35
POTRET PT. FREEPORT DALAM PANDANGAN MASYARAKAT PAPUA (Suatu Analisis Atas Kekerasan di Areal PT. Freeport Indonesia) O L E H MARKUS HALUK Sekjen DPP AMPTPI Jayapura, 1 Februari 2010 1 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

WAJAH PT.FI

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: WAJAH PT.FI

POTRET PT. FREEPORT DALAM PANDANGAN MASYARAKAT PAPUA

(Suatu Analisis Atas Kekerasan di ArealPT. Freeport Indonesia)

O

L

E

H

MARKUS HALUKSekjen DPP AMPTPI

Jayapura, 1 Februari 2010

1 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 2: WAJAH PT.FI

Pengantar

PT Freeport-Rio Tinto:

Lambang Kejahatan Kemanusiaan atas Papua Barat

Sejarah masuknya Freeport di Papua Barat adalah sejarah kelam atas Manipulasi Politik terhadap PEPERA yang tidak adil, Pencurian Sumber Daya Alam Papua, Perampasan Hak

Adat, Pelanggaran HAM, Perusakan Lingkungan dan Pembunuhan Nilai-nilai Demokrasi yang merupakan bentuk nyata dari sebuah PENJAJAHAN!!!

Itulah pandangan Rakyat Bangsa Papua dalam melihat keberadaan PT. Freeport-Rio Rinta di tanah Amungsa Timika Papua sejak, Kontrak Karya I pada 1967 sampai dengan saat ini.

Dalam tulisan ini, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (DPP AMPTPI) hendak menyampaikan potret keberadaan PT. Freport dan sejumlah peristiwa penembakan yang terus terjadi belakangan ini. Harapan kami, tulisan ini berguna untuk bagi siapa saja yang punya perhatian bagi penderitaan rakyat Bangsa Papua khususnya di rakyat di Tanah Amunsa Timika.

Akhirnya saya menyampaikan selamat menyimak. Trimakasih untuk semua dukungan dan pikiran dalam mengungkap kebenaran atas konflik dan penembakan di tanah Amungsa.

Jayapura, 1 Februari 2010

Markus HalukSekjen DPP AMPTPI

2 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 3: WAJAH PT.FI

DAFTAR ISI

Pengantar :……………………………………………………………. 2Daftar Isi : …………………………………………………………… 3

BAGIAN I. FREEPORT RIO-TINTO DAN PELANGGARAN HAM RAKYAT PAPUA……………………………………..…….... 4

A. Freeport Rio Tinto dan Bisnis Militer (TNI)……………….…………. 6B. Freeport Rio-Tinto dan Perusakan Lingkungan ……….…………. 7C. Kontrak Karya Yang Tidak Adil …………………………………….. 8D. Berbagai Kelemahan Kontrak Karya 91……………………………… 10

BAGIAN II. PERISTIWA KRIMINAL BERSENJATA DI AREAL PT. FI DI TIMIKA PAPUA ………………….……………………… 12A. Kondisi Pra Pilpres di Timika ………………………………………… 13B. Hari Pelaksanaan Pilpres 8 Juli 2009 ………………………………… 14C. Kondisi Areal PT. Freeport Indonesia dan Pengamanannya……........ 15D. Identitas Para Tersangka dan Perkembangan Saat ini …………........ 17

BAGIAN III. TUDUHAN DAN PENEMBAKAN JENDRAL KK …… 19A. KK Bukan Pelaku penembakan di areal PT. Freeport Indonesia ……. 19B. Penembakan Jendral KK……………………………………………… 20C. Penembakan lagi, pasca Kematian KK ……………………………… 21D. Kondisi Timika Saat ini ……………………………………………… 22

BAGIAN IV. SERUAN DAN PENUTUP ……………………………….. 23

3 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 4: WAJAH PT.FI

BAGIAN. I.

FREPORT-RIO TINTO DAN PELANGGARAN HAM RAKYAT PAPUA

Manipulasi politik yang terjadi antara Multi National Coorparaion (MNC) terhadap negara-negara dunia ketiga menjadi sebuah kenyataan sejarah yang saat ini telah menunjukan betapa buruknya peran enonomi kapitalistik terhadap situasi politik, situasi social-budaya, perusakan lingkungan hidup dan situasi pelanggaran Hak Azasi Manusia terhadap rakyat di negara-negara tersebut.1 MNC memiliki peran dalam hal mempengaruhi kebijakan sebuah regime yang berkuasa dan bahkan mendikte kehendak-kehendak ekonomi-politiknya kepada negara-negara tersebut. Adalah AS dan Uni Eropa yang secara ekonomi dan politik saat ini sedang merajai pasar modal internasional dengan konsepsi pasar modal atau yang lebih sering disebut sebagai jamannya Neo-Liberalisme. Oleh karena itu, sebagai salah satu Multi National Coorporation (MNC) yang ada di Indonesia, PT.Freeport-Rio Tinto juga hadir dengan membawa semua petaka politik, ekonomi dan HAM bagi rakyat Papua.

Sejak 1962, melalui New York Agreement, sudah jelas terlihat kepentingan ekonomi-politik Barat (AS) sangat berperan secara politis terhadap upaya memasukan Papua ke wilayah Indonesia dengan jaminan terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua yang kaya mineral, pertambangan, energi dan kehutanan serta perikanan.2 Melimpahnya cadangan tembaga, emas, gas alam dan uranium, menjadikan negara-negara dunia pertama (AS dan UE) memiliki kepengtingan langsung terhadap wilayah-wilayah tertentu yang memiliki Sumber Daya Alam melimpah, dalam konteks ini Papua memiliki makna ekonomi dan politik yang kemudian harus menjadi korban keserakahan negara-negara barat dengan pemerintah Indonesia sebagai komprador nomor wahid.

Sejak tahun 1967 PT Freeport Indonesia telah menandatangani Kontrk Karya I, sudah 40 tahun lebih proses pencurian hak rakyat Papua terjadi. Sejak tahun 1977 terjadi pelanggaran HAM secara sistematis yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah Indonesia (baca TNI) dengan dukungan penuh PT Freeport Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Indonesia lalu memberlakukan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua, sejak tahun 1978 – 5 Oktober 1998, walau secara resmi DOM telah dicabut pada tahun 1998 tetapi kenyataan berbicara lain, penambahan pasukan, pembukaan lembaga-lembaga ekstra-teritorial baru di Papua dan pembunuhan terhadap tokoh Papua Merdeka, Theys Hiyo Eluay pada tahun 2001 adalah bukti nyata dimana represifitas TNI atas rakyat Papua bukannya menyurut bahkan sebaliknya semakin meningkat intensitasnya.

1 Bdk. Air Mata Darah Nemangkawi Ulah PT. Freeport Indonesia di tanah Amungsa, Hal. 30, 2006, 2 Keberpihakan Pemerintah Amerika Serikat terkait persetujuan New York Agreemen sangat-jelas terlihat dengan investasi Modal pada penambangan Freeport pada Kontrak Karya I, pada 1967 sebelum dilakukan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 dilaksanakan.

4 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 5: WAJAH PT.FI

Hanya segelintir rakyat Papua yang diuntungkan. Lainnya hanya mendapat manfaat yang sedikit selama pembangunan konstruksi pada tahap awal. Akibatnya rakyat Papua, khususnya Amungme dan enam suku lainnya diseputar Freeport, melakukan pemberontakan karena frustasi pada tahun 1977 dan meledakkan jalur pipa, pasukan keamanan melakukan penyerangan balik. Kebun-kebun dan rumah-rumah dihancurkan, beberapa orang Amungme dibantai dan dibunuh, berbagai kejadian ini hanya untuk mengenang sebuah peristiwa tahun 1977 di sekitar lokasi Freeport. Secara resmi pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa jumlah orang yang meninggal pada peristiwa 1977 di Tembagapura adalah sebanyak 900 jiwa, tetapi angka dilapangan menunjukan data dua kali lipat lebih banyak dari angka-angka resmi pemerintah Indonesia tersebut.

Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dan Freeport soal kejadian tahun 1977 itu? Retorika mereka tetap saja sama, yakni dengan menekankan pentingnya integrasi nasional dan pembangunan ekonomi di Papua. Integrasi nasional? Arti sebenarnya dari itu adalah sebuah invasi dan dominasi orang kuat dari luar di Papua. Ekonomi pembangunan? Artinya itu adalah pendudukan, pemaksaan dan pencurian sumber daya rakyat Papua yang kemudian dimanifestasikan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM rakyat Papua yang berada diseputar daerah konsesi Freeport Indonesia.

Ekonomi pembangunan dan integrasi nasional adalah bungkus dari program pengayaan dan penguatan aparat keamanan dan perusahaan transnasional seperti Freeport. Hasil dari program itu adalah kemakmuran luar biasa pihak luar, yang di sisi lain adalah juga kemiskinan luar biasa bagi rakyat Papua dan tentu saja pemerkosaan terhadap hak-hak rakyat Papua oleh TNI sebagai alat Negara Indonesia yang difasilitasi secara utuh oleh PT. Freeport-Rio Tinto.

Yang kehilangan adalah penduduk asli Melanesia di Papua, termasuk warga Amungme. Lahan-lahan hak ulayat adat telah dirampas dan kemakmuran rakyat disedot. Rakyat Papua sungguh tidak memiliki hak hukum, politik, dan sumber daya ekonomi atas penyingkiran itu. Pembangunan ekonomi dan integrasi nasional telah membuat Papua seperti daerah jajahan atau pendudukan bagi aparat dan segelintir elit di Indonesia, menjadi miskin dan minoritas yang lemah di atas Tanah Papua sendiri.

Setiap pengembangan pertambangan Freeport Indonesia, terjadi gangguan lebih jauh terhadap kehidupan rakyat Papua, khususnya Amungme dan tujuh suku lainnya diseputar areal pertambangan PT.Freeport Indonesia. Contoh, pada tahun 1980, pemerintah Indonesia dan Freeport menempatkan beberapa warga Amungme di sebuah dataran rendah dan mendorong mereka melakukan budi daya tanam yang jauh dari daerah asal. Hanya beberapa tahun setelah penempatan itu, 20% dari anak-anak Amungme meninggal karena penyakit malaria. Sebabnya, sebagai penghuni dataran tinggi, mereka memiliki kerentanan terhadap penyakit

5 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 6: WAJAH PT.FI

yang ada di dataran rendah. Dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan Amungme tidak pernah dimonitor dan ditelaah.3

Keterlibatan PT. Freeport-Rio Tinto dalam menyediakan fasilitas bagi pelaku pelanggaran HAM di Mimika, telah dibuka oleh Uskup Muninghof tahun 1995. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) segera membentuk tim untuk meneliti kebenaran laporan itu. Tapi, negara tidak pernah menggunakan kekuasaanya untuk memberi sanksi pada pelaku pelanggaran HAM termasuk PT. Freeport-Rio Tinto yang menyediakan sarananya.

Pencaplokan tanah adat, pelanggaran HAM, penghancuran tatanan adat, perusakan dan penghancuran ibu bumi, perusakan lingkungan hidup, penghancuran sendi-sendi ekonomi rakyat, dan pengingkaran eksistensi orang Amungme, adalah fakta yang dirasakan penduduk pegunungan tengah Papua, dimana operasi tambang Freeport berlangsung. Tidak heran jika frekuensi protes terus dilakukan rakyat Papua untuk menentang ketidakadilan yang rakyat Papua rasakan. Bahkan patut diduga, salah satu kontributor menguatnya tuntutan merdeka rakyat Papua dari Republik Indonesia adalah akumulasi kemarahan rakyat Papua terhadap kehadiran Freeport serta sokongan yang diberikan pemerintah dan militer terhadap perusahaan itu.

A. Freeport-Rio Tinto dan Bisnis Militer (TNI)4

TNI sebagai salah satu kekuatan politik di Indonesia, sejak Orde Baru berkuasa, telah menjadi kaki tangan regime bagi kepetingan kekuasaan. Jendral Soeharto memakai TNI dalam kekuasaan selama 32 tahun yang kemudian diakhiri dengan kebangkitan gerakan rakyat Indonesia pada tahun 1998, melalui proses reformasi, yang antara lain menuntut dikuranginya peran politik militer Indonesia atas sipil, pelanggaran HAM diberbagai wilayah dan kebiasaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada birokrasi pemerintahan. Sebagai instutusi yang paling berpengaruh, TNI juga memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada pihak-pihak pemilik modal.

Menurut PT Freeport-Rio Tinto, Freeport-McMoran Copper and Gold Inc., mencantumkan dalam laporannya, TNI/Polri maupun Pemerintah Indonesia selalu meminta perusahaan yang berada di wilayah Timika tersebut, menyediakan dukungan logistik dan infrastruktur mengingat jauhnya lokasi dan keterbatasan pembangunan di Papua. Tahun lalu, dana yang telah disetor PT Freeport-Rio Tinto untuk TNI mencapai Rp 50 milyar. Tahun 2001, mencapai Rp 41 milyar untuk 2300 personel. (Baca Harian Kompas: Jumat, 14 Maret 2003, 12:05 WIB). Belakangan diperoleh informasi terbaru bahwa pada tahun 2003, TNI sebagai institusi, menerima dana operasional bagi pengamanan PT. Freeport-Rio Tinto sebanyak Rp. 50 Milyar. Sebuah nilai uang yang fantastis.

3 Dalam jumlah besar masyarakat Suku Amungme dipindahkan ke Agimuka, di dataran rendah. Dengan akibat banyak warga meninggal karena penyakit malaria dan sejumlah sakit penyakit lainnya. 4 Bdk. Uang Keamanan, Pertambangan Freeport dan Aparat Keamanan Indonesia, Lporan Global Witenss: Hal. 4-20, New York, 2006

6 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 7: WAJAH PT.FI

PT Freeport-Rio Tinto (PTFI), tahun 2002, mengeluarkan biaya sebesar 7 juta dollar AS untuk dukungan penyelenggaraan keamanan di perusahaan pertambangan itu. Tahun sebelumnya, mereka mengeluarkan biaya sebesar 5,8 juta dollar AS. Anggaran itu dialokasikan untuk prasarana, pengadaan pangan dan kantin, perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan kendaraan, tunjangan untuk menutup biaya-biaya insidentil dan administrasi, serta program bantuan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Kepala Dinas Penerangan Umum Puspen TNI Letkol (Inf) DJ Nachrowi menyatakan bahwa dana sebesar 7 Juta Dolar AS yang disebutkan oleh manajemen PT.Freeport-Rio Tinto itu belum termasuk uang saku yang diberikan kepada setiap petugas keamanan sebesar Rp 350.000 per bulan. Untuk pengamanan PTFreeport-Rio Tinto, TNI menugaskan satu batalyon (sekitar 700-800 personel) prajuritnya, belum ditambah satuan-satuan an organik dari TNI yang ditempatkan disana, secara keseluruhan jumlah personil TNI yang berada di Tembagapura (seputar daerah Konsesi PT.Freeport-Rio Tinto) adalah sebanyak 3000 personil.

B. Freeport-Rio Tinto dan Perusakan Lingkungan

PT. Freeport-Rio Tinto telah merubah bentang alam. Gunung Yet Segel Ongop Segel (Grasberg) jadi lubang raksasa sedalam 700 m, padahal gunung ini dikiaskan sebagai kepala ibu bagi Suku Amungme, yang sangat menghormati wilayah keramat itu. Danau Wanagon, sebagai danau suci orang Amungme juga hancur, karena dijadikan tumpukan batuan limbah (overburden) yang sangat asam dan beracun. Freeport juga mencemari tiga badan sungai utama di wilayah Mimika, yaitu Sungai Aghawagon, Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa sebagai tempat pembuangan tailing (limbah pasir dan hasil produksi). Lebih dari 200.000 ton tailing dibuang setiap harinya ke Sungai Aghawagon, yang kemudian akan mengalir memasuki Sungai Otomona dan Sungai Ajkwa. Partikel tailing yang tidak mengendap di kemudian ikut mengalir sampai ke Laut Arafura. Dari sebuah studi menggunakan citra satelit Landsat-TM ditemukan bahwa pada tahun 2000, tailing dari operasi pertambangan tersebut telah mengkontaminasi wilayah daratan seluas 35.820 hektar, sementara Laut Arafura telah terkontaminasi seluas 84.158 hektar.5

Pada tanggal 4 Mei 2000 terjadi longsoran tumpukan batuan limbah di tempat pembuangan di Danau Wanagon yang menewaskan 4 pekerja sub-kontraktor Freeport. Kejadian jebolnya Danau Wanagon ini adalah yang ketiga kalinya, sejak kejadian Juni 1998 dan luapan lumpur akibat gempa tanggal 20-21 Maret 2000. Penggunaan Danau Wanagon menjadi tempat penimbunan limbah batuan sejak awal memang tidak memenuhi syarat, karena daya dukungnya yang tidak mampu menerima tumpukan limbah batuan dari produksi harian PTFI yang berskala lebih dari 200.000 ton per hari, bahkan akan ditingkatkan sampai 300.000 ton per hari. Kerentanan daerah tersebut juga sangat tinggi yang disebabkan oleh aktivitas seismic serta curah hujan yang mencapai 3-6 meter per tahun. Resiko lingkungan yang begitu besar ini sesungguhnya sudah diketahui PTFI sebagaimana tercantum dalam dokumen AMDAL,

5 Laporan terkini Perkembangan PT. Freeport, 1 Desember 2009, Makalah yang dibawakan dalam diskusi bulanan. Hal. 2, 2009.

