BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Memasuki era yang semakin maju saat ini, dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan

ketersediaan sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat seiring dengan

meningkatnya aktivitas pembangunan di negara kita. Pada dasarnya pembangunan yang kita

laksanakan baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta sangat memerlukan sarana

pembiayaan dari dalam negeri berupa tabungan masyarakat, tabungan swasta dan tabungan

pemerintah . namun karena terdapat kendala-kendala dalam menghimpun dana pembangunan

dari dalam negeri yaitu karena masih rendahnya tabungan masyrakat yang disebabkan

rendahnya kesadaran masyarakat untuk menabung, masih lemahnya volume ekspor non migas

kita sementara semakin mendesaknya kebutuhan pembiayaan pembangunan terutama untuk

mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang menjadi sasaran dan tujuan pembangunan yang

ditetapkan pemerintah, sehingga menyebabkan kita untuk menggunakan alternative lain yaitu

menggunakan sumber dana dari luar negeri berupa pinjaman/ bantuan.

Pada awalnya bantuan luar negeri sangat efektif sebagai injeksi untuk tetap

mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% tiap tahunnya, tetapi rupanya hal itu

membuat kita kecanduan dan ketergantungan pada bantuan luar negeri yang dapat mengganggu

perekonomian kita. Meminjam gambaran Kwik Kian Gie dalam menjelaskan kondisi

ketergantungan Indonesia, beliau menyatakan bahwa begitu parahnya ketergantungan Indonesia

kepada hutang luar negeri saat ini, sehingga kita tidak dapat melepaskan diri lagi dari kenyataan

bahwa yang memerintah Indoesia sudah bukan pemerintah Indonesia sendiri. Kita sudah

kehilangan kedaulatan dan kemandirian dalam mengatur diri sendiri. Kondisi ini sudah

merupakan lingkaran setan karena terjerumusnya pemerintah kita ke dalam lubang yang disebut

jebakan utang (debt trap).

1

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan utang luar negeri ?

2. Berapakah jumlah utang luar negeri Indonesia oleh pemerintah?

3. Negara mana saja yang menjadi negara donor terbesar dan terkecil ?

4. Berapakah besarnya bunga pinjaman yang harus dibayar Indonesia selama periode 2009-

2014?

5. Apakah alasan negara donor memberi bantuan ?

6. Apakah alasan negara berkembang menerima bantuan?

1.3 Tujuan

1. Untuk menjelaskan pengertian utang luar negeri dan

2. Untuk mengetahui posisi utang luar negeri Indonesia oleh pemerintah

3. Untuk menganalisis negara yang menjadi negara donor terbesar dan terkecil

4. Untuk mengetahui besarnya ratio utang Indonesia terhadap APBN

5. Untuk mengetahui alasan yang mendorong negara pendonor untuk memberikan bantuan

6. Untuk mengetahui alasan yang mendorong negara berkembang menerima bantuan.

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi Utang Luar Negeri

Utang luar negeri , adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari

para kreditor atau pemberi pinjaman di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat

berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang

diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional

seperti IMF dan Bank Dunia. Utang luar negeri merupakan jenis pinjaman yang berasal dari luar

negeri dan memiliki persyaratan tertentu yang dibebankan kepada pihak (negara) penerima utang

tersebut. Dalam pengertian anggaran negara, utang luar negeri disebut juga sebagai sumber

pendanaan alternatif yang digunakan untuk pembiayaan anggaran negara. Di satu sisi, utang luar

negeri dapat menjadi sumber pendanaan anggaran (APBN), akan tetapi di sisi lain menjadi beban

anggaran, karena dibebankan persyaratan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar

negeri.

Adapun bentuk – bentuk bantuan luar negeri dapat dibedakan atas (Bank Indonesia, 2010):

a. Pinjaman dengan syarat pengembalian. Pinjaman ini terdiri dari (i) Pinjaman lunak

adalah pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance (ODA)

Loan atau Concessional Loan, yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral,

dengan syarat yang sangat ringan; (ii) Pinjaman/kredit ekspor yaitu kredit yang diberikan

oleh negara pengekspor dengan jaminan tertentu untuk meningkatkan ekspor; dan (iii)

kredit komersial yaitu kredit yang dipinjamkan oleh bank dengan tingkat bunga dan lain

– lain sesuai perkembangan pasar internasional.

b. Pinjaman/kredit bilateral/multilateral. Pinjaman ini berbentuk (i) Pinjaman bilateral:

pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga

keuangan dan/atau lembaga non keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang

bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman; dan (ii) Pinjaman multilateral :

adalah pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga multilateral.

c. Pinjaman/bantuan menurut kategori barang atau jasa. Kategori pinjaman ini adalah :

(i) bantuan program ( program Loan ) adalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing

3

yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN; (ii) Bantuan proyek

( project Loan ) yaitu bantuan diperoleh untuk pembiayaan dan pengadaan barang dan

jasa pada proyek – proyek pembangunan; dan (iii) Bantuan teknik: yaitu berupa

pengiriman tenaga ahli dari luar negeri atau tenaga kerja Indonesia yang dilatih di luar

negeri.

