118
UPAYA PEMERINTAH DALAM PENYIMPANGAN PENYALURAN BANTUAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI DESA PENEROKAN KABUPATEN BATANGHARI JAMBI Skripsi Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Pemerintahan Oleh: SEPTIANINGRUM SIP.162472 DOSEN PEMBIMBING: Ulya Fuhaidah, S.Hum., M.Si Sigit Hartono, M.A PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN 1

repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENYIMPANGAN PENYALURAN

BANTUAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP

MASYARAKAT MISKIN DI DESA PENEROKAN KABUPATEN

BATANGHARI JAMBI

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Pemerintahan

Oleh:

SEPTIANINGRUM

SIP.162472

DOSEN PEMBIMBING:

Ulya Fuhaidah, S.Hum., M.Si

Sigit Hartono, M.A

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI 2020

1

Page 2: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

2

Page 3: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

3

Page 4: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

4

Page 5: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

5

MOTTO

أَ��ن سِ� �ا أَ ٱل أَ� يْ أَ� تُ�م يْ� أَ� أَ� أَ�� سِ�� أَ� أَ�ا سِ� يْ� أَ�� �� ىٰٓ أَل سِ�� سِ� �أَ� �أَ أَ�! يْ" ٱ تُ$�ا۟� أَ% تُ& أَ��ن يْم تُ' تُ) تُ يْ�ا أَ( أَ* � أَ ٱل أَن سِ�� رً)� ) سِ, أَ� رً-ا عًۢ سِ� أَ/ أَن أَ'ا أَ* � أَ ٱل أَن سِ�� 0 ۗ سِ*ۦىٰٓ سِ� تُ�م ت3ُ سِ- أَ( أَ�ا سِ- س4ِ أَ* � أَ ٱل أَن سِ�� 0 ۚ س6ِ ي7ْ أَ- يْل سِ�ٱ تُ�وا۟� تُ� يْ: (٥٨أَ&

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan )menyuruh kamu( apabila menetapkan hukum di

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah

Maha Mendengar lagi Maha Melihat. )QS. An-Nisa : 58("

PERSEMBAHAN

Page 6: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

6

Alhamdulilllah….

Dengan Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dengan rasa Syukur kehadirat Allah SWT. Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Ayahanda Sudiono dan Ibunda Fatonah serta Kakak Agus Mauludin dan

Cintia Ivo

Panutan hidup yang akan selaluku banggakan dan kumuliakan

Kasih dan Sayang mereka tak akan terungkapkan dengan lisan, dan tak akan

pernah sanggupku balas dengan perbuatan.

Sebagai bukti dan sembah sujudku, kudo'akan semoga beliau selalu diberikan

kesehatan, dan kekuatan, serta umur yang panjang, dilimpahkan rezeki yang baik

dan halal menuju jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Terimakasih kepada selaku Pembimbing I Ibu Ulya Fuhaidah,S.Hum.M.Si

dan Pembimbing II Bapak Sigit Hartono,M.A

Selalu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini

Terimakasih atas jasamu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Teman temanku Ilmu Pemerintahan "G" angkatan 2016

seperjuangan, Siska Amelia Rahayu, Suci Aulia Pratiwi, yang selalu motivasi dan

memberi solusi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga pengorbanan dan motivasi yang kalian berikan membawa berkah dan

rahmat terhadap karya ini dan dikemudian hari. Dan semoga Allah SWT

senantiasa mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kita semua

Aamiin.....

ABSTRAK

Page 7: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

7

Penelitian ini berjudul "Upaya Pemerintah Dalam Penyimpangan Penyaluran

Bantuan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Di

Desa Penerokan Kabupaten Batanghari Jambi”. Peneliti melakukan penelitian

mengenai upaya Desa mengatasi bantuan penyelenggaraan jaminan sosial kepada

masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif

dengan cara menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi yang

terjadi pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan jenis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bahwa

dengan adanya upaya ini maka bantuan jaminan sosial dapat mensejahterakan

masyarakat di Desa Penerokan. Selama ini masyarakat merasa bantuan ini tidak

adanya keadilan dalam setiap hasil pemberian dari bantuan tersebut, dan tidak

merata nya bantuan yg di berikan. Dengan bantuan ini banyak membantu

masyarakat yang kurang mampu

Kata Kunci : bantuan, sejahtera dan keadilan

KATA PENGANTAR

Page 8: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

8

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT,

karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini

penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini dengan baik. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap telimpah

kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya

kejalan yang benar dan dapat dirasakan manifestasinya dalam wujud Imam, Islam

dan amal nyata yang shalih likulli zaman wa makan. Skripsi ini diberi judul

“Upaya Pemerintah Desa Mengatasi Bantuan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan Kabupaten Batanghari Jambi”,

merupakan suatu kajian terhadap strategi pemerintah desa dalam meningkatkan

pelayanan administrasi dan inilah yang diketengahkan dalam skripsi ini. Berkat

adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang

diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan

baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama

sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi Asy’ari, MA., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi

2. Ibu Dr. Rafika selaku Wakil Rekto I Bidang Akademik dan Pengembangan

Pendidikan, Bapak Dr. As’ad Isma, Mpd.I selaku Wakil Rektor II Bidang

Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dr. Bahrul Ulum,

selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Sultan

Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Dr. Sayuti Una, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

4. Bapak Dr. Agus Salim, M.A,M.I.R,Ph.D selaku Wakil Dekan I, Bidang

Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H selaku Wakil Dekan

II, Bidang Adminitrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr.

Ishak, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

5. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP, M.SI selaku Ketua Jurusan Ilmu

Pemerintahan di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Page 9: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

9

6. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku Sekretaris jurusan Ilmu

Pemerintahan di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

7. Ibu Ulya Fuhaidah, S.Hum., M.Si, selaku Pembimbing I, dan Bapak Sigit

Hartono., M.A selaku pembimbing II tidak pernah bosan memberi arahan,

pengetahuan dan bimbing penulis dalam bimbingan skripsi.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah

memberikanilmu pengetahuan kepada penulis.

9. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN

STS Jambi.

10. Sahabat-sahabatku Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2016.

11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung

maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan

kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon

ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal

kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, November 2020

Penulis,

Septianingrum

SIP.162472

DAFTAR ISI

Page 10: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

10

HALAMAN JUDUL....................................................................................i

LEMBAR PERNYATAAN.........................................................................ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING................................................................iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN.............................................................iv

MOTTO.......................................................................................................v

ABSTRAK...................................................................................................vi

PERSEMBAHAN........................................................................................vii

KATA PENGANTAR.................................................................................viii

DAFTAR ISI................................................................................................xi

DAFTAR SINGKATAN.............................................................................xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.......................................................1

B. Rumusan Masalah................................................................7

C. Batasan Masalah..................................................................8

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian.......................8

E. Kerangka Teori....................................................................9

F. Tinjauan Pustaka..................................................................13

BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....................................................................18

B. Tempat Dan Waktu Penelitian.............................................18

C. Pendekatan Penelitian..........................................................19

D. Jenis dan Sumber Data.........................................................19

E. Instrumen Pengumpulan Data..............................................20

F. Teknik Analisis Data............................................................21

G. Sistematika Penulisan..........................................................22

Page 11: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

11

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Penerokan....................................................... 24

B. Geografis Desa Penerokan................................................... 28

C. Visi Dan Misi Desa Penerokan............................................ 29

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksana Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial

Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan............................... 36

..............................................................................................

B. Kendala Dalam Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial

Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan .............. 48

C. Upaya Dalam Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial

Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan .............. 50

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.......................................................................... 53

B. Saran..................................................................................... 54

DAFTAR PUSTAKA …………………………………

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITTAE

Page 12: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

12

DAFTAR TABEL

Penerimaan Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial............................... 7

Jumlah Pendidikan....................................................................................... 34

Mata Pencarian Desa Penerokan....................................................................... 35

Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan Tahun 2018 .................. 40

Penerimaan Bantuan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 - 2020 ....... 42

Penerimaan RASTRA.................................................................................. 44

Penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai..................................................... 45

Page 13: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

13

DAFTAR SINGKATAN

BPJS : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

JKN : Jaminan Kesehatan Nasional

UU SJSN : Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional

PBI : Penerimaan Bantuan Iuran

PKH : Program Keluarga Harapan

KIS : Kartu Indonesia Sehat

BPNT : Bantuan Pangan Non-Tunai

Page 14: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial )BPJS( merupakan lembaga

yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional

)JKN( di Indonesia dan merupakan badan hukum nirlaba. Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial merupakan transpormasi dari sejumlah Badan Usaha Milik Negara

)BUMN( yaitu diantaranya lembaga ansuransi jaminan kesehatan PT. Askes

)persero( menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga ansuransi jaminan

ketenagakerjaan PT. Jamsostek )persero( menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Peserta

BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua yaitu PBI )Penerimaan Bantuan Iyuran( dan

bukan PBI atau non PBI. Peserta PBI iyurannya ditanggung Pemerintah,

sedangkan non PBI terdiri dari pekerjaan penerima upah dan anggota

keluarganya.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial berbeda dengan JKN-KIS yaitu :

a. JKN-KIS merupakan program jaminan kesehatan untuk warga kurang mampu

sedangkan BPJS merupakan badan pengelolanya.

b. JKN-KIS terbatas hanya untuk rakyat miskin dan kurang mampu sedangkan

kartu jaminan kesehatan yang dikelola BPJS wajib dimiliki warga Negara

Indonesia baik mampu maupun kurang mampu.

c. Wilayah pemekaian KIS bebas dan BPJS terbatas. JKN-KIS merupakan kartu

yang bisa digunakan diklinik, puskesmas dan rumah sakit dimanapun tersebar

Page 15: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

2

d. diwilayah Indonesia sedangkan kartu JKN yang di kelola BPJS hanya terbatas

diwilayah yang didaftarkan.

e. Pemakaian KIS bisa untuk segala perawatan kesehatan baik untuk pencegahan

maupun pengobatan sedangkan kartu JKN dikelola BPJS hanya bisa dipakai

ketika kondisi benar-benar sedang sakit atau dirawat.

f. KIS merupakan kartu kesehatan yang disubsidi oleh pemerintah, masyarakat

cukup mendaftar tanpa mengeluarkan biaya. Sedangkan kartu jaminan

kesehatan, ketika mendaftar kartu JKN yang dikelola BPJS terdapat biaya

yang harus dibayarkan setiap bulannya. 1

Ditegaskan dalam Pasal 28 ayat )3( dan Pasal 34 ayat )2( UUD 1945 ‘’

Jaminan sosial merupakan hak setiap warga Negara’’ dan ‘’Negara

mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan kurang mampu’’.2

Telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial )BPJS( yang terdiri dari BPJS Kesehatan

dan BPJS Ketenagakerjaan. Lalu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial )BPJS(

Kesehatan ini merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung

kepada presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggara Jaminan Kesehatan

Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

)BPJS( Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,

Jaminan hari tua, Jaminan pensiun, dan Jaminan kematian adapun tujuan Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah untuk mewujdkan terselenggaranya

pemberian jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap

1Harizatul Qudsiah, ‘’Pemanfaatan Kartu JKN-KIS Pada Pasien rawat Inap RSUD Ungaran’’, skripsi Universitas Negeri Semarang, Tahun 20182Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 2

Page 16: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

peserta dan atau annggota keluarga . Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

)BPJS( Kesehatan ini berdiri berdiri pada 1Januari 2014.3

Dan program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial )BPJS( Kesehatan

berupa perlindungan kesehatan agar peserta jaminan kesehatan bisa memperoleh

manfaat pemeliharaan kesehatan dan juga manfaat pelindungan dalam memenuhi

kebutuhan pokok yang diberikan kepada tiap masyarakat yang sudah

membayarkan iuran ataupun yang sudah dibayarkan oleh Pemerintahan.

