Perspektif Bidang Penataan RaungDalam Pemenuhan SPP

Win Elas Yekti M., SAP., M.Si

Kasubdit Penataan Kawasan Perkotaan

DIREKTORAT PENATAAN KAWASAN

DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

A. URBANISASI

Populasi di Perkotaan dalam 4 dekade (1970 – 2010)

17% di 1970 52% di 2010

Rata-rata pertumbuhan penduduk 1,49%

Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010) menunjukkan bahwajumlah penduduk Indonesia pada Mei 2010 sebanyak237.641.326 jiwa (237 Juta Jiwa), yang terdiri dari laki-lakisebanyak 119.630.913 orang dan perempuan sebanyak118.010.413 orang. Tingkat kepadatan penduduk Indonesiatahun 2010 mencapai 124 jiwa untuk setiap kilometer persegi.

BPS memproyeksikan penduduk di wilayah perkotaan akanmencapai 68% pada tahun 2025.

19902020

2010

1990 : 179.378.946 jiwa (179 Juta Jiwa)2010 : 237.641.326 jiwa (237 Juta Jiwa)2020 : 255.461.700 jiwa (255 Juta Jiwa)

41%

Trend Kependudukan Indonesia

Pada 2045 akan semakinbanyak pendudukterkonsentrasi di megapolitan.

Perkembangan penduduk di megapolitan dan metropolitan sangat tinggi meninggalkan kota-kota lain termasuk kota sedang yang jumlah kotanya dominan.

Proyeksi Persentase Penduduk Kota dan KawasanPerkotaan Menurut Tipologi Kota Tahun 2011-2045

Sumber : Analisis, 2012

Metode Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Menggunakan Skenario Penurunan (Pertumbuhan penduduk) Mengikuti Metode Perhitungan Urbanisasi padaProyek Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2005-2025 yang dikeluarkan BPS

Proyeksi Persentase Kota dan Kawasan Perkotaan MenurutTipologi Kota Tahun 2011-2045

ISU PEMBANGUNAN PERKOTAAN

2

Pada Tahun 2015: 59,35% pendudukIndonesia hidup di kota

URBANISASI DI INDONESIA

Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2,75% pertahun, lebih besardari nasional 1,17% per tahun

Penduduk Indonesia masihterkonsentrasi di Pulau Jawa dengankepadatan 500 jiwa/km2 sampai lebihdari 1000 jiwa/km2

A. URBANISASI

3

Desa Mandiri

Desa Berkembang

Desa Tertinggal

Kawasan Perkotaan/ PusatPertumbuhan

WILAYAH PAPUAJumlah Desa: 6.746Desa Tertinggal: 91,0%Desa Berkembang: 8,9%Desa Mandiri: 0,1%

WILAYAH SULAWESIJumlah Desa: 8.635Desa Tertinggal: 23,9%Desa Berkembang: 75,3%Desa Mandiri: 0,8%

WILAYAH KALIMANTANJumlah Desa: 6.486Desa Tertinggal: 37,8%Desa Berkembang: 61,1%Desa Mandiri: 1,1%

WILAYAH NUSA TENGGARAJumlah Desa: 3.945Desa Tertinggal: 40,1%Desa Berkembang: 58,8%Desa Mandiri: 1,1%

WILAYAH JAWA-BALIJumlah Desa: 23.117Desa Tertinggal: 2,6%Desa Berkembang: 87,7%Desa Mandiri: 9,7%

WILAYAH SUMATERAJumlah Desa: 22.910Desa Tertinggal: 26,1%Desa Berkembang:71,9%Desa Mandiri: 2,0%

Sumber: Potensi Desa Tahun 2005 dan 2014, SP2010(diolah)Catatan: jumlah desa termasuk kelurahan

PERKEMBANGAN DESA DI INDONESIAA. URBANISASI

4

Wajah kemiskinan perkotaan - penduduk tinggal di permukiman kumuh dan liar.

Kekumuhan → permasalahan sosial-ekonomi, politik dan lingkungan.

