Konsultasi Publik Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat

Kasepuhan

Rangkasbitung, 13 Agustus 2015

Dasar Konstitusional

• Pasal 18B ayat (2) UUD 1945Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak hak tradisonalnya sepanjang masih hidu p dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang

• Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

• Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945

UU yg sudah mengatur mengenai keberadaan dan hak masyarakat adat

UU No. 5/1960 UU No. 39/1999 UU No. 41/1999 UU No. 22/2001 UU No. 20/2003

UU No. 27/2007 jo UU No. 1 Tahun 2014

UU No. 32/2009

UU No. 18/2013 UU No. 6/2014UU No. 23/2014 UU No. 39/20014

Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Sistematika Naskah Akademik• JUDUL • KATA PENGANTAR • DAFTAR ISI • BAB I PENDAHULUAN • BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS • BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN TERKAIT • BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS • BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG MASYARAKAT KASEPUHAN

• BAB VI PENUTUP• DAFTAR PUSTAKA • LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

TENTANG MASYARAKAT KASEPUHAN

Masyarakat Kasepuhan

• Sebutan kasepuhan berasal dari kata sepuh (tua), dari kata tersebut muncul pengertian sesepuh, yaitu orang yang di"tua"kan yang memimpin suatu organisasi. Pengertian itu juga berkaitan dengan kasepuhan, yaitu tempat tinggal para sesepuh. (LBSS, 1976: 470).

• Pancer pangawinan; berkembang terus mencapai 66 kasepuhan di Kabupaten Lebak.

Sebaran Kasepuhan

• Terdapat 66 Kasepuhan, diantaranya 18 Kasepuhan Induk dan 48 Kasepuhan Rendangan/Pengikut

• 57 Kasepuhan berada di Lebak (14 Kasepuhan Induk, 43 Kasepuhan Rendangan)

• 3 Kasepuhan berada di Sukabumi (3 Kasepuhan Induk, 0 Kasepuhan Rendangan)

• 6 Kasepuhan berada di Bogor (1 Kasepuhan Induk, 5 Kasepuhan Rendangan)

Sebaran Kasepuhan

Kawasan Hutan di Kabupaten Lebak

• Jawatan Kehutanan Hindia Belanda (Dienst van Boschwezen); Luas kawasan hutan 74.308 Ha. Penetapan tahun 1915-1934.

• Pembentukan BKSDA (1976) dan Perhutani (1978)

• Pembentukan Taman Nasional Halimun (SK Menteri No. 282/Kpts-II/1992). Luas 40.000 ha

• Perluasan TNGHS (SK Menteri No. 175/Kpts-II/2003). Luas 113.357 ha.

RMI, 2004

57 Kasepuhan

108 Desa, 314 Kp.

Sumber: Ramdhaniaty, 2014

10/8 Kasepuhan berhimpitan dengan TNGHS

Tumpang tindih kawasan TNGHS

dengan 10 Wilayah Kasepuhan yang

sudah dipetakan

Kondisi Lebak (Pemda Lebak 2013)

• Luas TNGH-S di Lebak: 42.925,15 Ha (10 kec. dan 44 desa)

• Kecamatan: Leuwidamar, Muncang, Sobang, Cipanas, Lebakgedong, Cigemblong,

Panggarangan, Cibeber, Sajira dan Bayah

Desa dalam kawasan hutan TNGHS

NO KECAMATAN DESAI Cibeber 1 Sinargalih

2 Gunung wangun 3 Situmulya 4 Kujangsari 5 Cisungsang 6 Hegarmanah 7 Cihambali 8 Sukamulya 9 Citorek selatan 10 Citorek barat 11 Citorek Timur 12 Citorek Tengah 13 Kujangjaya

II Panggarangan 1 Jatake 2 Gunung Gede 3 Blok Cirotan

III Bayah 1 Cisuren IV Cigemblong 1 Wangun JayaV Leuwidamar 1 Kanekes VI Sajira 1 Desa Maraya

NO KECAMATAN DESAVII Sobang 1 Sobang 2 Hariang 3 Cilebang 4 Sukajaya 5 Sindanglaya 6 Cirompang 7 Sukamaju 8 Citujah 9 Majasari 10 Sukaresmi

11 Blok Gunung Endut VIII Muncang 1 Karangcombong 2 Pasirnangka 3 Leuwicoo

4 Cikarang

NO KECAMATAN DESA

IX Cipanas 1 Pasir Haur

2 Giriharja

3 Girilaya

4 Luhurjaya

5 Cipanas

X Lebakgedong 1 Banjaririgasi

2 Banjarsari

3 Ciladeun

4 Lebakgedong

5 Lebaksangka

6 Lebaksitu

Mumu Muhajir, 2015

Data penduduk, fasum, fasos, lahan garapan di dalam TNGHS

Mumu Muhajir, 2015

Hasil Kajian Tim Terpadu (2011-2012)

• Luas TNGHS yang dikaji adalah ± 105.756 ha yang tersebar di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

• Dari luasan tersebut diusulkan menjadi kawasan pelestarian alam (Taman Nasional) seluas ± 68.590 ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 20.180 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 12.128 ha, dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 4.405 ha.