Beberapa misi Badan Jaminan Penyelenggaraan Sosial )BPJS( Kesehatan

di antaranya meliputi :

1. Meningkatkan kualias layanan yang berkeadilan kepada peserta,pemberi

pelayanan kesehaan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sistem kerja

yang efekif dan efisien.

2. Memperluas kepersertaan JKN-KIS mencakup seluruh Indonesia paling

lambat 1Januari 2019 melalui peningkatan kemitraan dengan seluruh

pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat serta

meningkatkan kepatuhan kepersertaan.

3. Menjaga kesinambungan progran JKN-KIS dengan mengoptimalkan

kolekititibilitas iuran, sistem pembayaran fasilitas kesehatan dan pengolaan

keuangan secara transparan dan akuntabel.

4. Memperkuat kebijakan dan implemenasi program JKN-KIS melalui

peningkatan kerja sama antar lembaga, koordinasi dan komunikasi dengan

seluruh pemamngku kepentingan.

5. Memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi dengan di dukung SDM

yang profesional, penelitian, perencanaan dan evaluasi, pengelolaan

3Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Page 17: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

prosesbisnis dan manajemen risiko yang efektif serta infrastruktur dan

teknologi informasi yang handal.4

Peningkatan upaya kesehatan dalam rangka mempengaruhi status kesehatan

masyarakat selama krisis ekonomi diprioritaskan untuk mengatasi dampak krisis,

disamping tetep mempertahankan peningkatan pembangunan kesehatan. Perhatian

khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari

keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatannya tidak memburuk dan tetep

hidup produktif. Pemerintah bertanggung jawab terhadap terhadap biaya

pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin. Setelah melewati masa krisis

ekonomi,satatus kesehatan masyarakat diusahakan meningkat melalui pencegahan

dan pengurangan morbiditas, mortlitas, dan kecacatan terutama pada bayi, anak

balita, serta wanita hamil, melahirkan, nifas melalui upaya promosi hidup sehat,

pencegahan, dan pemberantasan penyakit menular serta pengobatan penyakit

rehabilitas.5

Secara umum peserta BPJS )Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial(

terdiri dari dua kelompok yaitu PBI Jaminan Kesehatan. Penerimaan Bantuan

Iuran )PBI( adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak

mampu sebagaimana dimaksud UU SJSN yang iyurannya dibayarkan pemerintah

sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah faktor miskin

yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Bukan

PBI Jaminan Kesehatan. Peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri dari :

4https://www.bpjs-kesehatan .go.id>read. Akses 27 Desember 20195 Wahid Iqbal Mubarak, Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsep dan Aplikasi )Jakarta: salemba Medika 2009(,hlm.21

Page 18: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya

b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya

c. Bukan pekerja dan anggota keluarga nya 6

Penerapan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial )BPJS( Kesehatan

masih memiliki kendala dalam berbagai hal kendal pertama adalah mengenai

persoalan BPJS telah muncul semenjak proses aktifasi kartu. Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial )BPJS( menerapkan aturan bahwa kartu

Pengguna BPJS baru bisa aktif sepekan setelah pendaftaran diterima padahal

persoalan sakit dapat menimpa siapa saja tanpa dapat diduga. Selanjutnya rujukan

lembaga kesehatan yang ditunjuk BPJS )Badan Penyelenggaraan Jaminan

Sosial(.Kesehatan juga terbatas dan tidak fleksibel. Peserta BPJS )Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial( hanya dapat memilih satu fasilitas kesehatan

untuk memperoleh rujukan dan tidak bisa ke fasilitas kesehatan lain meski sama-

sama bekerja sama dengan BPJS )Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial(.

Persoalan lainnya terletak pada rumitnya out alur pelayanan BPJS )Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial( Kesehatan karena menerapkan alur pelayanan

berjenjang. Sebelum kerumah sakit, peserta wajib menghubungi fasilitas

kesehatan pada tingkat pertama yaitu Puskesmas. Persoalan berikutnya banyak

peserta BPJS )Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial( mengeluh perihal

pembayaran biaya perobatan yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS

)Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial( sesuai dengan pasal 2 UU NO. 24

Tahun 2011 yang berbunyi Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial )BPJS(

seharusnya menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan asas

kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk 6https://www.bpjs-kesehatan .go.id>read. Akses 27 Desember 2019 Pukul 20.2

Page 19: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

itu pihaknya terus mendesak pemerintah agar segera memperbaiki sistem dan

pelayanan BPJS )Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial( Kesehatan agar

pelayanan kesehatan yang layak dapat segera terpenuhi.

Adapun Jaminan Sosial lainnya selain BPJS dan JKN-KIS disini ada bantuan

Jaminan Sosial dari Daerah yaitu PKH )Program Keluarga Harapan( dan BPNT

)Bantuan Pangan Non-Tunai(. Peneliti memfokuskan

Cakupan kepersertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial )BPJS(

Kesehatan di Provinsi Jambi masih tergolong sangat rendah jumlah warga Jambi

yang sudah terdaftar menjadi peserta BPJS hingga Maret 2019 baru mencapai

75,15 persen. Rendahnya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan tersebut banyak

dipengaruhi minimnya dukungan dana pelayanan kesehatan masyarakat kurang

mampu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan kepersertaan program BPJS di

Batanghari tercatat baru 43 persen ditahun 2016. Dari total penduduk Batanghari

yang mencapai sekitar 305.878 jiwa, namun yang tercatat sebagai pemegang kartu

bpjs kesehatan hanya berkisar 43 persen. Sementara itu, untuk pengguna BPJS

kesehatan diantaranya dari Pegawai Negeri Sipil )PNS(, Pensiunan, Pekerja

Penerima Upah dari sektor swasta dan perusahaan, serta BPIA dan BPNI yang

dibiayai oleh pemerintah Pusat. Di Desa Penerokan Penerimaan Bantuan Jaminan

Sosial masih cukup rendah untuk mencapai yang ditargetkan.7

Dalam hal ini ada pun jumlah-jumlah penerimaan bantuan jaminan sosial

terdiri dari : KIS )Kartu Indonesia Sehat( yang berjumlah 439 Orang, BPNT

)Bantuan Pangan Non Tunai( 110 orang, PKH )Program Keluarga Harapan( 78

Orang. Dengan jumlah penduduk di Desa Penerokan sebanyak 8.138 Orang, 7 http//tribunjambi.com//110-desa-di-batanghari-sudah-serahkan-data-kepesertaan-BPJS-kesehatan.

Page 20: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

hanya 627 orang yang menjadi penerimaan bantuan jaminan sosial.Adapun tabel

penerimaan Penyelanggaraan Jaminan Sosial di Desa Penerokan.

Tabel I

N

O

Penerimaan Jaminan Sosial Jumlah Penerimaan

1. Bantuan Pangan Non-Tunai 110

2. Program Keluarga Harapan 78

3. Kartu Indonesia Sehat 439

Jumlah 627

Sedangkan jumlah masyarakat yang kurang mampu sebanyak 3.675 Orang,

masih terdapat 3.048 Orang yang kurang mampu yang belum mendapatkan

bantuan jaminan sosial di Desa Penerokan.Dari Penerimaan Bantuan Jaminan

Sosial di Desa Penerokan tidak seutuhnya langsung dipilih untuk mendapatkan

Jaminan Sosial Tersebut melainkan masyarakat harus juga mendaftarkan dirinya

untuk mendapatkan bantuan tersebut.8

Beranjak dari permasalahan diatas maka penelititertarik untuk Penelitian

yang berjudul’’Upaya Pemerintah Desa Mengatasi Bantuan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan

Kabupaten Batanghari ‘’

B. Rumusan Masalah

8Sumber data dari Kantor Desa Penerokan

Page 21: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka

penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

A. Bagaimana Pelaksana Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial Masyarakat

Miskin di Desa Penerokan ?

B. Bagaimana Kendala Dalam Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial

Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Penerokan ?

C. Bagaimana Upaya Dalam Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial Terhadap

Masyarakat Miskin di Desa Penerokan ?

C. Batasan Masalah

Batasan penelitian merupakan suatu langkah untuk memberikan arah agar

masalah yang hendak diteliti menjadi jelas dan mudah di pahami. Selain itu

batasan masalah diperlukan untuk lebih memusatkan perhatian dari pada inti dari

permasalahan yang sedang di teliti. Sesuai dengan kajian masalah yang diteliti,

dalam penelitian ini penulis hanya membahas bagaimana pelaksanaan

penyelenggaraan bantuan jaminan sosial terhadap masyarakat miskin di Desa

Penerokan, bagaimana kendala dalam penyelenggaraan bantuan jaminan sosial

terhadap masyarakat miskin di Desa Penerokan dari tahun 2017-2019 bagaimana

upaya dalam penyelenggaraan bantuan jaminan sosial terhadap masyarakat miskin

di Desa Penerokan.

Page 22: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini adalah :

G. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyelenggaraan bantuan

jaminan sosial masyarakat Miskin di Desa Penerokan.,

H. Untuk mengetahui bagaimana kendala dalam penyelenggaraan bantuan

jaminan sosial terhadap masyarakat miskin di desa Penerokan.,

I. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam penyelenggaraan bantuan jaminan

sosial terhadap masyarakat miskin di desa Penerokan.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat atau

kegunaan baik untuk peneliti maupun orang lain. Maka dari itu, kegunaan

penelitian ini ialah :

a. Bagi fakultas, penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan

literature pada fakultas syariah dan jurusan ilmu pemerintahan.

b. Bagi Desa dan masyatakat, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan

bagi semua pihak khususnya Kepala Desa selaku pemimpin di Desa dan

Aparatur Desa selaku yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan

tugasnya serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat agar

lebih memahami tentang upaya pemerintah desa mengatasi bantuan

penyelenggaraan jaminan sosial terhadap masyarakat miskin di desa

penerokan kabupaten Batanghari

Page 23: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk

mengembangkan diri dan pengalaman serta pengetahuan terkait upaya

pemerintah desa mengatasi bantuan penyelenggaraan jaminan sosial terhadap

masyarakat miskin di desa penerokan kabupaten Batanghari.

E.Kerangka Teori

Menurut Thomas R. Dye adalah ‘’Whatever Goverments choose to do or

not to do’’. Kebejikan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak

dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut David Easton mendefisiensikan

kebijakan publik sebagai ‘’ pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat

secara keseluruhan. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan

rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah

publik yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang

dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu,

atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh intansi yang mempunyai

wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan

pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan

administrasi Negara, secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam

berbagai bentuk peraturan perundang-undang. Masalah publik dapat dibedakan

kedalam prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana tugas-tugasnya.

Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan publik

dapat disimpulkan menjadi dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan publik

yang pertama adalah makna dari kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan

Page 24: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik

yang kedua adalah bentuknya.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok,

yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang ditulis dalam

bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun

di sepakati yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi.

Menurut Nugroho Kebijakan publik adalah factor yang me-leverage

kehidupan bersama. Dalam teori Pareto, kebijakan publik adalah factor 20% yang

menyebabkan terjadinya 80%. Kesepakatan awal pada teori ini bahwa kebijakan

public merupakan factor kritikal bagi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa.

Pada prinsipnya, pelayanan public senantiasa harus selalu ditingkatkan

kinerjanya sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna jasa. Untuk

meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan

asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi

perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunan

wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia,

maka pada tanggal 18 juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-undang No 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubik.

Menurut Undang-Undang tersebut, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuha pelayanan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas

Page 25: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

barang, jasa, dan atau pelayanan administrative yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Ibrahim dalam bukunya Konsep Reinventing Government dan

Banishing Bureaucracy asas-asas pelayanan publik, antara lain:

a. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan public

tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak,

sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar,

berdasarkan ketentuan perundang-undanagan yang berlaku, dengan tetap

berpegang pada efisiensi dan efektifitasnya. )Tentunya kebijakan publik

yang melahirkan aturan perundang-undangan atau peraturan daerah

tersebut, harus pula menganut prinsip partisipasi masyarakat sejak

masukan proses hingga pengambilan keputusannya, karena masyarakatlah

yang menjadi objek pelayanan tersebut(.

c. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus

diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran,

dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan )mestinya juga

dengan penuh empati dalam pelayanannya(.

d. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi atau Lembaga

Pemerintah atau Pemerintahan ‘’terpaksa harus mahal’’, maka Instansi

atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan yang bersangkutan

berkewajiban ‘’memberi peluang’’ kepada masyarakat untuk ikut

Page 26: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undanagan

yang berlaku.

Adapun empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu Bharata:

1. Penyediaan pelayanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan

tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan

penyerahan barang )goods( atau jasa-jasa )services(.

2. Penerimaan pelayanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen

)customer( atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyediaan

layanan.

3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan

kepada pihak yang membutuhkan layanan.

4. Kepuasan pelanggan, dalam memberik layanan penyediaan layanan harus

mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini

sangat penting dilakaukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para

pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang

dan atau jasa yang mereka nikmati. Keterlibatan pemerintah dalam

menyelenggarakan fungsi pelayanan publik berkembang seiring dengan

munculnya paham atau pandangan tentang filsafat Negara. Hal ini

diungkapkan oleh Prawirohardjo dengan mengatakan bahwa "Semenjak

dilaksanakan cita-cita Negara kesejahteraan, maka pemerintah semakin

inisiatif melakukan campur tangan terhadap interaksi kekuatan-kekuatan

kemasyarakatan dengan tujuan agar setiap warga dapat terjamin kepastian

hidup minimalnya. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur, fungsi awal dari

pemerintahan yang bersifat represif )polisi dan peradilan( kemudian

bertambah dengan fungsi lainnya yang bersifat melayani".

Page 27: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah modern saat ini terkait

erat dengan tujuan dibentuknya pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh

Rasyid bahwa "Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga

suatu sistem ketertiban di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya

secara wajar.

Pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada

masyarakat.Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk

melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota

masyarakt mengembangkan kemampuan dan kreativitas dalam mencapai

kemajuan bersama.

Lebih lanjut Rasyid mengemukakan bahwa pelayanan pada hakeketnya

adalah “Salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintahan, disamping fungsi

pemberdayaan dan pembangunan. Keberhasilan seseorang dalam menjalankan

misi pemerintahan dapat dilihat dari kemampuan mengembang tiga fungsi

tersebut”9

Berkaitan dengan hal itu, maka pemerintah dapat dikatakan merupakan

suatu lembaga yang menyelenggarakan tugas Negara “Pemerintah adalah segenap

alat pelengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi

sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara” Ndraha mengatakan bahwa tugas

Negara atau pemerintah tercermin dalam struktur serta proses pelaksanaan

kegiatan yang tekanannya pada kegiatan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan

dan dikerjakan oleh beberapa orang dengan pembagian tugas tertentu.

Tugas mengorganisasi pekerjaan ini dilakukan dalam birokrasi. Menurut

Parson mengatakan bahwa:

9Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik,Edisi Revisi.)Bandung Januari 2015( hlm. 192-194

Page 28: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

“Birokrasi adalah instrument yang terbaik untuk dapat mencapai tujuan Negara kesehjateraan yaitu dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat”

Pertanyaan-pertanyaan etis kemudian muncul sehubungan dengan

kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk

memperoleh pelayananyang paling sederhana saja, masyarakat selalu dihadapkan

pada berbagai kesulitan yang sengaja dibuat-buat. Pemandangan tentang

pelayanan yang tidak memuaskan ini dapat dilihat hampir di semua instansi

pemerintah.

Dalam kaitan ini Kumorotomo mengatakan:

“Rutinitas tugas-tugas pelayanan yang berlebihan kepada pertanggung jawaban formal telah mengakibatkan adanya prosedur yang kaku dan lamban”

Keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan public

berkembang seiring dengan munculnya paham atau pandangan tentang filsafat

Negara. Hal ini diungkapkan oleh Prawirohardjo dengan mengatakan bahwa:

“Semenjak dilaksanakan cita-cita Negara kesejahteraan, maka pemerintah semakin intensif melakukan campur tangan terhadap interaksi kekuatan-kekuatan kemasyarakatan dengan tujuan agar setiap warga dapat terjamin kepastian hidup minimalnya. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur, fungsi awal dari pemerintah yang bersifat represif )polisi dan peradilan( kemudian bertambah dengan fungsi lainnya yang bersifat melayani”

Disadari atau tidak, setiap warga selalu berhubungan dengan aktivitas

birokrasi pemerintah, sehingga keberadaannya menjadi suatu yang tidak bisa

ditawar-tawar lagi. Pelayanan birokrasi akan menyetuh ke berbagai segi

kehidupan masyarakat, demikian luasnya cakupan pelayanan masyarakat yang

harus dilaksanakan pemerintah maka mau tidak mau pemerintah harus berupaya

Page 29: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan

public.

Fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah modern saat ini terkait

erat dengan tujuan dibentuknya pemerintah, seperti yang dikemukakan oleh

Rasyid bahwa: Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu

sistem keterlibatan di dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupannya

secara wajar.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah desa mengatasi bantuan

penyelenggaraan jaminan sosial terhadap masyarakat miskin. Dalam penelitian ini

peneliti melakukan tinjauan pustaka yang mendekati sebagai berikut:

Pertama,Mega Purnamawati Tahun 2018, Optimalisasi Pelayanan

Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro

Jambi (studi perbandingan di ruang Vip antara pengguna badan

penyelenggaraan jaminan sosial dan non badan penyelenggaraan jaminan

sosial tahun 2017. Dari Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi pelayanan antara pasien pengguna

kartu jaminan kesehatan dan pasien yang tidak menggunakan kartu jaminan

kesehatan. Didalam penelitian tersebut peneliti berusaha menggali seberapa

optimal pelayanan yang dilakukan pihak RSUD Ahmad Ripin mengenai

pelayanan terhadap pasien BPJS kesehatan dan NON BPJS. Yang mana dalam

jumlah klafikasi data terdapat 87 persen 41 BPJS dan 46 NON BPJS, selain itu

peneliti juga menemukan bahwa pasien awam saat berobat harus menunggu lama

karena kepengurusan berkas BPJS dan jika mau masuk ke ruangan VIP pasien

Page 30: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

BPJS saat berobat harus membayar biaya selisih yang sesuai perda Rumah Sakit

yang lama dan NON BPJS yang dikeluhkan ialah fasilitas yang ada diruanagan

VIP yang masih kurang memedai dan penelitian ini menggunakan penelitian

Deskripti Kualitatif , melalui wawancara, pegawai di Rumah Sakit Ahmad Ripin

dan pengambilan data.10

Kedua, Akun Tanjung Prayogo Tahun 2017 ,Efektifitas Strategi Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perluasan Peserta Bukan

Penerima Upah di Kota Serang. Dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Tujuan penulis untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektifitas strategi badan

penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan dalam perluasan peserta bukan

penerima upah di kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif

dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Keith Davis. Pengumpulan

data dilakukan dengan data primer yaitu, Kuesioner )angket(, Interview

)wawancara( dan data sekunder yaitu, Studi Dokumentasi, Studi Kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kurangnya sosialisasi langsung kepada

masyarakat tentang program Jaminan Sosial Kesehatan kepada masyarakat,

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat Program Jaminan Kesehatan

Nasional untuk memperoleh manfaat dari Program Jaminan Kesehatan Nasional,

kurang kompetensinya sumber daya manusia dalam organisasi Badan

Penyelanggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Kota Serang dalam mensosialisasikan

Program Jaminan Kesehatan Nasional.11

10 Mega Purnamawati , ‘’Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi (studi perbandingan di ruang Vip antara pengguna badan penyelenggaraan jaminan sosial dan non badan penyelenggaraan jaminan sosial tahun 2017’’. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,Tahun 2018.11Akun Tanjung Prayogo.’’Efektifitas Strategi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perluasan Peserta Bukan penerima Upah di Kota Serang’’, Universitas sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2017.

Page 31: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Ketiga, Dwi Nur Aulia Tahun 2018,Analisis Terhadap Program Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Dari

Universitas Bandar Lampung. Tujuan penulis untuk mengetahui landasan hukum

pelaksana Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Indonesia, dan mengetahui

analisis pelaksanaan program BPJS menurut Undang-undang No 24 Tahun 2011.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu merupakan

pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal

yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi,

peraturan perundang-undagan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang

berkaitan. Pengumpulan data yang digunakan yaitu, studi kepustaka. Hasil

penelitian ini bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesian pada September 2016

mencapai 27,76 juta orang atau mencapai 10,70 persen dari total penduduk, dan

berkurang sebanyak 250 ribu orang jika dibandingkan pada Maret 2016 adalah

10,49 juta orang atau naik 0,15 juta orang. Menyadari akan pentingnya pekerja

bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat maka diperlukan pemikiran agar

pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya.12

Keempat, Prisilia Rattu Tahun 2015, Perbedaan Kualitas Pelayanan

Keperawatan Terhadap Pasien Penerimaan Bantuan Iuran Dan Pasien

Bukan Penerima Bantuan Iuran. Dari Universitas Sam Ratulangi. Tujuan

penelitaian ini untuk mengetahui perbedaan kualitas pelayanan keperawatan

terhadap pasien penerimaan bantuan iuran dan pasien bukan penerima bantuan

iuran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu metode

12 Dwi Nur Aulia,’’Analisis Terhadap Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial’’. Universitas Bandar Lampung, Tahun 2018

Page 32: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

membandingkan dengan maksud untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan suatu

variabel. Hasil penelitian ini yaitu, kualitas pelayanan keperawatan terhadap

pasien Penerimaan Bantuan Iuran di Irina C RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou

Manado ‘’baik’’, kualitas pelayanan keperawatan terhadap pasien Bukan

Penerima Bantuan Iuran di Irina C RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado ‘’baik’’

tidak ada perbedaan kualitas pelayanan keperawatan terhadap pasien Penerima

Bantuan iuran dan pasien Bukan Penerima Bantuan Iuran.13

Kelima, M. Ali Imron Rosyadi Tahun 2015 Implementasi Kebijakan Tata

Kelola Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa Timur. Dari

Dinas kesehatan Pemprov Jawa Timur. Metode yang digunakan yaitu diskreptif

kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Hasil peneliti ini

terhadap implementasi kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional di

Provinsi Jawa Timur, bahwa standard an sasaran kebijakan dalam tata kelola

peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional telah diatur dengan jelas menurut

keputusan Menteri Sosial No146/HUK/2013 maupun keputusan Menteri Sosial

No147/HUK/2013 sehingga hal ini telah sesuai dengan teori Van Mater dan Van

Horn, dimana kriteria peserta maupun jumlahnya telah diatur cukup jelas.14

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas ada persamaan dan perbedaan dengan

penelitian saya dan penelitian sebelumnya yaitu persamaan dalam menggunakan

metode kualitatif, melakukan observasi, wawancara, dokuemntasi, pengambilan

data.Perbedaan dalam penelitian terdahulu dan sekarang hanya berbeda dengan

pembahasan.

