Yance Arizona - Konsultasi Publik Rangkasbitung.ppt

  • Published on
    13-Dec-2015

  • View
    11

  • Download
    5

Transcript

  • Konsultasi Publik Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat KasepuhanRangkasbitung, 13 Agustus 2015

  • Dasar KonstitusionalPasal 18B ayat (2) UUD 1945Negaramengakuidanmenghormatikesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hakhak tradisonalnya sepanjang masih hidu p dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yangdiaturdalamundangundangPasal 28I ayat (3) UUD 1945 Identitasbudayadanhakmasyarakattradisionaldihormatiselarasdenganperkembanganzamandanperadaban.Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

  • UU yg sudah mengatur mengenai keberadaan dan hak masyarakat adatUU No. 5/1960 UU No. 39/1999 UU No. 41/1999 UU No. 22/2001 UU No. 20/2003 UU No. 27/2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 UU No. 32/2009 UU No. 18/2013 UU No. 6/2014UU No. 23/2014 UU No. 39/20014

  • Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

  • Sistematika Naskah AkademikJUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG MASYARAKAT KASEPUHANBAB VI PENUTUPDAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG MASYARAKAT KASEPUHAN

  • Masyarakat KasepuhanSebutan kasepuhan berasal dari kata sepuh (tua), dari kata tersebut muncul pengertian sesepuh, yaitu orang yang di"tua"kan yang memimpin suatu organisasi. Pengertian itu juga berkaitan dengan kasepuhan, yaitu tempat tinggal para sesepuh. (LBSS, 1976: 470).Pancer pangawinan; berkembang terus mencapai 66 kasepuhan di Kabupaten Lebak.

  • Sebaran Kasepuhan Terdapat 66 Kasepuhan, diantaranya 18 Kasepuhan Induk dan 48 Kasepuhan Rendangan/Pengikut 57 Kasepuhan berada di Lebak (14 Kasepuhan Induk, 43 Kasepuhan Rendangan) 3 Kasepuhan berada di Sukabumi (3 Kasepuhan Induk, 0 Kasepuhan Rendangan) 6 Kasepuhan berada di Bogor (1 Kasepuhan Induk, 5 Kasepuhan Rendangan)

  • Sebaran Kasepuhan

  • Kawasan Hutan di Kabupaten LebakJawatan Kehutanan Hindia Belanda (Dienst van Boschwezen); Luas kawasan hutan 74.308 Ha. Penetapan tahun 1915-1934.Pembentukan BKSDA (1976) dan Perhutani (1978)Pembentukan Taman Nasional Halimun (SK Menteri No. 282/Kpts-II/1992). Luas 40.000 haPerluasan TNGHS (SK Menteri No. 175/Kpts-II/2003). Luas 113.357 ha.

  • RMI, 2004

  • 57 Kasepuhan

    108 Desa, 314 Kp. Sumber: Ramdhaniaty, 201410/8 Kasepuhan berhimpitan dengan TNGHS

  • Tumpang tindih kawasan TNGHS dengan 10 Wilayah Kasepuhan yang sudah dipetakan

  • Kondisi Lebak (Pemda Lebak 2013)Luas TNGH-S di Lebak: 42.925,15 Ha (10 kec. dan 44 desa)Kecamatan: Leuwidamar, Muncang, Sobang, Cipanas, Lebakgedong, Cigemblong, Panggarangan, Cibeber, Sajira dan Bayah

  • Desa dalam kawasan hutan TNGHSMumu Muhajir, 2015

    NOKECAMATANDESAICibeber 1 Sinargalih 2 Gunung wangun 3 Situmulya 4 Kujangsari 5 Cisungsang 6 Hegarmanah 7 Cihambali 8 Sukamulya 9 Citorek selatan 10 Citorek barat 11 Citorek Timur 12 Citorek Tengah 13 Kujangjaya IIPanggarangan 1 Jatake 2 Gunung Gede 3 Blok Cirotan IIIBayah1 Cisuren IVCigemblong1Wangun JayaVLeuwidamar1 Kanekes VISajira1 Desa Maraya

    NOKECAMATANDESAVIISobang1 Sobang 2 Hariang 3 Cilebang 4 Sukajaya 5 Sindanglaya 6 Cirompang 7 Sukamaju 8 Citujah 9 Majasari 10 Sukaresmi 11 Blok Gunung Endut VIIIMuncang1Karangcombong2Pasirnangka3Leuwicoo4Cikarang

    NOKECAMATANDESAIXCipanas1Pasir Haur2Giriharja3Girilaya4Luhurjaya5CipanasXLebakgedong1Banjaririgasi2Banjarsari3Ciladeun4Lebakgedong5Lebaksangka6Lebaksitu

