Yus Rusdian Akhmad

  • View
    243

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Yus Rusdian Akhmad

  • Scminar Tahunan I'cngawasan I'cmanllw,tan Tcnaga Nuklir - Jakarta, II LJcscmlJcr 2003 ISSN IbY3 - 7Y02

    TRAKT AT BANGKOK KAIT ANNY A DENGANKEMANDIRIAN KETENAGANUKLIRAN DIINDONESIA

    Yus Rusdian AkhmadPusat Teknologi Pengamanan Bahan Nuklir (PTBN) - BATAN

    ABSTRAKTRAKTAT BANGKOK KAITANNYA DENGAN KEMANDIRIANKETENAGANUKLIRAN DI INDONESIA. Dengan latar belakang bahwa kegiatanketenaganukliran harus memberikan manfaat nyata dibandingkan alternatif non nuklir,maka disajikan pembahasan mengenai Traktat Bangkok khusus dalam kaitannya denganupaya pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia agar bermuatan lokal yang tinggi melaluikerjasama di antara negara anggota ASEAN. Melalui pe'1dekatan ini diharapkankegiatan ketenaganukliran di Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasionalyang diantaranya demi kesejahteraan dan martabat bangsa. Metoda yang digunakan agarmemberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu dengan cara mengacupada hasil-hasil rapat antar departemen/lembaga, komunikasi antara IAEA(Internasional Atomic Energy Agency) dengan Working Group of the ExecutiveCommittee for the SEANWFZ, dan sumber lainnya yang relevan. Hasil dan kesimpulanpokok secara singkat adalah sebagai berikut. Salah satu faktor pemercepatpengembangan suatu teknologi yaitu adanya prospek keuntungan ekonomi yang dapatterwujud melalui kerjasama antar negara. Payung kerjasama menuju harapan tersebuttelah tersedia walaupun saat ini implementasinya masih mengalami kendala, kecualidalam hal pengamanan (safeguards) bahan nuklir karena IAEA mempunyai mandatuntuk membantu. Sesungguhnya, traktat Bangkok juga mengatur pemanfaatan tenaganuklir untuk maksud damai yaitu dinyatakan pada dokumen traktat bahwa praktekkeselamatan nuklir mengacu pada pedoman dan standard dari IAEA. Karenaperuntukkannya meliputi kebutuhan globallinternasional, maka pedoman dan standarddari IAEA bersifat lentur dan cakupannya luas sehingga membutuhkan penegasan untuktopik-topik tertentu yang akan digunakan sebagai pegangan dalam menentukanpelanggaran dan kepatuhan sedangkan pihak IAEA tidak mempunyai mandat untukyang terakhir tersebut. Oleh karena itu kesepahaman di antara negara anggota ASEANdalam masalah ini perlu diupayakan secara serius karena akan bermanfaat untukkemandirian dan keuntungan ekonomi kawasan.Kata kunci : SEANWZ(the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone), NPT, IAEA,

    Nuclear Safety, Safeguards.

    ABSTRACTTHE BANGKOK TREATY RELATING TO SELF-SUFFICIENT IN THEAPPLICATION OF NUCLEAR TECHNOLOGY IN INDONESIA. Refering thebackground of nuclear technology for peaceful uses should give more beneficial thanthe nonnuclear options, this paper discusses the treaty, especially its relation with thedevelopment of nuclear technology in Indonesia through collaboration with ASEANmember states to obtain highly domestic participation. Discussing this issue the

    98

  • Seminar Tahunall Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Oesember 2003 ISSN 1693 - 7902

    application of nuclear technology in Indonesia could in line with the spirit of nationaleconomic development For this purpose a method has been applied for presenting validinformation which is relies on information inferred from the meeting amonggovernment bodies and communication between the IAEA (Internasional AtomicEnergy Agency) and the Working Group of the Executive Committee for the SEANWFZas well as inferred from the related sources. Briefly the results and a conclusion arepresented as follow. One of the factors that accelerate the development of technology isthe economical prospects drawn from regional collaboration. However, except for theissues of nuclear weapon proliferation and its safeguards where the IAEA has a mandateto do so, the Bangkok treaty so far has difficulties in implementation of the agreement.As a matter of fact, Bangkok treaty also deals with the application of nuclear energy forpeaceful purposes (that means to obtain economical benefit) and urges the states partiesto adopt the nuclear safety guidelines and standards recommended by the IAEA.Nevertheless, the recommendation is rather flexible and broad that requires furtheragreement among the members for interpreting the notions of breach and compliance.Hence, common understanding between ASEAN member countries should beestablished which in turn could give economic benefit to the region.Keywords: SEANWZ(the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone), NPT, IAEA,

    Nuclear Safety, Safeguards.

