PENANGANAN LIMBAH INDUSTRI

(Studi Kasus Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit)

Makalah ini Disusun Untuk Memenuhi Mata Kuliah Seminar Masalah-Masalah/Isu-Isu Lingkungan Diampu Oleh Bapak Drs. Mochamad Rozikin M.AP

Kelompok 9:

Ahmad Hadi(135030101111132)

Reza Krisna Putra(135030107111101)

Rizki Adila Ramadhan(135030100111037)

Eka Prasetya Surya(135030100111113)

Kelas B

ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRAS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2016

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Limbah berupakan benda (Padat, Cair, Gas, B3) yang tidak diperlukan dan dibuang, limbah pada umumnya mengandung bahan pencemar dengan konsentrasi bervariasi. Bila dikembalikan ke alam dalam jumlah besar, limbah ini akan terakumulasi di alam sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem Alam

Penumpukan limbah di alam menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem tidak dikelolah dengan baik. Pengelolahan limbah ini merupakan upaya merencanakan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pendayagunaan limbah, serta pengendalian dampak yang ditimbulkannya

Upaya pengelolahan limbah tidak mudah dan memerlukan pengetahuan tentang limbah ( Padat, Cair, Gas, B3) unsur-unsur yang terkandung serta penanganan limbah agar tidak mencemari lingkungan selain itu perlu keterampilan mengelolah limbah menjadi ekonomis dan mengurang jumlah limbah yang terbuang ke alam.

Pelaksanaan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan (Suistanable Development) telah diatur dalam Undang – Undang No 23 Tahun 1997 tentang pengeloaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan merupakan upaya sadar mengelola dan memanfaatkan sumberdaya guna meningkatkan mutu kehipan rakyat dimana pelaksanaan kegiatan pembangunan semakin meningkat dan menanggung resiko pencemaran serta kerusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak karenanya (Amsyari, 1996).

Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) merupakan kegiatan usaha yang secara ekonomi penting bagi negara dan secara sosial berperan besar bagi lingkungan sekitarnya. Namun disisi lain kegiatan Perkebunan dan PKS berpotensi mencemari lingkungan dan di perkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap komponen lingkungan fisik, kimia, biologi serta sosial, ekonomi dan budaya.

Perkebunan Kelapa Sawit beserta pabrik pengelohannya merupakan industry yang unik dimana pada industry ini sebenarnya dapat diterapkan konsep Nir emisi. Dalam artian bahwa semua limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak ada limbah yang terbuang dan mencemari lingkungan. Namun dalam pengembangan areal perkebunan kelapa sawit yang diikuti dengan pembangunan pabrik juga dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan yaitu berupa limbah cair, padat dan gas yang dikeluarkan dari pabrik kelapa sawit yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa pengertian Limbah industry ?

2. Bagaiman limbah dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit ?

3. Bagaimana kebijakan mengenai limbah kelapa sawit ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetetahui apa yang di maksud Limbah Industry.

2. Untuk mengetahui limbah dari kelapa sawit.

3. Memahami kebijakan mengenai limbah kelapa sawit.

BAB II

Landasan Teori

2.1. Kebijakan Lingkungan

Kebijakan public adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya – sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah – masalah public atau pemerintah (Chandler dan Plano 1988). Bahkan Chandler dan Plano juga beranggapan bahwa kebijakan public merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang – orang yang tidak berdaya dalam masayrakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah. Disini dapat dilihat bahwa kebijkan tidak semata dilihat dari pemanfaatan strategis dari sumberdaya tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam bahkan sangat menentukan (Donahue 2003). Kebijakan public adalah segalah sesautu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (Dye 2011).

Analisiskebijakanpadadasarnyamencakuptigahalutama,yaitubagaimanamerumuskankebijakan,implementasikebijakandanevaluasikebijakan(Dwijowijoto,2003).Setiapkebijakandirumuskanuntuktujuantertentuyaitumengatursistemyangsedangberjalanuntukmencapaitujuan(visidanmisi)bersamayangtelahdisepakati.Dengandemikian,analisiskebijakanadalahtindakanyangdiperlukanuntukdibuatnyasebuahkebijakan,baikkebijakanyangbarusamasekaliataukebijakanyangbarusebagaikonsekuensidarikebijakanyangada.

Analisiskebijakanmerupakansuatukeharusanbagiperumuskebijakan,namuntidakterlaluditekankanpadaimplementasikebijakandanlingkungankebijakan.Padaimplementasikebijakandanlingkunganbiasanyadilakukanevaluasi.Namundemikian,evaluasikebijakanmerupakanbagiandarianalisiskebijakanyanglebihberkenaandenganprosedurdanmanfaatdarikebijakan.Meskianalisakebijakanlebihfokuskepada perumusan,padaprinsipnyasetiapanalisiskebijakanpastimencakupevaluasikebijakankarenaanalisiskebijakanmenjangkausejakawalproseskebijakan,yaitumenemukanisukebijakan,menganalisafaktor pendukungkebijakan,implementasinya,peluang evaluasi,dankondisilingkungankebijakan.

Analisiskebijakanpadadasarnyaadalahmenemukanlangkahstrategisuntukmempengaruhisistem.Adaduapilihanskenarioyangdapatdilakukanuntukmempengaruhikinerjasistemyaitu:(1)kebijakanfungsional,skenariodengantindakanyangmempengaruhifungsidariunsursistemtanpamerubahsistem;dan(2)kebijakanstruktural,skenariodengantindakanyangakanmenghasilkansistemyangberbeda(Aminullah,2004).

Tujuandarianalisiskebijakanadalahmenganalisisdanmencarialternatifkebijakanyangdapatdipakaisebagaidasarpengambilankeputusanbagipenentukebijakan.Analisiskebijakanadalahilmuyangmenghasilkaninformasiyangrelevandengankebijakanpublik.Produkanalisiskebijakanadalahnasehatsehinggaseoranganaliskebijakanhanyalahpenasehatkebijakanbukanpenentukebijakan.Olehkarenaituseoranganaliskebijakanmemerlukanhal-halsebagaiberikut.

1. Harustahubagaimanamengumpulkan,mengorganisasidanmengkomunikasikaninformasidalamsituasidimanaterdapatketerbatasanwaktudanakses.

2. Membutuhkanperspektif(pandangan)untukmelihatmasalah-masalahsosialyangdihadapidalamkonteksnya.

3. Membutuhkankemampuanteknikagardapatmemprediksikebijakanyangdiperlukandimasayangakandatangdanmengevaluasialternatifkebijakandenganlebihbaik.

4. Harusmengertiinstitusidanimplementasidarimasalahyangdiamatiuntukdapatmeramalkanakibatdarikebijakanyangdipilih,sehinggadapatmenyusunfaktadanargumentasisecaralebihefektif.

Muhammadi et al. (2001) menyatakanbahwa analisis kebijakan adalah pekerjaanintelektualmemilahdanmengelompokkanupayaatauuntukmemperolehpengetahuantentangcara-carayangstrategisdalammempengaruhisistemmencapaitujuanyangdiinginkan.Dalamsistemdinamisuntukmenyederhanakansistemdalamanalisiskebijakandigunakansimulasimodel.Adaduatahapsimulasimodeluntukanalisiskebijakanyaitu:(1) pengembangan kebijakan alternatif,yaitu suatu proses berpikirkreatifuntukmenciptakanide-idebarutentangtindakanyangdiperlukandalamrangkamempengaruhisistemuntukmencapaitujuan,baikdengancaramerubahmodelmaupuntanpa merubah model; dan (2) analisis kebijakan alternatif, suatuupaya untuk menentukanalternatifkebijakanyangterbaikdenganmempertimbangkanperubahansistemsertaperubahanlingkungankedepan.

