Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
JL. Gajah Mada, No. 17, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130, 10130, Indonesia
Perihal : GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGUASA (Onrechmatige Overheidsdaad)
MELALUI HAK GUGAT ORGANISASI (Legal Standing)
Dengan hormat,
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA [WALHI]
Berkedudukan di Jalan Tegal Parang Utara No. 14 Mampang Jakarta Pusat 12790
Yang dalam hal ini diwakili oleh :
1. Nama : Abetnego Panca Putra Tarigan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Naskah, Nomor 2, Perumahan Wartawan Puri Mulya, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat.
Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
2. Nama : Kholisoh
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan P. Al-Mustaqim Mampang Prapatan II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Jabatan : Sekretaris Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
3. Nama : Ahmad Syamsul Hadi
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa, Pengadang Kecamatan PrayaTengah, Kabupaten Lombok
Tenggah, Propinsi Nusa Tenggara Barat
Jabatan : Bendahara Pengurus Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Berdasarkan Akta Pernyataan Rapat pembina Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nomor 01 Tanggal 3 Agustus 2012 dan Berita Acara Rapat Pembina Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang disyahkan oleh kantor Notaris ARMAN LANY, SH, masing-masing selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA.
Dalam hal ini mewakili : Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Badan Hukum Yayasan, beralamat di Jl. Tegal Parang Utara 14, Jakarta
Dengan ini memilih domisili hukum serta memberikan kuasa khusus kepada :
Wahyu Wagiman, SH.
Muhnur,SH.
M. Irsyad THamrin, SH,MH.
Tandiono Bawor Purbaya, SH.
Andi Mutaqien,SH.
Nurkholis Hidayat, SH.
Gatot Goei,SH.
Iki Dulagin, SH, MH.
Bahrain, SH., MH.
Musri Nauli,SH.
Grahat Nagara,SH.
Sandoro Purba, SH.
Judianto Simanjuntak,SH.
Indra Jaya, SH.
Suryadi, SH.
Masing-masing adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam :
Tim Advokasi Pulihkan Indonesia
Yang berlamat di Jalan Tegal Parang Utara No. 14 jakarta 12790, Telpon 021-79193363, fax 021-7941673. (Surat Kuasa terlampir), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum.
Selanjutnya mohon disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------------- PENGGUGAT
PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :
1
Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia, yang beralamat di Istana Negara Jl. Veteran No.16 Jakarta 10110 , selanjutntya disebut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT I
2
Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Kementrian Kehutanan beralamat di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wana-Bhakti Jl. Gatot Subroto, jakrat 10279, selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II
3
Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia beramalat di Jl. DI. Panjaitan Kebon Nanas jakrat 13410 , selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT III
4
Negara Republik Indonesia Cq Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang berlamat di jalan Trunojoyo No.3 Kebayoran baru Jakrat Selatan, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT IV
5
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi RIAU Cq. Gubernur Propinsi RIAU, berkantor di Jalan Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru, selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT V
6
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Propinsi JAMBI Cq. Gubernur Propinsi JAMBI, berkantor di Jalan. Ahmad Yani No. 1 Telanaipura, Jambi 36128
, selanjutnya disebut ----------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT VI
7
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau cq Pemerintah Kabupaten Cq. Bupati Bengkalis Jl. Jend. A. Yani, Bengkalis, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT VII;
8
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau Cq Pemerintah Kabupaten Cq Bupati Indragiri Hilir Jl. Akasia No. 1 Tembilahan, selanjutanya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT VIII;
9
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau CqPemerintah Kabupaten Cq Bupati Indragiri Hulu Jl. Raya Pematang Rebah, Rengat, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT IX;
10
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau Cq Pemerintah Kabupaten Cq Bupati Kampar yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas S selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT X;
11
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau Cq Pemerintah Kota Cq Walikota Dumai yang beralamat di Jl. Brigjen. H.R. Soebrantas No. 135, Dumai selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------- TERGUGAT XI;
12
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau Cq Pemerintah Kota Cq Walikota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Sudirman No. 464, Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- TERGUGAT XII;
13
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau Cq Pemerintah kabupaten Cq Bupati Kuantan Singingi Jl. Limuno Timur No. 29, Taluk Kuantan, selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------------------------------- TERGUGAT XIII;
14
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau Cq Pemerintah Kabupaten Cq Kabupaten Pelalawan yang beralamat di Jl. Lintas Timur, Pangkalan Kerinci, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------- TERGUGAT XIV;
15
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau Cq Pemerintah Kabupaten Cq Bupati Rokan Hilir yang beralamat di Jl. Merdeka No. 58, Bagan Siapi-api, selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- TERGUGAT XV;
16
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau Cq Pemerintah Kabupaten Cq Bupati Rokan Hulu yang beralamat di Jl. Diponegoro Km. 6, Pasir Pengairan, selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- TERGUGAT XVI;
17
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi Riau Cq Pemerintah Kabupaten Cq Bupati Siak yang beralamat di Jl. Sultan Ismail No. 117, Siak selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT XVII;
18
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi jambi cq Pemerintah Kabupaten Cq Bupati Tanjung Jabung Barat yang beralamat di Jl. Jend. Soedirman No.182 Kuala Tungkal, Jambi selanjutnya disebut sebagai ------ TERGUGAT XVIII;
19
Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah RI Cq Pemerintah Propinsi jambi cq Pemerintah Kabupaten Cq Bupati Tanjung Jabung Timur yang beralamat di Muara Sabak, Jambi, selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------- TERGUGAT XIX;
Seluruh TERGUGAT (TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX) secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------- PARA TERGUGAT
I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT
1. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan Hukum bernama Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang merupakan organisasi yang melakukan pembelaan atau advokasi hak atas lingkungan hidup dan hak asasi manusia, aktifitas ini meliputi penyelamatan ekosistem, pengorganisasian rakyat, pendidikan kritis, kampanye dan riset, litigasi dan menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil dan menggalang dukungan publik;
2. Bahwa ABETNEGO PANCA PUTRA TARIGAN, KHOLISOH dan AHMAD SYAMSUL HADI masing-masing selaku KETUA, SEKRETARIS dan BENDAHARA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP, Nomor 01 Tanggal 3 Agustus 2012 yang dibuat oleh Arman Lany, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Selatan. (Bukti P.1);
3. Bahwa berdasarkan anggaran dasar dan statuta organisasi, ketua, sekretaris dan bendahara memiliki tanggung jawab atas tindakan organisasi baik secara internal maupun eksternal (Bukti :P.2).
4. Bahwa tujuan organisasi Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanj
