\*ij..rtd

WALIKOTA BANDAR LAMPI]NG

PROVINSI LAMIPUNGPERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOI\4OR IO TAHUN 2015

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAIU PADA RUMAH SAKII'I,JMUM DAERAH (RSUD) Dr. A. DADIT.IOKRODIPO KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN ANGGARAT! 201.5

I\4enirnbang

DENG/\N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ISA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

a. bahr,rra dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Rumah sakitunrum Daerah (RSUD) Dr. A, Dadi rjokrodipo Kota Bandar Lampung, terdapatkekeliruan dalam rincian objek Betanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung,dan berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Ualam Negeri Nomor l-3 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan l(errangan Daerah sebagainrana telahdilakukan perubahan kedua kalinya, terakhir dengan peraturan Menteri DalamNegeri Nomr,r 2L Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan MenteriDalanr Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengelolaan KeuanganDaerah, maka dipandang perlu rrrelaksanakan pergeseran Anggaran dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja perangkat Daerah (DpA-sl(pD)yang bersangkutan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas perluditetapkan dengan peraturan Walikota Bandar Lampung.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 2B Tarrun r-959 tentang penetapan Undang-UndangDarurat Nomoi'4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1956Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran NegaraRepublik lndonesla Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik rndor,esia Tahun i.956 Nomor 57), tentangPembentukan Daerah Tingkat il terrnasuk Kotapraja dalam Lingkungan DaerahTingkat lsumatera selatan sebagai tJndang-Undang (Lembaran Negara RepublikInd<,rnesia Tahun 1959 Nomor 73, Tamhahan Lembaran Negara Republik rndonesial;onror 1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republrk lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor aZB6);

Uncang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang perbendaharaan Negarai-enSaran Negara Republik lndonesia Tahun 2ocl Nomor 5 Tamh:h:n

2.

6-^.34'1

o.

7.

-':ang-rnCang i'Jcmor 33 Tahun 2-004 tentarrg Perimbangan Keuangan Antara

Pernerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2004 Nomor i26, Ta"nb;lhan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 38);

Lrndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049);

Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2C14 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 246);

Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotamadya Daerah Tingkat ll Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan [.embaran Negara Republik

lndorresia Nomor 323,3);

Peraturan ,)emerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama

Kotamadya Daerah Tingkat ll Tarrjungkarang-Telukbetung menjadi KotamadyaDaerah Tingkat ll Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor325a\;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republiklndonesla Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 4416) sebagaimana t:lah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraRepublik lndonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005Nomor,.trS, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012(L:mbaran Negara Republik lndcnesia Iahun 2012 Nomor 17L, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 53a0);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 1"37, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575\;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor138, Tanrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576lrsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor \10, TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nom tr 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 ltomor 1,40,Tambahan Lembaran lJegara Republi.k lndcnesia Nomor 4578).,

8.

9.

L0.

T2,

13.

11.

14.

--a = r::d i

!^-^^ Al^-^-^Ldic i l!trSd d

^^--^-i^

Republik noonesia

L7.

18.

19.

21.

22

24

1tr

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentanB Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a738\;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pernerintahan (Lembaran Negara Republik lrtdonesia Tahun 2010 Nomor 1-23,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201-1 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik lndcnesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan

Lemba:an Negara RepLrblik lndonesia Nomor 5219\;

20. Peraturan Pen',erintah Nomor 2 Tairun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5272\',

23.

Peraturan Presiden l'.lomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Penrerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 70 Tahun 2012;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah oiubah kedua kalinya denganPeraturan Menteri Dalam Negeri lrlomor 2l'lah:n20LL;

Peraturan lvlenteri Dalam Negerl Nomor 6l- Tahun 2007 tentang PedomanTeknis Peng:lolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang PedomanPemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

Peraturan Me,rteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan Can Belanja Daerah Tahun Anggaran 201"5;

26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampurrg Nomor ll Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah Kota Bandar Larnpung Nomor 07 Tahun 2012;

Peraturan Daerah Kota Banciar Lampung Nomor l Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor l Tahun 201"1 tentang PajakDaerah;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No nor 05 Tahun 2011 tentangRetribusiJasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2011 tentangRetribusi Jasa Usaha;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011- tentangRetribLrsi Perizinan Terterrtu;

32. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomcr 06 Tahun 2014 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -ahun Anggaran 2015;

27.

