LINGKUNGAN HIDUP, PENATAAN RUANG

DAN PERTANAHAN

BAB X

LINGKUNGAN HIDUP, PENATAAN RUANGDAN PERTANAHAN

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bermaksud untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan segenap potensi yang dimiliki. Di antara potensi yang merupakan sumber pembangunan adalah kekayaan alam dimana tanah merupakan salah satu kekayaan alam yang paling berharga. Semua aspek kehidupan manusia dan hampir semua kegiatan pembangunan berkaitan dengan tanah. Oleh karena itu pengaturan pemanfaatan tanah dan dalam konteks yang lebih luas, yaitu ruang, amat penting bagi pembangunan nasional. Hal tersebut disebabkan oleh karena kebutuhan akan ruang dan tanah akan terus meningkat, padahal ketersediaannya tidak bertambah bahkan mungkin berkurang, baik secara fisik maupun dari segi kualitasnya.

X/3

Pengaturan pemanfaatan tanah dan ruang berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa pembangunan dan kehidupan manusia akan terpelihara keberlanjutannya, dan bahwa kekayaan alam yang tidak digunakan secara arif dan bijaksana dapat membuat buntu jalannya pembangunan di masa depan. Dengan demikian mengancam kelangsungan kehidupan dan peradaban manusia di muka bumi.

Oleh karena itu sejak awal pembangunan nasional, sejak PJP I, lingkungan hidup telah menjadi faktor yang senantiasa diperhitungkan dalam setiap kegiatan pembangunan. Dengan sendirinya keterbatasan dalam ketersediaan alternatif pilihan dalam pemanfaatan sumber daya menyebabkan pada awal pembangunan faktor lingkungan hidup tidak dapat diperhitungkan sekuat seperti sekarang. Pada saat pembangunan telah menghasilkan kemajuan dan memberikan kemungkinan-kemung-kinan pilihan yang lebih luas, faktor lingkungan hidup menjadi faktor utama dalam menentukan alternatif pilihan-pilihan pembangunan.

Dalam PJP II, lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan telah memperoleh perhatian makin besar dan mendapat tempat tersendiri dalam pembidangan pembangunan. Sejak tahun pertama Repelita VI usaha-usaha di bidang ini makin ditingkatkan dan terus dilanjutkan dalam tahun kedua Repelita VI, dan akan diteruskan serta ditingkatkan dalam tahun-tahun yang akan datang. Di bidang lingkungan hidup pada tahun kedua Repelita VI telah dilaksanakan inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup yang antara lain telah menyelesaikan pemetaan dasar yang mencakup 65 persen wilayah Indonesia dalam berbagai skala yaitu 1:25.000, 1:50.000 dan 1:100.000. Dalam kaitannya dengan pemanfaatan lahan, telah dihasilkan pula peta status lahan dan kawasan pengembangan terekomendasi dalam skala 1:250.000 untuk seluruh wilayah Indonesia, peta tata-guna lahan dan status hutan skala 1:250.000, peta

X/4

tata-guna tanah skala 1: 50.000 untuk kawasan seluas 191, 4 juta hektare dan skala 1:25.000 seluas 144, 9 juta hektare.

Dalam upaya penyelamatan hutan tanah dan air, telah ditetapkan kawasan hutan lindung seluas 29,6 juta hektare atau sekitar 97 persen dari 30,3 juta hektare yang telah ditunjuk. Kawasan konservasi sumber daya alam telah diperluas dan dikembangkan meliputi 365 unit seluas 18,8 juta hektare. Dalam rangka rehabilitasi lahan kritis, dilaksanakan kegiatan reboisasi di hutan lindung, suaka alam, dan kawasan lindung lainnya mencapai sekitar 1,8 juta hektare, dan melalui kegiatan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan pada lahan seluas 5,7 juta hektare. Kegiatan tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan dan fungsi ekosistem 39 daerah aliran sungai dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan yang rawan terhadap dampak kegiatan pembangunan seperti ruas-ruas pantai dan ekosistem perairan memperoleh perhatian besar untuk ditangani dalam Repelita VI. Melalui program pembinaan daerah pantai telah dikembangkan pola tata ruang pantai dan tata guna sumber alam laut dan pantai di 15 propinsi. Dengan tata ruang pantai dan tata guna sumber alam laut dan pantai ini diharapkan pemanfaatan kawasan pesisir dan pengelolaan sumber daya alam taut akan dapat lebih sesuai dengan peruntukannya. Kegiatan rehabilitasi pantai melalui penanaman hutan bakau rakyat telah dilaksanakan di daerah-daerah pantai yang telah rusak seperti di Jawa, Bali, Lombok, pantai selatan Sulawesi dan pantai timur Lampung, yang keseluruhannya mencakup areal seluas 3.950 hektare. Pemasyarakatan gerakan pembudidayaan bakau juga dilaksanakan di 7 propinsi. Untuk meningkatkan daya dukung. lingkungan telah ditetapkan 9 unit cagar alam laut yang meliputi kawasan seluas 254,5 ribu hektare.

X/5

Demi terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup secara baik, peningkatan kemampuan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup terus ditingkatkan dan diperluas hingga tingkat wilayah, propinsi dan kabupaten. Untuk itu antara lain telah dibentuk 3 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah (Bapedalwil) yang berkedudukan di Pekanbaru, Ujungpandang, dan Denpasar, serta Bapedal Daerah Tingkat I dan II di seluruh Indonesia.

Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan terutama untuk pelestarian fungsi sungai melalui program kali bersih (Prokasih) yang pada tahun 1995/96 telah diperluas wilayahnya menjadi 74 ruas sungai di 17 propinsi dari 65 ruas sungai di 13 propinsi pada tahun 1994/95. Melalui Prokasih ini juga telah dikembangkan program peringkat (Proper) yang mengevaluasi kinerja perusahaan industri dalam pengelolaan limbah. Dari kegiatan tersebut terungkap bahwa 43,7 persen pengelola pabrik telah menunjukkan upaya nyata untuk memenuhi baku mutu limbah cair.

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di bidang lingkungan hidup pada hakekatnya berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas dan tidak terbarui dan menjaga kelestariannya untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari penataan ruang. Penataan ruang pada hakekatnya adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, terutama lahan dan air yang terbatas jumlahnya, perlu direncanakan dengan baik agar efisien dan efektif, untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui penataan ruang, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan secara optimal dan mencegah

X/6

terjadinya benturan berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang yang merugikan masyarakat.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 tentang Penataan Ruang tahun 1992 maka penyelenggaraan penataan ruang terus berkembang menuju pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan ruang yang berkualitas. Sampai dengan tahun 1996 dipersiapkan 2 rancangan Undang-undang dan 12 rancangan Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Dua rancangan diantaranya, yaitu rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Tata Cara dan Bentuk Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang telah selesai disusun untuk diundangkan. RTRWN pada hakekatnya merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara. Materi tersebut sedang dalam proses penetapan peraturan pemerintah yang naskahnya telah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pada tingkat propinsi ada rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP). Sampai dengan tahun 1995/96, telah disusun RTRWP untuk 27 propinsi, dengan status: 25 di antaranya telah ditetapkan sebagai peraturan daerah dan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri; 1 RTRWP (Propinsi Jawa Timur) sedang dipersiapkan rancangan peraturan daerahnya untuk diajukan kepada DPRD Tingkat I; dan 1 RTRWP (Propinsi Sulawesi Tenggara) sedang dibahas rancangan peraturan daerahnya bersama DPRD Tingkat I.

Di daerah tingkat II ada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kotamadya (RTRWK). Sampai dengan akhir tahun 1995/96, telah disusun RTRWK untuk 243 kabupaten/kotamadya dengan status: 21 diantaranya sedang dalam tahap penyempurnaan

X/7

materi; 69 sedang dalam proses persiapan pengajuan rancangan peraturan daerah ke DPRD Tingkat II; 26 sedang dalam proses pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD Tingkat II; dan 92 RTRWK telah ditetapkan sebagai peraturan daerah tetapi belum mendapatkan pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 35 RTRWK telah ditetapkan sebagai peraturan daerah dan sudah mendapatkan pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Di samping itu, 45 dari 63 kotamadya di Indonesia telah menyelesaikan rencana tata ruangnya, 3 diantaranya telah ditetapkan sebagai peraturan daerah tetapi belum mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 42 RTRWK telah ditetapkan sebagai peraturan daerah dan sudah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Selama tahun 1995/96 telah diupayakan penanganan per-masalahan penataan ruang untuk kawasan-kawasan yang cepat berkembang seperti Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, peningkatan kemampuan perencanaan tingkat nasional dan daerah, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang melalui pelatihan, pengembangan sistem informasi sumber daya lahan dan sumber daya air, serta pengaturan dan pembinaan kelembagaan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan penataan pertanahan telah berkembang dan mengarah kepada peningkatan pelayanan pemberian status hukum atas tanah dan penyediaan data dasar pertanahan. Di bidang pertanahan upaya penatagunaan tanah dititikberatkan pada penyediaan informasi tentang penggunaan dan kemampuan tanah di seluruh wilayah tanah air baik di perkotaan maupun perdesaan. Upaya ini bersifat lintas sektoral karena berkaitan dengan penyediaan tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan serta upaya pengendalian penggunaan tanah.

X/8

Dalam pengaturan penguasaan tanah, kegiatan yang utama adalah pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah melalui redistribusi tanah obyek landreform dan konsolidasi tanah yang mencakup penataan kembali penggunaan dan penguasaan tanah di wilayah per-kotaan maupun di perdesaan, termasuk tanah obyek landreform. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, dikembangkan pula pelaksanaan kegiatan redistribusi secara swadaya.

Selama dua tahun Repelita VI telah dilakukan redistribusi tanah obyek landreform seluas 10.169 hektare, penertiban administrasi landreform untuk 11.280 Kepala Keluarga, dan konsolidasi tanah perkotaan untuk 5.250 persil. Di samping itu jugs telah dilakukan pendataan pemilikan/penguasaan tanah perdesaan seluas 19.200 hektare dan tanah perkotaan sebanyak 14.440 persil.

Dalam kurun waktu 1994/95 dan 1995/96 telah diterbitkan 46.278 Surat Keputusan (SK) Hak oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi, 161 SK Hak Guna Usaha (HGU), 159.202 sertifikat untuk para transmigran, dan 141.470 sertifikat untuk masyarakat golongan ekonomi lemah melalui proyek operasi nasional (Prona) Pertanahan yang merupakan kegiatan pemberian sertifikat tanah secara masal yang dibiayai baik dengan dana APBN maupun swadaya masyarakat.

Pada tahun 1995/96 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hal( Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah. Peraturan perundangan ini memberikan jaminan hukum dalam rangka mobilisasi dana masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan hak atas tanah untuk keperluan permodalan.

X/9

B. LINGKUNGAN HIDUP

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program Repelita VI

Sasaran utama pembangunan lingkungan hidup dalam Repelita VI adalah (a) meningkatnya pengenalan terhadap jumlah dan mutu sumber alam serta jasa lingkungan yang tersedia di alam; (b) terpeliharanya kawasan konservasi; (c) terbentuknya sistem kelembagaan yang lebih efisien dan efektif; (d) terkendalinya pen-cemaran; (e) pemulihan potensi produksi lahan kritis; dan (f) terkendalinya kerusakan pantai.

Memperhatikan sasaran tersebut telah dirumuskan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi : (a) pemilihan lokasi pembangunan; (b) rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (c) pengembangan kelembagaan, peran serta masyarakat dan kemampuan sumber daya manusia; (d) penetapan baku mutu lingkungan; (e) pengurangan produksi limbah; dan (f) pengelolaan limbah.

Berbagai kebijaksanaan tersebut diwujudkan dalam 6 (enam) program pokok Repelita VI, yaitu : (1) inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (2) penyelamatan hutan, tanah, dan air; (3) pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup; (4) pengendalian pencemaran lingkungan hidup; (5) rehabilitasi lahan kritis; dan (6) pembinaan daerah pantai.

2. Pelaksanaan dan Hasil-Hasil Pembangunan Tahun Kedua Repelita VI

Pembangunan lingkungan hidup memasuki tahun kedua Repelita VI di tandai dengan meningkatnya kemampuan dan kapasi tas

X/10

pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan pengelolaan lingkungan hidup tersebut antara lain ditempuh melalui pembentukan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup hingga tingkat daerah, peningkatan kapasitas pemantauan dampak lingkungan, dan pengenalan jumlah dan mutu jasa lingkungan yang tersedia. Di samping itu cakupan lokasi dan kegiatan pengendalian pencemaran juga terus diperluas yang ditujukan untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup.

a. Program Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya alam serta mengembangkan neraca dan tata guna sumber alam dan lingkungan hidup untuk mengetahui daya dukung dan menjamin sediaan sumber alam yang berkelanjutan.

Dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan, sampai dengan tahun 1995/96 telah diselesaikan produksi peta rupa bumi sebanyak 2.062 nomor lembar peta (nip) pada berbagai skala (Tabel X-1). Selanjutnya untuk menunjang terlaksananya jaringan nasional sistem informasi geografi, telah dilaksanakan pemetaan rupa bumi digital skala 1:25.000 meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 1995/96 dihasilkan tambahan peta sebanyak 209 n1p. Selain itu untuk peta rupa bumi sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku pada skala 1:50.000 dihasilkan tambahan 116 nlp sehingga sampai dengan tahun 1995/96 dihasilkan peta sebanyak 743 n1p. Dengan demikian secara keseluruhan pada tahun 1995/96 upaya

X/11

pemetaan rupa bumi wilayah darat telah mencapai 65 persen dari seluruh wilayah nasional.

Selanjutnya dalam rangka pemetaan dasar kelautan telah dilaksanakan pemetaan lingkungan laut dan pantai nasional. Pada tahun 1995/96 telah dihasilkan Peta Lingkungan Laut Nasional skala 1:50.000 sebanyak 22 nlp untuk Kawasan Timur Indonesia. Selain itu dihasilkan pula Peta Lingkungan Pantai Indonesia skala 1:50.000 sebanyak 26 nlp untuk kawasan Selat Bangka dan Kupang.

Di samping kegiatan penyediaan data dasar, pemetaan rupa bumi, dan pemetaan kelautan telah dilaksanakan pula pemetaan tematik sumber daya alam untuk berbagai keperluan pemanfaatan lahan. Kegiatan pemetaan tematik tersebut meliputi pemetaan status lahan dan kawasan pengembangan terekomendasi skala 1:250.000 untuk seluruh wilayah Indonesia, penyempurnaan peta tata guna lahan dan status hutan skala 1:250.000, pengadaan peta tata guna tanah skala 1:50.000 untuk kawasan seluas 191,4 juta hektare dan skala 1:25.000 untuk kawasan seluas 144,9 juta hektare. Kegiatan pemetaan juga dilaksanakan untuk mengkaji perubahan ekosistem hutan yang meliputi pemetaan status hutan; pemetaan untuk kegiatan evaluasi reboisasi dan penghijauan; pemetaan sebaran gambut, tanaman sagu, dan komoditas perkebunan.

Selain itu sejak tahun 1994/95 telah dilakukan pemetaan sumber daya alam, pantai dan laut yang menghasilkan peta sebanyak 20 nlp. Pada tahun 1995/96 dihasilkan tambahan peta sebanyak 19 nlp. Dengan demikian sampai dengan tahun kedua pelaksanaan Repelita VI secara keseluruhan dihasilkan peta sumber daya alam pantai dan laut sebanyak 39 nlp. Dengan dihasilkannya peta-peta tersebut dapat diketahui potensi sumber daya perikanan, pola iklim, stmktur geologi pantai, tata guna lahan pantai dan ekosistemnya.

X/12

Dalam tahun 1995/96 dihasilkan tambahan cakupan penafsiran citra Landsat seluas 52,08 juta hektare hutan. Hasil pemetaan ini merupakan modal dasar bagi kegiatan penataan hutan selanjutnya. Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 1995/96 telah dilaksanakan penataan batas luar kawasan hutan sepanjang 14.290 kilometer atau meningkat sebesar 12 persen lebih panjang dibandingkan dengan keadaan tahun 1994/95.

Dalam rangka inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup telah dilakukan penyusunan neraca kualitas lingkungan hidup daerah (NKLD) di daerah tingkat I dan 11 yang terus dikembangkan dan disempurnakan dalam hal metoda analisis dan pemutakhiran statistik. Penyempurnaan ini berkembang terus dan mulai pada tahun 1995/96 sebanyak 8 propinsi telah mewajibkan daerah tingkat 11 di wilayahnya untuk menyusun NKLD.

b. Program Penyelamatan Hutan, Tanah dan Air

Program ini bertujuan untuk melestarikan fungsi dan kemampuan sumber alam hayati dan non hayati serta lingkungan hidup melalui peny€lamatan hutan, tanah dan air yang merupakan sumber alam dan sekaligus pula lingkungan hidup. Oleh karena itu pengelolaan secara terarah sumber-sumber alam ini akan sangat menentukan keseimbangan sistem pengendalian tata air, laju erosi, dan besaran akumulasi sedimentasinya. Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam baik daratan maupun lautan termasuk flora dan fauna dan keunikan alamnya, dilakukan untuk melindungi dan mengawetkan keanekaragaman hayati plasma nutfah serta ekosistemnya

X/13

Dalam upaya konservasi hutan lindung dan kawasan lindung, sampai dengan tahun 1995/96 telah ditetapkan kawasan hutan lindung seluas 29,6 juta hektare atau sekitar 97 persen dari 30,3 juta hektare yang telah ditunjuk. Seiring dengan perkembangan tersebut telah disusun pedoman perencanaan pengelolaan hutan lindung, pedoman pemantauan dan evaluasi pengelolaan hutan lindung serta upaya penataan jalur hijau mangrove. Pada tahun 1995/96, telah dikembang-kan kawasan konservasi darat dengan luas keseluruhan 9,4 juta hektare yang terdiri atas 176 unit cagar alam dan 46 unit suaka margasatwa. Untuk kawasan suaka alam perairan juga telah dilakukan penetapan kawasan seluas 320 ribu hektare yang meliputi 9 unit cagar alam laut dan 3 unit suaka margasatwa laut. Pada tahun 1995/96 telah ditetapkan 2 Taman Nasional Baru yaitu Taman Nasional Bukit Tigapuluh dan Taman Nasional Bentuang Karimun yang diikuti dengan penyusunan rencana pengelolaan taman nasional sebanyak 7 unit. Dengan demikian sampai dengan tahun kedua Repelita VI telah ditetapkan taman nasional sebanyak 31 unit dengan luas 7,9 juta hektare. Pemantapan koordinasi pengelolaan taman nasional juga dilakukan melalui pembentukan berbagai forum komunikasi wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

Dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering menyebabkan permasalahan lingkungan antarnegara telah dilakukan berbagai usaha pengendaliannya. Berkaitan dengan hal tersebut dalam tahun 1995 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan perkiraan daerah rawan kebakaran di 9 propinsi dengan menetapkan nilai potensi terbakar secara kualitatif, penyusunan prosedur tetap pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut, dan penyempurnaan sistem tanggap darurat untuk tiap unit pelaksana pembukaan lahan.

Perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air untuk menjamin keberlanjutan tata guna air makin diserasikan dengan pendekatan

X/14

penataan ruang. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung khususnya kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah tangkapan hujan, daerah resapan air, daerah aliran sungai, danau, dan situ. Penetapan kawasan lindung dilakukan dengan pendekatan ekosistem wilayah aliran sungai yang melihat tata air secara menyeluruh dari sumber air di pegunungan sampai ke muara sungai. Pendekatan yang demikian itu diharapkan dapat menjamin sediaan air secara berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya air juga dilaksanakan melalui kegiatan penatagunaan sungai, yang terkait dengan pengembangan wilayah dan upaya penanggulangan bencana alam. Tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan daya rusak dari aliran air dalam suatu kawasan melalui berbagai upaya teknis dan sosial. Secara keseluruhan kegiatan perbaikan, pengaturan, dan pemeliharaan sungai dalam tahun 1995/96 telah dilaksanakan di seluruh wilayah tanah air meliputi areal seluas 2,1 juta hektare (Tabel X-2).

Upaya konservasi untuk kawasan tertentu juga dilakukan melalui penggunaan lahan yang hemat terutama pada daerah resapan air. Penggunaan lahan yang efisien tersebut dapat ditempuh antara lain dengan penetapan keseimbangan yang serasi antara koefisien dasar ruang terbuka hijau dan koefisien kerapatan dasar bangunan dan ling-kungan. Upaya pengaturan koefisien sebagai persyaratan pembuatan sumur resapan dapat juga ditempuh terutama pada penataan ruang yang lebih rinci. Untuk meningkatkan mutu kawasan resapan air, sampai dengan tahun 1995/96 telah dilakukan penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan Taman Hutan Raya di 14 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Puncak dari upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah terjaminnya keseimbangan potensi keanekaragaman hayati secara

X/15

lestari. Salah satu upayanya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian potensi sumber daya flora dan fauna dengan menetapkan flora dan fauna identitas daerah.

Sejalan dengan hal tersebut pada tanggal 3 November 1995 telah dicanangkan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN). Pencanangan HCPSN dilakukan dengan penerbitan sampul hari pertama Seri Puspa Propinsi Sumatera Barat, Riau, Timor Timur, Maluku, dan Irian Jaya. Berbagai kegiatan penyuluhan dilakukan untuk menghindari penangkapan burung secara liar di seluruh wilayah Indonesia dan pelarangan lomba atau kontes burung yang bukan merupakan hasil penangkaran serta peninjauan kembali sistem perizinan yang berlaku. Selain itu, pada tahun 1995 telah diselenggarakan pertemuan internasional kedua bagi para pihak yang terkait dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati. Pertemuan tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan antara lain perlindungan hak-hak asal sumber daya genetik, penetapan protokol mengenai pengendalian sumber daya genetik, serta pengembangan jaringan informasi keanekaragaman hayati.

c. Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup ditujukan terutama untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kapasitas kemampuan Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.X/16

Dalam kaitan ini pemasyarakatan tentang pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu instrumen awal untuk mengkaji dampak yang akan ditimbulkan dari setiap kegiatan pembangunan menempati kedudukan utama. Langkahlangkahnya dimulai secara bertahap dari penyempurnaan metodologi

penyusunan AMDAL, pengkajian prosedur pelaksanaan dan penetapan lingkup kegiatan tertentu yang memerlukan AMDAL dan penyusunan panduan AMDAL untuk kegiatan di wilayah pesisir dan laut. Di samping itu dikembangkan juga metodologi penyusunan AMDAL bagi pengembangan kota baru dan kawasan lahan basah serta pengembangan pola dan sistem manajemen lingkungan untuk pulau-pulau kecil.

Sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sampai dengan tahun 1995/96 tercatat sebanyak 1.764 kegiatan pembangunan yang telah memiliki dokumen AMDAL dan studi evaluasi mengenai dampak lingkungan (SEMDAL), termasuk diantaranya 4 dokumen AMDAL Kegiatan Terpadu dan 1 dokumen AMDAL Regional.

Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui kursus-kursus AMDAL yang pada tahun 1995/96 telah diikuti oleh 283 orang peserta kursus dasar AMDAL, 68 orang peserta kursus penyusunan AMDAL, dan 16 orang peserta Kursus Penilai AMDAL. Apabila dibandingkan dengan keadaan pada tahun 1994/95, maka pada tahun 1995/96 telah dihasilkan tambahan sebanyak 367 orang lulusan peserta kursus AMDAL dari kategori di atas (Tabel X-3). Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk menangani pelaksanaan penerapan AMDAL.

Selain kursus AMDAL juga dilaksanakan berbagai kursus lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 1995/96 dilaksanakan kursus pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang diikuti 30 orang peserta, kursus pengendalian kerusakan lingkungan yang diikuti oleh 24 orang peserta dan kursus

X/17

penegakkan hukum lingkungan yang diikuti oleh 34 orang peserta, serta kursus pengendalian pencemaran udara sebanyak 26 peserta.

Dalam rangka memantapkan organisasi dan tata kerja Bapedal dalam menanggulangi masalah pengendalian dampak lingkungan di berbagai wilayah, telah dibentuk Bapedal Wilayah (Bapedalwil) di 3 wilayah yang berkedudukan di Pekanbaru, Denpasar, dan Ujung-pandang. Diharapkan dengan terbentuknya ketiga Bapedal Wilayah tersebut akan lebih meningkatkan kemampuan pemantauan kualitas lingkungan, penanggulangan pencemaran, pemulihan kerusakan ling-kungan dan bantuan bimbingan teknis bagi pemerintah daerah setempat. Sebagai tindak lanjut pembentukan Bapedal Wilayah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 1996 telah dibentuk Bapedal Daerah (Bapedalda) Tingkat I dan Tingkat II.

Dalam upaya meningkatkan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, dalam tahun 1995/1996 telah dilaksanakan pembinaan dan pengembangan 60 laboratorium lingkungan milik instansi sektoral di '27 propinsi melalui pengembangan fasilitas penunjang, pengadaan peralatan laboratorium, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan penyempurnaan metoda analisisnya. Kegiatan lain yang penting adalah penyusunan pedoman uji mutu lingkungan dan pengkajian metode analisis yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup melalui pola kemitraan terus dikembang-kan dengan berbagai kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang bersifat penggalangan misalnya Proper, Prokasih dan Adipura.

Peningkatan kesadaran masyarakat perkotaan terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup didorong melalui upaya

X/18

bersama untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan dan keindahan kota untuk mencapai kualitas lingkungan yang baik serta meningkat -kan kesehatan warganya. Penghargaan diwujudkan melalui pemberian Adipura untuk kota yang berprestasi baik. Jumlah kota penerima Adipura telah bertambah dari 121 kota pada tahun 1994/95 menjadi 213 kota pada tahun 1995/96.

Bentuk peran serta masyarakat lainnya dalam pelestarian lingkungan yang dilakukan secara perorangan adalah wujud nyata partisipasi warganegara dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam tahun 1995/96 penghargaan Kalpataru diberikan kepada 1 orang Perintis Lingkungan, 2 kelompok Penyelamat Lingkungan, 1 orang Pengabdi Lingkungan, dan 1 orang Pembina Lingkungan.

Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup juga diikuti dengan pengembangan baku mutu limbah berbagai media pen-cemaran. Pengembangan ini meliputi perluasan cakupan penetapan baku mutu limbah jenis industri yang meningkat dari 14 jenis dalam tahun 1994/95 menjadi 21 jenis industri dalam tahun 1995/96. Di samping itu telah ditetapkan juga baku mutu limbah cair untuk kegiatan hotel dan rumah sakit.

Pengembangan baku mutu limbah udara juga semakin diperhati-kan antara lain telah ditetapkan baku mutu emisi sumber tidak ber-gerak yang diikuti dengan penyusunan panduan teknis pemantauan kualitas emisi industri semen, besi baja, pulp dan kertas.

Dalam rangka ikut aktif dalam pengendalian pencemaran udara global, telah dibentuk Komite Nasional Perlindungan Lapisan Ozon dan Ozone Depleting Substances (ODS) Phase Out. Komite ini bertugas untuk melaksanakan Program Nasional Perlindungan Lapisan Ozon dan ODS Phase Out yang akan tuntas pada akhir tahun 1997.

X/19

Selain itu Komite juga bertugas dalam pemasyarakatan kebijaksanaan penghapusan ODS secara bertahap serta membantu dunia usaha dalam persiapan menghadapi penghapusan penggunaan metil bromida.

d. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mengurangi kemerosotan mutu dan fungsi lingkungan hidup perairan tawar dan laut, tanah, dan udara yang disebabkan oleh makin meningkatnya aktivitas pembangunan.

Menyadari pentingnya fungsi sungai sebagai sumber air baku dalam pengadaan air bersih untuk keperluan rumah tangga, industri, pertanian dan budidaya perikanan maka mulai tahun 1995/96 lingkup pelaksanaan Prokasih diperluas dari 65 ruas sungai di 13 propinsi yaitu DI Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur menjadi 74 ruas sungai di 17 propinsi dengan tambahan empat propinsi yaitu Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Bali. Meluasnya jangkauan wilayah Prokasih menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengelolaan kelembagaan dalam pengendalian pencemaran air baik di tingkat pusat maupun daerah.

