Download pdf - 03 Bab III.pdf

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lingga Tahun 2010-2015

III-1

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SERTA KERANGKA PENDANAAN

Gambaran pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selama kurun waktu tahun

2005-2010, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga mengalami

peningkatan pendanaan setiap tahunnya. Kemajuan tersebut ini dapat dilihat dari

perkembangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga

dari program dan kegiatannya yang telah dilaksanakan. Gambaran pengelelolaan

keuangan daerah serta kerangka pendanaan berfungsi untuk mencari kapasitas riil

yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kabupaten Lingga selama lima

tahun kedepan. Penghitungan kapasitas riil dihitung dengan mempertimbangkan

terlebih dahulu kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan masa lalu, dan

kerangka pendanaan.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk tahun 2005 sampai 2010, pengelolaan keuangan daerah masih sangat

tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal pendapatan

daerah masih didominasi dari dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan

terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah cukup memberikan warna baru dalam menentukan kerangka pendanaan

dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten Lingga periode 2010-2015. Dengan


III-2

Diharapkan, ketergantungan Kabupaten Lingga dari dana pusat semakin berkurang

yang artinya Kabupaten Lingga dapat lebih mandiri dalam pendanaan

pembangunan.

Kinerja pelaksanaan APBD dapat diketahui dari rencana anggaran dan

realisasinya, baik dari aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan data

tahun 2005 s/d tahun 2009 rencana anggaran dan realisasi dapat dijelaskan melalui

penghitungan kinerja pelaksanaan pendapatan, kinerja pelaksanaan belanja, kinerja

pelaksanaan pembiayaan dan neraca daerah.

a. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun anggaran 2005 sampai

dengan 2009, pendapatan daerah Kabupaten Lingga mengalami pasang surut

sebagai imbas dari pasang surutnya perekonomian nasional. Namun patut disyukuri

sebab walaupun terjadi pasang surut dalam kenaikan pendapatan namun

masyarakat Kabupaten Lingga tetap dapat mengalami kemajuan dan peningkatan

taraf hidup. Adapun peningkatan pendapatan daerah selama kurun waktu lima

tahun tersebut disajikan dalam Tabel. T-III.1 berikut ini.

Tabel. T-III.1.

Target Dan Realisasi PendapatanTahun Anggaran 2005-2009

Tahun Target Realisasi Capaian (%)

2005 106.000.000.000,00 121.442.205.820,00 114,57

2006 251.944.943.343,00 422.901.551.358,00 167,85

2007 329.537.026.400,00 312.828.490.913,00 94,93

2008 384.029.734.000,00 474.319.284.520,00 123,51

2009 393.466.151.084,00 455.969.201.923,33 115,89

Sumber: LKPJ Bupati Lingga Akhir Masa Jabatan


III-3

Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Lingga tahun 2005 sampai dengan

tahun 2009 meningkat sebesar 228,86%. Pertumbuhan target pendapatan asli

daerah mencapai rata-rata 31,50% setiap tahunnya, sedangkan realisasi pendapatan

asli daerah meskipun berfluktuasi tetapi secara rata-rata meningkat 113,28%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara nyata pendapatan asli daerah dapat

terealisasi setiap tahunnya.

Tabel. T-III.2.

Total Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun Target Realisasi Capaian (%)

2005 3.500.000.000,00 3.232.856.510,00 92,37

2006 4.000.000.000,00 17.258.744.097,00 431,47

2007 7.066.026.400,00 16.728.063.892,00 236,74

2008 6.500.000.000,00 12.202.988.619,00 187,74

2009 9.300.000.000,00 18.228.135.554,94 196,00


Pendapatan transfer berupa Dana Perimbangan dari pemerintah pusat

Kabupaten Lingga tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 rata-rata sebesar

122,99%. Pertumbuhan target Pendapatan transfer berupa Dana Perimbangan dari

pemerintah pusat mencapai rata-rata 153,67% setiap tahunnya, sedangkan

pertumbuhan realisasi Pendapatan transfer berupa Dana Perimbangan dari

pemerintah pusat meskipun berfluktuasi tetapi secara rata-rata meningkat 76,14%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendapatan transfer berupa Dana

Perimbangan dari pemerintah pusat dapat terealisasi setiap tahunnya.


III-4

Tabel. T-III.3.

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2005-2009

No Uraian Tahun Target Realisasi Capaian (%)

1 Dana Bagi Hasil Pajak

2005 6.402.000.000,00 8.968.910.866,00 140,10

2006 8.020.641.479,00 18.481.845.125,00 230,43

2007 14.241.000.000,00 34.457.472.500,00 241,96

2008 19.400.000.000,00 33.838.926.116,00 174,43

2009 34.865.852.000,00 34.889.808.100,00 100,07

2

Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak/ Sumber Daya

Alam

2005 30.265.000.000,00 46.615.134.732,00 154,02

2006 81.455.837.377,00 214.123.972.563,00 262,87

2007 74.032.000.000,00 65.736.126.490,00 88,79

2008 105.541.984.000,00 172.059.606.008,00 163,02

2009 102.855.059.084,00 153.424.860.717,00 149,17

3 Dana Alokasi Umum

2005 47.833.000.000,00 46.454.910.333,00 97,12

2006 134.386.000.000,00 144.362.520.894,00 107,42

2007 161.170.000.000,00 161.173.999.200,00 100,00

2008 144.500.000.000,00 144.728.263.000,00 100,16

2009 178.517.240.000,00 178.512.616.000,00 100,00

4 Dana Alokasi Khusus

2005 4.000.000.000,00 0,00 -

2006 19.590.000.000,00 19.590.000.000,00 100,00

2007 38.539.000.000,00 11.332.150.000,00 29,40

2008 37.898.150.000,00 38.539.000.000,00 101,69

2009 35.928.000.000,00 39.732.090.000,00 110,59

Jumlah...