13Prisilia Rattu, ‘’Perbedaan Kualitas Pelayanan Keperawatan Terhadap Pasien Penerimaan Bantuan Iuran Dan Pasien Bukan Penerima Bantuan Iuran’’.Universitas Sam Ratulangi. Tahun 201514 M. Ali Imron Rosyadi. ‘’ Implementasi Kebijakan Tata Kelola Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa Timur’’. Dinas kesehatan Pemprov Jawa Timur. Tahun 2015

Page 33: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini digunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah

metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami maknanya oleh sejumlah

orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian

kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, dengan mengajukan pertanyaan

penting dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para

partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus

ketema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian

ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam

bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pendekatan penelitian yang bergaya

induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu

persoalan.15

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian lapangan )fuel research( yaitu

penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi, dimana peristiwa-peristiwa

yang menjadi objek penelitian berlangsung, atau sumber-sumber primer dapat

ditemukan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini terfokus di Desa Penerokan Kecamatan Bajubang Darat

Kabupaten Batanghari.

15John W. Cresswell, RASEARCH DESIGEN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Ke Empat,)Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2016( Hlm 4-5

20

Page 34: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

21

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah

bersifat kualitatif yang memanfaatkan wawancara tebuka untuk menalaah dan

memahami sikap, pandangan, dan prilaku individu atau sekelompok orang.16

Pendekatan sosial adalah pendekatan yang dilakukan dalam rangka menjalin

komunikasi dan menumbuhkan partisipasi dari masyarakat

D. Jenis dan Sumber data

Jenis data adalah jenis-jenis sumber yang diperoleh oleh peneliti pada subjek

penelitiannya. Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer.

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh

secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau

keseluruhan data hasil penelitian yang dipeoleh di lapangan.17 Dan diperoleh

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan melakukannya. Data

primer yang penulis kumpulkan adalah hasih wawancara, dokumentasi dan

observasi. Data primer ini diperoleh lansung dari objek penelitian dikantor Desa

Penerokan Kecamatan Bajubang Darat Kabupaten Batanghari,.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat

diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca,melihat atau mendengarkan. Data

sekunder diperoleh dari buku dan internet. Dalam penelitian ini data sekunder

16Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. )Bandung: pt Remaja Rosdakarya, 2017(, hlm. 14.17Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi. )IAIN STS Jambi: Syariah Press, 2014(

Page 35: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

22

penulis peroleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya yang biasanya

diperoleh dari perpustakaan,atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Misalnya

data yang tersedia ditempat tertentu seperti kantor, perpustakaan, majalah,

dokumen, dan sebagainya. Sumber data yang didapat adalah dari kantor Balai

Desa Penerokan, berupa dokumentasi wawancara dari struktur organisasi kantor

desa tersebut.18

E . Instrumen pengumpulan data

a. Observasi.

Observasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan,

penyelidikan riset. Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan

“memperhatikan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan

secara akurat,mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan

hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

Observasi yang berarti pengamatan bertujun untuk mendapatkan data suatu

masalah,sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat re-chesckhing atau

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Observasi disini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara lansung wacana

yang terdapat dalam kantor desa Penerokan Kecamatan Darat Kabupaten

Batanghari.

a. Wawancara

18W. Gulo, Metode Penelitian, Cetakan Ke-1)Jakarta April 2002. Hlm 140

Page 36: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

23

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai tetapi dapat

juga diberikan daftar pernyataan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.19

Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Desa Penerokan dan Masyarakat yang

terlibat dalam Penerimaan Bantuan Iuran.

b. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk

dokumentasi, sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan

harian, cendra mata, lapran, dan foto, sifat data ini tak terbatas ruang dan waktu

sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah

terjadi diwaktu silam. Berdasarkan hal diatas dapat dikemukakan disini bahwa

analisis data yang digunakan peneliti adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, wawancara, dan bahan

lain sehingga dapat dipahami dengan mudah, serta membuat kesimpulan atau

analisa dengan tujuan agar dapat diinformasikan dan mudah untuk dipahami oleh

orang lain.

F.Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya,

sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat di informasikan kepada orang lain.

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara induktif yaitu

analisa yang dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.19Juliansyah Noor. Metode Penelitian, )Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011( hlm.138

Page 37: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

24

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah akifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang

dianggap relava untuk disajikan. Menurut Miles dan Huberman, ‘’ data reduction

refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and

transforming the ‘raw’ data that appear inwritten up fieldnole’’. Proses pemilihan

data menfokuskan pada informasi yang mengarahkan untuk pemecahan masalah,

pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini

akan berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian.20

b. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat membantu penulisan dalam memahami apa yang sedang

terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan pemahaman yang penulis dapat

dari penyajian-penyjian tersebut.21

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang

utuh.Kesimpulan atau variabel dilakukan selama penelitian berlangsung.22

G. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskriptif daftar isi karya tulis bab per bab.

Uraian dibuat dalam bentuk esai yang menggambarkan alur logis dan struktur dari

bangunan bahsan skripsi. Bentuk sistematika penulisan secara lengkap dapat

dilihat sebagai berikut:

20Ibid21Ibid22Ibid

Page 38: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

25

BAB I pada bagian bab ini hakekatnya menjadi pijakan bagi penulis skripsi baik

mencakup background,pemikiran tentang tema yang dibahas, dengan sub latar

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.

BAB II pada bagian bab 2, berisikan metode penelitian yang mencakup tempat

dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, instrument

pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan.

BAB III pada bagian bab 3, berisikan tentang gambaran umum atau

pendeskripsian tempat atau lokasi penelitian, yang mencakup historis, geografis,

BAB IV Bab ini merupakan inti dari penulisan skripsi dimana pada bab ini

membahas tentang bagaimana Pelaksana Penyelenggaraan Bantuan Jaminan

Sosial Masyarakat Miskin di Desa Penerokan, bagaimana Kendala Dalam

Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin di Desa

Penerokan, bagaimana Upaya Dalam Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial

Terhadap Masyarakat Miskin di Desa Penerokan

BAB V Bab ini merupakan penutup dari akhir penulisan skripsi

dimana dalam bab ini mencakup dari kesimpulan dari penulisan

skripsi serta saran dari hasil penelitian.

H. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam

melakukan penelitian di lapangan, maka penulis menyusun

Page 39: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

26

agenda secara sistematis yang terdiri dari tabel jadwal penelitian

sebagai berikut:

Tabel 1

NO Kegiatan

Tahun 2019-2020November

Februari Maret Juni Desember

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1Pengajuan judul

x

Page 40: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

27

2Pembuatan proposal

x

3Perbaikan proposal dan seminar

 X

4Surat izin riset

 x

5Pengumpulan data

 x

6Pengolahan data dan analisis data

X

7Pembuatan laporan

x

No KegiatanTahun 2020

Januari Februari Maret April Mei1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

8Bimbingan dan perbaikan

9Agenda dan ujian skripsi

10Perbaikan dan penjilidan

Catatan : Jadwal berubah sesuai waktu

Page 41: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Bantuan Jaminan Sosial

Sejak tahun 2014 Presiden Jokowi meluncurkan program Kartu Indonesia

Sehat )KIS(, dalam hal ini, BPJS Kesehatan adalah badan yang

menyelenggarakan, sedangkan KIS adalah programnya. Sehingga KIS pun dasar

hukumnya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional )SJSN( dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Kesehatan. Secara oprasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 101

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran )PBI(, Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan JKN )Roadmap Jaminan

Kesehatan Nasional(. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap

pelayanan kesehatan, sejak tahun 2008 Pemerintah telah menyelenggarakan

program jaminan kesehatan masyarakat )JAMKESMAS(, dengan sasaran program

Jamkesmas berjumlah 19,1 juta rumah tangga miskin )RTM( yang setara dengan

76,4 jita jiwa masyarakat yang terdiri dari masyarakat miskin dan masyarakat

tidak mampu.

Kartu Indonesia sehat )KIS( adalah kartu yang memiliki fungi untuk

memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan secara gratis. Penggunaannya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS

ini disetiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.

Program Keluarga Harapan )PKH( ada sejak tahun 2007 yaitu dengan

memberikan Bantuan Tunai Bersyarat )BTB( yang dikenal dengan nama Program

28

Page 42: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Keluarga Harapan )PKH( sebagai salah satu tahapan menuju system perlindungan

sosial. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional

dengan istilah Conditional Cash Tranfer )CCT( ini terbukti cukup berhasil dalm

menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama

masalah kemiskinan kronis.23

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian

bantuantunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM)

yang memenuhi syarat kepersertaan dan ditetapkan oleh

Kementrian Sosial.Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan Basis Data

Terpadu.Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus

terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan

terdekat.Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di

bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu

hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan

anak balita.Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah

mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga

Program Keluarga Harapan (PKH) ke satuan pendidikan sesuai

jenjang sekolah dasar dan menegah.Khusus anggota keluarga

peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas

kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.

Program Keluarga Harapan seperti disebutkan dalam Peraturan

Menteri Sosial Republik Indonesia No.10 Tahun 2017 tentang

23Kemensos RI. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, 2005

Page 43: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Program Keluarga Harapan Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan Pusat dilakukan oleh direktorat yang menangani

pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Kementerian

Sosial"24 kemudian "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Daerah dilakukan oleh Dinas/Instansi Sosial tingkat Daerah

Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi Bantuan

sosial Program Keluarga Harapan, perlindungan dan jaminan

sosial.

Program Bantuan Pangan Non-Tunai awalnya merupakan program pengganti dari

Program Beras Sejahtera )Rastra(.Badan Pangan Non Tunai )BPNT( adalah

bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah diberikan kepada

KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya

untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang

bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI dan BTN dan sebagainya.

Namun penerima Bantuan Pangan Non-tunai )BPNT( tidak hanya peserta

Program Keluarga Harapan saja. Setiap Keluarga Penerima Manfaat )KPM(,

mendapatkan bantuan sosial sebesar 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya

melalui Kartu Keluarga Sejahtera )KKS( elektronik. Dengan adanya KKS, peserta

Keluarga Penerima Manfaat )KPM( dapat membelanjakan dana bantuan sosial

untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih

tersisa dan tidak habis dalam jangka 1 bulan, maka dana tersebut akan secara

otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan

berikutnya.

24 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 24

Page 44: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Tujuan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) salah satunya

adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan

masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Hal ini telah diatur pada PERMENSOS Nomor 10 Tahun 2017

tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dan PERPRES RI Nomor

63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai,

serta PERMENSOS Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan

Pengembangan Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong

Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

A. Sejarah singkat Desa Penerokan

Sejarah singkat dari Desa Penerokan yaitu dimana di zaman dahulu Penerokan

terbagi menjadi 2 bagian hulu dan hilir dengan Simpang Bahar sebagai batasnya.

Asal muasal Penerokan ditarik menjadi tiga cerita yaitu:

1. Cerita tertua asal muasal penduduknya.

Penduduk Penerokan berasal dari orang Melayu. Dulu di Desa orang asli hulu,

mata pencariannya mencari ikan di kali )sungai(. Mereka mencari ikan

menggunakan tongkat yang memiliki tiga mata tombak yang dinamakan terok.

Disinilah nama Penerokan berasal karena pene bermakna’tempat’ sehingga

Penerokan berarti tempat mencari ikan.

2. Sebagai tempat menitipkan barang.

Bajubang merupakan daerah tambang minyak, namun di Hilir ada kali yang

belum ada jembatannya )arah Pom Bajubang Darat(. Perahu menjadi satu-satunya

Page 45: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

transportasi, tapi karena mayoritas penduduknya di Hulu jumlah perahu dikit dan

bentuknya kecil. Ini menyulitkan pekerja yang ke Bajubang dari arah jambi Kota.