2.2 Produksi Bersih

Pembangunan berkelanjutan dapat dipromosikan melalui rancangan kebijakan yang mendorong pada pengembangan, penyebaran dan perpindahan teknologi yang sesuai dengan tujuan meningkatkan efisiensi energi, air dan bahan baku, serta meminimalisasi terbentuknya limbah dan terlepasnya kontaminan ke media lingkungan dalam rangka menghasilkan produk dan jasa ramah lingkungan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu strategi merealisasikan pembangunan berkelanjutan adalah melalui pengembangan dan menerapkan prinsip-prinsip Produksi Bersih.

Produksi bersih didefinisikan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya, sehingga dapat meminimalisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan (KLH, 2003). Produksi bersih merupakan suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan (Alamsyah, 2000).

Definisi produksi bersih (cleaner production) seperti yang diadopsi oleh UNEP adalah aplikasi terus-menerus strategi terintegrasi perlindungan lingkungan pada proses, produk, dan jasa-jasa untuk meningkatkan efisiensi keseluruhan, dan mengurangi resiko pada manusia dan lingkungan. Produksi bersih dapat diaplikasikan pada proses yang digunakan dalam setiap industri, untuk memproduksi, dan pada macam-macam jasa yang disediakan dalam masyarakat.

Produksi bersih berfokus pada strategi untuk secara terus-menerus mengurangi polusi dan dampak lingkungan melalui pengurangan di sumbernya yaitu menghilangkan limbah dalam proses. Bagi proses produksi, produksi bersih dihasilkan dari satu atau kombinasi mengkonservasi material mentah, air, energi, menghilangkan material mentah beracun dan berbahaya; dan mengurangi jumlah dan toksisitas semua emisi dan limbah di sumbernya selama proses produksi. Bagi produk, produksi bersih bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan, kesehatan, dan keselamatan produk selama keseluruhan siklus hidupnya, dari ekstraksi material mentah, melalui pembuatan, penggunaan, sampai pembuangan akhir dari produk. Bagi jasa, produksi bersih mengimplikasikan penggabungan perhatian lingkungan kedalam disain dan pengiriman jasa.

Produksi bersih mengacu pada mentalitas seberapa baik barang-barang dan jasa diproduksi dengan dampak lingkungan minimum di bawah batasan teknologis dan ekonomis sekarang. Produksi bersih tidak menghalangi pertumbuhan, hanya menekankan bahwa pertumbuhan harus berkelanjutan secara ekologis. Produksi bersih sebaiknya tidak dianggap hanya sebagai strategi lingkungan, karena juga berhubungan dengan pertimbangan ekonomis. Dalam konteks ini, limbah dianggap sebagai ‘produk’ dengan nilai ekonomi negatif. Setiap aksi untuk m engurangi konsumsi material mentah dan energi, dan mencegah atau mengurangi pembangkitan limbah, dapat meningkatkan produktivitas dan membawa manfaat keuangan pada perusahaan.

Produksi bersih adalah strategi ‘win-win’, yaitu dengan tetap melindungi lingkungan, konsumen, dan pekerja sementara juga memperbaiki efisiensi industri, profitabilitas, dan daya kompetitif. Perbedaan kunci antara kontrol polusi dan produksi bersih adalah dari segi waktu. Kontrol polusi terjadi setelah peristiwa (after-the-event), pendekatan reaktif dan mengolah. Produksi bersih adalah filosofi antisipasi dan pencegahan dengan melihat ke depan.

Diperkenalkan oleh UNEP tahun 1989, produksi bersih adalah aplikasi berkelanjutan dari strategi lingkungan preventif terintegrasi yang diaplikasikan pada proses, produk, dan jasa untuk meningkatkan eko-efisiensi dan mengurangi resiko bagi manusia dan lingkungan (WBCSD, 1996). Segala upaya yang dapat mengurangi jumlah bahan berbahaya, polutan, atau kontaminan yang terbuang melalui saluran pembuangan limbah atau terlepas ke lingkungan (termasuk emisi-emisi yang cepat menguap di udara) sebelum didaur ulang, doilah, atau dibuang.

Produksi adalah suatu strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus-menerus pada proses produksi dan daur hidup dengan tujuan untuk mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan (Bappedal, 1996). Thorpe (1999) menyatakan bahwa produksi bersih adalah suatu konsep holistik bagaimana suatu produk dirancang dan dikonsumsi secara benar tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Tujuan utama produksi bersih ini adalah implementasi perubahan dalam disain produk, proses manufakturing, dan teknik-teknik manajemen untuk meningkatkan efisiensi, mencegah polusi dan mengurangi limbah (Dames and Moore, 1998:1). Berdasarkan pada definisi dan tujuan objektif mereka, perbedaan antara eko-efisiensi dan produksi bersih adalah eko-efisiensi bermula dari isu-isu efisiensi ekonomi yang mempunyai manfaat positif pada lingkungan, sementara produksi bersih bermula dari isu- isu efisiensi lingkungan yang mempunyai manfaat ekonomi positif (WBCSD, 1996).

Keuntungan implementasi produksi bersih antara lain (Environment Australia 2000): (1) mengurangi biaya-biaya produksi melalui peningkatan efisiensi, penurunan limbah dari input material, (2) Meningkatkan produktivitas dan memperbaiki produk; (3) Mengurangi konsumsi energi; (4) Mengembalikan nilai produk sekunder (by-product); dan (5) Meminimalkan masalah pembuangan limbah termasuk biaya pengolahan limbah. Potensi kerugian dalam implementasi produksi bersih antara lain kesulitan dalam merubah sistem dan teknologi yang ada. Perubahan dalam sistem dan teknologi akan memerlukan investasi yang relatif besar, tingkatan sumber daya manusia yang baik, dan dukungan investor (OECD, 1995).

Produksi bersih diperkenalkan oleh BAPEDAL pada tahun 1993. Sejak saat itu produksi bersih terus dikembangkan dan disebarluaskan ke seluruh sektor terkait di Indonesia. Pada tahun 1995 Pemerintah Indonesia mencanangkan Komitmen Nasional Penerapan Produksi Bersih. Produksi bersih bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan terbentuknya limbah atau bahan pencemar lingkungan di seluruh tahapan produksi. Di samping itu, produksi bersih juga melibatkan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penunjang dan energi di seluruh tahapan produksi.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2004), prinsip-prinsip pokok dalam strategi produksi bersih dituangkan dalam 5R (re-think, re - use, reduction, recovery and recycle) adalah :

· Re-think adalah suatu konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi. Implikasi dari re-think adalah: perubahan dalam pola produksi dan konsumsi yang berlaku baik pada proses maupun produk yang dihasilkan sehingga perlu dipahami secara benar analisis daur hidup produk. Upaya produksi bersih ini tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan dalam pola pikir, sikap dan tingkah laku dari semua pihak terkait baik pemerintah, masyarakat maupun kalangan dunia usaha.

· Reuse atau penggunaan kembali adalah teknologi yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa mengalami perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Implikasi dari re-use adalah penggunaan kembali un-treated water, pemakaian kemasan bahan kimia untuk bahan kimia sejenis.

· Reduction atau pengurangan limbah pada sumbernya adalah teknologi yang dapat mengurangi atau mencegah timbulnya pencemaran di awal produksi. Implikasi dari reduction adalah mengurangi dan meminimalisasi penggunaan bahan baku, air dan energi serta menghindari pemakaian bahan baku berbahaya dan beracun serta mereduksi terbentuknya limbah pada sumbernya, sehingga mencegah dari atau mengurangi timbulnya masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan serta resikonya terhadap manusia.

