XVIII/1 - Kementerian PPN/Bappenas :: Home · Web viewXVIII/1 KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERANAN WANITA BAH XVIII KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERANAN WANITA A. KESEHATAN

KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DANPERANAN WANITA

XVIII/1

BAH XVIIIKESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERANAN WANITA

A. KESEHATAN

1. Pendahuluan

Sesuai dengan arah pembangunan Nasional seperti yang di-tetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara maka tujuan umum pembangunan kesehatan ialah untuk mengusahakan kesempat-an bagi setiap penduduk untuk memperoleh derajat kesehatan yang sebaik-baiknya dengan mengusahakan pelayanan kesehatan yang lebih luas, lebih merata dan terjangkau terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota. Selanjutnya dengan peran serta aktip dari masyarakat dalam upaya kesehatan diharapkan dapat terwujud masyarakat yang se-makin sehat dan pada gilirannya dapat mendukung usaha-usaha pembangunan.

Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut diatas, maka pe-ningkatan upaya pelayanan kesehatan dilakukan atas landasan kebijaksanaan umum sebagai berikut

a. Pelayanan kesehatan ditujukan terutama kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang bermukim baik di desa maupun di kota;

b. Pelayanan kesehatan diutamakan kepada usaha pencegahan penyakit dan pembinaan usaha kesehatan;

c. Kegiatan-kegiatan pelayanan diutamakan kepada pengobatan jalan;

d. Sistem pelayanan kesehatan ditujukan untuk memberikan pe-layanan kepada masyarakat secara merata dengan meningkat-kan peranan dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk peranan pengobatan tradisional yang telah terbukti efektif.

Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan tersebut telah diambil langkah-langkah secara menyeluruh dan terpadu dalam memanfaatkan sarana-sarana yang terbatas melalui program-program sebagai berikut : a) Peningkatan Pelayanan Kesehatan, b) Pemberantasan Penyakit Menular, c) Perbaikan Gizi, d) Pe-ningkatan Penyediaan Air Bersih, e) Penyehatan Lingkungan Pe-mukiman, f) Penyuluhan Kesehatan, g) Pengawasan Obat, Makanan dan sebagainya, h) Pendidikan dan Pendayagunaan Tenaga Ke-sehatan, i) Generasi Muda, j) Peranan Wanita, k) Penyempurna-an Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Pelaksanaan

XVIII/3

Pembangunan, l) Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah, dan m) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.

a. Pelayanan Kesehatan.

Pelayanan kesehatan masyarakat ditingkatkan dengan lebih meratakan pelayanan kesehatan di daerah pedesaan dan perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pelaksana-annya diutamakan pada usaha pencegahan penyakit dan pembinaan pelayanan orang sakit dengan berobat jalan. Didalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat diusahakan agar pelayanan dapat diberikan dengan cepat dan merata serta sekaligus mengembang-kan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Demikian pula peran serta dan swadaya masyarakat lebih digiatkan untuk me-ningkatkan status kesehatan masyarakat. Disamping itu peng-obatan tradisional yang telah terbukti efektif terus di-tingkatkan.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan berdaya guna serta berhasil guna, maka seluruh kegiatan dan sarana pelayanan kesehatan diusahakan untuk berada dalam suatu aistem pelayanan kesehat-an yang efektif dan serasi.

Puskesmas

Di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat maka unit-unit utama pelayanan kesehatan terdiri dari: Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling bagi daerah yang belum dapat dilayani dengan Puskesmas khususnya daerah-daerah ter-pencil, laboratorium kesehatan, dan Rumah Sakit. Pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan dilakukan melalui sistem rujukan timbal-balik (referral) antara masyarakat, Puskesmas, dan Rumah Sakit disemua tingkat. Kegiatan-kegiatan lainnya yang juga menunjang sistem pelayanan kesehatan masyarakat diusaha-kan dalam berbagai program lainnya.

Dalam usaha mencapai sasaran pelayanan agar lebih merata dan memperluas jangkauan pelayanan, jumlah dan fungai Puskes-mas ditingkatkan. Peningkatan fungsi tersebut diarahkan agar Puskesmas dapat melaksanakan dua belas jenis usaha kesehatan. Kedua belas usaha tersebut adalah : pengobatan, kesejahteraan ibu dan keluarga serta keluarga berencana, pemberantasan pe-nyakit menular, hygiene sanitasi, penyuluhan kesehatan masya-rakat, pencatatan dan pelaporan, peningkatan gizi, kesehat-

XVIII/4

an/sekolah, kesehatan gigi, kesehatan jiwa serta laboratorium sederhana.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas telah dibangun sarana Puskesmas lengkap dengan peralatan medis sederhana, alat non medis, obat-obatan, rumah dokter dan 2 rumah staf. Pembangunan Puskesmas baru tersebut dipri-oritaskan pada kecamatan-kecamatan yang berpenduduk lebih da-ri 30.000 orang, atau kecamatan yang wilayahnya cukup luas, terpencil atau daerah pemukiman baru. Dalam hubungan ini dari tahun 1979/80 sampai tahun 1982/83 telah dapat dibangun 800 buah Puskesmas sehingga dengan demikian target Repelita III sudah tercapai. Selain dari itu bagi Puskesmas yang telah ada dan belum memenuhi syarat diusahakan peningkatan dan per-baikan sehingga dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Sam-pai tahun ke empat Repelita III telah dapat direhabilitasi 4.213 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Bagi Puskesmas yang angka kunjungannya sangat meningkat dilakukan perluasan ge-dungnya dari 80 m2 menjadi 135 m2. Bagi Puskesmas yang telah memiliki tenaga dokter tetapi belum disediakan rumah, di-bangun pula rumah dokter. Sampai tahun ke empat Repelita III telah dibangun 1.110 rumah dokter. Perluasan Puskesmas di-mulai pada tahun 1981/82 dan selama dua tahun terakhir telah disediakan biaya untuk perluasan 600 Puskesmas . Selain itu bagi daerah-daerah yang terpencil, jauh dari rumah sakit dan jalur lalu lintasnya padat serta angka kecelakaannya tinggi dibangun Puskesmas dengan perawatan (Puskesmas dengan 10 tem-pat tidur). Dalam tahun 1980/81, 1981/82 dan 1982/83 ber-turut-turut telah dibangun, 10, 45 dan 25 buah Puskesmas dengan perawatan yang tersebar antara lain di Daerah Istimewa Aceh, Sumatra Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Irian Jaya dan lain-lain. Agar Puskesmas dengan tempat perawatan ter-sebut dapat memberikan pelayanan dengan baik, maka disediakan peralatan medis yang memadai dan tenaga-tenaga terlatih. Bagi daerah-daerah yang terpencil dan luas sehingga belum dapat dijangkau melalui pelayanan kesehatan Puskesmas, disediakan Puskesmas keliling yang dapat berbentuk mobil atau perahu bermotor yang penyebarannya disesuaikan dengan keadaan masing-masing daerah. Dari tahun 1979/80 sampai tahun ke empat Repelita III telah disediakan 1.375 buah Puskesmas Keliling (Tabel XVIII-1).

Untuk memenuhi sasaran agar jangkauan pelayanan dapat le-bih luas dan merata, maka setiap Puskesmas ditunjang oleh dua sampai lima Puskesmas Pembantu. Untuk memenuhi ratio ter-sebut, maka sejak tahun 1979/80 sampai tahun keempat Repelita

XVIII/5

III telah disediakan biaya untuk membangun 4.750 Puskesmas Pembantu, lengkap dengan peralatan medis dan non medis serta tenaga paramedis yang mengelolanya. Bagi Puskesmas Pembantu yang telah ada tetapi belum memenuhi persyaratan, dalam usaha peningkatan dilakukan perbaikan. Selama empat tahun Repelita III telah dapat diadakan perbaikan atas 2.000 Puskesmas Pem-bantu. Perkembangan jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dapat dilihat pada Tabel XVIII-2.

Agar Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang telah ada da-pat berfungsi dengan baik diperlukan jumlah tenaga yang cu-kup, baik jenis maupun keahlian yang sesuai dengan keperluan-nya. Untuk mengisi tenaga dokter Puskesmas, telah dilakukan pengangkatan 2.250 dokter selama empat tahun Repelita III. Dengan pengangkatan dokter tersebut maka jumlah Puskesmas yang dipimpin oleh dokter terus meningkat. Apabila dalam tahun 1974 dari 2.343 Puskesmas, baru 796 Puskesmas diantara-nya dipimpin dokter, pada akhir Repelita II dari 4.353 Pus-kesmas 3.787 diantaranya telah dipimpin dokter, dan selanjut-nya pada tahun 1982 dari 5.153 Puskesmas , telah 4.596 Puskes-mas yang dipimpin dokter. Pengangkatan dokter baru pada Pus-kesmas pada pokoknya adalah untuk mengisi tenaga dokter pada Puskesmas yang selesai dibangun, untuk mengisi Puskesmas yang telah ada tetapi belum dipimpin dokter, serta menggantikan dokter yang telah habis masa dinasnya. Sejalan dengan itu un-tuk mengisi tenaga para medis pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu selama empat tahun Repelita III telah diangkat/di-tempatkan 15.535 paramedis yang terdiri dari perawat, bidan, perawat gigi, tenaga lulusan Akademi Perawat Kesehatan, sanitarian dan lain-lain. Untuk mempercepat mengisi tenaga paramedis yang masih sangat dibutuhkan sedangkan dilain fihak jumlah lulusan sangat terbatas maka pada tahun 1981/82 di-sediakan biaya untuk mendidik/melatih tenaga lulusan SLA un-tuk dididik sebagai pembantu paramedis 796 orang dan dalam tahun 1982/83 sejumlah 800 orang lagi. Setelah lulus tenaga-tenaga tersebut langsung ditempatkan di Puskesmas-Puskesmas untuk mengisi kekurangan tenaga pada Puskesmas yang membutuh-kan.

Dengan peningkatan jumlah dan fungsi Puskesmas maka di-perkirakan Puskesmas telah dapat melayani sekitar 35% orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas.

Kesejahteraan Ibu dan Anak

Jangkauan terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan anak dengan tujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian

XVIII/7

TABEL XVIII - 2

PERKEMBANGAN JUMLAH PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU,PUSKESMAS KELILING, BALAI PENGOBATAN, DAN BALAI KESEJAHTERAAN

IBU DAN ANAK,1977/78 - 1982/83

Fasilitas Kesehatan 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83

1. Puskesmas4.053 4.353 4.553 4.753 4.953 5.153

2. Puskesmas Pembantu - - 7.342*) 8.342*) 10.342 12.343

3. Puskesmas Keliling 363 604729 979 1.479 1.979

4. Balai Pengobatan (BP) 4.180 4.180 - - -

5. Balai KesejahteraanIbu dan Anak (BKIA) 2.412 2.412 - - - -

*) Termasuk BP dan BKIA yang ditingkatkan menjadi Puskesmas Pembantu

XVIII/8

GRAFIK XVIII - I

PERKEMBANGAN JUMLAH PUSKE'SMAS, PUSKESMAS PEMBANTU,PUSKE5MAS KELILING, BALAI PENGOBATAN, DAN BALAI KESEJAHTERAAN

IBU DAN ANAK,1977/78 - 1982/83

XVIII/9

(Lanjutan Grafik XVIII - 1)

XVIII/10

36 dari ibu hamil, bayi dan anak dari tahun ketahun ditingkat-kan. Apabila pada tahun 1979/80 jangkauan pelayanan kesehatan ibu hamil, bayi dan anak menunjukkan angka 34,67%, 36,3% dan 8,73% maka pada tahun 1981/82 telah meningkat menjadi 35,01%, 42% dan 10,82%, dan tahun 1982/83 meningkat lagi menjadi 36,19%, 45,84%, dan 14,06%. Dalam usaha peningkatan pencakup-an pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih, dari tahun ketahun nampak kenaikan pula. Apabila pada tahun 1980 perto-longan persalinan yang ditolong petugas kesehatan oleh bidan, dukun terlatih, dokter dan oleh tenaga lain masing-masing 33,54%, 53,53%, 1,14% dan 11,79%, dan pada tahun 1981/82 me-nunjukkan angka berturut-turut 37,33%, 42,19%, 1,14% dan 19,34% maka pada tahun 1982/83 angka tersebut naik lagi. Se-jalan dengan itu pengetahuan para dukun bayi ditingkatkan me-lalui penataran, sehingga dapat memenuhi syarat-syarat kese-hatan serta keselamatan bagi ibu dan bayi. Jumlah dukun yang telah ditatar sampai tahun keempat Repelita III adalah 65.161 dukun, yang berarti 66,79% dari dukun yang ada telah ditatar. Disamping dukun telah pula dilakukan penataran bidan untuk meningkatkan ketrampilan. Untuk usaha peningkatan kesehatan bayi dan anak dilakukan usaha penimbangan bayi secara berkala dan diberikan bantuan makanan tambahan berupa susu dan makan-an tambahan bagi anak-anak yang menderita kekurangan gizi tingkat buruk dalam kaitannya dengan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga.

Usaha Kesehatan Sekolah

Untuk mencapai anak didik yang sehat perlu diusahakan agar angka kesakitan bagi anak sekolah dapat dikurangi dan pencakupan pelayanan kesehatan terhadap anak-anak sekolah di-tingkatkan. Usaha ini dilakukan melalui Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan kegiatan peningkatan pengetahuan bagi guru-guru sekolah agar mampu memberikan bimbingan dan per-tolongan pertama bagi murid-murid. Secara berkala petugas-pe-tugas Puskesmas mengunjungi Sekolah untuk mengadakan kunjung-an dan pemerikeaan sehingga dapat menemukan kelainan secara dini, mengadakan penyuluhan kesehatan, pengobatan tahap per-tama, memberikan imunisasi dan pengawasan lingkungan.

Sampai tahun 1982/83 jangkauan UKS telah mencakup sekitar 105.000 Sekolah SD, SMTP dan SMA, dan ini menunjukkan bahwa 54,68% sekolah telah dijangkau UKS. Jumlah guru yang telah di-tatarpun tiap tahun selalu menunjukkan angka kenaikan, se-hingga sampai tahun 1982/83 telah dapat ditatar 151.460 guru SD, SMTP dan SMTA. Dengan demikian jumlah prosentase guru yang telah ditatar dalam UKS telah mencapai 78,87% dari

XVIII/11

192.038 jumlah guru sekolah yang ada.

Pembinaan kesehatan olah raga juga terus ditingkatkan khusuanya bagi kota-kota besar dan pusat-pusat kegiatan olah raga. Enam Pusat Kesehatan Olah Raga masing-masing di Propin-si DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara mendapatkan prioritas. Usaha pe-ningkatan tersebut meliputi penambahan dan pengadaan per-alatan-peralatan pemeriksaan yang dapat mengikuti per-kembangan teknologi serta sarana gedung dan lain-lain.

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Dalam pada itu kebijaksanaan yang ditempuh dalam pe-layanan kesehatan melalui rumah sakit ialah terselenggaranya upaya pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan meliputi antara lain penempatan dokter ahli secara bertahap dengan di-lengkapi sarananya bagi Rumah Sakit Umum yang membutuhkan de-ngan memperhatikan kebutuhan dan tersedianya tenaga dokter ahli tersebut. Selain itu dilakukan pula usaha peningkatan jumlah dan mutu tenaga, pemantapan pengelolaan, pemantapan sistem rujukan, peningkatan sarana RS, baik RS yang memberi-kan pelayanan kesehatan maupun yang dipergunakan sebagai tem-pat-tempat pendidikan, peningkatan jumlah dan penggunaan tem-pat tidur, peningkatan tersedianya sarana penunjang seperti obat-obatan, peralatan medis maupun non medis, dan sarana ge-dung serta prasarananya. Usaha tersebut meliputi pengembangan dan peningkatan 11 RS Vertikal dan 8 RS Propinsi yang di-pergunakan sebagai tempat pendidikan calon dokter dan calon dokter ahli, antara lain : Rumah Sakit dr. Zaenal Abidin Banda Aceh, Rumah Sakit Umum dr. Pirngadi Medan, Rumah Sakit Umum dr. M. Djamil Padang, Rumah Sakit Umum dr. Achmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Umum dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Umum dr. Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit dr. Karyadi Semarang, Rumah Sakit Tegalyasa Klaten, Rumah Sakit Umum dr. Sardjito Yogyakarta, Rumah Sakit Umum Surakarta, Rumah Sakit Umum dr. Soetomo Surabaya, Rumah Sakit Umum dr. Syaiful Anwar Malang, Rumah Sakit Umum Dadi Ujung Pandang, Rumah Sakit Umum Gunung Wenang Manado, dan Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar.

Kegiatan pengembangan dan peningkatan antara lain melipu-ti peningkatan jumlah dan mutu tenaga medis, penyediaan labo-ratorium dan tenaga non medis, memperbesar dan mempercepat penyediaan obat-obatan, pengadaan, penambahan dan perbaikan peralatan medis sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran,

XVIII/12

penambahan dan perbaikan peralatan non medis, pembangunan dan penambahan serta perbaikan sarana gedung dan prasarananya. Peningkatan sarana fisik gedung meliputi pembangunan, penam-bahan dan perbaikan gedung-gedung poliklinik, operasi, rontgen, radiologi, ruang darurat gawat, ruang jantung gawat, ruang perawatan yang dilengkapi dengan peralatan baik medis maupun non medis, serta pembangunan/perbaikan atau pening-katan sarana penyediaan air bersih, penambahan daya lis-trik, penyediaan dan pembangunan atau perbaikan gas sentral, pembangunan/perbaikan dapur dan kamar cuci lengkap dengan peralatannya. Pembangunan RS dr. Sardjito di Yogyakarta pada tahun 1981/82 telah selesai dan telah diresmikan penggunaan-nya. Pada tahun 1982/83 masih diperlukan penyempurnaan pe-nyelesaiannya, sehingga dapat berfungsi sebagai RS pendidik-an dan juga memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat Jawa Tengah bagian selatan. Pengembangan RS dr. Soetomo di Surabaya terus ditingkatkan untuk dapat melaksanakan fungsi-nya baik sebagai RS pendidikan, maupun sebagai RS rujukan un-tuk Indonesia bagian Timur.

Peralatan kesehatan yang sesuai dengan keperluan dan ke-majuan teknologi khususnya bagi RS yang ditetapkan sebagai pusat-sub keahlian dan RS Pendidikan mendapat perhatian. Rumah Sakit tersebut antara lain RS dr Cipto Mangunkusumo untuk sub-keahlian penyakit kanker, dan RS dr. Karyadi Sub Keahlian Jantung. Penetapan beberapa RS, seperti RS Hasan Sadikin, RS Persahabatan dan lain-lain untuk pusat-pusat sub keahlian masih dalam tahap pemrosesan mengingat biaya yang perlu disediakan cukup besar untuk pengadaan peralatan serta perlu didukung oleh tenaga-tenaga ahli yang masih sangat langka. Penambahan peralatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, perlu dilola tenaga super ahli serta pembantu para medis yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Se-jalan dengan itu penataran dan peningkatan keahlian dengan pengiriman tugas belajar ke luar negeri maupun dalam negeri bagi dokter super ahli, penyelenggaraan diskusi, seminar ilmiah, penatar dan tenaga para medis, mengadakan kunjungan pada RS sub keahlian yang lebih tinggi, mendapatkan perhatian pula dalam program ini.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan melalui 28 rumah sakit yang dikelola oleh Propinsi telah dilakukan pe-ningkatan dengan penambahan, perbaikan alat medis serta alat non medis, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan antara lain gedung-gedung poliklinik, ge-dung X-ray, gedung operasi, gedung laboratorium, gedung pe-rawatan, gedung service (dapur dan tempat cuci), gedung me-

XVIII/13

lahirkan dan neonatus, gedung pertolongan darurat, air ber-sih, pemasukan atau penambahan daya listrik sesuai dengan kebutuhan serta tersedianya dana yang dapat disediakan. Pe-nyediaan dana untuk bantuan obat dari tahun ke tahun meng-alami kenaikan. Apabila pada tahun 1979/80 diberikan bantuan sebesar Rp. 100,0 per hari/pertempat tidur, pada tahun anggaran 1982/83 jumlah tersebut naik menjadi Rp. 200,0 per hari/tempat tidur. Disamping itu apabila pada RS tersebut di-tempatkan dokter ah1i, maka jumlah tersebut ditambah lagi se-besar Rp. 150,0 per hari/tempat tidur pada tahun 1982/83.