Maka daerah Hilir kelamaan menjadi tempat istirahat dan penitipan, dari inilah

penamaan Penerokan ‘’PE’’bermakna Tempat dan ‘’NAROKAN’’ bermakna

Menaruh, menjadi PENEROKAN.

3. Tragedi seorang Putri

Di Daerah Hulu ada keluarga yang memiliki putri yang sangat cantik.

Karena situasi seperti ini Daerah lain menamakannya Penerokan Pene)tempat(

Irukan )tempat yang ribut-ribut( karena si putri cantik.25

B. Tugas Dan Fungsi Kasi Kesehjahteraan

1. Pendidikan

- Pembangunan/Rehabilitas /Peningkatan/Pengadaan

Sarana/Prasarana/Alat peraga Edukatif )APE(

PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana Prasarana

Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengadaan

Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pemeliharaan Jalan Desa

- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang

25 https://carisanasiniweb.wordpress.com/desa-penerokan.4 Agustus 2020 pukul 15.30

Page 46: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

- Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

- Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa )Gorong-gorong, Selokan,

Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain(

- Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

- Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik

Desa/Petilasan Milik Desa

- Pemeliharaan Embung Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/PengerasanJalan

Lingkungan Permukiman/Gang

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha

Tani

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik

Desa

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana Jalan Desa

)Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana

Jalan Lain(

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa/Balai

Kemasyarakatan

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Pemakaman Milik

Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Embung Desa

3. Kawasan Permukiman

- Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah

Tidak Layak Huni )RTLH( GAKIN )pemetaan, validasi, dll(

Page 47: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumur Resapan

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik

Desa )Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll(

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke

Rumah Tangga )pipanisasi, dll(

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sanitasi Permukiman

)Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll(

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas jamban

Umum/Mck Umum, dll

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan

Sampah Desa/Permukiman )Penampung, Bank Sampah, dll(

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sistem Pembuangan Air

Limbah )Drainase Air Limbah Rumah Tangga(

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Taman/Taman Bermain

Anak Milik Desa

4. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Hutan Milik Desa

- Pengelolaan Lingkungan Hidu Desa

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Energi Altenatif tingkat Desa

6. Pariwisata

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pariwisata Milik Desa

- Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Page 48: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

7. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala local Desa

8. Kebudayaan dan Keagamaan

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebudayaaan/Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa

9. Kepemudaan dan Olah Raga

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa

10. Kelautan dan Perikanan

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Kramba/Kolam Perikanan

Darat Milik Desa

- Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Pelabuhan Perikanan

Sungai/Kecil Milik Desa

11. Penanggulangan Bencana26

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

26 Sumber data Desa Penerokan

Kaur Keuangan

Sekretaris Desa

Staf Kaur Keuangan

Kepala Desa Penerokan

Kaur Umum dan Perencanaan

Kaur KesraKaur Pemerintahan

Page 49: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Sumber: Data Monografi Desa Penerokan tahun 2010.

Berikut ini adalah nama-nama Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Penerokan tahun 2016-2022, sebagai berikut :Kepala Desa : Sugiyono

Sekretaris Desa : Zumar

Kaur Pemerintahan : Ahmad Sidik

Kaur Kesra : Zainal Arifin

Kaur Umum dan Perencanaan : Wahyu Hari Mukti, SP

Kaur Keuangan : Astuti

Staf Kaur Keuangan : Sumiarti

Kepala Dusun Purwosari : Dwiyanto

Kepala Dusun Porwodadi : Mulyadi

Kepala Dusun Wonorejo : Parman

Kepala Dusun Sekarsari : Rohmad. S

D. Geografis Desa Penerokan

Desa Penerokan merupakan salah satu wilayah desa dalam Kecamatan Bajubang

dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bajubang. Secara geografi, Desa Penerokan

terletak dibagian barat Kecamatan Bajubang yang meliputi wiayah seluas 12.000

km2 dengan jumlah kepala keluarga 2.293 KK.27 Yang berbatasan langsung

dengan beberapa Desa yaitu :

- Sebelah Utara : Desa Petajen dan Desa Batin

27 Sumber data: Dokumentasi Profil Desa Penerokan 2017-2018

Kepala Dusun Purwosari

Kepala Dusun Purwodadi

Kepala Dusun wonorejo

Kepala Dusun Sekarsari

Page 50: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

- Sebelah Timur : Desa Tj. Pauh KM. 39 dan Desa Baru Kecamatan Mestong

Kabupaten Muaro Jambi

- Sebelah Selatan : Desa Ladang Pris

- Sebelah Barat : Kelurahan Bajubang Desa Mekar sari Ness dan Desa Batin

Desa Penerokn memiliki corak iklim tropis seperti halnya wilayah di Kabupaten

Batanghari lainnya, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap

kecocokan tanam pada lahan perkebunan/pertanian yang ada di Desa Penerokan

seperti Karet dan Kelapa Sawit.28

E. Visi Dan Misi Desa Penerokan

Visi Desa Penerokan

‘’Hadir Lebih Dekat Melayani Masyarakat Demi Terwujudnya Desa Penerokan

Maju, Aman, Damai, Makmur, Sejarah Serta Menjunjung Tinggi Nilai Sosial,

Budaya, Agama, Berlandasan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa’’.

Misi Desa Penerokan

1. Menjalin hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, Provinsi

dalam rangka mewujudkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan

yang selaras.

2. Meningkatkan pemberdayaan semua potensi yang ada di Desa Penerokan

meliputi :

a. Meningatkan sumber daya manusia )SDM(

b. Menningkatkan sumber daya alam )SDA(

c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kerakyatan.,

28 Sumber data: Dokumentasi Profil Desa Penerokan 2017-2018

Page 51: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

3. Memberikan rujukan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang

pendidikan, kesehatan, keamanan dan kesejahteraan sosial kepada Pemerintah

Kabupaten.,

4. Menciptakan kondisi masyarakat Desa Penerokan yang aman, tertib, guyup dan

rukun dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpegang pada prinsip-prinsip :

a. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi

b. Ringan sama di jinjing, berat sama dipikul

c. Sepiring pamprih, rame ing gawe, nrimo ing pandum bater tan

mbacangi, duwur tan ngungkuli, yang artinya : Tidak banyak

mengharap imbalan, selalu bersemangat dan kerja keras, menerima

hasil swajarnya, cepat tanpa mendahului, tinggi tanpa melebihi.

5. Optimilisasi penyelenggaraan Pemerintah Desa Penerokan meliputi :

a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Desa yang

profssional, efektif, efesien, transparan, akuntabel.

b. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima yaitu : cepat, tepat

dan benar.

c. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan yang berkesinambungan dengan mengedepankan skala

prioritas, partisipasi yang berkeadilan.

d. Memberikan keteladanan dan dorongan semangat untuk menciptakan

Desa Penerokan yang maju dan sejahteraan.

e. Menciptakan berbagai inovasi dalam lingkungan

f. Menciptakan kondisi atau suasana kondusif

g. Memberikan dorongan moral dan semangat kerja ketika seseorang

dalam ketertinggalan.

Page 52: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

6. Mencetak generasi muda yang tangguh, inovatif, berkualitas, kompoten dan

berbudi luhur meliputi :

a. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan keterampilan, kemandirian

yang berdaya guna dan berhasil guna.

b. Meningkatkan pembinaan melalui kegiatan-kegiatan pengajian,

organisasi kepemudaan.

c. Memperhatikan

7. Mewujudkan Pemerintah yang bersih dan profesional serta responsif :

a. Menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang cepat dan prima

b. Melaksanaan dan memfasilitasi pembangunan yang aspiratif,

bermanfaat, terpelihara dan berkelanjutan serta peningkatan

perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur,

c. Mengembangkan sistem informasi Desa data tata kelola yang dinamis

sebagai upaya mempromosikan Desa dan kegiatan pembangunan Desa

d. Melaksanakan pembinaan kehidupan kmasyarakatan dengan

pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial

budaya seperti bidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan adat istiadat

e. Penguatan dan manajemen lembaga kemasyaraatan, pembentukan

Badan Usaha Milik Desa, serta kerjasama antar Desa

f. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis argobisnis, pertanian,

perkebunan dan kehutanan rakyat dengan kondisi sosial budaya yang

berbasis kearifan lokal.

g. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya Desa, guna

mendukung peningkatan pendapatan Desa

Page 53: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

h. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan usaha

perdesaan

i. Menjaga kondisi wilayah yang kondusif

j. Mewujudkan pemerataan pembagunan Desa dan berkeadilan

8. Menciptakan Pemerintahan yang Profesional untuk mencapai pelayanan yang

prima Program Perencanaan Pembangunan Desa :

a. Program Pengembangan data Profil Desa berbasis Teknologi Informasi

b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil

c. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa

d. Pelayanan Administrasi Pertahanan dan PBB

e. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja

9. Mengembangkan potensi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan

bakatnya dalam meningkatkan kualitas hidup dan Pemenuhan Kebutuhan

Dasar

a. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD dan TK/RA Serta sarana

Pendidikan Lainnya

b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu

c. Pengembangan Pos Kesehatan

d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan

e. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

f. Program Perbaikan Gizi

g. Program Pengembangan Lingkungan yang Sehat

h. Program Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Posyandu

i. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Page 54: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

j. Program Peingkatkan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak

10. Mengembangkan potensi masyarakat melalui potensi produk unggulan

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

b. Program Pendirian dan pengembangan BUM Desa

c. Program Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

d. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan

e. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga

f. Program Peningkatan, Pemasaran hasil Industri Rumah Tangga yang

berbasis pertanian

g. Program Peningkatan Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan berbasis

Teknologi tepat guna

h. Program pembangunan dan pengelolaan energi Mandiri

11. Meningkatkan partisipasi dan pern serta masyarakat dalam pembangunan

infrastruktur/sarana dan prasarana Desa

a. Program Pembangunan Jalan Desa, Jalan Usaha tani, dan Jembatan

b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

c. Program Penyediaan Sarana Air Bersih bersekala Desa

d. Program Penyediaan Sanitasi Lingkungan

e. Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Produksi Di Desa

f. Program Pengelolaan Air minum Dan Air Limbah

g. Program Pengelolaan Aset-Aset/Insfrastruktur Pertanian

h. Program Insfrastruktur Perdesaan

i. Program Pembangunan Energi Baru Dan Terbarukan

Page 55: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

12. Menjaga Kelestarian Adat-Istiadat dan menumbuh kembangkan

keseimbangan pembangunan budaya perdesaaan yang berlandaskan keimanan

dan ketakwaan terhadap tuhan yang maha esa

a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

b. Program Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah Desa

c. Program Keluarga Berencana

d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

e. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

f. Program Pengelolaan Keragaman Seni Budaya

g. Program Pemberdayaan MasyarakatUntuk Menjaga Keamanan dan

Ketertiban.29

a. Pendidikan

Dari total jumlah penduduk Desa Penerokan usia sekolah, sejumlah 1386

orang telah mengenyam pendidikan sampai tingat WAJIB BELAJAR 9 TAHUN.

Adapun angka putus sekolah sangat rendah dan bahkan nyaris tidak ada, hal ini

didukung oleh kesadaran orang tua siswa akan arti pentingnya pendidikan. Selain

itu juga, di dukung dengan adanya program Pemerintah yang telah melaksanakan

program pendidikan gratis bermutu.