Kemiskinan: rendahnya pendapatan, kekurangan gizi dan nutrisi, tidak memperolehpelayanan dasar yang memadai, tidak layaknya tempat tinggal, ketidakamanan, dankurangnya penghargaan sosial.

Penanganan masalah kemiskinan ini antara lain:a. Akses pelayanan dasar, lapangan pekerjaan, serta modal usaha dan informasi;b. Akses perumahan permukiman yang layak dan terjangkau;c. Penyerasian perkembangan antar golongan, antar kota, antara kota dan desa,

serta antar wilayah atau kawasan;d. Penanganan masalah-masalah sosial budaya yang sangat terkait dengan

masalah kemiskinan.

B. KEMISKINAN

5

C. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Backlog sebesar 7,6 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep hunian.Sumber : Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

Sumber: Pelaksanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Kementerian PU-PR, 2015

Permukiman Kumuh

Backlog sebesar 13,5 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep kepemilikan. Sumber : BPS dan Bappenas

3,4 juta unit rumah tidak layak huni tahun 2014.Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS

Kondisi Perumahan

Sumber: Kebijakan dan Strategi Penyediaan Perumahan Tahun 2015-2019

6

• Kualitas udara, air, tanah,• Kondisi lingkungan perumahannya -

kekumuhan, kepadatan tinggi• Lokasi yang tidak memadai, kualitas

bangunannya,• Ketersediaan sarana dan prasarana serta

pelayanan kota lainnya,• Aspek sosial budaya dan ekonomi -

kesenjangan dan ketimpangan kondisiantar golongan atau antar warga,

• Tidak tersedianya wahana/tempatmenyalurkan kebutuhan sosial budaya,

• Jaminan perlindungan hukum dankeamanan dalam melaksanakankehidupannya

• Penyebab: Tidak disiplinnya masyarakatperkotaan, tidak ada sosialisasi daripemerintah, kurangnya pelibatan peranserta masyarakat dalam pembangunan, kurangnya pemahaman akan hak-hak dantanggung jawab masyarakat dalampembangunan kota

D. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PERKOTAAN

E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN KOTA

7

• Kapasitas sumberdayamanusia, serta kapasitas danstruktur kelembagaannya

• Peraturan perundanganpendukung

• Kemampuan pengelolaanpembiayaannya

• Terkonsentrasinya penduduk di daerah tertentu – kotabesar dan metropolitan, khususnya di Jawa-Bali

• Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perdesaan masih jauhtertinggal dibandingkan dengan yang tinggal di perkotaan

• Pergerakan penduduk perkotaan terfokus pada beberapatujuan saja, mengakibatkan konsentrasi berlebihan padapenduduk di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabekpunjur

• Eksploitasi sumber daya alam di kota-kota besar danmetropolitan

• Konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasanpermukiman, perdagangan, dan industri

• Tidak optimalnya fungsi ekonomi perkotaan, terutama dikota-kota menengah dan kecil

• Kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi di perdesaan

F. KAPASITAS DAERAH

G. PERTUMBUHAN ANTAR KOTA YANG BELUM BERIMBANG

8

• Dalam era globalisasi, pembangunan perkotaan di Indonesia dihadapkan padatantangan untuk dapat bersaingdi dunia internasional

• Oleh karena itu, diharapkan adanyaKebijakan dan Strategi NasionalPengembangan Perkotaan, kota-kota di Indonesia dapat bersaingdengan kota-kota lain di dunia, khususnya di bidang pertumbuhanekonomi

H. GLOBALISASI

9

NO TUJUAN

Tanpa Kemiskinan

Tanpa Kelaparan

Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Pendidikan Berkualitas

Kesetaraan Gender

Air Bersih dan Sanitasi Layak

Energi Bersih dan Terjangkau

Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi

Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

NO TUJUAN

Berkurangnya Kesenjangan

Kota & Permukiman yang Berkelanjutan

Konsumsi & Produksi yang Bertanggung

Jawab

Penanganan Perubahan Iklim

Ekosistem Lautan

Ekosistem Daratan

Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan

yang Tangguh

Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Goal 11

Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasiyang inklusif danberkelanjutan sertakapasitas partisipasi, perencanaanpenanganan permukimanyang berkelanjutan danterintegrasi di semuanegara