2005 88.500.000.000,00 102.038.955.931,00 115,30

2006 243.452.478.856,00 396.558.338.582,00 162,89

2007 287.982.000.000,00 272.699.748.190,00 94,69

2008 307.340.134.000,00 389.165.795.124,00 126,62

2009 352.166.151.084,00 406.559.374.817,00 115,45



III-5

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Lingga tahun 2005

sampai dengan tahun 2008 rata-rata sebesar 294,97%. Pertumbuhan target lain-lain

pendapatan daerah yang sah mencapai rata-rata 400,76% setiap tahunnya,

sedangkan pertumbuhan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah meskipun

berfluktuasi, tetapi secara rata-rata meningkat 655,60%. Kondisi ini menunjukkan

bahwa secara rata-rata lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat terealisasi setiap

tahunnya.

Tabel. T-III.4.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2005-2009

No Uraian Tahun Target Realisasi Capaian

(%)

1 Bantuan Keuangan

dari Provinsi 2007 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00

2 Dana Penyesuaian

dan Otonomi

Khusus

2007 20.000.000.000,00 6.000.000.000,00 30,00

3 Pendapatan Lainnya

2005 2.000.000.000,00 5.548.006.960,00 277,40

2006 2.000.000.000,00 750.000.000,00 37,50

2008 7.500.000.000,00 61.192.216.037,00 815,90

Jumlah

2005 2.000.000.000,00 5.548.006.960,00 277,40

2006 2.000.000.000,00 750.000.000,00 37,50

2007 27.500.000.000,00 13.500.000.000,00 49,09

2008 7.500.000.000,00 61.192.216.037,00 815,90



III-6

b. Kinerja Pelaksanaan Belanja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 belanja daerah

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib,

urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu

yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau

antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Lingga dalam melaksanakan belanja penyelenggaraan

urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat Kabupaten Lingga dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan,

fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan

sosial.

Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Lingga bertumpu pada alokasi

anggaran yang berazaskan keadilan, dimana keadilan merupakan misi utama dalam

melaksanakan berbagai kebijakan, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pelayanan umum akan meningkat dan kesempatan kerja juga akan makin

bertambah apabila fungsi alokasi dan distribusi dalam pengelolaan anggaran belanja

telah dilakukan dengan proporsional. Selain itu dalam pengelolaan belanja daerah

juga dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran, hal ini dapat dilihat

dari manfaat anggaran yang dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan

yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Lingga tahun 2005 sampai dengan tahun

2009 rata-rata sebesar 74,07%. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan

terdapat penyerapan anggaran belanja daerah secara optimal. Sedangkan jika dilihat

dari segi penggunaannya, maka terdapat peningkatan di setiap tahunnya dengan

rata-rata peningkatan sebesar 67,93%.


III-7

Tabel. T-III.5.

Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun Anggaran Realisasi Capaian (%)

2005 110.725.386.293,00 83.684.911.256,00 75,58

2006 300.270.773.595,00 229.530.576.192,00 76,44

2007 546.522.034.529,00 325.088.379.485,99 59,48

2008 565.501.106.010,00 433.320.458.969,47 76,63

2009 645.769.044.487,50 530.879.853.368,09 82,21


Realisasi belanja operasi Kabupaten Lingga tahun 2005 sampai dengan tahun


terdapat penyerapan anggaran belanja operasi secara optimal. Sedangkan jika

dilihat dari segi penggunaannya, maka terdapat peningkatan disetiap tahunnya

dengan rata-rata peningkatan sebesar 45,18%.

Tabel. T-III.6.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2005-2009

No Uraian Tahun Anggaran Realisasi Capaian

(%)

1 Belanja Pegawai

2005 44.904.649.023,00 36.830.329.510,00 82,02

2006 79.986.696.860,00 71.636.616.654,00 89,56

2007 131.323.180.209,00 81.703.822.955,00 62,22

2008 152.223.922.951,00 113.496.270.424,47 74,56

2009 189.707.662.980,56 142.256.433.146,00 74,99

2 Belanja Barang dan

Jasa

2005 33.405.254.219,00 29.136.804.146,00 87,22

2006 80.503.997.521,00 71.999.193.470,00 89,44


III-8

No Uraian Tahun Anggaran Realisasi Capaian

(%)

