• Home

  • Documents

  • pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf...
24

pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut

  • Upload
    votram

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 2: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 3: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 4: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 5: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 6: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 7: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 8: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 9: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 10: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 11: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 12: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 13: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 14: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 15: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 16: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 17: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 18: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 19: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 20: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 21: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 22: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 23: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut
Page 24: pendidikan.kulonprogokab.go.id fileMasyarakat yang selanjutnya disebut PKBM, Sanggaf Keaatan Belajaf yang-selanjutnya disebut SKB dan Pondok Pesantren Salafiyah yangseIanJutnya disebut

HIMPUNAN...Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode

HIMPUNAN...Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode

Documents
lkmupksinergis.comlkmupksinergis.com/wp-content/uploads/2016/02/...Web viewDesa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

lkmupksinergis.comlkmupksinergis.com/wp-content/uploads/2016/02/...Web viewDesa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2006/KabupatenMamujuUtara-2006-8.pdfDesa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN …ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2006/KabupatenMamujuUtara-2006-8.pdfDesa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

Documents
Lumajangkab · : LAYLI FAJRIAH, SH : Kasubbag Keuangan Selanjutnya disebut pihak pertama Jabatan . Dra. MAWI MUJAYANTI . Sekretaris Kecamatan Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak

Lumajangkab · : LAYLI FAJRIAH, SH : Kasubbag Keuangan Selanjutnya disebut pihak pertama Jabatan . Dra. MAWI MUJAYANTI . Sekretaris Kecamatan Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak

Documents
jdih.setjen.kemendagri.go.idjdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_ACEH TAMIANG_6_2008.pdf · Aceh Tamiang. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut

jdih.setjen.kemendagri.go.idjdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_ACEH TAMIANG_6_2008.pdf · Aceh Tamiang. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut

Documents
ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU TPPT). Dalam bulletin

ANTI PENCUCIAN UANG & PENCEGAHAN PENDANAAN … · Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU TPPT). Dalam bulletin

Documents
TAHUN 2017... · Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disebut SITS ... Tanda Terima Sementara selanjutnya disebut TTS adalah bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh petugas

TAHUN 2017... · Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disebut SITS ... Tanda Terima Sementara selanjutnya disebut TTS adalah bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh petugas

Documents
binapemdes.kemendagri.go.idbinapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permen_No.45... · Web viewPemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia

binapemdes.kemendagri.go.idbinapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/Permen_No.45... · Web viewPemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia

Documents
jdih.menlhk.co.idjdih.menlhk.co.id/uploads/...GKM_2_PEDOMAN_Pelaksanaan_OPeras… · Operasi Gabungan Pengamanan Hutan yang selanjutnya disebut Opsgab Pamhut adalah kegiatan operasi

jdih.menlhk.co.idjdih.menlhk.co.id/uploads/...GKM_2_PEDOMAN_Pelaksanaan_OPeras… · Operasi Gabungan Pengamanan Hutan yang selanjutnya disebut Opsgab Pamhut adalah kegiatan operasi

Documents
SALINAN PERATURAN MENTERI ... - luk.tsipil.ugm.ac.idluk.tsipil.ugm.ac.id/atur/statuta/Permendiknas37-2008PoltekTual.pdfPoliteknik Perikanan Negeri Tual yang selanjutnya disebut POLIKANT

SALINAN PERATURAN MENTERI ... - luk.tsipil.ugm.ac.idluk.tsipil.ugm.ac.id/atur/statuta/Permendiknas37-2008PoltekTual.pdfPoliteknik Perikanan Negeri Tual yang selanjutnya disebut POLIKANT

Documents
Putusan LAN Makassar · Kasubag Perencanaan dan Pelaporan (selanjutnya disebut Renlap) yaitu Drs. Lukman M.Si;----- 24.2.2. Bahwa Lembaga Administrasi Negara (selanjutnya disebut

Putusan LAN Makassar · Kasubag Perencanaan dan Pelaporan (selanjutnya disebut Renlap) yaitu Drs. Lukman M.Si;----- 24.2.2. Bahwa Lembaga Administrasi Negara (selanjutnya disebut

Documents
MENTERIDESA,PEMBANGUNANDAERAHTERTINGGAL,DANTRANSMIGRASI ...jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1528253779_peraturan_menteri... · yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi Bidang

