Wilayah Negara - FISHERMAN NEWS: Temui Nelayan ...himafarin.lk.ipb.ac.id/files/2010/10/Minggu-4kapita...2. Negara Kepulauan Negara Kepulauan atau “Archipelagic States” merupakan

Wilayah NegaraPengertian “negara” secara umum, pada awalnya terdapat dalam KonvensiMontevideo tahun 1933 mengenai hak dan kewajiban negara, yang menyebutkan beberapa unsur daripada suatu negara sebagai subjek hukumInternasional (characteristic of State as a person of International Law) :

a) permanent population;

b) a defined territory;

c) a Government; and

d) a capacity to enter into relations with other States.

Pengertian mengenai negara sangatlah luas tergantung dari sudut manapengertian tersebut akan ditinjau. Dari ke-empat unsur yang disebut olehkonvensi tersebut diatas, yang banyak terkait dengan pelaksanaan konvensiadalah unsur ke-dua, yaitu “a defined territory”, karena “defined territory” inimemerlukan kejelasan dan kepastian hukum. Dalam Pasal 2 (1) KonvensiHukla terlihat bahwa setiap negara memiliki “land territory” dan “internal waters”. Konvensi Hukla 1982 ini telah menjawab sebagian nsur kedua, khususnya tentang bagaimana suatu negara menetapkan “defined territory” dilaut, yang berbatasan dengan laut territorial. Penetapan “defined territory” serta status hukumnya yang terkait dengan udara diatasnya, selain terdapatdalam Pasal 1 dan 2 Konvensi Chicago tentang Civil Aviation tahun 1944, jugadiatur “kembali” tatanannya dalam Konvensi Hukla 1982 ini.

Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap

Wilayah Indonesia

• Sesuai dengan prinsip hukum internasional uti possidetisjuris, wilayah Indonesia adalah wilayah bekas kekuasaanHindia Belanda.

• Wilayah Indonesia ditentukan pertama kali denganTerritoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939.

• Selanjutnya seiring dengan perjalanan NKRI, Pemerintah RI memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara mulai dariDeklarasi Djuanda, berbagai perundingan dengan negaratetangga, sampai pada akhirnya konsep Negara Kepulauanditerima di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS ’82)


UNCLOS

1982

• Ditandatangani di Montego Bay, Jamaica pada30 April 1982

• Telah diratifikasi oleh 149 negara

• Berisi mengenai penetapan batas-batas terluardan garis batas antar negara dari berbagai zonamaritim seperti : Perairan Dalam, Laut teritorial, Selat, Zona Tambahan, Zona EkonomiEksklusif, Landas Kontinen, Laut Bebas/Lepas, dan Kawasan.


Darmawan

Istilah Negara dalam Konvensi Hukum Laut 1982

1. Coastal State (Negara Pantai)

Istilah teknis

2. Archipelagic State

Part IV. Archipelagic State

3. Landlocked State

Part V. EEZ. Art. 69

4. Geographical Disadvantage State

Part V. EEZ. Art. 70 para (2)

5. Flag State

Part VII. High Seas. Art. 91

6. Port State

Art. 218


1. Negara Pantai

Tidak ada perumusan hukum tersendiri untuk pengertian Coastal

State. Tidak ada use of terms untuk Coastal State. Coastal State

merupakan pengertian tehnis, yang maknanya dapat dilihat dari

pengertian linguistiknya, sedangkan fungsinya dapat ditemukan

berdasarkan sistematika penggunaan istilah Coastal State tersebut

dalam ketentuan-ketentuan konvensi.

Coastal State diterjemahkan sebagai Negara Berpantai. Artinya

semua bentuk negara yang memiliki pantai, termasuk Negara

Kepulauan.

3. Land-Locked States yang memiliki pengertian Negara Tak

Berpantai, sudah tentu tidak termasuk dalam Coastal States. Dalam

sharing sumber daya alam laut di ZEE dengan land-locked States,

timbul pula istilah Developed Coastal States (Art.69 para 4).