7 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 8: WAJAH PT.FI

namun hal ini seolah diabaikan dengan menerapkan pengelolaan lingkungan yang tidak memadai.

Selain memiliki resiko lingkungan yang begitu tinggi, danau yang tadinya begitu cantik dan sangat khas ini, sesungguhnya juga memiliki nilai keramat bagi suku Amungme. Danau Wanagon bagi masyarakat Amungme merupakan isorei (rumah laki-laki), yaitu tempat bersemayamnya arwah-arwah suku Amungme yang sudah meninggal dunia. Sehingga apabila danau tersebut dirusak secara otomatis merusak dan membunuh manusia yang berada di situ. Mereka meyakini pula bahwa selama ini isorei pula yang memberkahi mereka hingga selalu memperoleh rejeki atau keberuntungan. Sehingga dengan dijadikannya tempat pembuangan limbah batuan, otomatis nilai keramat tersebut akan tercemar. Dengan demikian penggunaan Danau Wanagon menjadi tempat penimbunan limbah batuan telah melanggar Konvensi ILO 169 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka.

Insiden serupa terjadi pada tanggal 9 Oktober 2003 yang lalu, dimana kali ini longsor terjadi di daerah tambang terbuka Grasberg. Pada insiden ini 8 orang pekerja harus kehilangan nyawa. Insiden-insiden tersebut seharusnya merupakan dasar bagi pemerintah untuk memberikan sanksi berat bagi PTFI atas kelalaian yang telah menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Pernyataan PTFI yang ‘menyalahkan’ kondisi cuaca tidak dapat dijadikan dasar alasan PTFI untuk menghindari sanksi tindak pidana lingkungan, karena sesungguhnya kondisi alam tersebut sudah diketahui oleh PTFI.

Dari sudut pandang lain, kapasitas produksi PTFI yang luar biasa besar juga menjadi penyebab semakin buruknya kualitas lingkungan karena daya dukung lingkungan setempat tidak mampu menenggang beban pencemaran yang disebabkan oleh operasi PTFI.

C. Kontrak Karya (Contract of Work) yang Tidak Adil

Sejak awal, pemerintah Indonesia bersikap oportunis dan bahkan mendukung Kontrak Karya Freeport-Rio Tinto atas daerah konsesi penambangan di Papua yang masih menjadi wilayah sengketa. Sengketa Rakyat Papua dengan Freeport-RioTinto terjadi sejak awal penandatanganan Kontrak Karya tahun 1967, Pemerintah Indonesia (orde baru) sebagai komprador Amerika Serikat sepenuhnya mendukung upaya ini. Sebagaimana diketahui, penambangan emas dan tembaga di perut bumi Papua adalah kegiatan pertambangan mineral pertama di Indonesia di masa kekuasaan rejim Orde Baru. Jenderal Soeharto sebagai presiden RI, menempuh langkah-langkah spekulasi dalam bidang hukum dan politik, untuk mendukung investasi asing di tanah Papua yang pada akhirnya menjadikan Papua sebagai korban sejarah kepentingan politik dan ekonomi AS maupun pemerintah Indonesia yang mendapat untung dari situasi politik ini.

Tiga bulan setelah diundangkannya UU No 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pemerintah serta merta bertindak sebagai badan hukum privat menandatangani Kontrak Karya pertambangan dengan Freeport Indonesia Incorporated, suatu perusahaan asing yang didirikan

8 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 9: WAJAH PT.FI

dibawah ketentuaan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat. Kontrak Karya yang ditandatangani pada bulan April 1967 ini yang kemudian dikenal dengan sebutan Kontrak Karya Generasi ke I.

Kontrak Karya tersebut dibuat sebelum penentuan pendapat rakyat Papua untuk bergabung dengan Indonesia (PEPERA). Kontrak Karya juga dibuat sebelum dunia internasional mengakui Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia. Terlepas dari polemik sah tidaknya PEPERA dan proses penggabungan Papua ke wilayah Indonesia, tetapi fakta di Papua hingga saat ini sebagian besar rakyat Papua tidak mengakui intergrasi Papua ke wilayah Indonesia dan masih terus melakukan perlawanan terhadap pengoperasian PT. Freeport-RioTinto.

Pengiriman Team 100 dibawah pimpinan Thom Beanal pada awal Tahun 1999 untuk meminta kemerdekaan Papua kepada Presiden BJ Habibie, Musyawarah Besar (Mubes) Tahun 2000 yang diorganisir oleh Lembaga Musyarah Adat (LMA) Papua sampai pada pelaksanaan Kongres Nasional Papua Ke-II pada Tgl 29 Mei – 4 Juni 2000 di Jayapura dimana semua komponen rakyat Papua bersatu dan menyatakan sikap politiknya dan beberapa hasil-hasil resolusinya adalah bukti dimana rakyat Papua telah muak dengan neo-kolonialisme di bawah todongan senjata dan juga keserakahan multi national coorporation Freeport-RioTinto yang terus mencengkeram dan menggerogoti isi bumi Papua Barat diatas penderitaan rakyat Papua sebagai pemilik sahnya.

Dengan demikian, sejak awal hingga saat ini, rakyat Papua tetap berpendirian bahwa Kontrak Karya pertambangan Freeport-RioTinto tidak sah karena dibuat oleh PIHAK YANG TIDAK BERDAULAT ATAS WILAYAH YANG DIPERSENGKETAKAN. Selain itu Kontrak Karya penambangan Freeport-RioTinto juga dibuat tanpa ada keterlibatan sedikitpun rakyat Papua. Tidak ada diskusi, pelibatan/peranserta, bahkan tidak ada konsultasi untuk mendengar pendapat rakyat Papua atas rencana kegiatan penambangan PT. Freeport-RioTinto yang akan beroperasi diatas Tanah Papua tersebut.

Dalam konsideran salinan Keputusan Presidium Kabinet No. 82/EK/KEP/4/1967 pada diktum mengingat terlihat bahwa landasan utama pembuatan Kontrak Karya penambangan Freeport Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, dan bukan ketentuan tentang pertambangan yang saat itu berlaku di Indonesia. Padahal masa itu ada ketentuan pertambangan yang seharusnya dihormati oleh pemerintah. Dan dalam ketentuan pertambangan saat itu, Indonesia tertutup bagi investasi pertambangan asing.

Pada bulan Desember 1967 diundangkan UU No 11 tahun 1967 tentang pertambangan yang salah satu pasalnya mengatur tentang investasi asing dalam bidang pertambangan. Namun pemerintah dan PT Freeport-Rio Tinto tidak segera melakukan perbaikan kontrak karya yang merujuk pada ketentuan baru yang seharusnya dihormati oleh kedua belah pihak.

Kewajiban mutlak yang tidak dicantumkan dalam Kontrak Karya penambangan PT Freeport-Rio Tinto antara lain: kewajiban FI mengelola dan memelihara lingkungan hidup sesuai

9 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 10: WAJAH PT.FI

standard internasional; tidak ada penghitungan dan pengenaan nilai harga atas mineral yang seharusnya menjadi asset penduduk lokal; tidak ada kewajiban membayar royalti; tidak ada kewajiban untuk membayar pajak lingkungan; tidak ada ketentuan mine closure; tidak ada kewajiban untuk bekerja sama dengan penduduk lokal. Secara sadar pemerintah telah menempatkan posisi yang lebih rendah dari PT Freeport-Rio Tinto dalam Kontrak Karya yang ditandatangani.