Jenis-jenis utang menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia:

1. Pinjaman yang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri

- Pinjaman luar negeri baik secara multilateral yaitu pinjaman yang berasal dari badan-

badan internasional, misalnya World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic

Development Bank (IDB) maupun secara bilateral yaitu pinjaman yang berasal dari

negara-negara baik yang tergabung dalam CGI maupun antar negara secara langsung

(intergovernment). Pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman program maupun

pinjaman proyek

- Pinjaman dalam negeri yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah

Daerah dan Perusahaan Daerah dalam rangka pemberdayaan industry dalam negeri

dan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan umum, kegiatan investasi yang

menghasilkan penerimaan.

2. Surat Berharga Negara(SBN) yanag terdiri atas

- Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang

dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara sesuai masa berlakunya.

- Surat Berharga Syariah Negara/ Sukuk Negara

2.2 Jumlah Utang Luar Negeri Indonesia

Utang merupakan instrument utama untuk pembiayaan APBN dalam rangka menutup

deficit APBN, dan untuk membayar kembali utang yang jatu tempo. Kenaikan jumlah utang

pemerintah berasal dari akumulasi utang di masa lalu yang memerlukan refinancing yang cuku

besar dan akibat dari krisis ekonoomi tahun 1997/1998 yang menyebabkan depresiasi Rupiah

terhadap mata uang asing. Utang luar negeri Indonesia lebih didominasi oleh utang swasta, utang

swasta dikelola oleh SULNI dengan memakai konsep resident-non resideta yang didasarkan pada

4

kepemilikan non resident (bukan penduduk). Jumlah utang luar negeri Indonesia terdiri atas

pinjaman program dan pinjaman proyek.

Tabel 1: Pinjaman Program

(juta USD)

Tabel 2: Posisi Pinjaman Indonesia Berdasarkan Negara/

Lembaga Kreditor, Tahun 2009-2014 (IDR Trilliun)

NEGARA 2009 2010 2011 2012 2013 2014PINJAMAN LUAR NEGERI 611.2 616.86 620.28 614.81 712.17 670.81. BILATERAL 387.92 380.67 381.66 359.8 385.53 332.22 a. Jepang 259.5 274.47 280.45 256.10 254.71 210.78 b. Perancis 25.56 21.88 20.90 21.30 25.94 24.63 c. Jerman 28.34 22.65 20.29 20.00 23.71 21.33 d. Lainnya 74.52 61.68 60.02 62.39 79.17 75.472. MULTILATERAL 202.37 208.28 212.966 230.23 288.29 292.01 a. Bank Dunia 94.96 102.23 108.73 122.53 163.77 174.86 b. ADB 102.32 100.40 97.72 100.37 114.58 107.36 c. IDB 2.96 3.76 4.23 5.09 7.22 7.23 d. Lainnya 2.13 1.89 2.09 2.24 2.73 2.563. KOMERSIAL 20.24 27.34 25.15 24.37 40.00 46.344. SUPPLIERS 0.66 0.57 0.50 0.41 0.35 0.24

PINJAMAN DALAM NEGERI 0.39 1.01 1.80 2.27 2.91

5

TOTAL PINJAMAN 611.20 617.25 621.29 616.61 714.44 673.71Tabel 2. diatas menggambarkan posisi pinjaman luar negeri Indonesia. Pinjaman luar

negeri dari multilateral (World Bank, Asian Development Bank) dan Bilateral (jepang)

merupakan alternative sumber pembiayaan yang relative murah dan dalam jangka waktu yang

panjang. Karena apabila dibandingkan denga pinjama dalam negeri, bunga yang diberikan dari

pinjaman luar negeri relative lebih rendah dan dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan

tabel diatas dapat dilihat bahwa total pinjaman bilateral pada tahun 2014 mecapai Rp 332,22

trilliun atau setara dengan 49,53% dari total pinjaman luar negeri Indonesia, dengan negara

pemberi pinjaman terbesar adalah Jepang sebesar Rp 210,78 trilliun disusul oleh negara Perancis

(Rp 24,63 trilliun) dan Negara Jerman (Rp 21,13 trilliun). Sedangkan gabungan sindikasi

pinjaman dari negara lainnya pada tahun 2014 sebesar Rp 75,47 trilliun.

Sedangkan untuk pinjaman mu;trilateral atau pinjaman yang diperoleh dari badan-badan

internasional seperti IMF, World Bank, ADB pada tahun 2014 tercatat Rp 292,01trilliun atau

43,6% dari total pinjaman luar negeri Indonesia, dengan pemberi pinjaman terbesar adalah Bank

Dunia yaitu Rp 174,86 trilliun, kemudian disusul oleh ADB dan IDB masing masing

memberikan pinjaman sebesar RP 107,36 trilliun dan Rp 7,23 trilliun. Sindikasi lainnya sebesar

Rp 2,56 trilliun. Sementara itu, untuk pinjaman dari sektor komersial bank tercatat sebesar Rp

46,34 trilliun dan pinjaman dari suppliers sebesar Rp 240 miliar.

(tabel diatas belum termasuk dengan pinjaman SBN denominasi rupiah dan denominasi

valas)

2.3 Negara donor bagi Indonesia

Berikut ini 15 negara pemberi utang terbesar kepada negara Indonesia pada bulan April

tahun 2014 adalah Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, China, Hong Kong,

Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Perancis, Singapura, Spanyol, dan Swiss.

2.4 Bunga Pinjaman

Bank Pembangunan Asia (ADB) mengurangi biaya pinjaman berbasis LIBOR bagi

peminjam, baik pemerintah maupun peminjam yang mendapat garansi pemerintah, untuk

negosiasi pinjaman pada dan setelah 1 Oktober 2007. Sejak 2009, Indonesia kemungkinan besar

tidak akan mendapat lagi alokasi pinjaman murah (soft loan) dari dua lembaga donor

6

internasional, yaitu Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) pada 2009 karena

perekonomian yang semakin baik dan status negara berpendapatan menengah yang kini

disandang. Bungan yang diberikan IMF kepada Indonesia sebesar 4,58 persen atau naik dari

sebelumya 4,3%.

Jenis fee ini hanya diberlakukan oleh World Bank dan ADB serta fasilitas kredit ekspor.

Fee ini ditarik ketika kontrak pinjam-meminjam berlaku efektif. World Bank menetapkan fee

sebesar 1% dari nilai pinjaman, sedangkan ADB adalah sekitar 0,5%. Biaya inilah yang harusnya

diperjuangkan untuk turun. Karena dalam jumlah besar up front fee jumlahnya sangat significant.

Seakan-akan, up front fee adalah tambahan bunga dengan nama lain.

Jenis fee ini diberlakukan oleh World Bank dan ADB serta kreditor lain bilateral dan

fasilitas kredit ekspor sebagai suatu bentuk biaya terhadap pinjaman yang belum dicairkan

(undisbursed loan). World Bank mengenakan commitment fee sebesar 0,75% atas total

undisbursed loan. ADB mengenakan fee ini sebesar 0,75% atas selisih antara target disbursement

dengan realisasi penarikan.

2.5 Alasan Negara Donor Memberikan Pinjaman

Alasan utama pihak pemerintah negara pendonor memberikan bantuan luar negeri adalah

karena hal tersebut digunakan sebagai alat untuk mengejar kepentingan-kepentingan politik,

strategis, dan ekonomi mereka sendiri. Walaupun ada sabagian yang didorong karena ada alasan

moral dan kemanusiaan. Alasannya kreditor membutuhkan debitor sebagai ladang investasi atas

kelebihan dana yang dimiliki kreditor. Dan bantuan merupakan cara ‘terselubung’ untuk

menggerakkan ekonomi nasional kreditor. Selain itu alasan negara donor memberikan pijaman

yaitu:

a. Motif politik merupakan motivasi yang paling penting apabila ditinjau dari sudut pandang

negara-negara pemeberi bantuan, terutama bagi negara donor yang tergolong besar,

seperti Amerika Serikat. Kebanyakan program bantuan yang diberikan negara

berkembang ditujukan untuk memperkuat dan mempertahankan rezim-rezim

pemerintahan pro-barat daripada mendorong pembangunan ekonomi dan sosialjangka

panjang yang sesungguhnya.

7

b. Motif ekonomi: sumber keuangan dari luar baik berupa hibah atau pinjaman dapat

memainkan peranan yang penting dalam usaha melengkapi kekurangan sumber daya

domestic guna mempercepat pertumbuhan devisa dan tabungan

2.6 Alasan Negara Berkembang Menerima Bantuan

Setidaknya ada tiga alasan bagi negara berkembang menerima bantuan luar negeri yaitu:

a. Alasan praktis. Karena negara berkembang mempercayai pendapat para ahli ekonomi

negara-negara maju yang menyatakan bahwa bantuan luar negeri merupakan stimulant

bagi proses pembangunan yang turut membantu mengalihkan struktur ekonomi .

b. Alasan politik. Di beberapa negara baik negara pemberi ataupun penerima bantuan luar

negeri dipandang sebagai alat yang dapat memberikan kekuatan politik yang lebih besar

kepada pemimpin yang sedang berkuasa untuk menekan oposisi dan mempertahankan

kekuasaannya. Dalam hal ini bantuan bukan saja berbentuk transfer sumber keuangan

tetapi bisa saja dalam bentuk militer.