· Recovery adalah teknologi untuk memisahkan suatu bahan atau energi dari suatu limbah untuk kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Implikasi recovery adalah : Me-recover krom pada limbah padat dari industri kulit, me-recover timah hitam dari limbah aki bekas dan lain- lain.

· Recycling atau daur ulang adalah teknologi yang berfungsi untuk memanfaatkan limbah dengan memproses kembali ke proses semula yang dapat dicapai melalui perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Implikasi recycling adalah: daur ulang limbah plastik menjadi bijih plastik, daur ulang air proses, energi dan lain-lain.

Prinsip-prinsip tersebut lebih diarahkan pada pengaturan diri sendiri (self regulation) daripada pengaturan secara commond and control. Jadi pelaksanaan program produksi bersih ini tidak hanya mengandalkan peraturan pemerintah saja, tetapi lebih didasarkan pada kesadaran untuk mengubah sikap dan perilaku seluruh stakeholder. Keuntungan penerapan produksi bersih adalah: mengurangi terbentuknya pencemar, mencegah berpindahnya pencemar dari suatu media ke media lain, mengurangi resiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, memberikan peluang untuk mencapai sistem manajemen lingkungan, mengurangi biaya pentaatan hukum, menghindari biaya pembersihan lingkungan, dan memberi keunggulan daya saing di pasar internasional (Noor, 2006). Produksi bersih dilakukan dengan cara mengharmonisasikan upaya perlindungan lingkungan dengan kegiatan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Penerapan produksi bersih dapat:

1. Memberikan peluang keuntungan ekonomi, sebab di dalam produksi bersih terdapat strategi pencegahan pencemaran pada sumbernya yaitu mencegah terbentuknya limbah secara dini, yang dapat mengurangi biaya investasi untuk pengolahan dan pembuangan limbah atau upaya perbaikan lingkungan.

2. Mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan melalui pengurangan limbah, daur ulang, pengolahan dan pembuangan yang aman.

3. Memelihara dan memperkuat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang melalui penerapan proses produksi dan penggunaan bahan baku dan energi yang lebih efisien (konservasi sumberdaya, bahan baku dan energi).

4. Mendukung prinsip environmental equity dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

5. Mencegah atau memperlambat terjadinya degradasi lingkungan dan memanfaatkan sumberdaya alam melalui penerapan daur ulang limbah di dalam proses.

6. Memelihara ekosistem lingkungan.

7. Memperkuat daya saing produk di pasar internasional.

Strategi produksi bersih mempunyai arti yang luas karena didalamnya termasuk upaya pencegahan pencemaran melalui pilihan jenis proses yang ramah lingkungan, minimalisasi limbah, analisis daur hidup dan teknologi bersih. Dengan adanya perkembangan dan perubahan cara pandang dalam pengelolaan limbah, konsep produksi bersih menjadi pilihan kebijaksanaan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

2.3 Pengertian Limbah Industri

Kegiatan manusia hampir semuanya menghasilkan barang sisa. Barang sisaitu pun bisa berupa zat padat, cair ataupun gas. Jika tidak terjadi pengolahan yangbersih dan sehat serta sesuai cara yang tepat maka zat sisa tersebut dapat berdampakburuk bagi semua aspek, misalnya kesehatan tubuh, kesehatan lingkungan dan jugakelestarian alam. Dalam pengendalian zat sisa yang kemudian disebut sampah danlimbah maka pemerintah mengaturnya dalam undang – undang dan peraturan.

Limbah dapat mencemari lingkungan dalam kondisi tertentu. Untuk mencegah terjadinya pencemaran maka dibutuhkan tindakan khusus dalam mengatur danmengolah limbah yang dihasilkan baik berupa zat padat, cair ataupun gas.

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi.Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah , yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan Senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.Limbah mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan bahaya. Limbah ini dikenal dengan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya).Bahan ini dirumuskan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tapi mempunyai potensi mencemarkan/merusakkan lingkungan kehidupan dan sumber daya. Bahan beracun dan berbahaya banyak dijumpai sehari-hari, baik sebagai keperluan rumah tangga maupun industri yang tersimpan, diproses, diperdagangkan, diangkut dan lain-lain.Insektisida, herbisida, zat pelarut, cairan atau bubuk pembersih deterjen, amoniak, sodium nitrit, gas dalam tabung, zat pewarna, bahan pengawet dan masih banyak lagi untuk menyebutnya satu per satu. Bila ditinjau secara kimia bahan-bahan ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik.Terdapat lima juta jenis bahan kimia telah dikenal dan di antaranya 60.000 jenis sudah dipergunakan dan ribuan jenis lagi bahan kimia baru setiap tahun diperdagangkan.

Pengertian lain mengenai limbah adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi,termasuk di sini limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Menurut PeraturanPemerintah no 18 tahun 1999 tentang pengolahan limbah berbahaya dalam pasal 1menyebutkan “Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalahsisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atauberacun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secaralangsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkanlingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain”. (PP no 18 tahun 1999).

Limbah dapat dibedakan berdasarkan nilai ekonomisnya dapat digolongkandalam 2 golongan yaitu :

1. Limbah yang memiliki nilai ekonomis limbah yang dengan proses lebihlanjut/diolah dapat memberikan nilai tambah. Contohnya : limbah dari pabrik gulayaitu tetes, dapat dipakai sebagai bahan baku pabrik alkohol, ampas tebunya dapatdijadikan bubur pulp dan dipakai untuk pabrik kertas. Limbah pabrik tahu masihbanyak mengandung protein dapat dimanfaatkan sebagai media untukpertumbuhan mikroba misalnya untuk produksi Protein Sel Tunggal/PST atauuntuk alga, misalnya Chlorella sp.

2. Limbah non ekonomis limbah yang tidak akan memberikan nilai tambahwalaupun sudah diolah, pengolahan limbah ini sifatnya untuk mempermudahsistem pembuangan. Contohnya: limbah pabrik tekstil yang biasanya terutamaberupa zat-zat pewarna

Dalam peraturan pemerintah yang sama pun menyebutkan setiap badan usahayang menghasilkan limbah cair, padat dan gas pun wajib pengolahan untukmereduksi kandungan limbah cair yang ada melakukan pembuangan langsung kelingkungan alam bebas . Banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk melakukanpengolahan, terutama dapat menimbulkan ketidakstabilan lingkungan ekosistem danbisa memperngaruhi kesehatan lingkungan.

Di dalam PP no 20 tahun 1990 menjelaskan bahwa pengendalian lingkunganakan diatur oleh pemerintah setempat dalam hal ini kekuasaan tertinggi yaitu Gubernur, pemerintah setempat harus tegas bagi mereka pelaku usaha yangmenghasilkan limbah untuk melakukan proses pengolahan terlebih dahulu.

Limbah Cair

Limbah cair bersumber dari pabrik yang biasanya banyak menggunakan air dalam sistem prosesnya. Di samping itu ada pula bahan baku mengandung air sehingga dalam proses pengolahannya air harus dibuang. Air terikut dalam proses pengolahan kemudian dibuang misalnya ketika dipergunakan untuk pencuci suatu bahan sebelum diproses lanjut.Air ditambah bahan kimia tertentu .

Limbah atau sampah yaitu limbah atau kotoran yang dihasilkan karena pembuangan sampah atau zat kimia dari pabrik-pabrik. Limbah atau sampah juga merupakan suatu bahan yang tidak berarti dan tidak berharga, tapi kita tidak mengetahui bahwa limbah juga bisa menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat jika diproses secara baik dan benar. Limbah atau sampah juga bisa berarti sesuatu yang tidak berguna dan dibuang oleh kebanyakan orang, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berguna dan jika dibiarkan terlalu lama maka akan menyebabkan penyakit padahal dengan pengolahan sampah secara benar maka bisa menjadikan sampah ini menjadi benda ekonomis.

