VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING ......Visi : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan

PETA PROSES BISNIS PROVINSI BANTEN(PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN RPJMD PROVINSI BANTEN)

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH”

MISI :1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

IDENTIFIKASI PROSES UTAMA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Visi : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah

Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)1.1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah

yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

1.1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

1.01 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat

1.01 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan

Misi 2 : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur2.1 Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas

dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

2.1.1 Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah

2.01 Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Daerah

2.01 Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian Daerah

2.1.2 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal

2.02 Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan

2.02 Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis

2.03 Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi

2.03 Penigkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi

2.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air

2.04 Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir

2.04 Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir

2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku

2.05 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku

2.06 Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi

2.06 Pembangunan Bendung, empang dan situ

2.07 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi

2.1.4 Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2.07 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang

2.08 Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi

2.1.5 Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional

2.08 Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman

2.09 penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh

2.09 Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu 2.10 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2.10 Meningkatkan pengeloaan sarana dan

prasarana lingkungan yang sehat2.11 Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana

lingkungan yang sehat 2.11 Meningkatkan pengeloaan sarana dan

prasarana persampahan2.12 Pembangunan TPST Regional

2.1.6 Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas

2.12 Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis provinsi

2.13 Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi

2.1.7 Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas

2.13 meningkatkan manajemen rekayasa lalulintas 2.14 Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

2.14 Meningkatkan sarana dan prasarana kelengekapan jalan

2.15 Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan

2.15 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi

2.16 Pembangunan Sarana dan prasarana trasnportasi

2.1.8 Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik

2.16 Memingkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

2.17 Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi

2.1.9 Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal

2.17 Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT 2.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan

2.1.10 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai

2.18 Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika

2.19 Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi

2.1.11 Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah

2.19 Meningkatan kualitas kebijakan Infrastruktut bagi masyarakat

2.20 Peningkatan kualitas kebijakan infrastruktut bagi masyarakat

Misi 3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas3.1 Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan

Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing

3.1.1 Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus

3.01 Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus

3.01 Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus

3.1.2 Meningkatnya Daya Beli Masyarakat 3.02 Mengembangkan jiwa kewirausahaan 3.02 Menciptakan dan mengembangkan wirausaha

3.1.3 Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat

3.03 Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja 3.03 Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja

3.1.4 Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)

3.04 Pengarusutamaan gender dalam Setiap Proses Pembangunan

3.04 Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

3.1.5 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus

3.05 Meningkatkan Akses dan Kualitas serta Inklusivitas Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau

3.05 Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing

3.06 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah

3.1.6 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan 3.07 Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan

3.07 Revitalisasi museum, dan peningkatan budaya banten

3.1.7 Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi

3.08 Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas

3.08 Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan

3.09 Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event

3.09 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

3.1.8 Meningkatnya Pengarustamaan Gender 3.10 Meningkatkan pengarusutaaman gender pada semua sektor

3.10 Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga

3.1.9 Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas

3.11 Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

3.11 Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

3.1.10 Meningkatnya Budaya Literasi 3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah

3.12 Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah

3.1.11 Menurunnya PMKS 3.13 meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PMKS

3.13 Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan

3.1.12 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas 3.14 Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

3.14 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan

3.15 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja

Misi 4 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas4.1 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan

pemerataan pelayanan kesehatan4.1.1 Meningkatnya Pelayanan kesehatan 4.01 Meningkatakan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan yang berkualitas4.01 Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan 4.1.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan

berkualitas dan Mudah di Akses4.02 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat4.02 Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan

bagi Masyarakat 4.03 Peningkatan Sarana Prasaran Kesehatan

4.04 Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit

4.1.3 Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan

4.03 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat

4.05 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit

4.1.4 Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal

4.04 Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan

4.06 Peningkatkan Kelas Pelayanan Rumah Sakit

4.1.5 Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana 4.05 Meningkatkan Pengendalian Penduduk 4.07 Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk

Misi 5 : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi5.1 Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan

Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal5.1.1 Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sektor Unggulan5.01 Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi

Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan5.01 Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusif untuk

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan

5.1.2 Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat

5.02 Meningkatkan Aksesibiltas dan Pemanfaatan Layanan Keuangan

5.02 Peningkatan Aksesibilitas dan pemanfaatn Layanan Keuangan kepada Masyarakat

5.1.3 Meningkatnya Daya Saing Daerah 5.03 Mewujudkan Keunggulan Kompetitif berbasis Potensi Daerah

5.03 Peningkatan Keunggulan Kompetititf melalui Optimalisasi Potensi Daerah

5.1.4 Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon 5.04 Mewujudkann Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

5.04 Perwujudan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Ramah Lingkungan

5.1.5 Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha

5.05 Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi Potensi investasi

5.05 Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku

5.06 Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat

5.06 Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan

5.1.6 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal

5.07 Mengembangkan Sektor Industri 5.07 Pengembangan perwilayahan Industri dan Konektifitas antara industri kecil, menengah dan besar

5.08 Pengembangan Sumber Daya Industri 5.09 Pengembangan kualitas produk industri

5.1.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali

5.08 Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan stratgeis

5.10 Peningkatkan Efesiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis

5.11 Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar

5.09 Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah

5.12 Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar daerah dalam meningkakan akses pasar komoditas unggulan Provinsi Banten

5.10 Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal

5.13 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen

5.1.8 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal

5.11 Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian

5.14 Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)

5.1.9 Meningkatya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal

5.12 Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan dan perikanan

5.15 Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan

5.1.10 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga

5.13 Meningkatkan Ketersediaan, Optimalisasi Sumber Daya Lokal, dan Perlindungan Pangan Daerah

5.16 Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah

5.1.11 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal

5.14 Meningkatkan Industri dan Jasa Bidang Pariwisata serta Ekonomi Kreatif

5.17 Peningkatan Penataan dan Pengembangan destinisasi wisata

5.18 Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

5.19 Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata

5.20 Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata

5.1.12 Meningkatnya Kualitas Koperasi 5.15 meningkatkan pengawasan, pemberdayaan, kelembagaan dan kemitraan koperasi serta optimalisasi teknologi informasi

5.21 Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan kemudahan perizinan

5.22 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi Koperasi

5.1.13 Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah

5.16 Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha

5.23 Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi UMKM

5.1.14 Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas

5.17 Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup

5.24 Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah

5.1.15 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal

5.18 Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai

5.25 Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai

5.19 Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung

5.26 Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan

5.1.16 Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian

5.20 Meningkatkan akses perekonomian masyarakat

5.27 Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat

5.1.17 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif

5.21 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

5.28 Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

5.1.18 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja 5.22 meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

5.29 Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif

5.23 meningkatkan jaminan ketenagakerjaan 5.30 memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal

IDENTIFIKASI PROSES MANAJEMEN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah


1.1.4 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

1.04 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan

1.04 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan peraturan

1.1.5 Meningkatnya Kualitas SPIP 1.05 Meningkatkan Fungsi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

1.05 Peningkatan Peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah

1.1.6 Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas

1.06 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah

1.06 Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi

1.1.7 Meningkatnya Penelitian dan pengembangan yang berkualitas

1.07 Meningkatkan kualitas Penelitian 1.07 Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian Untuk Menjawab Permasalahan Pembangunan

1.1.8 Terwujudnya Kompetensi Aparatur 1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur 1.08 Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Sumber daya manusia serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi Aparatur

1.1.9 Terwujudnya Profesionalisme aparatur 1.09 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur 1.09 Peningkatan Pengelolan Sumber daya Aparatur

1.10 Peningkatan Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur

1.1.17 Meningkatnya Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif

1.18 Meningkatkan Kualitas kelembagaan dan ketatalaksaan perangkat daerah

1.19 Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah melalui Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi

1.1.18 Meningkatnya Pelayanan Umum yang Prima 1.19 Meningkatkan kualitas pelayanan sekretariat daerah

1.20 Optimalisasi Pelayanan Sekretariat Daerah melalui Perwujudan Pelayanan Prima

1.1.20 Meningkatnya Pelayanan dan fasilitasi Pimpinan

1.21 Meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan 1.22 Peningkatan kualitas pelayanan pimpinan

1.1.23 Meningkatnya Administrasi Pembangunan Daerah

1.24 Meningkatkan kinerja Administrasi Pembangunan

1.25 Peningkatan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan

1.1.24 Meningkatnya Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas

1.25 Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal

1.26 Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung dengan teknologi Informasi

IDENTIFIKASI PROSES PENDUKUNG LAINNYA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah


1.1.2 Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Badan Penghubung

1.02 Meningkatkan Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan

1.02 Peningkatan Koordinasi, mediasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan

1.1.3 Terwujudnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya

1.03 Meningkatkan Fasilitasi Tugas dan Fungsi Anggota DPRD

1.03 Perwujudan Pelayanan Prima Untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1.1.10 Meningkatnya Pendapatan Daerah yang Optimal

1.10 Meningkatkan Pelayanan Pendapatan Daerah 1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayanan pendapatan Daerah dan melalui Pemanfaatan teknologi Informasi

1.1.11 Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif

1.11 Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta ketentraman dan ketertiban umum daerah

1.12 Penegakan Peraturan daerah yang mendukung pelayanan publik dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum daerah untuk pemenuhan cakupan SPM

1.1.12 Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI

1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan 1.13 Peningkatan Wawasan Kebangsaan pada Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

1.13 Meningkatkan keamananan dan stabiitas daerah

1.14 Peningkatan Peran Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan stabilitas daerah

1.1.13 Meningkatnya Penanggulangan Kebencanaan yang efektif

1.14 Meningkatkan Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana

1.15 Peningkatan mitigasi, penanggulangan bencana dan menurunkan titik terdampak bencana melalui sistem informasi kebencanaan

1.1.14 Meningkatnya Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

1.15 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

1.16 Peningkatan Administrasi Kependudukan melalui Optimalisasi Sistem Informasi Kependudukan

1.1.15 Meningkatnya Kerjasama dan penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan

1.16 Meningkatkan kinerja peneyelenggaraan pemerintah daerah

1.17 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1.1.16 Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah

1.17 Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk hukum daerah

1.18 Peningkatan kualitas dan kuantitas kebijakan peraturan perundangan daerah dan Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat

1.1.19 Meningkatnya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

1.20 Meningkatkan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat

1.21 Peningkatan kualitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat

1.1.21 Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.22 Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

1.23 Penataan serta Pembinaan Kelembagaan dan kerjasama desa/Kelurahan

1.1.22 Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi dan keterbukan Informasi

1.23 Meningkatkan Aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika

1.24 Peningkatan Pelayanan dan keamanan informasi berbasis teknologi

1.1.25 Meningkatnya Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan secara elektronik

1.26 Meningkatkan Akurasi data dan Informasi 1.27 peningkatkan data dan informasi perencanaan pembangunan

1.1.26 Meningkatnya ketersediaan data dan Statistik Sektoral yang dikelola secara elektronik

1.27 Meningkatkan Akurasi Data dan Statistik Sektoral Secara Elektronik

1.28 Peningkatan Validitas Data dan Statistik Sektoral

IDENTIFIKASI PROSES, SUB PROSES, PETA LINTAS FUNGSI DAN PETA RELASI

MISI I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG URUSAN PD PENANGGUNG JAWAB

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien

Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat

Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan

Program Tata Kelola Pemerintahan Sesuai dengan urusan bidang masing-masing perangkat daerah

Seluruh PD

MISI II : Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur



Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah

Meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Daerah

Peningkatan ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang Perkonomian Daerah

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas PUPR

Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal

Meningkatkan Kualitas infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan dan Jembatan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis

Meningkatkan Profesionalisma Badan Usaha Jasa Konstruksi

Penigkatan SumberDaya Badan Usaha Jasa Konstruksi

Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air

Meningkatkan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir

Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir

Program Pembangunan Sumberdaya Air

Dinas PUPR

Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku

Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku

Meningkatkan Sarana dan Prasarana jaringan irigasi

Pembangunan Bendung, empang dan situ

Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi

Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Peningkatan kualitas Penataan dan Pemanfaatan Ruang melalui Penguatan Regulasi

Program Penataan Ruang Dinas PUPR

Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional

Meningkatkan penataan dan penatagunaan kawasan perumahan dan permukiman

penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh

Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan

Perumahan dan Permukiman Dinas PRKP

Meningkatkan Sistem Tata Air Terpadu

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional

Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat

Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat

Program Keciptakaryaan Dinas PRKP

Meningkatkan pengeloaan sarana dan prasarana persampahan

Pembangunan TPST Regional

Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada kawasan Strategis Provinsi yang berkualitas

Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis provinsi

Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana Kawasan strategis Provinsi

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Dinas PRKP

Meningkatnya keselamatan dan kelancaran lalulintas

meningkatkan manajemen rekayasa lalulintas

Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi

Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan

Perhubungan Dishub

Meningkatkan sarana dan prasarana kelengekapan jalan

Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan

Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi

Pembangunan Sarana dan prasarana trasnportasi

Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik

Memingkatkan Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi

Peningkatan Kinerja Pelayanan melalui Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dishub

Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal

Meningkatkan sapras kelistrikan dan EBT

Penyediaan peraturan, dokumen teknis, pengawasan dan pengendalian jaringan bidang ketenagalistrikan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan

Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas ESDM

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai

Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika

Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi

Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Komunikasi dan Informatika Diskominfo

Meningkatnya Kebijakan Infrastruktur Daerah

Meningkatan kualitas kebijakan Infrastruktut bagi masyarakat

Peningkatan kualitas kebijakan infrastruktut bagi masyarakat

Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur

Biro Bisda

MISI III : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas



Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus

Asisten Kesra

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Mengembangkan jiwa kewirausahaan