2007 140.713.108.815,00 97.178.362.630,00 69,06

2008 115.781.827.645,00 90.858.448.162,00 78,47

2009 151.963.813.043,94 125.800.018.064,10 82,78

3

Bagi hasil retribusi

kepada Pemerintah

Desa/ Kelurahan

2005 39.000.000,00 39.000.000,00 100,00

2006 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00

Belanja Subsidi

2007 3.667.604.000,00 3.004.851.800,00 81,93

2008 2.240.000.000,00 129.483.500,00 5,78

2009 2.334.320.000,00 2.088.311.000,00 89,46

4

Bantuan keuangan

kepada pemerintah

desa/kelurahan

2005 2.942.400.000,00 2.942.400.000,00 100,00

2006 5.619.790.000,00 5.619.790.000,00 100,00

Belanja Hibah

2007 3.564.834.000,00 2.626.089.000,00 73,67

2008 13.259.234.000,00 11.172.005.500,00 84,26

2009 12.364.834.000,00 9.800.546.500,00 79,26

5 Belanja Bantuan

Sosial

2005 7.854.240.000,00 7.751.036.600,00 98,69

2006 14.245.744.000,00 14.245.744.000,00 100,00

2007 10.925.824.000,00 8.626.377.564,00 78,95

2008 13.706.440.000,00 11.872.167.245,00 86,62

2009 21.878.815.436,00 19.499.879.936,00 89,13

JUMLAH

2005 89.145.543.242,00 76.699.570.256,00 86,04

2006 180.396.228.381,00 163.541.344.124,00 90,66

2007 290.194.551.024,00 193.139.503.949,00 66,56

2008 297.211.424.596,00 227.528.374.831,47 76,55

2009 378.249.445.460,50 299.445.188.646,10 79,17



III-9

Realisasi belanja modal Kabupaten Lingga tahun 2005 sampai dengan tahun


terdapat efisiensi penggunaan anggaran belanja modal. Sedangkan jika dilihat dari

segi penggunaannya maka terdapat peningkatan disetiap tahunnya dengan rata-rata

peningkatan sebesar 45%.

Tabel. T-III.7.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2005-2009

No Uraian Tahun Anggaran Realisasi Capaian (%)

1 Tanah

2005 0,00 0,00 0,00

2006 2.407.278.420,00 2.150.309.000,00 89,33

2007 11.451.042.000,00 2.116.753.500,00 18,49

2008 10.949.188.400,00 4.723.884.400,00 43,14

2009 6.833.000.000,00 5.617.442.000,00 82,21

2 Peralatan dan Mesin

2005 4.307.139.391,00 4.039.617.250,00 93,79

2006 18.875.147.894,00 15.073.117.828,00 79,86

2007 32.074.936.480,00 24.355.342.457,00 75,93

2008 19.791.401.650,00 10.961.928.745,00 55,39

2009 33.151.959.060,00 29.590.461.265,00 89,26

3 Gedung Bangunan

2005 13.858.846.660,00 1.167.876.400,00 8,43

2006 45.325.484.500,00 33.775.657.570,00 74,52

2007 91.258.286.048,00 58.430.740.293,00 64,03

2008 33.987.076.184,00 16.285.719.410,00 47,92

2009 46.447.142.170,00 41.192.746.975,61 88,69

4 Jalan Irigasi dan

Jaringan

2005 1.722.037.000,00 851.944.800,00 49,47

2006 47.937.752.100,00 11.792.990.770,00 24,60

2007 107.350.375.528,00 37.663.778.263,00 35,08

2008 174.071.242.630,00 156.072.297.983,00 89,66


III-10

No Uraian Tahun Anggaran Realisasi Capaian (%)

2009 158.870.720.950,00 141.097.614.734,38 88,81

5 Aet Tetap Lainnya

2005 157.420.000,00 156.995.500,00 99,73

2006 1.579.381.400,00 916.511.900,00 58,03

2007 1.170.305.000,00 928.127.500,00 79,31

2008 9.704.854.550,00 2.553.220.600,00 26,31

2009 6.416.557.500,00 2.666.190.400,00 41,55

6 Aset Lainnya

2005 34.400.000,00 34.254.550,00 99,58

2006 1.709.500.900,00 1.040.645.000,00 60,87

2007 848.000.000,00 340.590.000,00 40,16

JUMLAH

2005 20.079.843.051,00 6.250.688.500,00 31,13

2006 117.834.545.214,00 64.749.232.068,00 54,95

2007 244.152.945.056,00 123.835.332.013,00 50,72

2008 248.503.763.414,00 190.597.051.138,00 76,70

2009 251.719.379.680,00 220.164.455.374,99 87,46


c. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan

Seperti telah dijelaskan diatas, tujuan dan arah pembiayaan daerah adalah

untuk menutup deficit penerimaan daerah ataupun mempergunakan surplus

anggaran untuk tujuan yang produktif. Pemerintah Kabupaten Lingga selama jangka

waktu 5 tahun sejak tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 dapat mengelola

pembiayaan secara efektif dana efisien sehingga pembiayaan tersebut dapat

meningkatkan pendapatan daerah. Adapun target dan realisasi penerimaan

pembiayaan daerah selama 5 tahun adalah seperti pada Tabel. T-III.8 berikut ini.


III-11

Tabel. T-III.8.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun Uraian Anggaran Realisasi

2005 Penggunaan SILPA Tahun Lalu 35.919.005.933,00 35.919.005.933,00



2008 Penerimaan kembali Inv Dana

Bergulir 0,00 1.000.000.000,00


Sumber: Data olahan

Dari Tabel. T-III.8 terlihat bahwa selama 5 tahun (kecuali tahun 2005 APBD

Lingga baru terbentuk) guna mencukupi kebutuhan belanja Pemerintah Kabupaten

Lingga yang semakin meningkat maka mempergunakan Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Tahun Lalu (SILPA). Sedangkan tahun 2008 terjadi penerimaan

pembiayaan yang berasal dari penerimaan kembali investasi dana bergulir Rp

1.000.000.000,00 disebabkan batalnya rencana tersebut disebabkan waktu

pelaksanaan yang sangat mendesak dan masyarakat pun juga belum siap

sepenuhnya untuk menerima investasi dana bergulir.

Adapun target dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah selama lima

tahun adalah seperti pada Tabel. T-III.9 berikut ini.