Kapita Selekta Kebijakan Perikanan Tangkap Darmawan

2. Negara Kepulauan

Negara Kepulauan atau “Archipelagic States” merupakan lembaga

hukum baru dalam Konvensi Hukum laut, yang sebelumnya

(Konvensi Geneva 1958) tidak ada. Oleh karena itu istilah ini memiliki

pengertian hukum tersendiri.

Part IV : Archipelagic States.

Art.46 : Use of terms.

For the purpose of this Convention :

1. “archipelagic State” means a State constituted wholly by one or

more archipelagos and may include other islands;

2. “archipelago” means a group of islands, including parts of

islands, interconnecting waters and other natural features which

are so closely interrelated, that such islands, waters and other

natural features form an intrinsic geographical, economic and

political entity, or which historically have been regarded as such.


3. Land-Locked States

Artinya Negara Tak Berpantai, sudah tentu tidak termasuk dalam

Coastal States. Dalam sharing sumber daya alam laut di ZEE dengan

land-locked States, timbul pula istilah Developed Coastal States

(Art.69 para 4).

4. Geographically Disadvantage States :

Artinya Negara yang secara geografis tak beruntung. Pengertian ini

diperlukan, karena persoalan pembagian sumber daya alam laut

harus memberikan keadilan bagi semua negara.

Negara ini merupakan negara yang pantainya kecil, atau terjepit,

sehingga akses ke laut untuk memperoleh sumberdaya alam di laut

tidak seperti halnya negara berpantai lainnya. Pengertiannya

terdapat dalam Art.70 para (2)


5. Flag State :

Flag State dimaksudkan sebagai Negara bendera. Ketentuan mengenai Flag

State juga dirumuskan secara khusus dalam ketentuan tersendiri, karena

pengertian ini dapat menimbulkan akibat hukum yang luas. Semua kapal wajib

memiliki kebangsaan kapal. Hal ini selain menyangkut status hukum “teritori”

diatas kapal, juga menyangkut pertanggungan jawab negara dalam

penyelenggaraan keamanan pelayaran, serta pelaksanaan hukum laut.

Pengaturan mengenai Flag State dalam Konvensi Hukla “terpaksa”

ditempatkan di Bab mengenai High Seas. Karena Kebangsaan Kapal sangat

diperlukan dalam pergaulan internasional di laut bebas, maka penempatan

masalah kebangsaan kapal ini akhirnya diletakkan di Bab II :

Part VII : High Seas

Section 1 : General Provisions.

Art.91 : Nationality of ships.

Every State shall fix the conditions for the grant of its nationality to ships, for

the registration of ships in its territory, and for the right to fly its flag. Ships

have the nationality of the State whose flag they are entitled to fly. There must

exist a genuine link between the State and the ship.


Darmawan

Istilah-Istilah Kewilayahan Laut

1. Territorial Sea

Part 2. Section 1. General provision

Art. 2. Legal Status

Part 2. Section 2. Limits of the territorial sea

Art. 3. Breadth

Art. 4. Outer limit of territorial sea

Art. 5. Normal Baseline

Art. 6. Reefs

Art. 7. Straight baselines

Art. 8. Internal waters

Art. 9. Mouths of rivers

Art. 10. Bays

Art. 13. Low-tide elevations

Art. 14. Combination

Art. 16 Charts


Laut teritorial / Territorial Waters

• Laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut dari garis pangkal.

• Kedaulatan penuh / Full sovereignty.

• Ketentuan ini dalam pasal 3 UNCLOS telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional.

• Terdapat hak lintas damai (right of innocent passage).