• Terhadap areal pemukiman dan lahan pertanian yang telah ada dalam kawasan hutan sebelum tahun 2003 yang diubah fungsinya dari taman nasional menjadi kawasan hutan dengan fungsi lain diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Perlu segera ditindaklanjuti dengan tata batas terhadap kawasan pelestarian TNGHS “baru” hasil kajian tim terpadu tersebut dan terhadap kawasan utan TNGHS yang diubah fungsinya.

Policy Brief Epistema-RMI, 2014

2010

Lahir SK Bupati Lebak No. 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat Cisitu Kesatuan Sesepuh Adat Cisitu Banten Kidul di Kabupaten Lebak --- didorong secara langsung oleh Kasepuhan Cisitu

• Konsolidasi SABAKI pada bulan Maret 2013 yang menghasilkan dorongan kepada Bupati Lebak untuk segera menyusun SK Bupati perlindungan Kasepuhan di Kab. Lebak

• Lahir SK Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak Disahkan 22 Agustus 2013 menjelang masa jabatan Bupati M. Jayabaya selesai

2013

Digunakan sebagai salah satu pemohon dalam JR

UU 41/1999

Lahir Putusan MK 35/PUU-X/2012 pada

bulan Mei 2013

Sumber: Ramdhaniaty, 2014

• Mengakui 17 Kaolotan dan lembaga adatnya

• Belum mengatur secara detail mengenai hak masyarakat kasepuhan dan tanggungjawab pemerintah daerah melakukan pemberdayaan

• Belum mengatur secara detail mengenai wilayah adat

• Diperlukan Perda yang mengatur Masyarakat Kasepuhan

Yang akan diaturPerda Masyarakat Kasepuhan

• Pengakuan seluruh Kasepuhan sebagai Masyarakat Hukum Adat (57 Kasepuhan?), termasuk Kasepuhan Inti, Kasepuhan Rendangan, dan Kasepuhan Gurumulan.

• Mengatur mengenai hak dan kewajiban masyarakat kasepuhan, penentuan batas wilayah adat.

• Menjadi dasar untuk menyelesaikan konflik kawasan, terutama dengan TNGHS

Struktur masyarakat dan wilayah adat

Masyarakat Kasepuhan terdiri dari:a.Kasepuhan intib.Kasepuhan rendanganc.Kasepuhan gurumulan

Wilayah adat Masyarakat Kasepuhan terdiri dari:a.Leuweung tutupanb.Leuweung kolotc.Leuweung titipand.Leuweung sampalan atau cawisane.Leuweung garapanf.Leuweung paniisan g.Bagian dari wilayah adat yang memiliki sebutan lain

Hukum Adat

• Pemerintah daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Kasepuhan.

• Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat kasepuhan diutamakan penyelesaian melalui hukum adat

• Apabila penyelesaian melalui hukum adat tidak dapat dilaksanakan, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

• Pelaksanaan hukum adat harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan (1)

• Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan melalui SKPD yang tugasnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam melaksanakan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak Masyarakat Kasepuhan

• Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pusat Informasi dan kepustakaan tentang masyarakat adat, lembaga adat, norma-norma adat dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat adat melalui SKPD yang tugasnya terkait dengan pendidikan dan kebudayaan.

Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan (2)

• Pemerintah Daerah harus melibatkan Masyarakat Kasepuhan, termasuk perempuan, dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.

• Pelibatan Masyarakat Kasepuhan dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan suka-rela dari Masyarakat Kasepuhan

• Pemerintah Daerah harus melakukan pencegahan terhadap setiap tindakan yang langsung atau tidak langsung mengakibatkan hilangnya keutuhan dan keberagaman Masyarakat Kasepuhan dan kerusakan wilayah adat.

• Pemerintah Daerah harus mencegah setiap bentuk pemindahan Masyarakat Kasepuhan yang berakibat pada terlanggar atau terkuranginya hak-hak Masyarakat Kasepuhan.

Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan (3)

• Pemerintah Daerah harus memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada Masyarakat Kasepuhan dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Kasepuhan

• Dalam menjalankan kewajiban, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat lain yang memiliki kapasitas melakukan pemberdayaan hukum.

• Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada Masyarakat Kasepuhan yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.

• Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi, dan revitalisasi hukum adat agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Pemberdayaan Masyarakat Kasepuhan (4)

• Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pendidikan layanan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa Masyarakat Kasepuhan.

• Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan kesehatan khusus yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Kasepuhan

• Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan administrasi kependudukan yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Kasepuhan

• Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pengembangan perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya Masyarakat Kasepuhan.

• Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan pengetahuan tradisional Masyarakat Kasepuhan.

Manfaat Perda Masyarakat Kasepuhan

• Menjadi dasar untuk penyelesaian konflik kawasan

• Memperjelas wilayah masyarakat Kasepuhan• Meningkatkan kesejahteraan warga

Kasepuhan• Memberdayakan lembaga adat dan tradisi

masyarakat Kasepuhan