Polusi udara sejenis gas yang dapat membahayakan yang berasal atau dihasilkan oleh asap-asap baik dari asap kendaraan bermotor maupun asap-asap sisa pembakaran dari pabrik-pabrik tertentu. Jarang sekali kita temui keadaan dijalan yang bersih tanpa adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Polusi juga dapat menimbulkan penyakit, karena didalam polusi itu terkandung virus-virus penyakit yang dapat membahayakan kesehatan kita. Banyak warga yang mengeluh akibat adanya polusi, sampai sekarangpun belum ada cara yang ampuh untuk menangani polusi ,karena semakin hari semakin banyak orang yang mengendarai kendaraan berotor sehingga makbanyak pula asap-asap yang dihasilkan dan hal itu akan menyebabkan polusi udara.

Limbah Organik

Limbah ini terdiri atas bahan-bahan yang besifat organik seperti dari kegiatan rumah tangga, kegiatan industri. Limbah ini juga bisa dengan mudah diuraikan melalui proses yang alami.Limbah pertanian berupa sisa tumpahan atau penyemprotan yang berlebihan, misalnya dari pestisida dan herbisida, begitu pula dengan pemupukan yang berlebihan. Limbah ini mempunyai sifat kimia yang setabil sehingga zat tersebut akan mengendap kedalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut dan selanjutnya akan mempengaruhi organisme yang hidup didalamnya. Sedangkan limbah rumah tangga dapat berupa padatan seperti kertas, plastik dan lain-lain, dan berupa cairan seperti air cucian, minyak goreng bekasdan lain-lain. Limbah tersebut ada yang mempunyai daya racun yang tinggi misalnya : sisa obat, baterai bekas, dan air aki. Limbah tersebut tergolong (B3) yaitu bahan berbahaya dan beracun, sedangkan limbah air cucian.

Limbah anorganik

Limbah ini terdiri atas limbah industri atau limbah pertambangan. Limbah anorganik berasal dari sumber daya alamyang tidak dapat di uraikan dan tidak dapat diperbaharui. Air limbah industri dapat mengandung berbagai jenis bahan anorganik, zat-zat tersebut :

Garam anorganik seperti magnesium sulfat ,magnesium klorida yang berasal dari kegiatan pertambangan dan industri. Asam anorganik seperti asam sulfat yang berasal dari industri pengolahan biji logam dan bahan bakar fosil. Adapula limbah anorganik yang berasal dari kegiatan rumah tangga seperti botol plastik, botol kaca, tas plastik, kaleng dan aluminium.

Jika berdasarkan sumbernya limbah dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Limbah Pabrik

Limbah ini bisa dikategorikan sebagai limbah yang berbahaya karena limbah ini mempunyai kadar gasyang beracun, pada umumnya limbah ini dibuang di sungai-sungai disekitar tempat tinggal masyarakat dan tidak jarang warga masyarakat mempergunakan sungai untuk kegiatan sehari-hari, misalnya MCK(Mandi, Cuci, Kakus) dan secara langsung gas yang dihasilkan oleh limbah pabrik tersebut dikonsumsi dan dipakai oleh masyarakat.

2. Limbah Rumah Tangga

Limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga limbah ini bisa berupa sisa-sisa sayuran seperti wortel, kol, bayam, slada dan lain-lain bisa juga berupa kertas, kardus atau karton. Limbah ini juga memiliki daya racun tinggi jika berasal dari sisa obat dan aki.

3. Limbah Industri

Limbah ini dihasilkan atau berasal dari hasil produksi oleh pabrik atau perusahaan tertentu. Limbah ini mengandung zat yang berbahaya diantaranya asam anorganik dan senyawa orgaik, zat-zat tersebut jika masuk ke perairan maka akan menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan makluk hidup pengguna air tersebut misalnya, ikan, bebek dan makluk hidup lainnya termasuk juga manusia.

2.3 Pengelolaan limbah

Dalam memproses pengolahan limbah padat terdapat empat proses yaitu pemisahan, penyusunan ukuran, pengomposan, dan pembuangan limbah.

1. Pemisahan

Karena limbah padat terdiri dari ukuran yang berbedan dan kandungan bahan yang berbeda juga maka harus dipisahkan terlebih dahulu, supaya peralatan pengolahan menjadi awet. Sistem pemisahan ada tiga yaitu diantaranya :

· Sistem Balistik. Adalah sistem pemisahan untuk mendapatkan keseragaman ukuran / berat / volume.

· Sistem Gravitasi. Adalah sistem pemisahan berdasarkan gaya berat misalnya Syarat barang yang ringan / terapung dan barang yang berat / tenggelam.

· Sistem Magnetis. Adalah sistem pemisahan berdasarkan sifat magnet yang bersifat magnet, akan langsung menempel. Misalnya untuk memisahkan campuran logam dan non logam.

2. Penyusunan Ukuran

Penyusunan ukuran dilakukan untuk memperoleh ukuran yang lebih kecil agar pengolahannya menjadi mudah.

3. Pengomposan

Pengomposan dilakukan terhadap buangan / limbah yang mudah membusuk, sampah kota, buangan atau kotoran hewan ataupun juga pada lumpur pabrik. Supaya hasil pengomposan baik, limbah padat harus dipisahkan dan disamakan ukurannya atau volumenya.

4. Pembuangan Limbah

Proses akhir dari pengolahan limbah padat adalah pembuangan limbah yang dibagi menjadi dua yaitu :

a. Pembuangan Di Laut

Pembuangan limbah padat di laut, tidak boleh dilakukan pada sembarang tempat dan perlu diketahui bahwa tidak semua limbah padat dapat dibuang ke laut. Hal ini disebabkan :

· Laut sebagai tempat mencari ikan bagi nelayan.

· Laut sebagai tempat rekreasi dan lalu lintas kapal.

· Laut menjadi dangkal.

· Limbah padat yang mengandung senyawa kimia beracun dan berbahaya dapat membunuh biota laut.

b. Pembuangan Di Darat Atau Tanah

Untuk pembuangan di darat perlu dilakukan pemilihan lokasi yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :

· Pengaruh iklim, temperatur dan angin.

· Struktur tanah.

· Jaraknya jauh dengan permukiman.

· Pengaruh terhadat sumber lain, perkebunan, perikanan, peternakan, flora atau fauna. Pilih lokasi yang benar-benar tidak ekonomis lagi untuk kepentingan apapun.

Pengelolaan  Limbah Cair

`Air limbah sebelum dilepas ke pembuangan akhir harus menjalani pengolahan terlebih dahulu. Untuk dapat melaksanakan pengolahan air limbah yang efektif diperlukan rencana pengelolaan yang baik. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan secara alamiah maupun dengan bantuan peralatan. Pengolahan air limbah secara alamiah biasanya dilakukan dengan bantuan kolam stabilisasi sedangkan pengolahan air dengan bantuan peralatan misalnya dilakukan pada Instalasi PengolahanAir Limbah/ IPAL (Waste Water Treatment Plant / WWTP).

Dalam pengolahan air limbah bertujuan untuk mencegah pencemaran pada sumber air rumah tangga, melindungi hewan dan tanaman yang hidup didalam air, menghindari pencemaran tanah permukaa dan menghilangkan tempat berkembangbiaknya bibit dan vektor penyakit. Sedangkan syarat Sistem Pengelolaan Air Limbah adalah Tidak mengakibatkan kontaminasi terhadap sumber-sumber air minum,tidak mengakibatkan pencemaran air permukaan, tidak menimbulkan pencemaran pada flora dan fauna yang hidup di air di dalam penggunaannya sehari-hari, tidak dihinggapi oleh vektor atau serangga yang mengakibatkan penyakit, tidak terbuka dan harus tertutup, tidak menimbulkan bau atau aroma tidak sedap.