10LO.

29,

30.

31

Menetapkan

MEtvlUTUSKAN:

PERA'iURAN WALIKOTA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PADARUMAH SAKtr UMUM DAERAH (RSUD) Dr. A. DADr rJoKRoDrpo Korir,BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2O1I;.

pasal 1

Melaksanakan Pergeseran Anggaran dalam peraturan walikota Bandar LampungNomor 21, Tahun 20r.4 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan BelanjaDaerah Kota Bandai' Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen pelaksanaanAnggaran pada Rumah sakit umurrr Daerah (RsuD) Dr. A. Dadi Tjokrodipo KotaBandar Lanrpung Tahun Anggaran 2015.

pasal 2

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal l adalah pergeseranpada rine ian objek Belanja LangsLrng dan Belanja l idak Langsung sebagaimanatercantunr dalam Lampiran peraturan walikota Ini yang selan.lutnya akan ditatadalam Rancarigan peraturan Dacrah tentang perubahan Anggrr.n pendapatan danBelanja Daerair Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Walikota

Agar setiap orangWalikota ini Cengan

Pasal 3

ini mulai berlaku pada talggal diundangkan.

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturanpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampungpada tangga, */ /4"tttr,nt' ZOrf

HIALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/DTO

HERMAN HN

Diurrdangkan di Bandar Lampungpada tanggat e0 ty*,ti >Cf

SEKRETARIS DAERAH KOTA tsANJ]AR I,Ah4}'I.NG

Cap/Dto

Drs"BADRl TAMAh,t

BERTTA DAERAf KOTA BANDAR LAMpuNG TAHUN 2015 NOMORII

t,0

cl

xEtA nl

h,#.;pzixxmpT- ',=

'rr Lm/.-P-o4ma6faimclnmzrBJ6J

6)

frZ,-lbIxo{ul

L[,n

o

7E!

ax-oo

bi$

bNoNoi$P(Ii'r

o-o1l>O,T

:: A J

-U=

{-rCz.

zooFzt)oCN

=i=

bbr$ F'o,I! ;an artcm4+>4<h z.PI-tCC

=omxafP(f

s-{LoxFoC'€o

bF'c,t'.,

I.Joi!AoC)F

mE

o=6-{vg13m7x=-{ov

bl'JilNolsoi$PT'o=oo6'oTLop

o3.-o9.!6+D5oa3

>= -,-ry

o:\..=o6>Y o(o2s-@Prroi

N5,=q

Oo=oof(o.-.,]oaoo6'

aoqq

'ooago3=

io

CE

.oJ.

oeEoo=5so9o--t9-oc:E

4oo@ofDr-D

6

@

a6o6-

!oE6o=

=o-oOoo

EoIoaa

@N

of

tu

o=5-

a6g3'lJoeq

JNf,

(,6g

-!o

=

ll

t,l

lxl=lc.

-tro=o6'o==o=oo.o@

!oq.o

*oloooIo(D

=qc

1lof.fao)6i:!o6o)

tu-oo=oo-

o3sao-6-3q

=3.g

o<fo

U-rds*=.6AoEr'&

g

irootto(oo)

-D

=

6o=

dD=o)f

oo:To6t3

i'_--

--cCCOC=C

j s s s g6_d_l,3LCtsCb:--:lhh!18

=5=.o'6'\c-!*4>>^a,x06vN)\N):\Zsrbpti8i(,aaai(oQ!o!so{-l-,JNE NQ:--+x-h=o- i :tdi i.d=

hoo-

ooosooIa!):.r6

il 3ll sll B

lliil *

l1

lil€lElol*

Ia

lsl=la

'oa

G

3

torlxtot@tolstalEI

ilEIsl3l

il

U' E'mmSFz, z.(., c-

!rm>G) Z.>o€.a>=

c)