Tidak hanya pendidikan formal, pendidikan non formal seperti kegiatan-

kegiatan anak-anak dan remaja juga berperan penting dalam meningkatkan

pengetahuan masyarakat, seperti Pengajian Antara Maghrib dan Isya )PAMI(,

29 Sumber Data: Kantor Balai Desa

Page 56: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Hadrah,Kompangan, Majelis Ta'lim, Majelis Dzikir dan kegiaan umum serta

Keagamaan memperingati Hari Besar Islam dan sejenisnya.30

Tabel 2

Jenjang Jumlah

PAUD 4

TK/RA 2

SD 3

SMP/MTS 2

DTA 3

b. Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan keadaan Desa Penerokan yang di didominasi oleh iklim tropis

dan topografi wilayahnya sangat strategis dan mendukung dalam sektor

perkebunan, maka sebagian besar masyarakat berprofesi seebagai petani dan

buruh tani.31

30 Sumber Data dari Kantor Balai Desa Penerokan31 Sumber Data dari Kantor Balai Desa Penerokan

Page 57: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Tabel 3

Berikut ini tabel Mata Pencarian Penduduk Desa Penerokan

No Mata Pencarian Jumlah

1. Petani Karet 2250

2. Petani Sawit 2034

3. PNS 160

4. Pegawai Swasta 100

5. Peternak 50

Page 58: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penyelengaraan Bantuan Jaminan Sosial Terhadap

Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan Dari Tahun 2019-2020

Pelaksanaan Penyelenggaraan bantuan jaminan sosial adalah kegiatan dalam

penyaluran bantuan di Desa Penerokan yang dianggap sebaagai proses dari

berjalannya kebijakan Pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat Desa serta

untuk membangun perekonomiannya masyarakat Indonesia. Dengan pelaksanaan

bantuan Desa maka akan mengurangi kesulitan yang sedang dihadapi oleh

masyarakat.

Adapun jenis-jenis Program bantuan di Desa Penerokan adalah:

a. PIP )Program Indonesia Pintar(

b. JKN-KIS )Program Jaminan Kesehatan(

c. PKH )Program Keluarga Harapan(

d. Bansos Rastra/BPNT )Bantuan Pangai Non-Tunai(

e. PBI )Penerima Bantuan Iuran(

Dalam penelitian ini mengfokuskan tiga jenis program bantuan yaitu: KIS )Kartu

Indonesia Sehat(, PKH )Program Keluarga Harapan(, dan BPNT )Bantuan Pangan

Non-Tunai(

1. Kartu Indonesia Sehat )KIS(

Sejak tahun 2014 Presiden Jokowi meluncurkan program Kartu Indonesia

Sehat )KIS(, dalam hal ini, BPJS Kesehatan adalah badan yang

45

Page 59: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

menyelenggarakan, sedangkan KIS adalah programnya. Sehingga KIS pun dasar

hukumnya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional )SJSN( dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

Kesehatan. Secara oprasional, pelaksanaan JKN dituangkan dalam Peraturan

Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 101

Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran )PBI(, Peraturan Presiden Nomor 12

Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan JKN )Roadmap Jaminan

Kesehatan Nasional(. Untuk menjamin akses penduduk miskin terhadap

pelayanan kesehatan, sejak tahun 2008 Pemerintah telah menyelenggarakan

program jaminan kesehatan masyarakat )JAMKESMAS(, dengan sasaran program

Jamkesmas berjumlah 19,1 juta rumah tangga miskin )RTM( yang setara dengan

76,4 jita jiwa masyarakat yang terdiri dari masyarakat miskin dan masyarakat

tidak mampu.

Kartu Indonesia sehat )KIS( adalah kartu yang memiliki fungi untuk memberikan

jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

secara gratis. Penggunaannya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini disetiap

fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.

Sebelum KIS didistribusikan kepada masyarakat secara luas maka ada tahapan

yang harus dilalui dalam pelaksanaan distribusi jaminan sosial di Desa. Hal ini

senada dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zainal Arifin selaku Kasi

Kesra Pemerintah Desa Penerokan

‘’ pelaksanaan Jaminan Sosial di Desa Penerokan ialah tahap pertama melalui pemberitahuan yang di informasikan oleh Kecamatan bahwa KIS akan keluar, tahap selanjutnya ialah dari Desa langsung diberikan kepada masyarakat sesuai

Page 60: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

dengan didata. Pemberian ini juga langsung diawasi oleh orang kecamatan langsung ”32

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa pelaksanaan dalam

bantuan KIS ialah melalui pemberitahuan dari Kecamatan kepada Pemerintah

Desa yang kemudian diberikan langsung kepada masyarakat yang terdata

menerima bantuan KIS, penerimaan KIS sebanyak 439 orang.

2. Program Keluarga Harapan )PKH(

Program Keluarga Harapan )PKH( ada sejak tahun 2007 yaitu dengan

memberikan Bantuan Tunai Bersyarat )BTB( yang dikenal dengan nama Program

Keluarga Harapan )PKH( sebagai salah satu tahapan menuju system perlindungan

sosial. Program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia Internasional

dengan istilah Conditional Cash Tranfer )CCT( ini terbukti cukup berhasil dalm

menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama

masalah kemiskinan kronis.33

Program Keluarga Harapan )PKH( adalah program pemberian

bantuantunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin )KSM( yang memenuhi

syarat kepersertaan dan ditetapkan oleh Kementrian Sosial.Sasaran Program

Keluarga Harapan )PKH( adalah Keluarga Sangat Miskin )KSM( berdasarkan

Basis Data Terpadu.Peserta Program Keluarga Harapan )PKH( harus terdaftar dan

hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat.Kewajiban peserta Program

Keluarga Harapan )PKH( di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan

bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak

balita.Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan

32 Wawancara kepada Bapak Zainal Selaku Kasi Kesra Pora & pelayanan33Kemensos RI. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, 2005

Page 61: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

memastikan kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan )PKH( ke

satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menegah.Khusus anggota

keluarga peserta Program Keluarga Harapan )PKH( penyandang disabilitas

kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.34

Program Keluarga Harapan seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia No.10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pusat dilakukan oleh direktorat yang

menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan pada Kementerian Sosial"35

kemudian "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Daerah dilakukan oleh

Dinas/Instansi Sosial tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang

membidangi Bantuan sosial Program Keluarga Harapan, perlindungan dan

jaminan sosial.36

Begitu juga pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Desa yang merupakan organisasi Pemerintah yang terdekat dengan

masyarakat menurut Jhon.D.Miler, organisasi Pemerintah

”Adalah kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.37 Dalam menjalankan sebuah organisasi Pemerintah tersebut harus didukung dengan sumber daya manusia adalah "kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu.”38

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Penerokan memang sudah

dilaksanakan yang ditandai dengan adanya masyarakat yang mendapatkan

34Kemensos RI. Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, 200535 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 2436 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017, Pasal37 Inu Kencana,ILMU PEMERINTAHAN,)JAKARTA: BUMI AKSARA,2015( hlm, 12838 Melayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi,)Jakarta: PT Bumi Aksara,2009(. Hlm. 244

Page 62: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

manfaat Program Keluarga Harapan ini, seperti wawancara saya dengan aparat

Desa Penerokan mengatakan:

"Di Desa Penerokan sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Ini

ditandai dengan adanya masyarakat yang mendapatkan Program Keluarga

Harapan tersebut, dengan total penerimaan 78 orang.”39

Adapun wawancara kepada salah satu petugas pendamping Program Keluarga

Harapan Desa Penerokan yang mengatakan:

"Memang benar di Desa Penerokan sudah melaksanakan Program Keluarga Harapan yang dimana ada sebanyak 78 warga Desa Penerokan yang mendapatkan manfaat dari Program Keluarga Harapan dengan kriteria bantuan yang berbeda, pesertaakan menerima manfaat Program Keluarga Harapan selama 5 tahun, akan tetapi peserta tersebut dapat kami hentikan jika sudah tidak memenuhi kriteria penerimaan manfaat Program Keluarga Harapan lagi."

Daftar penerima bantuan PKH )Program Keluarga Harapan( Tahun 2018

Tabel 4

No NAMA PENERIMA PKH No NAMA PENERIMA PKH

1 PUTRI LESTARI 26 EGI SUSANTI

2 ARIF MAULANA 27 AHMAD RASYID

3 FITRI HIDAYANTI 28 MAHDI

4 MELANI DWI AULIA 29 NINIK RIANA

5 ATIK MALICHAN 30 AGUS M

6 M ROBBI 31 KARINA DIVA

7 DIMAS WP 32 WALUYO39 Wawancara kepada Bapak Sugiyono Kepala Desa Penerokan

Page 63: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

8 DIMAS WAHYU 33 KHOFIFAH

9 IKE ARUM 34 JOTI JANUATI

10 WAHYU ONGKO 35 SUMIRAH

11 ILHAM AJI SAPUTRA 36 SAIPUN ANWAR

12 SAERAH 37 AMRIN

13 INDI SUPRIATIN 38 SIYAM

14 MUHTASAR 39 WAGIYEM

15 BAGAS RESTU AJI 40 GUNTORO

16 TIARA SYAHLIMAH 41 KARSONO

17 HADI PANGESTU 42 WARTINI

18 NUR ALAM TARIQ 43 PAIRUN

19 ANISSA 44 SURAHMAN

20 KHAIRUL HAFILUDI 45 AL MUHSUN

21 FUAD KAMAL 46 AL MUJAHIDIN

22 M SYAHRUL 47 SENI

23 AGUS JAYANTO 48 SANEM

24 SUPRIYANI 49 TAUHID

25 MUSLIMIN 50 MUSLIMIN

Daftar penerima bantuan PKH )Program Keluarga Harapan( Tahun 2019-2020 40

40 Wawancara kepada Bapak Zainal Arifin Selaku Kasi Kesra Pora & Pelayanan

Page 64: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Tabel 5

No Nama Penerima PKH

No Nama Penerima PKH No Nama Penerima PKH

1 Sujini 27 Hartini 53 Suryati2 Suryanawati 28 Muji Rahayu 54 Kartini3 Catur Winarti 29 Tatik 55 Mutrikhatun4 Leni 30 Nur khasanah 56 Wagirah5 Siti Aisyah 31 Delvian Nur Bastra 57 Supriyani6 Sutiyem 32 Alek 58 Sugihartini7 Saminah 33 Saripah 59 Suminem8 Kaminah 34 Sumiatun 60 Watirah9 Paisah 35 Maya Istianah 61 Rosita10 Mutini 36 Suwarsini 62 Ermayani11 Misriyah 37 Susanti 63 Sumiati12 Herly Kurniawati 38 Sumini 64 Mut Tolingah13 Retnowati 39 Suaibatul Aslamiah 65 Masriah14 Asmawati 40 Siti Nurmalis 66 Timasiyah15 Fatmawati 41 Yahudi 67 Tum Niasih16 Isma Nasution 42 Subagio 68 Siti Jamilah17 Ngaisah 43 Surip 69 Musliha18 Yulia 44 Samsiyah 70 Turmi19 Sumarni 45 Yetti 71 Leni Andrini20 Ratna Utami 46 Sri Ningsih 72 Fitria21 Maryati 47 Sumarni 73 Susilawati22 Sri Mulyani 48 Mungalim 74 Kiptiyah23 Turini 49 Elina Wagini Astuti 75 Wailana24 Supriyati 50 Eli 76 Maya Istianah25 Siti Umroh 51 Aslamiah 77 Jajak26 Bariyem 52 Megawati 78 Nur tiah

Penerimaan Program Keluarga Harapan dari 2019-2020 tidak ada mengalami

perubahan penerima, dan di tahun 2018.

