1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah

yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan

sosial (masyarakat) yang di atur secara konsitusional ( berdasarkan Undang-

Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Tujuan di bentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD

1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

social. Untuk mencapai tujuan Negara tersebut di susunlah pemerintahan secara

bertingkat mulai dari pusat sampai ke daerah. Hal ini sejalan dengan isi Pasal 18

UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota

yang masing-masing mempunyai pemerintahan mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan

dalam pembukaan UUDRepublik Indonesia Tahun 1945, yaitu menciptakan

masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah Pemerintahan Indonesia

sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai 2 bentuk pemerintahan yaitu

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pasal 18 disebutkan wilayah

2

Indonesia di bagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten

atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugaspokok tersebut

dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu:pelayanan (service),

pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan(development). Pelayanan akan

membuahkan keadilan dalam masyarakat,pemberdayaan akan mendorong

kemandirian masyarakat, dan pembangunanakan menciptakan kemakmuran dalam

masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan sumber pembiayaan daerah sangat didominasi oleh bantuan

keuangan pemerintah pusat yang dikategorikan menjadi pendapatan yang

diserahkan kepada pemerintah daerah dan subsidi kepada Pemerintah Daerah.

Dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah mengatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom adalah sebagai

berikut :

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari beberapa pos pendapatan

yaitu pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan lain-

lain pendapatan yang sah.

2. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri

dari sumbangan pemerintah pusat serta subsidi rutin dan pembangunan.

Subsidi daerah otonom sebagai bagian dari bantuan pemerintah pusat

3

terus mengalami perubahan dan disesuaian dengan sasaran pemberian

bantuan yang disebut dengan istilah Dana Rutin Daerah dan Dana

Pembangunan Daerah.

3. Lain-lain penerimaan yang sah.

4. Penerimaan pembangunan sebagai komponen penerimaan yang

bersumber dari pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

5. Dana sektoral, jenis dana ini tidak termuat dalam APBD namun masih

merupakan jenis penerimaan daerah dalam bentuk bantuan dari

pemerintah pusat untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana.

Sehubung dengan hal diatas, salah satu sumber pendapata daerah yang

dipungut oleh pemerintah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu

Pendapatan asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan

dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah khususnya pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa jenis pajak

kabupaten/kota terdiri dari :

a. Pajak hotelb. Pajak restoran.c. Pajak hiburan.d. Pajak reklame.e. Pajak penerangan jalan.f. Pajak mineral logam dan batuan.g. Pajak parkirh. Pajak air tanahi. Pajak sarang burung walet.j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dank. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

4

Dari penjelasan diatas, salah satu pajak yang dipungut daerah

kabupaten/kota adalah pajak reklame. Pajak reklame adalah salah satu pajak

daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi

strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Adapun macam-macam

reklame adalah poster, selebaran, buklet, fulder, embalase, advertensi, etiket,

label, logo, initial, mobile, baliho, spanduk, papan nama, etalase.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi

Riau yang memiliki luas wilayah 10.928,20 km2 dengan jumlah kepadatan

penduduk ± 688,204 jiwa. Untuk mengoptimalkan pajak reklame tersebut

pemerintah kabupaten kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun

2011 Tentang Pajak Reklame.

Adapun objek reklame dalam peraturan daerahNomor 14 Tahun 2011

Tentang Pajak Reklame ini adalah sebagai berikut :

1. Reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya.2. Reklame kain.3. Reklame melekat.4. Reklame selebaran.5. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan.6. Reklame udara.7. Reklame suara.8. Reklame film/slide.9. Reklame peragaan.10. Reklame apung

Salah satu objek peneliti yang penulis ambil adalah pajak reklame

kain/Spanduk. Ini dikarenakan reklame kain masih banyak yang digunakan oleh

masyarakat di kabupaten kampar ini. Sejalan dengan hal diatas, di dalam pasal 7

ayat (1) peraturan daerahNomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

dijelaskan bahwa:

5

“setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah kabupaten kampar yangdilakukan oleh pemilik penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki izindari bupati atau pejabat yang ditunjuk”.

Untuk menjalankan kewenangan dalam bidang pelayanan perizinan

reklame, Pemerintaha Kabupaten Kampar membentuk Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu adalah merupakan instansi lingkungan pemerintah Kabupaten

Kampar bertujuan untuk mendukung tugas Bupati Kampar di bidang pelayanan

perizinan dan penanaman modal. Secara administrasi bertanggung jawab kepada

Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah dan secara fungsional bertanggung

jawab kepada publik yang bersifat koordinasi lintas sektor, dan merumuskan

kebijakan teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 38 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2013 Tentang

Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jenis Perizinan dan Non

Perizinan yang dikelola pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel I.1 Jenis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

No Jenis Perizinan dan Non Perizinan1 Izin Gangguan (HO)2 Izin Reklame3 Surat Izin Usaha Perdagangan4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)5 Tanda Daftar Industri (TDI)6 Tanda Daftar Gudang (TDG)7 Izin praktek dokter8 Izin praktek bidan9 Izin pendirian toko obat

10 Izin prinsip penanaman modal11 Izin prinsip perluasan penanaman modal

6

12 Izin prinsip perubahan penanaman modal13 Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal14 Rekomendasi operasional depot air minum15 Rekomendasi rumah makan dan restoran16 Layanan informasi penanaman modal17 Layanan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenKampar, 2017

Berdasarkan tabel I.1 diatas, diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengelola 13 perizinan, 2 non

perizinan dan 2 penanaman modal.

Sejalan dengan hal diatas, pelayanan publik yang berkualitas atau yang

biasa disebut dengan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang

memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang

dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian

kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,

dan terukur. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014, komponen

standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi

Persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, dan

penanganan pengaduan. Jika suatu Instansi pemerintah dan lembaga lainnya

mampu menerapkan standarkualitas tersebut maka sudah dapat dikatakan bahwa

Instansi pemerintahdan lembaga tersebut telah memberikan kualitas pelayanan

yang baik.

7

Adapun standar pelayanan minimal pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel I.2 Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

No Jenis Perizinan dan Non Perizinan Waktupenyelesaian

1 Izin Gangguan (HO) 10 hari kerja2 Izin Reklame 4 hari kerja3 Surat Izin Usaha Perdagangan 14 hari kerja4 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 5 hari kerja5 Tanda Daftar Industri (TDI) 5 hari kerja6 Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 hari kerja7 Izin praktek dokter 3 hari kerja8 Izin praktek bidan 5 hari kerja9 Izin pendirian toko obat 3 hari kerja

10 Izin prinsip penanaman modal 3 hari kerja11 Izin prinsip perluasan penanaman modal 14 hari kerja12 Izin prinsip perubahan penanaman modal 5 hari kerja13 Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal 5 hari kerja14 Rekomendasi operasional depot air minum 3 hari kerja15 Rekomendasi rumah makan dan restoran 14 hari kerja16 Layanan informasi penanaman modal 10 hari kerja17 Layanan pengaduan masyarakat di bidang penanaman modal 10 hari kerja

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenKampar, 2017

Berdasarkan tabel I.2 diatas, dari sejumlah pelayanan yang diberikan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar,

dalam hal ini penulis memfokuskan pada pelayanan dalam pengurusan izin

reklame.Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan reklame disamping

menyangkut kegiatan perekonomian juga erat kaitannya dengan tata ruang kota

khususnya dari segi ketertiban, keindahan maka penyelenggaraan reklame di

Kabupaten Kampar harus sesuai dengan tata kehidupan lahir maupun batin

masyarakat Kabupaten Kampar.

Sejalan dengan hal diatas, mekanisme dalam pengurusan izin reklame di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

adalah sebagai berikut :

8

a. Pengisian Formulir Permohonan Izin Reklameb. Pemeriksaan Berkas dan Kelengkapan Persyaratan.c. Pembayaran Tanda Lunas Retribusi.d. Peninjauan Lapangan dan Pembuatan Berita Acara.e. Pertimbangan Tim Teknis.f. Proses Pembuatan Izin.g. Pemarafan Oleh Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha.h. Penandatanganan Oleh Kepala DPMPTSPi. Penerbitan Izin.

Sementara itu, jumlah surat izin reklame yang dikeluarkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dari

tahun 2014-2016 adalah sebagai berikut

Tabel I.3 Surat Izin Reklame Yang Dikeluarkan Oleh Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

No Jenis reklame Tahun2014 2015 2016

1 Reklamepapan/billboard/vidiotron/megatrondan sejenisnya.

298 79 -

2 Reklame kain. 223 63 123 Reklame melekat. 198 15 174 Reklame selebaran. 138 -5 Reklame berjalan termasuk pada

kendaraan.13 - -

6 Reklame udara. - - -7 Reklame suara. - - -8 Reklame film/slide. - - -9 Reklame peragaan. - - -10 Reklame apung - - -

Jumlah 870 157 29Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar, 2017

Berdasarkan tabel I.3 diatas terlihat bahwasannya pada tahun 2014 Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

mengeluarkan sebanyak 870 surat izin reklame, sementara itu pada tahun

2015mengalami penurunan sebanyak 157 surat reklame dan pada tahun 2016

pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar hanya mengeluarkan 29 surat izin reklame.

9

Dari hasil observasi yang penulis lakukan di Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, bahwasannya pelaksanaan

pelayanan masih belum berjalan dengan maksimal. Masyarakat masih sering kali

mengeluh terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Kampar terutama

mengenai waktu penyelesaian. Sejalan dengan hal tersebut, penulis juga

menemukan beberapa fenomena yang penulis jumpai dilapangan yaitu sebagai

berikut :

1. Masih sering kalinya petugas pelayanan melakukan keterlambatan dalam

penerbitan izin reklame. Di dalam SPM waktu penerbitan izin reklame

hanya 4 hari akan tetapi kenyataan dilapangan waktu penerbitan izin

reklame hampir 1 minggu.

2. Masih kurangnya sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada

pengurus izin.

3. Masih kurangnya informasi yang ada di kantor Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar seperti prosedur

pengurusan izin reklame sehingga pengurus izin yang pertama kali

mengurus izin merasa bingung untuk mengurus izin tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis temui dilapangan, penulis

tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan

judul “Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Studi Pelayanan Pengurusan Izin

Reklame)”.

10

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah penulis jelaskan diatas, maka

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kualitas

Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Surat Izin Reklame?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui kualitaspelayanan pada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam

pengurusan surat izin reklame

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelayanan pada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam

pengurusan surat izin reklame

2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk Menambah Ilmu Pengetahuan Penulis Dalam Ruang Lingkup Ilmu

Sosial Dan Ilmu Politik Khususnya Mengenai kualitas pelayanan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar dalam pengurusan surat izin reklame

b. Sebagai Bahan Bandingan Bagi Rekan-Rekan Mahasiswa Yang Ingin

Meneliti Lebih Lanjut Mengenai kualitaspelayanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar dalam pengurusan surat izin reklame.

11

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan.

1. Ilmu Pemerintahan.

Apabila dilihat dari definisi pemerintah, Syafiie (2005;20) mengemukakan

bahwa pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata

“perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu sebagai berikut :

a. Ada dua pihak yang terkandung.

b. Kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan.

c. Pihak yang memerintah memiliki wewenang.

d. Pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintahan dalam bahasa inggris disebut goverment yang berasal dari

bahasa latin gobenate, greek gibernan yang berarti mengemudikan, atau

mengendalikan.

Ndraha (2005;36), Pemerintah adalah semua Dinas atau organisasi yangberfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat,sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan danperlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat. memahamipemerintahan dalam konteks awal kejadiannya, menunjukkan bahwa hubunganyang ada antara struktur pemerintah dengan rakyat adalah hubungan yang salingmenguatkan, yaittu bahwa pemerintah disuatu sisi berkewajiban mengikuti danmentaati masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimilikinya.

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga pubik dalam

menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan yang menjalankan

pemerintahan disebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok Pemerintahan

menurut Rasyid (1997;13) antara lain :

12

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luardan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapatmenggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memilihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantarawarga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadididalam masyarakat dapat berlansung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepeda setiap warga masyarakat tampa membedakanstatus apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pelayanan umum denngan memberikan pelayanan dalambidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintahan.