Goal 11.3

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas

SDG’s 2030

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN

10

Kota Hijau yang berketahan iklim dan

bencana

Green Openspace

Green Transportation

Green Energy

Green Building

Green Water

Green Waste

Kota Cerdas berdaya saing dan berbasis

teknologi

Smart Economy

Smart People

Smart Governance

Smart Mobility

Smart Environment

Smart Living

Kota Layak Huni yang aman dan nyaman

Strong Neighboorhoods

Walkable

Affordable

Connectivity

Comfortable

Cultural

Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis karakterfisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal

Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota dalamSISTEM PERKOTAAN NASIONAL berbasis kewilayahan

LIMA PILAR ARAH PEMBANGUNAN KOTA 2045Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kebijakan Pembangunan Perkotaan Nasional 2015-2045

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas

Strategi: (a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perkotaan di

tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; (b) Mempercepat pembangunan perkotaan melalui

mekanisme dan lembaga kerjasama pembangunan antarkota dan antara kota-kabupaten, baik dalam negeri dan luar negeri (sister city);

(c) Meningkatkan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (city branding);

(d) Melibatkan dunia swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan;

(e) Menyiapkan lembaga bantuan teknis dan bank pembiayaan infrastruktur perkotaan.

Arah kebijakan strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 :

Penguatan tata kelola pembangunan perkotaan

Strategi: (a) Membangun kota hijau (green city) dalam

skala utuh (full scale); (b) Mengembangkan kota yang berketahanan

iklim dan bencana (resilient city); (c) mengembangkan kota pusaka berbasis

karakter sosial budaya (heritage city); (d) mengembangkan kota cerdas (smart city) yang

berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

(e) menyusun instrumen pembangunan kota dan kawasan perkotaan serta manajemen lahan perkotaan.

Mengembangkan wilayah perkotaan metropolitan dan besar

Strategi: (a) Membangun kota hijau dalam skala utuh (full

scale); (b) Mengembangkan kota yang berketahanan

iklim dan bencana (resilient city); (c) Mengembangkan kota pusaka berbasis

karakter sosial budaya (heritage city); (d) Membangun kapasitas masyarakat yang

inovatif, kreatif dan produktif.

Mengembangkan wilayah perkotaan Sedang dan Kecil

ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG PEMBANGUNAN PERKOTAAN

11

Ruang Nusantara Aman, Nyaman, Produktif dan BerkelanjutanAdaptif (mitigasi) terhadap rawan bencana (Tsunami, Gunung Api / “ring of fire”, Geologi lainnya)Adaptif (mitigasi) terhadap perubahan iklim dan daya dukunglingkungan dan kawasan berfungsi lindungRuang budidaya diindikasikan dengan keseimbangan (proporsional) antar keterkaitan antar ekonomi wilayah pulau/kepulauan yang terspesialisasi melalui keterkaitan wilayah kawasan (ekonomi) andalandari masing-masing pulau/kepulauan yang berbasis pada sektor/input sumberdaya alam (kelautan dan daratan) keanekaragaman hayati yang berdaya saing global (ekspor) dan nasionalSistem jaringan terpadu transportasi dan infrastruktur lainnya yang terintegrasi dengan kota-kota pusat permukiman dan pusatpertumbuhan ekonomi (kelautan dan daratan) sekaligus akses keseluruh wilayah yang merata membuka isolasi wilayah

Amanat dari UU 26 tahun 2007

mewujudkan ruang wilayahnasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

berlandaskan WawasanNusantara dan Ketahanan

Nasional

RUANG INDONESIA 2028

RTRWN 2008 - 2028

12

Sistem Perkotaan Nasional terdiri dari 42 PKN, 182 PKW dan 38 PKSN

Indonesia mempunyai 76 Kawasan Strategis Nasional

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN DI INDONESIA

PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

13

Tahun 2015

KSN Perkotaan (Kawasan Megapolitan) (1)