Utang sejatinya memang bukan barang haram. Negara maju seperti Amerika Serikat

maupun sejumlah negara Eropa pasti memiliki utang luar negeri. Amerika Serikat termasuk salah

satu negara dengan utang luar negeri terbesar

Namun, kita harus menyadari bahwa ada risiko yang mengintip dari utang luar negeri tersebut.

Risiko inilah yang wajib dikurangi agar utang luar negeri yang kita miliki dapat menunjang laju

pembangunan di  negeri ini. Salah satunya, rasio utang harus ideal dengan produk domestik

bruto. Pemerintah  harus menjaga agar rasio utang dengan produk domestik bruto berada di

kisaran 20-24 persen. Dengan level tersebut, kemampuan membayar utang luar negeri Indonesia

tidak diragukan. 

8

Grafik 1: Perkembangan Rasio Utang Indonesia Terhadap PDB

Ratio utang Indonesia terbilang kecil apabila dibandingkan dengan negara negara

maju.pada tahun 2014, rasio total utang pemerintah Indonesia terhadap PDB menurun menjadi

25.9% dari sebelumnya 28.3% pada tahun 2009. Nilai ratio utang pemerintah terhadap PDB yang

moderat merupakan cerminan kebijakan fiscal yang efisien dan berhati-hati. Hal tersebut

menunjukkan kemampuan Indonesia dalam membayar utang luar negeri meningkat. Selain itu

rasio utang Indonesia terhadap PDB merupakan amanat  UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara Pasal 12 ayat 3 berserta penjelasannya dan Peraturan Pemerintah No. 23

Tahun 2004 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN dan APBD Serta Jumlah

Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahJumlah kumulatif utang

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dibatasi tidak melebihi 60% dari GDP tahun yang

bersangkutan.

9

Tabel 3: Profil Pinjaman dari Kreditur Multilateral

10

Tabel 4: Profil Pinjaman dari kreditur Bilateral (jepang)

Berdasarkan tabel 4 yang menggambarkan profil pinjaman yang diberikan oleh Negara

Jepang sebagai negara donor terbesar di Indonesia. Negara jepang tidak menetapkan biaya

commitmen apabila namun Jepang menetapkan biaya dimuka sebesar 205 atas pinjaman.

11

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Utang luar negeri , adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari

para kreditor atau pemberi pinjaman di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat

berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang

diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional

seperti IMF dan Bank Dunia. . Dalam pengertian anggaran negara, utang luar negeri disebut juga

sebagai sumber pendanaan alternatif yang digunakan untuk pembiayaan anggaran negara. Di satu

sisi, utang luar negeri dapat menjadi sumber pendanaan anggaran (APBN), akan tetapi di sisi lain

menjadi beban anggaran, karena dibebankan persyaratan pembayaran bunga dan cicilan pokok

utang luar negeri.

Pada kenyataannya, utang luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan politik

luar ngeri di bidang ekonomi. Dengan memanfaatkan ketergantungan negara debitur terhadap

utang luar negeri. Alasan negara donor memberikan bantuan adalah karena negara kreditur

membutuhkan lading investasi untuk menggunakan dana yang dimilikinya dan untuk

menggerakkan ekonomi negara kreditor. Dan alasan negara berkembang menerima bantuan

adalah untuk membiayai deficit APBN dan membiayai pembangunan untuk meningkatkan laju

pertumbuhan ekonomi.

Selama 5 tahun terakhir yakni periode tahun 2009-2014 negara yang menjadi negra donor

terbesar bagi Indonesia adalah negara jepang seangkan sumber dana multilateral berasal dari

pinjaman Bank Dunia, ADB, IDB dan juga IMF.

B. SARAN

Utang memang tidak selalu berdampak negative selama ratio utang dan ratio biaya utang

Indonesia menunjukkan ternd yang membaik dan berada dibawah ratio yang ditetapkan oleh

pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih hati hati dan lebih waspada dalam menerima

pinjaman dari negara bilateral dan multilateral.

12

DAFTAR PUSTAKA

http://www.djppr.kemenkeu.go.id/

http://www.bi.go.id/en/statistik/utang-luar-negeri

http://antonbawono.staff.iainsalatiga.ac.id/wp-content/uploads/sites/50/2013/02/Seputar-Utang-

Luar-Negeri.pdf

https://laskarstan.wordpress.com/2011/03/16/permasalahan-penarikan-pinjaman-dan-hibah-

pemerintah/

13