5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatka kesejahteraan social.6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.7. Menerapkan kebijakan untuk pemiliharaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Salah satu dari perwujudan tugas pemerintah tersebut yang cukup penting

adalah kewenangan dalam bidang perhubungan atapun transportasi. Bidang

perhubungan atau pun transportasi ini penting diperhatikan oleh pemerintah

karena hal ini dominan berpengaruh pada kondisi sosial dan perekonomian

masyarakat maupun perekonomian negara.

Pemeritah adalah gejala social, artinya terjadi didalam hubungan antara

masyarakat, baik individu dengan individu , kelompok dengan kelompok, maupun

antara individu dengan kelompok. Hgejala ini terdapat pada suatu saat didalam

sebuah masyarakat. disana seseorang atau suatu kelompok (sebut saja X) dalam

proses atau interaksi sosial terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain,

(Ndraha, 2005; 6).

Konsep mengernai ilmu pemerintahan juga dikemukakan oleh U. Rosenthal

“ Ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-

prosestersebut secara internal dan eksternal ”. yang dimaksud pemerintahan

umum adalah keseluruhan proses-proses didalam mana terlibatnya kebijakan-

13

kebijakan dan keputusan-keputusan yang bersifat mengikat untuk dan atas

kehidupan bersama. Dalam Ndraha (2005;229).

Selanjudnya C. F Strong dan Syafiie (2005: 22) mengemukakan maksudnyapemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memiliharakedamaian dan keamanan negara, kedalam dan ke luar. Oleh karena itu, pertama,harus mempunyai kekuatam militer, atau kemempuan untuk mengendalikanangkatan perang, yamg kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalamarti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financialatau kemempuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangkamembiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, haltersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Ilmu Pemerintahan adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan

legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan peraturan atas interaksi yang

terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu,

individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan pihak

swasta, maupun pihak swasta dengan individu) intuk memenuhi kebutuhan dan

keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara

harmonis. (Nurcholis, 2005;112)

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi

menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberikan tugas untuk

merencanakan, mengumpul, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan,dan

mengarahkan segenap upoaya masyarakat/penduduk suatu negara dalam rangka

mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan.

Selanjunya Budiarjo (2003;21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah

segala kegiata yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan

kemerdekaan, berdasarkan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu

negara memiliki tujuuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep-konsep

14

dalam negara tersebut. Selanjudnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu

polotik adalah negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan

(decisionmaking), kebijakan (policy, beleid), dan pebagian (distribution), atau

alokasi (allocation).

Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara

sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma

baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga

pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat

dalam suatu pemerintahan/negara (Yusri Munaf, 2016;47)

Sedarmayanti (2004;9) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah

pemerintahan yang menghormati kedauktan rakyat, oleh kerena itu tugas dari

pemerintah adalah :

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

indonesia.

b. Memajukan kesejahteraan umum.

c. mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemardekaan abadi dan

keadilan sosial.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahiun 2014 tentang

pemerintah Daerah Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentinggan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

15

Sedangkan daerah otonom menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintaha Daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam syistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintah daerah adalah menyelenggara urusan pemereintah oleh

pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tuygas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinisp Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintaha Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang selanjudnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan

rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daearh. Sedangkan

Peraturan Daerah selanjudnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi

dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah provinsi

dan kabupaten/kota adalah merupakan daerah yang diberikan hak otonomi unutk

mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Otonomi darah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah

memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus daerahnya

sendiri dengan tetap pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

16

untuk bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan

bangsa. Pemerintah perlu melaksanakan pembagian tugas, sehingga tujuan negara

dapat tercapai secara optimal dengan cara yang efektif dan efesien.

Selanjudnya Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas

Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kapada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Nurcholis, 2005;132)

Pemerintah agar dapat mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan

negara perlu melakukan upaya-upaya, diantara dengan mengeluarkan kebijakan-

kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan

negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti

peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat negara diharapkan

apa yang menjadi tujuan dari penyelenggara negara yang dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah

dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota merupakan organisasi pemerintah yang

bertanggung jawab umtuk memberikan peleyanan terhadap masyarakat secara adil

dan merata termasuk dalam bidang transportasi dan perhubungan. Dalam

pelayanan bidang transportasi dan perhubungan ini, maka salah satu aktifitas yang

dilakukan pemerintah melalui instansi teknik Dinas Perhubungan adalah memberi

informasi yang kemudian dijadikan bahan dalam membuat kebijakan dalam

bidang perhubungan dan mengawasi penerapan kebijakan yang telah dibuat.

17

2. Konsep Pemerintah Daerah

Dimasa orde baru pengaturan pemerintah daerah ditetapkan dengan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menurut

Abdul Halim (2004; 1) pemerintah daerah adalah kepada daerah dan DPRD.

Hal ini memberikan arti bahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara

konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya

pengawasan secara efektif.

Definisi pemerintah daerah menurut Indra Bastian (2002; 203) menyatakan

bahwa pemerintah daerah adalah kepada daerah beserta perangkat daerah otonom

yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Sedangkan pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti

yang tercantum dalam bab I pasal 1 sebagai berikut yaitu pemerintahan daerah

adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara

kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 pengertian pemerintah daerah adalah

pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

18

Dari pengertian diatas secara umum pemerintah daerah dapay diartikan

sebagai perangkat daerah yang ditujukan untuk dapat menjalankan, mengatur dan

menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah.

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang

menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan

memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah

lainnya. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,

pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

3. Konsep otonomi daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008 ; 992) otonomi daerah

adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak

wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan

undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana

telah diamandemen dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang

pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalah hak,

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

19

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah

untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannnya

sendiri dengan menghormati peraturan perundang yang berlaku (Nurcholis, 2005

:30). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

Tentang Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai

berikut “daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi.

Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua

daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Nurcholis, 2005; 29). Dari

pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat diartikan

sebagai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik

kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan

mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-

masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan

mengikatnya.

20

4. Konsep pelayanan.

Menurut Gross (dalam Berry, 2003; 105) mendefinisikan peranan sebagai

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial

tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial

dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-

norma di dalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapa dua harapan yaitu harapan

yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang

yang menjalankan perannya atau kewajiban-kewajibannya.

Menurut Ndraha (2005; 53) diartikan sebagai suatu perilaku yang

diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator

disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Soekanto (2005; 269) peranan mencangkup sedikit 3 pengertian

yaitu :

a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam

kehidupan masyarakat.

b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh

individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting

bagi struktur sosial masyarakat.

Sedangkan menurut Kusnadi (2005; 358) ada 3 peran yang dilakukan

pimpinan dalam organisasi yaitu

21

1. Peran pribadi mengacu pada hubungan antar pimpinan dengan yang lain

baik dalam organisasi maupun diluar organisasi, dalam hal ini pimpinan

memiliki peran yang berbeda yaitu

a. Figuran, bertindak sebagai simbol organisasi.

b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya

bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi

mereka bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.

c. Peran perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.

2. Peran berkaitan dengan informasi, dimana pimpinan merupakan titik

sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar pegawai yang berada

dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam 3 hal yaitu :

a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau

informasi dari dalam dan diluar organisasi dianggap relevan.

b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarkan

keseluruhan bagian organisasi.

c. Sebagai juru bicara

3. Peran keputusan, dalam hal ini pimpinan memainkan empat peranan yaitu

peran wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya

dan juru runding.

5. Pelayanan Publik.

Menelusuri arti pelayanan umum tidak terlepas dari masalah kepentingan

umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan umum. oleh karena itu

antara kepentingan umum dengan pelayanan umum adanya hubungan yang saling

22

berkaitan. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut pelayanan umum dapat

juga timbul karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan

kegiatan organisasi.

Menurut Moenir (2003; 26) pelayanan umum adalah kegiatan yang

dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil

melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi

kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan sebagaimana

mestinya maka perlu adanya faktor-faktor pendukung pelayanan yang memadai.

Menurut Moenir (2003; 82) terdapat beberapa faktor pendukung pelayanan yang

penting yaitu :

a. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan,kesadaran disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi padaperbuatan atau tindakan yang berikutnya.

b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakanperangkat penting dalan segala tindakan dan perbuatan orang.

c. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yangmengambarkan hirarki pertanggung jawaban, pembagian kerja, yangberdasarkan keahlian dan berfungsi masing-masing bagian sesuaidengan tugas yang telah ditetapkan serta pengembangan organisasi.

d. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggairahkansemangat kerja yang tinggi.

e. Faktor kemampuan dan keterampilan kerja dapat ditingkatkan denganpemberian bimbingan dan petunjuk kerja mengadakan pendidikan danlatihan khusus pegawai.

f. Faktor sarana dan pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan danjuga tersedianya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segalakegiatannya fasilitas komunikasi dan fasilitas lainnya.

Sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan

maka perwujudan pelayanan yang didambakan yaitu :

23

1. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan

yang cepat dalan artian tanpa hambatan yang kadang kala dibuat oleh

petugas.

2. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa adanya gerutu sindiran atau

untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan

akan sesuatu.

3. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap

kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.

4. Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan

karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya

diberitahukan sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak

menentu (Moenir, 2003; 93).

Pedoman tersebut diatas diharapkan dapat digunakan untuk

menyerealisasikan pengaturan kebijaksanaan operasional pelayanan umum

berbagai instansi pemerintahan juga dimaksudkan pula sebagai upaya memacu

mencapai sasaran pembangunan sektor aparatur Negara.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Aparatur Negara No 06 tahun 1995

yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan yang

dilaksanakan oleh instansi dipusat dan didaerah serta dilingkungan

BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka upaya pelaksanaan ketentuan

Perundang-Undangan.

24

Pemerintah pada hakikatnya bertujuan pada pelayanan publik atau Public

Service yaitu memberikan berbagai pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat.

Menurut Dwiyanto (2002; 60) menekankan bahwa responsivitas sangat

diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut merupakan bukti

kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda

dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik

sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam studi tentang reformasi

birokrasi, Dwiyanto mengembangkan beberapa indikator responsivitas pelayanan

publik, yaitu :

a. Keluhan pengguna jasa.

b. Sikap aparat birokrasi, dalam merespon keluhan pengguna jasa.

c. Penggunaan, keluhan pengguna jasa sebagai referensi perbaikan

layanan publik.

d. Berbagai tindakan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan dan

e. Penempatan pengguna jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan

yang berlaku.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dalam pelaksanaan pelayanan publik

harus ada keterbukaan dalam kondisi apapun, sehingga menghasilkan

akuntabilitas yang bersih dan masyarakat puas akan pelayanan yang diberikan

berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia

membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, terbuka, sesuai dengan kondisi,

pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.

25

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang

tercermin dari :

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka.

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi.

4. Pertisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta

masyarakat.

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan deskriminasi.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang

mempertimbangkan aspek keadilan. (Sinambela, 2006; 6)

Sementara itu Sutarto (1998; 65) mengatakan pelayanan terhadap

masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mengamalkan

dan mengabdikan diri kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas pelayanan untuk mendapatkan hasil yang

diharapkan, tentunya dengan orang yang dilayani atau bertemunya harapan yang

dimiliki pihak yang harus dilayani dengan kenyataan yang dihadapi. Kenyataan

tersebut bermula dari kesan-kesan yang didapat sebelum pelayanan yang

diberikan dalam pelaksanaan tugas pada saat pelayanan perlu adanya seorang

pemimpin yang bertujuan mengamati pelaksanaan administrasi. Proses

administrasi agar semua rencana Negara terlaksana dengan baik.

Menurut Suparlan (1994;16) mengatakan bahwa pelayanan adalah unsurmemberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materil maupun nonmateril agar orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri. Dalam konteks inipelayanan yang dimaksud adalah pelayanan masyarakat (Public Service) yang

26

merupakan bantuan pertolongan yang diberikan oleh pemerintah secara materilmaupun non materil.

Dengan adanya suatu pelaksanaan pelayanan administrasi maka pelaksanaan

tugas pelayanan yang dilakukan oleh seorang pegawai dapat terlaksana dengan

baik, karena pegawai dan karyawan adalah petugas pelayanan yang langsung

berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan jasa berupa pelayanan.

Parasuraman (dalam Tjiptono, 2007; 70) menyederhanakan kesepuluh

dimensi kualitas tersebut menjadi 5 dimensi kualitas jasa yang disebut dengan

dimensi SERVQUAL (Service Quality) yaitu:

a. Tangible (bukti langsung), bukti secara fisik yaitu bukti yang ditunjukkan

oleh fasilitas fisik, peralatan yang digunakan, penampilan para karyawan

penyaji jasa, material dan sarana komunikasi.

b. Responsiveness (daya tanggap), yaitu kesediaan para karyawan untuk

membantu pelanggan dan menyajikan jasa dengan segera.

c. Reliability (kehandalan), yaitu menyajikan jasa sesuai dengan janji

dengan akurat dan memuaskan.

d. Assurance (jaminan), yaitu pengetahuan, ketrampilan dan kemauan serta

sopan santun karyawan dalam menyajikan jasa, aman dari bahaya, risiko,

keraguan serta memiliki sifat dapat dipercaya.

e. Empathy (kesungguhan), meliputi kemudahan dalam berinteraksi

6. Konsep Perizinan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan

serta pelayanan masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari

pemerintah yang dituangkan dalam bentuk keputusan, kebijakan ataupun

27

perundang-undangan. Dengan demikian, aparatur pemerintah mempunyai dasar

hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas

dan fungsinya. Disamping itu, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan

pemerintah secara terarah dan terpadu, maka diperlukan suatu kebijakan yang

disusun sehingga mencapai sasaran yang diinginkan, baik oleh masyarakat

maupun organisasi pemerintahan itu sendiri.

Menurut Kansil dan Christine (2003;189), agar ketatalaksanaan tugas-tugas

pemerintah dapat terselenggara dengan baik, maka perlu diperhatikan asas-asas

yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yaitu :

a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku.b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang

terlibat.c. Prinsip koordinasi.d. Tertulise. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan.f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

Salah satu kebijakan untuk mewujudkan otonomi daerah dengan penerapan

asas Desentralisasi. Dalam rangka pelaksanaan asas Desentralisasi tersebut, maka

dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. menurut passal 10 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan

bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini

ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

28

Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah itu dijelaskan pula bahwa urusan pemerintahan

yang menjadi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

politik luar Negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal Nasional,

dan agama. Maka berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah itu, dapat dikatakan bahwa menyelenggarakan

urusan di bidang ekonomi seperti pengelolaan retribusi merupakan salah satu

kewenangan pemerintah daerah.

Adapun kebijakan untuk membangun ekonomi masyarakat daerah

diantaranya dapat dilakukan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam

pengurusan perizinan usaha. Oleh karenanya kebijakan pemeirntah dalam bidang

perizinan bendaknya lebih efektif dan berorientasi mendorong pertumbuhan dunia

usaha.

Pemberian izin pada dasarnya adalah bagian dari aktivitas pelayanan publik

yang dilaksanakan pemerintah, yang mana dalam hal ini pihak pemerintah

memberi izin kepada seseorang atau Dinas hukum untuk melakukan tindakan-

tindakan atau kegiatan usaha tertentu. Dalam hal ini pemerintah harus berperan

sebagai koordinator dan fasilitator dalam pelaksanaan sistem perizinan tersebut.

Peranan perizinan dalam era pembangunan yang berlangsung sangatlah

penting untuk terus ditingkatkan terlebih lagi masa globalisasi dan indutrialisasi.

Pembangunan yang dilaksanakan adalah bermaksud untuk membawa perubahan

dan pertumbuhan yang fundamental, dimana sektor industri akan menjadi

dominan yang ditunjang oleh sektor pertanian yang tangguh. Namun agar

29

perkembangan dunia usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang bisa

merugikan maka diperlukan suatu pengendalian dari pihak pemerintah seperti

melalui sistem perizinan.

Perizinan atau pemberian izin adalah perihal memberikan izin yang mana

izin itu harus memiliki oleh usaha/ industri didalam mendirikan atau menjalankan

usaha/ industrinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Izin yang dibrikan ini sekaligus merupakan persetujuan dari pihak yang

berwenang terhadap aktifitas pengelolaan dan pengusahaan dari pada bidang

usaha/ industri yang dilakukan oleh pemegang izin tersebut.

Menurut Spelt dan Berge (1993;3) bahwa izin adalah salah satu instrumen

yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintahan

menggunakan izin sebagai sarana yuridis yang mengemudikan tingkah luku para

warga.

Spelt dan Berge (1993;10) menjelaskan bahwa izin ialah suatu persetujuandari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untukdalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan laranganperundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yangmemohonnya untuk melakukan tindakatindakan tertentu yang sebenarnyadilarang, ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentinganumum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.

Dengan mengikat tindakan pada suatu sistem perizinan, membuat undang-

undang dapat mengejar berbagaitujuan. Motif-motif untuk menggunakan sisstem

izin menurut Spelt dan Berge (1993;7-8) dapat berupa :

1. Keinginan mengarahkan, mengendalikan (stuen) aktifitas-aktifitastertentu (misalnya izin bangunan).

2. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin

membongkar pada monumen-monumen).

30

4. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin menghuni di daerahpadat penduduk).

5. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izinberdasarkan “Drack-en Horcawet”, diman pengurus harus memenuhisyarat-syarat tertentu).

Dengan demikian, izin dapat digunakan oleh pemerintah (penguasa) sebagai

intrusmenuntuk mempengaruhi agar mengikuti cara yang dianjurkannya guna

mencapai suatu tujuan yang konkrit. Namun kadangkala izin dapat disimpulkan

dari konsiderens undang-undang atau pereturan yang mengatur izintersebutatau

dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya Undang-Undang itu.

Instrumen izin digunakan oleh pemerintah (penguasa) pada sejumlah besar

bidang kebijaksanaan terutama bagi hukum lingkungan, hukum pengaturan ruang

dan hukum perairan serta dalam hukum administrasi sosial, ekonomi, budaya dan

kesehatan. Pada umumnya sistem izin terdiri atas larangan, persetujuan yang

merupakan dasar perkecualian (izin) dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan

dengan izin.

B. Penelitian terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada peneliti sebelumnya

yang sudah terlebih dahulu melakukan penelitian yaitu dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :

Tabel II.1 Penelitian TerdahuluNo Nama

penelitiJudul Hasil penelitian

1 Guntur ekosaputra

107310461)

Pelayanan IzinMendirikanBangunan (Imb)Dalam MencapaiKualitasPelayanan PublikYang Optimal

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuidan menganalisis mengenai pelaksanaan pelayananIMB pada BPPT Kabupaten Bengkalis. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa BPPT Kabupaten Bengkalis padapelaksanaan pelayanan IMB dalam rangka mencapaikualitas pelayanan publik sudah berjalan dengan baik

31

walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapidalam upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik,seperti SDM dan sarana prasarana.

2 RandaRahdinata

(077310158)

Pelayanan IzinMendirikanBangunan OlehKantor PelayananPerizinanTerpadu (Kppt)Kota Pekanbaru

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisispelayanan pemberian IMB oleh KPPT KotaPekanbaru, untuk menganalisis kendala yang dihadapidalam pelayanan IMB oleh KPPT Kota Pekanbaru danuntuk menganalisis upaya yang dilakukan dalampelayanan pemberian IMB di KPPT Kota Pekanbaru.Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptifkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelayananIMB oleh KPPT Kota Pekanbaru mencakup 1)akuntabilitas pelayanan, memberi pertanggungjawabanpada publik, dengan lebih mengutamakan pelayananprima untuk memuaskan masyarakat sertamemberikan pelayanan cepat tepat, dan akuntabel. 2)Responsivitas pelayanan, kemampuan organisasipublik mengenali kebutuhan masyarakat masih relatifkurang. 3) Efisiensi pelayanan IMB belum dapatberjalan secara efektif karena belum sesuai denganstandar pelayanan. 4) Fasilitas fisik keberhasilanimplementasi kebijakan pelayanan perizinan terpaduini sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparatur dengansegala dukungan fasilitas fisik.

3 CeliAndriani

(087310615)

PelayananPembuatan SuratIzin TempatUsaha (Situ) DiBadan PelayananPerizinanTerpadu SatuPintu KotaPekanbaru

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuipelayanan pembuatan surat izin tempat usaha (situ) dibadan pelayanan perizinan terpadu satu pintu KotaPekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalahdeskriptif kualitatif. Fokus penelitian dilihat dari limaindikator standar pelayanan yaitu prosedur pelayanan,waktu penyelesaian, biaya/tarif, saranan dan prasarana,serta kompetensi pegawai. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa standar pelayanan belummaksimal dilihat dari waktu penyelesaian serta saranadan prasarana pendukung. Hal ini disebabkankurangnya personil lapangan, AC diruang tunggu yangtidak kunjung diperbaiki, serta kurangnya kesadaranmasyarakat dalam mengurus SITU tanpa calo

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan

antara variable penelitian dengan indicator-indikator yang mempengaruhinya,

yang dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. adapun

32

kerangka pikiran sebagai konsep untuk menganalisis variable dalam penelitian ini,

yang digambarkan dengan diagram sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka pemikiran mengenai Kualitas Pelayanan PadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Kampar (Studi Pelayanan PengurusanIzin Reklame)

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahanan dalam penggunaan konsep-

konsep serta menghilangkan salah pengertian dari istilah-istilah yang

dipergunakan dalam penelitian ini maka penulis memperjelas tentang konsep yang

akan dioperasionalkan dilapangan sebagaimana yang penulis maksudkan, sesuai

dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti, untuk lebih jelasnya dapat

dilihat sebagai berikut :

Pemerintah Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenKampar

BaikCukup baikKurang baik

Pelayanan Pengurusan Surat Reklame

1. Bukti langsung2. Kehadalan3. Daya tanggap4. Jaminan5. Empati

Tjiptono (2007; 70)

33

a. Pemerintah adalah semua Dinas atau organisasi yang berfungsi

memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat,

sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses

pemenuhan dan perlindungan kebutuhan kepentingan manusia dan

masyarakat.

b. Pelayanan adalahdiartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari

atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap

jenjang pemerintahan.

c. Pelayanan Publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau

sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem,

prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kepentingan orang

lain sesuai dengan haknya.

d. Bukti langsung, meliputi kualitas fisik, perlengkapan, pegawai dan

sarana komunikasi.

e. Kehadalan yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan

segera, akurat dan memuaskan.

f. Daya tanggap yaitu kemampuan para staf untuk membantu para

pelanggan dan memberikan pelayanan yang tanggap.

g. Jaminan mencangkup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat

dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko atau

pun keragu-raguan.

34

h. Empati mencangkup kemudahan dalam melakukan hubungan

komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para

pelanggan.

i. Perizinan adalah perihal memberikan izin yang mana izin itu harus

memiliki oleh usaha/ industri didalam mendirikan atau menjalankan

usaha/ industrinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang

berlaku.

E. Operasional Variabel.

Operasional Variabel adalah cara memberikan arti atau mendeskripsikan

(penggambaran) dari sudut suatu variabel kegiatan atau memberikan suatu

operasional (pekerjaan) yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Sedangkan variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-masam nilai.