Untuk memenuhi keperluan dokter 4 keahlian pokok yakni ahli penyakit dalam, ahli bedah, ahli kandungan/kebidanan, kesehatan anak, setiap tahun disediakan dana untuk peng-angkatan/penyebarannya. Dalam rangka ini mulai tahun 1979/80 sampai tahun 1982/83 telah ditempatkan 220 dokter ahli, yang tersebar pada RS Propinsi/Kabupaten/Kodya Kelas C atau RS yang akan ditingkatkan menjadi RS Kelas C. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehingga usaha peningkatan pelayanan ke-sehatan dapat dicapai, dokter ahli yang ditempatkan tersebut diperlengkapi dengan peralatan kedokteran sesuai dengan ke-ahlian, sarana gedung, perumahan dan alat transportasi.

Selain penempatan 4 dokter keahlian pokok tersebut, me-lalui proyek peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan se-lama 4 tahun Repelita III telah dapat ditempatkan dokter ahlidiluar 4 keahlian pokok tersebut sejumlah 86 dokter ahli pada RS Vertikal/RS Propinsi/RS Kabupaten/Kodya. Keahlian tersebut meliputi antara lain ahli THT, ahli penyakit jantung (kar-diologi), akupunktur, paru-paru, ahli bius (anestesiologi), pathologi Klinik, ahli syaraf (neurologi), dokter ahli mata, ahli kulit dan kelamin dan lain-lain.

Sistem rujukan dikembangkan dan diperluas dari tahun ke tahun. Sistem rujukan tersebut berupa pengiriman/kunjungan dokter ahli ke rumah sakit yang belum mempunyai dokter ahli, pengiriman penderita dari RS ke RS yang lebih tinggi tingkat-annya, serta pengiriman dokter dari RS ke Puskesmas lain yang belum mempunyai dokter. Sistem rujukan antar RS tersebut pada setiap tahunnya melibatkan sekitar 25 RS Propinsi dan sekitar 138 RS Kabupaten/Kodya. Sedangkan rujukan dari Puskesmas ke RS Kab/Kodya, secara keseluruhan mencakup sekitar 242 RS Kab./Kodya. Disamping itu rujukan dilaksanakan pula dengan memberikan penataran dokter serta paramedis dari RS Kabupa-ten/Kodya yang belum memiliki dokter ahli di rumah sakit yang telah memiliki dokter ahli.

XVIII/14

Dalam menanggulangi akibat sampingan penggunaan alat kon-traseptif serta lebih meningkatkan usaha pelayanan kesehatan, sekitar 24 RS Propinsi serta sekitar 110 RS Kabupaten/Kodya telah memberikan pelayanan Keluarga Berencana (PKBRS) dengan dititik beratkan kepada pengobatan-pengobatan bagi penderita akibat sampingan terhadap penggunaan alat kontraseptif yang dikirim oleh Puskesmas-puskesmas atau RS yang lebih rendah ke yang lebih tinggi tingkatnya.

Agar Rumah Sakit tersebut dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dan agar tenaganya dapat mengikuti per-kembangan dan kemajuan teknologi dalam ilmu kedokteran, maka kepada tenaga-tenaga tersebut diberikan pengetahuan khusus melalui penataran-penataran dan kerja ke rumah sakit yang le-bih tinggi tingkatannnya. Penataran-penataran tersebut me-liputi antara lain penataran management Rumah Sakit, pen-catatan medik (medical report), ICU, ICCU, radiologi, rehabi-litasi medik, ahli alat-alat prostetik (orhotik prostetik) dan penataran perawat-perawat mahir sesuai dengan bidang keperluannya.

Pembangunan 20 RS Kabupaten yang sudah dimulai semenjak tahun pertama Repelita III untuk Kabupaten yang belum me-miliki RS, diantaranya 11 buah pada akhir tahun 1982 telah selesai. Rumah Sakit yang telah selesai tersebut ialah RSU Meulaboh, RSU Batang Hari, RSU Muara Bungo, RSU Sarolangun Bangko, RSU Kuala Tungkal, RSU Pangkal Pinang, RSU Arga Makmur, RSU Goa, RS Takalar, RSU Selong, RSU Soa-Siu. Se-dangkan 9 buah lagi yakni RSU Sinjai, RSU Marababan, RSU Ba'a, RSU Waingapu, RSU Waikabubak, RSU Mamuju, RSU Rantau, RSU Pleihari dan RSU Wamena masih dalam penyelesaian tahap akhir. Disamping itu, RSU Baucau dan RSU Maliana sudah dapat pula diselesaikan dan sudah melaksanakan kegiatan pelayanan, dan RSU Dilli dalam tahap-tahap akhir penyelesaian. Pada akhir Repelita III diharapkan semua Rumah Sakit tersebut sudah dapat berfungsi sehingga setiap Kabupaten kecuali Propinsi Timor Timur sedikit-dikitnya telah mempunyai sebuah rumah sakit. Kecuali pembangunan RS Kabupaten tersebut di-atas, dalam tahap penyelesaian pemindahan/pembangunan 11 RSU, yakni antara lain RSU Sunter (DKI Jakarta), RSU Cibinong, Arjawinangun (Jabar), RSU Salatiga, Purbalingga, Purwokerto (Jawa Tengah), RSU Tuban, Situbondo, Wlingi (Jawa Timur), RSU Kalianda (Lampung) dan RSU Tamiang Layang (Kalimantan Tengah). Selain itu RSU Kabupaten/Kodya yang telah ada, men-dapatkan perhatian pula dengan mengusahakan peningkatan mutu pengelolaan, penambahan dan penyediaan tenaga yang cukup me-madai, peningkatan sarana dan prasarana dan lain-lain sarana

XVIII/15

serta fasilitas. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut antara lain pembangunan perbaikan gedung poliklinik, labora-torirum rontgen; gedung perawatan, gedung administrasi, gedung dapur dan cuci lengkap dengan peralatannya, pemasangan gas medis untuk gedung-gedung yang menurut keperluan medis diperlukan. Penambahan daya listrik, serta pengadaan ruang cuci dan dapur yang diperlengkapi dengan alat-alat yang me-madai diberikan perhatian dalam kegiatan ini. Penambahan ser-ta pengadaan peralatan medis antara lain peralatan medis un-tuk poliklinik, alat rontgen, peralatan bagian penyakit dalam dan kesehatan, bagian bedah, bagian kebidanan, bagian mata, bagian laboratorium dan lain-lain. Peningkatan mutu ketenagaan dilakukan dengan pengisian/penambahan tenaga-tenaga sesuai dengan tingkat kebutuhan serta penataran.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan, melalui program cepat telah disediakan bantuan peralatan untuk 7 RS Propinsi, 18 RS pendidikan dan 196 RSU Kabupaten/Kodya leng-kap dengan sarana gedungnya. Selain itu untuk memenuhi keper-luan obat-obatan bagi RSU Kabupaten/Kodya, melalui Inpres Program Bantuan Sarana Kesehatan diberikan bantuan obat-obatan pada tahun 1982/83 sebesar Rp. 250,-/penduduk, dengan batas terendah Rp. 20,- juta untuk setiap Kabupaten/Kodya. Jika RSU tersebut ditempatkan dokter ahli, disediakan tambah-an bantuan obat-obatan Rp.100,-/hari/tempat tidur.

Peningkatan RS Khusus juga dilaksanakan, antara lain pe-mindahan RS Orthopaedi dan Protese Solo (RS-LOP) dari Jebres ke Pabelan Surakarta. Pada tahun 1982/83 pemindahan tersebut sudah dalam tahap-tahap penyelesaian. Pemindahan tersebut di-maksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan rehabi-litasi bagi penderita cacat, agar RS tersebut mampu sebagai RS rujukan puncak bagi RSU dan RS Khusus tingkat lebih rendah. Untuk meningkatkan pelayanan penderita kusta, di-lakukan peningkatan RS Kusta Sitanala Tangerang, RS Kusta Sungai Kundur dan RS Kusta lainnya. Pembangunan tahap pertama RSU Kusta Ujung Pandang yang telah dimulai dalam tahun 1981/82 diteruskan. Di samping itu RS Mata Cicendo Bandung ditingkatkan peralatan, gedung dan mutu tenaganya sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai RS pendidikan dokter ahli mata serta RS rujukan penyakit mata.

Bantuan kepada RS Swasta diteruskan dan ditingkatkan, se-hingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan bantuan tersebut RS Swasta yang bersangkutan ber-kewajiban menyediakan lebih dari 25% tempat tidur bagi masya-rakat yang berpenghasilan rendah dan tidak mampu. Semenjak

XVIII/16

tahun 1980/81 sampai tahun 1982/83 rata-rata dapat dibantu sekitar 85 RS Swasta dalam bentuk antara lain bantuan mobil ambulan, alat-alat medis, serta pembinaan. Bantuan kepada Palang Merah Indonesia dari tahun-ketahun disediakan dalam bentuk peralatan transfusi darah, ambulan, bahan laborato-rium, serta penyediaan sarana untuk dapat membuka cabang-cabangnya di daerah Tingkat II. Dengan tersebarnya cabang-cabang PMI diharapkan dapat cepat diberikan pertolongan bagi yang memerlukan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehat-an di rumah sakit, kegiatan-kegiatan penyempurnaan organisasi manajemen rumah sakit, pengembangan sistem rujukan, pengum-pulan data pelayanan kesehatan (medical record) untuk laporan pencatatan dalam usaha standardisasi baik gedung, obat-obatan, peralatan medis dan non medis, peningkatan ketrampil-an/kemampuan serta produktivitas kerja tenaga teknis dan se-bagainya selalu mendapatkan perhatian yang seksama.

Kesehatan Gigi

Dalam peningkatan kesehatan gigi perhatian ditujukan un-tuk meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui pemera-taan dan peningkatan pelayanan kesehatan gigi khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ditekankan pada kegiatan pencegahan, serta pembinaan agar masyarakat turut serta se-cara aktip.

Selama 4 tahun Repelita III telah dapat dilaksanakan ke-giatan pemaduan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) pada se-kitar 88 SD, pelayanan kesehatan integrasi UKGS pada 131 Dati II, usaha pencegahan penyakit gigi dan mulut pada masyarakat melalui 654 Puskesmas serta 80 Rumah Sakit. Untuk memenuhi keperluan tenaga selama 4 tahun ini telah ditempatkan 361 dokter gigi, pada Rumah Sakit, Puskesmas atau unit-unit pe-layanan kesehatan lainnya. Penempatan dokter gigi tersebut dilengkapi dengan alat kesehatan gigi sederhana bagi yang di-tempatkan pada Puskesmas, dan alat dokter gigi bagi yang ditempatkan di RS.

Kesehatan Jiwa

Pembinaan kesehatan jiwa dititik beratkan kepada usaha pencegahan, penyembuhan, peningkatan upaya rehabilitasi mental, penanggulangan pasien mental, khususnya psykotik gelandangan dan pasung. Kegiatan itu meliputi pelayanan me-lalui Rumah Sakit Jiwa yang telah ada, pelayanan dengan in-tegrasi melalui Puskesmas dan Rumah Sakit Umum. Selain itu ditingkatkan pula penyuluhan dan kunjungan ke rumah-rumah, XVIII/17

penjaringan cacat mental dan penanganan masalah pasung.

Peningkatan usaha pencegahan dan penyembuhan tersebut an-tara lain dilakukan berupa kegiatan pelayanan kesehatan jiwa melalui Puskesmas, Rumah Sakit dan kunjungan langsung. Mulai tahun 1979/80 sampai tahun 1982/83 telah dilaksanakan usaha integrasi kesehatan jiwa yang meliputi 440 Puskesmas, in-tegrasi kesehatan jiwa pada 79 RSU, memberikan latihan kerja secara terapi, melakukan kunjungan rumah, serta penyuluhan. Perhatian khusus diberikan kepada pasien mental gelandangan dan pasung, dengan pencarian para cacat mental secara terpadu dan berintegrasi, serta usaha pengobatan dan pemulihan se-hingga nantinya mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan mampu berdiri sendiri. Dalam masa-masa pemulihan diberikan bimbingan, pengawasan, pendidikan, latihan-latih-an dalam bengkel-bengkel dan tanah pertanian serta latihan kerajinan lainnya. Sarana dan fasilitas pelayanan telah pula ditingkatkan meliputi pembangunan/perbaikan gedung poliklinik, perawatan, workshop, tempat praktek, pengadaan peralatan dapur dan cuci, laboratorium, penambahan daya listrik, air bersih dan lain-lain.

Disamping peningkatan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang ada, sampai tahun ke empat Repelita III telah dapat dibangun atau dalam tahap-tahap penyelesaian 6 Rumah Sakit baru meliputi RSJ Palu, RSJ Kendari, RSJ Pekan Baru, RSJ Jambi, RSJ Maluku, dan RSJ Bengkulu. Pembangunan ini diteruakan hingga setiap Propinsi memiliki RSJ. Selain itu Rumah Sakit yang tidak me-menuhi persyaratan dipindahkan, seperti Rumah Sakit Mentok ke Sungai Liat, RSJ Banda Aceh, RSJ Surabaya, RSJ Medan, RSJ Semarang, RSJ Banjarmasin dan RSJ Surakarta.

Hasil usaha peningkatan pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit sejak tahun 1977/78 sampai 1982/83 dapat dilihat pada Tabel XVII-3.

Jumlah, mutu serta daya tampung pelayanan kesehatan me-lalui RS dari tahun ketahun terus meningkat. Sampai tahun 1982/83 diseluruh Indonesia telah tercatat 1.237 RS dengan 101.029 tempat tidur. Perkembangan jumlah Rumah Sakit dan tempat tidur dapat dilihat pada Tabel XVIII-4.

Pelayanan Laboratorium

Laboratorium kesehatan yang merupakan sarana penunjang yang sangat penting untuk peningkatan pelayanan, ditingkatkan melalui penambahan sarana, pemantapan rujukan bahan-bahan pe-

XVIII/18

TABEL XVIII - 3

HASIL USAHA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATANMELALUI RUMAH SAKIT (RS),

1978/79 - 1982/83

Jenis Usaha Satuan 1973/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83

7) 1) 2) 3) 9)1. Pembangunan RSU gedung - 13 13 9 2

8) 4) 5) 6) 10)2. Pembangunan RSJ gedung - 5 4 2 2

3. Penempatan 4 dokter keahlianpokok pada RSU orang 62 55 52 58 55

4. Rehabi l itasi fisik, prasaranadan peralatan

rumahsaki t 22 224 207 220 194

5. Bantuan kepada RS Swasta(obat-obatan, peralatan, ambulans)

rumahsaki t - - 86 97 121

1) 10 RS dibangun Pemerintah Pusat,3 RS dibangun Pemerintah Daerah

2) 12 RS dibangun Pemerintah Pusat (3 RS Pengganti),1 RS dibangun Pemerintah Daerah

3) 2 RS dibangun Pemerintah Pusat7 RS dibangun Pemerintah Daerah

4) 1 RSJ baru dibangun dan 4 RSJ hasil pemindahan5) 3 RSJ baru dibangun dan 4 RSJ hasil pemindahan6) 1 RSJ baru dibangun dan 1 RSJ hasil pemindahan7) RSU = Rumah Sakit Umum8) RSJ = Rumah Sakit Jiwa9) 2 RSU dibangun Pemerintah Pusat sebagai pengganti RS lama

10) 2 RSJ dibangun Pemerintah Pusat (1 RSJ pengganti)

XVIII/19

TABEL XVIII - 4

PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT (RS) DAN TEMPAT TIDUR (TT),1977/78 - 1982/83

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83

Jenis rumah sakit Jumlah RS(gedung)

JumlahTT

Jumlah RS(gedung)

Jumlah Jumlah RS Jumlah Jumlah RS Jumlah Jumlah RS Jumlah Jumlah RS JumlahTTTT (gedung) TT (gedung) TT (gedung) TT (gedung)

A. Rumah Sakit Umum (RSU) 591 68.427 612 72.315 629 74.284 612 75.766 662 77_913 661 779131. RSU Vertikal 10 5.520 10 5.673 11 6.728 11 6.794 11 6.735 11 6.735

1) 2)2. RSU Prop./Kab./Kodya 269 27.239 265 28.090 278 29.256 258 29.937 295 30.328 295 30.3283. RSU ABRI 104 11.949 129 13.625 129 12.525 130 12.525 131 13.269 130 13.2694. RSU Departemen lain5) 76 9.053 76 9.412 77 9.345 78 9.310 76 9.381 76 9.3815. RSU Swasta 132 14.666 132 15.515 134 16.430 135 17.200 149 18.200 149 18.200

B. Rumah Sakit Khusus (RSK) 541 19.152 557 22.316 561 22.769 566 562 23_063 576 23_1163)

1. RSK Vertikal 34 6.296 33 7.430 34 7.439 37 7.509 37 7.510 37 7.5102. RSK Prop./Kab./Kodya 45 3.705 45 4.615 45 3.736 45 3.755 45 4.041 45 4.0413. RSK ABRI 43 795 54 745 54 743 41 733 34 655 34 6554. RSK Departemen lain6) 9 216 10 253 11 292 10 221 9 185 9 1855. RSK Swasta 410 8.140 415 9.273 417 10.559 433 10.529 437 10.672 451 10.725

Jumlah : 1.132 87.579 1.169 94.631 1.190 97.053 1.178 98.513 1.224 100.976 1.237 101.029

1) Belum diperhitungkan kapasitas TT dari 13 RSU Beru2) Belum diperhitungkan kapasitas TT dari 23 RSU (10 RSU Baru dibangun

tahun 1980/81 dan 13 RSU yang dibangun tahun 1979/80)3) Belum diperhitungkan kapasitas TT dari 1 RSJ (Rumab Sakit Jiwa) Baru 4) Belum diperhitungkan kapasitas TT dari 3 RSJ (2 RSJ baru dibangun

tahun 1981/82 dan 1 RSJ dibangun tahun 1979/80)5) RS yang diusahakan di luar Departemen Kesehatan6) Antara lain RS Pertamina, RS Departemen Pertambangan, RS Departemen

Perhubungan dan RS Departemen Kehakiman

XVIII/20

GRAFIK XVIII - 2PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT (RS) DAN TEMPAT TIDUR (TT),

1977/78 - 1982/83

XVIII/21

meriksaan laboratorium (specimen), peningkatan kemampuan pe-meriksaan serta peningkatan kemampuan tenaga. Dari tahun 1979/80 sampai tahun 1982/83 telah dilaksanakan peningkatan Balai Laboratorium Kesehatan di 27 Propinsi dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten dengan pembangunan, peningkatan, dan perbaikan gedung laboratorium, penambahan dan perbaikan alat-alat laboratorium serta peningkatan mutu tenaga. Daerah-daerah terpencil merupakan prioritas utama dalam peningkatan, sehingga specimen yang perlu diperiksa tidak usah dikirimkan ke daerah lain. Selain itu laboratorium-laboratorium RS Kabupaten/Kodya telah ditingkatkan pula.

Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)

Jangkauan pelayanan kesehatan akan lebih luas dan ber-hasil guna dengan keikut sertaan masyarakat secara aktip. Ke-ikut sertaan masyarakat ini dilaksanakan melalui Pembangunan Masyarakat Desa (PKMD). Upaya kegiatan ini meliputi antara lain pemanfaatan promotor kesehatan desa (prokesa) sebagai sukarelawan, pengumpulan dan pemanfaatan data kesehatan dan lain-lain. Kegiatan masyarakat desa disalurkan oleh prokesa serta dibimbing dan diawasi oleh tenaga perawat kesehatan yang berkedudukan di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu, oleh petugas tingkat kecamatan, dan sektor-sektor yang ber-sangkutan dalam pembangunan desa. Seorang perawat kesehatan dari Puskesmas diharapkan dapat membimbing 20 - 60 prokesa/-promotor kesehatan desa. Pengembangan PKMD dari tahun ke tahun terus meningkat. Apabila pada tahun 1979/80 baru men-capai 75 kecamatan dan Puskesmas pada 194 desa, pada tahun 1982/83 program ini telah berjalan di 8 Propinsi dengan 28 Kabupaten dari 93 kecamatan dan Puskesmas serta 529 deea. Agar usaha ini berhasil dan mencapai sasaran, pemantapan kon-sepsi dan kerjasama serta koordinasi lintas sektoral diterus-kan dan ditingkatkan pula.

