruf b dan Huruf b dan Huruf b dan Huruf b dan c UU 32 c UU 32 c UU 32 c UU 32

2004200420042004

TUJUAN TUJUAN TUJUAN TUJUAN NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL

(ALINEA (ALINEA (ALINEA (ALINEA KE EMPAT KE EMPAT KE EMPAT KE EMPAT PEMBUKAPEMBUKAPEMBUKAPEMBUKA

AN UUD AN UUD AN UUD AN UUD 1945)1945)1945)1945)

TANNAS TANNAS TANNAS TANNAS TANGGUH TANGGUH TANGGUH TANGGUH

(Agregat Daerah)(Agregat Daerah)(Agregat Daerah)(Agregat Daerah)

Agregat Daerah

Agregat Daerah

KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KONDUSIF(AgregKONDUSIF(AgregKONDUSIF(AgregKONDUSIF(Agreg

at Daerah)at Daerah)at Daerah)at Daerah)

OPERASIONALISASI STRATEGI GEOPOLITIK OPERASIONALISASI STRATEGI GEOPOLITIK OPERASIONALISASI STRATEGI GEOPOLITIK OPERASIONALISASI STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI GUNA STABILITAS DAN GEOSTRATEGI GUNA STABILITAS DAN GEOSTRATEGI GUNA STABILITAS DAN GEOSTRATEGI GUNA STABILITAS

KESBANGPOL DALAM RANGKA TANNASKESBANGPOL DALAM RANGKA TANNASKESBANGPOL DALAM RANGKA TANNASKESBANGPOL DALAM RANGKA TANNAS

DINAS/DINAS/DINAS/DINAS/BADAN/BADAN/BADAN/BADAN/

KANTOR/KANTOR/KANTOR/KANTOR/

LTDLTDLTDLTD

Tujuan NasionalTujuan NasionalTujuan NasionalTujuan Nasional OptimalOptimalOptimalOptimal

(Alinea Ke Empat (Alinea Ke Empat (Alinea Ke Empat (Alinea Ke Empat Pembukaan UUD Pembukaan UUD Pembukaan UUD Pembukaan UUD

1945194519451945) /agregat ) /agregat ) /agregat ) /agregat daerahdaerahdaerahdaerah

PEMDAPEMDAPEMDAPEMDA DPRDDPRDDPRDDPRD

8888

SUBSTRUKTUR SUBSTRUKTUR SUBSTRUKTUR SUBSTRUKTUR POLITIK POLITIK POLITIK POLITIK

- BUMD/BUMNBUMD/BUMNBUMD/BUMNBUMD/BUMN- INSTANSI VERTIKAL INSTANSI VERTIKAL INSTANSI VERTIKAL INSTANSI VERTIKAL

(Mis. TNI/POLRI)(Mis. TNI/POLRI)(Mis. TNI/POLRI)(Mis. TNI/POLRI)- K/LK/LK/LK/L

INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR POLITIKPOLITIKPOLITIKPOLITIK

SUPRASTRUKTUR SUPRASTRUKTUR SUPRASTRUKTUR SUPRASTRUKTUR POLITIKPOLITIKPOLITIKPOLITIK

KEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKANKEBIJAKAN

OPERASIONALOPERASIONALOPERASIONALOPERASIONALDINAS/DINAS/DINAS/DINAS/BADAN/BADAN/BADAN/BADAN/

KANTOR/KANTOR/KANTOR/KANTOR/

LTDLTDLTDLTD

Capaian Capaian Capaian Capaian 14 14 14 14 Program Aksi Program Aksi Program Aksi Program Aksi

Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Nasional Prioritas Nasional Optimal Optimal Optimal Optimal

(Mis:Ketahanan (Mis:Ketahanan (Mis:Ketahanan (Mis:Ketahanan Pangan, Pangan, Pangan, Pangan,

Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Penanggulangan Kemiskinan, Kemiskinan, Kemiskinan, Kemiskinan, Polhukam)Polhukam)Polhukam)Polhukam)/ / / /

agregat daerahagregat daerahagregat daerahagregat daerah

KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KONDUSIF KONDUSIF KONDUSIF KONDUSIF

(agregat (agregat (agregat (agregat daerah)daerah)daerah)daerah)

MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

TANNAS TANNAS TANNAS TANNAS TANGGUH TANGGUH TANGGUH TANGGUH

(agregat (agregat (agregat (agregat daerah)daerah)daerah)daerah)

Page 3: AMANAT - Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politikkesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/Paparan_Rakornas... · 2013-12-07 · “STRATEGI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI ... kesatuan

9999

KONDISI KONDISI KONDISI KONDISI FAKTUAL FAKTUAL FAKTUAL FAKTUAL

???...