Tabel. T-III.9.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2005-2009


2005 Pembayaran Utang Pokok Jatuh

Tempo 372.617.600,00 199.446.000,00


III-12


2006 Pembayaran Utang Pokok Jatuh

Tempo 3.139.427.950,00 3.139.428.050,00

2007 Penyertaan Modal 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00



Dana bergulir 2.675.000.000,00 2.395.000.000,00

Sumber: Data olahan

d. Neraca Daerah

Nilai pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan neraca daerah Kabupaten

Lingga tahun 2007-2009 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. T-III.10.

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah

No URAIAN 2007

(dlm ribuan

Rp)

2008

(dlm ribuan

Rp)

2009

(dlm ribuan

Rp)

Nilai

Pertumbuhan

Rata-rata

(%)

1 ASET

1.1. Aset Lancar 218,884,374

1.1.1 Kas 217,479,066 255,862,914 178,104,798

1.1.2 Piutang 117,769 963,512 1,488,228 802,999 54

1.1.3 Persediaan 1,287,539 3,284,348 2,905,077 808,769 28

1.2. Aset Tetap 153,277,460

1.2.1 Tanah 7,789,715 102,290,970 102,290,970 47,250,628 46

1.2.2 Peralatan dan

mesin 34,863,851 52,721,836 78,056,156 21,596,153 28

1.2.3 Gedung dan

bangunan 55,563,085 200,166,810 244,517,418 94,477,167 39

1.2.4. Jalan, irigasi dan

jaringan 42,509,338 221,055,252 326,349,824 141,920,243 43


III-13

1.2.5 Aset tetap lainnya 1,316,650 4,219,666 4,502,169 1,592,760 35

1.2.6 Konstruksi dalam

pengerjaan 11,234,821 11,055,845 6,795,312

Sumber: DPPKA Kab. Lingga 2010

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Rangkaian pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan disusun oleh

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) sebagai

entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi

anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai

dengan Parturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

pemerintah (SAP), laporan keuangan inilah yang kemudian diaudit oleh Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi

keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) yang mengemban fungsi sebagai

SKPKD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran

anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapapatan dan

belanja daerah, laporan semesteran, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan

realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara

otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan

dikompilasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

(DPPKAD) sebagai entitas pelaporan menjadi laporan keuangan Kabupaten Lingga.

Sedangkan laporan arus kas disusun secara sentralistik oleh Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD). Pengelolaan keuangan daerah

tersebut tetap berpedaoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam pengelolaan balanja daerah secara umum telah sesuai dengan


III-14

ketentuan SAP, walaupun masih terdapat kebijakan yang belum sepenuhnya

mengikuti SAP.

Dalam hal pelaporan dan pengawasa laporan keuangan Kabupaten Lingga,

dapat dikatakan berhasil atau tidak, dapat dilihat dari opini audit BPK terhadap

Kabupaten Lingga, sebagai berikut:

Tabel. T-III.11.

Opini BPK terhadap LKD

Kabupaten Lingga Tahun 2007-2010

TAHUN OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN

LINGGA

2007 WDP ( Wajar Dengan Pengecualian)




Sumber: DPPKA Kab. Lingga 2010

Berdasarkan dinamika kebutuhan masyarakat, pencapai visi dan misi daerah,

serta kebijakan Pemerintah Pusat, maka arah kebijakan pengelolaan pendapatan

daerah ditetapkan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah agar memperkuat

kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas

pemerintahan dan pembangunan, melalui upaya ekstensifikasi, intensifikasi,

dan diversifikasi penerimaan daerah.

2) Meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah agar mampu

mengembangkan kreatifitas, inisiatif, kemampuan, dan memiliki motivasi

yang kuat dalam menggali potensi dan sumber-sumber baru yang ada dalam


III-15

meningkatkan penerimaan asli daerah dan mengelola keuangan daerah

secara optimal, efisien dan efektif dan menghindari kebocoran.

3) Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah, agar lebih

akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan dan transparan), dapat

dimanfaatkan secara tepat waktu, tepat sasaran dan efisien.

4) Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga keuangan non bank milik

pemerintah daerah (BUMD) yang bergerak dalam permodalan usaha mikro

yang mampu meningkatkan dan mendorong pertumbuhan serta

perkembangan usaha ekonomi masyarakat kecil secara merata.

Arah kebijakan belanja lebih ditekankan dalam rangka peningkatan pelayanan

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat dengan mengacu pada azas umum

pengelolaan keuangan daerah yaitu dilakukan secara tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung

jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk

masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah meliputi:

1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi urusan wajib pemerintah

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,

pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas

umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan

mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur

kinerja dan standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sehingga meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penghematan di

bidang belanja daerah.

2) Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada

SKPD yang bertanggungjawab melayani masyarakat secara langsung dan

leading sector dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka


III-16

Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana

Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum

Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA SKPD).

3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pada

pengeluaran atas beban APBD, jika anggaran untuk mendanai pengeluaran

tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia dimana semua pengeluaran

daerah termasuk subsidi, hibah dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai

dengan program pemerintah daerah didanai melalui APBD sesuai dengan

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan

daerah.

4) Anggaran belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintah daerah,

organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek

belanja.

5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang

digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap SKPD serta

pemeliharaan aset daerah melalui pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, diktum keenam,

yang menginstruksikan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) agar

melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan

Perubahannya.

Pelaksanaan otonomi daerah menuntut adanya peningkatan kebutuhan

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang

cenderung bertambah besar setiap tahunnya akan mendorong pemerintah daerah

mencari sember-sumber pendapatan baru yang sepadan dengan kebutuhan daerah.


III-17

Namun demikian pembiayaan pembangunan tidaklah hanya menjadi tanggungjawab

pemerintah daerah semata tanpa adanya partisipasi kalangan dunia usaha dan

swadaya masyarakat.

Arah pengelolaan pembiayaan ke depan diharapkan didalam pembiayaan

pembangunan sumber dana APBD tersebut menjadi stimulan bagi pembiayaan

pembangunan daerah. Dalam hal ini maka perlu diciptakan situasi yang kondusif

bagi tumbuhnya investasi swasta dan institusi lainnya untuk mengembangkan

berbagai potensi unggulan daerah.

a. Proporsi Penggunaan Anggaran

Pendapatan Daerah Kabupaten Lingga dikelompokkan dalam dalan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan

Lain-lain PAD yang Sah. Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan yang tidak dapat

dimasukan dalam jenis pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kelompok

selanjutnya adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak,

yang antara lain bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, bagi hasil Hasil Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan, dan bagi hasil Pajak Penghasilan. Selanjutnya adalah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bentuk block grand dari Pemerintah, dengan

memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan fiskal daerah. DAU diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana perimbangan yang

penggunaannya ditentukan oleh Pemerintah, misalnya untuk bidang pendidikan,

bidang kesehatan, bidang perdagangan, dan bidang infrastruktur. Ketentuan tentang

DAK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Kelompok

terakhir adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan

Bukan Pajak Propinsi, antara lain Pajak Bahan Bakar Minyak, Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Permotor, Pajak Air Bawah Tanah, dan

bantuan keuangan/hibah dari Pemerintah Propinsi. Kemudian Dana Penyesuaian


III-18

Otonomi Khusus, yang biasanya berasal dari Pemerintah Pusat, misalnya dana

insentif daerah dan dana tambahan penghasilan untuk guru.

b. Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah

Perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah dimulai

dengan pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 1999. Sebagai tindak lanjut

pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah,

Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2002 yang memperkenalkan Anggaran Berbasis Kinerja. Ketentuan tersebut

diperbaiki sehingga dihasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian diikuti pedoman teknisnya yaitu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Salah satu isi berbagai peraturan tersebut di atas, bahwa penyusunan

anggaran harus berdasarkan atau berbasis kinerja. Pada struktur APBD berbasis

kinerja dapat dilihat adanya ketentuan surplus dan defisit anggaran. Kemudian

berbasis kinerja juga pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, setiap

usulan anggaran pendapatan dan anggaran belanja harus memperhatikan kinerja

input (masukan) yang digunakan, output (keluaran) yang dihasilkan dan outcomes

(hasil) atau berfungsi output sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Anggaran

berbasis kinerja juga memperhatikan nilai waktu dari uang (time value of money),

yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Selain berbasis kinerja, berbagai ketentuan

tersebut juga masih menerapkan anggaran berimbang, artinya berimbangkan bahwa

surplus anggaran harus jelas digunakan untuk apa dan apabila terjadi defisit

anggaran yang jelas sumber untuk menutupnya. Dalam struktur anggaran


III-19

keberimbangan diperlihatkan pada SILPA Tahun berkenaan nilainya adalah 0 (nol)

Rupiah.

Mendasarkan berbagai peraturan tersebut dan perkembangan APBD selama

tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, maka pada Pendapatan Daerah perlu

dilakukan pembenahan pengelolaan PAD, khususnya jenis Lain-lain PAD yang sah.

Data menunjukkan adanya perubahan yang sangat fantastis, tahun 2007 ke tahun

2008 meningkat sebesar 337,66%. Jika diperhatikan dari data penjabaran APBD,

maka peningkatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan dari jasa giro dan

deposito. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku penempatan sebagain pendapatan

daerah yang belum akan segera dikeluarkan dalam bentuk belanja ke lembaga

perbankan, harus disertai dengan perjanjian, pelaporan yang transparan, prinsip

kehatian-hatian dan manajemen kas daerah yang optimal. Peningkatan Lain-lain PAD

yang sangat fantastis terjadi pada tahun 2009 mencapai 746,19% jika dibandingkan

tahun 2008. Berdasarkan data penjabaran APBD tahun 2009, peningkatan ini

disebabkan adanya Pendapatan dari Pengembalian dari Uang Muka sebesar Rp

20.000.000.000,-, apabila uang muka yang dimaksud adalah dalam pelaksanaan

belanja barang/jasa dan belanja modal, maka adanya pengembalian uang muka

menunjukkan perencanaan anggaran yang lemah. Tetapi pada tahun 2010 menurun

sampai 73,41% dibandingkan dengan tahun 2009.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2008 menunjukkan perencanaan anggaran

yang kurang optimal. Hal ini dapat ditunjuk adanya dana sebesar Rp

88.208.742.000,- (pada SILPA tahun berkenaan). Dari perpektif lain, kekurangan

optimal tersebut karena ada adanya perkiraan yang terlalu tinggi terhadap SILPA

tahun lalu. Sebaiknya apabila pada tahun 2008 direncanakan defisit anggaran

sejumlah Rp 124.599.365.000,- dan akan menambah penyertaan modal sejumlah Rp

3.500.000.000,- maka perkiraan SILPA tahun sebelumnya sejumlah Rp

128.099.365.000,- bukan sejumlah Rp 216.308.107.000,-. Apabila SILPA tahun


III-20

sebelumnya sejumlah Rp 18.099.365.000,- maka SILPA Tahun berkenaan nilainya

menjadi Rp 0, yang berarti pula perencanaan anggarannya lebih optimal.