Perawatan Kesehatan Masyarakat

Dalam usaha meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bantuan terhadap keluarga untuk mengenal dan me-nyadari masalah dan kebutuhan kesehatan serta memberikan pe-rawatan dan pelayanan keluarga mendapatkan perhatian yang seksama. Keluarga serta daerah yang dapat dicakup dari tahun ke tahun meningkat pula. Apabila pada tahun 1979/80 daerah binaan Kesehatan Masyarakat meliputi 11 Propinsi yang me-liputi 129 Puskesmas dengan sekitar 13.000 KK, dan pada tahun 1980/81 meliputi 19 Propinsi, 624 Puskesmas dan 22.000 KK, tahun 1981/82 dengan lokasi dan Puskesmas yang sama telah

XVIII/22

mencapai 65.000 KK yang dibina, sedang tahun 1982/83 diharap-kan mencapai 300 ribu KK dengan pembinaan yang intensip.

b. Pemberantasan Penyakit Menular

Usaha pemberantasan Penyakit Menular pada dasarnya me-rupakan kelanjutan dari usaha-usaha yang telah dilakukan dalam masa Repelita II dan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan pemberantasan itu sendiri adalah menurunkan angka kesakitan, angka kematian atau jumlah penderita yang sakit yang akan sangat mempengaruhi status kesehatan masyarakat. Berhasilnya pemberantasan penyakit menular akan sangat me-nunjang proses dan lancarnya pembangunan. Kebijaksanaan yang ditempuh dalam pemberantasan penyakit menular dilaksanakan baik secara preventif maupun represif dengan memutuskan mata rantai penularan penyakit melalui tindakan terhadap lingkung-an penular (vektor) penyakit dan manusia (immunisasi, peng-obatan, penyuluhan dan lain-lain).

Kegiatan penanggulangan/pemberantaean penyakit menular tersebut dilakukan dengan menggunakan prioritas sebagai ber-ikut :

1. Adanya kesakitan dan atau kematian yang tinggi;2. Menyerang golongan anak-anak dan tenaga kerja usia

produktif;3. Menyerang penduduk daerah pedesaan atau penduduk yang

berpenghasilan rendah di daerah perkotaan;4. Menyerang daerah-daerah pembangunan ekonomi;5. Adanya metodologi yang berdayaguna dan berhasilguna untuk

pemberantasannya;6. Adanya ikatan perjanjian internasional seperti Inter-

nasional Health Regulation (IHR) atau termasuk dalam ruang lingkup UU Wabah dan Karantina.Dalam pelaksanaannya pemberantasan penyakit menular di-

lakukan secara terpadu dengan upaya kesehatan lainnya dengan tetap meningkatkan serta memantapkan aspek-aspek yang diper-lukan baik menyangkut petugas pelaksana, sarana, methoda mau-pun masyarakat sendiri. Sasaran pemberantasan dikelompokkan dalam dua kategori sebagai berikut : Penyakit-penyakit yang termasuk dalam prioritas I adalah : Malaria, kholera/-muntah berak (gastroenteritis), TBC paru, immunisasi, pe-nanggulangan wabah dan penyediaan air bersih. Prioritas II adalah demam berdarah, penyakit kaki gajah (filariasis), pe-nyakit demam keong (schistosomiasis), patek dan kelamin, pengamatan penyakit menular, serangga penyakit kusta, usaha

XVIII/23

kesehatan haji dan karantina dan penyehatan lingkungan pe-mukiman. Upaya pemberantasan penyakit menular telah diintegrasikan dalam kegiatan Puskesmas, kecuali beberapa ke-giatan yang masih memerlukan penanganan secara khusus dan di-laksanakan oleh tingkatan yang lebih tinggi, seperti kabupaten, propinsi dan/atau pusat.

Pemberantasan penyakit malaria dititik beratkan kepada usaha menurunkan jumlah penderita dan menanggulangi wabah yang terjadi di Jawa-Bali, melindungi penduduk yang telah ke-bal dan yang berpindah tempat tinggal dari Jawa-Bali, me-nurunkan jumlah penderita di daerah yang keadaan sosial eko-nominya relatif lebih rendah, di daerah transmigrasi serta di daerah pemukiman baru. Kegiatan pemberantasan serta pen-cegahan meliputi penyemprotan rumah, pengumpulan sediaan darah dan pengobatan penderita di daerah endemis.

Usaha-usaha pemberantasan penyakit malaria dari tahun 1979/80, 1980/81, 1981/82 dan 1982/83 berturut-turut dilaku-kan melalui pengumpulan dan pemeriksaan sediaan darah sekitar 8,4 juta, 8,9 juta, 9,2 juta dan 3,7 juta orang sampai bulan Desember 1982. Selain itu penyemprotan 7,4 juta rumah, 3,7 juta rumah, 3,6 juta rumah dan sekitar 2,6 juta rumah serta pengobatan penderita berturut-turut 9,5 juta penderita, 9,0 juta, 9,3 juta, dan 7,1 juta penderita. Jumlah penderita malaria tahun 1979/80 sejumlah 127.355 orang tahun 1980/81 turun menjadi 78.854 orang penderita, dan dalam tahun 1981/82 karena adanya intensifikasi pencarian penderita dan lebih luasnya jangkauan, angka kesakitan naik menjadi 124.656 orang.

Dalam rangka kegiatan pemberantasan penyakit demam ber-darah (Arboviriosis) dilakukan usaha-usaha pembersihan sarang-sarang nyamuk, aplikasi abate/larvasida, penyemprotan rumah, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan daerah-daerah fokus.

Dengan perluasan diagnosa, perluasan pemberantasan daerah terjangkit dan adanya letusan wabah di daerah-daerah baru, jumlah penderita dari daerah tingkat II yang terjangkit dari tahun ke tahun menurun. Apabila pada tahun 1978 jumlah pen-derita 6.989 orang, maka pada tahun 1981 turun menjadi 5.809 orang dan sampai bulan Desember 1982 turun lagi menjadi 2.787 orang.

Pemberantasan penyakit kaki gajah (filariasis) semenjak awal Repelita III telah dilaksanakan di 19 Propinsi yang me-liputi 60 daerah fokus. Pemberantasan penyakit ini disejalan-

XVIII/24

kan dengan pemberantasan penyakit demam keong (schestosomi- asis). Untuk kedua penyakit tersebut berturut-turut tahun 1979/80, 1980/81, 1981/82 dan 1982/83 dilakukan survay darah sekitar 57.000 orang, 98.349 orang, 126.000 orang dan 76.000 orang, dan dilakukan pengobatan penderita sekitar 234.500 orang, 153.591 orang, 295.000 orang, dan 157.000 orang. Usaha-usaha kegiatan tersebut diarahkan untuk melakukan pencegahan agar penyakit itu tidak menyebar lebih luas dari daerah sekitar Danau Lindu, Sulawesi Tengah. Pemberantasan pe-nyakit rabies telah dilakukan melalui usaha-usaha pengumpulan specimen, pengobatan penderita gigitan hewan tersangka rabies dan mengadakan vaksinasi hewan. Pemberantasan rabies ini mulai tahun 1981/82 lebih diusahakan dengan melakukan vaksinasi hewan tersangka, yang dalam tahun itu telah dilakukan vaksinasi kepada 48.366 hewan dan tahun 1982/83 sejumlah 21.224 hewan. Disamping usaha pencegahan dilaksanakan pula usaha pengobatan penderita yakni berturut-turut dalam tahun 1979/80, 1980/81, 1981/82 dan 1982/83 sejumlah 11.768, 12.948, 12.191, dan 5.170 tersangka rabies. Walaupun penderita pes terakhir diketemukan tahun 1970, dan sampai sekarang penderita pes belum diketemukan lagi, upaya pengamatan (surveillance) terus dilaksanakan karena diperkirakan masih ada kuman penyakit pes pada hewan (tikus). Selama empat tahun ini diusahakan pengumpulan sekitar 5.507 buah specimen dari penderita tersangka pes serta diobati 1.128 orang tersangka penyakit pes, tetapi hasilnya semua negatif setelah pemeriksaan laboratorium. Usaha pemberantasan dilaksanakan melalui survey pemeriksaan specimen dan pengobatan terhadap tersangka penderita. Dari hasil survey tersebut daerah-daerah endemik antrax meliputi Jawa Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur.

Dalam usaha pemberantasan penyakit TBC-Paru, selama empat tahun Repelita III telah dilakukan pemeriksaan bakteriologi sekitar 931.357 tersangka. Dari jumlah tersebut sekitar 105.386 telah dilakukan pengobatan dengan streptomycin dan refampicin. Dampak pengobatan ini belum nampak mengingat masih sedikitnya jumlah penderita yang berhasil diobati. Dengan jumlah yang dapat diobati sekitar 149,0 ribu orang se-lama 4 tahun dari jumlah penderita yang diperkirakan 750 ribu maka usaha pencarian dan pengobatan masih perlu ditingkatkan agar prevalensi menurun sekitar 15% di daerah operasi.

Usaha pemberantasan penyakit kelamin dan pencegahannya diprioritaskan pada kota-kota besar dan pelabuhan. Selama em-pat tahun Repelita III telah dapat dilakukan pemerikeaan darah (STS = Serological Test for Syphilis) pada 587.000

XVIII/25

orang, pemeriksaan G0 (GONORHEE) pada 204.758 orang, dan pe-ngobatan secara teratur pada 270.000 WTS.

Pemberantasan penyakit frambusia telah dilakukan dalam empat tahun Repelita III dengan melakukan pemeriksaan sekitar 27 juta tersangka dan pengobatan terhadap sekitar 344.000 ri-bu penderita. Sasaran yang akan dicapai adalah menurunkan prosentase penderita frambusia, dan pada waktunya dapat di-usahakan Indonesia bebas frambusia.

Pemberantasan penyakit kusta dengan usaha pemeriksaan penderita/tersangka (kontak) sampai dengan Desember 1982 te-lah diperiksa sekitar 2,1 juta orang kontak dan 17,25 juta anak sekolah. Jumlah penderita baru diketemukan sebesar 30 ribu orang sedang penderita yang diobati secara teratur seki-tar 314.690 orang selama 4 tahun. Sama halnya dengan TBC Paru dampak pengobatan baru nampak dalam jangka panjang. Dampak penurunan prevalensi baru nampak dalam jangka 10 - 20 tahun. Daerah-daerah yang memerlukan perhatian karena mempunyai ang-ka kesakitan yang tinggi adalah NTT, Maluku dan Irian Jaya. Selain pengobatan jalan, bagi penderita yang memerlukan pera-watan ditampung di rumah Sakit Kusta. Dalam Rumah Sakit Kusta tersebut kecuali diberikan perawatan/ pengobatan, penderita diarahkan untuk dapat mempersiapkan diri hidup sendiri, de-ngan tidak tergantung pada orang lain. Usaha-usaha yang di-lakukan meliputi atara lain rehabilitasi, latihan ketrampilan baik dalam industri, pertukangan, pertanian dan lain-lain.

Pemberantasan penyakit cacing tambang diarahkan kepada daerah-daerah yang mempunyai angka kesakitan tinggi misalnya daerah-daerah pertambangan. Pemberantasan penyakit cacing tambang dan parasit perut lainnya dari tahun ke tahun di-tingkatkan sehingga sampai tahun 1982 telah mencapai 18 pro-pinsi.

Pemberantasan penyakit diare/kholera/muntah berak dalam jangka pendek masih ditujukan untuk mencegah sejauh mungkin kematian sebagai akibat penderita diare/kholera/muntah berak. Untuk itu akan ditingkatkan penemuan dan pengobatan penderita sedini mungkin melalui peningkatan kewaspadaan akan tumbuhnya wabah (survey-lance) dan penanggulangan wabah. Puskesmas yang merupakan unit terdepan diharapkan berfungei sebagai pusat rehydrasi dalam usaha pelayanan kesehatan. Sejalan dengan itu peningkatan Puskesmas baik jumlah dan fungsinya terus di-laksanakan. Sampai tahun ke empat Repelita III 648 Puskesmas telah berfungsi sebagai pusat rehydrasi sehingga secara ke-seluruhan telah ada 1.986 Puskesmas yang telah dilengkapi

XVIII/26

dengan peralatan pengobatan dengan cairan infuse dan garam diare, untuk dapat memberikan pelayanan/pertolongan apabila diperlukan. Dari tahun ke tahun penemuan dan pengobatan pen-derita terus meningkat jumlahnya. Pada tahun 1979/80 di-ketemukan dan diobati 65.000 penderita, dan pada tahun 1980/-81 diketemukan dan diobati 61.800 penderita, tahun 1981/82 989.400 penderita dan tahun 1982/83 530.000 penderita. Ter-sangka penderita pada tahun 1981/82 berjumlah 33.250 dan tahun 1982/83 berjumlah 19.600. Angka kejadian (incedent rate) tidak banyak mengalami perubahan yakni ± 20 penderita per 100.000 penduduk. Angka kematian penderita menunjukkan angka yang selalu menurun walaupun relatif kecil; apabila pada tahun 1978 angka kematian menunjukkan 5,1%, pada tahun 1979 sebesar 4,7%, tahun 1980 sebesar 3,5% dan pada tahun 1981 turun lagi menjadi 2,5% walaupun pada tahun 1982 ter-dapat sedikit kenaikan menjadi 2,9%. Penurunan prosentase tersebut disebabkan antara lain : peningkatan sarana pen-cegahan dan pemberantasan, peningkatan penyuluhan pada masya-rakat serta sanitasi lingkungan yang lebih baik. Selain itu peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor apabila ter-jadi wabah dan cepatnya meminta pengobatan bagi penderita, serta meningkatnya jumlah penduduk yang memanfaatkan air ber-sih merupakan salah satu sebab yang penting pula akan usaha-usaha penurunan angka kematian tersebut.

Untuk mencegah tumbuhnya penyakit TBC paru, penyakit diptheri, kejang-kejang (tetanus), batuk rejan (pertusis) dan kejang-kejang bayi yang baru lahir, campak (measles), polio, upaya memberikan kekebalan terhadap anak merupakan usaha yang terus menerus dilakukan dan ditingkatkan. Pengembangan daerah kekebalan dilaksanakan secara bertahap dengan mengusahakan jenis vaksin kekebalan dan sistem penyimpanan vaksin yang me-madai, antara lain pada awal Repelita III dilakukan tambahan pemberian antigen baru yakni Tetanus Formol Toxoid (TFT), dan Deptheria Pertusis, Tetanus (DPT), polio-myelitis dan measles dengan sistim pendinginan yang lebih sempurna. Sampai tahun 1982 sudah hampir seluruh Kabupaten/Kotamadya dengan sekitar 2.281 kecamatan telah dicakup dalam pengembangan program immunisasi (PPI) ini. Dari tahun 1979/80 sampai tahun 1982/83 telah dilakukan vaksinasi cacar sebanyak 10,12 juta orang, vaksinasi BCG bagi sekitar 10,3 juta bayi, BCG anakanak sebanyak 10,78 juta anak, vaksinasi DPT terhadap 3,2 juta orang anak, vaksinasi DT sebanyak sekitar 110 ribu orang, vakainasi polio pada 166 ribu anak, vaksinasi campak pada 296 ribu anak. Disamping itu untuk mencegah tetanus kepada bayi sejumlah 2,6 juta ibu hamil diberikan suntikan tetanus.

XVIII/27

Pengamatan penyakit menular mencakup penyakit-penyakit menular yang belum diprogramkan, untuk dapat mengenal pola epidemologi dari penyakit-penyakit tertentu serta merumuskan kebijaksanaan pencegahan/pemberantasan yang efisien dan efek-tif. Sampai saat ini pada seluruh propinsi telah terbentuk unit Surveilance Epidemologi (SE). Sampai tahun ke empat Repelita III telah diadakan penyelidikan terhadap sekitar 16,0 ribu kejadian luar biasa, survey beberapa penyakit me-nular di 1.173 rumah, pengambilan sampel sekitar 24 ribu ser-ta penyebaran bulletin epidemologi secara periodik (bulanan).

Kesehatan pelabuhan mendapat perhatian serta dilakukan pendekatan yang lebih memadai, yakni tidak hanya kepada ke-giatan karantina saja akan tetapi lebih dititik beratkan pada pengembangan kesehatan lingkungan pelabuhan dan pengamatan penyakit (surveilance), serta diarahkan agar sesuai dengan pengembangan pelabuhan dan teknologi dibidang perhubungan serta memenuhi persyaratan International Health Regulation (IHR). Menurut catatan sampai saat ini belum ada penyakit karantina yang keluar/masuk wilayah Indonesia melalui pelabuhan.

Disamping itu dalam rangka mencegah keluar masuknya pe-nyakit ke wilayah Republik Indonesia, sampai tahun keempat Repelita III telah dilakukan pengamatan terhadap sekitar 240 ribu orang jemaah Haji.

Bagi para transmigran sebelum diberangkatkan ke daerah lokasi penempatan, dilakukan pemeriksaan dan pengobatan untuk mencegah dan menghindari para transmigran membawa penyakit sehingga mencegah berjangkitnya penyakit di daerah baru. Un-tuk daerah penempatan juga diambil langkah-langkah untuk menghindari terjangkitnya penyakit tersebut antara lain dengan penyemprotan rumah, rawa-rawa, agar tidak terjangkit malaria dan lain-lain. Selama empat tahun Repelita III telah diadakan persiapan dan pengamatan (survey) pada 340 lokasi baru transmigrasi, untuk pengamanan dan pencegahan tumbuhnya penyakit di daerah tersebut.

Perkembangan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit menular dari tahun 1977/78 sampai tahun 1982/83 dapat dilihat dari Tabel XVIII-5.

c. Perbaikan Gizi

Program Perbaikan Gizi dalam Repelita III diarahkan untuk melanjutkan dan meningkatkan usaha-usaha peningkatan status

XVIII/28

TABEL XVIII - 5

PERKEMBANGAN USAHA PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR,1977/78 - 1982/83

Jenis Usaha Satuen 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/832)

1. Pemberantasan Penyakit Malaria

Pengumpulan dan pemeriksaanSediaan Darah sediaan 8.112.000 8.595.000 8.407.500 8.978.416 9.200.400 4.775.000Pengobatan Penderita orang 7.843.050 8.948.350 9.517.500 9.031.482 9.390.000 4.758.000Penyemprotan rumah rumah 5.696.330 5.589.773 7.468.830 3.734.761 3.683.100 1.773.000

2. Pemberantasan Arbovirosis

Pembersihan sarang Nyamuk rumah 127.000 I24.000 204.000 140.096 - -Aplikasi Abate rumah 162.500 189.000 279.000 416.629 980.400 -Penyemprotan Rumah rumah 174.600 188.000 283.000 318.554 289.000 752.000Penyelidikan Epidemiologi lokas i - - - - 1.363 1.800

3. Pemberantasan Filariasis

Survai Darah sediaan 24.000 69.000 57.000 98.349 126.000 76.000Pengobatan massal orang 105.000 22.000 234.500 153.591 295.000 147.000

4. Pemberantasan Penyakit TBC Paru

Pemeriksaan Bacteriologi orang 233.800 272.200 273.800 202.957 254.600 139.000Pengobatan orang 23.330 28.820 22.362 25.129 30.895 18.000

( Lanjutan Tabel XVIII – 5 )

______________________1) Pemberian vaksinasi dilakukan ketika masih bayi2) Data pada bulan Desember 1982

XVIII/30

gizi masyarakat dan usaha-usaha pencegahan serta penanggula-ngan masalah gizi khususnya kurang kalori protein (KKP), ke-kurangan vitamin A, anemia gizi besi dan gondok endemik deng-an peran-serta aktif masyarakat.

Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) sejak tahun 1977 sampai dengan tahun keempat Repelita III telah mencakup se-kitar 6,9 juta anak Balita, mencakup 33,8 ribu desa dari 27 Propinsi, 240 Kabupaten dan 2.186 Kecamatan. Sekitar 228,4 ribu anak Balita mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT), 9,7 ribu Ibu Hamil dan 11,4 ribu Ibu menyusui telah di-layani dalam UPGK.

Usaha pencegahan dan penanggulangan defisiensi vitamin A dilakukan dengan mengadakan kegiatan penyuluhan gizi kepada masyarakat serta pemberian vitamin A dosis tinggi kepada anak-anak Balita melalui UPGK dan Puskesmas serta melalui distribusi secara khusus di daerah-daerah rawan vitamin A. Sejak tahun 1977 sampai dengan tahun keempat Repelita III se-kitar 7,6 juta anak Balita dari 27 Propinsi telah mendapat distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi melalui UPGK dan Puskesmas. Lain dari pada itu sekitar 3 juta anak Balita di daerah rawan vitamin A telah mendapatkan distribusi khusus kapsul vitamin A dosis tinggi.

Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan gondok endemik pada penduduk di daerah-daerah rawan gondok telah dilakukan kegiatan penanggulangan dengan penyuntikan larutan yodium (lipiodol) kepada orang laki-laki berumur 0 - 20 tahun dan wanita berumur 0 - 45 tahun, serta monitoring medis garam beryodium dalam bentuk pemeriksaan kadar yodium dalam urine penduduk. Lain dari pada itu dilakukan pula kegiatan pemetaan daerah gondok endemik dan latihan bagi para petugas ditingkat Kecamatan serta latihan bagi guru-guru SD dalam rangka me-monitor prevalensi gondok di daerah yang telah di survai. Se-jak tahun 1977/78 sampai dengan tahun keempat Repelita III telah dilakukan penyuntikan lipiodol terhadap sekitar 3,5 juta penduduk di 4 Propinsi dengan masing-masing 12 desa untuk monitoring medis garam beryodium dan pemetaan daerah gondok endemik di 26 Propinsi.

Usaha pencegahan dan penanggulangan anemia gizi besi di-utamakan pada wanita hamil dan golongan pekerja berpenghasil-an rendah serta anak-anak 0 - 6 tahun. Sekitar 1.384.200 wanita hamil telah mendapat distribusi tablet zat besi dari tahun 1977/78 sampai dengan tahun keempat Repelita III me-lalui kegiatan UPGK.

XVIII/31

Dalam rangka meningkatkan konsumsi sumber zat besi, se-banyak 6.034.988 anak berumur 0 - 6 tahun telah mendapatkan makanan tambahan dan penyuluhan gizi kepada ibu mereka me-lalui kegiatan UPGK pula.

Di samping itu sebanyak 65.625 pekerja perkebunan dan 193.125 orang keluarga mereka dari 8 perkebunan di daerah proyek pemanduan, telah mendapatkan garam yang difortifikasi dengan zat besi dalam rangka meningkatkan konsumsi sumber zat besi mulai tahun 1977 hingga tahun keempat Repelita III.

Dalam tahap uji coba program pengembangan Sistem Kewaspa-daan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilaksanakan sejak tahun 1979 diutamakan kepada pengembangan Sistem Isyarat Dini (SIDI) di 3 Propinsi dan selanjutnya akan dilaksanakan di da-erah-daerah rawan pangan lain di Indonesia. Dengan demikian Pemerintah Daerah memiliki suatu cara untuk mengetahui sedini mungkin mengenai kemungkinan terjadinya rawan pangan agar su-paya dapat diambil tindakan menanggulanginya setepat dan secepatnya.

d. Peningkatan Penyediaan Air Bersih

Peningkatan penyediaan air bersih terutama dilakukan un-tuk tempat-tempat yang angka kesakitan penyakit wabah kolera atau penyakit perut lainnya tinggi terutama pada daerah pe-desaan dan perkotaan yang sulit memperoleh air beraih. Peng-awasan mutu air serta usaha melindungi masyarakat dari peng-gunaan air yang tidak memenuhi syarat kesehatan juga terus ditingkatkan. Disamping penambahan jumlah sarana air bersih yang tersebar di seluruh daerah, juga dilakukan penyuluhan akan arti hidup sehat dengan melalui pengadaan air bersih. Sejak adanya upaya peningkatan penyediaan air beraih, telah dapat dilihat adanya penurunan kasus kholera dan muntah berak. Jumlah masyarakat pedesaan yang dapat memanfaatkan dan menikmati air bersih terus bertambah.

Melalui Inpres Program bantuan Sarana Kesehatan mulai ta-hun 1979/80 sampai tahun 1982/83 telah disediakan biaya untukmembangun sekitar 213.625 berbagai jenis sarana penyediaan air bersih yang terdiri dari 550 buah penampungan mata air dengan perpipaan (PP), 175 buah sumur artetis (SA), 1.400 buah perlindungan mata air (PMA), 13.000 buah penampungan air hujan (PAR), 17.500 buah sumur pompa tangan dalam (SPTDL), 173.000 buah sumur pompa tangan dangkal (SPT-DK) dan 8.000 buah sumur gali. Disamping dilakukan pembangunan sarana airXVIII/32

bersih yang baru, sarana air bersih yang ada dilakukan peme-liharaan dan perbaikan. Untuk itu para petugas sanitasi di-lengkapi alat-alat perbaikan sederhana untuk melakukan per-baikan-perbaikan yang diperlukan. Karena sarana air bersih yang dibangun tersebut adalah untuk memenuhi keperluan masya-rakat, maka ditanamkan pula kepada masyarakat rasa tanggung jawab pemeliharaannya. Perkembangan pelaksanaan pembangunan sarana air bersih yang dananya disediakan dalam Program Bantuan Sarana Kesehatan tahun 1977/78 sampai 1982/83, dapat dilihat pada tabel XVIII - 1.

Dalam usaha memenuhi keperluan tersedianya air bersih ke-pada masyarakat pedesaan tersebut disamping pembangunan sara-na air bersih yang dibangun dengan dana Program Inpres Bantuan Sarana Kesehatan, telah pula dibangun berbagai jenis sarana air bersih sekitar 69.071 buah lagi yang terdiri dari pembangunan PP. 5.545 buah, SA 210 buah, PMA 858 buah, PAH 8.104 buah, SPT.DK 48.807 buah, SPT.DL 5.545 buah dan pem-bangunan 2 unit instalasi pengolahan.

Dengan usaha tersebut diatas maka masyarakat yang dapat menikmati air bersih terus bertambah dan meningkat. Apabila pada akhir Repelita II masyarakat pedesaan yang dapat me-nikmati air bersih baru sekitar 12%, maka pada tahun keempat Repelita III diharapkan telah mencapai 18%.

e. Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Dalam rangka penyehatan lingkungan pemukiman telah di-tingkatkan pula usaha penyehatan tempat tinggal yang sehat, pengawasan hygiene tempat-tempat umum, pengawasan dan pe-meriksaan tempat-tempat umum, upaya pengawasan dan pemeriksa-an tempat-tempat pembuatan, penyimpanan, penjualan dan penya-jian makanan dan minuman, serta penyehatan sarana kesehatan lingkungan lainnya. Sampai tahun 1982 telah dapat dilakukan pemeriksaan di sekitar 73.153 ribu lokasi tempat-tempat umum, peningkatan sanitasi lingkungan dengan memberikan penyuluhan pembuatan rumah yang sehat pada 189 lokasi/desa, pemeriksaan 2.275 restauran dan lain-lain. Melalui Program Inpres Sarana Kesehatan sejak tahun 1979/80 sampai tahun 1982/83 telah di-sediakan biaya untuk pembangunan 695,0 ribu buah jamban ke-luarga dan 5,0 ribu sarana pembuangan air limbah (SPAL).

Dalam usaha melindungi masyarakat dari penggunaan air minum yang tidak memenuhi syarat kesehatan serta ancaman pen-cemaran lingkungan, dilakukan usaha-usaha pengawasan kwalitas dan badan air buangan industri dan rumah tangga, inventarisa-

XVIII/33

si sumber pencemaran lingkungan serta instalasi pengolahan buangan pada unit pelayanan kesehatan (Rumah Sakit), agar ti-dak mencemarkan lingkungan. Untuk itu telah diadakan penatar-an tenaga dan usaha pengembangan Balai Teknik Kesehatan Ling-kungan di Yogyakarta dengan penambahan peralatan-peralatan pemeriksaan.

f. Penyuluhan Kesehatan

Didalam Repelita II usaha peningkatan penyuluhan di bi-dang kesehatan diprioritaskan kepada pengembangan tenaga ahli penyuluhan kesehatan masyarakat, percobaan penyuluhan keseha-tan masyarakat melalui Puskesmas dan perbaikan tata cara ker-ja untuk pengembangan media komunikasi. Sejumlah 73 orang te-naga ahli penyuluhan kesehatan melalui pendidikan pasca sarjana didalam maupun diluar negeri, 72 orang tenaga media tingkat Propinsi dan 1.268 tenaga lapangan dari 25 Propinsi, 223 Kabupaten/Kodya, 576 Puskesmas dan 1.112 desa telah di-latih/ dididik sampai akhir Repelita II.

Dalam Repelita III usaha penyuluhan kesehatan dilaksana-kan melalui Puskesmas dan Rumah Sakit, peningkatan peran-serta dan swadaya masyarakat melalui pembinaan daerah-daerah kerja intensif serta peningkatan kemampuan edukatif petugas kesehatan dan petugas sektor lain. Pelakaanaan kegiatan pe-nyuluhan menitik beratkan pada penyuluhan kesehatan yang men-dukung program-program keluarga berencana, gizi, higiene dan kesehatan lingkungan, imunisasi, pemberantasan penyakit me-nular serta pencegahan penyalah gunaan obat berbahaya dan narkotika. Disamping itu penyuluhan kesehatan diintegrasikan kedalam kurikulum sekolah umum dan sekolah kesehatan.

Dari tahun 1977 sampai dengan tahun keempat Repelita III kegiatan peningkatan peran-serta dan swadaya masyarakat telah dilaksanakan di 27 Propinsi, sekitar 1.600 Kecamatan dan 8.500 desa dengan melalui media massa TV, Radio, Film, Pers, media tradisional dan pameran yang meliputi sekitar 41,0 ribu kali kegiatan. Penyuluhan kesehatan yang melalui rumah sakit telah dilaksanakan mulai tahun 1980 meliputi 17 rumah sakit dari 9 propinsi. Sebanyak 41,8 ribu petugas kesehatan dan petugas sektor lain telah dibina mulai tahun 1977 sampai dengan tahun keempat Repelita III.

g. Pengawasan obat, Makanan dan sebagainya

Kegiatan dibidang pengawasan obat, makanan dan lainnya mencakup usaha-usaha pengawasan produksi, peredaran dan peng-gunaan obat, makanan dan minuman, kosmetika dan alat kesehat-

XVIII/34

an serta pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika dan bahan obat berbahaya lainnya.

Langkah dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a) Mengusahakan tersedianya obat-obatan yang cukup aman, efektip dan penyebarannya makin merata dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat banyak.

b) Meningkatkan usaha-usaha di bidang prasarana dan sarana pengawasan, baik yang berupa peraturan perundang-undang-an, maupun pedoman pelaksanaan yang meliputi persyaratan-persyaratan badan produksi dan badan distribusi.

c) Meningkatkan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan terhadap badan produksi dan badan distribusi.

d) Meningkatkan kegiatan pendaftaran obat, makanan dan se-bagainya untuk mendapatkan kepastian mengenai keamanan, khasiat, nilai gizi atau kegunaan serta standar mutu.

e) Meningkatkan usaha pencegahan penyalahgunaan narkotika, obat psikotropika, obat berbahaya lainnya dan minuman keras.

f) Pengembangan sistem pengendalian tentang akibat samping-an, keracunan dan hal-hal lain yang disebabkan oleh obat, obat tradiaional, makanan dan minuman, kosmetika dan alat-alat kesehatan serta narkotika dan obat-obat ber-bahaya lainnya.

g) Meningkatkan jenis dan mutu tenaga, peningkatan labora-torium pemeriksaan serta sarana-sarana penunjang lainnya.

Mulai tahun 1979/80 sampai tahun 1982/83 telah dilakukan pendaftaran berbagai macam obat produksi baik dalam negeri maupun produksi luar negeri. Selain itu telah pula dilakukan pemeriksaan berbagai contoh obat yang beredar.

Pengadaan/produksi makanan dan minuman pada dasarnya harus disesuaikan dengan pola konsumsi, serta diarahkan untuk mempertinggi kesehatan dan gizi masyarakat. Dalam hubungan ini untuk melindungi konsumen telah diadakan wajib daftar (registrasi) makanan dan minuman. Dalam hubungan ini maka da-ri tahun 1979/80 sampai tahun 1982/83 telah dilakukan pen-daftaran serta telah dilakukan pengambilan contoh atas makan-an dan minuman yang beredar untuk diperiksa di laboratorium.

Pembinaan obat tradisional juga mendapatkan perhatian, dengan usaha mengadakan pengaturan produksi dan distribusi, penertiban perizinan, mengadakan pengawasan obat tradisional yang beredar dan dipersyaratkan melakukan pendaftaran obat

XVIII/35

tradisional yang akan beredar. Untuk itu telah dilakukan pen-daftaran atas obat tradisional dan pengambilan contoh untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Selain itu telah diberi-kan izin beberapa perusahaan untuk dapat memproduksi obat tradisional tersebut. Untuk melakukan bimbingan telah dilaku-kan kunjungan ke pabrik-pabrik yang memproduksi obat tradisi-onal. Selain itu dilakukan penyuluhan kepada penjual jamu gendong, penerbitan buku pemanfaatan tanaman obat tradisional dan tanaman obat keluarga.

Dalam usaha pengawasan atas narkotika dan bahan obat yang berbahaya lainnya, diusahakan agar apotik atau badan usaha yang akan menyalurkan dan mengimport harus memperoleh izin dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Dalam hubungan ini pula bagi narkotika dan obat-obat berbahaya yang akan beredar, wajib dilakukan pendaftaran, serta bagi yang telah beredar diambil samplenya untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Sementara itu penyempurnaan pedoman perizinan, penyimpanan dan pengeluaran terus dilanjutkan.

Sementara itu, dalam empat tahun Repelita III telah di-lakukan pendaftaran kosmetika produksi dalam negeri dan kosmetika produksi luar negeri dan telah dilakukan peng-ambilan sample untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Dalam usaha bimbingan dan pengawasan telah dilakukan kunjung-an ke pabrik-pabrik dan pedagang farmasi dengan tujuan mem-berikan bimbingan cara-cara berproduksi, penyimpanan, administrasi, menetapkan standar mutu yang baik dan lain-lain.

Dalam melindungi kepentingan masyarakat pemakai, hasil pemeriksaan dari pengambilan sample obat-obatan makanan, minuman dan lainnya, apabila berdasarkan pemeriksaan laboratorium ternyata tidak memenuhi syarat atau standar yang ditetapkan, dilakukan tindakan ditarik dari peredaran, larangan berproduksi, dilakukan penutupan, dan dapat diajukan ke sidang pengadilan.

Jumlah industri farmasi tahun 1978/79 sebanyak 267 pabrik yang terdiri dari 33 pabrik PMA, 37 pabrik PMDN dan 197 pabrik Swasta Nasional. Tahun 1979/80 tercatat Industri Farmasi sebanyak 269 pabrik, yang terdiri dari 33 pabrik PMA, 37 pabrik PMDN dan 199 pabrik Swasta Nasional. Tahun 1980/81, 1981/82 dan sampai Desember 1982 tercatat angka yang sama de-ngan keadaan tahun 1979/80, namun jumlah produksinya yang me-ningkat. Kebijaksanaan ini ditetapkan untuk menciptakan peng-awasan mutu dan persaingan yang sehat antar pabrik Farmasi tersebut. Untuk sarana diatribusi obat langsung kepada masya-rakat jumlah apotik pada tahun 1979/80 sebanyak 1.532 buah,

XVIII/36

tahun 1980/81 sejumlah 1.662 buah. Pada tahun 1981/82 dan 1982/83 masih menunjukkan angka yang sama dengan tahun 1980/-81. Hal ini karena adanya masa transisi mengenai fungsi apotik sebagai tempat melakukan usaha-usaha dibidang farmasi, kemudian dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 berubah menjadi tempat melakukan pekerjaan kefarmasian serta tempat penyaluran obat kepada masyarakat. Perkembangan industri dan unit distribusi obat dapat dilihat dalam Tabel XVIII-6.

Dalam usaha mengendalikan harga obat agar dapat dijangkau oleh masyarakat maka dilakukan pengkajian bahan baku farmasi melalui pemanfaatan bahan dasar dalam negeri, pengalihan tek-nologi dan membatasi impor bahan baku dari luar negeri serta mengusahakan selalu tersedianya obat-obatan pokok essensial serta selalu tersedia pada unit-unit pelayanan kesehatan. Da-lam hubungan inilah maka selain industri farmasi swasta, ke-pada Pusat Produksi Farmasi diberi tugas untuk memproduksi obat-obatan pokok tersebut dalam rangka penyediaan obat In-pres Bantuan Sarana Kesehatan.

Sejalan dengan meningkatnya bantuan, maka produksi Pusat Produksi Farmasi tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Apabila dalam tahun 1979/80 produksi tablet sebesar 552,0 juta butir, injeksi 5,0 juta ampul, kapsul 8,5 juta bu-tir dan salep 0,5 juta tube, pada tahun 1980/81 dapat dipro-duksi tablet 984,0 juta butir, injeksi 12,750 juta ampul, kapsul 52,0 juta butir dan salep 700.000 tube, dan tahun 1981/82 masing-masing naik menjadi 1,0 milyar butir, 11,5 ju-ta ampul, 66,0 juta kapsul dan 1,5 juta tube, dan pada tahun 1982/83 naik lagi menjadi 1,5 milyar butir, 18,0 juta ampul, kapsul 125,0 juta dan salep 2,0 juta tube. Dengan terus naik-nya produksi obat essensial tersebut, telah mempengaruhi dan menekan harga yang stabil dan murah serta tetap tersedianya obat-obat tersebut pada unit-unit pelayanan kesehatan.

Disamping usaha-usaha pengawasan untuk pemeliharaan mutu telah dikeluarkan peraturan tentang persyaratan umum sarana produksi dan pemeriksaan mutu, produksi dan distribusi, serta telah diterbitkan Farmacop Indonesia, Extra Farmacop serta Materia Medika Indonesia yang berisi spesifikasi untuk sim-plisia.

Sejalan dengan itu untuk kelancaran distribuai dan ter-sedianya obat-obatan di daerah, dan obat yang ada tidak meng-alami kerusakan dan penurunan mutu, secara bertahap di setiap Kabupaten/Kodya diusahakan agar memiliki sarana penyimpanan

XVIII/37

TABEL XVIII - 6PERKEMBANGAN INDUSTRI FARMASI DAN SARANA DISTRIBUSI

OBAT-OBATAN,1977/78 - 1981/82

No. Unit Kegiatan Satuan 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83

1. Industri Farmasi pabrik 257 267 269 269 269 269

2. Pedagang Besar Farmasi pabrik 886 880 880 880 880 880

3.Apotik apotik 1.284 1.413 1.532 1.662 1.662 1.662

XVIII/38

obat, alat dan perbekalan yang memenuhi syarat penyimpanan.Dalam tahun 1981/82 dan tahun 1982/83, telah dibangun masing-masing 49 sarana dan 51 sarana penyimpanan obat, alat dan perbekalan Kabupaten. Penetapan dan prioritas pembangunan tersebut diutamakan untuk daerah terpencil, yang luas daerah-nya, dan daerah yang sedang berkembang. Gudang sarana pe-nyimpanan tersebut dilengkapi alat dan ruang pendingin, alat-alat penyimpanan, antara lain rak lemari dan sebagainya. Dengan tersedianya sarana penyimpanan tersebut diharapkan pe-ngelolaan obat-obatan dapat dilakukan dengan lebih baik dan lancar.

h. Pendidikan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Dibidang pengembangan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan ditempuh kebijakaanaan sebagai berikut

a) Penyempurnaan pendidikan dan latihan tenaga perawat ke-sehatan/kebidanan, tenaga sanitasi, gizi, perawat gigi, dan laboratorium farmasi.

b) Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kesehatan melalui pendidikan cepat, penambahan jumlah siswa dan jumlah sekolah.

c) Mengembangkan pendidikan kemahiran untuk melaksanakan tugas-tugas yang lebih tinggi teknologinya.

d) Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga pengajar. e) Meningkatkan tersedianya sarana pendidikan.

Dengan usaha pengembangan dan peningkatan pendidikan ke-sehatan tersebut mutu dan jumlah lulusan dari tahun ke tahun terus meningkat. Walaupun jumlah lulusan meningkat karena ke-butuhan tenaga yang sangat besar, jumlah kebutuhan tersebut masih belum memadai. Apabila dalam tahun 1979 dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan kesehatan antara lain sekolah Perawat Kesehatan, Sekolah Bidan/Sekolah Perawatan Lanjutan jurusan Kebidanan, Sekolah Pengatur Rawat, Sekolah Guru Pe-rawat, Sekolah Pembantu Penilik Hygiene dan beberapa jenis akademi yakni Akademi Penilik Kesehatan, Akademi Gizi, Akademi Teknologi Elektro Medis, Akademi Penata Rontgen dan sebagainya dengan jumlah sekitar 244 sekolah/akademi, meng-hasilkan lulusan 4.894, maka tahun 1980 meluluskan sejumlah 4.543, dan tahun 1981 sejumlah 4.208 lulusan dan tahun 1982 sejumlah 5.618 lulusan.

Lulusan tersebut disebarkan untuk mengisi tenaga-tenaga pada unit kesehatan antara lain Puskesmas, Puskesmas Pem-bantu, Rumah Sakit dan lain-lain. Agar kekurangan tenaga ke-

XVIII/39

sehatan tersebut dapat segera diatasi maka mulai tahun 1981 jumlah penerimaan siswa/mahasiswa dilipatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Mengingat jenjang pendidikannya memakan waktu rata-rata 3 tahun, maka lulusan baru akan dihasilkan dan dapat ditempatkan pada tahun 1984/85.

Untuk memenuhi kekurangan tenaga khususnya di Puskesmas, pada tahun 1980/81, tahun 1981/82 dan tahun 1982/83 telah di-sediakan biaya untuk menyelenggarakan latihan cepat tenaga pembantu paramedis masing-masing 600, 700 dan 1000 pembantu paramedis.

Dalam usaha meningkatkan mutu, terus mendapat perhatian pengembangan kurikulum yang memadai keperluan, penyempurnaan organisasi dan pelembagaan unit-unit pelaksanaannya, pe-ngelolaan teknis serta peningkatan staf pengajar. Peningkatanstaf pengajar diusahakan melalui penataran, pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi, serta IKIP bagi guru yang meng-ajar pada Sekolah/Akademi untuk mendapatkan akta mengajar di-samping pengetahuan teknis yang telah dimilikinya. Pe-ngembangan sarana dan prasarana pendidikan kesehatan, antara lain 122 Sekolah Perawat, 18 buah Sekolah Bidan/Sekolah Lan-jutan jurusan Kebidanan, 2 Akademi Penilik Kesehatan, 9 Sekolah Pembantu Penilik Kesehatan, 11 Pengatur Rawat Gigi, Akademi Gizi, Akademi Rontgen dan lain-lainnya, dengan pem-bangunan/ perbaikan ruang kelas, ruang diskusi, ruang per-pustakaan, ruang praktek dan laboratorium, penambahan daya listrik, air bersih dan lain-lain. Disamping sekolah yang te-lah ada, dalam Repelita III banyak pula sekolah/akademi yang dibangun antara lain. Sekolah Guru Perawat Kesehatan di UjungPandang dan Jakarta, 9 SPPH (Sekolah Pembantu Penilik Ke-sehatan), 3 Sekolah Perawat Kesehatan, 11 Sekolah Pengatur Rawat Gigi dan lain-lain.

Guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan tenaga ke-sehatan yang ada, setiap tahun dilakukan penataran sekitar 4.000 - 4.500 tenaga dari berbagai jenis kategori dan keahli-an antara lain dalam bidang manajemen, administrasi, pendidi-kan teknis misalnya dokter Puskesmas, tenaga perawatan mahir, tenaga physio therapi, tenaga radiologi, tenaga-tenaga yang melaksanakan pemberantasan penyakit menular dan lain-lain.

Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan serta mem-pertinggi hasil guna dan daya guna tenaga kesehatan dilakukan usaha-usaha penyebaran tenaga sesuai dengan keperluan, me-ningkatkan pengembangan dan pembinaan karier, serta pe-ningkatan pengelolaan administrasi. Dalam usaha pemerataan

XVIII/40

pelayanan kesehatan ini, selama empat tahun Repelita III di-samping tenaga yang diangkat melalui Inpres Bantuan Sarana Kesehatan telah dapat diangkat dan ditempatkan 567 dokter umum, dokter gigi dan sarjana kesehatan lainnya, 86 penempat-an dokter ahli diluar 4 keahlian pokok/antara lain dokter ahli T.H.T., Radiologi, Mata, Anestesi dan lain-lain. Selain itu dilakukan pemindahan dan alih tugas terhadap 1.027 orang dokter/dokter gigi/sarjana farmasi/dokter ahli. Pengangkatan serta pemindahan tenaga kesehatan dititik beratkan pada usaha pemerataan dan penyebaran tenaga kesehatan pada Puskesmas, Rumah Sakit dan unit-unit kesehatan lainnya. Disamping itu melalui Inpres Bantuan Sarana Kesehatan selama empat tahun ini telah disediakan biaya untuk pengangkatan 2250 dokter umum, 230 dokter gigi dan 19.535 para medis antara lain Pe-rawat Kesehatan, Bidan, Penilik Kesehatan, Penjenang Kesehat-an, Sanitarian, Perawat Gigi dan Pembantu Paramedis untuk me-menuhi tenaga di Puskesmas. Bagi tenaga dokter Puskesmas yang karena masa tugasnya berakhir dapat mengajukan permohonan un-tuk melanjutkan pendidikan keahlian atau dipindahkan ke tem-pat lain misalnya pada Rumah Sakit, Puskesmas lain atau unit Kesehatan lainnya.

Untuk meningkatkan dan mempercepat pengangkatan dan ke-naikan pangkat pegawai negeri, pada setiap tahun disediakan biaya untuk 70 Team Penguji Kesehatan (TPK) yang berkedudukan di ibukota Propinsi di luar Jawa Bali, dan bekas ibukota Karesidenan di Jawa dan Bali. Pada masing-masing Daerah Ting-kat II diangkat rata-rata 3 anggota Dokter Penguji Tersendiri (DPT), dengan jumlah keseluruhan sekitar 879 DPT. Di samping itu setiap tahun disediakan biaya pula untuk memeriksa ke-sehatan sekitar 5.400 - 5.800 pejabat teras dan anggota DPR secara berkala.

Dalam usaha memberikan perangsang kepada dokter yang mengikuti pendidikan keahlian pokok (ahli penyakit dalam, ahli bedah, ahli kandungan, kebidanan dan ahli kesehatan anak) pada berbagai Fakultas Kedokteran, pada tahun 1981 se-kitar 591 dokter, dan tahun 1982 sekitar 640 dokter disedia-kan tunjangan pendidikan. Setelah menamatkan pendidikan ke-ahliannya mereka akan ditempatkan pada Rumah Sakit Propinsi/-RS Kabupaten/Kodya Kelas C, atau kelas D yang akan ditingkat-kan menjadi Kelas C.

Dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan, penyusunan peraturan-peraturan yang sesuai dengan keperluan peningkatan pelayanan mendapatkan perhatian pula.

XVIII/41

TABEL XVIII - 7

PERKEMBANGAN JUMLAH BEBERAPA JENIS TENAGA KESEHATAN, 1977/78 - 1982/83

(orang)

Jenis Tenaga 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83

1. Dokter 9.805 10.456 11.681 12.931 15.400 16.000

2. Perawat) ) 27.711 31.061 32.854 35.520 37.693 40.6163. Bidan )

4. Penjenang Kesehatan 33.237 35.577 35.3611) 35.698 35.678 35.678

5. Tenaga akademis bidang kesehatan 2)

3.215 3.461 3.775 4.053 4.528

1) Mulai tahun 1979/80 Sekolah Tenaga Penjenang Kesehatantidak lagi menerima murid baru, dan tenaga Penjenang Kesehatan ditingkatkan menjadi tenaga perawat

2) Meliputi Akademi Perawat, Akademi Guru Perawat/Bidan, Akademi Penilik Kesehatan dan Akademi Gizi

XVIII/42

GRAFIK XVIII - 3PERKEMBANGAN JUMLAH BEBERAPA JENIS TENAGA KESEHATAN,

1977/78 - 1982/83

XVIII/43

( Lanjutan Grafik XVIII - 3 )

XVIII/44

i. Generasi Muda

Didalam Repelita III program Generasi Muda di sektor kesehatan bertujuan untuk membantu pembinaan generasi muda yang sehat fisik, mental dan sosial, sehingga mampu berperan-serta didalam pembangunan pada umumnya dan pembangunan kesehatan pada khususnya.

Sejak tahun 1979 sampai dengan tahun keempat Repelita III program ini telah mencakup 13 Propinsi, 25 Kabupaten, 50 Ke-camatan dan 500 desa dalam usaha-usaha peningkatan kesehatan generasi muda dan peran-sertanya dalam pembangunan kesehatan melalui Puskesmas, Usaha Kesehatan Sekolah, Keluarga Berenca-na, Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, Kesehatan Ibu dan Anak, Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa, Pemberantasan Penyakit Menular, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Jiwa dan sebagainya.

Usaha penanggulangan anak Balita gizi buruk telah dilak-sanakan di 45 Kecamatan dan peningkatan gizi anak 6 - 12 tahun di 50 Kecamatan. Usaha penanggulangan narkotika/-ketergantungan obat berupa penataran guru dan dokter Puskes-mas telah dilakukan di 7 kota. Usaha kesehatan dari anak un-tuk anak telah meliputi 1.000 SD dengan 1.500 orang Kader. Kegiatan pembinaan diskusi kelompok Generasi Muda tentang ke-sehatan dan lomba kebersihan desa telah diadakan di 50 Kecamatan serta kegiatan Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR) untuk Pramuka telah diselenggarakan di 23 Kwarda dan di 175 kwarcab.

Satu unit sarana penyaringan air minum telah diberikan di lokasi Cibodas pada tahun 1979/80. Disamping itu bantuan sa-rana berupa alat peraga, alat pengukuran antropometri, alat biofeedback Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), buku-buku pedoman dan petunjuk kesehatan, obat-obatan, KMS dan lain-la-in telah dilengkapi pula untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Program Generasi Muda.

j. Peranan Wanita

Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Kesehatan (P2WPK) Repelita III yang merupakan bagian Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) adalah untuk meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan wanita dengan cara meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan wanita serta mengikut sertakan organisasi-organisasi wanita. Usaha Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Kesehatan (P2WPK) diutamakan bagi wanita hamil dan menyusui, serta wanita pekerja yang berpenghasilan rendah di desa dan kota.

XVIII/45

Sampai dengan tahun keempat Repelita III Peningkatan Pe-ranan Wanita dalam Pembangunan Kesehatan (P2WPK) telah di-laksanakan di 27 Propinsi, meliputi 283 Kabupaten, 1.284 Kecamatan dan sekitar 2.287 desa.

k. Penyempurnaan efisienai Aparatur Pemerintah dan Peng-awasan Pelaksanaan Pembangunan

Dibidang penyempurnaan efisienai Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan telah dilakukan usaha pe-ningkatan serta penyempurnaan sistem dan proses perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan, organiaasi dan ketatalaksanaan, administrasi keuangan, serta peningkatan bimbingan dan pengawasan. Bersamaan dengan itu telah diusaha-kan perbaikan sistim dan proses perencanaan, peningkatan mutu staf perencana, baik di pusat maupun di daerah, peningkatan data dan statistik secara terpadu sebagai bahan penyusunan rencana serta penyesuaian sistem informasi kesehatan.

Dalam bidang organisasi dan tatalaksana telah dilakukan penyusunan, penyempurnaan dan penertiban dibidang kelembagaan bidang kesehatan yang dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan sesuai dengan pertumbuhan pembangunan.

Penyempurnaan organisasi, proaedur kerja, hubungan kerja, status Puskesmas, status dan klasifikasi Rumah Sakit terus dilaksanakan agar dapat menunjang peningkatan pelayanan ke-sehatan. Dalam usaha meningkatkan administrasi keuangan, di-usahakan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan, baik pa-da tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Disamping itu kegiatan pengawasan dan bimbingan di-tingkatkan pula. Titik bprat pengawasan diarahkan kepada pen-cegahan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan se-hingga dana yang disediakan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan sesuai dengan sasaran. Penyuluhan, pe-nerangan serta pengawasan dilaksanakan dan ditingkatkan se-cara terpadu, agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan se-baik-baiknya. Dalam hubungan ini telah dilakukan pemeriksaan kepada satuan-satuan kerja, proyek-proyek pembangunan dalam administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perbekalan dan pelaksanaan proyek-proyek/program. Hasil pe-meriksaan tersebut telah dievaluaai seperlunya, dan diambil langkah-langkah penertiban, untuk memperlancar pelaksanaan sasaran pembangunan kesehatan.

XVIII/46

1. Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah

Peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur pe-merintah dibidang kesehatan dilakukan melalui peningkatan sa-rana/fasilitas kerja sesuai dengan pengembangan organisasi dan pelaksanaan program. Dalam hubungan ini sampai tahun ke-empat Repelita III seluruh Propinsi telah mempunyai gedung Kantor Wilayah Kesehatan. Sesuai dengan perkembangan, kantor Wilayah yang belum memenuhi persyaratan luas dan keperluan ruangan/tempat kerja ditingkatkan dengan penambahan luas bangunan dan penambahan dan pengadaan peralatan kantor. Dengan telah terbentuknya Kantor Kesehatan Tingkat II, pada tahun 1981/82 telah dibangun 49 buah Kandep Dati II dan tahun 1982/83 sejumlah 49 Kandep Dati II lagi. Pemilihan prioritas pembangunan KANDEP Tingkat II diutamakan bagi daerah-daerah terpencil dan sedang berkembang.

m. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dalam Re-pelita III diarahkan untuk memberikan sarana cipta ilmiah dan teknologi bagi pelaksanaan program kesehatan dan bahan pe-ngambilan keputusan untuk pengelolaan kesehatan serta menilai dampaknya.

Usaha penelitian dan pengembangan kesehatan terutama me-liputi bidang pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, pe-nyakit menular, gizi, bidang farmasi dan obat-obatan serta manajemen kesehatan.

Sejak tahun 1977 sampai dengan tahun keempat Repelita III telah dilakukan Usaha -usaha penelitian yang hasilnya telah dimanfaatkan dalam menunjang pembangunan di bidang kesehatan, antara lain survai rumah tangga, 37 penelitian di bidang pe-layanan kesehatan, 17 penelitian mengenai kesehatan lingkung-an, 118 penelitian penyakit menular, 44 penelitian gizi, 41 penelitian farmasi dan 12 penelitian manajemen kesehatan.

Disamping itu untuk menghasilkan penelitian yang bermutu tinggi telah pula dilaksanakan pengembangan mutu dan jumlah peneliti, penyempurnaan dan peningkatan organisasi serta tata laksana penelitian dengan mengadakan kerjasama dengan per-guruan-perguruan tinggi dan badan-badan ilmiah lainnya di dalam dan di luar negeri.

XVIII/47

Penyediaan informasi ilmiah di bidang kesehatan dan ke-dokteran oleh Pusat Jaringan Informasi dan Dokumentasi Ilmiah bidang Kesehatan dan Kedokteran adalah dalam rangka menunjang penelitian dan pengembangan kesehatan serta program nasional bidang kesehatan.

Sampai dengan tahun keempat Repelita III telah terdapat himpunan informasi ilmiah sebanyak 86.000 judul buku dalam dan luar negeri, 136 judul majalah dalam dan luar negeri ser-ta 125 judul literatur dalam bentuk mikrofis. Lain dari pada itu telah disusun 1.000 entri bibliorafi bidang kesehatan dan kedokteran, 1.000 entri anotasi bidang kesehatan, 4.000 entri indek makalah majalah ilmiah bidang kesehatan dan kedokteran, 3.500 entri indek makalah pertemuan ilmiah, 100 entri abstrak penelitian kesehatan dan 1.088 judul katalog Induk Majalah terbitan dalam dan luar negeri dari 60 perpustakaan. Semen-tara itu telah pula diterbitkan Kumulasi Indek Makalah Ilmiah (KIMAMI), Kumulasi Indek Makalah Pertemuan Ilmiah, Bibliogra-fi Penelitian bidang Kesehatan dan Kedokteran, Anotasi Makalah Ilmiah Majalah bidang Kesehatan dan Kedokteran, Pe-rawatan Ibu di Pusat Kesehatan Masyarakat, Pedoman bagi Pe-tugas Kesehatan, Brosur Perawatan Ibu, Daftar Isi Majalah Ilmiah, Pedoman Penulisan Abstrak, Mekanisme Kerjasama Jaringan Informasi dan Dokumentasi bidang Kesehatan dan Ke-dokteran, Seri Kumpulan Makalah untuk Puskesmas dan buku Pen-dekatan Baru dalam Penelitian Kesehatan.

B. KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Pendahuluan

Pembangunan di bidang Kesejahteraan Sosial adalah sejalan dengan pembangunan nasional secara keseluruhan, oleh karena pada akhirnya tujuan dan hasil pembangunan harus dapat me-ningkatkan kadar kehidupan yang bersifat manusiawi. Dalam ke-rangka itu sejalan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara upaya dan penyantunan sosial ditujukan kepada warga masya-rakat agar mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk ikut serta dan atau mendapatkan derajat kesejahteraan yang semakin baik. Oleh karena itu pelayanan bagi orang-orang lanjut usia, fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, di-laksanakan dengan bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial yang ada. Demikian juga masalah bantuan darurat bagi para korban bencana alam diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat luas disamping pengerahan daya dan sarana dari Pemerintah. Sedangkan bagi para cacat dilaku-kan program usaha peningkatan kemampuan dan ketrampilan kerja

XVIII/48

yang sesuai dengan bakatnya dan keadaan kecacatannya.

Selain itu upaya di bidang Kesejahteraan Sosial mencakup pula kegiatan pembangunan panti-panti sosial, penelitian un-tuk menelaah kemungkinan penyelenggaraan suatu sistem Jaminan Sosial yang berdasarkan asas gotongroyong, serta pembentukan tenaga pekerja-pekerja sosial sukarela yang diarahkan untuk menjadi petugas pelayanan sosial di dalam panti maupun di luar panti.

2. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

Kebijaksanaan dasar di bidang Kesejahteraan Sosial per-tama-tama adalah ditujukan kearah pemenuhan secara bertahap pelayanan yang sangat diperlukan bagi warga masyarakat yang me-ngalami berbagai hambatan sosial yaitu masalah keterlantaran, ketunaan sosial, keterbelakangan serta kemiskinan. Disamping itu dikembangkan pula kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut serta secara nyata didalam usaha-usaha kesejah-teraan sosial. Didalam kerangka yang demikian maka telah di-tempuh langkah-langkah baik yang bersifat penyantunan, pen-cegahan maupun pembinaan kemampuan kerja agar mereka yang me-ngalami penderitaan dapat dibantu serta bilamana memungkinkan agar dapat kembali hidup mandiri dalam lingkungan masyarakat luas. Untuk menunjang langkah tersebut disediakan berbagai sarana dan prasarana guna memantapkan lingkup dan mutu pe-layanan. Oleh karena di kalangan masyarakat sendiri tersedia daya dan dana yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan upaya kesejahteraan, maka melalui berbagai kursus dan latihan ke-trampilan dilakukan kegiatan pembinaan tenaga-tenaga yang da-pat menggerakkan program sosial secara melembaga melalui ke-lompok masyarakat atau organisasi sosial.

Mengingat masalah kesejahteraan sosial banyak berkaitan dengan masalah-masalah sektoral lainnya, maka sejauh mungkin diusahakan untuk menyatupadukan tiap langkah penyantunan agar penyelenggaraan serta kelanjutan penanganannya dapat berhasil secara lebih tepatguna.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang tercakup dalam program ini berupa upaya un-tuk membina dan mengembangkan kemampuan masyarakat agar me-reka dapat meningkatkan kadar dan mutu kesejahteraan secara swasembada. Disamping itu dilakukan upaya mengembangkan ke-

XVIII/49

ikutsertaan seluruh lapisan masyarakat, baik sebagai manusia pelaksana pembangunan maupun dalam mengusahakan dan mengelola sumber daya dan dana dari masyarakat untuk kepentingan masya-rakat beserta lingkungannya.

Program tersebut meliputi berbagai kegiatan sebagai ber-ikut

1. Bimbingan dan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan bimbingan dan pengembangan kesejahteraan masya-rakat khususnya ditujukan bagi keluarga-keluarga yang hidup sangat miskin terutama di daerah pedesaan yang keadaannya rawan.