Memasuki tahun ketujuh dari pelaksanaan Prokasih, maka dalam tahun kedua Repelita VI mulai diterapkan strategi penaatan dan penegakkan hukumnya. Hal ini dilaksanakan dengan penyebarluasan informasi kinerja berbagai industri dalam pengelolaan limbah melalui Proper. Penentuan peringkat kinerja tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan upaya minimisasi limbah, juga membantu perusahaan yang bersangkutan dalam upaya meningkatkan daya saingnya di dunia internasional. Hasil yang dicapai dalam tahun 1995/96 menunjukkan

X/20

bahwa sebanyak 93 perusahaan dari 213 perusahaan dinilai telah menunjukkan upaya untuk memenuhi baku mutu limbah cair.

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak telah dilaksanakan pemantauan emisi gas buang kendaraan bermotor di empat kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Di samping itu telah dilakukan kampanye penggunaan teknologi alternatif untuk mengurangi gas buang melalui penggunaan bahan bakar gas. Selanjutnya pengendalian terhadap sumber tidak bergerak dilaksanakan terhadap 17 industri di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Sampai dengan tahun 1995/96, Pusat Pengolahan Limbah Industri-Bahan Berbahaya dan Beracun (PPLI-B3) di Cileungsi Bogor telah mengolah sebanyak 29.697 ton limbah B3 dari 222 perusahaan. Selain itu dilaksanakan juga program kemitraan di dalam pengolahan limbah B3 dengan penandatanganan surat pernyataan, pengkajian sistem tanggap darurat di zona industri tertentu, serta penyusunan konsep RPP mengenai sistem tanggap darurat.

Upaya lain dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang bersifat langsung adalah dilaksanakannya kampanye produksi bersih dengan tujuan mengurangi atau mencegah terjadinya pencemaran lingkungan langsung dari sumbernya. Agar prinsip-prinsip produksi bersih tersebut dapat menjadi dasar penetapan kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan di setiap sektor pembangunan maka dalam tahun 1995/96 telah dibentuk Komite Nasional Penerapan Strategi Produksi Bersih. Dalam tahun 1995/96 juga telah disusun panduan pengen-dalian dampak lingkungan industri pulp, kertas dan kelapa sawit, dan pelaksanaan audit produksi bersih pada 2 industri pulp dan kertas.

X/21

Sejalan dengan pengembangan produksi bersih juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerapan ekolabel. Pembentukan Lembaga Ekolabel Indonesia, penyusunan konsep standar dan kriteria ekolabel untuk produk kertas tisu dan kertas kemasan merupakan langkah awal dalam mendukung berkembangnya industri yang berwawasan lingkungan. Hal ini juga dilaksanakan sebagai antisipasi terhadap pelaksanaan ISO 14000 oleh dunia usaha.

Upaya lain dalam pengendalian pencemaran juga dilaksanakan melalui sistem insentif. Pengembangan sistem insentif ini dilakukan melalui pemberian pinjaman lunak untuk pembangunan infrastruktur pengolahan limbah. Sistem insentif tersebut diharapkan dapat men-dorong dunia usaha dalam meningkatkan ketaatan terhadap baku mutu limbah dan emisi yang telah ditetapkan.

e. Program Rehabilitasi Lahan Kritis

Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hutan dan tanah yang rusak agar dapat berfungsi kembali dalam produksi dan kelestarian lingkungan hidup. Hal yang penting dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan kritis adalah meningkat-nya pendapatan dan kemampuan produktif masyarakat terutama dalam wilayah pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

Kegiatan rehabilitasi hutan dan tanah kritis yang dilakukan dalam kawasan lindung, meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di sempadan sungai, kawasan pantai berhutan bakau dan kawasan hutan lindung. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya dukung DAS yang telah rusak agar dapat berfungsi dalam sistem produksi dan terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Upaya tersebut mencakup kegiatan penghijauan dan konservasi tanah.

X/22

Memperhatikan kepentingan tersebut, dalam tahun 1995/96 telah dilaksanakan penghijauan tanah kritis di lahan kering seluas 522.854 hektare di 27 propinsi (Tabel X-4). Selain itu, dilakukan pula pengembangan pengelolaan 39 DAS dengan penyusunan pola rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RLKT) untuk liputan areal seluas 7,6 juta hektare serta penyusunan rencana teknik lapangan RLKT (RTL-RLKT) pada 27 sub DAS seluas 2,5 juta hektare. Selanjutnya dilaksanakan pula pembinaan konservasi tanah di 5 lokasi areal HPH.

Sementara itu kegiatan penanaman hutan rakyat yang dilaksanakan pada tahun 1995/96 di 27 propinsi telah menghasilkan tambahan luas hutan rakyat sekitar 99.233 hektare (Tabel X-5). Kegiatan rehabilitasi lahan pada hutan rakyat merupakan usaha yang terpadu untuk mencegah meluasnya tanah kritis dan memperbaiki fungsi hidro-orologis kawasan. Fungsi hutan rakyat selanjutnya dikembangkan sebagai hutan serba guna yang dapat digunakan sebagai percontohan pengawetan tanah.

Kegiatan rehabilitasi lahan lainnya adalah pembuatan petak percontohan/demplot pengawetan tanah dan pembuatan dam pengendali. Pada tahun 1995/96 telah dilaksanakan tambahan pembuatan petak percontohan/demplot pengawetan tanah sebanyak 963 unit (Tabel X-6). Petak-petak percontohan tersebut merupakan wahana penyuluhan yang bermuatan teknologi dalam rangka meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas lahan. Pembuatan dam pengendali dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi limpasan erosi dan sedimentasi dari kawasan lahan kritis. Dengan adanya tambahan dam pengendali sebanyak 421 unit yang dibangun pada tahun 1995/96 diharapkan dapat lebih menekan laju erosi (Tabel X-7).

X/23

Dalam tahun 1995/96 juga dilakukan kegiatan reboisasi pada kawasan hutan lindung yang memiliki lahan kritis seluas 36.880 hektare (Tabel X-8). Kegiatan reboisasi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu hutan lindung diharapkan dapat meningkatkan daya pulih fungsi ekosistem hutan lindung. Upaya rehabilitasi lahan kritis juga dilakukan dengan melibatkan peladang berpindah sebanyak 10.300 KK di 21 propinsi melalui pembinaan tanpa perlu pemindahan penduduk. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan pengendalian perladangan berpindah dan perambah hutan telah disusun petunjuk teknis pengendalian perladangan berpindah dan perambahan hutan melalui pola pembinaan in-situ dan ex-situ. Selanjutnya dilaksanakan pula pembinaan usaha tani menetap terhadap 55.206 KK melalui kegiatan HPH Bina Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan penghijauan dan reboisasi diperlukan petugas-petugas lapangan yang berfungsi membantu pelaksanaan teknis di lapangan. Sampai dengan tahun kedua Repelita VI telah dipekerjakan sejumlah 6.162 orang petugas lapangan penghijauan dan 958 petugas lapangan reboisasi (Tabel X-9). Penurunan jumlah petugas lapangan reboisasi pada tahun 1995/96 dari tahun sebelumnya disebabkan oleh perubahan status fungsional petugas tersebut menjadi status struktural di bawah pembinaan Sub Balai RLKT. Untuk petugas khusus penghijauan, sejak tahun 1994/95 pelaksanaan tugasnya telah dialihkan kepada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah/Dinas Kehutanan yang merupakan alat kelengkapan Pemerintah Daerah.

f. Program Pembinaan Daerah Pantai

Pembinaan daerah pantai ditujukan untuk meningkatkan pelestarian fungsi ekosistem pantai dan lautan, mengendalikan

X/24

kerusakan lingkungan pesisir, serta meningkatkan kemampuan masyarakat pantai dalam pengelolaan pantai dan lautan.

Dalam tahun 1995/96 telah dilaksanakan penyusunan pola tata ruang daerah pantai di 15 propinsi yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan pembangunan di daerah.

Di samping itu untuk mendukung pelaksanaan pelestarian sumber daya pantai dan laut dilaksanakan upaya peningkatan koordinasi melalui pengembangan sistem pengawasan, pengendalian, pengamatan lapangan dan evaluasi (P3LE) pesisir dan perairan laut. Melalui mekanisme P3LE laut ini diharapkan peran serta semua pihak terutama Pemerintah Daerah Tingkat I dan II semakin meningkat.

Dalam kaitan dengan upaya pengendalian cegah-awal pencemaran minyak, dalam tahun 1995/96 telah dihasilkan unit percontohan sistem informasi geografis sumber daya pesisir dan laut di selat Makassar dan selat Lombok, peta sensitivitas lingkungan pesisir dan laut di selat Makassar dan selat Lombok, dan tersusunnya konsep desain kajian analisis resiko dampak lingkungan pesisir dan laut di selat Makassar dan selat Lombok. Untuk memantau kualitas fisik perairan laut Indonesia, pada tahun 1995/96 dikembangkan Sistem Informasi Potensi Kelautan. Sistem ini berlandaskan pada prosedur pemantauan perairan laut Seawatch yang menghasilkan data real time untuk digunakan dalam pemantauan perubahan cuaca dan iklim bagi kegiatan lalu lintas pelayaran, pemantauan pencemaran laut dan dukungan analisis numerik sebaran bahan pencemar.