Menciptakan dan mengembangkan wirausaha

Meningkatnya Ketersediaan Lapangan Kerja bagi Masyarakat

Meningkatkan Kualitas Angkatan Kerja

Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja

Meningkatnya Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender)

Pengarusutamaan gender dalam Setiap Proses Pembangunan

Peningkatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus

Meningkatkan Akses dan Kualitas serta Inklusivitas Pendidikan Yang Merata dan Terjangkau

Peningkatan Kualitas dan Inklusivitas Pendidikan yang Berdaya Saing

Program Pendidikan Menengah Atas

Pendidikan Dindik

Penyediaan Biaya Operasional Sekolah

Program Pendidikan Menengah Kejuruan

Dindik

Program Pendidikan Khusus Dindik

Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi

Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas

Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan

Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan

Kepemudaan dan Olahraga Dispora

Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event

Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Meningkatnya Pengarustamaan Gender

Meningkatkan pengarusutaaman gender pada semua sektor

Peningkatan peran perempuan yang dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, kualitas kesehatan serta peningkatan perekonomian keluarga

Program Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DP3AKKB

Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas

Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Penurunan angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Meningkatnya Budaya Literasi Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah

Peningkatan Minat Baca Masyarakat melalui Optimalisasi penerapan teknologi informasi dan Perpustakaan Daerah

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Perpustakaan DPKAD

Menurunnya PMKS meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan PMKS

Peningkatan pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan jaminan sosial, serta Penanganan Kelembagaan perawatan dan pengasuhan

Program Penangan Fakir Miskin Sosial Dinsos

Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas

Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan dan Pemagangan

Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan Disnakertrans

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Balai Latihan Kerja

MISI IV : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas



Meningkatnya Pelayanan kesehatan Meningkatakan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan yang berkualitas

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Dinkes

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan berkualitas dan Mudah di Akses

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehata bagi Masyarakat

Peningkatan Sarana Prasaran Kesehatan

Peningkatan Pencegahan dan pengendalian penyakit

Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Tenaga Kesehatan

Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit

Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinkes

Meningkatnya Pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal

Meningkatkan akses dan kualitas Upaya Kesehatan Perorangan

Peningkatkan Kelas Pelayanan Rumah Sakit

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (RSUD Banten)

Kesehatan Dinkes

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (RSDU Malingping)

Kesehatan Dinkes

Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana

Meningkatkan Pengendalian Penduduk

Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten Kota untuk pengendalian pertumbuhan penduduk

Ga ada cantolan

MISI V : Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi



Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

Perwujudan Iklim Usaha yang Kondusif untuk Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan

Asistem Ekonomi dan Pembangunan

Meningkatnya Layanan Keuangan Pada Masyarakat

Meningkatkan Aksesibiltas dan Pemanfaatan Layanan Keuangan

Peningkatan Aksesibilitas dan pemanfaatn Layanan Keuangan kepada Masyarakat

Meningkatnya Daya Saing Daerah Mewujudkan Keunggulan Kompetitif berbasis Potensi Daerah

Peningkatan Keunggulan Kompetititf melalui Optimalisasi Potensi Daerah

Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon

Mewujudkann Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

Perwujudan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Ramah Lingkungan

Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha

Meningkatkan iklim investasi, dan Meningkatkan promosi Potensi investasi

Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku

Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi

Penanaman Modal DPMPTSP

Meningkatkan pelayanan melalui kemudahan perizinan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat

Peningkatan pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal

Mengembangkan Sektor Industri Pengembangan perwilayahan Industri dan Konektifitas antara industri kecil, menengah dan besar

Program Peningkatan Daya Saing Industri

Disperindag

Pengembangan Sumber Daya Industri

Pengembangan kualitas produk industri

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali

Meningkatkan Stabilitas Harga Komoditas penting dan stratgeis

Peningkatkan Efesiensi Sistem dan Distribusi Logistik melalui Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi dan sistem informasi komoditas penting dan strategis

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Disperindag

Peningkatan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan pengawasan barang/jasa yang beredar

Memperluas pangsa pasar Ekspor dan luar Daerah

Pemanfaatan peran Perwakilan perdagangan di luar negeri dan luar daerah dalam meningkakan akses pasar komoditas unggulan Provinsi Banten

Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Disperindag

Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal

Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk, kelembagaan dan Regulasi Pro Konsumen

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal

Meningkatkan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi bidang pertanian

Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri (agroindustri)

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

Dipertan

Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas PerkebunanProgram Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan

Meningkatya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal

Meningkatkan produksi, Nilai Tambah daya saing Produk Kelautan dan perikanan

Peningkatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan

Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Kelautan dan Perikanan DKP

Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga

Meningkatkan Ketersediaan, Optimalisasi Sumber Daya Lokal, dan Perlindungan Pangan Daerah

Peningkatan Ketahanan Pangan untuk Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan Daerah

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal

Meningkatkan Industri dan Jasa Bidang Pariwisata serta Ekonomi Kreatif

Peningkatan Penataan dan Pengembangan destinisasi wisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pariwisata Dinas Pariwisata

Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Peningkatan Pengembangan pangsa pasar, kelembagaan dan kemitraan pariwisata

Peningkatan pengembangan bidang usaha dan industri kreatif pariwisata

Meningkatnya Kualitas Koperasi meningkatkan pengawasan, pemberdayaan, kelembagaan dan kemitraan koperasi serta optimalisasi teknologi informasi

Peningkatan kelembagaan koperasi melalui pembinaan dan kemudahan perizinan

Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan UMKM

Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi Koperasi

Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah

Meningkatkan Akses permodalan dan layanan kredit, pendampingan dan pengembangan usaha serta mendorong terwujudnya kemudahan kepastian dan perlindungan usaha

Peningkatan Kemudahan Akses Pasar dan Modal Bagi UMKM

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas

Meningkatkan pengendalian pengawasan lingkungan hidup

Peningkatan kualitas air dan udara melalui pengelolaan sampah dan limbah

Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Dinas LHK

Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal

Meningkatkan Konservasi Daerah Aliran Sungai

Peningkatan Konservasi Hutan dan Daerah Aliran Sungai

Program Perencanaan dan Pemanfaatn Hutan

Kehutanan Dinas LHK

Meningkatkan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung

Peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung serta kesadaran masyarakat peduli hutan

Meningkatnya Kebijakan Perekonomian Daerah dan Pembinaan Pengendalian Bidang Perekonomian

Meningkatkan akses perekonomian masyarakat

Peningkatan kualitas kebijakan yang berpihak kepada peningkatan perekonomian masyarakat