Melalui latihan-latihan jangka pendek mereka mendapatkan bimbingan dan berbagai ketrampilan dasar mengenai usaha man-diri yang beraifat meningkatkan pendapatan. Disamping itu mereka mendapatkan paket bantuan berupa bahan dan peralatan kerja sebagai sarana untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekono-mis produktif baik perorangan maupun berkelompok. Penye-lenggaraan serta pembinaannya dibantu serta dibimbing oleh para Pekerja Sosial dari desa setempat yang dikenal sebagai Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM) yang telah mendapat latih-an khusus untuk tugas-tugas pengembangan kesejahteraan sosial.

Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah di-bimbing dan dibina sejumlah 188.926 keluarga miskin yang ter-sebar di daerah pedesaan pada seluruh propinsi (Tabel XVIII-8).

Sementara itu guna mendorong tumbuh serta berkembangnya kemampuan masyarakat setempat dalam mengerahkan dana untuk kepentingan penanganan masalah kesejahteraan sosial, kepada masyarakat diberikan bantuan berupa sarana dan peralatan pro-duksi yang pelaksanaannya dikelola dalam kelompok kerja yang dinilai mempunyai rasa pengabdian dan perhatian bagi per-baikan sosial lingkungannya. Sejak tahun 1979/80 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang diberikan bantuan ke-pada masyarakat sebanyak 5.890 unit tersebar pada seluruh propinsi.

Sebagai ciri khusus pendekatan Kesejahteraan Sosial ter-utama pada tingkat pedesaan, semua bantuan yang telah diberi-kan, dibina bersama Pembimbing Sosial Masyarakat agar bantuan yang diperoleh tersebut dalam jangka panjang dapat berkembangserta dapat bermanfaat secara meluas bagi anggota masyarakat

lainnya yang masih memerlukan bantuan pula.XVIII/50

TABEL XVIII - 8

PELAKSANAAN BANTUAN DAN BIMBINGAN KEPADA KELUARGA MISKINMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1977/78 - 1982/83( KK )

Daerah Tingkat I 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83/PropinsiNo.

1. DKI Jakarta 464 240 1.125 4.080 5.250 3.9302. Jawa Barat 795 690 1.840 4.440 5.190 4.3803. Jawa Tengah 810 678 1.880 4.350 4.890 4.0804. DI Yogyakarta 855 490 1.281 2.970 2.730 2.8205. Jawa Timur 930 660 1.895 4.320 4.830 4.380

6. DI Aceh 120 240 745 1.365 1.560 1.5307. Sumatera Utara 150 210 595 1.715 2.760 2.0108. Sumatera Barat 150 240 755 1.620 1.590 1.7109. Jambi 150 240 525 1.035 1.350 1.41010. Riau 170 210 535 1.200 1.350 1.71011. Sumatera Selatan 161 180 755 1.725 1.710 2.10012. Lampung 200 270 855 1.590 1.680 1.80013. Kalimantan Barat 165 125 495 1.140 1.320 1.65014. Kalimantan Tengah - 210 273 600 780 1.71015. Kalimantan Selatan 162 180 495 1.125 1.290 1.86016. Kalimantan Timur 150 210 460 1.185 1.290 1.44017. Sulawesi Utara 216 180 450 945 1.230 1.86018. Sulawesi Tengah 330 240 530 1.185 1.260 2.10019. Sulawesi Selatan 310 300 948 1.965 2.610 2.39020. Sulawesi Tenggara 364 180 497 1.050 1.080 1.62021. Maluku 300 300 361 780 1.230 1.77022. Bal i 302 180 1.144 1.680 2.430 2.73023. Nusa Tenggara Barat 330 214 618 1.230 2.220 2.10024. Nusa Tenggsra Timur 300 240 548 1.065 2.190 2.52025. Irian Jaya - - 241 360 1.440 1.07026. Bengkulu 128 240 563 1.320 1.650 1.740

Jumlah 8.014 7.147 20.409 46.040 56.910 58.420

XVIII/51

GRAFIK XVIII - 4

PELAKSANAAN BANTUAN DAN BIMBINGAN KEPADA KELUARGA MISKIN,

1977/78 - 1982/83

XVIII/52

2. Bimbingan Swadaya Masyarakat bidang Perumahan dan Lingkungan

Bimbingan swadaya masyarakat ini ditujukan kepada anggota masyarakat pedesaan yang sangat miskin yang menghadapi ke-sulitan untuk membangun atau memperbaiki mutu perumahan dan lingkungannya agar memenuhi persyaratan sebagai tempat tinggal yang manusiawi. Untuk mencapai maksud tersebut di-usahakan pemanfaatan sepenuhnya segala sumber kemungkinan yang ada pada masyarakat terutama sifat kegotongroyongan warga desa serta penggunaan bahan-bahan bangunan lokal yang banyak tersedia disekitar desa setempat. Juga kebiasaan untuk mempersiapkan secara bertahap ramuan bahan bangunan yang sering dilakukan para warga desa, dimanfaatkan untuk usaha-usaha kearah pengadaan perumahan desa oleh masyarakat sen-diri. Guna mempermudah pelaksanaannya maka diselenggarakan kursus-kursus jangka pendek, yang mencakup peningkatan pe-ngetahuan dan ketrampilan dalam hal membangun perumahan yang tehnis memenuhi persyaratan serta pengenalan masalah-masalah lingkungan hidup. Setelah selesai mengikuti kursus, kepada para peserta disampaikan bantuan berupa paket bahan-bahan bangunan yang dapat melengkapi rencana pembangunan rumah mereka antara lain semen, seng, cat dan lain sebagainya. Dengan melalui kerjasama dan gotong royong, mereka yang men-dapatkan bantuan secara bertahap/bergilir membangun atau mem-perbaiki rumah mereka dengan sekaligus menata serta me-ningkatkan keadaan lingkungan perumahan desa. Upaya ini sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang dibantu untuk swadaya dibidang perumahan kepada 23.453 KK. Selain itu dalam rangka meningkatkan mutu dan kelestarian lingkungan pedesaan serta untuk membantu terciptanya gairah memperbaiki perumahan pedesaan, maka kepada masyarakat se-tempat diberikan bantuan berupa bahan untuk usaha perbaikan lingkungan serta peralatan produksi bahan bangunan misalnya alat cetak bataco dan lain sebagainya. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang diberikan bantu-an bahan perbaikan lingkungan serta alat-alat produksi bahan bangunan sebanyak 463 unit yang tersebar pada seluruh propinsi.

Semua bantuan yang diberikan kepada masyarakat tersebut, diarahkan serta dibina bersama Pembimbing Sosial Masyarakat (P.S.M) agar segenap bantuan yang mereka peroleh, nantinya dapat berkembang serta dapat bermanfaat secara berganda bagi anggota masyarakat lainnya yang juga masih sangat memerlukan bantuan.

XVIII/53

3. Pembinaan Pembimbing Sosial Masyarakat

Upaya pembangunan kesejahteraan sosial secara luar panti memerlukan banyak tenaga lapangan yang terlatih baik agar-dengan pasti dapat memberikan pelayanan bagi mereka yang me-merlukan bimbingan dan bantuan sosial. Guna menunjang maksud tersebut diselenggarakan kursus-kursus jangka pendek yang di-ikuti oleh anggota masyarakat setempat dalam rangka membentuk tenaga pekerja sosial pada tingkat pedesaan. Mereka ini ke-mudian ditugaskan sebagai pembimbing sosial yang diharapkan akan mampu menggerakkan serta memimpin berbagai kegiatan sosial, yang selanjutnya mendorong agar usaha kesejahteraan sosial semakin meluas dan merata dapat dinikmati masyarakat. Dalam kursus tersebut mereka mendapatkan pengetahuan dasar tentang cara pendekatan kepada masyarakat melalui kelompok maupun perorangan, usaha pelayanan kesejahteraan sosial se-cara terpadu serta cara-cara membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 te-lah dan sedang dilatih sebanyak 48.110 orang Pembimbing Sosial Masyarakat. Untuk memantapkan tugas para Pembimbing Sosial Masyarakat tersebut maka pada tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah pula dilatih dan dibentuk para Pembina yang akan selalu memberikan pengarahan serta sebagai penasehat se-waktu-waktu para P.S.M. menghadapi hambatan dan kesulitan di-lapangan.

4. Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat

Keikutsertaan masyarakat dalam usaha pembangunan ke-sejahteraan sosial adalah merupakan tanggapan masyarakat kita dalam usaha menanggulangi keresahan sosial dilingkungannnya masing-masing. Namun upaya mereka yang pada umumnya dilandasi rasa perikemanusiaan itu, kurang terselenggara secara tertib dan kurang berhasil oleh karena kelemahan-kelemahan yang di-sebabkan cara pengelolaannya, kepemimpinannya serta ke-organisasiannya. Maka sebagai upaya mengatasi hambatan ter-sebut telah diselenggarakan kursus jangka pendek bagi para pengurus atau anggota organisaai sosial dalam rangka me-ningkatkan mutu dan kemampuan mereka yakni mencakup pe-ngetahuan mengenai organisasi, administrasi dan dasar peker-jaan sosial. Kemudian untuk membantu menunjang kemampuan ker-ja organisasi sosial tersebut, telah diberikan bantuan berupa peralatan kantor sebagai sarana menggiatkan pelayanan sosial kepada masyarakat.

Sementara itu mengingat besarnya permasalahan kesejahte-

XVIII/54

raan sosial yang perlu diimbangi dengan tenaga-tenaga yang trampil serta sadar mengabdikan diri pada sesama, telah di-bentuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela (TKSS) yang ter-diri dari perorangan dari berbagai profesi, golongan serta tokoh-tokoh masyarakat. Melalui suatu kursus jangka pendek, kepada mereka diberikan pemahaman tata cara penyelenggaraan pelayanan sosial, memberikan bantuan penyantunan kepada per-orangan ataupun kelompok masyarakat serta mendorong ber-kembangnya pelayanan sosial oleh masyarakat secara melembaga.

Kemudian untuk menumbuhkan iklim kerjasama dan kesetia-kawanan antar kelompok/golongan masyarakat yang akan ber-manfaat untuk mendorong terbinanya saling membantu dalam menangani masalah sosial; maka melalui pertemuan serta diskusi yang diikuti oleh wakil-wakil kelompok/golongan yarig ada di masyarakat, diadakan saling pendekatan untuk membentuk tenaga yang akan berperan menjembatani hubungan dan keakraban antar kelompok mereka.

Disamping itu, sejalan dengan laju pembangunan, diharap-kan semakin laju pula peran masyarakat kita dalam ikut men-cegah maupun menanggulangi berbagai masalah sosial dan akibat sampingan dari pembangunan. Dalam kerangka itu dilakukan pe-nyebarluasan pengertian kesejahteraan sosial, masalah-masalah sosial yang timbul dan yang mungkin timbul yang menyertai ke-majuan, serta cara-cara untuk mengatasi dan menanganinya.

Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah atau sedang dibina sebanyak 2.428 buah organisasi berbadan hukum, 6.900 buah organisasi tidak berbadan hukum, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Sukarela sebanyak 3.300 orang, serta kader keserasian sosial sebanyak 4.110 orang.

5. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Remaja

Pembinaan kesejahteraan keluarga dan remaja merupakan suatu upaya untuk mengembangkan sikap sosial yang tanggap dan seimbang untuk mengadakan penyesuaian yang bermanfaat ter-hadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Karena pa-da umumnya masalahnya menyangkut keadaan kepribadian maupun kejiwaan, maka dalam usaha mengatasinya dilakukan kegiatan bimbingan sosial melalui konsultasi keluarga. Pada kesempatan konsultasi diharapkan dapat ditumbuhkan adanya saling pe-ngertian serta saling membantu diantara anggota keluarga se-bagai titik tolak untuk menghadapi tantangan kehidupan. Oleh karena sasaran utama pembinaan adalah anggota masyarakat yang tergolong miskin, maka kepada mereka yang memerlukan, diberi-

XVIII/55

kan bantuan material berupa paket usaha produktif setelah me-lewati masa konsultasi/bimbingan. Sejak tahun pertama Repe-lita III sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang di-berikan bimbingan kepada 6.643 keluarga dan 12.803 orang re-maja.

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan yang lebih mantap telah pula dibangun 5 buah tempat konsultasi yang gedungnya dikaitkan pada Panti Karya Taruna. Disamping itu telah di-lakukan pula latihan-latihan ketrampilan bagi 1.815 para pe-tugas pembina agar secara teknis mereka dapat lebih mampu me-laksanakan tugasnya.

6. Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat Terasing

Sebagian dari penduduk kita masih tinggal dan hidup di wilayah-wilayah pedalaman yang sukar untuk dijangkau oleh berbagai pelayanan pembangunan secara menyeluruh sehingga ke-hidupan mereka jauh terbelakang dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya. Pelaksanaan pembangunan dibidang Kesejah-teraan Sosial bagi kelompok masyarakat terasing tersebut ada-lah merupakan upaya agar mereka dapat bergaul dan berpadu de-ngan sesama masyarakat serta sadar bernegara sebagai mana peri kehidupan masyarakat pada umumnya. Kegiatan-kegiatan diarah-kan guna meningkatkan taraf hidup mereka dengan cara memukim-kan kembali dalam perkampungan baru yang memiliki kemungkinan sebagai tempat bertani/berkebun secara menetap dan memudahkan jangkauan kegiatan pembangunan serta pelayanan maupun pengen-dalian dari aparat Pemerintah pada umumnya. Dengan jalan ini tercakup pula usaha pelestarian lingkungan hidup dengan meng-ubah dan menghilangkan kebiasaan berladang pindah dengan sis-tem tebas-bakar menjadi bercocok tanam pada lahan yang ter-pelihara. Disamping itu berbagai cara juga dilakukan untuk tetap membina dan mengembangkan nilai sosial budaya yang ber-manfaat yang terdapat dalam kelompok-kelompok mereka guna me-nambah dan memperkaya butir kebhineka-tunggal-ekaan budaya bangsa. Dilakukan pula kegiatan berupa perbaikan/peningkatan. gizi keluarga masyarakat terasing melalui bimbingan kepada para ibu tentang bagaimana memanfaatkan kekayaan alam se-tempat disamping mendatangkan jenis-jenis tanaman atau ternak baru. Demikian pula diajarkan tentang pengetahuan dasar ke-sehatan, keberaihan pribadi maupun kebersihan lingkungan, serta pendidikan untuk menanamkan nilai baru kearah pem-bangunan dan kemajuan.

Guna menunjang kegiatan pembinaan masyarakat terasing langkah penting yang telah ditempuh adalah menciptakan te-

XVIII/56

naga-tenaga terlatih yang harus mampu menghadapi tugas-tugas lapangan yang menuntut banyak pengorbanan serta pengabdian. Untuk itu telah diselenggarakan latihan-latihan petugas lapa-ngan dan dalam masa dua tahun untuk 5 angkatan telah mengha-silkan 166 orang tenaga terlatih dan telah ditempatkan pada lokasi pemukiman baru.

Hasil yang dicapai sejak tahun 1978/79 sampai dengan ta-hun 1982/83 berupa pembinaan masyarakat terasing dipemukiman baru telah meliputi 11.395 KK (Tabel XVIII - 9 dan Tabel XVIII - 10) dan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Dae-rah setempat meliputi 2.317 KK.

b. Program Bantuan dan Penyantunan Sosial

Kegiatan yang dirangkum dalam Program ini berupa upaya untuk menampung, merawat serta membimbing warga masyarakat yang oleh berbagai masalah mengalami keterlantaran atau tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya. Sedapat mungkin mereka dibantu untuk kembali memperoleh kepercayaan pada diri sen-diri serta memperoleh ketrampilan kerja yang sesuai dengan bakat dan kemampuan agar bisa bertindak sebagai anggota masyarakat yang wajar tanpa harus bergantung kepada belas kasihan orang lain.

Program tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Bantuan dan Penyantunan Anak Terlantar

Bantuan dan penyantunan kepada anak-anak terlantar berupa usaha untuk memberikan penampungan dalam rangka mengembangkan pertumbuhan fisik, mental maupun sosialnya dalam suatu ling-kungan hidup yang dapat memberikan kasih sayang, sebagaimana dalam kehidupan yang wajar. Oleh karena permasalahannya yang kompleks maka untuk menunjang maksud tersebut disediakan sa-rana penampungan yaitu Panti Asuhan, Taman Penitipan Anak, Panti Petirahan Anak dan Panti Karya Taruna lengkap berikut peralatannya.

Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah di-perluas/dibangun 9 buah Panti Asuhan, 3 buah Taman Penitipan Anak, 3 buah Panti Petirahan Anak, dan 28 buah Panti Karya Taruna, sehingga dapat menampung sebanyak 5.470 anak per tahun yang berarti auatu peningkatan dibanding dengan tahun se-belumnya, yakni 2.640 anak terlantar. Untuk melengkapi Panti-Panti tersebut sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang dibangun 17 buah kantor, 23 buah lokal kerja, 12 buah lokal pendidikan, 117 buah wisma/asrama, 37 buah rumah dinas untuk

XVIII/57

TABEL XVIII - 9

PERKEMBANGAN JUMLAH LOKASI DAN JUMLAH MASYARAKATTERASIAG YANG DIBINA,

1977/78 - 1982/83

TahunDaerahTingkat I/Propinsi

Kabupaten KecamatanMasyarakat yang dibina

Suku Kepala Keluarga

1977/78 14 15 15 14 1.205

1978/79 15 19 19 18 1.350

1979/80 17 25 27 25 1.995

1980/81 19 27 29 24 2.550

1981/82 19 31 32 28 2.750

1982/83 18 29 33 28 2.750

XVIII/58

TABEL XVIII - 10

PERINCIAN LOKASI DAN JUMLAH MASYARAKAT TERASING YANG DIBINA,1982/83

No. Daerah Tingkat I/Propinsi Kebupaten Kecamatan

Masyarakat yang dibina

Suku KepalaKeluarga

1. DI Aceh Aceh Barat Betung Luas Gayo 80Acoh Utara Jamboe Luas Gayo 80

2. Sumatera Utara Tapanuli Utara Parlilitan Batak Toba 70Tapanuli Tengah Barus Batak Karo 70

3. Sumatera Barat Padang Pariaman Siberut Selatan Pa' Aghai 100Padang Pariaman Siberut Utara Pa' Aghai 85

4. Riau Kampar Kunto Darusalam Bonai 100Indragiri Hilir Mandah Sakai 70

5. Jambi Sarko Bangko Anak Dalam 80Tanjung Jabung Muara Sabak Anak Dalam 50

6. Sumatera Selatan Musi Banyuasin Bayung Lincir Anak Dalam 65Muei Banyuasin Bayung Lincir Anak Dalam 50

7. Bengkulu Bengkulu Selatan Pino Talang 50

8. Kalimantan Tengah Kapuas Kapuas Tengah Dayak Kapuas 100Kota Waringin Timur Kotabesi Dayak Kapuas 85

9. Kalimantan Selatan Hulu Sungai Selatan Batang Alai Selatan Dayak Bukit 60Tabalong Muara Uya Dayak Bukit 60

10. Kalimantan Timur Kutai Long Iram Dayak Sajau 90

11 Sulawesi Utara Gorontalo Paguyaman Gorontalo 12012. Sulawesi Tengah Donggala Ampi Babo Taje 100

Luwuk Banggai Pagimanag Loinang 100

13. Sulawasi Selatan Mamuju Pasangkayu Bunggu 100Polmas Polewali Kobo 80

14. Sulawesi Tenggara Muna Kabawo Mone 90

15. Maluku Maluku Utara Kao Tuguis 100Maluku Utara Wasile Tugulino 110

16. Nusa Tenggara Barat Sumbawa Plampang Semawa 110

17. Nusa Tenggara Timur Flores Timur Tanjung Bungan Halit Maran 100Floree Timur Tenjung Bungan Kelen 70

18. Irian Jaya Fak-Fak Mimika Timur Mimika )Manukwari Warmane Hingk )Jaya Wijaya Wamena Dhani ) 325Jaya Wijaya Kurulu Kiwika )Jaya Wijaya Kiwirok Alun )Yapan Waropen Waropen Atas Demisa )

Jumlah : 2.750

XVIII/59

petugas/instruktur Panti, 10 buah aula dan 3 buah ruang makan/dapur.

Disamping itu bagi anak-anak terlantar yang masih hidup dalam lingkungan keluarganya tetapi keadaan sosial-ekonomimya menghambat pertumbuhan perkembangan anak maka dilakukan pe-nyantunan secara luar Panti. Kegiatan utama penyantunan se-cara luar Panti adalah memberikan bimbingan dan latihan ke-trampilan serta bantuan berupa paket bahan dan peralatan agar memungkinkan anak-anak melakukan usaha produktif dengan bantuan keluarganya, dalam rangka mencukupi keperluan hidup anak-anak sehari-hari. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan ta-hun 1982/ 83 telah dan sedang disantun secara luar Panti se-banyak 205.920 anak (Tabel XVIII - 11).