3. Badan Pangan Non Tunai )BPNT(

Page 65: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Program Bantuan Pangan Non-Tunai awalnya merupakan program pengganti dari

Program Beras Sejahtera )Rastra(.Badan Pangan Non Tunai )BPNT( adalah

bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah diberikan kepada

KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya

untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang

bekerjasama dengan Bank Negara seperti Bank BRI dan BTN dan sebagainya.

Namun penerima Bantuan Pangan Non-tunai )BPNT( tidak hanya peserta

Program Keluarga Harapan saja. Setiap Keluarga Penerima Manfaat )KPM(,

mendapatkan bantuan sosial sebesar 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya

melalui Kartu Keluarga Sejahtera )KKS( elektronik. Dengan adanya KKS, peserta

Keluarga Penerima Manfaat )KPM( dapat membelanjakan dana bantuan sosial

untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih

tersisa dan tidak habis dalam jangka 1 bulan, maka dana tersebut akan secara

otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan

berikutnya.

Tujuan Program Bantuan Pangan Non-Tunai )BPNT( salah satunya adalah untuk

mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan

nutrisi seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat )KPM( secara tepat sasaran

dan tepat waktu. Hal ini telah diatur pada PERMENSOS Nomor 10 Tahun 2017

tentang Program Keluarga Harapan )PKH( dan PERPRES RI Nomor 63 Tahun

2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai, serta PERMENSOS Nomor

25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Usaha Melalui Elektronik

Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

“Adapun wawancara kepada bapak Sugiono selaku Kepala Desa Penerokan mengatakan bahwa: " Badan Pangan Non Tunai )BPNT( adalah Program dari

Page 66: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Dinas Sosial atau Kemensos yang berbentuk beras yang diberikan kepada keluarga miskin yang ada di Desa Penerokan, BPNT di Desa Penerokan berjumlah 110 KK. Badan Pangan Non Tunai ini pelaksanaan 1 bulan sekali jika lancar, dan 2 bulan sekali jika BULOG sedang kosong. Sistem BPNT ini diberikan kartu kepada keluarga miskin yang mendapatkan bantuan ini, yang bekerjasama dengan Bank BRI terdekat."41

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa program BPNT di Desa

Penerokan pelaksanaan program tersebut dilakukan 1 bulan sekali yang akan

diberikan kepada keluarga miskin yang telah di data dan memiliki kartu yang

berkerja sama kepada Bank BRI terdekat.

Adapun daftar nama-nama penerima Rastra tahun 2017-2018

Tabel 6

No Nama Penerima BPNT No Nama Penerima BPNT1 SENIYAH 23 UMMI BALADATUN2 SITI KHAFSOH 24 WAGIYAH3 SITI MUNIPAH 25 WIJI LESTARI4 SITI RAHMADANI 26 WIWIT NUR INDAH5 SLAMET SUPRIYADI 27 URIP6 SOLIMAH 28 TURINI7 SRI JUWITA 29 YAUNA8 SUKARSIYAH 30 SUMIRAH9 SULASTRI 31 ASI YARNI10 SULASTRI 32 OPITA SARI11 SULINAH 33 DEDI IRAWAN12 SUNARMI 34 RIADI13 SUNIAH 35 ISMADI14 SURATI 36 NINIK RIANA15 SURATMIN 37 SATIA16 SUSETRO 38 MEI DAPRIANTI17 SUTINAH 39 EDY PURWANTO18 SUTYAH 40 NOPI HARTONO19 SUWARSO20 TARISAH21 TITI MARBAWATI22 TUMIASIH

Adapun daftar nama-nama penerima BPNT tahun 2019.

Tabel 7

41 Wawancara Kepada Bapak Sugiyono Selaku Kepala Desa Penerokan

Page 67: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

No Nama Penerima BPNT No Nama Penerima BPNT1 ARMINI 21 PARJU2 BINAJI 22 RAISSA ARSYFA3 DIANI LESTARI 23 RASIMAN4 ETIK ISTIANA WATI 24 SALFINAR5 FANDIKA NUGRAHA 25 SAMIRAN6 FATWAHENI 26 SITI MARFUAH7 FITRIANI 27 SITI ZAHIRO8 IIT MUZAIDAH 28 SOSILA9 JULIANAH 29 SUMIANI10 JUMALI 30 SUMIATI11 KOMSIATUN 31 SUPARTI12 MANISEH 32 SUPIYATI13 MUGIONO 33 SUPRI HARTINI14 MUKHTARUDIN 34 SURANI NINGSIH15 MUNAWAROH 35 SUWARNO16 NGADIRAH 36 SYAH HUDA M17 NGATINI 37 TOSAN18 NUR NAZARIA 38 TUGISAH19 PAIJAH 39 WARSINI20 PAINI 40 ZAENATUN

Adapun daftar nama penerima BPNT di tahun 2020.

Tabel 8

No Nama Penerima BPNT No Nama Penerima BPNT1 AHMAD CHAMIM 23 MINAH2 APRIYANI 24 MISNAWATI3 ASTUTIK 25 MUHAMAD MUHTAR4 ASTUNIK 26 MUSTAJAB5 CHUSNI MUBAROK 27 MUTMAINAH6 DEWI SUSANTI 28 NURAIS7 DYAH TARI NINGRUM 29 NURHCAMDI8 FARMAWATI 30 NURHUDA9 HAMDANI 31 PAIMIN10 IWAN PURWANTO 32 PARINAH11 JULIATI 33 PATIMAH12 JUMAIYAH 34 PONIRAN13 JUMIATI ANISA Y 35 PURWANTI14 KORRI IRAWAN 36 PURWANTI15 LEGINEM 37 SAFITRI UZMUL F16 LEGINO 38 SAMINGAN17 MAKSUM 39 SANTOSO18 MARIYANI 40 SARING19 MANISAH 41 SARISIH

Page 68: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

20 MELUK KUSNIATI 42 SARTO21 SARING 43 SARISIH22 SALAWIYAH 44 SARTO

Dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai di atas berdasarkan dari tahun 2017-

2020 tidak ada nama yang mendapatkan bantuan dari tahun ketahun. Dan bantuan

dari tahun2017-2018 bukan BPNT tetapi Rastra

Dari pelaksanaan bantuan Penyelengaraan jaminan sosial, mulai dari bantuan KIS

)Kartu Indonesia Sehat(, PKH )Program Keluarga Harapan(, dan BPNT )Badan

Pangan Non Tunai(. Penyelenggaraan ini dipeoleh dari anggaran Negara, dan

dibentuk oleh Dinas Sosial, Kemensos, Kabupaten atau Provinsi.Wawancara dari

Bapak Sugiono selaku Kepala Desa Penerokan mengatakan bahwa:

“Pelaksanaannya melalui program, karena bantuan sosial ini diselenggarakan oleh Kabupaten, Provinsi, dan dari Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaan ini dari anggaran Negara diturunkan ke Desa untuk membantu kesejahteraan Desa. Karena adanya COVID-19 ini 30 persen dari Dana Desa ini diperbantukan kepada masyarakat yang membutuhkan, atau diberikan kepada keluarga yang terkena dampak COVID-19 ini.”42

Dari hasil wawancara diatas bahwa sudah ada pelaksanaan penyelenggaraan

bantuan jaminan sosial kepada masyarakat Desa Penerokan yang disalurkan dari

program Kabupaten, Provinsi atau pun Kemensos.

Dalam hal ini pelaksanaan penyelenggaraan bantuan jaminan sosial di Desa

Penerokan, sudah terlaksana dengan baik. Adapun dari hal tersebut pelaksanaan

bantuan penyelenggaraan jaminan sosial memiliki manfaat dan tujuan, sesuai

dengan Pasal 28 ayat )3( dan Pasal 34 ayat )2( UUD 1945 ‘’ Jaminan sosial

merupakan hak setiap warga Negara’’ dan ‘’Negara mengembangkan Sistem

42 Wawancara kepada Bapak Sugiyono selaku Kepala Desa Penerokan

Page 69: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah

dan kurang mampu’’ dalam hal ini di wawancarai kepada Bapak Sugiono selaku

Kepala Desa Penerokan, mengatakan bahwa "bantuan penyelenggaraan jaminan

sosial untuk mensejahterakan, memberdayakan masyarakat miskin di Desa

Penerokan sesuai dengan Undang-undang yang tertera. Desa juga mewujudkan

kemakmuran kepada masyarakat miskin".43

Kriteria penerima bantuan Jaminan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial

Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 16 berbunyi " Jenis Bantuan Sosial pada penanganan

fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d meliputi: a. Bantuan

Sosial Pangan b. Rehabilitas sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana

lingkungan dan atau c. Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif melalui

kelompok usaha bersama.44Wawancara kepada Kepala Desa Bapak Sudiono

mengatakan bahwa

“kriteria-kriteria yang mendapatkan bantuan dari Desa yaitu jika masyarakat tersebut keadaan rumahnya berdinding papan, berlantai tanah, dan beratap rambai, berpenghasilan sangat rendah. Dan juga ada perbandingan dengan masyarakat yang mampu.”

B. Kendala Dalam Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial Terhadap

Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan

Adapun kendala-kendala dalam penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial

Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan yaitu.

Kecemburuan Sosial

43Wawancara kepada Bapak Sugiyono selaku Kepala Desa Penerokan44Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanjaan Bantuan Sosial, Pasal 16

Page 70: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Kecemburuan sosial adalah suatu kondisi dimana munculnya

kelas sosial karena adanya perbedaan dalam kehidupan

masyarakat.

Kemudian setelah mengetahui bagaimana pelaksana Penyelengaraan

Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan selanjutnya

peneliti ingin mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah

Desa Penerokan dalam melaksanakan penyelenggaraan bantuan jaminan sosial

tersebut seperti yang dijelaskan oleh Agus Dwiyanto dalam bukunya,

‘’penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukan

seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanandengan ukuran

nilai-nilai atau norma ekternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh

para stakeholders.45

Begitu pula dengan pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Jaminan Sosial

di Desa Penerokan harus sesuai dengan norma dan aturan yang ada, prinsip yang

berhak menerima kebijakan bantuan Jaminan Sosial,ditegaskan dalam Pasal 28

ayat )3( dan Pasal 34 ayat )2( UUD 1945 ‘’ Jaminan sosial merupakan hak setiap

warga Negara’’ dan ‘’Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi

seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan kurang

mampu’’.46 Hal ini juga di disampaikan kepada kepala Desa Penerokan

mengatakan bahwa “ PemerintahDesa melakukan program Jaminan sosial untuk

mengembangkan, mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu.’’47

45 Agus Dwiyanto,Referensi Birokrasi Publik Di Indonesia, ) Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2006(. Hlm 5146Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 ayat 3 dan Pasal 34 ayat 247Wawancara Kepada Kepala Desa Penerokan

Page 71: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

“Dalam hal ini juga disampaikan kepada Bapak Kepala desa kendala dalam bantuan ini adalah “ kecemburuan sosial yang tinggi terhadap masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, karena jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Penerokan tidak semuanya mendapatkan Program Bantuan Desa disebabkan anggaran yang kurang dan program ini juga diselengarakan oleh Provinsi, Kabupaten dan Kemensos yang dipilih melalui program tersebut masyarakat cemburu karena tidak dapat bantuan dan masih banyak yang membutuhkan mendapatkan bantuan itu.”48

Dalam hal ini juga disampaikan kepada Bapak Zainal Arifin mengatakan bahwa “

“Kendalanya hanya kecemburuan sosial terhadap masyarakat yang mendapatkan bantuan, dan juga tidak ratanya pembagian bantuan, masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.”

Dengan hal ini menyikapi kendala dalam bantuan ini yaitu masih banyaknya

kecemburuan sosial di masyarakat yaitu dimana masyarakat mengalami tidak

kesetaraan yang didapatkan oleh masyarakat yang lainnya. Seperti di wawancara

masyarakat mendapatkan bantuan, ibu Misnawati mengatakan bahwa:

“ saya hanya mendapatkan beras sebesar 15kg dari Bantuan Pangan Non-Tunai dalam 1 bulan, saya baru mendapatkan bantuan dari bulan juni sampai sekarang, sedangkan data nama saya sudah ada satu tahun yang lalu.”49

Adapun wawancara dari masyarakat lain yaitu, Ibu Sosila mengatakan bahwa:

“Saya mendapatkan beras 15kg dan 2liter minyak sayur juga mendapatkan uang sebesar Rp 600,000.”50

Adapun wawancara lain yaitu, ibu Parinah mengatakan bahwa”

“ Saya hanya mendapatkan beras 15 Kg setiap bulannya di Bantuan Pangan Non-Tunai.”51

48Wawancara Kepada Kepala Desa Penerokan49 Wawancara Kepada Ibu Misnawati 50 Wawancara Kepada Ibu Sosila51 Wawancara Dengan Ibu Parinah

Page 72: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Dengan hal peneliti menyimpulkan bahwa kendala dalam bantuan tersebut

Pemerintah Desa harus memperatakan dalam pembagian bantuan masyarakat satu

dengan masyarakat lain yang mendapatkan bantuan. Segala kendala dan

permasalahan yang terjadi memang dibutuhkan kerjasama antar Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah serta stakeholderterkait yang berperan penting dalam

melancarkan penyaluran bantuan sosial ini agar tepat sasaran dan efesien. Namun

hal terpenting adalah bagaimana setiap permasalahan yang ada dapat disikapi dan

diselesaikan kekeluargaan.Pengubahan pola piker masyarakat terhadap bantuan

sosial juga perlu dilakukan. Masyarakat sudah saatnya berfikir bahwa bantuan

sosial diberikan untuk ditunjukan hanya kepada masyarakat miskin sehingga

mereka yang dianggap mampu sudah sepatutnya tidak mengharapkan bantun

bahkan bisa melepaskan program bantuan yang ia, terima agar bisa diberikan

kepada mereka yang benar membutuhkan.

Dalam Program bantuan ini masyarakat yang kurang mampu bisa sangat

terbantu.Tetapi dalam hal ini juga pemerintah Desa juga harus memperhatikan

masyarakat miskin yang belum menerima Program bantuan tersebut.

C. Upaya Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat

Miskin Di Desa Penerokan

Setelah mengetahui kendala-kendal dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan

sosial Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan selanjutnya peneliti ingin

mengetahui apa yang dilakukan aparat dan pendamping Desa dalam pelaksanaan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Berikut adalah upaya yang ingin dilakukan oleh

Pemerintah Desa Penerokan, seperti pernyataan dari aparat Desa yang

mengatakan

Page 73: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

”Pemerintah Desa berharap untuk calon kebijakan bantuan seperti KIS )Kartu Indonesia Sehat(, PKH )Program Kelurga Harapan( dan BPNT )Bantuan Pangan Non Tunai( tersebut kedepannya kementerian terkait dapat berkerja sama dengan Pemerintah Desa untuk mengetahui situasi dan kondisi masyarakat Desa itu adalah Pemerintah Desa.”52

Selanjutnya pernyataan dari pendamping dari penyelenggaraan Jaminan Sosial

Desa Penerokan juga mengatakan bahwa

“yang harus dilakukan adalah merubah system dalam penetapan serta penerima manfaat bantuan tersebut, karena kalau masih seperti program tersebut tidak akan efektif dan tidak tepat sasaran.”53

Pernyataan tersebut sejalan pula dengan pernyataan Kepala Desa Penerokan yang

mengatakan:

“Agar data yang diambil dalam menentukan siapa saja yang mendapatkan bantuan Desa, diharapkan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa pun memberdayakan jajarannya untuk menentukan siapa sajakah yang berhak menerima KIS,PKH dan BPNT tersebut. Tapi memang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku’’.54

Dari pernyataan aparat Desa Penerokan tersebut dapat disimpulkan bahwaupaya

yang ingim dilakukan aparat Desa Penerokan adalah ingin bekerjasama dengan

Pemerintah yang terkaitdalam menentukan data peserta penerima bantuan KIS,

PKH, dan BPNT.

Agar peserta penerima bantuan tersebut kedepannya lebih efisien dan sesuai

dengan apa yang dicita-citakan, yang bertujuan agar kendala yang terjadi saat ini

dapat diselesaikan dan kedepannya kebijakan yang sama dapat berjalan sesuai

dengan apa yang direncanakan.

52Wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Kepala Desa Penerokan53 Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin Selaku Kasi Kesra Pora & pelayanan54 Wawancara dengan Bapak Sugiyono Selaku Kepala Desa Penerokan

Page 74: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Desa Penerokan mempunyai bantuan dari Pemerintah yaitu

Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan

Kartu Indonesia Sehat. Di sini peneliti memfokuskan tiga Program

bantuan diatas yaitu dimana Kartu Indonesia Sehat mempunyai

439 orang. Kartu Indonesia Sehat di sini yaitu memberikan

jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan

pelayanan gratis, dalam Kartu Indonesia Sehat ini dapat

membantu masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan,

dan Program Keluarga Harapan sebanyak 78 Orang, Program

Keluarga Harapan disini juga membantu masyarakat miskin di

Desa Penerokan dapat juga membantu masyarakat di Desa

Penerokan untuk menjadi masyarakat yang sejahtera dan

Bantuan Pangan Non-Tunai sebesar 110 orang, adapun Bantuan

Pangan Non-Tunai yaitu yang sebelumnya ialah RASTRA dimana

bantuan ini hanya berupa makanan pokok, bantuan ini juga

sangat membantu kepada masyarakat yang kurang mampu, dan

penduduk Desa Penerokan yang kurang mampu sebanyak 3.675

orang, sedangkan jumlah masyarakat yang mendapatkan

bantuan 627 Orang. Dan kendala dalam penerimaan bantuan

jaminan sosial yaitu kuatnya kecemburuan sosial dimana

masyarakat yang mendapatkan bantuan berbeda dengan jumlah

61

Page 75: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

penerima dengan masyarakat yang lain dan juga masih kurang

ratanya penerimaan bantuan yang di berikan kepada masyarakat

yang kurang mampu lainnya. Dalam upaya penyelenggaraan

bantuan jaminan sosial tersebut Pemerintah Desa harus

mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yang benar-benar

layak mendapatkan bantuan dengan tepat sasaran.

B. SARAN

Dengan melihat fenomena yang terjadi di desa Penerokan dalam

Upaya Pemerintah Desa Mengatasi Bantuan Penyelenggaraan

Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Penerokan,

penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan

penyelenggaran bantuan jaminan sosial masyarakat miskin, dan

kendala dan upaya yang dihadapi dan dilakukan Pemerintah

Desa Penerokan agar bantuan tersebut tepat sasaran. Penulis

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada aparat Desa hendaknya selalu transparansi

terhadap masyarakat Desa dan selalu memperjuangkan

kepentingan masyarakat agar dapat mensejahterahkan

masyarakat yang dilayaninnya.

2. Kepada masyarakat hendaknya masyarakat selalu

mengawasi dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan

Desa, dan juga harus bersikap sosial terhadap lingkungan

sekitar demi tercapainya masyarakat yang Sejahtera,

Page 76: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Reformis, Mandiri, Intelek, Demokratis dan Islami, sesuai

dengan visi dan misi dari Desa Penerokan.

Page 77: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Dwiyanto,Referensi Birokrasi Publik Di

Indonesia,Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2006

Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik,Edisi

Revisi.Bandung Januari 2015

Dwi Nur Aulia,’’Analisis Terhadap Program Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan

Sosial’’. Universitas Bandar Lampung, Tahun 2018

Harizatul Qudsiah, ‘’Pemanfaatan Kartu JKN-KIS Pada Pasien

rawat Inap RSUD Ungaran’’, skripsi Universitas Negeri Semarang,

Tahun 2018

Inu Kencana,Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara,2015

Juliansyah Noor. Metode Penelitian, Jakarta: Kencana Prenada

Media Group 2011

John W. Cresswell, RASEARCH DESIGEN Pendekatan Metode

Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Ke Empat, Yogyakarta,

Pustaka Pelajar: 2016

Melayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi

Revisi,Jakarta: PT Bumi Aksara,2009

Sayuti Una, M.H. Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi.IAIN STS

Jambi: Syariah Press, 2014

64

Page 78: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Wahid Iqbal Mubarak, Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsep dan

Aplikasi, Jakarta: salemba Medika 2009

W.Gulo, Metode Penelitian, Cetakan Ke-1, Jakarta April 2002.

B. JURNAL

Akun Tanjung Prayogo.’’Efektifitas Strategi Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perluasan

Peserta Bukan penerima Upah di Kota Serang’’, Universitas

sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2017

Dwi Nur Aulia,’’Analisis Terhadap Program Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan

Sosial’’. Universitas Bandar Lampung, Tahun 2018

Harizatul Qudsiah, ‘’Pemanfaatan Kartu JKN-KIS Pada Pasien

rawat Inap RSUD Ungaran’’, skripsi Universitas Negeri Semarang,

Tahun 2018.

Mega Purnamawati , ‘’Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Di

Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi

(studi perbandingan di ruang Vip antara pengguna badan

penyelenggaraan jaminan sosial dan non badan

penyelenggaraan jaminan sosial tahun 2017’’. Universitas Islam

Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,Tahun 2018.

M. Ali Imron Rosyadi. ‘’ Implementasi Kebijakan Tata Kelola

Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di Jawa

Timur’’.Dinas kesehatan Pemprov Jawa Timur. Tahun 2015.

Page 79: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Prisilia Rattu, ‘’Perbedaan Kualitas Pelayanan Keperawatan

Terhadap Pasien Penerimaan Bantuan Iuran Dan Pasien Bukan

Penerima Bantuan Iuran’’.Universitas Sam Ratulangi. Tahun

2015.

B. INTERNET

https://www.bpjs-kesehatan .go.id>read. Akses 27 Desember

2019

http//tribunjambi.com//110-desa-di-batanghari-sudah-serahkan-

data-kepesertaan-BPJS-kesehatan.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 ayat 3 dan

Pasal 34 ayat 2

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2019 Tentang Penyaluran Belanjaan Bantuan Sosial, Pasal 16

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 24

D. Lain-lain

Data Desa Penerokan

Page 80: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

Wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Kepala Desa

Penerokan

Wawancara dengan Bapak Zainal Arifin Selaku Kasi Kesra Pora &

pelayanan

Wawancara dengan Ibu Misnawati

Wawancara dengan Ibu Parinah

Wawancara dengan Ibu Sosila

Page 81: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

LAMPIRAN

Pengambilan Data dan Sekaligus wawancara

Wawancara kepada Bapak Sugiono (Kades Penerokan)

Page 82: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Septianingrum

Tempat, Tanggal lahir : Penerokan, 16 September 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Nim : SIP.162472

Alamat : Jln. Bajubang Darat KM 48 RT 16

Dusun Sekarsari Desa Penerokan

Nama Orang Tua

Ayah : Sudiono

Ibu : Fatonah

Email : [email protected]

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun Pendidikan

2005 – 2010 SDN 77/1 Penerokan

2011 – 2013 SMPN 8 BatangHari

2014 – 2016 SMAN 6 BatangHari

Page 83: repository.uinjambi.ac.idrepository.uinjambi.ac.id/6206/1/A.docx · Web viewPerhatian khusus dalam mengatasi dampak krisis diberikan kepada kelompok berisiko dari keluarga-keluarga

lxx