Dari berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, terutama UU Penanaman Modal Asing (PMA) dan pemulusan Kontrak Karya bagi PT. Freeport Indonesia, terlihat bahwa praktek neo-kolonialisme menjadi nyata dan watak-watak penjajahan atas nama perang terhadap imperialisme barat menjadi sebuah logika sejarah terbalik dari orde lama dan diteruskan oleh pemerintah orde baru.

Enam tahun sebelum masa Kontrak Karya penambangan PT Freeport-Rio Tinto berakhir, pemerintah dan PT Freeport-Rio Tinto sebenarnya telah memperbaharui Kontrak Karya yang kemudian ditandatangani pada bulan Desember 1991 (selanjutnya disebut Kontrak Karya 91). Dari proses dan substansi yang dituangkan dalam klausula-klausula kontrak, Kontrak Karya 91 juga memiliki masalah serius bagi kepentingan rakyat Papua, lingkungan hidup dan Hak Asazi Manusia.

D. Berbagai kelemahan Kontrak Karya 91

Kontrak Karya 91 dibuat disaat secara de-facto PT Freeport-Rio Tinto telah melakukan penambangan emas yang tidak sesuai atau setidak-tidaknya tidak diatur dalam Kontrak Karya penambangan FI tahun 1967. Bahkan Kontrak Karya 91 dibuat 6 tahun sebelum masa Kontrak Karya 67 berakhir, sehingga patut diragukan seluruh proses kelahirannya. Nuansa Kontrak Karya dalam Kontrak Karya PT Freeport-Rio Tinto telah ramai dibincangkan orang, termasuk tentang komposisi dan kepemilikan sahamnya. Seharusnya pemerintah segera mengusut hal ini.

Seperti Kontrak Karya 67, Kontrak Karya PT FI 91 juga tidak melibatkan rakyat Papua dalam proses pembuatannya, sehingga tidak ada kewajiban rakyat Papua untuk menghormati Kontrak Karya yang tidak dibuat dan ketahui oleh rakyat Papua. Dari kepentingan lingkungan hidup, Kontrak Karya PT FI 91 tidak mencantumkan tentang kewajiban pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan PT Freeport-Rio Tinto, serta tidak mencantumkan kewajiban-kewajiban penutupan tambang, penghormatan kedaulatan masyarakat adat, dan tidak mencantumkan kepentingan penduduk lokal yang harus dihargai baik oleh PT Freeport-Rio Tinto maupun pemerintah Indonesia.

Derita yang menimpa rakyat Papua oleh kehadiran penambangan PT Freeport-Rio Tinto serta resistensi rakyat Papua terhadap kehadiran PT Freeport-Rio Tinto yang disokong pemerintah, tidak akan pernah berakhir meski dipaksakan mati. Penyebabnya adalah, tidak ada keterlibatan rakyat Papua dalam penyelesaian konflik. Selama ini yang dilakukan pemerintah

10 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 11: WAJAH PT.FI

maupun PT Freeport-Rio Tinto justru menimbulkan guncangan baru dan menambah kemarahan komunal. Pembungkaman suara rakyat Papua dengan kekerasan, pengucuran dana 1%, praktik politik uang dan community development yang dilakukan Freeport ternyata tidak dapat meredam suara kritis rakyat Papua. Malah menimbulkan masalah seperti pelanggaran HAM, konflik horisontal dan terjadinya gegar budaya serta meningkatnya budaya kekerasan terhadap perempuan.

Selain kepentingan langsung rakyat Papua, Kontrak Karya penambangan PT Freeport-Rio Tinto baik tahun 1967 maupun 1991 telah nyata-nyata cacat baik dari segi politik maupun hukum. Dengan demikian seluruh kegiatan penambangan PT Freeport-Rio Tinto dan pendapatan negara dari kegiatan itu, menjadi tidak absah, baik dari segi hukum, maupun kepentingan rakyat Papua. Dengan demikian perlu dilakukan suatu perubahan yang fundamental, yaitu melalui renegosiasi dan perubahan perijinan pertambangan.

Pertambangan Freeport selain telah masuk di teritori Amungme juga saat ini telah masuk pada hak-hak ulayat masyarakat Adat lainnya diseputar daerah konsesi tersebut, yang merupakan lokasi cadangan emas terbesar di dunia dan ketiga terbesar di dunia untuk tambang tembaga. Dengan cadangan 25 milyar pon tembaga, 40 juta ons emas dan 70 juta ons perak, nilainya sekitar 40 milyar dollar AS berdasarkan harga berlaku. Freeport diberikan jaminan untuk bekerja di lokasi pertambangan untuk bertahun-tahun. Lagi, jika menemukan tambahan kekayaan mineral di atas 2,6 juta hektar tanah sekitarnya akan menjadi hak eksklusif PT Freeport-Rio Tinto.

Inilah sebuah kenyataan dari keserakahan multi national coorporation seperti PT Freeport-Rio Tinto yang secara sadar melakukannya di atas tanah Papua. Dengan kekuatan modal yang dimilkinya, PT Freeport-Rio Tinto mampu memfasilitasi pemerintah RI dan alatnya yaitu TNI untuk semakin merepresi rakyat Papua, selain itu kebijakan pemerintah yang berpihak kepada PT Freeport-Rio Tinto menunjukan bahwa rakyat Papua tidak dihargai sama sekali hak-hak politiknya atau dengan kata lain pemerintah RI tidak menganggap rakyat Papua sebagai bagian integral dari Indonesia yang tidak perlu dilindungi hak-haknya, yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia adalah kekayaan alam rakyat Papua saja, bukan rakyat Papua, sekali lagi, bukan Rakyat Papua. Inilah realitas sejarah dan politik yang hari ini terjadi.[end]

Bandingkan dengan apa yang didapat rakyat Papua dari dana royalti PT Freeport-Rio Tinto yang hanya sebesar 1% dari total produksi PT Freeport-Rio Tinto per tahun. Sejak tahun 1996, PT Freeport-Rio Tinto hanya menganggarkan dana bagi pembangunan Papua sebesar 62 Juta Dolar AS, dana inilah yang diberikan dalam bentuk pemberian 1% PT Freeport-Rio Tinto bagi rakyat Papua, sejak tahun 1996 sampai sekarang.

BAGIAN II.

11 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 12: WAJAH PT.FI

PERISTIWA KRIMINAL BERSENJATA DI AREAL PT. FREEPORT INDONESIA TIMIKA-PAPUA

Pada tanggal 08 Juli 2009 merupakan puncak pelaksanaan pemelihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Pada hari itu terjadi peristiwa pembakaran dan perusakan sarana dan prasarana milik PT. Freeport Indonesia di areal kerja mile 74 oleh masyarakat sipil di areal pendulangan sepanjang kali Nemangkawinogong Tembagapura. Setelah beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 11 Juli 2009 di jalan poros utama perusahan mile 54 Tembagapura terjadi penembakan terhadap satu warga sipil berkebangsaan Australia yang adalah karyawan PT. Freeport Indonesia. Dan selanjutnya penembahkan dilakukan terus menerus sampai tanggal 19 Oktober 2009. Kronologis peristiwa dapat di baca dalam lampiran laporan ini.

Penembakan setelah babak pertama berakhir pada tanggal 20 juli 2009 terjadi penangkapan 7 orang warga sipil yang sedang bermukim di Kota Timika. Ke tujuh orang tersebut bermukim di Kampung kodok Kwamki Baru Timika dan di Kompleks Kwamki Baru. Mereka yang di tangkap semuanya berasal dari suku Amungme yang adalah pemilik hak ulayat gunung yang sedang di tambang emas,tembaga dan bahan mineral lainnya. Pada tanggal 23 Juli 2009 penangkapan terjadi lagi terhadap warga sipil yang bermukim di jalan baru distrik Kwamki Baru dan mereka berjumlah 7 orang yang kesemuanya berasal dari suku amungme. Kronologis terlampir dalam laporan ini.

Kurang lebih masyarakat sipil sebanyak 25 orang telah di tangkap dan sejumlah orang telah di panggil oleh pihak kepolisian untuk di mintai keterangan terkait peristiwa penembakan di areal PT. Freeport Indonesia. Sampai hari ini dari jumlah yang di tangkap dan para saksi yang di mintai keterangan di tetapkan 7 orang tersangka yang masih di tahan di Tahanan POLRES kabupaten Mimika di Timika.

Selama Polisi Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan memproses Ke Tujuh tersangka belum juga dapat di temukan yang di sebut “PELAKU PENEMBAKAN WARGA SIPIL DI AREAL PT. FREEPORT INDONESIA”. Lebih ironis lagi sementara ke tujuh orang masih dalam tahananPolres Mimika, berulang kali penembahkan masih terus terjadi di areal perusahan dan telah melukai bahkan merengut korban warga sipil. Peristiwa terbaru adalah penembakan terjadi pada tanggal 19 Oktober 2009 di mile 42 daerah dataran rendah yang mudah terjangkau dan masih dalam status siaga satu bagi aparat Keamanan di areal tersebut.

Perlu di Ketahui bahwa, Demi keamanan dan kelangsungan pengungkapan peristiwa penembahkan tersebut telah di tugaskan dan di tempatkan personil keamanan dari berbagai kesatuan sebanyak 1.500 orang prajurit. Kenyataannya sampai saat ini 1.500 pasukan tidak mampu juga menangkap pelaku penembahkan yang terus menerua berlangsung. Semua kalangan masyarakat di Kabupaten Mimika dan pasti saja di seluruh Nusantara bertanya

12 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 13: WAJAH PT.FI

mengapa sampai saat ini pelaku penembakan belum juga di tangkap atau terunghkap? Apakah personil yang di tempatkan dan di bantu oleh pasukan terlatih DENSUS 88 Polda dan Mabes POLRI tidak mampu? Ataukah ada konspirasi di balik peristiwa ini sehingga sangat susah mengungkap siapa pelaku? Semuanya masih tanda tanya bagi warga sipil yang menghendaki kiranya POLRI DAN TNI dapat segera mengungkap peristiwa yang terjadi sampai saat ini.

Pada bagian berikut ini kami mencoba untuk memberikan gambaran umum kondisi pra PILPRES, pelaksanaan Pilpres, Kondisi Areal PT. FREEPORT INDONESIA & Pengamanan Tambang dan kondisi local di Kota Timika.

A. KONDISI PRA PILPRES DI TIMIKA

Pada Bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 masyarakat Kabupaten Mimika terlibat penuh dalam pesta demokrasi pemilihan Legislative dan dalam kondisi penantian penetapan anggota legislative terpilih di Kabupaten Mimika yang saat itu masih dalam sengketa partai-partai politik di Mimika. Selama masa kampaye dan pelaksanaan PEMILU kondisi keamanan Kabupaten Mimika aman terkendali tanpa gangguan apapun.

Memasuki tahapan persiapan dan pelaksanaan kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden suhu politik di Ibu Kota Jakarta sangat memanas dan hal tersebut dapat rakyat ikuti secara benar dan pasti melalui media masa elektronik ( Televisi). Isu yang amat hangat adalah Kubu CAPRES dan CAWAPRES tertentu dengan terang terangan meyerang kubu SBY- BOEDIONO dengan kritikan politik tanjam yaitu “ PERLAWANAN PAHAM NEOLIBERALISME” ANTI KAUM BARAT” YAITU LAWAN “ AMERIKA DAN NEGARA-NEGARA PAHAM NEOLIBERALISME.”

Seruan perlawanan ini di kumandangkan sampai di Timika – Papua melalui team sukses dari masing-masing kandidat presiden dan Wakil Presiden. Namun pengaruh dari pandangan” Neolib” bagi masyarakat di Kabupaten Mimika tidak memberikan arti sesungguhnya karena hampir semua rakyat pro SBY-BEODIONO saat pelaksanaan pilpres. Masyarakat hanya berkonsentrasi untuk suksesi PILPRES ketimbang mendalami isu “ NEOLIB” yang adalah perang sarafnya “ Kepentingan Kaum Elit di Jakarta”.

Kenyataannya “di Timika–Papua telah lama beroprasi tambang raksasa milik “ AMERIKA dan 24 Negara Asing yang notabenenya“ Pemilik Paham NEOLIBERALISME”. Kenyataannya tidak ada tindakan-tindakan criminal yang di lakukan oleh orang Papua asli di Timika melakukan perlawanan PT. Freeport Indonesia. Suku pemilik gunung yang sedang di tambang Amungme dan Kamoro tidak juga melakukan tindakan melawan Neolib. Semua rakyat fokuskan diri hanya untuk suksi Pilpres Republik Indonesia. Oleh karenannya, Kondisi Timika Pra PILPRES sangat aman dan tenang. Pertanyaan bagi warga saat ini adalah : a. Siapa pemilik sumber Kata “NEOLIBERALISME”?

13 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 14: WAJAH PT.FI

b. Momentum apakah kata “ Neoliberalisme” di kumandangkan?c. Di wilayah mana pelaksanaan PILRES di laksanakan?d. Siapa musuh PT. Freeport Indonesia yang adalah milik Amerika pada momentum

PILPRES Republik Indonesia?

Empat pertanyaan ini tentu membutuhkan jawaban dari berbagai pihak terkait dengan peristiwa penembahkan warga sipil di areal PT. Freeport Indonesia. Untuk menjawab peristiwa ini semua orang atau warga yang menjadi korban berkewajiban menganalisa peristiwa ini.

B. HARI PELAKSANAAN PILPRES 8 JULI 2009

Pada tanggal 8 Juli 2009 merupakan puncak pelaksanaan pemungutan suara dalam rangka pemelihan PRESEDEN dan WAKIL PRESIDEN di seluruh wilayah Indonesia.

Pada momentum tersebut semua warga di kejutkan dengan perusakan dan pembakaran sarana perusahan oleh sekelompok warga sipil di areal perusahan mile 74 Tembagapura. Tempat peristiwa tersebut terletak jauh dari pemukiman sipil warga Kabupaten Mimika baik yang berada di Distrik Tembagapura maupun di Kota Timika. Berawal dari peristiwa ini terjadi rentetan peristiwa penembakan warga sipil berkebangsaan Australia Mr. Drew Nicholas Grant (38) bersama beberapa karyawan PT. Freeport Indonesia lainnya pada tanggal 11 Juli 2009 dan seterusnya peristiwa penembahkan yang lain sampai dengan saat ini peristiwa tersebut terus berlansung. Tidak lama kemudian peristiwa peledakan BOM di hotel Mariot Kuningan Jakrta terjadi dan menelan korban warga sipil. Hotel tersebut adalah milik orang Amerika. Kedua peristiwa ini terjadi pada tempat “ Usaha Bisnis yang di investasi oleh Negara Amerika”. Peristiwa ini sungguh menjawab pertanyaan dari kata” NEOLIBERALISME” LAWAN AMERIKA.”

Sampai saat ini pelaku penembakan warga sipil di areal PT. Freeport Indonesia masih belum terungkap?Pertanyaannya adalah : 1. Siapa sesungguhnya pelaku penembahkan warga sipil di areal PT. Freeport Indonesia

Timika – Papua?2. Kenapa peristiwa penembahkan tersebut terjadi di wilayah Bisnis terbesar milik Amerika

Serikat bersama Negara-negara Eropa lainnya?3. Mengapa 7 (tujuh) warga sipil suku Amungme – Papua di jadikan tersangka sementara

penembahkan masih terus berlangsung?

Tiga pertanyaan ini sangat penting untuk menjadi bahan refleksi dalam mengungkapkan kasus yang masih teka teki ini. Suku Amungme selalu menjadi korban zaman kepentingan sebab akibat konspirasi yang selalu terjadi di areal PT. Freeport Indonesia. Sudah sangat jelas

14 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 15: WAJAH PT.FI

bahwa” setiap permasalahan yang terjadi di areal perusahan yang adalah daerah bisnis selalu identik dengan usaha-usahan bisnis pula.