.O JDJO

a{oooooooooo

OO

bi>AO-o

+-Q5N@56

r50@{Q i o-@i$i$!loo-oo o--69roooo9?!'ooao

OOCO

-- bDOA-{ \{

ooQOb'oooeo

.: \

Sg:ssgg,EEsdFES*qi,Yi.Ys Sg]"$S5f SFsf r ic';iE"a?*3-39 {d,aE'=iIoIaIi ;d-S;ir,i-r,ixx:;?';:*qA 36 EEsasasat :,'3::.F5fsS s +s.I di-tr:=.=jx:ijSe6idifxG>SIsEs* d EX* 6- G ;,i

>!oo

+gicso-G6xl{sNO

SN.-f,

aas

EE-Ae* Esf SgSs*e{3'idil :Pp:.3:.Fii;l--5+\C:qt :e'6€F€Fa=stqg ig'g$€l*;$ 5€i si *5sa si'* ;3 E E $

NNOO

Noo

o, o

NNooOOOOOO

A5@GN!+@o.)o9No

oob

NOooooo

NooObo

oOoao

oo6o6og

A.\Ns@5OONO

oi-b

NoOobo

SHTts a=?oo:-9OOa?bb=9OaUOO

N5a)a@5a(6

irbcl

o oo,oo

NNOO

o O,OOLC

o,

OOOON50000-5 -5 -o tr -- --

8.3 -8a -39Eg gE EE

c) o) G o) 6 (^)@@ 5 ii5&a; (,r HPh P rr? -- o ;F_E F F;o a 3 AEE g ggE E E E

!!aool! -u -ru

F F-3E EE

oPO6o

.?-3aa NAOOOO

e ts 66 a3 389P-ooooO-3

= == Pe b'o5 5 AE 33 8a

oao(o\^l-@@oN@6(..

=9OP-a-ocL-=QE A QQO A55 5 aAts a

!!!oooi! -s'soo6o608 83OOo

O

Q)

s.o ot)

NN!Ioui N9OO!loo-9ooo

a-5>3OO-

E gE883aao

ooo<)o

E

oo

oo oa

NoOoo

l-:

E 5;; =; !=SeAC;i>"ie:eqEqPH 6#(E@;aiz

=;= 9abo>+-oF=?b6.>rT-62r4r-G5a6'a6,t!=!

N@o

-..i

r_:::1t

df/\-(.\rnn;

= p;=Z { e q

Ldilw, =*v

AIr3Tc*"r)

G'o,

CLg,a-omt

BE-{ (o'om

R=r9odL3-sf,+

' Co)>.=z.G)

(fmv-

-(,

@(n(oo@ooG'6oo@

aoxCE@m

iTlEPzbxxmut(-ZTImatH6)Aru-{m(lnmz*ErO

on

.lf,

m

=z{J

xoJ

Lon

TC7,o

o!To>-nia9H{=y .. i

i)!$

bNbNoobstslr

zoonC]!@x!c]

sJp

i)Nxmam

-{

{JC

zo6)

n2N)oqr

bNb1.,

vc=+U'

xqcc=c,mF-aP(f,

sLox7oc,to

ca

to9!o_!3jatu:ddg-J

s.!>_ll;::la;:e-tu{sao-Lc

;5 34!-

:E::lrcdc.=E EE EE T;:* te R€ s6:5 i3 s3 s3It i; l; bi>=iE\sotraJ Ea x? stie d d I rr9:bie

E6:-S:6-tr!:-r!urr\S=6=x

: : i ;;=-c

N_o ,N)

_@ -oO6N@50

-],o.1

A6G-Ja6(;J

-a_6:-NdQo'no5oqoPN6:loaOo*c6l

eP 8ts sgp,.o:_!a66co6r"<Ni.l>:{@6aoo-o9'-oaooj o

FI 3! Hg ,*-qqo6ar;-6;i 66 Ed 83

-oN

,@ _o

NIo

@FCCilFfl

@E.

.o

aoo

NiD

oIoo

NONir, _6r!OO'6L

NO

EOqqPPGoEHq!6n

JJ

.o

ro

8oo

pN-i9e@-!--.'Bg$Qd;oisi.NEES

=fr55:::

<:-=-

Efxo9

€t=tro6

7F3!C2o

rrna3z,

rEu,ao-6!

!lF[,ur=>i{(6!mc)-m=rQodl3-sm=(:o>Fz.6)z(fmIr

z.p(oO!(oa(o(,o