yang kurang optimal pula, yang ditunjukkan ketidakjelasan sumber untuk menutup

defisit anggaran. Defisit anggaran sejumlah Rp 277.009.337.000,- dan rencana

menambah investasi daerah sejumlah Rp 3.675.000.000,-, sehingga total defisit

menjadi sejumlah Rp 280.684.337.000,-, tetapi perkiraan SILPA tahu berkenaan

hanya sejumlah Rp 262.353.392.000,- yang kemudian mengakibatkan menggunakan

SILPA tahun berkenaan sejumlah Rp 18.330.945.000,-. Sebagaimana ketentuan

perundangan, maka sumber untuk menutup defisist harus jelas, tidak diperbolehkan

menganggarkan SILPA tahun berkenaan untuk menutup defisit. Sebagaimana

diketahui, proses penentuan besarnya SILPA dimulai dengan audit BPK yang hasilnya

diserahkan kepada eksekutif, kemudian dibahas bersama dengan DPRD dan

dimintakan evaluasi kepada Gubernur untuk kemudian ditetapkan menjadi

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang pada

umumnya ditetapkan antara bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. yang

berlebihan yang tidak dialokasikan pada belanja, khususnya ke belanja langsung.

Terhadap kondisi tahun 2009, maka untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran

dilakukan peningkatan target Penerimaan Daerah dan merasionalkan Belanja

Daerah sehingga defisist dapat dikurangi untuk disesuikan dengan perkiraan yang

realistis dari SILPA tahun sebelumnya (tahun 2008).


yang kurang optimal pula, hampir sama dengan kondisi tahun 2010 hanya besarnya

relatif lebih kecil. Optimalisasi perencanaan anggaran dilakukan dengan mengurangi

besaran rencana penyertaan modal dari semula Rp 5.500.000.000,- menjadi sebesar

Rp 3.675.001.000,-, sehingga keseluruhan defisit dapat ditutup dari perkiraan yang

realistis terhada SILPA tahun sebelumnya (tahun 2009).


III-21

Meskipun belum optimal dalam pengelolaan perencanaan anggaran, dari sisi

presentase antara belanja tidak langsung dengan belanja relatif lebih baik.

Sebagaimana kita ketahui bahwa belanja langsung merupakan bentuk resposifitas

pemerinta daerah dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan langsung pada

masyarakat, serta menunjukkan pula besaran investasi yang langsung dilakukan oleh

pemerintah daerah. Beberapa daerah pada saat ini mengalami kemampuan

keuangannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, lebih dari 50% anggaran

dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung, khususnya belanja

pegawai. Pada tahun 2007 persentase belanja langsung mencapai 72,45%,

sedangkan belanja tidak langsung sebesar 27,55%. Komposisi belanja langsung

sebagian besar digunakan untuk belanja modal, yang persentasenya sebesar

45,56%. Pada tahun 2008 persentase belanja langsung sebesar 71,13%, sedangkan

belanja tidak langsung sebesar 28,87%. Komposisi belanja langsung sebagian besar

digunakan untuk belanja modal, yang persentasenya mencapai 57,15%. Pada tahun

2009 persentase belanja langsung mencapai 70,76%, sedangkan belanja tidak

langsung sebesar 29,24%. Komposisi belanja langsung sebagian besar digunakan

untuk belanja modal, yang persentasenya mencapai 56,14%. Pada tahun 2010

persentase belanja langsung mencapai 66,35%, sedangkan belanja tidak langsung

sebesar 33,65%. Komposisi belanja langsung sebagian besar digunakan untuk

belanja modal, yang persentasenya mencapai 43,92%.

3.3. Kerangka Pendanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan blue print

pembangunan saat ini dalam dimensi masa depan, mencerminkan kerangka politik

yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah serta hak dan kewajiban

masyarakat. APBD juga merupakan alat kontrol bagi masyarakat terhadap

pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan negara/daerah,


III-22

yang pada prinsipnya merupakan uang yang rakyat. Oleh karenanya, penyusunan

APBD harus memperhatikan norma dan prinsip transparansi dan akuntabilitas,

disiplin anggaran, keadilan anggaran, serta efisiensi dan efektifitas anggaran.

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan salah satu

prasyarat utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

bertanggungjawab. Hal ini mengandung makna seluruh proses penyusunan

anggaran semaksimal mungkin harus dapat menunjukkan latar belakang

pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan umum, prioritas dan penetapan

alokasi anggaran, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi

masyarakat seluas-luasnya.

Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan anggaran dilaksanakan

sejak proses identifikasi masalah, yang dilakukan oleh unsur eksekutif dengan proses

penjaringan aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran dan mekanismenya

maupun yang dilakukan oleh unsur legislatif. Selanjutnya partisipasi juga

dilaksanakan dalam pelaksanaan anggaran dan pengawasannya. Pemerintah

Kabupaten Lingga akan selalu mengevaluasi proses partisipasi masyarakat, dalam

rangka meminimalkan adanya keluhan dari masyarakat mengenahi kebijakan yang

dijalankan yang tidak sesuai dengan aspirasi yang disampaikan dan dalam rangka

optimalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya

pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan

sebagai alat untuk menentukan besarnya target pendapatan dan pengeluaran,

membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi

pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-

ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat

koordinasi dalam pelayanan publik.

Dalam kaitan ini, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD difokuskan pada

upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan aktivitas yang menjadi preferensi


III-23

Pemerintah Kabupaten sebagai cerminan kebutuhan masyarakat. Fungsi-fungsi dasar

tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan,

belanja maupun pembiayaan. Anggaran diperlukan karena kemampuan pendapatan

yang terbatas sedangkan di sisi lain kebutuhan pendanaan relatif besar, sehingga

diperlukan penyusunan skala prioritas. Pada posisi penentuan skala prioritas inilah

diperlukan kompetensi dan kearifan pengambil kebijakan agar skala prioritas

mencerminkan kebutuhan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan dan

mencerminkan tingkat urgensi atas solusi suatu masalah, serta dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka kerangka pendanaan

Kabupaten Lingga tahun 2010-2015 diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan yang

bersifat wajib, antara lain belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan pada

pemerintah desa. Kemudian diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan

dasar pada masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar

permukiman. Pendidikan diprioritaskan untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun

dan sekaligus merintis penuntasan pendidikan 12 tahun. Kesehatan diprioritaskan

untuk memberikan jaminan kesehatan pada masyarakat, khususnya penduduk

miskin melalui peningkatan pelayanan puskemas dan rumah sakit daerah.

Infrastruktur dasar permukiman diprioritaskan untuk penyediaan air bersih,

pembangunan IPAL, pembangunan saluran air limbah, dan penyehatan lingkungan

permukiman. Tentunya beberapa prioritas tersebut dalam kerangka penanggulngan

kemiskinan dan pencapaian tujuan pembangunan millenium. Kemudian pemenuhan

kebutuhan lainnya adalah pengembangan ekonomi lokal pada sektor yang strategis,

yaitu sektor yang menjadi lokomotif perekonomian daerah. Dengan pengembangan

ekonomi lokal, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta penciptaan dan penyerapan

lapangan kerja. Pengembangan ekonomi lokal diprioritaskan pada pemeliharaan dan


III-24

peningkatan infratruktur, pembangunan kepariwisataan, pembangunan pertanian,

termasuk perikanan dan kelautan.

Bagaimana dengan sumber pembiayaan untuk mendanai belanja wajib dan

belanja investasi, sumber pendapatan yang utama adalah dari Pemerintah melalui

pendapatan Dana Perimbangan dan Pemerintah Propinsi melalui pendapatan Bagi

Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Setelah itu pendapatan yang berasal dari PAD.

Berdasarkan data-data yang ada, maka PAD masih dapat ditingkan baik dengan

metode intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan memperbaiki

manajemen pengelolaan, mereview beberapa perda yang perlu disesuaikan dengan

perkembangan daerah, tetapi tetap diupayakan tidak menimbulkan ekonomi biaya

tinggi sekaligus adanya insentif bagi pengusaha untuk berinvestasi. Ekstensifikasi

dimulai dengan pendataan wajib pajak yang masih potensial dan belum terjangkau

oleh pelayanan, tetapi juga disertai dengan perbaikan layanan pada para pelaku

ekonomi.

Sehubungan dengan analisis APBD Tahun Anggaran 2007 sd 2010, maka

selain pemenuhan kebutuhan belanja dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan,

yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki struktur APBD yang sesuai dengan

ketentuan pengelolaan keuangan daerah serta lebih realistis dalam penganggaran

pendapatan maupun belanja. Pada awal tahun dan tahun-tahun berikutnya

diupayakan optimalisasi pendapatan yang sesuai dengan potensi dan rasionalisasi

jenis belanja, sehingga defisit anggaran tidak melebihi Rp 100.000.000.000,- (seratus

milyar rupiah). Karena menurut Kementerian Keuangan angka defisit yang melebihi

Rp 100.000.000.000,- daerah dimaksud memiliki kemampuan keuangan yang lebih

tinggi.


III-25

Tabel. T-III.12.

Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

I PENDAPATAN

1 . Pendapatan Asli Daerah 11,500,000 12,650,000 13,915,000 15,306,500 16,837,150

1 . 1 Pajak Daerah 2,500,000 2,750,000 3,025,000 3,327,500 3,660,250

1 . 2 Retribusi Daerah 1,182,800 1,301,080 1,431,188 1,574,307 1,731,737

1 . 3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 7,817,200 8,598,920 9,458,812 10,404,693 11,445,163

2 Dana Perimbangan 399,331,141 419,297,698 440,262,583 462,275,712 485,389,498

2 . 1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 193,575,000 203,253,750 213,416,438 224,087,259 235,291,622

2 . 2 Dana Alokasi Umum 200,941,641 210,988,723 221,538,159 232,615,067 244,245,821

2 . 3 Dana Alokasi Khusus 4,814,500 5,055,225 5,307,986 5,573,386 5,852,055

3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 69,185,469 47,114,029 49,469,731 51,943,217 54,540,378

3 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi Lain dan 10,841,558 11,383,636 11,952,818 12,550,459 13,177,982

Pemerintah Daerah Lainnya

3 . 2 Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 34,028,946 35,730,393 37,516,913 39,392,759 41,362,397

3 . 3 Bantuan Keuangan Propinsi 24,314,965 0 0 0 0

JUMLAH PENDAPATAN 480,016,610 479,061,727 503,647,314 529,525,429 556,767,026

II BELANJA


III-26

2 . Belanja Tidak Langsung 187,057,000 195,581,000 204,516,000 213,709,000 223,342,000

2 . 1 Belanja Pegawai 145,252,000 152,515,000 160,141,000 168,148,000 176,555,000

2 . 2 Belanja Subsidi 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000

2 . 3 Belanja Hibah 17,428,000 17,776,000 18,132,000 18,494,000 18,864,000

2 4 Belanja Bantuan Sosial 6,423,000 6,552,000 6,683,000 6,816,000 6,953,000

2 . 5 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/ 15,669,000 16,453,000 17,275,000 17,966,000 18,685,000

Kota dan Pemerintah Desa

2 . 6 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

2 . 7 Belanja Tidak Terduga 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

3 . Belanja Langsung 385,131,000 401,983,000 420,319,000 435,933,000 452,146,000

3 . 1 Belanja Pegawai 59,328,000 58,786,000 59,962,000 61,161,000 62,384,000

3 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155,400,000 155,754,000 163,542,000 170,084,000 176,887,000

3 . 3 Belanja Modal 170,403,000 187,443,000 196,815,000 204,688,000 212,875,000

JUMLAH BELANJA 572,188,000 597,564,000 624,835,000 649,642,000 675,488,000

SURPLUS (DEFISIT) (92,171,390) (118,502,273) (121,187,686) (120,116,571) (118,720,974)

III PEMBIAYAAN

3 . Penerimaan Pembiayaan 97,567,390 119,947,273 122,426,686 121,439,571 122,128,974

3 . 1 Sisa lebih perhitungan Anggaran Daerah 97,567,390 119,947,273 122,426,686 121,439,571 122,128,974

Tahun Sebelumnya

4 . Pengeluaran Pembiayaan 5,396,000 1,445,000 1,239,000 1,323,000 3,408,000


III-27

4 . 1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 5,396,000 1,445,000 1,239,000 1,323,000 3,408,000

4 . 2 Pembiayaan Pokok Utang

5 . Pembiayaan Netto 92,171,390 118,502,273 121,187,686 120,116,571 118,720,974

IV SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN 0 0 0 0 0

TAHUN BERKENAAN


III-28

Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah Kabupaten Lingga ke

depan harus terus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penggunaan dana perimbangan dan meningkatkan kapasitas keuangan, baik dari

aspek sumber-sumber penerimaan daerah maupun dari aspek pemanfaatan dan

pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas keuangan ini diarahkan

untuk dapat mendanai pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan minimal

(SPM), dan untuk mendukung iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Lingga.

Upaya bagi peningkatan kapasitas keuangan juga diarahkan untuk meningkatkan

kemampuan pemerintah Kabupaten Lingga dalam mengelola sumber daya

daerah dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Oleh

karena itu, akan terus dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara

profesional dan akuntabel, termasuk dalam penggunaan sistem akuntansi

berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan kerangka pendanaan selama lima tahun tersebut,

kemudian kita dapat mencari kapasitas riilnya yaitu dengan menghitung belanja

wajib dan mengikat, penghitungan kapasitas riil dirumuskan sebagai berikut:

Tabel. T-III.13.

Perkiraan Belanja Pegawai Tahun 2011-2015

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Prediksi Gaji

dan Tunjangan PNS (Belanja

Pegawai)

145,252,0

00

152,515,0

00

160,141,0

00

168,148,0

00

176,555,0

00

Sumber: Hasil pengolahan data

Dari perkiraan belanja bagi tersebut dapat diketahui kapasitas riil keuangan

daerah Kabupaten Lingga, dimana total penerimaan dikurangi belanja gaji dan

tunjangan (belanja pegawai) dan belanja wajib dan mengikat. Adapun Tabel. T-


III-29

III.14 berikut menunjukkan kapasitas riil atau dana yang tersedia setiap tahunnya

di Kabupaten Lingga untuk mendanai pembangunan.

Tabel. T-III.14.

Perkiraan Kapasitas Riil Tahun 2011-2015

URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015

Total Penerimaan (Dana

Tersedia)

480,016,6

10

479,061,7

27

503,647,3

14

529,525,4

29

556,767,0

26

Jumlah Belanja Gaji &

Tujangan PNS

145,252,0

00

152,515,0

00

160,141,0

00

168,148,0

00

176,555,0

00

Belanja wajib dan mengikat 21,650,00

0

18,483,00

0

19,099,00

0

19,874,00

0

22,678,00

0

Kapasitas Riil

313,114,6

10

308,063,7

27

324,407,3

14

341,503,4

24

357,534,0

26


Dari kapasitas riil tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana

yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunnaan dana, dimana ada 3

(tiga) prioritas penggunaan dana, yaitu:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi pembangunan yang

terkait/berhubungan langsung dengan program pembangunan daerah yang

sesuai dengan visi dan misi bupati.

2. Prioritas II, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program

penyelenggaraan urusan lainnya.

3. Prioritas III, digunakan untuk alokasi belanja tidak langsung lainnya, seperti

bantuan sosial, hibah, tambahan penghasilan PNS dan lain sebagainnya.

Tabel. T-III.15.

Pendanaan Prioritas Tahun 2011-2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Prioritas I 110.364.629 136.629.113 144.264.638 152.359.801 159.733.860

Prioritas II 178.898.981 147.106.614 155.327.676 164.043.623 171.983.166


III-30

Prioritas III 23,851,000 24,328.000 24,815,000 25,100,000 25,817,000

JUMLAH 313,114,610 308,063,727 324,407,314 341,503,424 357,534,026


Setalah prioritas I dan II ditetapkan, maka prioritas III untuk belanja tidak

langsung yang pendanaannya disesuaikan dengan kemampuan pendanaan

daerah dijabarkan lagi, sehingga pengalokasian pada prioritas III untuk belanja

tidak langsung tersebut lebih jelas, akuntabel, transparan dan pengalokasianya

sesuai dengan perencanaan.

Tabel. T-III.16.

Belanja Tidak Langsung Untuk Prioritas III Tahun 2011-2015

Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

Belanja Bantuan Sosial 6,423,000 6,552,000 6,683,000 6,816,000 6,953,000

Belanja Hibah 17,428,000 17,776,000 18,132,000 18,494,000 18,864,000

JUMLAH 23,851,000 24,328.000 24,815,000 25,100,000 25,817,000