KSN Perkotaan (Kawasan Metropolitan)(7)+(3)

Mebidangro

JabodetabekPatungraya Agung

Kartamantul

Kedung Sepur

Gerbang Kertosusila

Banjar Bakula

Sarbagita

Maminasata

Manado-Bitung

Cekungan Bandung

PERSEBARAN KOTA-KOTA DI INDONESIA

14

SISTEM PERKOTAAN NASIONAL HASIL REVIEW RTRWN

PKN PKW PKSN1. Banda Aceh2. Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo

(Mebidangro)3. Padang4. Pekanbaru5. Dumai6. Batam7. Jambi8. Palembang9. Bengkulu10.Bandar Lampung11.Kawasan Perkotaan Jabodetabek12.Serang13.Cilegon14.Kawasan Perkotaan Bandung Raya 15.Cirebon16.Surakarta17.Kawasan Perkotaan Semarang-Kendal-Demak-

Ungaran-Purwodadi (Kedungsepur18.Cilacap19.Yogyakarta20.Kawasan Perkotaan (Gerbangkertosusila)21.Malang22.Kawasan Perkotaan Denpasar – Badung - Gianyar –

Tabanan (Sarbagita)23.Mataram24.Kupang25.Pontianak26.Palangkaraya27.Banjarmasin28.Kawasan Perkotaan Balikpapan -Tenggarong –

Samarinda – Bontang29.Tarakan30.Gorontalo31.Kawasan Perkotaan Manado – Bitung32.Palu33.Kawasan Perkotaan Makassar-Sungguminasa-Takalar-

Maros (Maminasata)34.Mamuju35.Kendari36.Ambon37.Ternate38.Sorong39.Timika40.Jayapura

1. Sabang2. Lhokseumawe3. Langsa4. Takengon5. Meulaboh6. Tebingtinggi 7. Sidikalang8. Pematang Siantar9. Balige10.Rantau Prapat11.Kisaran12.Gunung Sitoli13.Padang Sidempuan14.Sibolga15.Pariaman16.Sawahlunto17.Muarasiberut18.Bukittinggi19.Solok20.Payakumbuh21.Tuapejat22.Bangkinang23.Taluk Kuantan24.Bengkalis25.Bagan Siapi-api26.Tembilahan27.Rengat28.Pangkalan Kerinci29.Pasir Pangarayan30.Siak Sri Indrapura31.Tanjung Pinang 32.Terempa33.Daik Lingga34.Dabo – Pulau Singkep35.Tanjung Balai Karimun36.Kuala Tungkal 37.Sarolangun38.Muarabungo39.Muara Bulian 40.Muara Sabak41.Muara Enim 42.Kayuagung43.Baturaja44.Prabumulih45.Lubuk Linggau

46.Sekayu47.Lahat48.Manna49.Muko-Muko 50.Curup51.Pangkal Pinang 52.Muntok53.Tanjungpandan54.Manggar55.M e t r o 56.Kalianda57.Liwa58.Menggala59.Kotabumi60.Kota Agung 61.Rangkas Bitung 62.Pandeglang63.Sukabumi64.Cikampek – Cikopo65.Pelabuhanratu66.Indramayu67.Kadipaten68.Tasikmalaya69.Pangandaran70.Boyolali71.Klaten72.Salatiga73.Tegal74.Pekalongan75.Kudus76.Cepu77.Magelang 78.Wonosobo79.Kebumen80.Purwokerto81.Bantul82.Sleman83.Probolinggo84.Tuban85.Kediri86.Madiun87.Banyuwangi88.Jember89.Blitar