Tabel II.1: Konsep Operasional Variabel Tentang Kualitas Pelayanan PadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kampar (Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)

Konsep Variabel Indikator Item Yang Dinilai UkuranPelayananadalahdiartikansebagai suatuperilaku yangdiharapkan dariatau telahditetapkan bagipemerintahselakuadministratordisetiap jenjangpemerintahan

KualitasPelayananPada DinasPenanamanModal danPelayananTerpadu SatuPintuKabupatenKampar (StudiPelayananPengurusanIzin Reklame)

1. Bukti langsung

2. Daya tanggap

3. Kehandalan

4. Jaminan

5. Empati

a. Ruang tunggub. Pegawai dalam memberikan

pelayananc. Papan informasi

a. Kesediaan membantu masyarakatb. Memberikan pelayanan yang

cepat dan tepat

a. Janji ditepati sesuai denganjadwal

b. Kesediaan memberikan informasi

a. Kemudahan prosedur pelayananb. Kesopanan pegawa dalam

memberikan pelayanan

a. Komunikasi yang baik dalammemberikan pelayanan

b. Memahami kebutuhanmasyarakat

Ordinal

35

F. Teknik Pengukuran.

Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk Kualitas Pelayanan

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar (Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame), dilakukan penilaian dengan

menetapkan ukuran baik, Cukup Baik dan Kurang Baik terhadap seluruh indikator

yang ada sehingga variabel penelitian dapat diukur sebagai berikut :

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan

baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-

100 %

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,

dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan

hasil rekapitulasi responden antara1-33 %.

Selanjutnya untuk ukuran setiap indikator dapat dilihat dapat dikategorikan

sebagai berikut :

1. Bukti Langsung, dapat dikatakatan :

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan

baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-

100 %

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,

dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan

hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

36

2. Daya Tanggap, dapat dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan

baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100

%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,

dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan

hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

3. Kehandalan, dapat dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan

baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100

%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,

dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan

hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

4. Jaminan, dapat dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan

baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100

%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,

dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

37

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan

hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

5. Empati, dapat dikatakan :

Baik : Apabila seluruh indikator telah terlaksana dengan

baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100

%.

Cukup Baik : Apabila hanya satu indikator yang terlaksana,

dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65 %.

Kurang Baik : Apabila tidak ada indikator yang terlaksana, dengan

hasil rekapitulasi responden antara 0-33 %.

38

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.

Sesuai dengan permasalahan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan

adalah metode tipe penelitian survey deskripsi dengan metode kuantitatif.

Penelitian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel

atau populasi untuk meneliti seluruh populasi. Dengan demikian penelitian survey

secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi

dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok, dan

penelitian survey ini akan menuntun peneliti dalam membuat daftar pertanyaan

berupa kuisioner yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada populasi atau

sampel yang sudah ditentukan. (Singarimbun, 2005; 3)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Alasan penulis mengambil lokasi

penelitian ini adalah karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kampar merupakan salah satu instansi pemerintah yang

menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam bidang

perizinan dan non perizinan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

39

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2005; 90). Sebagai

populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, pegawai bidang pelayanan

perizinan dan non perizinan serta masyarakat pengurus izin reklame.

2. Sampel.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data

sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari

populasi yang diteliti. Menurut Singarimbun (2005; 53) “ sampel dapat diartikan

sebagai kegiatan dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu

penelitian”. Adapun sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah

ini :

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel.No Populasi Jumlah

PopulasiSampel Persentase

1 Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Kampar

1 orang 1 orang 100 %

2 Staf bidang pelayananperizinan

15 orang 15 orang 50 %

3 Masyarakat pengurus izinreklame

~ 25 orang

Jumlah 16 orang 41 orangSumber : data olahan tahun 2017

D. Teknik Penarikan Sampel

Adapun teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

Untuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kampar, staf bidang pelayanan perizinan penulis menggunakan teknik

40

sensus yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara keseluruhan dari jumlah

populasi untuk dijadikan sebagai responden.

Untuk masyarakat pengurus izin reklame penulis menggunakan metode

accidental sampling yaitu penulis menentukan besar sampel yang diambil dengan

cara kebetulan atau yang mudah dijumpai. (untuk sementara penulis menetapkan

sebanyak 25 orang masyarakat pengurus, jumlah responden dapat berubah sesuai

dengan kebutuhan penelitian)

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan hasil

penelitian lapangan, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil

observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Kualitas Pelayanan

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar (Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)

2. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh melalui buku yang berkaitan dengan masalah

penelitian dan dianggap perlumengenai Kualitas Pelayanan Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar (Studi

Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)

F. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan dipoerlukan

oleh penulis dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang

41

meliputi keterkaitan data baik secara lansung maupun tidak langsung terhadap

fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan :

1. Kuisioner adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan sejumlah

daftar pertanyaan tertulis kepada responden dengan meksud untuk

memperoleh tanggapan mengenai Kualitas Pelayanan Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

dalam Pengurusan Izin Reklame. Adapun yang diberikan kuisioner adalah

staf bidang pelayanan perizinan serta pengurus izin reklame.

2. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab

langsung dengan para responden untuk memperoleh data secara langsung

dari responden dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan. Adapun yang

dilakukan wawancara adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar,

3. Dokumentasi Menurut Sugiyono (2005;29) merupakan catatan peristiwa

yang sudah berlaku, yang dapat berupa bentuk lisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang Teknik dokumentasi berguna untuk

memperkuat dan mendukung penelitian yang dilakukan menggunakan

perekam, kamera untuk mengambil foto atau gambar, disaat melakukan

penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang

lebih mudah dibaca dan diinterprentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data

yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu cara penganalisaan yang

42

dilakukan dengan menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan

menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan variabel dan

indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian penelitian.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Kualitas Pelayanan Pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Kampar (Studi Pelayanan Pengurusan IzinReklame)

No Kegiatan Bulan dan Minggu Tahun 2017Mei Juni Agustus September

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 Persiapan dan Penyusunan

UP2 Seminar UP3 Perbaikan UP4 Pembuatan daftar

Kuisioner5 Pengurusan rekomendasi

penelitian6 Penelitian lapangan7 Penelitan dan analisis data8 Penyusunan laporan

penelitian (skripsi)9 Konsultasi perbaikan

skripsi10 Ujian skripsi11 Revisi dan perbaikan

skripsi12 Penggandaan serta

penyerahan skripsi

43

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau

Disamping juluki Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di

bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau.

Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km2 atau 12,26% dari luas Provinsi Riau

dan penduduk ± 688.204 jiwa.

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kampar

Pada awalnya Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan

sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut sungai

kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedukan Bukit, beberapa sejarahwan

menafsirkan Tanvar dapat bermaksud dengan pertemuan dua sungai yang

diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri.

Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus ditepian Sungai

Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Selalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka

dengan Kampar. Kemudian juga disebut Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud

Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ketengah Portugal, melarikan diri ke

Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan

Portugal disebut bahwa Kabupaten kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang

Raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau. Tomas Dias

dalam ekspedisinya ke pedalaman minangkabau tahun 1684, menyebutkan bahwa

44

ia menelusuri sungai siak kemudian sampai pada suatu kawasan, pindah dan

melanjutkan perjalanan darat menuju sungai kampar. Dalam perjalanan tersebut ia

berjumpa dengan penguasa setempat dan meminta izin menuju pagaruyung.

2. Geografi Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km2 merupakan

daerah yang terletak antara 1000’40” lintang utara sampai 0027’00” lintang selatan

dan 100028’30”-101014’30” bujur timur. Kabupaten kampar dilalui oleh dua buah

sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya sungai kampar yang

panjangnya ±413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143

meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam kabupaten Kampar yang

meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar,

Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah

sebagai berikut :

Utara : Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis

Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi

Barat : Kabupaten Lima Puluh Kota

Timur : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi

pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi

pada Juli dengan temperatur 35 °C. Jumlah hari hujan pada tahun 2009, yang

terbanyak adalah di sekitar Bangkinang Seberang dan Kampar Kiri.

45

3. Pemerintahan

Kabupaten Kampar pada awalnya berada dalam Provinsi sumatra Tengah,

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 dengan Ibu Kota

Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-

Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang

Nomor 61 Tahun 1958. Kemudian untuk perkembangan Kota Pekanbaru,

pemerintah Daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari

wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah kota Pekanbaru, yang kemudian

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Riau

Nomor : KPTS. 381VII1987 tanggal 17 juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari

19 Kecamatan dengan dua Bupati. Pembentu Bupati Wilayah I berkedudukan di

Pasir Pengarayan dan Pembantu Bupati Wilayah tingkat II di Pangkalan Kerinci.

Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah kecamatan Rambah, Tandun,

Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati

Tingkat II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut,

dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah

pembantu Bupati wilayah I dan II berada langsung dibawah koordinator

Kabupaten.

4. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2014 tercatat 688,204 orang.

yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Ratio

46

jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan)

adalah 109. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut

diri mereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wilayah Kampar

dengan Persukuan Domo, Malayu, Piliong/Piliang, Mandailiong, Putopang,

Caniago, Kampai, Bendang, dll. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya

mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. khususnya dengan

kawasan Luhak Limopuluah. Hal ini terjadi karena wilayah Kampar baru terpisah

dari Ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Menurut

H.Takahashi dalam bukunya Japan and Eastern Asia, 1953, Pemerintahan Militer

Kaigun di Sumatera memasukkan Kampar ke dalam wilayah Riau Shio sebagai

bagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai Timur Sumatera.

Selanjutnya terdapat juga sedikit etnis Melayu yang pada umumnya

bermukim di sekitar perbatasan Timur yang berbatasan dengan Siak dan

Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak

masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang

tersebar di sentra-sentra pemukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk

beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-

sektor perkebunan dan jasa lainnya. Selain itu dalam jumlah yang signifikan para

pendatang bersuku Minangkabau lainnya asal Sumatera Barat yang umumnya

berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha.

Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar

yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain

itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio

47

Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, dan Kampar Timur,

masing –masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131

jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu

Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan kepadatan 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri

Hilir dengan 13 jiwa/km²

5. Pariwisata dan Budaya

Kabupaten Kampar memiliki kawasan situs purbakala yang diperkirakan

telah ada pada masa Sriwijaya yaitu Candi Muara Takus, kawasan ini selain

menjadi kawasan cagar budaya juga menjadi tujuan wisata religi bagi umat

Buddha. Selain itu masyarakat Kampar yang beragama Islam, masih melestarikan

tradisi mandi balimau bakasai yaitu mandi membersihkan diri di Sungai Kampar

terutama dalam menyambut bulan Ramadan. Kemudian terdapat juga tradisi

Ma'awuo ikan yaitu tradisi menangkap ikan secara bersama-sama (ikan larangan)

setahun sekali, terutama pada kawasan Danau Bokuok (Kecamatan Tambang) dan

Sungai Subayang di Desa Domo (Kecamatan Kampar Kiri Hulu).

Budaya masyarakat Kampar tidak lepas dari pengaruh Minangkabau. yang

identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari

Pagaruyung. Limo Koto terdiri dari Kuok, Salo, Bangkinang, Air Tiris dan

Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini.

termasuk model kekerabatan dari jalur ibu (matrilineal). Konsep adat dan tradisi

persukuannya sama dengan konsep Minang khususnya di Luhak Limopuluah.

Bahasa sehari-hari masyarakat Kampar mirip dengan Bahasa Minangkabau. atau

disebut dengan Bahasa Ocu salah satu varian yang mirip dengan bahasa

48

digunakan di Luhak Limopuluah. Bahasa ini berlainan aksen dengan varian

Bahasa Minangkabau yang dipakai oleh masyarakat Luhak Agam, Luhak Tanah

Datar maupun kawasan pesisir Minangkabau lainnya. Di samping itu, Kampar

Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional yang disebut dengan

Calempong dan Oguong.

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu PintuKabupaten Kampar

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar

merupakan salah satu dinas yang memiliki tugas pelaksana urusan pemerintah

bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar dipimpin oleh kepala dinas

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dalam

menjalankan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Kabupaten Kampar mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu.