Kemudian untuk membantu peningkatan pelayanan yang di-lakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah, telah di-salurkan bantuan berupa peralatan asrama/pendidikan sebanyak 214 unit kepada 214 buah Panti Asuhan. Sedangkan untuk mem-perbaiki gizi anak telah pula disalurkan bantuan baik berupa bahan makanan maupun paket usaha peternakan kepada 214 buah Panti Asuhan.

Guna menunjang usaha tersebut telah pula dilakukan latih-an-latihan ketrampilan kerja Pimpinan dan petugas Panti untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan dalam panti se-banyak 672 orang.

2. Bantuan dan penyantunan para Lanjut Usia

Bantuan dan penyantunan bagi para Lanjut Usia berupa usa-ha penampungan dan perawatan dalam panti sosial (Sasana Tresna Werdha). Untuk menunjang maksud tersebut telah di-bangun/ diperluas panti-panti sosial baik di tingkat Pro-pinsi maupun di tingkat Kabupaten lengkap dengan peralatan-nya. Untuk panti ditingkat Propinsi sejak 1978/79 sampai dengan 1982/83 telah dibangun/diperluas, dari 9 panti kini telah menjadi 26 panti dengan 229 buah wisma/asrama sehingga daya tampung panti yang semula 750 orang kini menjadi 2.060 orang. Sedangkan untuk panti tingkat Kabupaten, penyediaannya baru dimulai sejak tahun 1981/82 sampai dengan tahun 1982/83. Dalam dua tahun telah dan sedang dibangun 17 panti pada 17 Kabupaten berupa 46 buah wisma berdaya tampung seluruhnya 460 orang. Untuk melengkapi panti-panti tersebut sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang dibangun 4 buah aula, 5 buah kantor, 13 buah dapur/ruang makan serta 22 buah rumah dinas untuk para pengasuh/instruktur.

XVIII/60

TABEL XVIII – 11PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN KEPADA ANAK TERLANTAR

BERDASAR SISTEM DI LUAR PANTIMENURUT DAERAH TINGKAT I,

1977/78 – 1982/83(orang)

XVIII/61

GRAFIX XVIII – 5PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN ANAK TERLANTAR

BERDASAR SISTEM DI LUAR PANTI1977/78 – 1982/83

XVIII/62

Sementara itu bagi para lanjut usia yang keadaan fisiknya masih memadai untuk terus berkarya, tetapi keadaan sosial ekonominya tidak memungkinkan untuk mencukupi nafkah hidupnya sehari-hari, dilakukan penyantunan secara luar panti bagi mereka, berupa bimbingan/latihan ketrampilan kerja serta bantuan paket dan peralatan kerja yang dapat dijadikan modal usaha berwiraswasta. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan 1982/-83 telah dan sedang dilakukan penyantunan secara luar-panti bagi 186.100 orang lanjut usia (Lihat Tabel XVIII-12). Kemudian untuk membantu peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah sejak tahun 1978/79 sampai dengan 1982/83 telah diberikan bantuan berupa rehabilitasi panti 27 buah milik swasta /Pemda, bantuan per-alatan 27 unit kepada 27 panti serta bantuan usaha produktif 210 unit kepada 6 panti. Guna menunjang usaha tersebut telah pula dilakukan latihan-latihan ketrampilan bagi para pimpinan dan petugas panti untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pe-layanan dalam panti.

3. Bantuan dan Penyantunan Sosial

Kegiatan kegiatan ini merupakan usaha rehabilitasi sosial yang ditujukan bagi para gelandangan dan pengemis, para tuna susila, korban penyalahgunaan narkotika dan anak nakal serta para bekas narapidana, dalam rangka mendorong keyakinan dan kemampuan mereka untuk kembali kepenghidupan yang wajar se-suai dengan norma masyarakat. Upaya yang telah diselenggara-kan meliputi :

a. Bantuan dan Penyantunan Gelandangan dan Pengemis

Bantuan dan penyantunan para gelandangan, pengemis dan orang terlantar merupakan usaha rehabilitasi yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan mental dan sosial serta latih-an ketrampilan kerja praktek. Selanjutnya diusahakan agar mereka dapat disalurkan pada lapangan kerja yang sesuai dengan bakat dan minatnya khususnya kebidang pertanian. Untuk menunjang maksud tersebut telah dibangun/diperluas panti-panti penyantunan lengkap dengan peralatannya. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang di-bangun/diperluas sebanyak 9 panti tersebar pada 9 propinsi. Dengan demikian daya tampung penyantunan per tahun menjadi 3.075 KK sedangkan sebelumnya hanya berdaya tampung 1.570 KK. Peningkatan tersebut dimungkinkan oleh karena telah dapat di-selesaikan bangunan berupa 8 buah lokal kerja, 3 buah lokal pendidikan, 18 buah asrama, 14 buah kantor dan 11 rumah dinas

XVIII/63

TABEL XVIII – 12PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN KEPADA PARA LANJUT USIA

BERDASAR SISTEM DI LUAR PANTIMENURUT DAERAH TINGKAT I

1977/78 – 1982/83(orang)

XVIII/64

GRAFIX XVIII – 6PELAKSANAAN BANTUAN PENYANTUNAN KEPADA PARA LANJUT USIA


XVIII/65

untuk para petugas serta para instruktur. Setelah selesai me-ngikuti bimbingan dan latihan ketrampilan mereka disalurkan melalui program transmigrasi serta penempatan secara lokal pada daerah pertanian baru. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang disalurkan sebanyak 6.455 KK melalui program transmigrasi dan sebanyak 2.900 KK melalui penempatan penyantunan secara lokal. Pada penyantunan secara lokal ini tiap kepala keluarga mendapatkan bantuan antara lain berupa perumahan sederhana, tanah pertanian dan bahan-bahan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari sebelum mereka dapat mencukupi keperluannya dari hasil produksi pertanian-nya. Disamping itu bagi mereka yang ingin kembali dilingkung-an kampung halamannya semula, disalurkan secara swakarya de-ngan mendapatkan bantuan berupa paket bahan dan peralatan kerja sebagai modal utama untuk memulai usaha yang mandiri. Juga kepada mereka diberikan stimulans bahan-bahan bangunan yang akan dimanfaatkan guna merintis pengadaan tempat tinggal mereka. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 seba-nyak 5.270 KK telah dapat disalurkan kembali.

b. Bantuan dan Penyantunan Tuna Susila

Bantuan dan penyantunan para tuna susila merupakan usaha rehabilitasi yang kegiatannya antara lain meliputi bimbingan mental dan sosial dalam rangka menumbuhkan kembali kesadaran martabat pribadi serta keyakinan akan kemampuannya memasuki lapangan pekerjaan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Mereka juga mendapatkan latihan ketrampilan kerja praktis se-bagai persiapan untuk dapat disalurkan ke masyarakat atau bi-dang usaha menurut bakat dan minat masing-masing. Untuk me-nunjang maksud tersebut telah dibangun/diperluas panti-panti penyantunan lengkap dengan peralatannya. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang diselesaikan se-banyak 23 panti sosial tersebar pada 16 propinsi. Dengan demikian daya tampung penyantunan per tahun menjadi 260 orang, sedangkan tahun-tahun sebelumnya hanya berdaya tampung 80 orang. Peningkatan tersebut dimungkinkan oleh karena telah dapat disediakan bangunan berupa 23 buah lokal kerja, 9 buah lokal pendidikan, 22 buah asrama, 9 buah kantor dan 34 rumah dinas untuk para petugas serta para instruktur. Sedangkan jumlah tuna susila yang berhasil disantun meliputi 4.890 orang.

c. Bantuan dan Penyantunan Bekas Narapidana

Kegiatan ini merupakan upaya untuk membantu dan mem-bimbing para bekas narapidana setelah meraka dibebaskan dari

XVIII/66

lembaga pemasyarakatan, mengingat maSih terdapatnya hambatan baik dari keadaan pribadinya maupun dari lingkungan ke-hidupannya. Selama ditampung dalam panti mereka mendapatkan pengarahan dan bimbingan serta latihan ketrampilan kerja, agar mereka siap mental maupun phisik untuk disalurkan kem-bali dan hidup secara wajar di masyarakat. Untuk menunjang maksud tersebut telah dibangun Panti/Lokal Bina Karya berikutperlengkapannya. Sejak tahun 1979/80 sampai dengan 1982/83 telah dibangun sebanyak 5 buah panti serta telah disantun se-banyak 1.145 orang.

d. Bantuan dan Penyantunan Korban Narkotika dan Anak Nakal

Kegiatan ini merupakan upaya untuk membantu dan mem-bimbing para remaja korban penyalahgunaan narkotika maupun para anak-anak nakal. Di dalam rehabilitasi mereka men-dapatkan pembinaan mental, pembinaan sikap dan tanggungjawab sosial guna membantu memulihkan kepribadiannya agar dapat me-nahan goncangan sosial yang melanda kehidupannya. Disamping itu mereka memperoleh latihan-latihan kerja praktis yang ber-manfaat untuk mengisi waktu luang dengan berkarya ataupun se-bagai bakat kemampuan usaha setelah mereka keluar dari panti. Untuk menunjang kegiatan tersebut telah dibangun Panti-panti Rehabilitasi berikut perlengkapannya. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang dibangun 4 buah Panti Rehabilitasi Korban penyalahgunaan Narotika di Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Utara dan 3 buah Panti Rehabilitasi Anak Nakal di Jakarta, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan.

Sementara itu telah berhasil ditangani sebanyak 2.870 orang korban narkotika/anak nakal serta telah dilatih se-banyak 233 Pekerja Sosial yang dipersiapkan khusus menangani penyantunan secara luar panti maupun dalam panti.

4. Rehabilitasi Penderita Cacat

Kegiatan rehabilitasi ditujukan pada para cacat yang sa-sarannya mencakup para cacat tubuh netra, cacat mental, cacat rungu/wicara dan cacat bekas penderita penyakit kronis (ex penderita kusta).

Untuk merehabilitasi para cacat dilakukan berbagai ke-giatan, seperti bimbingan sosial dan mental, latihan-latihan ketrampilan kerja dan pemasangan protese dengan maksud agar para cacat dimaksud dapat kembali hidup sebagai anggota masyarakat yang layak.

XVIII/67

Guna menunjang pelaksanaannya dilakukan ssaha untuk me-nyediakan prasarana rehabilitaai, yaitu berupa Panti-panti Rehabilitasi Sosial lengkap dengan peralatannya. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang di-lanjutkan/dibangun sejumlah 29 buah Panti-panti. Dengan adanya perluasan/pembangunan panti-panti tersebut maka daya tampung Panti-panti telah mencapai 2600 penderita cacat per tahun, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hanya men-capai 1.745 orang para cacat per tahun. Adanya peningkatan tersebut dimungkinkan oleh pembangunan 53 buah asrama, 53 buah lokal kerja, 6 buah lokal Pendidikan, 2 buah aula, 7 buah kantor, 15 buah ruang dapur/makan, 3 buah bengkel prothese dan 43 buah rumah dinas untuk para petugas.

Disamping itu guna memperluas jangkauan pelayanan sampai tingkat Kabupaten, maka sejak tahun 1979/80 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang dibangun Loka Bina Karya (LBK) sebanyak 132 buah lengkap dengan peralatannya.

Sementara itu telah dilakukan pula usaha-usaha rehabili-taai secara luar-panti dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan bagi para cacat di masyarakat, khususnya bagi para cacat yang keadaan kecacatannya tergolong ringan. Melalui pe-nyantunan secara luar panti ini diberikan kursus-kursus jangka pendek yang memberikan bimbingan sosial dan latihan-latihan ketrampilan usaha-usaha produktif. Kemudian kepada mereka diberikan pula bantuan berupa paket bahan dan per-alatan sebagai modal usaha untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang dilakukan rehabilitaai secara luar panti ke-pada 94.000 orang cacat (Tabel XVIII - 13).

Selain itu sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan Panti-panti Swasta/Panti Pemda, telah di-berikan bantuan paket usaha-usaha produktif sebanyak 8.500 Unit untuk 75 Panti Swasta/Panti Pemda. Untuk memantapkan tugas-tugas penyantunan bagi para cacat, berbagai latihan pe-tugas telah dilaksanakan yaitu latihan Instruktur Panti, dan Latihan Petugas Lapangan sebanyak 395 orang.

5. Bantuan Sosial bagi Keluarga Pahlawan dan Perintis Ke-merdekaan

Pembinaan untuk memelihara dan mengembangkan jiwa ke-perintisan dan kepahlawanan mencakup kegiatan-kegiatan pem-berian bantuan kesejahteraan bagi para keluarga Perintis Kemerdekaan dan Pahlawan, pemugaran Taman Makam Pahlawan, dan

XVIII/68

TABEL XVIII – 13PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN KEPADA PARA CACAT

BERDASAR SISTEM DI LUAR PANTIMENURUT DAERAH TINGKAT I

1977/78 – 1982/83

XVIII/69

GRAFIIK XVIII – 7PELAKSANAAN BANTUAN DAN PENYANTUNAN KEPADA PARA CACAT


XVIII/70

Makam Pahlawan/Perintis Kemerdekaan serta upaya untuk menu-liskan kembali riwayat mereka dan menyebarluaskannya terutama kepada generasi muda. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah diberikan bantuan berupa peralatan kerja kepada 845 keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan agar dapat di-pergunakan sebagai modal usaha untuk memenuhi keperluan hidup yang mendesak. Juga telah diberikan bantuan untuk perbaikan perumahan bagi 149 keluarga. Disamping itu telah dipugar se-banyak 25 Taman Makam Pahlawan tingkat Propinsi, 24 Taman Makam Pahlawan tingkat Kabupaten serta 134 Makam Pahlawan/Perintis Kemerdekaan. Kemudian dalam rangka membina serta melestarikan jiwa kepahlawanan dan keperintisan, telah diusahakan untuk menyusun dan menerbitkan buku-buku yang melukiskan riwayat perjuangan, penderitaan maupun pengorbanan hidup para Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan.

6. Perintisan Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial Gotong Royong

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merintis terwujudnya per-lindungan bagi golongan-golongan masyarakat/keluarga yang hidup pada taraf paling miskin (keserakat) yang tidak bisa direhabilitasi dan atau dikembangkan lagi serta dalam keadaan terlantar. Usaha perintisan ini khususnya ditujukan bagi masyarakat bukan pegawai maupun angkatan bersenjata dan buruh yang tidak terjangkau oleh Sistem Asuransi Tenaga Kerja. Mengingat sifatnya masih perintisan, maka kegiatan dititik beratkan pada penyelenggaraan penelitian yang diperlukan guna mendukung suatu konsep perumusan mengenai Sistem Jaminan Ke-sejahteraan Sosial berdasarkan azas gotong royong. Penelitian yang telah dan sedang diselenggarakan meliputi :a. Penelitian untuk menghimpun data mengenai lembaga-lembaga

sosial yang secara tradisional telah dan pernah menyeleng-garakan langkah-langkah semacam pemberian bantuan jaminan sosial kepada warganya.

b. Penelitian tentang karakteristik calon klien dan menye-lenggarakan seminar Kesejahteraan Sosial untuk penentuan prioritas sasaran.

c. Penelitian mengenai dana yang ada di masyarakat, kemung-kinan cara-cara penggalian, menghimpun dan pengelolaannya guna mendukung kelangsungan usaha Jaminan Kesejahteraan Sosial Gotong Royong.

d. Penelitian untuk menyusun perumusan tata cara pelaksanaan Sistem Bantuan Kesejahteraan Sosial dan Sistem Asuransi Kesejahteraan Sosial.

XVIII/71

7. Bantuan dan Penyantunan Sosial bagi para Korban Bencana Alam dan Bencana lainnya

Bantuan dan penyantunan bagi para korbaa bencana alam be-rupa usaha memindahkan penduduk dari daerah kritis dan kronis bencana alam ke wilayah pemukiman baru yang aman serta me-mungkinkan mereka berkarya lebih produktif. Untuk memperlancar penyelenggaraannya dalam rangka memindahkan para korban ke luar Jawa, maka dilakukan kerjasama melalui program trans-migrasi. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang disalurkan ke daerah transmigrasi sebanyak 9.775 KK dari daerah kronis bencana alam di Jawa dan Bali. Sementara itu bagi penduduk pada daerah kronis bencana alam di luar Jawa, dilakukan pula penyantunan secara lokal yakni memukimkan ke daerah baru pada propinsi yang bersangkutan. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan se-dang dibantu melalui pemukiman lokal sebanyak 14.223 KK. Di daerah baru ini mereka mendapatkan tanah dan perumahan sederhana serta jaminan untuk memulai perjuangan baru menuju kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Sedangkan bagi penduduk di daerah-daerah yang terkena bencana namun lahan sumber penghidupannya dapat terus dimanfaatkan, kepada mereka diberi bantuan berupa stimulans bahan bangunan dan tanah untuk perumahan dalam rangka membantu memulihkan penghidupannya seba-gaimana sediakala. Jumlah keluarga yang telah mendapatkan bantuan sejak tahun 1979/80 sampai dengan tahun 1982/83 adalah sebanyak 1.330 KK. Di samping itu mengingat banyak terjadi bencana di lautan yang pada umumnya menimpa para nelayan, maka pada daerah-daerah yang sering mengalami bencana tersebut, dibangun suatu Panti Persinggahan untuk menampung sementara dan memberikan bantuan sebelum mereka dapat dikembalikan ke kampung halamannya. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang dibangun sebanyak 28 buah Panti Persinggahan tersebar pada 22 propinsi.

Kemudian guna menunjang kesiapsiagaan usaha penanggulangan darurat pada waktu terjadi bencana alam, kepada daerah-daerah rawan bencana telah dan sedang dibantu pengadaan sarana-sarana penanggulangan berupa tenda, alat-alat dapur umum, mobil dapur umum, alat-alat komunikasi, dan perahu karet. Dalam rangka meningkatkan mutu, kemampuan serta ketrampilan para petugas penanggulangan bencana alam, maka diberbagai daerah telah dan sedang diselenggarakan latihan-latihan meliputi :

a). Latihan bagi petugas lapangan tingkat Propinsi dengan 420 peserta;

XVIII/72

b). Latihan bagi para pembina proyek Bantuan dan Penyantunan Korban bencana alam tingkat regional dengan 120 peserta;

c). Latihan para petugas Pimpinan/Satuan Koordinasi Pelaksa-naan Penanggulangan (SATKORLAK) Hencana Alam dengan 60 peserta;

d). Latihan bagi Team Asistensi Bencana Alam tingkat Propinsi dengan peserta sebanyak 330 orang.

c. Program Peranan Wanita

Kegiatan program ini yang terutama adalah latihan-latihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para wanita dari keluarga miskin, agar mereka mampu ikut serta memperbaiki tingkat hidupnya dan masyarakat di sekitarnya.

Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang diselenggarakan berbagai kegiatan meliputi :

a. Latihan kepemimpinan wanita di tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten.

b. Latihan ketrampilan di bidang usaha-usaha ekonomi produk-tif bagi para wanita.

c. Bantuan paket bahan serta peralatan kerja untuk mendorong upaya meningkatkan pendapatan keluarga.

d. Menyelenggarakan kelompok-kelompok kerja produktif dalam usaha mengembangkan kegiatan bersama.

Jumlah peserta yang telah mengikuti bimbingan dan latihan-latihan berbagai ketrampilan kerja dan mendapatkan bantuan paket peralatan adalah sebanyak 29.345 orang. Sedangkan latihan kepemimpinan yang mencakup pengetahuan managemen, cara pendekatan terhadap masyarakat luas serta dasar-dasar pekerjaan sosial dalam rangka mengembangkan kesejahteraan keluarga telah diikuti oleh sebanyak 3.390 orang pimpinan wanita di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten. Sementara itu sebagai upaya meningkatkan manfaat waktu kerja para wanita di pedesaan, telah dicoba untuk mengembangkan per-alatan-peralatan teknologi tepat guna dari bahan-bahan se-tempat yang akan dapat meringankan pekerjaan rumah tangga. Usaha ini dilakukan dengan kerjasama para ahli setempat, para TKS Butsi ataupun organisasi/yayasan yang kegiatannya di bi-dang teknologi pedesaan. Di samping itu dilakukan pula pene-litian mengenai masalah-masalah hambatan maupun keadaan yang mendukung peran wanita, yang hasilnya akan dapat dijadikan bahan sebagai pemandu kearah kebijaksanaan serta langkah yang lebih baik dalam meningkatkan peranan wanita dalam pembangun-an.