Darmawan

2. Archipelagic Waters (Part IV.)

Art. 47. Archipelagic baselines

Para (1) ratio of the area of the water to the area of

the land, is between 1 to 1 and 9 to 1

Para (2) Length of such baselines shall not exceed 100

nm, except 3 % but maximum 125 nm

Para (4) not from low-tide elevations, unless lighthouses…

Para (8) and (9) charts

3. Economic Exclusive Zone (Part V.)

Art. 55. legal regime

Art. 56. Rights, jurisdiction and duties

Art. 57. Breadth of the EEZ

Art. 58. Rights and duties of other States in the EEZ

Art. 60. Artificial islands, installations and structures


Darmawan

Art.55 : Specific legal regime of the exclusive economic zone

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial

sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the

rights and jurisdiction of the Coastal State and the rights and freedoms of other

States are governed by the relevant provisions of this Convention.

Disini meskipun hanya disebut hak Coastal State saja tetapi Archipelagic State

juga termasuk

In the EEZ, the coastal State has:

(a) Sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and

managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters

superjacent to the sea-bed and of the sea-bed and its subsoil, and with regard

to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone,

such as the production of energy from the water, currents and winds,

(b) Jurisdiction

- Establishment and use of artificial islands, installations and structures

- Marine scientific research

- The protection and preservation of marine environment


Zona Ekonomi Eksklusif /

Economic Exclusive Zone

• Zona selebar 200 mil laut yang dihitung dari garis pangkal.

• Di zona tersebut terdapat Hak Berdaulat / Sovereign rights.

• Hak-hak tersebut adalah hak untuk eksplorasi & pengelolaan sumber kekayaan alam, hayati maupun non hayati, dari perairan diatas dasar laut & dari dasar laut dan tanah dibawahnya untuk kepentingan ekonomi.


Copyright (c) Arie Afriansyah 2007

Darmawan

4. Continental Shelf (Part VI.)

Art. 76. Definition

Para (1) …the continental shelf of a coastal state comprises the sea-bed and

subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout

the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental

margin, or to a distance of 200 nm from the baselines from which the breadth of

the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin

does not extend up to that distance…

Para (4) beyond 200 nm

Art. 77. Rights of the coastal state

Para (1) sovereign rights

Para (3) rights do not depend on occupation, effective or notional, or on any

express proclamation

Disini meskipun hanya disebut hak Coastal State saja tetapi Archipelagic State

juga termasuk


Landas Kontinen / Continental Shelf

• Landas kontinen suatu negara pantai meliputidasar laut & tanah dibawahnya dari area dibawahpermukaan laut yang terletak diluar lautteritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayahdaratnya hingga pinggiran luar tepi kontinen atauhingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal. Dapatdiperpanjang hingga 350 mil laut. (pasal 76 UNCLOS 1982).

• Negara pantai tersebut mempunyai hak berdaulatuntuk melakukan eksploitasi & eksplorasi SDAnyasesuai dgn pasal 77 UNCLOS 1982.


Darmawan

5. High Seas (Part VII.)

Art. 86. Application of the provisions of this part

Art. 87. Freedom of the high seas

Para 1 : The high seas are open to all States, whether coastal or

land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the

conditions laid down by this Convention and by other rules of

international law. It comprises, inter alia , both for coastal and

land-locked States:

a) freedom of navigation;

b)freedom of overflight;

c) freedom to lay submarines cables and pipelines, subject to Part

VI; etc.

Disini meskipun hanya disebut hak Coastal State saja tetapi

Archipelagic State juga termasuk.


Laut Bebas/Lepas / High Seas

(International Waters)

• Laut diluar dari ZEE.

• Tidak ada / berlaku kedaulatan negara manapun.

• Merupakan res communis dengan beberapa kebebasan seperti kebebasan berlayar, penerbangan, memasang kabel laut, perikanan, dan riset ilmiah.

• Terdapat hak pengejaran seketika (right of hot pursuit).


Documents

Wilayah Negara - FISHERMAN NEWS: Temui Nelayan ...himafarin.lk.ipb.ac.id/files/2010/10/Minggu-4kapita...2. Negara Kepulauan Negara Kepulauan atau “Archipelagic States” merupakan