2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Satu Pintu.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu

Pintu.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

49

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu

Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinasb. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian2. Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan3. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.

c. Bidang Penanaman Modal dan Promosi, terdiri dari :1. Seksi penanaman modal dan deregulasi2. Seksi promosi dan investasi penanaman modal3. Seksi verifikasi dan evaluasi pelayanan penanaman modal

d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, terdiri dari :1. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan A2. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan B3. Seksi penyelenggaraan pelayanan perizinan C

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, terdiri dari :1. Seksi penyelenggaraan pelayanan non perizinan A2. Seksi penyelenggaraan pelayanan non perizinan B3. Seksi penyelenggaraan pelayanan non perizinan C

f. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan dan Pelaporan Layanan,terdiri dari :1. Seksi pengaduan, pengendalian dan informasi layanan.2. Seksi kebijakan dan penyuluhan layanan3. Seksi pelaporan, evaluasi dan peningkatan layanan

Adapun penjabaran masing-masing tugas struktur organisasi pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasara,

menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi, serta

melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintah yang

menjadi kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam

menjalankan tugas tersebut, kepala dinas mempunyai fungsi :

50

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi

penatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan program dan

perlengkapan serta organisasi.

2. Menyusun perencanaan dan program pengembangan penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

3. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga instansi vertikal lainnya

yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan, non

perizinan.

4. Merumuskan kebijakan teknis terkait dengan inovasi dan

pengembangan sistem penanaman modal dan pelayanan perizinan

dan non perizinan.

5. Menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan berdasarkan

pendelegasian dari bupati kampar sesuai peraturan yang berlaku.

6. Mengesahkan dokumen yang terkait dengan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7. Merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan

sumber daya manusia tentang pelayanan perizinan dan non

perizinan.

8. Merumuskan kebijakan pengendalian terhadap pelaksanaan proses

administrasi maupun pelaporan yang berhubungan dengan

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

9. Merumuskan hasil pengaduan masyarakat terhadap pokok-pokok

permasalahan yang diadukan.

51

10. Merumuskan bahan kebijakan operasional pengembangan dan

fasilitasi penanaman modal.

11. Melakukan pengelolaan unit pelaksanaan teknis.

12. Perumusan sasaran, capaian kinerja, langkah dan rencana kerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

13. Menyusun laporan pelaksanaan, hasil capaian dan kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

14. Pembinaan, pengawasan serta pengembangan pelaksanaan

pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

15. Melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan taraf layanan dan

peningkatan iklim investasi serta pelaksanaan promosi daerah dalam

upaya pengembangan kapasitas daerah sebagai tempat berinvestasi

yang kondusif.

16. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya kegiatan penanaman

modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

17. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya yang

terkait dengan penanaman modal dan teknis pelayanan perizinan dan

non perizinan.

18. Menegakkan kedisiplinan bagi para bawahan dan memberikan

sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

19. Memfasilitasi calon investor dalam rangka pelaksanaan penanaman

modal.

52

20. Memberikan pertimbangan kepada bupati dalam rangka kegiatan

penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan perizinan.

21. Memberikan penilaan pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kampar.

22. Mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan tugas para bawahan

terkait dengan kinerja bawahan.

23. Mendisposisikan surat kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya masing-masing.

24. Memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, penilaian serta koreksi

kepada para bawahan dalam hal pelaksanaan tugas.

25. Melakukan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim investasi

yang kondusif.

26. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

27. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai

bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

28. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi

tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan

melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan

umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi, pelaporan serta

53

pengelolaan keuangan dan perlengkapan. Dalam menjalankan tugas

tersebut, sekretaris mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan dan perlengkapan, perencanaan, pelaporan serta urusan

rumah tangga.

2. Pembinaan, pengorganisasian, pengendalian, pengawasan program

dan kegiatan sub bagian.

3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

4. Melaksanakan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan

standar operasional prosedur.

5. Merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan

kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, keuangan, pengelolaan

asset, monitoring serta evaluasi terhadap jalannya ketatausahaan.

6. Menerima petunjuk/arahan sesuai dengan disposisi atasan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

7. Melakukan pengendalian pembinaan urusan ketatausahaan yang

meliputi penatausahaan surat masuk dan pendistribusian surat keluar.

8. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan

petunjuk teknis di bidang ketatausahaan umum di lingkungan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

9. Menginventarisasi dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan

yang berhubungan dengan bidang ketatausahaan umum.

54

10. Melakukan pengelolaan administrasi terhadap naskah dinas yang

masuk dan keluar serta mendistribusikannya kepada bidang terkait.

11. Melaksanakan evaluasi terhadap jalannya penatausahaan berdasarkan

penilaian terhadap kinerja masing-masing sub bagian dan data

pelaporan perkembangan setiap triwulan.

12. Mengawasi dan memberikan arahan serta koreksi terhadap

bawahannya sesuai dengan sub bagiannya.

13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang

langkah-langkah yang perlu diambil dengan ketentuan berlaku.

14. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan

kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

16. Merumuskan tentang kebijakan penempatan pegawai di Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

17. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan

kantor.

18. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan skp

bawahan.

19. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan atasan.

20. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

55

21. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai

bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

c. Bidang Penanaman Modal Dan Promosi

Bidang penanaman modal dan promosi mempunyai tugas pokok

merencanakan dan mengkaji potensi dan peluang penanaman modal

lingkup daerah sekaligus mempromosi peluang investasi dengan

memberdayakan badan usaha penanaman modal, antara lain

meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup

daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang penanaman modal dan

promosi mempunyai fungsi :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan

perencanaan pengembangan dan pelayanan penanaman modal.

2. Menyusun rencana pengembangan dan pelayanan penanaman modal

daerah.

3. Merumuskan kebijakan tentang pengembangan dan fasilitasi

kerjasama,

4. Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang perencanaan dan

pengembangan penanaman modal.

5. Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang fasilitasi dan

kerjasama.

6. Melakukan koordinasi dan pembinaan perusahaan non fasilitas.

7. Mengoordinasikan penilaian invesment award

8. Melaksanakan rapat koordinasi antar lembaga dengan dunia usaha.

56

9. Mengoordinasikan dan merekomendasikan kelayakan izin

penanaman modal terhadap investor PMA/PMDN.

10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan

promosi dan informasi pengolahan data dan penanaman modal sektor

potensi unggulan daerah.

11. Melakukan koordinasi dengan dunia usaha tentang promosi sektor

potensi unggulan daerah.

12. Mempersiapkan data potensi unggullan dan peluang investasi daerah

untuk dipromosikan.

13. Mengoordinir event-event promosi berskala lokal, nasional dan

internasional.

14. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

15. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP

bawahan.

16. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

17. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

18. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku.

19. Catatan sebagai bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan mempunyai tugas pokok

memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sektor usaha yang telah di

57

delegasikan bupati kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, dan mengkoordinasikan dengan tim teknis dari

instansi terkait. Dalam menjalankan tugas tersebut, bidang

penyelenggaraan pelayanan perizinan mempunyai fungsi :

1. Pengkajian, perumusan dan perencanaan langkah strategis

pelaksanaan layanan.

2. Penyusunan mekanisme dan standar operasional prosedur layanan

perizinan menurut sektor usaha dibidangnya.

3. Pengintegrasian pelaksanaan layanan perizinan yang menjadi

kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu.

4. Koordinasi teknis dengan instansi terkait terhadap perizinan yang

harus mendapat pertimbangan.

5. Pemeriksaan dokumen perizinan serta penetapan retribusi daerah.

6. Penerbitan duplikat izin yang dinyatakan hilang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

8. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP

bawahan.

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

58

11. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai

bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan

Bidang penyelenggaraan pelayanan non perizinan mempunyai tugas

pokok memberikan pelayanan non perizinan berdasarkan sektor usaha

yang telah di delegasikan bupati kampar kepada Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengkoordinasikan dengan tim

teknis dari instansi terkait. Bidang penyelenggaraan pelayanan non

perizinan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Bidang penyelenggaraan

pelayanan non perizinan mempunyai fungsi :

1. Pengkajian, perumusan dan perencanaan langkah strategis

pelaksanaan layanan.

2. Penyusunan mekanisme dan standar operasional prosedur pelayanan

non perizinan menurut sektor usaha di bidangnya.

3. Pengintegrasian pelaksanaan layanan perizinan yang menjadi

kewenangan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu.

4. Koordinasi teknis dengan instansi terkait terhadap non perizinan yang

harus mendapat pertimbangan.

5. Pemeriksaan dokumen non perizinan serta penetapan retribusi daerah.

6. Penerbitan duplikat izin yang dinyatakan hilang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

59

7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

8. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP

bawahan.

9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

10. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

11. Menilai hasil kerja dengan mengisi buku catatan sebagai bahan

penilaian sasaran kerja pegawai.

f. Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penanaman modal

dan perizinan, melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan dunia usaha

maupun masyarakat dan melakukan pelaporan seluruh pelaksanaan

penanaman modal dan perizinan. Dalam menjalankan tugas tersebut,

Bidang Pengaduan, Pengendalian, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan

mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap

ketentuan penanaman modal dan perizinan.

2. Memfasilitasi dunia usaha dalam melaksanakan kegiatan penanaman

modal dan perizinan.

3. Menerima pengaduan dari perusahaan dan masyarakat yang berkaitan

dengan perizinan non perizinan bidang penanaman modal.

60

4. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai dengan

pengaduan perizinan yang dilaporkan baik oleh perseorangan maupun

dunia usaha.

5. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan

pengaduan perizinan.

6. Menyelenggarakan koordinasi hasil pengawasan terhadap dunia

usaha.

7. Melaksanakan, merekapitulasi dan mengevaluasi hasil IKM, serta

memberika pertimbangan/masukan-masukan hasil evaluasi IKM

tersebut.

8. Memberikan pertimbangan-pertimbangan/masukan-masukan

terhadap hasil IKM.

9. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan

perizinan usaha dan penanaman modal.

10. Melaksanakan sosialisasi aturan-aturan yang berkaitan dengan

penanaman modal dan perizinan dunia usaha.

11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan

dengan pelayanan penyuluhan dunia usaha.

12. Mengumpulkan dan memverifikasi realisasi nilai investasi

perusahaan

13. Merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan layanan

dunia usaha.

14. Melaporkan realisasi nilai investasi penanaman modal.

61

15. Melakukan monitoring perkembangan perizinan dan non perizinan.

16. Menyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil

yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

17. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku

penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP

bawahan.

18. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

19. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

20. Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan sebagai

bahan penilaian sasaran kerja pegawai.

62

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil

penelitian mengenai Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam Pengurusan Izin

Reklame. Untuk selanjutnya penulis klasifikasikan berdasarkan tingkat umur,

tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

1. Identitas Responden Berdasarkan Usia.

Sehubung dengan keterkaitan antara usia dengan kedewasaaan seseorang

dalam bersikap terhadap suatu permasalahan, maka pada tabel berikut akan

digambarkan kriteria umur responden sebagai berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan UsiaNo Usia Jumlah Persentase1 21-30 13 orang 32 %2 31-40 21 orang 51 %3 41-50 7 orang 17 %4 50 keatas 0 0

Jumlah 41 orang 100 %Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.1 diatas dapat diketahui identitas responden

berdasarkan usia adalah dari 41 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak

13 orang (32 %) berusia antara 21-30 tahun, sebanyak 21 orang (51 %) berusia

antara 31-40 tahun dan sebanyak 7 orang (17 %) berusia antara 41-50 tahun. Dari

identitas responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya identitas

63

responden berdasarkan usia lebih di dominasi oleh responden yang berusia antara

31-40 tahun.

Maka dari gambaran data umur diperoleh dari responden tersebut, bahwa

responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan

dewasa atau matang dalam berfikir. Sehingga dalam pengambilan suatu keputusan

responden tidak lagi mudah dipengaruhi orang lain dan secara kejiwaan

mempunyai kematangan dan pengalaman di dunia kesehatan.

2. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Identitas responden pada tingkat pendidikan diperlukan guna memberikan

gambaran mengenai identitas para responden yang akan menjawab maksud dari

penelitian ini. Faktor pendidikan memegang peranan sangat penting bagi penulis

dalam upaya untuk memperoleh pengetahuan terhadap hasil jawaban yang

diberikan responden karena menurut penulis orang yang berpendidikan umumnya

akan lebih tinggi pengetahuan dan lebih bijaksana membandingkan dengan orang

yang berpendidikan lebih rendah walaupun hal ini tidal mutlak menjadi kebenaran

karena bagitu pentingnya pendidikan dalam mempengaruhi pikiran dan sikap

seseorang, melalui data tabel berikut akan dapat diketahui gambaran dari tingkat

pendidikan responden. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terlihat bahwa

jenjang pendidikan responden terdiri dari rendah sampai pada pendidikan tinggi,

untuk mengetahui responden dapat dilihat rincian datanya pada tabel berikut :

64

Tabel V. 2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.No Jenjang Pendidikan Jumlah Persentase1 SD 0 02 SLTP 6 orang 15 %3 SLTA 19 orang 46 %4 Strata 1 13 orang 32 %5 Strata 2 3 orang 7 %

Jumlah 41 orang 100 %Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat diketahui identitas responden

berdasarkan jenjang pendidikan adalah dari 41 orang yang dijadikan sebagai

responden sebanyak 6 orang (15 %) berpendidikan SLTP, sebanyak 19 orang (46

%) berpendidikan SLTA, sebanyak 13 orang (32 %) berpendidikan Strata 1 dan

sebanyak 3 orang (7 %) berpendidikan strata 2. Dari identitas responden diatas,

maka dapat disimpulkan bahwasannya identitas responden berdasarkan jenjang

pendidikan lebih di dominasi oleh responden yang berpendidikan SLTA

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan jenis kelamin dapat

dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis KelaminNo Jenis Kelamin Jumlah Persentase1 Laki-laki 25 orang 61 %2 Perempuan 16 orang 39 %

Jumlah 41 orang 100 %Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat diketahui identitas responden

berdasarkan jenis kelamin adalah dari 41 orang yang dijadikan sebagai responden

sebanyak 25 orang (61 %) berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 16 orang (39

%) berjenis kelamin perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa identitas

65

responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh responden yang berjenis

kelami laki-laki.

B. Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Surat IzinReklame

Pelaksanaan tugas pelayanan dalam struktur organisasi tidak selamanya

berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya

aparat pemerintah mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, namun

disamping itu adapula faktor-faktor yang menjadi pendukung jalannya prosedur

pelayanan. Demikian halnya pelaksaan pelayanan pemerintah yang ada di daerah-

daerah lain

Pelaksanaan layanan pemerintah yang berlangsungDinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh beberapa

faktor-faktor, baik itu faktor yang menjadi pendukung jalannya pelayanan maupun

faktor yang kemudian menjadi penghambat pelayanan itu sendiri.

Berikut ini akan dibahas berurutan berdasarkan indikator-indikator yang

telah penulis tetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Bukti langsung

Bukti langsung adalah kelengkapan fasilitas fisik, sarana dan prasarana,

pegawai dan sarana komunikasi. Kualitas pelayanan di Kantor Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar akan langsung

secara bagus apabila bukti langsung ini diperhatikan, karena hal ini berhubungan

dengan penilaian pertama dari masyarakat. Masyarakat yang datang ke kantor

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

66

akan langsung berhadapan dengan penilaian fasilitas yang ada dan kenyamanan

masyarakat akan terasa langsung.

Untuk mengetahui tanggapan dari pengurus izin reklame mengenai

indikator bukti langsung dalam pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel V.4 Tanggapan Dari Pengurus Izin Reklame Mengenai IndikatorBukti Langsung Dalam Pelayanan Di Dinas Penanaman ModalDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukup baik Kurang baik1 Ruang tunggu 9 14 2 252 Pegawai yang memberikan

pelayanan0 15 10 25

3 Papan informasi 0 12 13 25Jumlah 9 41 25 75

Rata – Rata 3 14 8 25Persentase 32 % 56 % 32 % 100 %

Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengurus izin

reklame mengenai indikator bukti langsung dalam pelayanan di Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah

dari 25 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 3 orang (32 %)

menyatakan baik, sebanyak 14 orang (56 %) menyatakan cukup baik dan

sebanyak 8 orang (32 %) menyatakan kurang baik. Dari hasil tanggapan

responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanny tanggapan dari

Masyarakat pengurus izin reklame mengenai indikator bukti langsung dalam

pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kampar dapat dikatakan cukup baik. Hal ini menunjukkan

bahwapelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

67

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kamparsudah cukupmemuaskan masyarakat dan

memenuhi standar pelayanan publik.

Selanjutnya tanggapan dari Pegawai bidang pelayanan perizinan dan non

perizinan mengenai indikator bukti langsung dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel V.5 Tanggapan Dari Staf Bidang Pelayanan Perizinan MengenaiIndikator Bukti Langsung Dalam Memberikan PelayananKepada Masyarakat

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukup baik Kurang baik1 Ruang tunggu 9 6 0 152 Pegawai yang memberikan

pelayanan15 0 0 15

3 Papan informasi 15 0 0 15Jumlah 39 6 0 45

Rata – Rata 13 2 0 15Persentase 87 % 13 % 0 100 %

Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.5 diatas dapat diketahui tanggapan dari Staf bidang

pelayanan perizinan mengenai indikator bukti langsung dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat adalah dari 15 orang yang dijadikan sebagai

responden sebanyak 13 orang (87 %) menyatakan baik dan sebanyak 2 orang (13

%) menyatakan cukup baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat

disimpulkan bahwasannya bukti langsung dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat dapat dikatakan baik.

Sementara itu penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kamparmengenai ndikator bukti langsung dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat adalah sebagai berikut

68

“...menurut saya, sarana prasarana di kantor ini cukup memadai, hanyasaja apabila pengurusan membludak, itu yang menyebabkan pelayanandisini yang kurang maksimal. Misalnya saja kursi tunggu yang tidakmencukupi semua pengurus. Banyak pengurus yang menunggu sampaiberdiri dan duduk-duduk di lantai. Saya rasa hanya itu saja yang membuatsarana prasarana disini kurang memadai”.

Dari hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan

mengenai bukti langsung dalam pelayanan di Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat dikatakan cukup baik.

Hal ini menurut penulis, dibutuhkan sarana yang lengkap atau memadai dapat

menunjang pelayanan dengan cepat dan tidak membuat masyarakat menunggu.

Seharusnya lebih ditingkatkan lagi dan lebih diperhatikan agar masyarakat tidak

mengeluh, sehingga dalam proses melayaninya pun bisa lebih cepat dan tidak

sering mendapat keluhan dari masyarakat.

2. Daya tanggap

Daya tanggap (Responsiveness) merupakan dimensi kedua untuk

mengukurkualitas pelayanan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kamparkepada masyarakat pemohon pembuatan

izin reklame. Daya Tanggap (Responsiveness) itu sendiri adalah keinginan

pegawai untuk membantu para pelanggan atau pemohon dan memberikan

pelayanan dengan tanggap.

Untuk mengetahui tanggapan dari pengurus izin reklame mengenai daya

tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam pengurusan izin

reklame adalah sebagai berikut :

69

Tabel V.6 Tanggapan Dari Pengurus Izin Reklame Mengenai Daya TanggapPegawai Dalam Memberikan Pelayanan Pada Dinas PenanamanModal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten KamparDalam Pengurusan Izin Reklame

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukup baik Kurang baik1 Kesediaan membantu

masyarakat0 15 10 25

2 Memberikan pelayananyang cepat dan tepat

0 16 9 25

Jumlah 0 31 19 50Rata – Rata 0 15 10 25Persentase 0 60 % 40 % 100 %

Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.6 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengurus izin

reklame mengenai daya tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan pada

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

dalam pengurusan izin reklame adalah dari 25 orang yang dijadikan sebagai

responden sebanyak 15 orang (60 %) menyatakan cukup baik dan sebanyak 10

orang (40 %) menyatakan kurang baik. Dari tanggapa responden diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa daya tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan

pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar dalam pengurusan izin reklame dapat dikatakan cukup baik. Hal hal ini

dilihat dari aparatur yang adadisana terkadang memberikan kesan yang baik

kadang tidak, itu bagaimana kitamenyikapi keadaan yang sedang dirasakan oleh

aparatur tersebut.

Selanjutnya tanggapan dari staf bidang pelayanan perizinan mengenai daya

tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengurus izin reklame

adalah sebagai berikut

70

Tabel V.7 Tanggapan Dari Staf Bidang Pelayanan Perizinan Mengenai DayaTanggap Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan KepadaPengurus Izin Reklame

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukupbaik

Kurang baik

1 Kesediaan membantumasyarakat

15 0 0 15

2 Memberikan pelayananyang cepat dan tepat

15 0 0 15

Jumlah 30 0 0 30Rata – Rata 15 0 0 15Persentase 100 % 0 0 100 %

Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat diketahui tanggapan dari Staf bidang

pelayanan perizinan mengenai daya tanggap pegawai dalam memberikan

pelayanan kepada pengurus izin reklame adalah dari 15 orang yang dijadikan

sebagai responden kesemuanya menjawab baik. Hal ini dapat dilihat

Keprofesionalan seorang pegawai dapat terlihat dari bagaimana ia memanfaatkan

waktunya sebaik mungkin untuk hal-hal yang menjadi prioritas dalam

pekerjaannya.

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengenai daya

tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan kepada pengurus izin reklame

adalah sebagai berikut :

“....menurut saya, kami selalu memberikan pelayanan yang baik kepadamasyarakat, kami tidak pernah memperlambat pelayanan kepadamasyarakat”.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis

paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya daya tanggap pegawai

71

dalam memberikan pelayanan kepada pengurus izin reklame dapat dikatakan

cukup baik, Hanya saja menurut pengamatan penulis disebabkan masih kurangnya

fasilitas seperti computer dikantor tersebut, adanya kerusakan terhadap printer

sehingga harus menunggu menunggu printer selesai diperbaiki selain itu

banyaknya masyarakat yang ingin dilayani sehingga pelayanan yang diberikan

kurang cepat dan tepat serta tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh

masyarakat.

3. Kehandalan

Kehandalan yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan

segera, akurat dan memuaskan. Hambatan atau kekurangan yang ditemukan di

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar adalah lambatnya pengurusan. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah

pegawai Kurangnya jumlah pegawai mengakibatkan penyelesaian pengurusan

menjadi lambat, karena satu orang pegawai menangani atau mengurus lebih dari

satu orang. Disamping kuantitas pegawai yang kurang, kualitas dari pegawai yang

ada pun masih rendah. Menghadapi masalah ini, diperlukan adanya penambahan

jumlah pegawai serta peningkatan kuantitas pegawai seperti keilmuwan atau

wawasan serta kreativitas pegawai melalui peningkatan pendidikan atau pelatihan

baik formal maupun non formal yang mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan serta memperhatikan ketepatan sasaran.

Disamping kuantitas dan kualitas pegawai kantor Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, tingkat kedisiplinan

72

pegawai masih kurang merupakan salah satu penyebab dari lambatnya proses

pengurusan.

Untuk mengetahui tanggapan dari pengurus izin reklame mengenai

kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel V.8 Tanggapan Dari Pengurus Izin Reklame Mengenai KehandalanPegawai Dalam Memberikan Pelayanan

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukupbaik

Kurang baik

1 Janji ditepati sesuaidengan jadwal

0 15 10 25

2 Kesediaan memberikaninformasi

0 11 14 25

Jumlah 0 26 24 50Rata – Rata 0 13 12 25Persentase 0 52 % 48 % 100 %

Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengurus izin

reklame mengenai kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah dari

25 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 13 orang (52 %)

menyatakan cukup baik dan sebanyak 12 orang (48 %) menyatakan kurang baik.

Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya

kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan cukup baik.

hanya saja masih sering terjadinya keterlambatan dalam menerbitkan surat izin

tersebut sehingga membuat masyarakat merasa kesal selain itu juga mereka harus

berulang untuk datang ke kantor tersebut walaupun mereka tinggal cukup jauh

dari kantor dinas tersebut.