Metode Pengelolaan Air Limbah.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengelolah air limbah,diantaranya:

a) Pengenceran (disposal by dilution).

Air limbah dibuang ke sungai, danau, atau laut agar mengalami pengenceran. Dengan cara ini air limbah akan mengalami purifikasi alami. Namun, cara semacam ini dapat mencemari air permukaan dengan bakteri pathogen, larva dan telur cacing, serta bibit penyakit lain yang ada didalam air limbah itu. Apabila hanya cara ini yang dapat diterapkan, maka persyaratan berikut harus dipenuhi: Air sungai atau danau tidak boleh digunakan untuk keperluan lain.

Volume air mencukupi sehingga pengenceran berlangsung kurang dari 30-40 kali3. Air harus cukup mengandung oksigen. Dengan kata lain air harus mengalir (tidak boleh stagnan) agar tidak menimmbulkan bau.

b) Cesspool

Bentuk cesspool ini menyerupai sumur tetapi digunakan untuk pembuangan air limbah. Dibuat pada tanah yang berpasir agar air buangan mudah meresap kedalam tanah. Bagian atas ditembok agar tidak tembus air. Apabila ceespool sudah penuh (±60bulan), lumpur didalamnya dapat dihisap keluar atau dari semula dibuat cesspool secara berangkai, sehingga bila yang satu penuh, air akan mengalir ke cesspool berikutnya. Jarak cesspool dengan sumur air bersih adalah 45 meter dan minimal 6 meter dari pondasi rumah.

c) Sumur resapan (seepage pit)

Sumur resapan merupakan sumur tempat menampung air limbah yang telah mengalami pengolahan dalam system lain, misalnya dari aqua privy atau septic tank. Dengan cara ini, air hanya tinggal mengalami peresapan ke dalam tanah. Sumur resapan ini dibuat pada tanah yang berpasir, dengan diameter 1-2,5 meter dan kedalaman 2,5 meter. Lama pemakaian dapat mencapai 6-10 tahun.

d) Septic tank

Septic tank, menurut WHO, merupakan metode terbaik untuk mengelolah air limbah walau biayanya mahal, rumit, dan memerlukan tanah yang luas. Septic tank memiliki 4 bagian, antara lain:

Pengelolaan  Limbah Gas

            Pencemaran udara sebenarnya dapat berasal dari limbah berupa gas atau materi partikulat yang terbawah bersama gas tersebut. Berikut akan dijelaskan beberapa cara menangani pencemaran udara oleh limbah gas dan materi partikulat yang terbawah bersamanya.

1)     Mengontrol Emisi Gas Buang

Gas-gas buang seperti sulfur oksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan hidrokarbon dapat dikontrol pengeluarannya melalui beberapa metode. Gas sulfur oksida dapat dihilangkan dari udara hasil pembakaran bahan bakar dengan cara desulfurisasi menggunakan filter basah (wet scrubber).

Mekanisme kerja filter basah ini akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai metode menghilangkan materi partikulat, karena filter basah juga digunakan untuk menghilangkan materi partikulat.

Gas nitrogen oksida dapat dikurangi dari hasil pembakaran kendaraan bermotor dengan cara menurunkan suhu pembakaran. Produksi gas karbon monoksida dan hidrokarbon dari hasil pembakaran kendaraan bermotor dapat dikurangi dengan cara memasang alat pengubah katalitik (catalytic converter) untuk menyempurnakan pembakaran.

Selain cara-cara yang disebutkan diatas, emisi gas buang juga dapat dikurangi kegiatan pembakaran bahan bakar atau mulai menggunakan sumber bahan bakar alternatif yang lebih sedikit menghasilkan gas buang yang merupakan polutan.

2)     Menghilangkan Materi Partikulat Dari Udara Pembuangan

a) Filter Udara

Filter udara dimaksudkan untuk yang ikut keluar pada cerobong atau stack, agar tidak ikut terlepas ke lingkungan sehingga hanya udara bersih yang saja yang keluar dari cerobong. Filter udara yang dipasang ini harus secara tetap diamati (dikontrol), kalau sudah jenuh  (sudah penuh dengan abu/ debu) harus segera diganti dengan yang baru.

Jenis filter udara yang digunakan tergantung pada sifat gas buangan yang keluar dari proses industri, apakah berdebu banyak, apakah bersifat asam, atau bersifat alkalis dan lain sebagainya

b) Pengendap Siklon

Pengendap Siklon atau Cyclone Separators adalah pengedap debu / abu yang ikut dalam gas buangan atau udara dalam ruang pabrik yang berdebu. Prinsip kerja pengendap siklon adalah pemanfaatan gaya sentrifugal dari udara / gas buangan yang sengaja dihembuskan melalui tepi dinding tabung siklon sehingga partikel yang relatif   “berat” akan jatuh ke bawah.

Ukuran partikel / debu / abu yang bisa diendapkan oleh siklon adalah antara 5 u – 40 u. Makin besar ukuran debu makin cepat partikel tersebut diendapkan.

c) Filter Basah

Nama lain dari filter basah adalah Scrubbers atau Wet Collectors. Prinsip kerja filter basah adalah membersihkan udara yang kotor dengan cara menyemprotkan air dari bagian atas alt, sedangkan udara yang kotor dari bagian bawah alat. Pada saat udara yang berdebu kontak dengan air, maka debu akan ikut semprotkan air turun ke bawah.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dapat juga prinsip kerja pengendap siklon dan filter basah digabungkan menjadi satu. Penggabungan kedua macam prinsip kerja tersebut menghasilkan suatu alat penangkap debu yang dinamakan.

d) Pegendap Sistem Gravitasi

Alat pengendap ini hanya digunakan untuk membersihkan udara kotor yang ukuran partikelnya relatif cukup besar, sekitar 50 u atau lebih. Cara kerja alat ini sederhana sekali, yaitu dengan mengalirkan udara yang kotor ke dalam alat yang dibuat sedemikian rupa sehingga pada waktu terjadi perubahan kecepatan secara tiba-tiba (speed drop), zarah akan jatuh terkumpul di bawah akibat gaya beratnya sendiri (gravitasi). Kecepatan pengendapan tergantung pada dimensi alatnya. 

e) Pengendap Elektrostatik

Alat pengendap elektrostatik digunakan untuk membersihkan udara yang kotor dalam jumlah (volume) yang relatif besar dan pengotor udaranya adalah aerosol atau uap air. Alat ini dapat membersihkan udara secara cepat dan udara yang keluar dari alat ini sudah relatif bersih.

Alat pengendap elektrostatik ini menggunakan arus searah (DC) yang mempunyai tegangan antara 25 – 100 kv. Alat pengendap ini berupa tabung silinder di mana dindingnya diberi muatan positif, sedangkan di tengah ada sebuah kawat yang merupakan pusat silinder, sejajar dinding tabung, diberi muatan negatif. Adanya perbedaan tegangan yang cukup besar akan menimbulkan corona discharga di daerah sekitar pusat silinder. Hal ini menyebabkan udara kotor seolah – olah mengalami ionisasi. Kotoran udara menjadi ion negatif sedangkan udara bersih menjadi ion positif dan masing-masing akan menuju ke elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung sedangkan udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder dan kemudian terhembus keluar.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Lingkungan Hidup Nasional

Pelaksanaan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan (Suistanable Development) telah diatur dalam Undang – Undang No 23 Tahun 1997 tentang pengeloaan Lingkungan Hidup.