Dalam upaya pelestarian dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan pantai telah dicanangkan gerakan pembudidayaan mangrove dan pemasangan rumpon di 7 propinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, dan

X/25

TABEL X — 1PETA RUPA BUMI NASIONAL YANG SUDAN TERSEDIA I)

1993/94,1994/95—1995/96(dalam nomor lembar peta)

Jumlah Repelita VINo. Daerah Skala Kebutuh

an1993/94 1994/95 2) 1995/96

3)

1. Sumatera 1:50.000 856 632 632 632

2. Jawa dan Bali 1:25.000 877 707 707 707

3. Nusa Tenggara Barat 1:25.000 192 40 41 41

4. Nusa Tenggara Timur 1:25.000 525 109 122 122

5. Kalimantan 1:50.000 822 292 292 293

1:250.000 51 10 13 136. Sulawesi 1:250.000 45 31 45 45

7. Irian Jaya 1:100.000 209 200 200 209

1:250.000 43 — — —

8. Jumlah — 3.620 2.021 2.054 2.062

9. Nasional 1:2.500.000

3 — 3 3

1) Angka kumulatif2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

X/26

T A B E L X - 2HASIL PELAKSANAAN USAHA PENGENDALIAN SUNGAI,

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

MENURUT DAERAH TINGKAT I 1)1993/94, 1994/95 - 1995/96

(dalam ha )

Repelita VINo. Propinsi 1993/94 1994/95 1995/96 2)

1. Daerah Istimewa Aceh 100.495 102.995 103.5662. Sumatera Utara 338.420 340.220 3815283. Sumatera Barat 29.806 31556 33.2554. Riau 17.160 17.660 183305. Jambi 23.601 24.601 263016. Sumatera Selatan 43.319 44319 45.3197. Bengkulu 15.720 16320 17.0808. Lampung 14.141 14.941 15.2269. DKI Jakarta 101.514 102514 105.714

10. Jawa Barat 426.168 429.968 438.96811. Jawa Tengah 315.257 320.757 323.98212. DI Yogyakarta 37.452 39.312 39.43713. Jawa Timur 299.317 306.817 319.22314. Kalimantan Barat 19.733 20.678 21.14815. Kalimantan Sela tan 21.827 22.547 23.54716. Kalimantan Timur 10.523 11.883 13.13317. Kalimantan Tengah 10.545 10.925 11.21518. Sulawesi Utara 8.611 10.111 13.61119. Sulawesi Tengah 42.506 43.506 46.00620. Sulawesi Selatan 65.531 67.031 67.48121. Sulawesi Tenggara 5.271 7271 1232322. Bali 17.522 18.022 21.44423. Nusa Tenggara Barat 11335 13.335 13.72424. Nusa Tenggara Timur 4.746 6.246 7.56225. Maluku 4.164 4.664 4.90526. Timor Timur 3.002 3.006 4.02127. Irian Jaya 1.385 2.885 5.022

Jumlah 1.989.071

2.034.090 2.133.071

1) Angka kumulatif sejak tahun 1969/702) Angka sementara

X/27

TABEL X — 3JUMLAH PENGIKUT KURSUS — KURSUS AMDAL 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96(orang)

Repelita VINo. Jenis Kursus 1993/94 1994/95 2) 1995/96

3)

1. Dasar — dasar AMDAL 10.581 11.725 12.008

2. Penyusunan AMDAL 2.242 2.896 2.964

3. Penilaian AMDAL 2.543 2.811 2.827

Jumlah 15.806 17.432 17.799

1) Angka kumulatif sejak tahun 1983/842) Angka diperbaiki3) Angka sementara

X/28

T A B E L X : - 4HASIL PELAKSANAAN PENGHIJAUAN

MENURUT DAERAH TINGKAT I 1)1993/94,1994/95-1995/96

(dalam ha)

Repelita V Repelita VI

No. P r o p i n s i 1993/1994 1994/1995 2) 1995/96 3)

1. Daerah Istimewa Aceh 64.305 73.263 88.9632. Sumatera Utara 299.594 318.659 338.7593. Sumatera Barat 131.015 147.690 164.1804. R i a u 64.513 72.043 80.6935. J a m b i 37.832 44.838 52.2386. Sumatera Selatan 147.224 162.606 1793167. Bengkulu 57.914 65.306 140.8068. Lampung 116.460 124.150 136.9509. Jawa Barat 847.538 912.477 965.777

10. Jawa Tengah 817.258 860.827 911.69711. DI Yogyakarta 205.923 210374 216.07412. Jawa Timur 652.772 707.245 759.04513. Kalimantan Barat 78.065 87.862 98.16214. Kalimantan Selatan 113.194 123.841 136.64115. Kalimantan Timur 21.688 25.822 34.02216. Kalimantan Tengah 19.875 28.673 37.97317. Sulawesi Utara 110.172 127.050 144.35018. Sulawesi Tengah 83.976 92.741 102.94119. Sulawesi Selatan 384.703 415.177 451.66620. Sulawesi Tenggara 104.900 110.900 121.15021. B a l i 103.668 109.410 119.48022. Nusa Tenggara Barat 143.259 157.253 172.85323. Nusa Tenggara Timur 165.521 192.551 22155124. Maluku 17.604 23339 28.91425. Timor Timur 15.435 16.235 22.43526. Irian Jaya 10.288 14.495 21.245

J u m l a h 4.814.696 5.225.027 5.747.881

1) Angka Kumulatif Sejak Tahun 1969/702) Angka diperbaiki3) Angka sementara

X/29

T A B E L X - 5HASIL PENANAMAN HUTAN RAKYAT 1)

1993/94,1994/95-1995/96(dalam ha)

Repelita V Repelita VI

No. Propinsi 1993/1994 1994/1995 1995/96 2)

1. Daerah Istimewa Aceh 10.463 13.183 15.2832. Sumatera Utara 28.483 33.652 40.4893. Sumatera Barat 26.468 30.495 36.1244. R i a u 10.272 13.885 18.9655. J a m b i 7.004 8.066 10.5166. Sumatera Selatan 16.404 20.964 27.0577. Bengkulu 10.381 12.777 15.6048. Lampung 11.975 14.950 18.8659. Jawa Barat 62.894 68.825 79.950

10. Jawa Tengah 62.871 76.246 90.51011. DI Yogyakarta 9.968 10.547 11.74012. Jawa Timur 42.422 49.659 61.76213. Kalimantan Barat 8.543 9.447 11.65514. Kalimantan Selatan 9.700 11.448 12.15815. Kalimantan Timur 3.438 4.401 4.77116. Kalimantan Tengah 1.875 1.988 2.21617. Sulawesi Utara 10.662 11.250 11.45018. Sulawesi Tengah 6.209 6.959 8.35919. Sulawesi Selatan 37.852 46.691 55.92120. Sulawesi Tenggara 11.502 14.229 19.84821. B a l i 6.137 7.708 7.93622. Nusa Tenggara Barat 16.656 20.067 21.27323. Nusa Tenggara Timur 15.889 20.859 22.00924. Maluku 4.104 5.724 7.02425. Timor Timur 1.935 2.270 3.08826. Irian Jaya 2.288 3.325 4.275

J u m l a h 436.395 519.615 618.848

1) Angka Kumulatif Sejak tahun 1979/802) Angka sementara

X/30

Tabel X — 6KEADAAN HASIL PEMBUATAN

PETAK PERCONTOHAN/DEMPLOT PENGAWETAN TANAH 1)1993/94, 1994/95—1995/96

(dalam buah)

Repelita VI

No. Propinsi 1993/1994 1994/1995 1995/19% 2)

1. Daerah Istimewa Aceh 166 189 2232. Sumatera Utara 437 469 5003. Sumatera Barat 262 281 3154. Riau 228 248 2525. Jambi 302 323 3436. Sumatera Selatan 386 419 4507. Bengkulu 149 157 1808. Lampung 279 298 3199. Jawa Barat 1.110 1.151 1.231

10. Jawa Tengah 1.346 1.445 1.54611. DI Yogyakarta 251 260 27012. Jawa Timur 1.030 1.114 1.21413. Kalimantan Barat 236 248 27314. Kalimantan Selatan 399 522 56915. Kalimantan Timur 73 94 11816. Kalimantan Tengah 72 76 10817. Sulawesi Utara 238 244 27018. Sulawesi Tengah 188 192 22319. Sulawesi Selatan 569 661 74220. Sulawesi Tenggara 222 235 25421. Bali 227 281 33222. Nusa Tenggara Barat 319 347 37623. Nusa Tenggara Timur 299 367 43324. Maluku 48 55 6625. Timor Timur 50 57 7126. Irian Jaya 32 42 60

Jumlah 8.918 9.775 10.738

1) Angka Kumulatif Sejak Tahun 1979/802) Angka sementara

X/31

TABEL X—7PEMBUATAN DAM PENGENDALIMENURUT DAERAH TINGKAT I 1)

1993/94,1994/95-1995/96

(dalam unit)

Repelita VI

No. P r o p i n s i 1993/94 1994/1995 2) 1995/96 3)

1. Daerah Istimewa Aceh 72 82 1072. Sumatera Utara 239 265 286

3. Sumatera Barat 105 120 1364. R i a u 47 49 525. J a m b i 38 39 476. Sumatera Selatan 125 145 1657. Bengkulu 63 69 768. Lampung 98 108 1219. Jawa Barat 1.064 1.088 1.115

10. Jawa Tengah 1.207 1.230 1.30711. DI Yogyakarta 169 170 17112. Jawa Timur 1.542 1.578 1.61013. Kalimantan Barat 17 22 2414. Kalimantan Selatan 85 98 11515. Kalimantan Timur 4 7 916. Kalimantan Tengah 1 1 317. Sulawesi Utara 106 140 16518. Sulawesi Tengah 255 257 26319. Sulawesi Selatan 327 374 42820. Sulawesi Tenggara 95 106 11721. B a l i 148 157 16122. Nusa Tenggara Barat 216 228 24523. Nusa Tenggara Timur 184 195. 21424. Maluku 29 38 4625. Timor Timur 60 60 6026. Irian Jaya 6 7 11