MENTERIDESA,PEMBANGUNANDAERAHTERTINGGAL,DANTRANSMIGRASI ...jdih.kemendesa.go.id/assets/documents/1528253779_peraturan_menteri... · yang selanjutnya disebut DAK Fisik Afirmasi Bidang

Documents
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH · Desa yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk ... Kelurahan adalah

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH · Desa yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk ... Kelurahan adalah

Documents
jambiprov.go.idjambiprov.go.id/v2/files/9954PergubNo.17Tahun2012.pdf · pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut disebut UVTD adalah

jambiprov.go.idjambiprov.go.id/v2/files/9954PergubNo.17Tahun2012.pdf · pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disebut disebut UVTD adalah

Documents
jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_Nomor_17_Tahun_2005_tentang... · Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disebut Andalalin adalah telaahan/kajian

jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_Nomor_17_Tahun_2005_tentang... · Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disebut Andalalin adalah telaahan/kajian

Documents
BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH …portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201515.pdf · Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat ... Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis

BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH …portal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201515.pdf · Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat ... Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut Juknis

Documents
SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN … · Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, Pusat Kegiatan Belajar

SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN … · Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disebut SDLB, Pusat Kegiatan Belajar

Documents
bnpb.go.id · Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adaiah Dewan Perwakiian Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SET DA

bnpb.go.id · Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adaiah Dewan Perwakiian Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SET DA

Documents
SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN ......Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu III; Teradu I s.d Teradu III selanjutnya disebut sebagai-----Para

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN ......Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu III; Teradu I s.d Teradu III selanjutnya disebut sebagai-----Para

Documents
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … · 2018-01-24 · Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut ... Masyarakat adalah

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR … · 2018-01-24 · Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut ... Masyarakat adalah

Documents
PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI …portal.batangkab.go.id/jdih/RAPERBUP/r2_2015_139.pdf · Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat ... Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI …portal.batangkab.go.id/jdih/RAPERBUP/r2_2015_139.pdf · Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat ... Petunjuk Teknis yang selanjutnya disebut

Documents
SALINAN · 2019-05-28 · Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah ... Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah ... Kaur tata

SALINAN · 2019-05-28 · Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah ... Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah ... Kaur tata

Documents
sakip.lumajangkab.go.id...Jabatan : Plh. SEKRETARIS CAMAT Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ALFIAN, S.Sos Jabatan : CAMAT PRONOJIWO Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya

sakip.lumajangkab.go.id...Jabatan : Plh. SEKRETARIS CAMAT Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ALFIAN, S.Sos Jabatan : CAMAT PRONOJIWO Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO - Sistem …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk...0 2 4. Desa atau yang disebut nama lai~ selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO - Sistem …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk...0 2 4. Desa atau yang disebut nama lai~ selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan

Documents
pontianak.bpk.go.id · kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut

pontianak.bpk.go.id · kecamatan. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Desa atau yang disebut dengan nama lain,selanjutnya disebut

Documents
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH … No. 23 Thn 2010.pdf · Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH … No. 23 Thn 2010.pdf · Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR,

Documents
pendidikan.kulonprogokab.go.id...Nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Jabatan Selanjutnya disebut Pihak Pertama dr. H. HASTO WARDOYO, sp. OG (K) Nama Bupati Kulon Progo

pendidikan.kulonprogokab.go.id...Nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Jabatan Selanjutnya disebut Pihak Pertama dr. H. HASTO WARDOYO, sp. OG (K) Nama Bupati Kulon Progo

Documents
jdih.pekalongankab.go · 2020. 4. 15. · disebut IPLT adalah tempat pengolahan lumpur tinja terpadu. 18. Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat yang selanjutnya ... selanjutnya disebut

jdih.pekalongankab.go · 2020. 4. 15. · disebut IPLT adalah tempat pengolahan lumpur tinja terpadu. 18. Sistem Pembuangan Air Limbah Setempat yang selanjutnya ... selanjutnya disebut

Documents
pn-temanggung.go.id€¦ · RT. 4/RW. 1, Desa Badran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PfHAK KEDUA disebut PARA PIHAK untuk menindak-lanjuti Memorandum

pn-temanggung.go.id€¦ · RT. 4/RW. 1, Desa Badran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PfHAK KEDUA disebut PARA PIHAK untuk menindak-lanjuti Memorandum

Documents
SALINAN - dprd.batangharikab.go.id · Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

SALINAN - dprd.batangharikab.go.id · Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

Documents