73

Selain itu juga tanggapan dari staf bidang pelayanan perizinan mengenai

kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengurus

izin reklame adalah sebagai berikut :

Tabel V.9 Tanggapan Dari Staf Bidang Pelayanan Perizinan MengenaiKehandalan Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan KepadaMasyarakat Pengurus Izin Reklame

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukupbaik

Kurang baik

1 Janji ditepati sesuaidengan jadwal

15 0 0 15

2 Kesediaan memberikaninformasi

7 8 0 15

Jumlah 22 8 0 30Rata – Rata 11 4 0 15Persentase 73 % 27 % 0 100 %

Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat diketahui tanggapan dari Staf bidang

pelayanan perizinan mengenai kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat pengurus izin reklame adalah dari 15 orang yang dijadikan

sebagai responden sebanyak 11 orang (73 %) menyatakan baik dan sebanyak 4

orang (27 %) menyatakan cukup baik. Dari tanggapan responden diatas, maka

dapat disimpulkan bahwasannya kehandalan pegawai dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat pengurus izin reklame dapat dikatakan baik.

Sementara itu hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengenai

kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengurus

izin reklame adalah sebagai berikut :

“....kami selalu diperintahkan oleh atasan untuk mempermudah dalampengurusan, jadi saya rasa kami tidak pernah dengan sengaja

74

memperlambat dalam penyelesaian pengurusan izin ini, kami selaluberusaha sebaik mungkin dan apabila ada keterlambatan mungkin saja itukesalahan teknis saja”.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis

paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya kehandalan pegawai

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengurus izin reklame adalah

dapat dikatakan cukup baik.Pihak dinas sudah memberikan pelayanan yang sebaik

mungkin kepada masyarakat yang melakukan pengurusan terutama pengurusan

izin reklame, dan apabila masih terjadi keterlambatan dalam penerbitan. Itu hanya

semata-mata kesalahan teknis saja bukan karena pihak pegawai yang

memperlambat proses pelayanan.

4. Jaminan

Jaminan merupakan dimensi ketiga untuk mengukur kualitas pelayanan

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kamparkepada pemohon layanan pembuatan izin reklame. Jaminan (Assurance)

mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat yang dapat dipercaya

yang dimilki oleh para pegawai, bebas dari bahaya, resiko atau keraguraguan.

Untuk mengetahui tanggapan dari pengurus izin reklame mengenai jaminan

yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel V.10 Tanggapan Dari Pengurus Izin Reklame Mengenai JaminanYang Diberikan Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukupbaik

Kurang baik

75

1 Kemudahan prosedurpelayanan

0 14 11 25

2 Kesopanan pegawai dalammemberikan pelayanan

0 12 13 25

Jumlah 0 26 24 50Rata – Rata 0 13 12 25Persentase 0 52 % 48 % 100 %

Sumber : data olahan 2017

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengurus izin

reklame mengenai jaminan yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan

adalah dari 25 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 13 orang (52 %)

menyatakan cukup baik dan sebanyak 12 orang (48 %) menyatakan kurang baik.

Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya jaminan

yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah dapat dikatakan

cukup baik. Hal ini dilihat dari aparatur dalam menetapkan prosedur atau

persyaratan dalampengurus izin reklame cukup memudahkan masyarakat dalam

mengurus izin reklame.

Selanjutnya tanggapan dari staf bidang pelayanan perizinan mengenai

jaminan yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah

Tabel V.11 Tanggapan Dari Staf Bidang Pelayanan Perizinan MengenaiJaminan Yang Diberikan Pegawai Dalam MemberikanPelayanan

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukupbaik

Kurang baik

76

1 Kemudahan prosedurpelayanan

13 2 0 15

2 Kesopanan pegawai dalammemberikan pelayanan

11 4 0 15

Jumlah 24 6 0 30Rata – Rata 12 3 0 15Persentase 80 % 20 % 0 100 %

Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat diketahui tanggapan dari staf bidang

pelayanan perizinan mengenai jaminan yang diberikan pegawai dalam

memberikan pelayanan adalah dari 15 orang yang dijadikan sebagai responden

sebanyak 12 orang (80 %) menyatakan baik dan sebanyak 3 orang (20 %)

menyatakan cukup baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat

disimpulkan bahwasannya jaminan yang diberikan pegawai dalam memberikan

pelayanan dapat dikatakan baik.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengenai jaminan

yang diberikan pegawai dalam memberikan pelayanan adalah

“...sepengetahuan saya, pegawai disini dalam memberikan pelayanankepada masyarakat sudah bersikap ramah dan sopan, yang agak sedikitbersikap seperti itu biasanya anak-anak magang saja ataupun anak-anakhonorer, maklum lah mereka kan baru dalam mengemban tugas ini”.

Berdasarkan hasil kuisioner dan hasil wawancara penulis yang telah penulis

paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya jaminan yang diberikan

pegawai dalam memberikan pelayanan dapat dikatakan cukup baik. Hanya saja

pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar harus memiliki sikap terbuka dalam memberikan informasi mengenai

persyaratan, jenis dan biaya pelayanan, lama pelayanan, begitu pula dengan

77

prosedur pelayanan karena dalam pengamatan penulis di lapangan belum terdapat

Informasi berupa papan info yang dipasang di dinding dalam ruang pelayanan

mengenai persyaratan,lama dan prosedur pelayanan. Hal ini membuat masyarakat

kurang mengerti dan kurang memahami prosedur yang harus ditempuh dalam

pembuatan izin reklame.

5. Empati

Empati (Emphaty) merupakan dimensi keempat yang digunakan dalam

mengukur kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam memberikan pelayanan pembuatan izin

reklame. Empati (Emphaty) itu sendiri adalah kemudahan dalam melakukan

hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan

para masyarakat pemohon pembuatan izin reklame dengan baik.

Untuk mengetahui tanggapan dari pengurus izin reklame mengenai empati

pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut

:

Tabel V.12 Tanggapan Dari Pengurus Izin Reklame Mengenai EmpatiPegawai Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukupbaik

Kurang baik

78

1 Komunikasi yang baikdalam memberikanpelayanan

0 16 9 25

2 Memahami kebutuhanmasyarakat

0 12 13 25

Jumlah 0 28 22 50Rata – Rata 0 14 11 25Persentase 0 56 % 44 % 100 %

Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.12 diatas dapat diketahui tanggapan dari pengurus izin

reklame mengenai empati pegawai dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat adalah dari 25 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 14

orang (56 %) menyatakan baik dan sebanyak 11 orang (44 %) menyatakan kurang

baik. Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya

empati pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan

cukup baik.Hal ini dilihat bahwasannya masih ada aparaturnya tidak menanamkan

program 3S kepadamasyarakat, kadang ada yang menggunakan kadang ada yang

tidak. Tetapi mau tidakmau program 3S tersebut harus dipergunakan dalam

memberikan pelayanan.Pegawainya masih belum rata dalam menerapkan program

3S tersebut, ada yangsudah ada yang belum memakainya sehingga masyarakat

kadang ada yangmendapatkan pelayanan yang baik adapun yang tidak.

Selanjutnya tanggapan dari staf bidang pelayanan perizinan mengenai

empati pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai

berikut :

Tabel V.13 Tanggapan Dari Staf Bidang Pelayanan Perizinan MengenaiEmpati Pegawai Dalam Memberikan Pelayanan KepadaMasyarakat

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukup Kurang baik

79

baik1 Komunikasi yang baik

dalam memberikanpelayanan

15 0 0 15

2 Memahami kebutuhanmasyarakat

15 0 0 15

Jumlah 30 0 0 30Rata – Rata 15 0 0 15Persentase 100 % 0 0 100 %

Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.13 diatas dapat dketahui tanggapan dari Staf bidang

pelayanan perizinan mengenai empati pegawai dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat adalah dari 15 orang yang dijadikan sebagai responden

kesemuanya menjawab baik. Hal ini dilihat bahwa pegawai sudah melakukan

komunikasi yang baik dengan masyarakat seperti bertanya apa keperluannya

datang ke dinas, apa yang dibisa dibantu.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengenai empati

pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah

“....kami selalu menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat yangmelakukan pengurusan disini, kami tidak pernah mentelantarkanmasyarakat yang melakukan pengurusan disini, kami selalu menanyakankepada masyarakat mengenai kepentingan ke dinas ini”.

Dari hasil kuisioner dan hasil wawancara yang telah penulis paparkan

diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya empati pegawai dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat dapat dikatakan cukup baik. Hanya saja masih ada

beberapa pegawai yang tidak bersikap baik ketika menaggapi pemohon

yangsedang mengeluh karena mereka sedang mengalami kesulitan dan

memerlukanbantuan. Penanganan keluhan merupakan salah satu hal yang wajib

80

diperhatikandengan baik dalam memberikan pelayanan prima. Ketika mereka

merasa tidakdiperhatikan, mereka juga akan kehilangan kepercayaa bahwa

permasalahan merekadapat diselesaikan dengan baik oleh pegawai atau aparatur

yang bersangkutan.

Untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden mengenai kualitas

Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Surat Izin Reklame adalah sebagai

berikut:

Tabel V.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai KualitasPelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Dalam PengurusanSurat Izin Reklame

No Item Penilaian Kategori Penilaian Jumlah

Baik Cukupbaik

Kurang baik

1 Bukti langsung 16 16 8 402 Daya tanggap 15 15 10 403 Kehandalan 11 17 12 404 Jaminan 12 16 12 405 Empati 15 14 11 40

Jumlah 69 78 53 200Rata – Rata 14 15 11 40Persentase 35 % 38 % 27 % 100 %

Sumber : data olahan tahun 2017

Berdasarkan tabel V.14 dapat diketahui rekapitulasi tanggapan responden

mengenai kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Surat Izin Reklame

adalah dari 40 orang yang dijadikan sebagai responden sebanyak 14 orang (35 %)

menyatakan baik, sebanyak 15 orang (38 %) menyatakan cukup baik dan

sebanyak 11 orang (27 %) menyatakan kurang baik.

81

Dari tanggapan responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya

kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Surat Izin Reklame dapat dikatakan

cukup baik. Hal ini dilihat dari kelima indikator yang telah penulis tetapkan yaitu

bukti langsung, daya tanggap, kehandalan, jaminan dan empati dengan hasil

rekapitulasi responden sebanyak 38 %.

C. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kualitas pelayanan pada DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KabupatenKampar dalam pengurusan surat izin reklame

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwasannya yang

menjadi Faktor penghambat dalam Pelaksanaankualitas pelayanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam

pengurusan surat izin reklame adalah sebagai berikut :

1. Bila dilihat dari indikator bukti langsung, hambatan dalam pelaksanaan

pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kampar dalam pengurusan surat izin reklame adalah

sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai seperti bagan alur

pelayanan perizinan sehingga ketika ada masyarakat yang akan

melakukan pengurusan perizinan tidak merasa kebingunganketika

pertama kali masuk ke bagian ruang pelayanan.

2. Bila dilihat dari indikator daya tanggap, hambatan dalam pelaksanaan

pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kampar dalam pengurusan surat izin reklame adalah

Adanya keterbatasan pegawai dalam memberikan pelayanan sehingga

82

pengurus harus mengantri yang cukup lama dalam mengurus izin

reklame tersebut.

3. Bila dlihat dari indikator kehandalan, hambatan dalam pelaksanaan

pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Kampar dalam pengurusan surat izin reklame adalah

Keberadaan pejabat yang berwenang untuk melegalisasikan permohonan

perizinan yang kadang-kadang sedang dinas keluar yang menyebabkan

keterlambatan suatu permohonan perizinan keluar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai kualitas

pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

83

Kabupaten Kampar dalam pengurusan surat izin reklame, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya kualitas Pelayanan Pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar Dalam Pengurusan Surat Izin Reklame dapat dikatakan cukup

baik. Hal ini dilihat dari kelima indikator yang telah penulis tetapkan

yaitu bukti langsung, daya tanggap, kehandalan, jaminan dan empati

dengan hasil rekapitulasi responden sebanyak 38 %.