XVIII/73

d. Program Generasi Muda

Pada kelompok generasi muda terdapat permasalahan sosial yang dapat menjurus kearah pertumbuhan kenakalan di kalangan remaja. Untuk menanggulangi dan mencegah timbulnya masalah tersebut dilakukan berbagai kegiatan yang diselenggarakan da-lam Karang Taruna, yaitu organisasi masyarakat yang tumbuh dari dan untuk kalangan remaja.

Kegiatan-kegiatan Karang Taruna meliputi antara lain olah- raga, kesenian, latihan ketrampilan praktis serta bimbingan untuk menanamkan tanggung jawab, kesadaran dan kewajiban pe-muda untuk mengemban tugas masa datang dalam pengabdiannya kepada masyarakat dan negara.

Untuk menumbuhkan maupun membina perkembangan Karang Taruna sejak tahun 1978/79 sampai dengan 1982/83 telah di-berikan paket bantuan peralatan ketrampilan praktis, alat-alat olah raga dan kesenian kepada 6.608 buah Karang Taruna. Sedangkan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kegiatan Karang Taruna telah dan sedang dilakukan kursus-kursus jangka pendek bagi Pengurus maupun Pembina Karang Taruna yang di-ikuti oleh 8.040 orang peserta mencakup pengetahuan tentang kepemimpinan, pengenalan jiwa pemuda dan cara pendekatan ter-padu lingkungan dan masyarakat.

e. Program Penelitian Kesejahteraan Sosial

Penelitian-penelitian di bidang Kesejahteraan Sosial di-selenggarakan untuk mendapatkan data serta mengembangkan sis-tem dan kebijaksanaan yang lebih tepat dan sesuai dengan ke-adaan masyarakat Indonesia yang sedang berkembang. Kegiatan penelitian yang telah dan sedang dilaksanakan sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 meliputi :1. Penelitian tentang permasalahan dan keadaan pelayanan ke-

sejahteraan sosial di daerah perkampungan buruk di kota-kota besar serta di daerah pemusatan perkembangan industri, pertambangan dan sekitarnya;

2. Penelitian dalam rangka pembakuan uraian tugas pejabat teras di daerah ;

3. Penelitian tentang sistem pelayanan kesejahteraan sosial bagi para cacat tubuh dan cacat mental di dalam dan di luar panti;

4. Penelitian dalam rangka pemetaan permasalahan kesejah-teraan sosial di daerah rawan;

XVIII/74

5. Penelitian tentang sistem jaminan kesejahteraan sosial yang berasaskan gotong royong;

6. Penelitian tentang daya guna dan hasil guna pelayanan ke-sejahteraan sosial melalui usaha kesejahteraan di luar panti;

7. Penelitian tentang indikator keterlantaran anak dan remaja;

S. Pendataan dalam rangka penyusunan peta penyebaran masalah para cacat, gelandangan, tuna susila dan masyarakat ter-asing;

9. Penelitian tentang pengembangan kebijaksanaan pelaksanaan dan program lintas sektoral yang terpadu dalam rangka pe-nanggulangan masalah kesejahteraan sosial;

10. Penelitian tentang masalah kesejahteraan sosial orang dewasa;

11. Penelitian tentang aspirasi dan partisipasi para remaja dalam usaha kesejahteraan sosial dan pembangunan;

12. Penelitian tentang daya guna dan hasil guna pelayanan kesejahteraan sosial melalui usaha kesejahteraan di dalam panti;

13. Penelitian tentang daya guna pembangunan kesejahteraan sosial yang berbasis pada masyarakat dan pemukiman baru;

14. Penelitian tentang unsur-unsur dan kegiatan kesejahteraan sosial dalam rangka peningkatan usaha kesejahteraan sosial;

15. Penelitian tentang pekerjaan sambilan ibu rumah tangga dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga miskin;

16. Penelitian tentang kondisi kesejahteraan para pekerja wanita di bidang perindustrian;

17. Penelitian tentang hambatan dan dukungan sosial bagi pe-ningkatan peranan wanita;

18. Penelitian dalam rangka mempersiapkan rancangan Repelita.

f. Program Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial

Program pendidikan dan latihan merupakan suatu upaya agar para petugas dan pelaksana memperoleh kesempatan untuk se-makin meningkatkan pengetahuan maupun ketrampilannya dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih terjamin mutu dan pen-dekatannya. Kegiatan utama program ini adalah penyelenggaraan berbagai penataran kedinasan serta pengadaan sarana-sarana pendidikan antara lain berupa gedung Kursus Tenaga Sosial be-serta perlengkapannya yang tersebar di beberapa propinsi. Se-jak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang diselenggarakan kursus-kursus yang meliputi:

XVIII/75

1. Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi dengan jumlah pe-serta 50 orang;

2. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya dengan jumlah peserta 130 orang;

3. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan dengan jumlah peserta 510 orang;

4. Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar dengan jumlah peserta 210 orang;

5. Latihan Keahlian Pekerjaan Sosial dengan jumlah peserta 110 orang;

6. Latihan Tenaga Kejuruan Pekerjaan Sosial, dengan jumlah peserta 25 orang;

7. Latihan Dasar Kejuruan Pekerjaan Sosial dengan peserta 250 orang;

8. Pendidikan/latihan tenaga-tenaga tehnis (kepegawaian, pe-rencanaan, peneliti dan lain-lain) dengan jumlah peserta 380 orang.

Sementara itu dalam rangka meningkatkan fasilitas pen-didikan di berbagai daerah, telah dibangun antara lain 11 buah asrama, 23 buah lokal pendidikan, 6 buah ruang Per-pustakaan, 5 buah gedung kantor dan 5 buah rumah dinas bagi para pengajar. Demikian pula telah dilakukan per-baikan/rehabilitasi 1 buah asrama, 3 buah lokal pendidikan dan 1 buah ruang perpustakaan.

g. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan-kegiatan dalam program ini merupakan upaya untuk menyempurnakan, memantapkan serta mengawasi pelaksanaan pem-bangunan. Usaha tersebut adalah tindak keharusan yang di-perlukan dalam rangka menjembatani antara langkah perencanaan dengan perwujudan pembangunan yang sifatnya selalu berkembang menurut waktu, keadaan dan permasalahan yang dihadapi. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang diselenggarakan berbagai kegiatan meliputi :

Usaha pengumpulan dan penyusunan data serta perencanaan proyek-proyek yang lebih bertitik tolak pada pemecahan per-masalahan sosial di berbagai wilayah pembangunan; Peningkatan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan proyek-proyek; Pe-nyusunan Rancangan Peraturan tentang:

(1). Fakir miskin dan jaminan sosial; (2). Penanggulangan bencana alam; (3). Pembinaan Masyarakat Terasing;

XVIII/76

(4). Asuransi Kesejahteraan Sosial; (5). Pembinaan profesi Pekerja Sosial.

Juga dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan tentang :

(1). Jaminan Kesejahteraan Sosial yang berasaskan gotong ro-yong;

(2). Penyantunan orang lanjut usia/jompo;(3). Sewa menyewa perumahan;(4). Penyempurnaan administrasi kepegawaian melalui analisa

jabatan/pekerjaan serta penertiban tata usaha kepegawai-an;

(5). Bimbingan dan pengarahan tehnis serta evaluasi pelaksa-naan proyek-proyek di lingkungan Direktorat Jenderal.

h. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah

Kegiatan program ini terutama berupa pengadaan prasarana fisik Pemerintah antara lain Gedung Kantor dengan perlengka-pannya, rumah dinas dan mobilitas, baik untuk keperluan Pusat maupun di Daerah-daerah. Sejak tahun 1978/79 sampai dengan tahun 1982/83 telah dan sedang dibangun 24 buah Gedung Kantor Wilayah Propinsi, 101 buah Gedung Kantor tingkat Kabupaten/ Kotamadya dan 284 buah Rumah Dinas. Selain itu telah pula di-sediakan 954 buah mobilitas yang terdiri dari 12 buah Bis, 286 buah Kendaraan Roda empat serta 656 buah Sepeda motor.

C. PERANAN WANITA

1. Pendahuluan

Sesuai dengan ketentuan di dalam Garis-garis Besar Halu-an Negara, maka dalam Repelita III peranan wanita di dalam pembangunan akan lebih ditingkatkan. Pemberian peranan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada kaum wanita tidak akan mengurangi peranannya membina perkembangan mental dan fisik generasi-generasi penerus dalam keluarganya, yaitu kelompok generasi muda.

Wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria untuk berperanserta di dalam Pembangunan Nasional.

Untuk lebih memberikan peranan dan tanggung jawab kepada kaum wanita dalam pembangunan, maka pengetahuan dan ketram-pilan wanita perlu ditingkatkan di berbagai bidang yang se-suai dengan kebutuhannya.

XVIII/77

2. Pokok-pokok kebijaksanaan

Kebijaksanaan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan peranan wanita dalam Repelita III dijalankan se-cara terpadu dengan kebijaksanaan dan langkah-langkah dipel-bagai bidang pembangunan. Dengan demikian tujuan untuk me-ningkatkan peranserta wanita dan berintegrasi secara lebih baik tercapai dalam pembangunan material dan spiritual.

Usaha peningkatan peranan wanita yang merupakan paket kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (Program Terpadu P2W-KSS) yang dimulai sejak tahun 1979/80, menggunakan jalur Pembinaan Ke-sejahteraan Keluarga (PKK), Team Penggerak PKK dan Team Pem-bina LKMD serta diselenggarakan secara lintas sektoral oleh pelbagai Departemen dan Lembaga Non Departemen.

Sasaran utama Program Terpadu P2W-KSS adalah para wanita dari keluarga berpenghasilan rendah dengan prioritas pada de-sa-desa maupun daerah perkotaan yang rawan, berusia diantara 10 - 45 tahun.

Di samping itu perhatian diberikan pula kepada pening-katan dan pembinaan kesejahteraan tenaga kerja wanita yang sebagian besar merupakan tenaga kerja tidak terdidik serta peranan pegawai negeri wanita dalam pembangunan.

3. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Sampai dengan tahun keempat Repelita III peningkatan pe-ranan wanita dipelbagai bidang pembangunan secara terpadu me-mungkinkan para wanita berperanserta dan berintegrasi secara lebih baik dalam pembangunan material dan spiritual.

Di samping hasil kuantitatif usaha peningkatan peranan wanita dalam pembangunan selama masa Repelita III, terjadi pula perubahan sikap mental kaum wanita di dalam menerima pe-mbaharuan-pembaharuan demi peningkatan mutu hidup dan ke-hidupan keluarga serta pandangan masyarakat yang makin posi-tif terhadap peranan wanita dalam pembangunan.

Keinginan untuk maju dan hidup lebih baik dari pada di masa lalu nampak dengan jelas dari kesungguhan kaum wanita di dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan baik oleh LKMD,

XVIII/78

PKK maupun organisaai kemasyarakatan serta kegiatan yang di-selenggarakan oleh Pemerintah dan Instansi-instansi sektoral.

Perubahan sikap mental para wanita tercermin pada per-ubahan tingkah laku, perbuatan dan ucapan-ucapan serta peranserta aktif di berbagai bidang pembangunan, antara lain mengikuti kursus-kursus pemberantasan tiga buta, latihan-latihan ketrampilan, kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan, keluarga berencana, pangan dan gizi, penyuluhan pertanian, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja wanita dan lain sebagainya.

Sebagai pendorong bagi tumbuhnya swadaya masyarakat di desa/kelurahan, maka kegiatan peningkatan peranan wanita me-lalui jalur PKK telah disediakan dana bantuan untuk setiap desa sebesar Rp.100.000,- pada tahun 1979/80, Rp. 150.000,-pada tahun 1980/81, Rp. 200.000,- pada tahun 1981/82 serta Rp. 250.000,- masing-masing pada tahun 1982/83 dan tahun 1983/84.

Sejak tahun 1979/80 sampai dengan tahun keempat Repelita III telah dilaksanakan Crash Program Keluarga Sehat yang kemudian ditingkatkan menjadi Program Terpadu Peningkatan Pe-ranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera. Dalam pe-laksanaannya yang bersifat terpadu dan terarah serta me-rupakan program lintas sektoral, P2W-KSS juga mengikut-sertakan organisasi-organisasi masyarakat seperti Kowani, Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI) dan lain sebagainya.

Di bidang pendidikan dan kebudayaan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi pawbakuan kurikulum latihan warga belajar, pembinaan pemong yaitu latihan pengembangan warga belajar wanita di tingkat Kabupaten/Kotamadya terhadap 52.359 orang, latihan pengembangan belajar wanita di tingkat Propinsi kepada 6.280 orang, Proyek Percontohan Pengembangan Belajar wanita menuju wiraswasta di 7 daerah, penataran P4 wanita tingkat nasional yang diikuti oleh 75 orang peserta. Lain dari pada itu dilaksanakan pula pengadaan sarana pendidikan berupa pencetakan buku keluarga sehat dan sejahtera sebanyak 240.000 eksemplar, 12.000 buku juklak dan lain-lain, serta bantuan untuk lomba desa binaan di 26 propinsi.

Di bidang kesehatan kegiatan Program Peranan Wanita dalam Pembangunan Kesehatan (P2WPK) telah meliputi 27 Propinsi, 283 Kabupaten/Kotamadya, 1.284 Kecamatan dan 2.287 desa dengan

XVIII/79

mendirikan Taman-taman Gizi yang kegiatannya antara lain penimbangan anak balita, penyuluhan kesehatan dan gizi, serta penyelenggaraan kursus penyegar dalam rangka pembinaan organiaasi wanita. Di samping itu dilaksanakan pula kegiatan penelitian mengenai peranan wanita di dalam pembangunan kesehatan.

Di bidang kesejahteraan sosial melalui proyek peningkatan peranan dan fungsi wanita telah pula dilaksanakan latihan di 26 Propinsi terhadap 29.345 wanita bina swadaya dan 3.390 pe-mimpin wanita tingkat Kabupaten dan tingkat Propinsi.

Di bidang penerangan kegiatan siaran serta penerangan wanita pedesaan di 27 Propinsi meliputi kegiatan-kegiatan siaran Wanita dan Pembangunan oleh RRI sebanyak 26.270 paket dan TVRI 95 paket, penataran penulis naskah dan produser segenap stasiun RRI dan TVRI sebanyak 144 orang, pendidikan jumlah Juru Penerang Wanita sebanyak 288 orang dan meningkat-kan kegiatan penerangan peranan wanita di Kabupaten/Kotamadya dengan frekwensi 1.620 kali. Di samping itu telah pula di-hasilkan 3 paket film dokumenter tentang peningkatan peranan wanita, perpustakaan siaran wanita dan pembangunan, 101.200 eksemplar poster, 129.500 eksemplar leaflet, 6.500 juklak, 33.600 buletin, 297 kali pertunjukan tradisional dan 5.580 eksemplar buku evaluasi.

Dalam rangka meningkatkan peranan wanita tani dan nelayan yang mencakup 27 Propinsi, 281 Kabupaten/Kotamadya dan 1.153 Unit aneka usaha tani telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan latihan, kursus dan penyuluhan di bidang pertanian untuk meningkatkan produksi, pengetahuan untuk menyimpan dan me-manfaatkan hasil-hasil pertanian bagi perbaikan gizi keluarga terhadap 2.058 Kelompok Wanita Tani atau 51.450 orang Wanita Tani dan 248 Kelompok Wanita Nelayan atau 6.200 orang Wanita Nelayan.

Dalam rangka pembangunan desa melalui kegiatan peningkat-an peranan wanita, telah diselenggarakan kursus PKK bagi pe-ngurus seksi PKK dalam LKMD meliputi 65.127 desa binaan dan kelurahan yang diikuti oleh 222.618 orang peserta sebagai kader PKK.

Di bidang perdagangan kegiatannya adalah peningkatan pe-ranan wanita pedagang kecil golongan ekonomi lemah yang telah dilaksanakan di 20 Propinsi dan menjangkau 3.681 orang wanita. Sedangkan di bidang koperasi kegiatannya telah men-jangkau 24 Propinsi dengan 225 koperasi yang meliputi 44.441

XVIII/80

orang anggota. Lain dari pada itu telah pula dilaksanakan pe-ngadaan 17 buah gedung serba guna. Di samping itu telah pula dipublikasi bahan informasi dan penyuluhan sekitar 2.500 eksemplar.

Di bidang tenaga kerja peningkatan ketrampilan Wanita Pe-desaan di 21 Propinsi, 71 Kabupaten/Kotamadya, telah meliputi 12.200 orang. Sedangkan peningkatan peranan buruh wanita telah menjangkau 16.630 orang dari 7.479 perusahaan melalui kegiatan-kegiatan penerapan norma-norma perlindungan tenaga kerja/buruh wanita, pelaksanaan penyuluhan hak kewajiban tenaga kerja/buruh wanita sesuai dengan Hubungan Perburuhan Pancasila (HPP), pendidikan program KEJAR (bekerja sambil be-lajar), tempat penitipan anak, keluarga berencana dan lain-lain.

Di bidang agama kegiatannya meliputi 15 Propinsi, 214 Ke-camatan berupa penataran Undang-undang Perkawinan bagi se-kitar 25.000 orang tokoh-tokoh wanita, ibu-ibu rumah tangga dan putri-putri pondok pesantren. Lain dari pada itu di-terbitkan pula sejumlah buku-buku pedoman pelaksanaan Undang-undang Perkawinan disertai peraturan pelaksanaannya.

Di bidang hukum telah pula dirintis penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan tentang peranan wanita di dalam pembangunan.

Lain dari pada itu berbagai kegiatan lainnya telah pula dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan, antara lain dibentuknya Pusat Dokumentasi dan Informasi yang berfungsi sebagai "Clearing House" dengan tujuan untuk meningkatkan pengertian yang lebih baik mengenai keadaan, potensi serta kebutuhan wanita dan anak. Telah di-latih pula 18 orang sarjana peneliti dalam rangka menyusun pemetaan peranan wanita di seluruh tanah air untuk penyusunan program peningkatan peranan wanita yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang berbeda-beda. Demikian pula telah diselenggarakan lokakarya nasional mengenai peranan wanita dalam pembangunan pedesaan dengan tema "Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan dan kedudukannya dalam pe-rencanaan dan proses pengambilan keputusan" yang diikuti oleh 12 Departemen dan Lembaga Non Departemen, 15 Peneliti dari Perguruan Tinggi, 7 orang ilmuwan dan Bappeda dari 26 Propinsi.

Suatu survai pelayanan anak Balita di delapan kota telah diadakan dalam rangka program rintisan Bina Keluarga dan

XVIII/81

Balita untuk meningkatkan peranan ibu dan anggota keluarga lainnya untuk mengembangkan sedini mungkin pertumbuhan anak yang menyeluruh dan terpadu dalam segi fisik, mental dan sosial.

Dalam rangka menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, Indonesia telah ikut serta dalam suatu Konperensi Da-sawarsa PBB bagi wanita di Copenhagen pada tahun 1980 yang menetapkan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan.

Dalam lapangan kerjasama ASEAN sebagai hasil pertemuan wanita ASEAN tahun 1981 di Jakarta dibentuk wadah "ASEAN WOMEN'S PROGRAMMES" (AWP) dan "ASEAN CONFEDERATION OF WOMEN'S ORGANIZATIONS" (ACWO). AWP untuk 3 tahun pertama berkedudukan di Indonesia dan Indonesia juga telah terpilih sebagai Ketua AWP serta Ketua ACWO untuk 2 tahun pertama.

Dengan memperhatikan hasil-hasil kualitatif dan kuantita-tif yang dicapai dalam rangka peningkatan peranan wanita dalam pembangunan selama Repelita III, masih perlu usaha peningkatan peranan wanita dari berbagai kalangan dan lapisan dalam pembangunan dilanjutkan dan ditingkatkan di masa mendatang, sehingga samber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan dalam pembangunan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna demi mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

XVIII/82

Documents

XVIII/1 - Kementerian PPN/Bappenas :: Home · Web viewXVIII/1 KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERANAN WANITA BAH XVIII KESEHATAN, KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PERANAN WANITA A. KESEHATAN