J u m l a h 6.302 6.633 7.054

1) Angka Kumulatif Sejak Tahun 1974/752) Angka diperbaiki3) Angka sementara

X/32

TABELX-8KEADAAN HASIL REBOISASI )

1993/94, 1994/95-1995/96(dalam ha)

Repelita VI

No. Propinsi 1993/1994 1994/1995 2) 1995/96 3)

1. Daerah Istimewa Aceh 28.485 29.769 31.5912. Sumatera Utara 131.893 133393 135.2933. Sumatera Barat 49.722 53.517 57.8204. R i a u 20.649 21.134 21.7345. J a m b i 6.311 6311 6.7116. Sumatera Selatan 115.584 116.998 118.9237. Bengkulu 36.987 37.860 38.9108. Lampung 123.066 125230 127.7309. Jawa Barat 437.605 437.605 437.605

10. Jawa Tengah 63.298 63.298 63.29811. DI Yogyakarta 11.207 11.207 11.20712. Jawa Timur 35.698 35.698 35.69813. Kalimantan Barat 89.123 89.123 89.12314. Kalimantan Selatan 40.319 40.730 41.23015. Kalimantan Timur 5.118 5.735 6.63516. Kalimantan Tengah 3.136 3.939 5.03917. Sulawesi Utara 70.559 73.645 77.83518. Sulawesi Tengah 45.526 46.639 48.03919. Sulawesi Sela tan 128.276 132.563 138.81320. Sulawesi Tenggara 71.750 72368 73.26821. B a l i 18.282 18.882 19.08222. Nusa Tenggara Barat 54.222 56.161 58.41123. Nusa Tenggara Timur 97.989 100.109 103.09924. Maluku 6.342 6.855 7.55525. Timor Timur 3.762 4.062 4.46226. Irian Jaya 2338 2.713 3313

J u m l a h 1.697247 1.725.544 1.762.424

1) Angka Kumulatif Sejak Tahun 1969/702) Angka diperbaiki3) Angka sementara

X/33

TABEL X — 9JUMLAH PETUGAS LAPANGAN PENGHIJAUAN (PLP), PETUGAS

LAPANGAN REBOISASI (PLR), PETUGAS KHUSUS PENGHIJAUAN (PKP)MENURUT DAERAH TINGKAT I

1993/94,1994/95 — 1995/96

Repelita VI

1993/94 1994/95 1995/96 3)

No. Propinsi PLP PLR PKP PLP PLR PLP PLR

1. Daerah Istimewa Aceh 61 21 4 61 21 58 182. Sumatera Utara 328 75 7 328 75 323 743. Sumatera Barat 112 38 6 112 38 128 314. R i a u 91 9 2 91 9 86 85. J a m b i 68 5 3 68 5 13 36. Sumatera Selatan 189 56 5 189 56 173 567. Bengkulu 101 24 3 101 24 34 218. Lampung 175 166 4 175 166 167 1549. Jawa Barat 908 — 17 908 — 312 —

10. Jawa Tengah 992 — 28 992 — 764 —11. DI Yogyakarta 147 — 4 147 — 136 —12. Jawa Timur 839 — 27 839 — 77713. Kalimantan Barat 50 2 4 50 2 45 —14. Kalimantan Selatan 82 20 5 82 20 44 1715. Kalimantan Timur 37 16 3 37 16 29 1316. Kalimantan Tengah 71 16 6 71 16 67 1417. Sulawesi Utara 184 55 4 184 55 189 5818. Sulawesi Tengah 120 67 4 120 67 117 6119. Sulawesi Selatan 615 216 19 615 216 560 19620. Sulawesi Tenggara 192 86 4 192 86 178 8521. B a l i 144 6 8 144 6 1.338 622. Nusa Tenggara Barat 234 52 6 234 52 227 4923. Nusa Tenggara Timur 281 50 12 281 50 268 4224. Maluku 57 10 2 57 10 57 JO25. Timor Timur 34 14 5 34 14 30 1226. Irian Jaya 45 30 3 45 30 42 30

J u m l a h 6.157 1.034 195 6.157 1.034 6.162 958

1) Angka kumulatif2) Sejak tahun 1994/95, penugasan PKP telah dialihfungsikan menjadi

Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah/Dinas Kehutanan Dati II3) Angka sementara

X/34

Kalimantan Timur. Selain itu, juga dilaksanakan pemasangan penambat kapal di Taman Nasional Bali Barat dan Taman Nasional Komodo yang berfungsi untuk menghindari penggunaan jangkar di kawasan terumbu karang. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pantai wisata juga telah disusun konsep program pantai Lestari oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Bali.

Penyelamatan berbagai jenis biota laut dari kepunahan juga mendapat perhatian khusus yaitu dengan dikeluarkannya larangan penangkapan dan ekspor ikan Napoleon. Pemasyarakatan larangan ini dilaksanakan antara lain melalui program nasional laut lestari.

C. PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

1. Sasaran, Kebijaksanaan, dan Program Repelita VI

Sasaran penataan ruang dan penataan pertanahan dalam Repelita VI adalah tersedianya sistem informasi yang mendukung penataan ruang dan penataan pertanahan; meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penataan ruang dan penataan pertanahan; terwujudnya lembaga dan aparatur penataan ruang dan penataan pertanahan yang berkualitas dan berkemampuan tinggi; serta terwujudnya keterpaduan penataan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Dalam mewujudkan sasaran penataan ruang dan penataan pertanahan dalam Repelita VI, kebijaksanaan pokok yang ditempuh adalah mengembangkan kelembagaan melalui penetapan organisasi pengelolaan yang mantap, dengan rincian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas; meningkatkan kemampuan aparatur yang dapat mendukung kegiatan penataan ruang dan penataan pertanahan di

X/35

pusat dan di daerah; memasyarakatkan penataan ruang dan penataan pertanahan kepada masyarakat dan dunia usaha; memantapkan peman-faatan rencana tata ruang sebagai acuan bagi pembangunan nasional dan daerah; dengan perhatian khusus pada kawasan cepat berkembang, dan kawasan andalan, serta kawasan strategis; me-mantapkan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk pengamanan terhadap kawasan yang memiliki aset penting negara; meningkatkan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi dalam penataan ruang dan penataan pertanahan.

Untuk mencapai sasaran dan melaksanakan berbagai kebijak-sanaan penataan ruang seperti tersebut di atas, dalam Repelita VI dilaksanakan program penataan ruang sebagai program pokok. Program ini bertujuan untuk mengembangkan pola tata ruang dan mekanisme pengelolaan serta meningkatkan keterpaduan penyeleng-garaan tata guna air, tata guna lahan, dan kehutanan. Di samping program pokok dilaksanakan beberapa program penunjang yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pokok penataan ruang. Dalam Repelita VI dilaksanakan beberapa program penunjang yaitu (a) program inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (b) program pemanfaatan sumber daya kelautan dan kedirgantaraan; (c) program penataan pertanahan; (d) program penerapan dan penegakan hukum; serta (e) program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tata ruang.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien, ditetapkan beberapa program pokok dan program penunjang. Program pokok adalah penataan pertanahan yang terdiri atas kegiatan: (a) penataan penguasaan tanah; (b) penataan penggunaan tanah; serta (c) penyempurnaan kelembagaan dan pengembangan administrasi per-tanahan. Sedangkan program penunjang meliputi: (a) program

X/36

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanahan; (b) program penataan ruang; (c) program pengembangan informasi pertanahan; serta (d) program penerapan dan pengembangan hukum.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Kedua Repelita VI

a. Penataan Ruang

Upaya pembangunan dalam tahun kedua Repelita VI melalui kegiatan-kegiatan yang berada dalam program-program penataan ruang adalah sebagai berikut.

1) Program Pokok

Program Penataan Ruang

Dalam program penataan ruang kegiatan utama yang dilakukan adalah penyempurnaan dan penjabaran rencana tata ruang nasional, daerah, dan kawasan serta pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kegiatan penyempurnaan dan penjabaran rencana tata ruang nasional, daerah dan kawasan diprioritaskan untuk melanjutkan pelaksanaan materi teknis RTRWN yang memuat strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang nasional serta kriteria dan pola pengelolaan kawasan, baik kawasan lindung, kawasan budidaya maupun kawasan tertentu. Kriteria dan pola pengelolaan kawasan untuk masing-masing kawasan tersebut (lindung, budidaya, dan tertentu) berisi pokok-pokok kebijaksanaan pengembangan kawasan, perencanaan dan penetapan kawasan, serta pemanfaatan dan pengendalian kawasan. Sesuai dengan ketetapan Undang-Undang

X/37

Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang nasional yang dirumuskan dalam RTRWN akan berfungsi sebagai pedoman antara lain untuk penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang meliputi proses peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang. Kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diprioritaskan pada penyusunan pedoman teknis penataan ruang dan pemantapan kelembagaan penataan ruang di pusat dan di daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul.

Dalam tahun 1995/96 telah berhasil diselesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Materi RTRWN memuat: (1) pola pemanfaatan ruang wilayah nasional, (2) strategi pengembangan kawasan yang diprioritaskan, dan (3) pola pengembangan sistem perkotaan dan permukiman serta pola pengembangan infrastruktur wilayah yang terdiri dari pola transportasi, pola jaringan tenaga listrik, pola jaringan prasarana air, dan pola jaringan telekomunikasi.