2. Faktor penghambat dalam Pelaksanaankualitas pelayanan pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kampar dalam pengurusan surat izin reklame adalah sarana dan

prasarana yang ada masih kurang memadai seperti bagan alur pelayanan

perizinan sehingga ketika ada masyarakat yang akan melakukan

pengurusan perizinan tidak merasa kebingunganketika pertama kali

masuk ke bagian ruang pelayanan, Adanya keterbatasan pegawai dalam

memberikan pelayanan sehingga pengurus harus mengantri yang cukup

lama dalam mengurus izin reklame tersebut dan Keberadaan pejabat

yang berwenang untuk melegalisasikan permohonan perizinan yang

kadang-kadang sedang dinas keluar yang menyebabkan keterlambatan

suatu permohonan perizinan keluar.

B. Saran

1. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kampar membuat bagan alur pelayanan perizinan sehingga

84

ketika ada masyarakatyang akan melakukan pengurusan perizinan tidak

merasa kebingunganketika pertama kali masuk ke bagian ruang pelayanan.

2. Kepada pemerintah agar dapat mengevaluasi kembali Pelaksanaan

Pelayanan Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kampar Terhadap Penerbitan izin reklame agar dapat lebih

baik lagi dan tidak adanya keluhan dari masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku.

Abdul Halim, 2004, Manajemen Keuangan Daerah, Unit Penerbit danPercetakanAkademi Manajemen Perusahaan, Yogyakarta.

Berry, 2003, Pelayanan Prima Perpajakan, Rineka Cipta, Jakarta

Budiarjo, 2003, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Gramedia,Jakarta

85

Dwiyanto, 2002, Reformasi, Birokrasi Publik Di Indonesia, Pusat StudiKependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Indra Bastian, 2002, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Buku 2 , Salemba Empat,Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, Edisi Keempat, Gramedia PustakaUtama,Jakarta

Kansil dan Christine, 2003, Sistem Pemerintahan Indonesia, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Kusnadi, 2005, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta

Moenir, 2003, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia,edisi Kesatuan, BumiAskara, Jakarta

Ndraha, 2005, Kybernologi dan metodelogi : metodelogi ilmu pemerintahan.Sirao credentia center. Tangerang banten

Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah,Grasindo, Jakarta

Rasyid, 1997, Makna Pemerintahan:Tinjauan Dari Segi Etika danKepemimpinan, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta

Sedarmayanti, 2004, pelayanan Publik, Rineka Cipta, Jakarta

Sinambela, 2006, Reformasi Pelayanan Publik, Bumi Aksara, Jakarta

Singarimbun, 2005, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta

Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D), CV. Alfabeta, Bandung

Suparlan, 1994, Metode Penelitian Kuantitatif, Universitas Melonerima Press,Jakarta

Sutarto, 1998, Dasar-Dasar Organisasi, Gajah Mada, Yogyakarta

Spelt dan Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya

Syafiie, 2005, Filsafat Pemerintahan, Penerbit Perca, Jakarta

86

Tjiptono, 2007, Manajemen Jasa, Penerbit Andy, Yogyakarta

Yusri Munaf, 2016, Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, MarpoyanTujuh, Pekanbaru

B. Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 38 Tahun 2014 Tentang PerubahanAtas Peraturan Bupati Kampar Nomor 2 Tahun 2013 TentangPelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, skripsi, KertasKerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUnivarsitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.

Lampiran 1

DAFTAR KUISIONER PENELITIAN TENTANG

KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

(Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)

Nomor Responden

Untuk staf bidang perizinan

87

I. Identitas RespondenUmur :Agama :Jenis Kelamin :Pendidikan Terakhir :

II. Petunjuk Pengisian.a. Pernyataan ini berkaitan dengan terhadap Kualitas Pelayanan Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar(Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)

b. Kuisioner ini tidak ada maksud lain dari pada penelitian dalam rangkapenyusunan skripsi, jadi dimohonkan dapat memberi jawaban yangsejujurnya.

c. Identitas responden mohon diisi sesuai dengan identitas Bapak/Ibu.d. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan Bapak/Ibu, dengan memberikan

tanda silang (X) pada salah satu jawaban, atas kerjasamanya saya ucapkanterima kasih.

INDIKATORA. Bukti Langsung

1. Apakah ruang tunggu yang disediakan di kantor ini sudah memadai?a. Sudah.b. Belum.c. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih....................................................................................................................................................................................................................................

88

2. Apakah jumlah petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakatsudah memadai?a. Sudahb. Belumc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih......................................................................................................................................................................................................................................

3. Apakah ada papan informasi yang disediakan oleh pihak dinas untukmasyarakat?a. Adab. Belum adac. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih......................................................................................................................................................................................................................................

B. Daya tanggap1. Apakah petugas selalu sedia membantu masyarakat apabila ada

masyarakat yang kebingunan dalam mengurus izin tersebut?a. Selalub. Kadang-kadangc. Tidak tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih............................................................................................................................................................................................................................................

2. Apakah petugas selalu memberikan pelayanan yang cepat dan tepatkapada masyarakat?a. iyab. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih............................................................................................................................................................................................................................................

C. Kehandalan1. Apakah petugas selalu tepat janji dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat?a. Iyab. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................

89

2. Apakah petugas memberikan informasi yang jelas kepada masyarakatapabila ada masyarakat yang bertanya dalam pengurusan tersebut?a. Iyab. Kadang-kadangc. Tidak pernah.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :........................................................................................................................................................................................................................................

D. Jaminan1. Apakah prosedur pengurusan izin tersebut cukup mudah dilakukan?

a. Iya.b. Kadang-kadangc. Kurang tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................

2. Apakah petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalubersikap sopan dan santun?

a. Iya.b. Belum.c. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :..................................................................................................................................................................................................................................

E. Empati1. Apakah petugas menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat

pengurus tersebut?a. Iya.b. Kadang-kadangc. Kurang tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................

2. Apakah petugas paham terhadap kebutuhan masyarakat dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat?a. Iya.b. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :..................................................................................................................................................................................................................................

90

Daftar Wawancara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

1. Bagaimana menurut Bapak mengenai bukti langsung dalam pemberian

pelayanan kepada masyarakat dikantor ini?

2. Bagaimana menurut bapak mengenai daya tanggap petugas dalam

membantu masyarakat di kantor ini?

91

3. Bagaimana menurut bapak, apakah petugas cukup handal dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat?

4. Bagaimana menurut bapak, apakah petugas memberikan jaminan terhadap

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?

5. Bagaimana empati petugas dalam membantu masyarakat yang sedang

mengalami kebingunan dalam pengurusan tersebut?

DAFTAR KUISIONER PENELITIAN TENTANG

KUALITAS PELAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

(Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)

Nomor Responden

Untuk pengurus izin

I. Identitas Responden

92

Umur :Agama :Jenis Kelamin :Pendidikan Terakhir :

II. Petunjuk Pengisian.a. Pernyataan ini berkaitan dengan terhadap Kualitas Pelayanan Pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar(Studi Pelayanan Pengurusan Izin Reklame)

b. Kuisioner ini tidak ada maksud lain dari pada penelitian dalam rangkapenyusunan skripsi, jadi dimohonkan dapat memberi jawaban yangsejujurnya.

c. Identitas responden mohon diisi sesuai dengan identitas Bapak/Ibu.d. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan Bapak/Ibu, dengan memberikan tanda

silang (X) pada salah satu jawaban, atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

INDIKATORa. Bukti Langsung

1. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah ruang tunggu yang disediakan dikantor ini sudah memadai?a. Sudah.b. Belum.c. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih....................................................................................................................................................................................................................................

93

2. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah jumlah petugas yang memberikanpelayanan kepada masyarakat sudah memadai?a. Sudahb. Belumc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih......................................................................................................................................................................................................................................

3. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah ada papan informasi yangdisediakan oleh pihak dinas untuk masyarakat?a. Adab. Belum adac. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih......................................................................................................................................................................................................................................

b. Daya tanggap1. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas selalu sedia membantu

masyarakat apabila ada masyarakat yang kebingunan dalam mengurus izintersebut?a. Selalub. Kadang-kadangc. Tidak tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih............................................................................................................................................................................................................................................

2. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas selalu memberikanpelayanan yang cepat dan tepat kapada masyarakat?a. Iyab. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih............................................................................................................................................................................................................................................

c. Kehandalan1. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas selalu tepat janji dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat?a. Iyab. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................

94

2. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas memberikan informasiyang jelas kepada masyarakat apabila ada masyarakat yang bertanya dalampengurusan tersebut?a. Iyab. Kadang-kadangc. Tidak pernah.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :........................................................................................................................................................................................................................................

d. Jaminan1. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah prosedur pengurusan izin tersebut

cukup mudah dilakukan?a. Iya.b. Kadang-kadangc. Kurang tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................

2. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat selalu bersikap sopan dan santun?a. Iya.b. Belum.c. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :..................................................................................................................................................................................................................................

e. Empati1. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas menjalin komunikasi yang

baik kepada masyarakat pengurus tersebut?a. Iya.b. Kadang-kadangc. Kurang tahu.Berikan alasan dari jawaban yang dipilih :............................................................................................................................................................................................................................................

2. Bagaimana menurut bapak/ibu, Apakah petugas paham terhadap kebutuhanmasyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat?a. Iya.b. Kadang-kadangc. Tidak tahuBerikan alasan dari jawaban yang dipilih :..................................................................................................................................................................................................................................

95

Lampiran 2

Daftar Telly Jawaban Pegawai bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan

No JK UM PDDK Sub IndikatorBukti langsung Daya

tanggapKehandala

nJaminan Empati

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 21 L 43 Strata 2 A A A A A A A A A A A2 L 35 Strata 1 B A A A A A B A B A A

96

3 P 34 Strata 1 A A A A A A B B A A A4 L 42 Strata 2 A A A A A A A A A A A5 L 32 Strata 1 B A A A A A B A B A A6 P 36 Strata 1 B A A A A A B A A A A7 L 45 Strata 1 A A A A A A A B A A A8 P 34 Strata 1 B A A A A A B A B A A9 P 43 Strata 1 A A A A A A A A A A A10 L 38 Strata 1 A A A A A A A A A A A11 P 43 Strata 1 B A A A A A B A B A A12 L 37 Strata 1 A A A A A A B A A A A13 L 42 Strata 1 B A A A A A A A A A A14 P 37 Strata 1 A A A A A A B A A A A15 L 34 Strata 1 A A A A A A A A A A A

Keterangan

JK : Jenis Kelamin A : Nilai Kategori baikUM : Umur B : Nilai Kategori Cukup baikPDDK : Pendidikan C : Nilai Kategoori Kurang baik

Data telly tanggapan dari Masyarakat pengurus izin reklameNo JK UM PDDK Sub Indikator

Bukti langsung Dayatanggap

Kehandalan

Jaminan Empati

1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 21 L 26 SLTA A B B C B C B C B B C2 L 30 SLTP B C C B C B C B C C B3 P 35 SLTA A B B B B C B B C B C4 L 29 SLTA B B C C B B C C B B B5 L 38 SLTA C C B B C B B B C C C

97

6 P 28 SLTA B B C C B C C C B B B7 L 37 SLTP A C C C B B C B C C C8 P 30 SLTA B B B B C C B B B B B9 P 46 SLTA B C B B B B C C C B C10 L 35 SLTA A B C C B B B B C C B11 P 29 SLTP B B B C C C B B B B C12 L 29 SLTA C C C B B B C C C B B13 P 35 SLTA A B C C B C C B B C C14 L 36 SLTP B C B B C B B C C B B15 L 29 SLTA B B C C B B C B B C B16 P 30 SLTA A B B B C C B B C B C17 L 30 SLTA B C C B B B C B C C B18 P 37 SLTP A B B B B C B C B B B19 L 37 SLTA B C C C C B C B C B C20 L 28 SLTA A B B B C C B C B C B21 P 36 SLTP B B C C B B C C B B B22 L 29 SLTA A C C B C C C B C C C23 L 35 SLTA B B B B B B B C B B C24 P 29 SLTA B C C B B B C B C B C25 L 35 SLTA B B B B B B C C B B C

Keterangan

JK : Jenis Kelamin A : Nilai Kategori baikUM : Umur B : Nilai Kategori cukup baikPDDK : Pendidikan C : Nilai Kategoori kurang baik