Pembangunan merupakan upaya sadar mengelola dan memanfaatkan sumberdaya guna meningkatkan mutu kehipan rakyat dimana pelaksanaan kegiatan pembangunan semakin meningkat dan menanggung resiko pencemaran serta kerusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak karenanya (Amsyari, 1996).

Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) merupakan kegiatan usaha yang secara ekonomi penting bagi negara dan secara sosial berperan besar bagi lingkungan sekitarnya. Namun disisi lain kegiatan Perkebunan dan PKS berpotensi mencemari lingkungan dan di perkirakan dapat menimbulkan dampak penting terhadap komponen lingkungan fisik, kimia, biologi serta sosial, ekonomi dan budaya.

Perkebunan Kelapa Sawit beserta pabrik pengelohannya merupakan industry yang unik dimana pada industry ini sebenarnya dapat diterapkan konsep Nir emisi. Dalam artian bahwa semua limbah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak ada limbah yang terbuang dan mencemari lingkungan. Namun dalam pengembangan areal perkebunan kelapa sawit yang diikuti dengan pembangunan pabrik juga dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan yaitu berupa limbah cair, padat dan gas yang dikeluarkan dari pabrik kelapa sawit yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Uraian tersebut di atas semakin menjelaskan betapa eratnya hubungan antara hukum lingkungan dengan kebijaksanaan lingkungan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dengan mendasrakn kepada prinsip-prinsip hukum lingkungan Sepertidiketahuibahwahukumlingkunganmenyangkutberbagaiaspekataumateridarihukumadministrasi,perdata,pidana,perpajakan,internasionaldantataruang.Haltersebutdapatdilihatdalampengembangandanpembangunanlingkunganhidupantaralainmenyangkutperizinan,tuntutangantikerugianakibatkerusakanlingkungan,sengketatanahakibatperbuatanpidana,pengenaantarifataubeadalampengelolaan ruang dan peruntukan tanah negara untuk kepetingan penyelengaraan pemerintah. Banyaknya masalah-masalah lingkungan sangat membutuhkan berbagai pendekatan disiplin ilmu dan teknologi.

Melihat sejarah pembentukan undang-undang Lingkungan Hidup dalam Repelita III, bab 7 tentang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dimana pemerintah berkewajiban untuk menyusun undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang masalah lingkungan yang mengatur:

a. Pemukiman manusia dan lingkungan hidup

b. Pengelolaan sumber daya alam

c. Pencemaran lingkungan

d. Yuridiksi departemen-departemen di bidang lingkungan

Hal inilah yang melatarbelakangi diterbitkannya Undang-Undang Lingkungan hidup atau biasa disebut dengan UULH Nomor 4 Tahun 1982. Undang-undang yang memuat azas serta prinsip-prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup ini beserta sanksi-sanksinya akan merupakan dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya yang diciptakan secara sektoral termasuk peraturan pelaksanaannya dan tata cara pelembagaan, wewenang serta tanggung jawabnya. Saat ini Indonesia telah mamasuki tahap industrilisasi yang merupakan tahapan pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dan untuk meletakkan landasan untuk pembangunan selanjutnya.

3.2 Permasalahan Limbah Kelapa Sawit

Kelapa Sawit merupakan komoditas perkebunan yang telah diusahakan di Indonesia secara tahun 1911. Komoditas ini mempunyai peran yang cukup besar dalam perekenomian nasional maupun daerah (Damoko,2002)

Pada tahun 2014, luas total areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 10,9 juta hektar. Provinsi Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah adalah Provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang paling luas. Seiring dengan perkembangan areal kelapa sawit di Indonesia yang meningkat dengan pesat pada decade terakhir ini, maka jumlah Pabrik Kelapa Sawit juga akan bertambah secara nyata. Tahun 2014 jumlah PKS sudah mencapai 608 unit dengan riau yang memiliki 140 Pabrik.

Aktifitas proses produksi atau pengelolaan pada PKS selain menghasilkan CPO juga menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan baik ke air maupun udara. Oleh sebab itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan ini seperti : PP No 82 Tahun 2001 Tentang pengelolaan Kualitas Air dan Pengendlian Pencemaran Air dan Kep. Men LH/28/2003 tentang Pedoman teknis Pengkajian Pemanfaatan Air limbah dari industry Minyak Sawit pada tanah di perkebunan sawit.

Dampak positif dari perkembangan sektor agroindustri umumnya dan perkebunan kelapa sawit khususnya, juga diikuti oleh dampak negatif terhadap lingkungan akibat dihasilkan limbah cair, padat dan gas dari kegiatan kebun dan pabrik kelapa sawit (PKS). Untuk itu tindakan pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan PKS perlu dilakukan sekaligus meningkatkan dampak positifnya. Tindakan tersebut tidak cukup dengan mengandalkan peraturan perundang - undangan saja, tetapi juga didukung oleh pengaturan sendiri secara sukarela dan pendekatan instrumen-instrumen ekonomi. Pengaturan seperti ini dikenal sebagai mixed policy tools (Alamsyah, 2000).

Tidak adanya keterpaduan dalam realisasi konservasi lingkungan menyebabkan Sungai Siak mengalami pencemaran limbah buangan industri yang berada di sepanjang bantaran sungai. Aktivitas di bantaran sungai yang telah mengalirkan limbah cair, padat dan jenis limbah beracun lainnya ke perairan Siak antara lain industri karet, kertas, penggergajian kayu, perkebunan, pertanian, perkampungan, lalu lintas perkapalan, pelabuhan dan masih banyak lagi. Keadaan ini disebabkan pemerintah daerah tingkat II yang dilewati sungai ini menerapkan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan masing-masing. Apalagi di sepanjang bantaran sungai terdapat berbagai industri yang memiliki perizinan dari pemerintah pusat melalui berbagai departemen/kementerian. Fakta ini cukup menyulitkan pengaturan oleh pemerintah provinsi Riau. Konsep yang ideal untuk mengatasi hal ini adalah “one river one plan” yaitu konsep konservasi satu sungai satu rencana pengelolaan, namun hal tersebut memerlukan pemahaman dari masing-masing pihak yang terkait dengan eksploitasi maupun pelestarian Sungai Siak serta mampu mengoptimalkan perannya tersebut.

Kementerian Lingkungan Hidup telah mengumumkan peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hasil penilaian KLH sepanjang tahun 2003. Kriteria penilaian mencakup penilaian pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3, penerapan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), pelaksanaan produksi bersih, manajemen lingkungan dan hubungan masyarakat serta pengembangannya. Berdasarkan laporan tersebut, jenis usaha yang masuk kategori hitam (perusahaan belum mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidupnya secara berarti) meliputi industri tekstil, penyedap rasa, kertas, pertambangan, kelapa sawit, kayu lapis dan pabrik gula.

Daftar perusahaan industri kelapa sawit yang termasuk peringkat hitam PROPER tahun 2003-2004

No

Nama perusahaan

Lokasi

1

PT. Perdana Inti Sawit

Rokan Hulu, Riau

2.

PT. Torganda

Rokan Hulu, Riau

3.

PT. Sari Aditya Loka I

Merangin Jambi

4.

PT. Inti Indo Sawit Subur

Kebun Handil, Jambi

5.

PTPN VI PKS Pinang Tinggi

Muara Jambi, Jambi

Salah satu ketimpangan yang terjadi dalam industri kelapa sawit adalah tidak proporsionalnya perbandingan luas perkebunan sawit rakyat dengan perkebunan besar nasional dan swasta. Ketimpangan ini semakin besar dengan perbedaan perlakuan oleh pemerintah. Perusahaan asing yang menguasai perkebunan kelapa sawit besar dilindungi dan diadministrasikan oleh pemerintah, sedangkan perkebunan sawit rakyat yang luasnya tidak seberapa kurang mendapatkan perlindungan atau pembinaan.