Program Perumusan Kebijakan Perekonomian

Biro Bina Perekonomian

Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

Program pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi dan Air Tanah

Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas ESDM

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

meningkatkan Perlindungan dan pengawasan tenaga kerja

Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif

Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Disnakertrans

meningkatkan jaminan ketenagakerjaan

memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal

Tabel Instrumen Proses, Jenis Proses dan Kode Proses

No Proses (Nama Proses) Jenis Proses (Utama, Manajemen, Pendukung)

Kode Proses

1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Utama BNT 1

2 Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

Utama BNT 2

3 Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing

Utama BNT 3

4 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan

Utama BNT 4

5 Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal

Utama BNT 5

6 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

Manajemen BNT 6

7 Peningkatan Kualitas SPIP Manajemen BNT 7

8 Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang berkualitas

Manajemen BNT 8

9 Terwujudnya Kompetensi dan Profesional Aparatur Manajemen BNT 9

10 Peningkatan Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif Manajemen BNT 10

11 Peningkatan Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas

Manajemen BNT 11

12 Peningkatan Pendapatan Daerah yang Optimal Pendukung BNT 12

13 Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah Pendukung BNT 13

14 Pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi yang berkualitas dan transparan

Pendukung BNT 14

15 Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif

Pendukung BNT 15

16 Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI

Pendukung BNT 16

17 Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang efektif Pendukung BNT 17

18 Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

Pendukung BNT 18

19 Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Pendukung BNT 19

PETA PROSES BISNIS

PROSES UTAMA

BNT 1 Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya

aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

BNT 4 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan

BNT 2 Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada

peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

BNT 5 Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan Potensi Ekonomi Lokal

BNT 3 Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia

yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing

MANAJEMEN

BNT 6 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel

BNT 7 Peningkatan Kualitas SPIP BNT 8 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas

BNT 9 Terwujudnya Kompetensi dan Profesional Aparatur

BNT 10 Peningkatan Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif

BNT 11 Peningkatan Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas

PROSES PENDUKUNG

BNT 12 Peningkatan Pendapatan Daerah yang Optimal

BNT 13 Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

BNT 14 Pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi yang

berkualitas dan transparan

BNT 15 Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan

kondusifBNT 16 Peningkatan Wawasan

Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk

mendukung NKRI

BNT 17 Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang

efektif

BNT 18 Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan

akuntabel

BNT 19 Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

INPUT OUTPUT

PEMERINTAH

MASYARAKAT

DUNIA USAHA

PEMERINTAH

MASYARAKAT

DUNIA USAHA

PETA RELASI PEMPROV



SELURUH PERANGKAT DAERAH

BNT 2 Peningkatan infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan

jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah

1. DPUPR2. DPRKP3. DESDM4. DISHUB5. DISKOMINFO6. BIRO BISDA7. BAPPEDA

BNT 3 Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya

Manusia yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing

1. DISDIKBUD2. DISPORA3. DP3AKKB4. DPKD5. DINSOS6. DISNAKERTRANS7. BIRO KESRA8. BIRO BINA PEREKONOMIAN9. BAPPEDA

BNT 4 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan

kesehatan

1. Dinas Kesehatan2. DP3AKKB3. Biro Kesra4. BAPPEDA

BNT 5 Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan

Potensi Ekonomi Lokal

1. DPMPTSP2. Disperindag3. Diskop UKM4. Dis Ketapang5. Dispertan6. DKP7. DLHK8. Dispar9. Disnakertrans10. DESDM11. Biro Bina Perekonomian12. Badan Penghubung13. BAPPEDA


1. BPKAD2. Bappeda3. Inspektorat4. Biro Hukum5. Perangkat Daerah

BNT 7 Peningkatan Kualitas SPIP

1. Inspektorat2. Perangkat Daerah

BNT 8 Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah yang

berkualitas1. Bappeda2. BPKAD3. Biro Hukum4. Biro Organisasi5. Biro Adpem6. Perangkat Daerah


