Upload
trinhnhi
View
276
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Panduan Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
V. Tata Cara Permohonan
Pemohon mengajukan Surat Permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (ditandatangani oleh pimpinan yang sesuai dengan anggaran dasar perusahaan).
Berikut adalah alur permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) :
Permohonan yang diajukan dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis sebagai berikut :
A. Persyaratan Administratif :
1. Identitas pemohon;2. Akta pendirian badan usaha/lembaga (dan
perubahannya);3. Penetapan badan usaha/lembaga sebagai badan
hukum oleh Kemenkumham (dan perubahannya);4. Profil badan usaha;5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha;6. Surat Keterangan Domisili Terbaru.
B. Persyaratan Teknis :
1. Sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan lembaga sertifikasi badan usaha;
2. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
3. Surat penetapan penanggung jawab teknik;4. Sertifikat kompetensi tenaga teknik;5. Dokumen system manajemen mutu sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Format Surat Permohonan, Formulir isian terkait, Check List Kelengkapan, dan keterangan tambahan lainnya dapat diunduh di : www.djk.esdm.go.id
VI. Waktu
Penetapan keputusan pemberian atau penolakan permohonan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
VII. Biaya
Tidak dikenakan biaya.
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Subdirektorat Usaha Penunjang KetenagalistrikanDirektorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Telp. (021) 522 5180 ext. 3125 (021) 527 9349 Fax. (021) 527 9349email : [email protected] [email protected]
Pemohon mengajukann
surat permohonan iujptl dilengkapi dengan persyaratan
Surat Kekurangan Dokumen
Ditjen Ketenagalistrikan melakukan evaluasi dan preaudit kelengkapan
dokumen permohonan IUJPTL
Lengkap ?
Penetapan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
Ya
Tidak
Direktorat Jenderal KetenagalistrikanKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 7-8Kuningan, Jakarta Selatan 12950
www.djk.esdm.go.id
I. Pendahuluan
Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052) disebutkan usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi :
1. Konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
2. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
3. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
4. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;5. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;6. Penelitian dan pengembangan;7. Pendidikan dan pelatihan;8. Laboratorium pengujian peralatan dan
pemanfaat tenaga listrik;9. Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga
listrik;10. Sertifikasi kompetensi tenaga teknik
ketenagalistrikan; atau11. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan
dengan penyediaan tenaga listrik.
Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi setelah memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud diberikan oleh: 1. Menteri, untuk usaha jasa penunjang tenaga
listrik yang dilakukan oleh: a. Badan usaha milik negara;b. Badan usaha swasta yang mayoritas
sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
c. Badan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
2. Gubernur, Bupati/Walikota untuk badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.a. Badan usaha milik daerah;b. Badan usaha swasta yang mayoritas
sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri; dan
c. Koperasi.
II. Dasar Hukum
1. U U N o m o r 3 0 Ta h u n 2 0 0 9 t e n t a n g Ketenagalistrikan;
2. PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang;
3. Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.
III. Izin Usaha Jasa Penujang Tenaga Listrik
Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 dan Pasal 37 Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013, dalam mengajukan permohonan izin usaha jasa penunjang, setiap badan usaha harus melengkapi persyaratan administratif dan teknis, dimana salah satu dokumen yang wajib disertakan sebagai persyaratan teknis adalah Sertifikat Badan Usaha.
Berdasarkan pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2014, usaha jasa penunjang tenaga listrik yang wajib memiliki SBU dari LSBU terakreditasi dapat dilihat di tabel di bawah ini :
Berikut adalah Tahapan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik :
IV. Proses Perizinan
Sertifikasi Badan Usaha
Badan UsahaSertifikat
Kompetensi Tenaga Teknik
SertifikatBadan Usaha
Izin Usaha JasaPenunjang Tenaga
Listrik (UJPTL)Akreditasi
Khusus LIT & LSK wajibmendapat akreditasi dari
Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota
1. (Pasal 19 PP 62/2012) 2. (Pasal 18 PP 62/2012)
3. (Pasal 17 PP 62/2012)(Pasal 46 & 47 PP 14/2012)