3.3 Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit

Kenyataan menunjukan bahwa sejak masalah lingkungan hidup mulai diperhatikan di Indonesia, maka berbagai macam program yang berkaitan dengan lingkungan tidak mencapai sasaran secara optimal. Hal ini disebabkan pendekatannya yang bersifat pemaksaan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dengan ancaman sanksi. Belajar dari hal tersebut, dewasa ini telah terjadi perkembangan pemikiran di mana limbah yang dulunya dikategorikan sebagai produk samping yang menimbulkan masalah dan selayaknya harus ditanggulangi (end of pipe), saat ini dianggap sebagai indikator tidak efisiennya proses produksi. Pemikiran inilah yang mendorong perubahan strategi penanganan limbah.

Pada awalnya strategi pengelolaan lingkungan didasarkan pada pendekatan kapasitas daya dukung (carrying capacity approach). Akibat terbatasnya daya dukung lingkungan alamiah untuk menetralisir pencemaran yang semakin meningkat, upaya mengatasi masalah pencemaran berkembang ke arah pendekatan mengolah limbah yang terbentuk (end of pipe treatment). Pendekatan ini terfokus pada pengolahan dan pembuangan limbah untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun pada kenyataannya pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap terjadi dan cenderung terus berlanjut.

Limbah pabrik kelapa sawit terdiri atas limbah padat berupa tandan kosong, ampas press dan cangkang; serta limbah cair. Limbah tersebut merupakan produk samping dari produk utama berupa crude palm oil (CPO) dan kernel. Pada saat proses pabrikasi untuk menghasilkan produk utama tersebut dibutuhkan bahan baku berupa tandan buah segar (TBS) dan air. Secara skematis proses pengolahan kelapa sawit sampaimenghasilkanproduksampingberupalimbahpadatdancairdapatdilihatpada gambar di bawah ini.

Limbah pabrik kelapa sawit yang lain yaitu tandan kosong sawit (TKS) yang dihasilkan dari 23% tandan buah segar (TBS) yang diolah dan serat mesokarp yang juga berasal dari olahan TBS sebanyak 13%. Serat mesokarp ini dapat digunakan sebagai bahan bakar di pabrik kelapa sawit, namun perlakuan itu tidak bisa diaplikasikan pada tandan kosong sawit. Pembakaran tandan kosong sawit tidak diijinkan karena menyebabkan polusi udara. Pada ekologi produksi kelapa sawit, penggunaan kembali tandan kosong sawit dan serat mesokarp sebagai pupuk, baik langsung pada tanaman di perkebunan ataupun tidak langsung pada nursery, merupakan salah satu cara pemanfaatan.

Limbah cair dari PKS dapat menimbulkan dampak negatif kepada lingkungan di sekitar pabrik. Dampak tersebut akan terjadi di lingkungan air (sungai tempat pembuangan limbah cair) dalam bentuk: (1) kerusakan jenis algae bloom/eutrophication dalam bentuk penurunan kadar oksigen dan peningkatan toksin (sebagian alga beracun),kematian organisme air dan makhluk hidup yang mengkonsumsi air tercemar seperti hewan darat dan bahkan manusia, (3) bau busuk, (4) timbulnya penyakit, dan (5) pendangkalan perairan. Pada lingkungan darat, limbah cair PKS dapat menyebabkan gangguan dan kerusakan tanah, terutama untuk limbah yang mengandung minyak, pencemaran air tanah, dan bau busuk.

3.4 Kebijakan Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit

Pada awalnya pengelolaan lingkungan didasarkan pada pendekatan kapasitas daya dukung akibat terbatasnya daya dukung alamiah untuk menetralisir pencemaran yang semakin meningkat. Upaya dalam mengatasi masalah pencemaran berubah pendekatan pengolahan limbah yang terbentuk (end of pipe treatment). Namun kenyataannya tidak memecahkan permasalahan yang ada. Dalam prakteknya pendekatan pengolahan limbah mengalami berbagai kendala yaitu: rendahnya pentaatan dan penegakan hukum, lemahnya perangkat peraturan yang tersedia, rendahnya tingkat kesadaran, sifatnya reaktif atau bereaksi setelah limbah itu terbentuk, memerlukan biaya investasi, operasi serta pemeliharaan relatif tinggi. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kalangan industri tidak atau belum dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan secara optimal.

Di Indonesia, pengelolaan lingkungan diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam non hayati, perlindungan sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim (pasal 9).

Sistem pengelolaan lingkungan ISO 14001 merupakan bagian dari keseluruhan sistem manajemen termasuk struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek-praktek, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengembangkan dan melaksanakan, mencapai, mengkaji, dan memelihara kebijakan lingkungan.

Selain manajemen lingkungan, perangkat lain yang disarankan pakar manajemen lingkungan untuk sebaiknya dipergunakan perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya adalah produksi bersih. Pengembangan program produksi bersih di Indonesia dimulai sejak tahun 1993 dengan melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kesadaran dan pelatihan, bantuan teknis, pengembangan sistem informasi serta pengembangan insentif. Perkembangan program produksi bersih dibagi dalam 4 periode waktu yaitu: tahun 1993: rencana strategi penerapan produksi bersih; tahun 1994: peningkatan kesadaran dan kemampuan; tahun 1995: komitmen nasional produksi bersih; dan tahun 1996: cleaner production action plant.

Produksi bersih dalam kebijakan nasional produksi bersih, dimaksudkan untuk mencegah dan meminimalkan terbentuknya limbah atau bahan pencemar lingkungan pada seluruh tahapan produksi. Di samping itu, produksi bersih juga untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, bahan penunjang, dan energi. Salah satu komponen dalam promosi produksi bersih adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk menghasilkan dan menggunakan produk- produk dan jasa-jasa yang ramah lingkungan.

Penerapan produksi bersih pada industri dapat dilakukan dengan aplikasi teknologi bersih. Penerapan teknologi bersih merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja usaha yang nantinya akan terkait dengan penilaian program PROPER (environmental performance rating) yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Keterbatasan teknologi pemisahan konvensional pada industri kelapa sawit, merupakan salah satu kendala rendahnya recovery dan banyaknya bahan yang terbuang menjadi limbah.

Dalam kaitan dengan rencana kegiatan usaha diatur tentang kwajiban melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Peraturan pemerintah yang terkait dengan AMDAL adalah PP No.27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Kepmen ini menyatakan bahwa: Pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air, persebaran hama, penyakit dan gulma, serta perubahan kesehatan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik. Skala/besaran yang tercantum di bawah ini telah memperhitungkan potensi dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala /besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.

Dalam kaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran diatur dalam PP No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pengendalian pencemaran udara diatur dalam PP No.41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Baku mutu lingkungan ditetapkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.02 tahun 1998 tentang pedoman penetapan baku mutu lingkungan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997 tentang indeks standar pencemar udara. Peraturan ini menjelaskan bahwa Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Dalam peraturan ini diatur tentang: rentang Indeks Standar Pencemar Udara. Indeks ini ditetapkan dengan cara mengubah kadar pencemar udara yang terukur menjadi suatu angka yang tidak berdimensi (pasal 2).