  • Data penduduk, fasum, fasos, lahan garapan di dalam TNGHSMumu Muhajir, 2015

  • Hasil Kajian Tim Terpadu (2011-2012)Luas TNGHS yang dikaji adalah 105.756 ha yang tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak, Provinsi BantenDari luasan tersebut diusulkan menjadi kawasan pelestarian alam (Taman Nasional) seluas 68.590 ha, Hutan Lindung (HL) seluas 20.180 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 12.128 ha, dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 4.405 ha. Terhadap areal pemukiman dan lahan pertanian yang telah ada dalam kawasan hutan sebelum tahun 2003 yang diubah fungsinya dari taman nasional menjadi kawasan hutan dengan fungsi lain diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganPerlu segera ditindaklanjuti dengan tata batas terhadap kawasan pelestarian TNGHS baru hasil kajian tim terpadu tersebut dan terhadap kawasan utan TNGHS yang diubah fungsinya.

    Policy Brief Epistema-RMI, 2014

  • 2010

    Lahir SK Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak --- didorong secara langsung oleh Kasepuhan Cisitu

    Konsolidasi SABAKI pada bulan Maret 2013 yang menghasilkan dorongan kepada Bupati Lebak untuk segera menyusun SK Bupati perlindungan Kasepuhan di Kab. Lebak Lahir SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak Disahkan 22 Agustus 2013 menjelang masa jabatan Bupati M. Jayabaya selesai

    2013Digunakan sebagai salah satu pemohon dalam JR UU 41/1999Lahir Putusan MK 35/PUU-X/2012 pada bulan Mei 2013Sumber: Ramdhaniaty, 2014

  • Mengakui 17 Kaolotan dan lembaga adatnyaBelum mengatur secara detail mengenai hak masyarakat kasepuhan dan tanggungjawab pemerintah daerah melakukan pemberdayaanBelum mengatur secara detail mengenai wilayah adatDiperlukan Perda yang mengatur Masyarakat Kasepuhan

  • Yang akan diaturPerda Masyarakat KasepuhanPengakuan seluruh Kasepuhan sebagai Masyarakat Hukum Adat (57 Kasepuhan?), termasuk Kasepuhan Inti, Kasepuhan Rendangan, dan Kasepuhan Gurumulan. Mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat kasepuhan, penentuan batas wilayah adat. Menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik kawasan, terutama dengan TNGHS

  • Struktur masyarakat dan wilayah adatMasyarakat Kasepuhan terdiri dari:Kasepuhan intiKasepuhan rendanganKasepuhan gurumulan

    Wilayah adat Masyarakat Kasepuhan terdiri dari:Leuweung tutupanLeuweung kolotLeuweung titipanLeuweung sampalan atau cawisanLeuweung garapanLeuweung paniisan Bagian dari wilayah adat yang memiliki sebutan lain

  • Hukum AdatPemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Kasepuhan.Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat kasepuhan diutamakan penyelesaian melalui hukum adatApabila penyelesaian melalui hukum adat tidak dapat dilaksanakan, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undanganPelaksanaan hukum adat harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

  • Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan (1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan melalui SKPD yang tugasnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam melaksanakan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak Masyarakat Kasepuhan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pusat Informasi dan kepustakaan tentang masyarakat adat, lembaga adat, norma-norma adat dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat adat melalui SKPD yang tugasnya terkait dengan pendidikan dan kebudayaan.

  • Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan (2)Pemerintah Daerah harus melibatkan Masyarakat Kasepuhan, termasuk perempuan, dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.Pelibatan Masyarakat Kasepuhan dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan suka-rela dari Masyarakat Kasepuhan Pemerintah Daerah harus melakukan pencegahan terhadap setiap tindakan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilangnya keutuhan dan keberagaman Masyarakat Kasepuhan dan kerusakan wilayah adat. Pemerintah Daerah harus mencegah setiap bentuk pemindahan Masyarakat Kasepuhan yang berakibat pada terlanggar atau terkuranginya hak-hak Masyarakat Kasepuhan.

  • Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan (3)Pemerintah Daerah harus memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada Masyarakat Kasepuhan dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat KasepuhanDalam menjalankan kewajiban, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat lain yang memiliki kapasitas melakukan pemberdayaan hukum.Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada Masyarakat Kasepuhan yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi, dan revitalisasi hukum adat agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

  • Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan (4)Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pendidikan layanan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa Masyarakat Kasepuhan. Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan kesehatan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat KasepuhanPemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat KasepuhanPemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pengembangan perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya Masyarakat Kasepuhan.Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pengetahuan tradisional Masyarakat Kasepuhan.

  • Manfaat Perda Masyarakat KasepuhanMenjadi dasar untuk penyelesaian konflik kawasanMemperjelas wilayah masyarakat KasepuhanMeningkatkan kesejahteraan warga KasepuhanMemberdayakan lembaga adat dan tradisi masyarakat Kasepuhan

    ***********************************