Selain itu telah disusun rancangan pedoman teknis penataan ruang, antara lain: (1) pedoman teknis penataan ruang kawasan perdesaan, (2) pedoman teknis penyusunan dan evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (RTRWK), (3) pedoman teknis penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan, (4) pedoman perumusan indikasi program terpadu untuk wilayah kabupaten/kotamadya, dan (5) pedoman teknis penyiapan pembangunan kawasan siap bangun (KASIBA).

Untuk lebih meningkatkan keterkaitan pelaksanaan pembangunan antarpropinsi dalam satu wilayah regional dan untuk menjembatani strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang yang tertuang

X/38

dalam RTRWN dengan RTRWP, pada tahun 1995/96 telah diselesaikan konsep Rencana Tata Ruang Pulau untuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lain di Kawasan Timur Indonesia.

Dalam tahun 1995 telah dilakukan inventarisasi, pemantauan dan penyelesaian berbagai permasalahan dalam penataan ruang. Dalam tahun yang sama juga telah diselesaikan beberapa permasalahan antara lain pelarangan penggunaan lahan beririgasi teknis untuk kegiatan non pertanian, penyelesaian beberapa konflik penggunaan lahan, dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. Masalah tata ruang banyak terjadi di Pulau Jawa yang tingkat peralihan dan perkembang-an pemanfaatan lahannya relatif cepat, seperti kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur), kawasan Bandung Utara, Kabupaten Bekasi dan Tangerang. Dalam rangka penataan ruang juga sedang disusun rencana reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Kapuk Naga Tangerang yang pengelolaannya dipaduserasikan dengan perencanaan tata ruang wilayah Jabotabek secara keseluruhan, penanganan masalah pengendalian banjir di wilayah hilir Sungai Citarum-Cisadane, dan peningkatan fungsi daerah resapan di daerah hulu dalam wilayah Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur).

Sementara itu pedoman pemanfaatan lahan secara ganda atau bersama-sama dan kriteria pemanfaatan kawasan berfungsi lindung yang akan dijadikan dasar dalam penyelesaian kasus-kasus tumpang tindih pemanfaatan ruang sedang dalam tahap penyelesaian.

Hingga akhir tahun kedua Repelita VI, seluruh daerah telah memiliki RTRWP dan RTRWK. Dengan demikian pada tahun-tahun berikutnya kegiatan penataan ruang wilayah Propinsi daerah tingkat I dan wilayah Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II diarahkan pada proses pengesahan dan pengevaluasian rencana tata ruang tersebut.

X/39

Status pengesahan RTRWP dapat dilihat dalam Tabel X-10, dan status pengesahan RTRWK dan rencana tata ruang kawasan perkotaan non-status di daerah tingkat II seluruh Indonesia diuraikan dalam Tabel X-11, Tabel X-12, dan Tabel X-13.

Sebagai tindak lanjut penyusunan RTRWP atau RTRWK, telah diselenggarakan studi percontohan penyusunan program pembangunan daerah melalui program jangka menengah (PJM) sebagai penjabaran RTRWP dan RTRWK. Pada tahun 1994/95 telah diselesaikan studi untuk beberapa propinsi dan pada tahun 1995/96 telah diselesaikan PJM sebagai penjabaran RTRWK untuk Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, Jawa Timur dan Bengkalis, Riau. Melalui PJM diharapkan strategi pemanfaatan ruang yang telah disusun dalam rencana tata ruang dapat dijabarkan prioritasnya kedalam program pembangunan lima tahunan dan seterusnya dirinci kedalam program pembangunan tahunan. Di samping itu telah disusun rencana induk sistem pembangunan sarana dan prasarana dasar (RIS-PSD) serta indikasi program jangka menengah (IPJM) di 11 kawasan andalan di Kawasan Timur Indonesia.

Pada tahun 1995/96 telah dilakukan penyusunan rencana pengembangan kawasan andalan di kawasan industri yaitu kawasan andalan Sorong, Dili, Manado, dan Pare-Pare serta beberapa kawasan pariwisata yaitu kawasan andalan Manado dan Pare-Pare. Rencana tata ruang kawasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan rencana penyediaan dan peningkatan pelayanan prasarana dan sarana penunjang seperti air bersih, persampahan, pengolahan air timbal, jaringan pematusan, jaringan jalan serta sarana permukiman dan perumahan lainnya. Disamping itu telah diselesaikan pula Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Tata Cara dan Bentuk Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam upaya meningkatkan

X/40

mutu dan fungsi ruang dalam pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

2) Program Penunjang

a) Program Inventarisasi dan Evaluasi Somber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah dan mutu informasi sumber daya alam serta mengembangkan neraca dan tata guna sumber alam dan lingkungan hidup untuk mengetahui daya dukung dan menjamin sediaan sumber alam yang berkelanjutan. Pada tahun kedua Repelita VI antara lain telah dilaksanakan kegiatan evaluasi sumber daya alam dan tanah di 18 propinsi, yang meliputi seluruh propinsi di luar propinsi-propinsi di Pulau Sumatera dan Bali.

Dalam rangka menunjang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang kawasan, telah diselesaikan pemetaan digital dengan skala 1 : 250.000 dan 1 : 100.000 untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemetaan digital seluruh wilayah Indonesia dengan skala 1 : 50.000 telah menyelesaikan seluruh propinsi di Sumatera, Jawa dan Bali, Sulawesi, sebagian Kalimantan dan sebagian perbatasan RI-PNG. Sementara itu untuk skala 1 : 25.000 telah diselesaikan seluruh propinsi di Jawa dan Bali, Nusa Tengara Barat dan Timur, dan perbatasan RI - Malaysia. Pemetaan dengan skala 1 : 5.000 telah dilakukan untuk kawasan yang diprioritaskan penyusunan rencana rincinya seperti sebagian kawasan Bandung Utara dan kawasan Bopunjur. Di samping itu telah berhasil dilaksanakan kegiatan pemaduserasian antara tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dengan RTRWP di 23 propinsi.

X/41

b) Program Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Kedirgantaraan

Program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam mendayagunakan dan memanfaatkan potensi kekayaan taut dan sumber daya laut serta pemanfaatan dirgantara secara seimbang bagi kepentingan kesejahteraan rakyat dan keperluan pertahanan keamanan. Pada tahun 1995/96 kegiatan dalam progam ini yang terutama menunjang pemantapan RTRWN adalah penyediaan informasi matra laut dan matra udara. Kegiatan evaluasi sumber daya laut di 27 propinsi untuk menginventarisasi sumber daya laut dan pesisir pantai telah membantu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan bagi perencanaan tata ruang, khususnya yang menyangkut pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

c) Program Penataan Pertanahan

Program ini adalah untuk mengupayakan peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif dan efisien sehingga pemanfaatan ruang dapat terkendali. Pada tahun 1995/96 telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian per -masalahan penataan ruang yang berkaitan dengan pertanahan, antara lain pemetaan topografi untuk menunjang penyusunan rencana rinci tata ruang di kawasan yang diprioritaskan dan pengembangan sistem informasi pertanahan yang menunjang kegiatan penataan ruang kawasan dan wilayah. Di samping itu melalui kegiatan administrasi pertanahan telah dimulai kegiatan pengembangan kebijaksanaan jangka panjang manajemen pertanahan yang menunjang peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif, dan efisien sehingga pemanfaatan ruang dapat terkendali.

X/42

d) Program Penerapan dan Penegakan Hukum

Program ini adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum sehingga masyarakat merasa mendapatkan pengayoman dan perlindungan akan hak-haknya, dalam hubungannya dengan peman-faatan ruang.

Dalam upaya menindaklanjuti Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, sedang disusun 2 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 12 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Dari jumlah tersebut pada tahun kedua Repelita VI telah selesai disusun 2 RPP, yaitu RPP tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Tata Cara dan Bentuk Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang dan RPP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

e) Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Tata Ruang

Program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas penataan ruang bagi aparat pemerintah dan pemahaman masyarakat mengenai tata ruang sehingga dapat ber-kembang kesadaran dan peranserta aktif masyarakat dalam penataan ruang.

Pada tahun 1995/96 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan: (1) pelatihan penataan ruang daerah dan pembinaan pengaturan teknis penataan ruang bagi aparat pemerintah daerah; (2) pelatihan operasionalisasi RTRWP; (3) pembinaan dan pengembangan teknik pembangunan kota baru; (4) pelatihan penataan ruang kawasan industri di Jakarta; serta (5) supervisi penataan ruang daerah di 26 propinsi. Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam

X/43

penataan ruang dilaksanakan kegiatan penyuluhan penataan ruang serta penyediaan informasi penataan ruang.

b. Penataan Pertanahan

Pembangunan pertanahan pada tahun kedua Repelita VI, dititikberatkan pada upaya pemberian manfaat atas tanah yang sebesar-besarnya bagi pembangunan nasional dan kemakmuran rakyat serta dalam rangka peningkatan pemerataan, partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan kelembagaan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui program pokok penataan pertanahan dan program-program penunjangnya.

1) Program Pokok

Program Penataan Pertanahan

Program Penataan Pertanahan bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, serasi, efektif, dan efisien. Program penataan pertanahan dalam tahun 1995/96 dilaksanakan melalui kegiatan penataan penguasaan tanah, penataan penggunaan tanah dan penyempurnaan kelembagaan dan pengembangan administrasi pertanahan.