C. KONDISI AREAL PT. FREEPORT INDONESIA & PENGAMANANNYA

Semenjak peristiwa penembahkan warga asing berkebangsaan Amerika pada tahun 2002 di mile 62-63 areal PT. Freeport Indonesia Tembagapura baru saja terlewati dari ingatan semua warga sipil di Papua. Setelah peristiwa nass tersebut keamanan wilayah areal PT. Freeport Indonesia di serahkan kepada pihak kepolisian Indonesia yang sampai saat ini di tugaskan Anggota Satpam BRIMOB Polda Papua. Kurang lebih bisnis illegal sedang terjadi di wilayah areal PT. Freeport Indonesia. Bentuk –bentuk bisnis tersebut adalah : a. Bisnis pendulangan Emas di sepanjang kali pembuangan limbah tambang mulai dari mile

74 kasuang Tembaga pura sampai dengan dataran rendah mile 21 Timika Kota. Kelompok yang melakukan bisnis di areal perusahan berasal dari seluruh warga sipil Indonesia. Yang amat leluasa adalah pihak-pihak yang memiliki otoritas untuk menggunakan semua saran perusahan terutama transportasi darat berupa mobil yang beroperasi naik dari Kota Timika menujuh Tembagapura ( Highland) dan sebaliknya dari highland Tembagapura menujuh Timika. Bisnis ini telah melibatkan pihak keamanan hampir 10 tahun terakhir ini. Tidak hanya bisnis jual beli atau barter emas di lokasi pendulangan tetapi juga di bangun camp-camp protitusi illegal yang di bangun. Demi kepuasan seksual kerap kali emas menjadi alat pembayaran seks di areal pedulangan. Adapula emas milik masyarakat hany di tukar dengan bahan-makanan. Selain itu, bahan makanan tersebut di jual dengan harga yang mahal. Penjualan dan transaksi ini hanya dapat dilakukan oleh pemilik kendaraan perusahaan yang setiap saat beroperasi di wilayah perusahan. Kondisi nyata ini menjelaskan kepada semua pihak bahwa “ Pendulangan Emas Rakyat merupakan satu perusahan yang memiliki rantai tataniaga yang tersusun rapi. Dalam posisi ini rakyat sipil adalah karyawan dari pemilik perusahan yang bernama “ Pendulangan Emas Rakyat”.

b. Bisnis yang lain adalah pengambilan /pencurian barang sampah perusahan atau di kenal dengan sebutan “ Scraps” Besi tua” yang nota benenya oleh Pemerintah telah di ibahkan kepada masyarakat Amungme dan Kamoro namun dalam perakteknya “ Pihak Keamanan sering mengambil dan menjual keluar “ demi kepentingan pihak tentantu atau korps tententu. Usaha ini nyata dan sudah berlangsung lama.

Oleh karena itu yang hidup di areal PT. Freeport Indonesia adalah terdapat Tiga komunitas besar yaitu :1. Karyawan PT. Freeport Indonesia2. Aparatur keamanan Republik Indonesia TNI ( AU, AD, AL) dan POLISI.3. Para pendulang emas yang adalah karyawan pemilik bisnis pendulangan Emas.Uraian ini sangat penting di sampiakan kepada semua pihak sehingga membantu pihak yang berkepentingan dapat melakukan analisis peristiwa penembahkan yang terjadi terus menerus sampai saat ini di areal PT. Freeport Indonesia. Yang berleluasa masuk keluar areal perusahan

15 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 16: WAJAH PT.FI

adalah hanya Tiga Komunitas ini yang tentu memiliki ijin maupun jaringan yang dapat menghubungkan perjalanan keluar masuknya semua aktifitas dalam wilayah kerja perusahan.

Dari hasil olah TKP secara transparan oeh KAPOLDA Papua telah mengumumkan bahwa peristiwa penembahkan warga sipil di areal PT. Freepot Indonesia sejak tanggal 11 juli 2009 adalah” MURNI TINDAKAN KRIMINAL BERSENJATA MURNI” ARTINYA BUKAN DI LAKUKAN OLEH KELOMPOK ATAU ORGANISASI. DENGAN DEMIKIAN SANGAT JELAS BAHWA PELAKU BUKAN MERUPAKAN “ GERAKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA DALAM HAL INI OPM DI WILAYAH KEKUASAAN JENDERAL KELLY KWALIK”.

Pernyataan ini telah menjadi informasi umum bagi semua pihak termasuk pihak aparat keamanan dan institusi Negara Republik Indonesia. Lebih tegas lagi pada tanggal 24 October 2009, Kapolda Papua Irjen FX. Bagus Ekodanto mengatakan bahwa “saya sudah bertemu dengan Jendral Kelly Kwalik di Timika dan hasilya semua pelaku kekacauan dan pelaku penembakan warga Australia bukan atas dasar perintah Jendral Kelly Kwalik. (Bdk. Harian Cepos, edisi 25 October 2009).

Dalam rangka itu sampai saat ini pihak Kepolisian masih susah menemukan pelaku penembahkan warga sipil di areal PT. Freeport Indonesia. Polisi juga sulit menemukan siapa otak di balik peristiwa ini yang mengorbankan 7 warga suku Amungme yang tak bersalah dan tidak berdosa ini. Semuanya masih misteri.Pertanyaanya adalah :a. Apakah benar 7 warga sipil ini sesungguhnya pelaku utama?b. Kenapa di saat penangkapan 7 orang tersangka dan selama di tahanan masih terus terjadi

penembahkan di areal Perusahan di hampir tempat yang sama?c. Siapa sesungguhnya pemilik peralatan amonisi dan senjata api tersebut?d. Dimana dan siapa produser peralatan senjata api tersebut?e. Mengapa di saat penangkapan 7 orang sipil tersebut tidak di temukan barang bukti berupa

selongsong peluruh kosong, selogsong peluruh aktif dan senjata api ?f. Mengapa barang bukti yang belakangan di umumkan di temukan di mile 27 dengan

setumpukan bahan-makanan dan di luar pemukiman warga sipil tempat di mana 7 warga di tangkap?

Beberapa pertanyaan ini akan membantu kita untuk membantu mengungkapkan siapa sesungguhnya pelaku utama peristiwa penembahkan di areal PT. Freeport Indonesia. Demi menjunjung kebenaran mampu kah pihak kepolisian Indonesia dengan jujur menyatakan pelaku sesungguhnya? Semua rakyat Indonesia dan Australia masih menungguh jawabannya. Dapatka pemerintah Indonesia meminta bantuan pihak penyidik asing dalam hal ini Negara korban Australia untuk turut menbantu pengungkapan kasus penembahkan yang juga mengorbankan satu warganya Australia? Semua pihak meminta menjawab pertanyaan

16 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 17: WAJAH PT.FI

mendasar ini agar semua persoalan yang selama ini terjadi di areal perusahan Freeport Indonesia dapat terungkap secara transparan dan akhirnya semua pihak dapat mengetahui pelaku sesungguhnya.

D. IDENTITAS PARA TERSANGKA DAN PERKEMBANGAN SAAT INI

Sesuai dengan catatan yang ada pada kami, aparat keamanan telah menangkap sekitar 25 orang untuk dimintai keterangan ataupun dituduh sebagai pelaku penembakan. Dari jumlah tersebut 7 (tujuh) orang telah ditetapkan sebagai tersangka pelaku penembakan. Namun setela di tahan 3 bulna mereka dibebaskan kembali dengan satatus wajib lapor. Berikut ini kami nama dan identitas 7 orang yang ditaan dan kemudian dibebaskan ole Aparat keamanan Resor Kabupaten Timika.

a. Identitas Tersangka 1). Nama : Simon Beanal

Tempat Tangal Lahir : TsingaUmur/tanggal lahir : 30 Tahun /30 Maret 1979Jenis Klamin : laki-lakiKebangsaan : Indonesia Agama : Kristen Protestan (Kingmi)Pekerjaan : Karyawan PT. Freeport Indonesia Project Tiga

Desa sinabuk (Bagian Penyedot WC)Alamat : Barak B No. 117 Mile 68 Tembagapura, Timika, PapuaPendidikan : -

2). Nama : Eltinus Beanal Tempat Tangal Lahir : TsingaUmur/tanggal lahir : 23 Tahun /19 Mei 1986Jenis Klamin : laki-lakiKebangsaan : Indonesia Agama : Kristen ProtestanPekerjaan :TaniAlamat : Beana Gom-gom Distrik Tembagapura, Timika, PapuaPendidikan : SD

3). Nama : Tommy Beanal Alias Sobar Tempat Tangal Lahir : tsingaUmur/tanggal lahir : 25 Tahun /25 Juni 1986Jenis Klamin : laki-lakiKebangsaan : Indonesia Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : tidak adaAlamat : Banti Tembagapura dan Belakang Wowor Kompleks

Kodok, Timika, PapuaPendidikan : SD

4). Nama : Dominikus Beanal Alias Domi Tempat Tangal Lahir : TsingaUmur/tanggal lahir : 24 Tahun /25 Mei 1986

17 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 18: WAJAH PT.FI

Jenis Klamin : laki-lakiKebangsaan : Indonesia Agama : Kristen Protestan (Kingmi)Pekerjaan : Karyawan PT. Sinabuk (Bagian Penyedot WC)Alamat : Kompleks kodok Kampung Wowor Jalan C. Heatubun,

Timika, Papua Pendidikan : SMP

5). Nama : Amon jawame Tempat Tangal Lahir : TsingaUmur/tanggal lahir : 35 TahunJenis Klamin : laki-lakiKebangsaan : Indonesia Agama : Kristen Protestan (Kingmi)Pekerjaan : TaniAlamat : Kampung Waa Banti IPendidikan : -

6). Nama : Apius Uamang (Kronologis penangkapan Belum) Tempat Tangal Lahir : HoyaUmur/tanggal lahir : 39 Tahun /26 April 1970Jenis Klamin : laki-lakiKebangsaan : Indonesia Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : Karyawan PT. Freeport IndonesiaAlamat : Barak B No. 112 Tembagapura, Timika, PapuaPendidikan : -

7). Nama : Endel kiwak (kronologis Penangkapan Belum)Tempat Tangal Lahir : BeogaUmur/tanggal lahir : 25 TahunJenis Klamin : laki-lakiKebangsaan : Indonesia Agama : Kristen ProtestanPekerjaan : TaniAlamat : Mambruk I, Kelurahan Harapan Kwamki Lama,

Timika, PapuaPendidikan : -

BAGIAN III.TUDUHAN DAN PENEMBAKAN JENDRAL KELLY KWALIK (KK)

18 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 19: WAJAH PT.FI

A. KK BUKAN PELAKU PENEMBAKAN DI AREAL PT.FI

Nama KK mencuat kepermukaan, di tingkat nasional maupun internasional pada saat ia memimpin pada awal 1996 di Mapenduma ketika kelompoknya menyandera Tim Ekspedisi Lorentz ‘95 yang terdiri dari peneliti Biological Science Club Universitas Nasional Jakarta dan Emmanuel College dari Cambridge University Inggris. Pada saat hendak kembali, mereka disandera. KK menuntut agar dunia internasional mengakui kemerdekaan Papua. Drama tersebut berlangsung sejak pertengahan Januari dan berakhir pada pertengahan Mei 1996 oleh operasi ABRI. Akibatnya bagi warga Amungme sangat buruk. ABRI menyisir kampung sekitar Bela dan Alama mencari pasukan KK dan korban kekerasan berjatuhan di pihak warga sipil Amungme pada sekitar 1997.

Pada 2002 terjadi penembakan terhadap 2 (dua) guru warga Negara Amerika di Mile 62-63, banyak kontra fersi atas peristiwa ini. Militer menuduh KK bertanggung jawab atas penembakan tersebut, namun ia menyatakan bahwa dirinya tidak bertanggungjawab atas penembakan ini.

Pada 11 July 2009, terjadi lagi penembakan terhadap Warga Australia bersama beberapa warga sipil lainnya di areal konsensi PT. Freeport. Kapolda Papua waktu itu, Irjen F.X. Bagus Ekodanto dengan tegas mengatakan bahwa dirinya sudah bertemu dengan KK disuatu tempat di Timika. Sesuai dengan hasil pertemuan dan pengakuannya maka KK bukan pelaku penembakan warga Ausralia. Beberapa hari kemudian, Pangdam XII Cendrawasih pada saat membawakan materi dalam seminar yang diselenggaran oleh KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) mengatakan bahwa pelaku penembakan dan kecauan di areal konsensi PT. Freeport merupakan KK. Kedua Jendral Bintang dua tersebut saling berbeda sikap atas penembakan ini dan semua rentetan selama 3 bulan terakhir ini.

Penembakan terakhir di Areal PT. Freeport terjadi pada tanggal 20 October 2009, pada saat pelantikan Presiden RI. Semua rentetan penembakan berakhir setelah ada 15 personil aparat keamanan dari Negara asing dengan anjing pelacak melakukan pengawalan dan pengamanan di areal PT. Freeport. Dengan demikian pelaku penemkan bukan Jendral Kelly Kwalik.

B. PENEMBAKAN JENDRAL KK

19 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 20: WAJAH PT.FI

Pada hari Rabu 16 October 2009, pukul 03.00 Waktu Papua Tim Densus 88 Anti teror menggeledah di rumah salah satu masyarakat. Di dalam rumah ini, Tuan Jendral Kelly Kwalik Panglima TPN PB-OPM (Tentantara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka) ditembak mati. Sekitar 8 (Delapan) peluruh menembusih tubuh korban. Bersama dengan KK, Tim Densus 88 menangkap 5 orang warga sipil yang berada dalam rumah tersebut. Ke lima warga sipil yang di tangkap dan di tahan yakni, Tilda Solin (hamil), Yohanis Kibak (suami dari Tilda), Steve Mom, Jack Mom, Marhen Kwalik. Mereka semua dipulangkan pada tanggal 17 Desember 2009.

Ribuan rakyat sejak tanggal 16 Desember 2009, pukul 15.00 Waktu Papua hingga saat ini masih bertahan di Halaman Kantor DPRD Timika, tempat jenasah dibaringkan dibungkus dengan Bendera Bintang Kejora. Misa Requem (Sembayang penghormatan terakhir) dipimpin oleh Mgr. John Phil. Saklil, Pr, Uskup Keuskupan Timika.

Tertembaknya Jendral KK banyak mengundangkejanggalan Kejangkalan.6 Sejumlah Kejanggalan yang patut dicatat diantaranya;

1. Jenderal Kelly Kwalik sedang tidur tenang dirumah, kenapa tidak ditunjukan surat DPO atau perintah operasi, kemudian ditangkap sebagai saksi kunci untuk mengungkapkan serentetan konflik diareal PT. Freeport Indonesia.

2. Jenderal Kelly Kwalik dijadikan tersangka bukan karena isu teroris tapi konflik pengamanan perebutan lahan bisnis diareal PT.Freeport Indonesia dan sekitarnya, namun cara penembakan terhadap Jenderal Kelly Kwalik seperti teroris.

3. Tugas Polisi bukan untuk membunuh orang tapi untuk mengayomi dan menertibkan masyarakat. Juga untuk melumpuhkan seseorang tidak serta merta menembak tapi memberikan peringatan dulu, lalu melumpuhkan. Mestinya melalui protap yang formal tapi tindakan diluar protap.

4. Aturan perang tidak pernah dimalam hari tapi harus disiang hari.5. Evakuasi jenasah ke rumah Sakit Karitas Kuala Kencana terlalu jauh, sesungguhnya ada

rumah sakit umum daerah di Timika Indah jaraknya kurang lebih 2 KM dari TKP bisa menempuh waktu 15 menit.

6. Pernyataan mantan Kapolda Papua Irjend. Drs. Bagus Ekodanto mengatakan, pelaku penembakan mille 54 pada juli 2009 bukan Jenderal Kelly Kwalik, tapi pelakunya kelompok kriminal bersenjata. Namun Kapolda Papua Irjen Bekto mengatakan pelaku penembakan dan dalang serentetan konflik diareal PT. Freeport Indonesia adalah Jenderal Kelly Kwalik.

7. Jenderal Kelly Kwalik diangkap sebagai musuh negara, kenapa mayat harus dievakuasi kerumah sakit.

C. PENEMBAKAN PASCA KEMATIAN KK

6 Lih. Dominikus Sorabut; Kronologis Singkat, Tertembaknya Jendral Kelly Kwalik Panglima Kodap III, 16 Desember 2009, di Perkampungan Warga Gorong-gorong, Timika Papua, 2009

20 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 21: WAJAH PT.FI

Pasca penembakan Jendral KK, panglima Komando Daerah Cendrawasih A.J. Nasution dan Kapolda Papua menyampaikan dipublik melalui media masa bahwa dengan tertembaknya Jendral KK maka kondisi Papua dan Timika kondusif aman dan terkendali. Pernyataan serupa disampaikan pula oleh pihak Manajemen PT. Freeport saat Tim Pansus PT.Freeport dari DPRP Prov. Papua bertemu di Timika pada 18 Desember 2009, bahwa dengan tertembaknya KK maka yang selama ini terjadi penembakan di areal PT.FI akan berhenti. Hal ini membantu PT. FI untuk melakukan Operasih Pertambangan dengan leluasa di Tanah Amungsa Timika.