14 PROGAM 14 PROGAM 14 PROGAM 14 PROGAM AKSIAKSIAKSIAKSI P P P PRIORITAS RIORITAS RIORITAS RIORITAS

RPJMN 2010-RPJMN 2010-RPJMN 2010-RPJMN 2010-2014201420142014

KETAHANAN KETAHANAN KETAHANAN KETAHANAN NASIONAL NASIONAL NASIONAL NASIONAL

?????

PERAN PEM/PEMDA

PERAN PEM/PEMDA

PERAN PEM/PEMDA

PERAN PEM/PEMDA

DALAM KEBIJAKAN

DALAM KEBIJAKAN

DALAM KEBIJAKAN

DALAM KEBIJAKAN

KESBANGPOL

KESBANGPOL

KESBANGPOL

KESBANGPOL

STABILITAS STABILITAS STABILITAS STABILITAS KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL KESBANGPOL

KONDUSIFKONDUSIFKONDUSIFKONDUSIF

?

POTRET FAKTUAL PERMASALAHAN SAAT INIPOTRET FAKTUAL PERMASALAHAN SAAT INIPOTRET FAKTUAL PERMASALAHAN SAAT INIPOTRET FAKTUAL PERMASALAHAN SAAT INI, , , , AL : AL : AL : AL : oSEMAKIN MENURUNNYA PRAKTIK NILAI-NILAI WAWASAN SEMAKIN MENURUNNYA PRAKTIK NILAI-NILAI WAWASAN SEMAKIN MENURUNNYA PRAKTIK NILAI-NILAI WAWASAN SEMAKIN MENURUNNYA PRAKTIK NILAI-NILAI WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARIKEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARIKEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARIKEBANGSAAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARIoRELATIF TRELATIF TRELATIF TRELATIF TINGGINYA KONFLIK SOSIAL BERLATARBELAKANG INGGINYA KONFLIK SOSIAL BERLATARBELAKANG INGGINYA KONFLIK SOSIAL BERLATARBELAKANG INGGINYA KONFLIK SOSIAL BERLATARBELAKANG POLEKSOSBUDPOLEKSOSBUDPOLEKSOSBUDPOLEKSOSBUDoTINGGINYA TINGKAT KORUPSI DAN LTINGGINYA TINGKAT KORUPSI DAN LTINGGINYA TINGKAT KORUPSI DAN LTINGGINYA TINGKAT KORUPSI DAN LEMAHNYA PENEGAKAN EMAHNYA PENEGAKAN EMAHNYA PENEGAKAN EMAHNYA PENEGAKAN HUKUMHUKUMHUKUMHUKUMoRENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM RENDAHNYA TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU/PEMILUKADAPEMILU/PEMILUKADAPEMILU/PEMILUKADAPEMILU/PEMILUKADAoMMMMASIH TINGGINYA TINGKAT KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI ASIH TINGGINYA TINGKAT KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI ASIH TINGGINYA TINGKAT KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI ASIH TINGGINYA TINGKAT KESENJANGAN SOSIAL EKONOMI DI MASYARAKATMASYARAKATMASYARAKATMASYARAKAToKURANGNYA KETELADANAN KEPEMIMPINAN DI LEVEL KURANGNYA KETELADANAN KEPEMIMPINAN DI LEVEL KURANGNYA KETELADANAN KEPEMIMPINAN DI LEVEL KURANGNYA KETELADANAN KEPEMIMPINAN DI LEVEL SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL.POL.POL.POL.oKKKKURANGNYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA URANGNYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA URANGNYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA URANGNYA SINERGITAS DALAM PENCAPAIAN AGENDA PEMB.NAS. BAIK DI INTERNAL MAUPUN ANTAR LEVEL DI PEMB.NAS. BAIK DI INTERNAL MAUPUN ANTAR LEVEL DI PEMB.NAS. BAIK DI INTERNAL MAUPUN ANTAR LEVEL DI PEMB.NAS. BAIK DI INTERNAL MAUPUN ANTAR LEVEL DI SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR SUPRASTRUKTUR POL, INFRASTRUKTUR POL, DAN SUBSTRUKTUR POL.POL.POL.POL.


Recommended