1. BKD2. Biro Organisasi3. BPSDM4. Perangkat Daerah

BNT 10 Peningkatan Tatalaksana Organisasi

Daerah Yang Efektif

1. Biro Organisasi2. BKD3. Biro Hukum4. Perangkat Daerah

BNT 11 Peningkatan Pengelolaan arsip pemerintah

daerah yang berkualitas

1. DPKD2. Biro Hukum3. Perangkat Daerah

BNT 12 Peningkatan Pendapatan Daerah yang

Optimal

1. Bapenda2. Biro Bina

Perekonomian3. DPMPTSP

BNT 15 Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah

yang aman dan kondusif

1. Satpol PP2. Biro Kesra

BNT 13 Peningkatan Kualitas Produk Hukum

Daerah

1. Biro Hukum2. Set. DPRD3. Satpol PP4. Perangkat Daerah



1. Diskominfo2. Biro Organisasi3. Biro Hukum4. Bappeda5. Perangkat Daerah

BNT 16 Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan

Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI

1. Bakesbangpol2. Biro Kesra

BNT 17 Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang efektif

1. BPBD2. Satpol PP3. Dinsos4. Dinkes5. DPUPR6. DPRKP

BNT 18 Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

1. DP3AKKB2. Biro Pemerintahan3. Biro Kesra


1. DPMD, 2. Biro Pemerintahan, 3. Perangkat Daerah

PETA SUB PROSES UTAMA

PETA SUB PROSES



BNT 1.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien





Daerah Yang Efektif

BNT 8 Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas


Daerah

BNT 16 Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang

kondusif untuk mendukung NKRI


PETA RELASI SUB PROSES

BNT 1.1


INSPEKTORAT BIRO ORGANISASI BAPPEDABIRO HUKUM

PERANGKAT DAERAH

BKD BPKAD

PETA LINTAS FUNGSI BNT 1.1

BAPPEDA, BPKAD, BKD

Menyiapkan data penyelenggaraan

pemerintahan

melaksanakan pengembangan inovasi

penyelenggaraan reformasi birokrasi

Biro Organisasi Menyusun bahan kebijakan inovasi penyelenggaraan

reformasi birokrasi

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan inovasi

penyelenggaraan reformasi birokrasi

Biro Hukum Membahas bahan draft kebijakan inovasi penyelenggaraan

reformasi birokrasi

Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan

inovasi penyelenggaraan reformasi birokrasi

Perangkat Daerah melaksanakan penerapan inovasi penyelenggaraan

reformasi birokrasi

Inspektorat Melaksanakan pengawasan reformasi birokrasi di Pemprov

Banten


PETA SUB PROSES BNT 2BNT 2 Peningkatan infrastruktur daerah yang

berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada

peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah





Daerah Yang Efektif



Daerah



BNT 2.1 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal

BNT 2.2 Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air

BNT 2.3 Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

BNT 2.4 Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional

BNT 2.5 Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi

yang lebih baik

BNT 2.6 Meningkatnya Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal

BNT 2.7 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai


BNT 2.1

Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal

DPRKP BIRO ISDADPUPR DISHUB

DESDMBAPPEDA


DPUPR Menyiapkan data kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan

melaksanakan kebijakan peningkatan infrastruktur

jalan dan jembatan

Biro ISDA Menyusun bahan kebijakan peningkatan infrastuktur jalan

dan jembatan

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan

peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan

Bappeda

Biro Hukum Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan

peningkatan infrastruktur jalan dan

jembatan

DPRKP

DISHUB

DESDM

Membahas bahan draft kebijakan peningkatan infrastruktur jalan dan

jembatan

BNT 2.1 Meningkatnya Infrastruktur jalan dan jembatan yang handal


BNT 2.2

Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air

DPRKP BIRO ISDADPUPR DESDM

BAPPEDA


DPUPR Menyiapkan data kondisi sarana dan prasaran jaringan sumberdaya air

melaksanakan kebijakan peningkatan sarana dan

prasaran jaringan sumberdaya air

Biro ISDA Menyusun bahan kebijakan peningkatan sarana dan

prasaran jaringan sumberdaya air


peningkatan sarana dan prasaran jaringan sumberdaya air

Bappeda

Biro Hukum Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan

peningkatan sarana dan prasaran jaringan sumberdaya air

DPRKP

DESDM

Membahas bahan draft kebijakan peningkatan

sarana dan prasaran jaringan sumberdaya air

BNT 2.2 Meningkatnya sarana dan prasarana jaringan sumberdaya air


BNT 2.3



BAPPEDA


DPUPR Menyiapkan data Perencanaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

melaksanakan kebijakan Perencanaan dan


Biro ISDA Menyusun bahan kebijakan Perencanaan dan


Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Perencanaan dan


Bappeda

Biro Hukum Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Perencanaan dan


DPRKP

DESDM

Membahas bahan draft kebijakan Perencanaan

dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang



BNT 2.4



BAPPEDA


DPUPR Menyiapkan data Perumahan dan

Pemukiman yang layak, Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi

melaksanakan kebijakan Perumahan dan

Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum

dan Sanitasi

Biro ISDA Menyusun bahan kebijakan Perumahan dan

Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Perumahan dan

Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum

dan Sanitasi

Bappeda

Biro Hukum Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Perumahan dan

Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

DPRKP

DESDM

Membahas bahan draft kebijakan Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi



BNT 2.5

BNT 2.5 Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi

yang lebih baik

DISHUB BIRO ISDADPUPR DPRKP

BAPPEDA


DISHUB Menyiapkan data Kinerja pelayanan,

pembangunan sarana dan prasarana

transportasi

melaksanakan kebijakan Kinerja pelayanan,

pembangunan sarana dan prasarana transportasi

Biro ISDA Menyusun bahan kebijakan Kinerja pelayanan,

pembangunan sarana dan prasarana transportasi

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Kinerja pelayanan, pembangunan

sarana dan prasarana transportasi

Bappeda

Biro Hukum Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Kinerja

pelayanan, pembangunan sarana

dan prasarana transportasi

DPRKP

DPUPR

Membahas bahan draft kebijakan Kinerja

pelayanan, pembangunan sarana dan

prasarana transportasi

BNT 2.5 Meningkatnya Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik


BNT 2.6


DESDM BIRO ISDADPUPR DPRKP

BAPPEDA


DESDM Menyiapkan data Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal

melaksanakan kebijakan Kinerja

pelayanan, Pelayanan kelistrikan dan energi

terbarukan yang optimal

Biro ISDA Menyusun bahan kebijakan Pelayanan kelistrikan dan energi


Memfasilitasi penerapan regulasi

kebijakan Pelayanan kelistrikan dan energi


Bappeda

Biro Hukum Memfasilitasi penetapan regulasi

kebijakan Pelayanan kelistrikan dan

energi terbarukan yang optimal

DPRKP

DPUPR

Membahas bahan draft kebijakan

Pelayanan kelistrikan dan

energi terbarukan yang optimal


Pengelolaan Sampah regional


BNT 2.7


DISKOMINFO BIRO ISDA BAPPEDA

PERANGKAT DAERAH

BIRO ORGANISASI


DISKOMINFO Menyiapkan data Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai

melaksanakan kebijakan Kinerja Sarana dan Prasarana Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang Memadai

Biro ISDA, Biro Organisasi

Menyusun bahan kebijakan Sarana dan

Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

yang Memadai

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Sarana

dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

yang Memadai

Bappeda

Biro Hukum Memfasilitasi penetapan regulasi

kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi

Informasi dan Komunikasi yang Memadai

PERANGKAT DAERAH

Membahas bahan draft kebijakan Sarana dan

Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

yang Memadai


PETA SUB PROSES BNT 3

BNT 3 Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan dan Sosial Menuju Kualitas Sumber Daya Manusia

yang Berakhlakul Karimah dan Berdaya Saing

BNT 3.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan

Khusus

BNT 3.2 Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan

BNT 3.3 Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang

berprestasi

BNT 3.4 Meningkatnya Pengarustamaan Gender

BNT 3.5 Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang

berkualitas

BNT 3.6 Meningkatnya Budaya Literasi

BNT 3.7 Menurunnya PMKS

BNT 3.8 Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas





Daerah Yang Efektif



Daerah



BNT 16 Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang



BNT 3.1

DINDIKBUD BIRO KESRA BAPPEDA

BNT 3.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan

Khusus

DISNAKERTRANS DISPERINDAG


DINDIK Menyiapkan data Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus

melaksanakan kebijakan Kinerja peningkatan Akses

dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan

Khusus

Biro Kesra Menyusun bahan kebijakan peningkatan

Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus


peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan

Pendidikan Menengah dan Khusus

Bappeda, Disnakertrans, Disperindag

Biro Hukum

Membahas bahan draft kebijakan peningkatan

Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus

Memfasilitasi penetapan regulasi

kebijakan peningkatan Akses dan Kualitas

Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus

BNT 3.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan Menengah dan Khusus