90. Pamekasan91. Bojonegoro92. Pacitan93. Pasuruan94. Batu95. Singaraja96. Semarapura97. Negara98. Praya99. Raba100. Sumbawa Besar 101. Soe102. Kefamenanu103. Ende104. Maumere105. Waingapu106. Ruteng107. Labuan Bajo 108. Mempawah109. Singkawang110. Sambas111. Ketapang112. Putussibau113. Entikong114. Sanggau115. Sintang116. Kuala Kapuas 117. Pangkalan Bun118. Buntok119. Muarateweh120. Sampit121. Amuntai122. Martapura123. Marabahan124. Kotabaru125. Tanjung Redeb 126. Sangata127. Tanlumbis128. Tanah Grogot 129. Sendawar130. Nunukan131. Tanjung Selor 132. Malinau133. Isimu134. Kuandang135. Tilamuta

136. Tomohon137. Tondano138. Kotamobagu139. Poso140. Luwuk 141. Buol142. Kolonedale143. Tolitoli144. Donggala145. Pangkajene146. Jeneponto147. Palopo148. Watampone149. Bulukumba150. Barru151. Parepare152. Majene153. Pasangkayu154. Unaaha155. Lasolo156. Bau-Bau157. Raha158. Kolaka159. Masohi160. Werinama161. Kairatu162. Tual163. Namlea164. Wahai165. Bula166. Tidore167. Tobelo168. Labuha169. Sanana170. Fak-Fak 171. Manokwar172. Ayamaru173. Biak174. Nabire175. Muting 176. Bade177. Merauke178. Sarmi179. Arso180. Wamena

1. Lhokseumawe2. Sabang3. Medan4. Dumai5. Bengkalis6. Batam7. Ranai8. Terempa9. Atambua10.Kalabahi11.Kefamenanu12.Paloh – Aruk13.Jagoibabang14.Nangabadau15.Entikong16.Jasa17.Tanlumbis18.Simanggaris19.Long Midang20.Long Pahangai21.Long Nawan22.Nunukan23.Tarakan24.Kwandang25.Melonguane26.Tahuna27.Tolitoli28.Saumlaki29.Ilwaki30.Dobo31.Daruba32.Manokwari33.Jayapura34.Tanah Merah35.Merauke36.Biak

15

16

KSN HASIL REVIEW RTRWNHANKAM SOSBUD EKONOMI LH SDA/TT

1. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara

2. Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau

3. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan

5. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah

6. Kawasan Perbatasan Negara di Maluku

7. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat

8. Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua

9. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas

1. Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi

2. Kawasan Borobudur dan Sekitarnya

3. Kawasan Candi Prambanan

4. Kawasan Sangiran5. Kawasan Kerajaan

Majapahit Trowulan6. Kawasan Subak –

Bali Landscape7. Kawasan Poso dan

Sekitarnya8. Kawasan Toraja dan

Sekitarnya

1. Kawasan Industri Lhokseumawe

2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

3. Kawasan Ekonomi Banda Aceh Darussalam

4. Kawasan Perkotaan Medan –Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro)

5. Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun

6. Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung

7. Kawasan Selat Sunda8. Kawasan Perkotaan

Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu

9. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung

10. Kawasan Perkotaan Kedungsepur

11. Kawasan Perkotaan Gerbangkertasusila

12. Kawasan Perkotaan Sarbagita13. Kawasan Ekonomi Bima14. Kawasan Ekonomi Mbay15. Kawasan Ekonomi

Khatulistiwa16. Kawasan Ekonomi DAS

KAKAB17. Kawasan Ekonomi Batulicin

18. Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar-Barito Kuala-Tanah Laut