Kegiatan penataan penguasaan tanah bertujuan untuk mengembangkan sistem penataan, penguasaan, pemilikan, dan pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh negara. Pada tahun 1995/96 telah dilakukan pendataan penguasaan pemilikan tanah perdesaan seluas 8.600 hektare, pendataan penguasaan pemilikan tanah perkotaan seluas 7.740 persil, redistribusi tanah obyek landreform seluas 2.827 hektare, penertiban administrasi landreform sebanyak 11.280 KK, pembinaan 7.800 persi l/bidang petani

X/44

redistribusi, konsolidasi tanah untuk wilayah perkotaan sebanyak 2.187 persil, identifikasi dan penegasan tanah negara seluas 4.100 hektare, dan penyiapan konsolidasi tanah sebanyak 7.000 persil.

Dalam kegiatan penataan penguasaan tanah pada tahun 1995/96 telah diterbitkan 34.652 Surat Keputusan (SK) hak atas tanah, dan SK hak atas tanah pertanian beririgasi seluas 67.897 bidang. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan pada tahun 1994/95 maka terjadi peningkatan hampir 198% untuk SK hak atas tanah, dan 254,8% untuk SK hak atas tanah pertanian beririgasi. Disamping itu dengan diselesaikannya pembuatan peta dasar sebanyak 280.160 bidang, serta pemotretan udara/pemetaan fotogrametri seluas 352.500 hektare, berarti telah terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 1994/95, masing-masing sebesar 165,4% dan 124,5%. Melalui proyek peningkatan administrasi pertanahan telah dibentuk tim ajudikasi untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sebanyak 4.400 bidang.

Pada tahun 1995/96 di daerah transmigrasi telah dilaksanakan pengukuran dan pemetaan kapling seluas 84.674 hektare, serta diterbitkan 109.995 sertifikat tanah, dan 106.257 SK hak pakai/hak milik (Tabel X-14). Dibandingkan dengan tahun 1994/95 dicatat peningkatan masing-masing sebesar 29%, 123,5%, dan 120,4%.

Dari kegiatan penerbitan SK hak atas tanah dan penerbitan sertifikat di bidang pertanahan pada tahun 1995/96 terdapat penerimaan bukan pajak sebesar Rp240,38 milyar. Realisasi penerimaan tersebut lebih besar Rp115,38 milyar dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp125 milyar.

Kegiatan penataan penggunaan tanah bertujuan untuk menyediakan informasi penggunaan tanah berupa data dan peta untuk

X/45

berbagai kegiatan dalam perumusan kebijaksanaan, pembinaan, pengendalian penggunaan tanah, serta penetapan batas penggunaan tanah bagi perencanaan kegiatan pembangunan. Pada tahun 1995/96 telah dilakukan pemetaan dan pemutakhiran peta penggunaan tanah seluas 4.032 ribu hektare, pemetaan kemampuan tanah seluas 3.092 ribu hektare, pemetaan penggunaan tanah perkotaan di 33 kota kabupaten, pengendalian penggunaan tanah seluas 285 ribu hektare, inventarisasi sumber daya lahan di 18 propinsi, pemetaan tanah khusus kawasan Puncak seluas 10 ribu hektare, serta penyusunan rencana persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah di 25 daerah tingkat II (Tabel X-14).

Kegiatan penyempurnaan kelembagaan dan pengembangan administrasi pertanahan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kelembagaan pertanahan, baik yang ada di tingkat pusat maupun di daerah, melalui penyempurnaan organisasi, dan pelatihan bagi aparat pertanahan sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia. Pada tahun 1995/96 telah dilakukan pelatihan dan peningkatan aparat pertanahan meliputi kursus dasar pertanahan tingkat I sebanyak 30 orang, kursus administrasi pertanahan sebanyak 55 orang, kursus dasar pertanahan tingkat II sebanyak 80 orang, kursus pengukuran tanah untuk 24 orang petugas ukur, kursus rencana penatagunaan tanah sebanyak 30 orang, dan identifikasi masalah sengketa tanah di 10 propinsi (Tabel X-14).

2) Program Penunjang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pokok dalam tahun 1995/96 dilaksanakan berbagai program penunjang sebagai berikut.

X/46

a) Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Pertanahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas penataan pertanahan bagi aparat pemerintah dan pemahaman masyarakat mengenai masalah-masalah pertanahan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pertanahan. Pada tahun 1995/96 telah dilaksanakan penyuluhan langsung di 44 kabupaten, sementara pada tahun 1994/95 dilakukan di 5 kabupaten. Di samping itu, telah dilakukan pembinaan terhadap 176 petugas penyuluh, yang berarti telah meningkat 85 % dari tahun 1994/95 (Tabel X-14).

Dalam bidang administrasi pertanahan telah dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyertaan 12 aparat pertanahan dalam program S2, pelatihan untuk aparat pertanahan di daerah sebanyak 24 paket, serta pembangunan asrama untuk diklat pertanahan di Bogor.

b) Program Penataan Ruang

Program ini bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan mekanisme pengelolaan yang menyerasikan berbagai kegiatan pemanfaatan air, tanah, dan sumber daya alam lainnya serta untuk meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan tata guna air, tata guna lahan serta kehutanan yang akan mendukung penyelenggaraan kegiatan pertanahan. Dalam tahun 1995/96 sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah yang terkait erat dengan penataan ruang.

X/47

c) Program Pengembangan Informasi Pertanahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas pembangunan melalui pengembangan informasi pertanahan yang berkualitas dan andal. Program tersebut menyediakan data dasar dan informasi pertanahan yang akurat, lengkap, dan mutakhir untuk penataan pertanahan. Dalam tahun 1994/95 dan tahun 1995/96 telah dilaksanakan kegiatan di bidang sistem informasi geografi yang meliputi : 1) peta digital penggunaan tanah di 15 daerah tingkat II, 2) perangkat keras dan lunak di pusat dan 27 propinsi, 3) metodologi sistem informasi geografi, dan 4) pelatihan sistem informasi geografi dalam dan luar negeri untuk 300 orang. Disamping itu juga dilaksanakan kegiatan di bidang sistem informasi pertanahan, melalui aplikasi sistem komputerisasi pen-daftaran tanah di beberapa kantor pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Jawa Tengah, serta Kantor BPN Pusat.

d) Program Penerapan dan Pengembangan Hukum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum pertanahan dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa mendapatkan pengayoman dan perlindungan akan hak-haknya atas tanah. Dalam program ini dilaksanakan pula pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pada tahun 1995/96 telah diselesaikan penelitian hukum adat pertanahan, penelitian pelaksanaan landreform perdesaan, penelitian proyek operasi nasional (Prona) Pertanahan, penelitian pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) pada kantor pertanahan, penelitian yurisprudensi pertanahan, dan penelitian kerangka dasar ilmu pertanahan di Indonesia, serta inventarisasi dan dokumentasi berbagai peraturan di bidang pertanahan (Tabel X-14). Dalam bidang

X/48

administrasi pertanahan juga dilakukan studi kebijakan hukum pertanahan. Disamping itu telah diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah. Produk hukum tersebut merupakan jaminan hukum dalam rangka mobilisasi dana masyarakat untuk kepentingan perekonomian yang menyangkut pertanahan khususnya menyangkut permodalan.

Saat ini juga dilakukan peningkatan inventarisasi mengenai tanah-tanah terlantar, tanah-tanah tidur (tanah yang telah memiliki ijin lokasi tetapi tidak. dimanfaatkan), tanah-tanah kritis dan tanah-tanah absente (tanah yang ditelantarkan karena pemiliknya berada di luar wilayah administratif lokasi tanah tersebut) dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan lahan untuk kepentingan nasional.

X/49

TABEL X – 10PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I SELURUH INDONESIA1993/94, 1994/95 – 1995/96

Keterangan :Selesai = Telah diselesaikan penyusunan RTRW Propinsi Dati IA = Materi rencana tata ruang dalam penyem-purnaanB = Rancangan Perda siap diajukan ke DPD Tk. IC = Rancangan Perda sedang dibahas di DPRD Tk. ID = Telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda)E = Sudah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

X/50

TABEL X – 11PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II SELURUH INDONESIA1993/94, 1994/95 – 1995/96

Keterangan :A = Materi rencana tata ruang dalam penyem-purnaanB = Rancangan Perda siap diajukan ke DPD Tk. IIC = Rancangan Perda sedang dibahas di DPRD Tk. IID = Telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda)E = Sudah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

X/51

TABEL X – 12PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SELURUH INDONESIA1993/94, 1994/95 – 1995/96

Keterangan :A = Materi rencana tata ruang dalam penyem-purnaanB = Rancangan Perda siap diajukan ke DPD Tk. IIC = Rancangan Perda sedang dibahas di DPRD Tk. IID = Telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda)E = Sudah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

X/52

TABEL X – 13PENYELESAIAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA NON STATUS

DAERAH TINGKAT II SELURUH INDONESIA1993/94, 1994/95 – 1995/96

Keterangan :1) = Jumlah kota yang telah menyusun rencana tata ruangA = Materi rencana tata ruang dalam penyem-purnaanB = Rancangan Perda siap diajukan ke DPD Tk. IIC = Rancangan Perda sedang dibahas di DPRD Tk. IID = Telah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda)E = Sudah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

X/53

TABEL X – 14DAFTAR REALISASI KEGIATAN BIDANG PERTANAHAN

1993/94, 1994/95 – 1995/96

X/54

(Lanjutan Tabel X – 14)

X/55

(Lanjutan Tabel X – 14)

X/56

(Lanjutan Tabel X – 14)

X/57

(Lanjutan Tabel X – 14)

X/58

(Lanjutan Tabel X – 14)

X/59

(Lanjutan Tabel X – 14)

X/60