Namun penembakan terjadi lagi di areal PT. FI, tepatnya pada hari minggu 24 Januari 2010, pukul 06.10 Waktu Papua terjadi lagi penembakan di areal PT. FI. Penembakan terjadi di Mile 60-61, saat konvoi iring-iringan kendaraan dari Tembagapura menuju Kwala Kencana. Berikut ini mereka yang menjadi korban, James Howard Lochart Warga Negara Canada, terkena serpihan Peluru pada mata kiri, Briptu Budi S, terkena tembak pada lengan kiri, Bripda EP Supriadi, terkena serpihan di betis kiri, Briptu Abdullah, terkena serpihan pada pelipis kiri, Briptu Kartika, terkena serpihan pada kaki kiri, Cindy Alifandi M, terkena serpihan dipaha, Dames Raintung terkena serpihan pada bagian muka.

Dengan terjadi penembakan ini, pernyataan Pangdam Cendrawasih dan Kapolda Papua serta manajemen PT. FI yang sebelumnya menyatakan bahwa kondisi Papua dan Areal PT. FI keamanan akan kondusif dapat dipertanyakan kembali.

D. KONDISI TIMIKA SAAT INI

Kondisi warga sipil dan karyawan PT. Freeport amat mencekam. Kehadiran militer Indonesia bukannya memberikan pengamanan dan keselamatan bagi warga masyarakat namun kehadiran aparat keamanan sangat meresahkan masyarakat. Demonstrasi istri dari Buruh Kasar/Karyawan Nonstaf PT Freeport Indonesia beberapa hari berturut- turut mengatakan bahwa Masyarakat di Kab. Timika sudah mulai Muak dengan kehadiran TNI-Polri di Timika karena anggota TNI-Polri datang bukan untuk menolong tapi untuk meresahkan masyarakat Timika. Sejalan dengan kehadiran anggota TINI dan Polri Penembakan masih terus terjadi. Laporan dari lapangan mengungkapkan bahwa aparat keamanan terus melakukan tindakan tidak berperikemanusiaan. Dalam laporan dengan judul “TNI YANG BERTUGAS DI TIMIKA SUDAH JADI PREMAN” menyebutkan beberapa kondisi riil yang terjadi di Tanah Amungsa Timika Papua, diantaranya:

1) Pemerasan oleh aparat keamanan terhadap Karyawan PT. Freeport. Tidak dapat dibayangkan bahwa ribuan aparat keamanan yang dikirim untuk mengamankan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua dari aksi Penembakan yang dilakukan oleh OTK (orang tak dikenal) mulai meresahkan Karyawan dan Masyarakat di Timika. Anggota TNI dan Polri yang sedang mengawal Bus perusahaan tanpa malu-malu minta untuk

21 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 22: WAJAH PT.FI

dibayarkan “uang pengamanan perjalanan” sebesar Rp 50.000,- perorang sekali jalan dari Bus yang dikawal. Sesuai dengan laporan tersebut menyebutkan bahwa 1 Bus berisi 200 Orang. Jika jumlah penumpanya Bus benar 200 orang maka harganya adalah 200 Orang x Rp 50.000=Rp 10.000.000,-untuk sekali jalan. Dengan demikian dalam sehari ada 20 sampai 30 Bus yang naik dan turun, maka total tiap hari adalah 60 Bus. Kita bisa kalikan dengan pendapatan perhari adalah 60 Bus  x Rp 10.000.000,- = Rp 600.000.000, -  Bagaimana jika aksi ini berjalan sebulan ??

2) Pemerasan Pendulang Emas Tradisional. Bukan hanya Buruh Kasar / Karyawan non Staff Freeport saja yang di ”palak” oleh aparat keamanan, namun para pendulang emas sepanjang kali juga ikut di palang. Jumlahnya ada ribuan orang. Seorang pendulang harus menyerahkan 1 gram emas per hari. Harga emas saat ini adalah Rp 230.000,-

3) Penjualan Bensin secara Ilegal. Aparat keamanan yang bertugas untuk menangkap Petrus (Penembak Misterius) di PT Freeport atas nama pengamanan dengan bebas mambawa Besin dan solar dari perusahaan untuk ”operasional” peralatan. Nyatanya semua itu di jual kembali kepada masyarakat di Timika.

4) Kawat (Kabel) Tembaga yang masih dibutuhkan oleh perusahaan juga seenaknya diambil untuk dipotong dan di jual ke penada-penada di Timika. Karyawan yang bertugas tidak berani untuk melarang, karena takut di pukul oleh aparat Militer Indonesia yang hendak merampok.

BAGIAN IV.

22 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 23: WAJAH PT.FI

SERUAN DAN PENUTUP

Bertolak dari apa yang diungkapkan di atas, guna menghindari pengalihan isu dan proses pengungkapan pelaku penembakan Mr. Drew Nicholas Grant (38) Cs, pada tanggal 11 July 2009 dan proses hukum secara sewenang-wenang terhadap warga sipil di tanah Amungsa Timika Papua Barat maka kami menyampaikan solusi yang mesti disikapi oleh berbagai pihak yang berkomponten secepatnya:

1. Mendesak Gubernur Prov. Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papapu, LSM-LSM Nasional dan Internasional untuk menaruh perhatian secara serius terkait persoalan Timika.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama TNI telah gagal mengungkap pelaku penembakan Mr. Drew Nicholas Grant (38), Cs karena itu mendesak Australia Federal Police atau Tim Infestigasih independen untuk segera mengukap hasil investigasihnya pada beberapa bulan yang lalu.

3. Rakyat semesta Papua tidak mempunyai musuh dengan siapapun termasuk pemerintah dan rakyat di Australia karena itu kami menyerukan kepada rakyat Papua untuk secara bersama-sama mengungkap pelaku penembakan Mr. Drew Nicholas Grant Cs dan pelaku kekacauan di areal Tembagapura Timika Papua.

4. Militer Indonesia segera menghentikan aksi teror dan pemesan terhadap karyawan perusahaan dan warga sipil di tanah Amungsa Timika Papua.

5. KOMNAS HAM bersama lembaga sipil independen lainnya segera membentuk Tim Investigasih Independent guna mengungkap pelaku penembakan Mr. Drew Nicholas Grant (38), CS.

6. Dengan tegas kami menyampaikan bahwa Tuan Kelly Kwalik, Panglima Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka bukan teroris dan pelaku penembakan di areal konsesi PT. Freeport sejak Juli 2009-2010 ini. Karena itu, penembakan Jendral Kelly Kwalik merupakan upaya sistematis aparat keamanan dalam memelihara konflik di areal PT. Freeport dan memutuskan mata rantai dalam mengungkap pelaku penembakan.

7. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, berhenti mengirimkan pasukan di tanah Amungsa Timika dan mendesak untuk mengedepankan pendekatan dialogis, damai dan bermartabat dalam penanganan masalah penembakan di Mile 58 Tembagapura Timika.

8. Menyerukan kepada rakyat di tanah Amungsa Timika secara khusus dan di seluruh tanah Papua untuk tetap tenang tidak terpovokasi guna menjaga tanah Papua sebagai tanah Damai.

Demikian ulasan singkat gambaran kondisi Timika pasca penembahkan warga sipil di areal perusahan PT. Freeport Indonesia. Kiranya tragedy kemanusiaan DI TANAH PAPUA yang terus terjadi dan menimpa semua insan manusia ciptaan Allah dapat berakhir untuk selamanya. “KEJUJURAN MERUPAKAN JATI DIRI APARATUR KEAMANAN

23 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc

Page 24: WAJAH PT.FI

NEGARA DAN KEJAYAAN BANGSA DAN NEGARA DI MATA DUNIA INTERNASIONAL DALAM MENGUNGKAP TRAGEDI KEMANUSIAN DI AREAL PT. FREEPORT INDONESIA TIMIKA- PAPUA”

24 Potret PT. FI, 1 Feb. 2010, AMPTPI Doc