19. Kawasan Ekonomi Sasamba

20. Kawasan Ekonomi Manado-Bitung

21. Kawasan Perkotaan Bitung-Minahasa-Manado

22. Kawasan Ekonomi Palapas

23. Kawasan Perkotaan Maminasata

24. Kawasan Ekonomi Pare-Pare

25. Kawasan Ekonomi Bang Sejahtera

26. Kawasan Ekonomi Gopandang

27. Kawasan Ekonomi Seram

28. Kawasan Ekonomi Biak

1. Kawasan Ekosistem Leuser2. Kawasan Danau Toba dan

Sekitarnya3. Kawasan Hutan Lindung

Bukit Batabuh4. Kawasan Danau Maninjau5. Kawasan Hutan Lindung

Mahato6. Kawasan Lingkungan Hidup

Taman Nasional Kerinci Seblat

7. Kawasan Taman Nasional Berbak

8. Kawasan Taman Nasional Sembilang

9. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh

10. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas

11. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

12. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon

13. Kawasan Pacangsanak14. Kawasan Taman Nasional

Gunung Merapi 15. Kawasan Taman Nasional

Komodo16. Kawasan Gunung Rinjani17. Kawasan Taman Nasional

Betung Kerihun18. Kawasan Jantung

Kalimantan

19. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting

20. Kawasan Danau Sentarum

21. Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano

22. Kawasan Kritis Lingkungan Balingara

23. Kawasan Kritis Lingkungan Buol-Lambunu

24. Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan Rawa Tinondo

25. Kawasan Danau Limboto

26. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat

27. Kawasan Taman Nasional Lorentz

28. Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni

1. Kawasan Produksi dan Pengujian Roket Pamengpeuk

2. Kawasan Pusat Teknologi Satelit dan Pusat Teknologi Penerbangan Rumpin

3. Kawasan Pusat Teknologi Roket Tarogong

4. Kawasan Teropong Bintang Bosscha

5. KawasanPenginderaan Jauh Parepare

6. Kawasan Soroako dan Sekitarnya

7. Kawasan Laut Banda8. Kawasan Timika

17

PETA SEBARAN KSN

18

a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. pelindungan kepentingan umum;

h. kepastian hukum dan keadilan; dan

i. akuntabilitas.

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, danberkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

ASAS DAN TUJUANI

A S A S (UU 26/2007 Ps. 2)

T U J U A N (UU 26/2007 Ps. 3)

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

19

Sistem

Wilayah

Sistem

Internal

Perkotaan

PR Kws. Perdesaan

PR Kws. Budi Daya

Berdasarkan Sistem Berdasarkan Wilayah Administratif

PR Kws. Perkotaan

Berdasarkan Kegiatan Kawasan

Berdasarkan Fungsi Utama Kawasan

Ps. 5 ayat (5)Ps. 5 ayat (3)

Ps. 5 ayat (2)Ps. 5 ayat (4)

Ps. 5 ayat (1)

KLASIFIKASI PENATAAN RUANG BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI, DAN NILAI STRATEGIS KAWASAN (UUPR 26/2007)II.

Penataan Ruang

Wilayah Nasional

Penataan Ruang

Wilayah Provinsi

Penataan Ruang

Wilayah Kabupaten

Penataan Ruang

Wilayah Kota

PR Kws. Strategis

Nasional

PR Kws. Strategis

Provinsi

PR Kws. Strategis Kabupaten

PR. Kws. StrategisKota

Berdasarkan Nilai Strategis

Kawasan

PR Kws. Lindung

20

PENGATURANPenetapan ketentuan peraturan per-UU-an

bidang penataan ruang

(termasuk pedoman bidang penataan ruang)Ps.12melalui

PEMBINAAN koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;

sosialisasi peraturan per-UU-an dan sosialisasi pedoman bidangpenataan ruang;

pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaanpenataan ruang;

pendidikan dan pelatihan;

penelitian dan pengembangan;

pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;

penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan

pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Ps. 13 ayat (2)melalui

dilakukan kepada

Ps. 13 ayat (1)

Pemerintah

PemerintahProvinsi

PemerintahKabupaten/Kota

Masyarakat

PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG (UU 26/2007)III.

21

PELAKSANAAN PENATAAN RUANG (UU 26/2007)IV.