    99

  • Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Oesember 2003

    PENDAHULUAN

    ISSN ]693 - 7902

    Ciri menonjol dari perkembangan ketenaganukliran yaitu dalam hal ketersedian

    regulasi dan kerjasama yang bertaraf internasional. Pencapaian terse but merupakan

    upaya palam rangka memperoleh keuntungan dari praktek ketenaganukliran untuk

    meningkatkan kualitas hidup manusia di satu pihak dan di pihak lain mencegah

    terjadinya kerusakan dari kegiatan nuklir militer atau dikarenakan kegagalan praktek

    fasilitas nuklir. Untuk itu masyarakat internasional telah menyediakan rintangan-

    rintangan yang dapat dikelompokkan sebagai rintangan institusional (Institutional

    barriers) dan rintangan teknikal (Technical barriers). Rintangan institusional

    diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional di bawah PBB melalui

    Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Dengan cara ini kegiatan nuklir tertentu di

    suatu negara harus mematuhi kesepakatan masyarakat internasional karena menyangkut

    urusan keselamatan manusia secara lokal maupun global. Sedangkan rintangan teknikal

    diupayakan melalui kerjasama teknikal yang mencakup masyarakat internasional

    sedemikian rupa diwujudkan suatu jenis produk, misalnya PLTN (Pembangkit Listrik

    tenaga Nuklir), yang rintangan teknikalnya terus berkembang. Pada saat ini rump un

    PLTN telah mencapai gagasan Generasi IV dengan ciri-ciri antara lain: tidak

    membutuhkan evakuasi penduduk apabila terjadi kecelakaan, secara ekonomik

    kompetitif, dan bersifat intrinsic dan extrinsic proliferation resistancel).

    Telah disinggung di atas mengenai rintangan teknikal dan rintangan institusional,

    berasal dari Russell et. al 2), termasuk pengantar pengertiannya karena penulis merasa

    sesuai dan perlu untuk menggunakannya dalam penyampaian mengenai topik

    kemandirian dalam hal pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Kemandirian yang

    dimaksud di sini yaitu keleluasaan peranan yang dapat diperoleh suatu negara pihak

    (state parties) ketika sejumlah negara berhimpun melalui perjanjian internasional untuk

    mencapai tujuan bersama. Secara konkrit, katakanlah terdapat situasi sengketa dalam

    masalah tertentu atau ketika ada permintaan penjelasan mengenai kecurigaan

    pelanggaran a/au kepatuhan oleh anggota terhadap suatu perj anj ian, maka pihak

    manakah yang berhak mengambil keputusan. Karena proses pengambilan keputusan

    telah diatur dan diputuskan bersama-sama, maka dapat dikatakan untuk kasus terse but

    Negara Anggota tidak mandiri lagi. Dengan demikian rintangan institusional

    menjangkau keleluasaan suatu Negara dan organisasi dalam menetapkan keputusan

    100

  • Seminar Tahunan Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir - Jakarta, II Desember 2003 ISSN 1693 - 7902

    mengenai pelanggaran atau kepatuhan. Sedangkan rintangan teknikal dalam

    pembahasan di sini digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang memungkinkan

    standardisasi seperti penerapanlpemilihan teknologi tertentu dan pemanfaatan

    sumberdaya (termasuk manusia) sedemikian bersifat merintangi ancaman dari pelanggar

    dan memberikan masukan untuk ditindaklanjuti oleh jaringan rintangan institusional.

    Dari sudut pandang rintangan teknikal, kemandirian mempunyai pengertian yang

    berbeda yaitu diukur dari tingkat penguasaan atau kemampuan suatu pihak dalam

    mewujudkan rintangan teknikal yang sesuai dengan standard yang ditetapkan.

    Traktat Bangkok (Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone

    (Bangkok Treaty) merupakan salah satu dari sejumlah perjanjian internasional di

    bidang nuklir yang diikuti oleh Indonesia seperti disajikan pada Tabel 1. Perjanjian

    serupa yang mencakup sejumlah Negara kawasan dijumpai dalam Traktat Rarotonga

    untuk Pasifik Selatan, Traktat Palindaba untuk Afrika, dan Traktat Tlatelo1co untuk

    Amerika Latin dan Karibia. Dari semua traktat tersebut di atas hanya Traktat Bangkok

    yang cakupannya lebih luas dengan memasukkan. ketentuan-ketentuan keselamatan

    nuklir dalam pemanfaatan tenaga nuklir untuk maksud damai dan menyatakan secara

    eksplisit mengikuti standard dan guidelines yang direkomendasikan IAEA. Sedangkan

    traktat serupa di kawasan lain membatasi lingkup yang berurusan hanya dengan upaya

    upaya pengamanan kegiatan pemanfaatan bahan nuklir agar tidak disalahgunakan

    menjadi senjata nuklir oleh pihak manapun term asuk mengharapkan menjadi kawasan

    yang bebas dari senjata nuklir. Konsekuensi dari Traktat Bangkok, ditinjau dari sudut

    pandang kemandirian, bagi Indonesia maupun Negara pihak lainnya apabila tidak

    dipersiapkan secara matang akan mengarah pada posisi yang tidak memuaskan. Masih

    tersedia kesempatan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan di antara anggota yang

    akan menuntun implementasi Trakat Bangkok sedemikian tercapai suatu harapan

    keuntungan optimal bagi kawasan. Hal ini dimungkinkan terutama karena masih

    diperlukan waktu sampai persiapan dan kesepahaman antara pihak ASEAN dan IAEA

    dalam merencanakan implementasinya untuk bidang keselamatan nuklir diselesaikan.

    Pada makalah ini disaj ikan pembahasan traktat Bangkok khususnya memperhatikan dari

    kepentingan atau sudut pandang kemandirian Negara atau organisa