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebauan. Isi peraturan ini adalah bahwa baku tingkat Kebauan untuk odoran tunggal dan campuran, metoda pengukuran/pengujian dan peralatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa: kebauan adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan; baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan; sumber bau atau zat odoran adalah setiap zat yang dapat menimbulkan rangsangan bau pada keadaan tertentu; zat odoran adalah zat yang dapat berupa zat tunggal maupun campuran berbagai macam senyawa.

tentang pembuangan air limbah ke air atau sumber air diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 111 tahun 2003 tentang pedoman mengenai syarat dan tata cara perizinan serta pedoman kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 142 tahun 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 111 tahun 2003. Peraturan ini menyatakan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan dilarang membuang air limbah yang mengandung radioaktif ke air atau sumber air (pasal 1) dan Bupati/Walikota dilarang menerbitkan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air yang melanggar baku mutu air dan menimbulkan pencemaran air (pasal 2). Pada pasal 3 dinyatakan bahwa syarat-syarat perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air wajib mematuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Untuk melakukan pengelolaan limbah cair, diwajibkan melakukan kajian terlebih dahulu tentang kelayakan pemanfaatan air limbah sebagai pupuk pada tanah diperkebunan. Hasil kajian ini akan menjadi dasar dalam pemberian ijin pemanfaatan tersebut. Selain kedua peraturan tersebut di atas yang mengatur secara spesifik pemanfaatan air limbah industri kelapa sawit, ada satu peraturan lagi yang dikeluarkan oleh KLH yang mengatur tentang baku mutu air limbah yang boleh dibuang ke lingkungan, yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pemanfaatan air limbah untuk digunakan sebagai pupuk pada lahan di perkebunan kelapa sawit yaitu: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit. Tujuan pedoman ini adalah sebagai acuan dalam melakukan pengkajian pemanfaatan air limbah dari industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit. Pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah pada tanah ini dibuat agar terdapat kesesuaian pemahaman mengenai aspek-aspek yang harus ditinjau dalam menentukan kelayakan lingkungan dari suatu kegiatan pemanfaatan air limbah pada tanah. Pengkajian air limbah pada tanah perlu dilakukan karena adanya potensi akumulasi bahan pencemar dalam tanah serta kemampuan tanah dalam menetralisasi air limbah terbatas dan berbeda-beda tergantung pada karakteristik tanah seperti permeabilitas tanah, komposisi dan sifat kimia tanah.

Dalam melakukan Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah, pemrakarsa wajib terlebih dahulu memberitahukan rencana kegiatan Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan surat pemberitahuan beserta usulan rencana pengkajian. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan usulan pengkajian kepada Instansi yang bertanggungjawab. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pengkajian pemanfaatan air limbah yang sedang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Instansi yang bertanggung jawab. Evaluasi Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit di Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan Instansi yang bertanggungjawab yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Evaluasi dilakukan dengan melakukan pengecekan ada tidaknya indikasi pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang meliputi: kondisi tanah, kondisi air tanah, kebauan, kondisi tanaman, serta kondisi air limbah yang sesuai dengan baku mutu sebagaimana ditetapkan dalam izin. Apabila dari hasil evaluasi tersebut tidak menunjukkan adanya indikasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, maka pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah dapat dilanjutkan. Sedangkan bila hasil evaluasi menunjukkan adanya indikasi pencemaran maka pelaksanaan pemanfaatan air limbah harus dihentikan yang berarti persetujuan pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah dicabut dan pemrakarsa harus melakukan pemulihan kualitas lingkungannya.

Tata cara perizinan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang pedoman syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit. Dijelaskan bahwa Bupati/Walikota menetapkan syarat dan tata cara perizinan pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit di kabupaten/kota dengan berpedoman pada Keputusan ini.

Pengajuan permohonan izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit diajukan berdasarkan hasil kajian pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit. Persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dalam hal pengajuan izin pemanfaatan air limbah industri sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit, yaitu: BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter; nilai pH berkisar 6-9; dilakukan pada lahan selain lahan gambut; dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam; dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam; tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter; dan pembuatan sumur pantau.

Surat Keputusan izin pemanfaatan air limbah industri minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit wajib mencantumkan ketentuan sekurang- kurangnya meliputi: hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat; metode dan frekuensi pemantauan; pelaporan hasil pemantauan, dilakukan oleh pemrakarsa kepada Bupati/Walikota sekurang-kurangnya dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur provinsi yang bersangkutan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup; larangan mengenai : (1) adanya air larian (run off) yang masuk ke sungai; (2) pengenceran air limbah yang dimanfaatkan; (3) membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan in; dan (4) membuang air limbah ke sungai bila air limbahnya melebihi ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan limbah cair sebagai pupuk/bahan pembenah tanah di pertanaman kelapa sawit sangat dimungkinkan atas dasar adanya kandungan hara dalam limbah tersebut. Pemanfaatan limbah ini disamping sebagai sumber pupuk/bahan organik, juga akan mengurangi biaya pengolahan limbah dimana biaya tersebut diperkirakan dapat diturunkan sebesar 50 - 60 % (Pamin dkk., 1996). Penurunan biaya ini disebabkan limbah cair yang digunakan adalah limbah yang masih memiliki nilai BOD antara 3.500-5000 mg/l yang berasal dari kolam anaerobik primer. Hal tersebut masih memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri No.KB.310/452/MENTAN/XII/95 tentang standarisasi pengolahan limbah PKS dan karet terutama untuk aplikasi lahan sebagai sumber air dan pupuk. Aplikasi limbah cair sebagai pupuk tidak boleh menyebabkan penurunan mutu air tanah, kerusakan tanah dan penurunan mutu air tanah pada sumber-sumber air yang berasal dari air larian dari kegiatan pemanfaatan pupuk tersebut (Sutarta et al., 2000).

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah BAPEDAL (1999) menyatakan bahwa pemanfaatan limbah cair kelapa sawit sebagai sumber air dan hara bagi tanaman kelapa sawit, sementara dipandang sebagai alternatif penanganan limbah cair sekaligus sebagai salah satu upaya menuju produksi bersih. Lebih lanjut disebutkan mengenai prinsip-prinsip pemanfaatan limbah cair ke tanah, antara lain: (a) limbah tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan produktifitas; (b) limbah tidak mengandung B3; (c) tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, baik air, tanah dan wilayah sekitarnya; (d) limbah yang dimanfaatkan memenuhi baku mutu yang ditentukan; (e) Penelitian dilakukan untuk butir-butir sebelumnya oleh pihak netral; dan (f) ijin pemanfaatan limbah diberikan setelah adanya pengkajian terhadap hasil penelitian tersebut.

Berbagai kebijakan tersebut telah mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan lingkungan, baik secara mandatory maupun voluntary. Namun demikian, masih terdapat beberapa peraturan yang dianggap sebagai beban bagi perusahaan baik beban administratif maupun biaya. Penerapan sistem produksi bersih masih tergantung pada komitmen perusahaan untuk mencapai daya saing produk di pasar internasional. Rangkuman peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah kelapa sawit serta kinerjanya.

Berdasarkan hasil review kebijakan tersebut dapat simpulkan bahwa faktor-faktor yang penting diperhatikan dalam pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit menuju nir limbah adalah: (1) komitmen perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan khususnya terkait pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, (2) komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan limbah yang ditunjukan dengan penegakan hukum secara adil dan konsisten, dan (3) ketersediaan peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat pusat (undang-undang) sampai pada tingkat SK. Bupati/ Kepala Dinas Teknis Bidang Lingkungan.

BAB IV

KESIMPULAN

Pada dasarnya limbah adalah sejenis kotoran yang berasal dari hasil pembuangan dan itu mengakibatkan dampak bagi lingkungan di sekitar tetapi sekarang banyak ditemukan cara atau solusi untuk menangani dampak-dampak yang dihasilkan oleh limbah, meskipun demikian pada kenyataannya cara atau solusi tersebut tidak ada hasilnya karena masih banyak pula kita jumpai limbah atau sampah disungai dan didarat yang dapat pula menimbulkan banjir serta kerusakan lingkungan lainnya

DAFTAR PUSTAKA

·