P E L A K S A N A A N

Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan RuangPengendalian Pemanfaatan

Ruang

suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola

ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR

upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan

pelaksanaan program beserta pembiayaannya

upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan

disinsentif, serta pengenaan sanksi.

upaya pencapaian tujuan penataan ruang

melalui pelaksanaan:

Ps.12

Ps. 1 angka 11

Ps. 1 angka 15

Ps. 1 angka 13

Ps. 1 angka 14

22

a. PERENCANAAN TATA RUANGW

ILA

YA

HP

ER

KO

TA

AN

RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG

RTR KWS METROPOLITAN

RTR PULAU / KEPULAUAN

RTR KWS STRATEGIS NASIONAL

RTR KWS STRATEGIS KABUPATEN

RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN

RTRW KOTA

RTR BAGIAN WIL KOTA

RTR KWS STRA KOTA

RTR KWS STRATEGIS PROVINSI

RDTR WIL KOTA

RTRW NASIONAL

RTRW PROVINSI

RTRW KABUPATEN

Menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang

Sebagai dasar penyusunan

peraturan zonasi

a. rencana umum tata ruang belum dapat

dijadikan dasar dalam pelaksanaan

pemanfaatan ruang dan pengendalian

pemanfaatan ruang; dan/atau

b. rencana umum tata ruang mencakup

wilayah perencanaan yanag luas dan skala

peta dalam rencana umum tata ruang

tersebut memerlukan perincian sebelum

dioperasionalkan

disusun apabila:

Ps. 14 ayat (1)

Ps. 14 ayat (2) Ps. 14 ayat (3)

Ps. 14 ayat (4)

Ps. 14 ayat (5)

Ps. 14 ayat (6)

PELAKSANAAN … (lanjutan)IV.

RDTR KABUPATEN

sebagai perangkat operasional

rencana umum tata ruang

23

RENCANA TATA RUANG

Rencana Sistem

Pusat PermukimanRencana Sistem Jaringan

PrasaranaPeruntukan Kawasan

Lindung

Peruntukan Kawasan

Budidaya

Sistem Wilayah

Sistem internal Perkotaan

Rencana Pola RuangRencana Struktur Ruang

Sistem Jaringan

Transportasi

Sistem Jaringan Energi

Sistem Jaringan

Telekomunikasi

Sistem Persampahan &

Sanitasi

Sistem Jaringan SDA, dll.

Kegiatan Pelestarian Lingkungan

Hidup

Kegiatan Sosial

Kegiatan Budaya

Kegiatan Ekonomi

Kegiatan Pertahanan & Keamanan

Ps. 17 ayat (1)

Ps. 17 ayat (2) Ps. 17 ayat (3)

Ps. 17 ayat (4)

dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit

30 %dari luas DAS

Ps. 17 ayat (5)

a. PERENCANAAN TATA RUANG

PELAKSANAAN … (lanjutan)IV.

24

Dilengkapi

peraturan zonasi

(Zoning Regulation)

KOMPLEMENTARITAS RENCANA TATA RUANG

25

Neraca Penatagunaan Tanah

Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta

pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana

Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan

ruang di dalam bumi

Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari

indikasi program utama yg termuat di dlm RTRW

Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program

utama pemanfaatan ruang yg ditetapkan dlm RTR

Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan

pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya

Penatagunaan Tanah

dikembangkan

Penatagunaan Udara

Penatagunaan Air

Penatagunaan SDA lainnya

diselenggarakan kegiatanpenyusunan dan penetapan

Neraca Penatagunaan Udara

Neraca Penatagunaan Air

Penatagunaan SDA lainnya

Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan

umum memberikan hak prioritas pertama bagi

pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah

dari pemegang hak atas tanah

perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis

perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang

wilayah & kawasan strategis

kawasan budi daya yg dikendalikan

kawasan budi daya yg didorong

pengembangannya

pengembangan kawasan secara

terpadu

ditetapkan

SPM bidang penataan ruang

standar kualitas lingkungan

daya dukung & daya tampung

lingkungan hidup

dilaksanakan sesuai

pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program pemanfaatan ruang wilayah dan

kawasan strategis

Ps. 32 ayat (1)

Ps. 32 ayat (2)

Ps. 32 ayat (3)

Ps. 32 ayat (4)

Ps. 32 ayat (5)

Ps. 33 ayat (1)Ps. 33 ayat (2)

Ps. 33 ayat (3)

dilakukan

melalui

Ps. 34 ayat (1)

Ps. 34 ayat (2)

Ps. 34 ayat (3)

Ps. 34 ayat (4)

b. PEMANFAATAN RUANG

PELAKSANAAN … (lanjutan)VI.

26

PENETAPAN PERATURAN ZONASI PERIZINAN

PEMBERIAN INSENTIF & DISINSENTIF

Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang

Ps. 1 angka15

PENGENAAN SANKSI

Ps. 36 Ps 37 Ps. 38 Ps. 62-63

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Ps. 35

Ps. 69-75

c. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

PELAKSANAAN … (lanjutan)V.

27

PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Kinerja Pengaturan

Penataan Ruang

dilakukan terhadap

Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan

terdiri atas

dilaksanakan oleh

Pemerintah dan pemerintahdaerah Masyarakat

melibatkan

menyampaikan laporan dan/atau pengaduan

kepada Pemerintah dan pemerintah daerah

dilakukan dengan

dilakukan dengan

mengamati & memeriksa kesesuaian antara

penyelenggaraan penataan ruang dgn ketentuan

peraturan per-UU-an

terbukti terjadipenyimpangan administratif

Menteri, Gubernur, & Bupati/Walikota

mengambil langkah penyelesaian

sesuai dengan kewenangannya

Gubernur mengambil langkah

penyelesaian yang tidak

dilaksanakan Bupati/Walikota

dalam hal Bupati/Walikota tidakmelaksanakan langkah

penyelesaian

Menteri mengambil langkah

penyelesaian yang tidak

dilaksanakan Gubernur

dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah

penyelesaian

Kinerja pembinaan

Penataan Ruang

Kinerja Pelaksanaan

Penataan Ruang

kinerja fungsi dan manfaat

penyelenggaraan

penataan ruang

kinerja pemenuhan standar

pelayanan minimal bidang

penataan ruang

Ps. 55 ayat (1)

Ps. 55 ayat (3)

Ps. 55 ayat (4)

Ps. 55 ayat (5)

Ps. 56 ayat (1)

Ps. 56 ayat (2)

Ps. 56 ayat (3)

Ps. 58 ayat (1)

Ps. 56 ayat (4)

Ps. 55 ayat (2)

PENGAWASAN PENATAAN RUANG (UU 26/2007)VI.

28

H A K KEWAJIBAN

a. mengetahui RTR

b. menikmati pertambahan nilai ruang

c. memperoleh penggantian yg layak

d. mengajukan keberatan

e. mengajukan tuntutan pembatalan

izin dan penghentian pembangunan

yg tidak sesuai dengan RTR

f. mengajukan gugatan ganti kerugian

a. menaati RTR;

b. mematuhi larangan:

memanfaatkan ruang tanpa

izin

melanggar kekentuan dalam

persyaratan izin

menghalangi akses terhadap

kawasan-kawasan yg

dinyatakan oleh peraturan

per-UU-an sebagai milik

umum

PERAN

a. partisipasi dalam penyusunan

RTR

b. partisipasi dalam pemanfaatan

ruang

c. partisipasi dalam pengendalian

pemanfaatan ruang

Ps. 60 Ps. 61 Ps. 65 ayat (2)

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT (UU 26/2007)VII.

29

PERSPEKTIF BIDANG PENATAAN RUANG TERHADAP MUATAN RPP PERKOTAAN

Muatan dan bentuk penetapan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P)dalam RPP Perkotaan

RP2P disusun oleh Pemda Kabupaten/Kota sebagai bagian dari RPD dan terintegrasi dalam RTRW

Berdasarkan muatan Pasal 30 RPP Perkotaan (versi 23 Agustus 2018), RP2P dapat memperkaya danmempertegas muatan RPJMD dan/atau RTRW.

Bentuk keluaran RP2P dapat berupa petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang kemudiaan menjadibagian atau lampiran RPJMD dan/atau RTRW, sehingga bukan ditetapkan terpisah melalui Perdatersendiri.

Ps. 358 UU 23/2014

R P 2 P

RTRW Kota/KabupatenRPJMD Kota/Kabupaten

Ditetapkan melalui Peraturan Daerah

TERIMA KASIH

31