BNT 3.2


DINDIKBUD BIRO KESRA BAPPEDADISPAR


DINDIK Menyiapkan data Pelestarian Kebudayaan

melaksanakan kebijakan peningkatan

Pelestarian Kebudayaan

Biro Kesra Menyusun bahan kebijakan peningkatan

Pelestarian Kebudayaan


kebijakan peningkatan Pelestarian Kebudayaan

Bappeda, Dispar

Biro Hukum


peningkatan Pelestarian

KebudayaanMemfasilitasi

penetapan regulasi kebijakan

peningkatan Pelestarian

Kebudayaan



BNT 3.3

BNT 3.3 Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang

berprestasi

DISPORA BIRO KESRA BAPPEDADISNAKERTRANS

DISKOP UMKM


DISPORA Menyiapkan data pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi

melaksanakan kebijakan mewujudkan pemuda

wirausahawan baru dan Olah Raga yang

berprestasi

Biro Kesra Menyusun bahan kebijakan mewujudkan pemuda wirausahawan

baru dan Olah Raga yang berprestasi


mewujudkan pemuda wirausahawan baru dan

Olah Raga yang berprestasi

Bappeda, Disnakertrans, DiskopUMKM

Biro Hukum

Membahas bahan draft kebijakan mewujudkan pemuda wirausahawan



kebijakan mewujudkan pemuda wirausahawan


BNT 3.3 Mewujudkan pemuda wirausahawan baru dan Olah Raga yang berprestasi


BNT 3.4


DP3AKKB BIRO KESRA BAPPEDA

PERANGKAT DAERAH

BIRO HUKUM


DP3AKKB Menyiapkan data pengarusutamaan gender

melaksanakan kebijakan meningkatkan

pengarusutamaan gender

Biro Kesra Menyusun bahan kebijakan

meningkatkan pengarusutamaan

gender


kebijakan meningkatkan pengarusutamaan

gender

Bappeda dan Perangkat Daerah

Biro Hukum

Membahas bahan draft kebijakan meningkatkan



kebijakan meningkatkan




BNT 3.5

BNT 3.5 Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang

berkualitas

DP3AKKB BIRO KESRA BAPPEDABIRO HUKUM


DP3AKKB Menyiapkan data Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas

melaksanakan kebijakan meningkatkan Kelembagaan

Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas

Biro Kesra Menyusun bahan kebijakan meningkatkan

Kelembagaan Perlindungan

Perempuan dan Anak yang berkualitas


meningkatkan Kelembagaan

Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas

Bappeda

Biro Hukum


Kelembagaan Perlindungan



kebijakan meningkatkan Kelembagaan Perlindungan


BNT 3.5 Meningkatnya Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak yang berkualitas


BNT 3.6


DPKAD BIRO KESRA BAPPEDABIRO HUKUM


DPKAD Menyiapkan data Budaya Literasi

melaksanakan kebijakan meningkatkan Budaya

Literasi

Biro Kesra Menyusun bahan kebijakan meningkatkan

Budaya Literasi


meningkatkan Budaya Literasi

Bappeda

Biro Hukum


Budaya Literasi


kebijakan meningkatkan Budaya

Literasi



BNT 3.7


DINSOS BIRO KESRA BAPPEDABIRO HUKUM


DPKAD Menyiapkan data PMKS

melaksanakan kebijakan menurunkan PMKS

Biro Kesra Menyusun bahan kebijakan menurunkan

PMKS


menurunkan PMKS

Bappeda

Biro Hukum

Membahas bahan draft kebijakan menurunkan

PMKSMemfasilitasi

penetapan regulasi kebijakan menurunkan

PMKS



BNT 3.8


DISNAKERTRANS BIRO Bina Perekonomian

BAPPEDABIRO HUKUM

DISPERINDAG DINDIK


DISNAKERTRANS Menyiapkan data Tenaga Kerja

melaksanakan kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja

yang Berkualitas


Menyusun bahan kebijakan Meningkatnya

Tenaga Kerja yang Berkualitas


Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas

Bappeda, DINDIK, DISPERINDAG

Biro Hukum

Membahas bahan draft kebijakan Meningkatnya

Tenaga Kerja yang Berkualitas


kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang

Berkualitas



BNT 4 Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan

pelayanan kesehatan




BNT 10 Peningkatan Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif



Daerah




BNT 4.1 Meningkatnya Pelayanan kesehatan

BNT 4.2 Meningkatnya Layanan Keluarga Berencana


BNT 4.1


DINKES BIRO KESRA BAPPEDABIRO HUKUM


DISNKES Menyiapkan data terkait pelayanan

kesehatan

melaksanakan kebijakan Inovasi peningkatan

pelayanan kesehatan

Biro Kesra Menyusun bahan kebijakan Inovasi

peningkatan pelayanan kesehatan

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi


Bappeda

Biro Hukum

Membahas bahan draft kebijakan Inovasi



kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan

kesehatan



BNT 4.2


DP3AAKB BIRO KESRA BAPPEDABIRO HUKUM

DINKES


DP3AAKB Menyiapkan data terkait pelayanan

Keluarga Berencana

melaksanakan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan Keluarga

Berencana

Biro Kesra Menyusun bahan kebijakan Inovasi

peningkatan pelayanan Keluarga Berencana



Bappeda, DINKES

Biro Hukum




kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan

Keluarga Berencana



BNT 5 Meningkatnya Perekonomian Secara Berkelanjutan Berbasiskan

Potensi Ekonomi Lokal




BNT 10 Peningkatan Tatalaksana Orgnisasi Daerah Yang Efektif



BNT 14 Pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi yang berkualitas dan transparan

BNT 5.1 Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan

Berusaha

BNT 5.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal

BNT 5.4 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang optimal

BNT 5.3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali

BNT 5.5 Meningkatya Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal

BNT 5.6 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah yang terjaga

BNT 5.7 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata yang optimal

BNT 5.8 Meningkatnya Kualitas Koperasi

BNT 5.9 Meningkatnya Usaha Kecil menjadi usaha menengah

BNT 5.10 Meningkatnya Lingkungan Hidup yang berkualitas

BNT 5.11 Meningkatnya Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal

BNT 5.12 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif

BNT 5.13 Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja


BNT 15 Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif


BNT 19 Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan

Pemerintahan Desa/Kelurahan


BNT 5.1

DPMPTSP BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDA

BNT 5.1 Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha

BIRO HUKUM

BADAN PENGHUBUNG

DISPERINDAG


DPMPTSP Menyiapkan data terkait Penanaman Modal Asing (PMA)

dan Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN)

melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha


Menyusun bahan kebijakan Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan

Kemudahan Berusaha


Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan


Kemudahan Berusaha

Bappeda, badan Penghubung, disperindag

Biro Hukum


Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan


Kemudahan Berusaha


kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan


Kemudahan Berusaha

BNT 5.1 Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha


BNT 5.2


DISPERINDAG BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDABIRO HUKUM

DPMPTSP


DISPERINDAG Menyiapkan data terkait Pertumbuhan

Ekonomi Sektor Perindustrian yang

optimal


Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perindustrian yang

optimal


Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan


optimal

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan

Ekonomi Sektor Perindustrian yang optimal

Bappeda, DPMPTSP

Biro Hukum


Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor

Perindustrian yang optimal


kebijakan Inovasi Peningkatan


optimal



BNT 5.3

BNT 5.3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal

dan Inflasi yang terkendali

DISPERINDAG BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDABIRO HUKUM

DPMPTSP


DISPERINDAG Menyiapkan data terkait Pertumbuhan

Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi

yang terkendali


Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang

terkendali



Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang

terkendali


Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang

terkendali

Bappeda, DPMPTSP

Biro Hukum


Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor

Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali

Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang

terkendali

BNT 5.3 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali


BNT 5.4


DISPERTAN BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDABIRO HUKUM


Dispertan Menyiapkan data terkait Pertumbuhan

Ekonomi Sektor Pertanian yang

optimal


Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang

optimal



Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang

optimal

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

yang optimal

Bappeda

Biro Hukum


Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

yang optimalMemfasilitasi

penetapan regulasi kebijakan Inovasi

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang

optimal



BNT 5.5


DKP BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDABIRO HUKUM


DKP Menyiapkan data terkait Pertumbuhan

Sektor Perikanan yang optimal

melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Sektor

Perikanan yang optimal


Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Sektor

Perikanan yang optimal

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan

Sektor Perikanan yang optimal

Bappeda

Biro Hukum


Peningkatan Pertumbuhan Sektor Perikanan yang

optimal Memfasilitasi penetapan regulasi


Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal



BNT 5.6


DINAS KETAHANAN PANGAN

BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDA

BIRO HUKUM DISPERTAN DKP


Dinas Ketahanan Pangan

Menyiapkan data terkait Ketahanan

Pangan

melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Ketahanan Pangan


Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Ketahanan Pangan


Peningkatan Ketahanan Pangan

Bappeda, Dispertan, DKP

Biro Hukum


Peningkatan Ketahanan Pangan


kebijakan Inovasi Peningkatan Ketahanan

Pangan



BNT 5.7


DINAS PARIWISATA BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDABIRO HUKUM


Dinas Pariwisata Menyiapkan data terkait Pariwisata


Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata




Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata

Bappeda

Biro Hukum


Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata






BNT 5.8


DINAS KOPERASI DAN UKM


BAPPEDABIRO HUKUM



Menyiapkan data terkait Koperasi

melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas

Koperasi



Kualitas Koperasi


Peningkatan Kualitas Koperasi

Bappeda

Biro Hukum


Peningkatan Kualitas Koperasi


kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas

Koperasi



BNT 5.9


DINAS KOPERASI DAN UKM


BAPPEDABIRO HUKUM

DISPORA



Menyiapkan data terkait Usaha Kecil

menjadi usaha menengah

melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Usaha

Kecil menjadi usaha menengah


Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Usaha

Kecil menjadi usaha menengah


Peningkatan Usaha Kecil menjadi usaha menengah

Bappeda, Dispora

Biro Hukum


Peningkatan Usaha Kecil menjadi usaha menengah


kebijakan Inovasi Peningkatan Usaha Kecil

menjadi usaha menengah



BNT 5.10


DLHK BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDABIRO HUKUM


DLHK Menyiapkan data terkait Lingkungan

Hidup


Lingkungan Hidup yang berkualitas





Peningkatan Lingkungan Hidup yang berkualitas

Bappeda

Biro Hukum


Peningkatan Lingkungan Hidup yang berkualitas


kebijakan Inovasi Peningkatan Lingkungan Hidup yang berkualitas



BNT 5.11


DLHK BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDABIRO HUKUM


DLHK Menyiapkan data terkait Pengelolaan

dan konservasi hutan


Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal





Peningkatan Pengelolaan dan konservasi hutan yang

optimal

Bappeda

Biro Hukum


Peningkatan Pengelolaan dan konservasi hutan yang

optimalMemfasilitasi

penetapan regulasi kebijakan Inovasi

Peningkatan Pengelolaan dan konservasi hutan

yang optimal



BNT 5.12

BNT 5.12 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

yang efektif

DESDM BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDABIRO HUKUM


DESDM Menyiapkan data terkait Pengendalian,

Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

yang efektif


Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

yang efektif



Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan

Batubara yang efektif

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif

Bappeda

Biro Hukum


Peningkatan Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif



Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif

BNT 5.12 Meningkatnya Pengendalian, Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara yang efektif


BNT 5.13


DISNAKERTRANS BIRO BINA PEREKONOMIAN

BAPPEDABIRO HUKUM

DINDIK DISPERINDAG


DISNAKERTRANS Menyiapkan data terkait Tenaga Kerja

melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Daya

Saing Tenaga Kerja


Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Daya

Saing Tenaga Kerja


Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

Bappeda, Disperindag, DINDIK

Biro Hukum


Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja


kebijakan Inovasi Peningkatan Daya Saing

Tenaga Kerja


PETA SUB PROSES MANAJEMEN


BNT 6 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

Akuntabel



berkualitas




Daerah




BNT 6

BPKAD INSPEKTORAT BAPPEDABIRO HUKUM

BNT 6 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang

Akuntabel

DPKD DISKOMINFO

PERANGKAT DAERAH

PETA LINTAS FUNGSI BNT 6

BPKAD Menyiapkan data terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Biro Hukum Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Bappeda, Diskominfo, DPKD

Perangkat Daerah


Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Inspektorat


Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



BNT 7




berkualitas



Daerah Yang Efektif




Daerah




BNT 7


BIRO ORGANISASI DISKOMINFO

PERANGKAT DAERAH


BKD DPKD


Inspektorat Menyiapkan data terkait Pengelolaan

SPIP

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas SPIP

Biro Hukum Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan

Kualitas SPIP

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas SPIP

Bappeda, Diskominfo, DPKD, BKD, BPSDM, BPKAD

Perangkat Daerah

melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas

SPIP

Inspektorat


Peningkatan Kualitas SPIP

Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas SPIP



BNT 8




berkualitas



Daerah Yang Efektif




Daerah




BNT 8


DISKOMINFO

PERANGKAT DAERAH

DPKD


berkualitas

BIRO ADPEM


Bappeda dan Biro Adpem

Menyiapkan data terkait Perencanaan

Penganggaran dan Pengendalian

Pembangunan Daerah

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Biro Hukum Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran

dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Diskominfo, DPKD, BPKAD

Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas

Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan

Daerah

Inspektorat

Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan

Kualitas Perencanaan Penganggaran dan

Pengendalian Pembangunan Daerah

Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah

BNT 8 Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah


BNT 9


BNT 9 Terwujudnya Kompetensi dan

Profesional Aparatur


Daerah Yang Efektif


Daerah




BNT 9

BKD INSPEKTORAT BPSDMBIRO HUKUM DISKOMINFO

PERANGKAT DAERAH

BNT 9 Terwujudnya Kompetensi dan

Profesional Aparatur

Biro Organisasi


BPSDM dan BKD Menyiapkan data terkait Sumber Daya Aparatur

Pemprov Banten

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

BPSDM, BKD dan Biro Organisasi

Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan

kompetensi dan profesionalitas aparatur

Biro Hukum Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan

profesionalitas aparatur

Inspektorat

Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan

kompetensi dan profesionalitas aparatur

Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur

BNT 9 Terwujudnya kompetensi dan profesionalis aparatur


BNT 10


BNT 9 Terwujudnya Kompetensi dan Profesional

Aparatur


Daerah Yang Efektif


Daerah




berkualitas


BNT 10

BKD INSPEKTORAT BAPPEDABIRO HUKUM DISKOMINFO

PERANGKAT DAERAH

Biro Organisasi


Daerah Yang Efektif


Menyiapkan data terkait Tata Laksana Organisasi Daerah

Yang Efektif

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif

Biro Organisasi

Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi

Peningkatan Tatalaksana Organisasi Daerah Yang

Efektif

Biro Hukum Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif

Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan

Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif

Inspektorat


Peningkatan Tatalaksana Organisasi Daerah Yang

Efektif

Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif

BNT 10 Peningkatan Tatalaksana Organisasi Daerah Yang Efektif


BNT 11


DaerahBNT 9 Terwujudnya Kompetensi

dan Profesional Aparatur

BNT 11 Peningkatan Pengelolaan arsip

pemerintah daerah yang berkualitas BNT 14 Pengelolaan data dan

teknologi informasi komunikasi yang berkualitas dan transparan


BNT 11

BKDBIRO HUKUM DISKOMINFO

PERANGKAT DAERAH

DPK

BNT 11 Peningkatan Pengelolaan arsip

pemerintah daerah yang berkualitas


Menyiapkan data terkait Pengelolaan

arsip pemerintah daerah

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan arsip pemerintah daerah

DPK


Peningkatan Pengelolaan arsip

pemerintah daerah

Biro Hukum Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan arsip pemerintah daerah

DISKOMINFO

Perangkat Daerah


Pengelolaan arsip pemerintah daerah

Inspektorat


Peningkatan Pengelolaan arsip

pemerintah daerah

Peningkatan Pengelolaan arsip pemerintah daerah


PETA SUB PROSES PENDUKUNG


BNT 12


Daerah





berkualitas

BNT 12 Peningkatan Pendapatan Daerah yang

OptimalBNT 15 Peningkatan Ketentraman

dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif





BNT 12

BKD BIRO HUKUM DISKOMINFO

DPPMD

BAPENDA

BNT 12 Peningkatan Pendapatan Daerah

yang Optimal

SATPOL PP BPPD

DP3AKKBBAPPEDA


Menyiapkan data terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah

BAPENDA


Peningkatan Pendapatan Daerah

Biro Hukum Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah

Diskominfo, Bappeda, BPPD, DPPMD, BKD

Perangkat Daerah

Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan

Peningkatan Pendapatan Daerah

Satpol PP


Inovasi Peningkatan Peningkatan

Pendapatan Daerah

Mengawasi penegakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah



BNT 13


berkualitas


BNT 13 Peningkatan

Kualitas Produk Hukum Daerah





BNT 15 Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah

yang aman dan kondusif


BNT 13


PERANGKAT DAERAH

SATPOL PP DPKDBAPPEDA

BNT 13 Peningkatan



Menyiapkan data terkait Produk Hukum

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

Biro Hukum


Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

Diskominfo, Bappeda, Satpol PP, BKD, DPKD

Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

Perangkat Daerah

Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan


Satpol PP


Inovasi Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

Mengawasi penegakan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah



BNT 14


berkualitas



Daerah

BNT 14 Pengelolaan data dan teknologi

informasi komunikasi yang berkualitas dan

transparanBNT 11 Peningkatan

Pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas


BNT 14


PERANGKAT DAERAH

DPKDBAPPEDA

BNT 14 Pengelolaan data dan teknologi


transparan


Menyiapkan data dan teknologi informasi

komunikasi yang berkualitas dan transparan

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi yang berkualitas dan transparan

Diskominfo

Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan

data dan teknologi informasi komunikasi yang berkualitas dan

transparan

Bappeda, BKD, DPKD

Biro Hukum Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi yang berkualitas dan transparan

Perangkat Daerah


Peningkatan Pengelolaan data dan teknologi


transparan

Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan data

dan teknologi informasi komunikasi yang berkualitas dan

transparan

BNT 14 Pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi yang berkualitas dan transparan


BNT 15


berkualitas



Daerah

BNT 15 Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman

dan kondusifBNT 14 Pengelolaan data dan

teknologi informasi komunikasi yang berkualitas dan transparan


BNT 15


PERANGKAT DAERAH

SATPOL PPBAPPEDA

BNT 15 Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman

dan kondusif


Menyiapkan data dan teknologi informasi

komunikasi yang berkualitas dan

transparan

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif

SATPOL PP


Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan

kondusif

Bappeda, BKD, Diskominfo

Biro Hukum Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif

Perangkat Daerah


Inovasi Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman

dan kondusif

Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Ketentraman dan

ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif

BNT 15 Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif


BNT 16


berkualitas


Daerah






BNT 16

BIRO HUKUM DISKOMINFO

PERANGKAT DAERAH

BAPPEDABAKESBANGPOL




Menyiapkan data Wawasan Kebangsaan,

Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif

untuk mendukung NKRI

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI

BAKESBANGPOL


Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan

Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung

NKRI

Bappeda, Diskominfo

Biro Hukum Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI

Perangkat Daerah


Inovasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan,

Keamanan dan Stabilitas Daerah yang


Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang


BNT 16 Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI


BNT 17


Daerah




berkualitas




BNT 15 Peningkatan Ketentraman dan ketertiban

umum daerah yang aman dan kondusif


BNT 17


PERANGKAT DAERAH

BAPPEDABPPD


DP3AKKB DPPMD

DINSOS SATPOL PP


Menyiapkan data Penanggulangan

Kebencanaan yang efektif

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang efektif

BPPD


Peningkatan Penanggulangan


Bappeda, Diskominfo, Satpol PP, Dinsos, DP3AKKB, DPPMD

Biro Hukum Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Penanggulangan Kebencanaan yang efektif

Perangkat Daerah


Peningkatan Penanggulangan


Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penanggulangan




BNT 18


berkualitas


Daerah





BNT 18


PERANGKAT DAERAH

BAPPEDA

BNT 18 Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan

akuntabel

DP3AKKB


Menyiapkan data Administrasi

kependudukan

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

DP3AKKB


Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib

dan akuntabel

Bappeda, Diskominfo

Biro Hukum Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

Perangkat Daerah


Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib

dan akuntabel

Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi

kependudukan yang tertib dan akuntabel



BNT 19


berkualitas



Daerah





BNT 19


PERANGKAT DAERAH

BAPPEDADP3AKKB


DPMPD


Menyiapkan data Lembaga

Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa

dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

DPPMD


Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Bappeda, Diskominfo, DP3AKB

Biro Hukum Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Perangkat Daerah


Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi

Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan


Documents

VISI: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING ......Visi : Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan