Materi UAS

Dilema Iklan Sebagai Media Promosi Di Dunia Perumahsakitan

Pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam

menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan

jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran dan

konsumsi. Pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi.

Menurut Kotler, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan

menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai kepada pihak

lain. Sedangkan rumah sakit sebagai salah satu penyedia pelayanan kesehatan

merupakan institusi yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sekarang ini mayoritas rumah sakit yang ada di Indonesia sudah bergeser ke arah profit

oriented, hal ini disebabkan karena masuknya Indonesia ke dalam persaingan pasar

bebas yang mengharuskan kita untuk merubah cara pandang terhadap rumah sakit. Saat

ini tidak memungkinkan lagi jika rumah sakit hanya dipandang sebagai institusi sosial. 

Dengan berjalannya waktu rumah sakit telah menjadi institusi yang bersifat sosio-

ekonomis. Selain itu,  kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dimana investor baik yang

berasal dari dalam maupun luar negeri diberi kesempatan untuk menanamkan

modalnya dalam bidang perumahsakitan, semakin memudahkan pergeseran tersebut.

Sehingga tidak heran sekarang ini banyak dibangun rumah sakit baru yang memiliki

pelayanan seperti hotel berbintang, teknologi baru dan canggih, serta dikelola dengan

manajemen profesional yang tentunya berorientasi profit.

Semakin banyak dan meratanya rumah sakit di wilayah Indonesia yang merupakan

harapan pemerintah merupakan ancaman bagi pihak rumah sakit, karena dengan

semakin banyaknya bermunculan rumah sakit yang menawarkan bermacam

keunggulan, baik dari segi teknologi, harga maupun pelayanan, maka rumah sakit akan

menghadapi persaingan yang semakin kompetitif.

Jumlah rumah sakit yang semakin meningkat membuat setiap rumah sakit saling

bersaing untuk mendapatkan pelanggan. Oleh karena itu, pemasaran rumah sakit yang

baik akan dapat membantu rumah sakit untuk terus bertahan dalam persaingan dan

berkembang menjadi lebih baik. Keluarnya Permenkes No. 80/Menkes/Per/II/90 yang

menyatakan bahwa badan hukum termasuk perorangan diperkenankan memiliki dan

mengelola rumah sakit dengan sifat profit oriented, membuat rumah sakit sadar untuk

menerapkan manajemen pemasaran untuk bisa mempertahankan eksistensinya.

Sehingga tidak mengherankan jika keadaan ini memaksa pihak rumah sakit, baik rumah

sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah untuk menerapkan manajemen

pemasaran yang modern, dengan melaksanakan proses pemasaran yang baik, termasuk

promosi yang termasuk kedalam bauran pemasaran. Artinya, rumah sakit akan

melakukan berbagai upaya promosi dalam rangka menarik minat konsumen sebanyak-

banyaknya.

Manajemen Pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran,

penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang, dan jasa untuk

menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi

(Kotler).

Jika dibandingkan dengan bidang lain, usaha perumahsakitan memiliki ciri khasnya

sendiri, terutama dalam tanggung jawab moral, kemanusiaan dan sosial yang

diembannya. Oleh sebab itu, meski banyak yang menjadikan rumah sakit sebagai ladang

bisnis, namun rumah sakit tidak bisa begitu saja melepaskan misi sosial dan

kemanusiaan, dan hal tersebut menyebabkan cara-cara promosi yang umum, yang dapat

diterapkan pada bidang bisnis lain tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan di bidang

perumahsakitan.

Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah iklan. Namun

bolehkan rumah sakit beriklan? Selama ini pengelola rumah sakit, baik pemerintah

maupun swasta berpedoman dan meyakini bahwa rumah sakit tidak boleh beriklan.

Banyak alasan yang dikemukakan, antara lain akan menjadi tidak etis jika rumah sakit

mengharapkan kesakitan dari pasien untuk kemudian pasien tersebut datang ke rumah

sakit yang mereka kelola.

Kenyataannya rumah sakit tidak memiliki larangan untuk memasang iklan. PERSI tidak

melarang rumah sakit melakukan promosi berupa iklan asalkan iklan tersebut bersifat

informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan

berdasarkan kode etik rumah sakit Indonesia. Karena pada dasarnya kegiatan promosi

dilaksanakan untuk menjaga komunikasi antara pihak rumah sakit dengan masyarakat

luas.

Namun, ketika rumah sakit memutuskan untuk beriklan, rumah sakit harus benar-benar

siap. Jika tidak, mereka akan berhadapan dengan undang-undang perlindungan

konsumen. Seperti yang dialami oleh RS Siloam Gleneagles, Lippo Karawaci yang pernah

memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat mereka berusaha melakukan promosi di

media massa. Saat pembukaan, RS Siloam berupaya untuk menarik minat pelanggan

dengan memasang iklan pemberitahuan dan informasi sebanyak setengah halaman di

salah satu media cetak, pada iklan tersebut dicantumkan mengenai fasilitas kesehatan

dan tenaga medis yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut. Tetapi ternyata iklan tersebut

mendapat sambutan yang tidak menyenangkan dari anggota DPR karena dinilai tidak

etis. Dengan adanya kejadian ini, rumah sakit lainnya pun menjadi berpikir dua kali

untuk mengiklankan rumah sakit mereka karena takut akan menjadi masalah dengan

anggota dewan.

Kejadian ini akan menjadi sangat ironis ketika rumah sakit di Indonesia masih ragu dan

takut berpromosi, rumah sakit di negara lain justru gencar menjadikan Indonesia

sebagai lahan promosi. Mereka bukan hanya memasang iklian, tetapi juga melakukan

berbagai kegiatan kehumasan (public relations) untuk menarik minat masyarakat

Indonesia agar mau menjadi konsumen mereka. Contohnya saja rumah sakit negara S

dan M, iklan mengenai rumah sakit di kedua negara tersebut banyak diterbitkan di

Indonesia, mereka tidak lagi memandang etis atau tidaknya sebuah iklan mengenai

rumah sakit dimuat, bahkan ada yang menawarkan paket kesehatan sambil tur dengan

biaya yang murah. Sedangkan rumah sakit kita sendiri, dengan niat yang baik untuk

menginformasikan saja pada masyarakat bahwa ada rumah sakit baru yang dibangun

melalui iklan ditegur dengan keras. Sehingga tidak heran, semakin banyak masyarakat

Indonesia yang pergi berobat ke luar negeri karena mereka beranggapan rumah sakit di

sana lebih baik daripada di negeri sendiri.

Akibat iklan yang dianggap tidak etis ini, ada pihak rumah sakit tertentu yang

mengajukan protes pada pihak PERSI, dan segera ditanggapi oleh pihak PERSI dengan

menemui penanggungjawab media cetak tersebut, dan pihak yang bersangkutan berjanji

tidak akan mnerbitkan iklan tersebut lagi.

Tapi tetap saja, ada pihak-pihak rumah sakit yang merasa dianaktirikan oleh

pemerintahnya sendiri. Jadi, akan sangat bijak jika pemerintah mulai memikirkan

dengan jelas aturan yang akan menjadi panduan bagi pihak rumah sakit mengenai apa

saja yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan rumah sakit dalam beriklan.

Selain itu pemerintah juga harus memberikan dukungan dalam bentuk penurunan pajak

dan informasi kesehatan lainnya. Hal ini akan sangat berguna jika dilakukan, karena

rumah sakit Indonesia akan memiliki dukungan dari pemerintahnya sendiri dalam

rangka bersaing dengan rumah sakit luar negeri yang sangat gencar dalam melakukan

upaya promosi di negeri ini

Mutu Pelayanan Rumah Sakit

Mutu pelayanan rumah sakit adalah derajat kesempurnaan rumah sakit

untuk memenuhi permintaan konsumen akan pelayanan kesehatan yang sesuai

dengan standart profesi dan standart pelayanan dengan menggunakan

potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit dengan wajar, efisien dan

efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma,

etika, hukum dan sosio budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan

kemampuan

pemerintah dan masyarakat konsumen.3)

Faktor - faktor yang menentukan mutu pelayanan rumah sakit yaitu: 21)

1. Kehandalan yang mencakup dua hal pokok, yaitu konsistensi kerja dan

kemampuan untuk dipercaya.

2. Daya tangkap, yaitu sikap tanggap para karyawan melayani saat dibutuhkan

pasien.

3. Kemampuan, yaitu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan

agar dapat memberikan jasa tertentu.

4. Mudah untuk dihubungi dan ditemui.

5. Sikap sopan santun, respek dan keramahan para pegawai.

6. Komunikasi, yaitu memberikan informasi kepada pelanggan dalam

bahasa yang dapat mereka pahami, serta selalu mendengarkan saran dan

keluhan pelanggan.

7. Dapat dipercaya dan jujur.

8. Jaminan keamanan

9. Usaha untuk mengerti dan memahami kebutuhan pelanggan.

10.Bukti langsung yaitu bukti fisik dari jasa, bisa berupa fasilitas fisik, peralatan

yang digunakan, representasi fisik dan jasa.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1996

TENTANG

TENAGA KESEHATAN

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga medis merupakan unsur yang memberikan pengaruh paling besar

dalam menentukan kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada pasien di

rumah sakit. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medik kepada

pasien dengan mutu sebaik baiknya, menggunakan tata cara dan teknik

berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat

dipertanggungjawabkan kepada pasien dan rumah sakit.3)

Donabedian (1980), mengatakan bahwa perilaku dokter dalam aspek teknis

manajemen, manajemen lingkungan sosial, manajemen psikologi dan

manajemen terpadu, manajemen kontinuitas, dan koordinasi kesehatan dan

penyakit harus mencakup beberapa hal , yaitu:

a. Ketepatan diagnosis

b. Ketepatan dan kecukupan therapi

c. Catatan dan dokumen pasien yang lengkap

d. Koordinasi perawatan secara kontinuitas bagi semua anggota keluarga.

JENIS TENAGA KESEHATAN

(1) Tenaga kesehatan terdiri dari :

a. tenaga medis;

b. tenaga keperawatan;

c. tenaga kefarmasian;

d. tenaga kesehatan masyarakat;

e. tenaga gizi;

f. tenaga keterapian fisik;

g. tenaga keteknisian medis.

(2) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.

(3) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.

(4) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.

(5) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog

kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator

kesehatan dan sanitarian.

(6) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.

(7) Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis

wicara.

(8) Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi,

teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik,

teknisi transfusi dan perekam medis.

PERSYARATAN

Tenaga kesehatan wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang

kesehatan yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan.

STANDAR PROFESI

Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya

berkewajiban untuk :

a. menghormati hak pasien;

b. menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien;

c. memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan

dilakukan;

d. meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;

e. membuat dan memelihara rekam medis.

MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL DALAM MANAJEMEN PELAYANAN

MEDIK

Masalah-masalah yang timbul antara lain :

1. Tenaga, khususnya tenaga medis spesialis masih kurang dan tidak merata

(di Pulau Jawa lebih banyak dibanding daerah lain).

2. Belum semua Rumah Sakit menerapkan/mengacu kepada struktur

organisasi 983/1992 karena keterbatasan kualifikasi tenaga yang ada.

3. Fasilitas yang belum sesuai dengan standar.

4. Kecenderungan untuk memiliki alat canggih tanpa memperhitungkan

efisiensi dan efektivitas.

5. Sikap dan perilaku tenaga medis yang kurang mendukung sistem

pelayanan medis maupun Rumah Sakit sebagai suatu sistem.

6. Sikap dan perilaku pimpinan Rumah Sakit yang kurang tegas dalam

pelaksanaan pelayanan medis.

JENIS-JENIS KARYAWAN BERMASALAH

1. The Nit-Picker, yaitu mereka yang selalu mengemukakan kesalahan orang

lain

2. The Mute, yaitu mereka yang amat keras kepala

3. The know it all, yaitu mereka yang merasa tahu segalanya

4. The cross-examiner, yaitu mereka yang amat terlalu banyak bertanya

5. The complainer, yaitu mereka yang terlalu banyak mengeluh

6. The noncooperator, yaitu mereka yang memang tidak mau bekerja atau

tidak mau bekerja dengan baik.

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

1. Adanya program kerjasama antar Rumah Sakit namun tanpa melanggar

Keputusan Menkes 415a/1984 baik bagi "provider" maupun Rumah Sakit

sendiri.

2. Perencanaan peralatan secara bertahap perlu ditingkatkan dengan

memperhitungkan skala prioritas dan projek unggulan, tidak perlu

seluruhnya membeli tetapi dengan sistem kerja sama ataupun sewa.

3. Komunikasi, koordinasi, integrasi dengan unit lain di Rumah Sakit

ditingkatkan. Unit lain sebagai "MITRA". Sehingga pelayanan medik dan

Rumah Sakit sebagai suatu sistem dapat berlangsung dengan optimal.

4. Menempatkan tenaga medis sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

5. Pimpinan Rumah Sakit harus mempunyai sikap yang tegas dalam

mengayomi, mengawasi dan mengendalikan pelayanan medis RS.

Beberapa filosofi-filosofi yang mungkin bisa memberikan motivasi kepada

semua tenaga kesehatan baik yang bekerja di rumah sakit maupun instansi

pelayanan kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan yang prima

kepada masyarakat sebagai pengguna jasa yaitu sebagai berikut :

1. ” Pelanggan (pasien) adalah tamu kita yang terpenting di tempat kerja, dia

tidak tergantung kepada kita, tapi kitalah yang tergantung kepada

mereka ”

2. ” Kita tidak memberikan pertolongan dengan melayaninya, Dialah yang

memberikan pertolongan dengan memberi kesempatan bekerja pada kita

yaitu dengan melayani kepentingannya.”

3. ” Keluhan pasien adalah suatu pemberian hadiah yang harus diterima

dengan tulus (Complaint is a give) ”.

4. ” Lakukanlah apa yang dapat anda lakukan dengan apa yang anda miliki

ditempat anda berada ”.

PEMBANGUNAN KESEHATAN INDONESIA SEHAT 2010

Indonesia Sehat adalah suatu kondisi yang merupakan gambaran masyarakat

Indonesia di masa depan, yakni masyarakat, bangsa, dan Negara yang ditandai

oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat,

memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu

secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2004-2009), bahwa untuk

mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2009 maka

Departemen Kesehatan menetapkan visi Pembangunan Kesehatan adalah

INDONESIA SEHAT 2010. Dan untuk mencapai visi tersebut Promosi Kesehatan

sebagai bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan menetapkan Visi,

misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program promosi kesehatan.

1. VISI : Visi Promosi Kesehatan Nasional untuk kurun waktu 2004-2009,

adalah :

“PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT 2010”

( “PHBS 2010” )

Dalam Indonesia Sehat 2010, terdapat harapan-harapan sebagai berikut :

(1) Lingkungan yang diharapkan : lingkungan bebas polusi, tersedianya air

bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman

yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan serta

terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dengan

memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

(2) Perilaku yang diharapkan : proaktif untuk memelihara dan

meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi

diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan

kesehatan masyarakat.

(3) Kemampuan masyarakat yang diharapkan : mampu menjangkau

pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa adanya hambatan, baik yang

bersifat ekonomi maupun nonekonomi.

(4) Pelayanan kesehatan yang bermutu : pelayanan kesehatan yang

memuaskan pemakai jasa pelayanan serta yang diselenggarakan sesuai

dengan standard dan etika pelayanan profesi..

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi PHBS 2010 dalam Kebijakan

Nasional Promosi Kesehatan 2004, ditetapkan misi promosi kesehatan

sebagai berikut:

a. Memberdayakan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata

ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan saja, tetapi sangat

dipengaruhi juga pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan baik

individu, keluarga dan kelompok-kelompok dalam masyarakat

dengan pendekatan melalui individu, keluarga meupun melalui

pengorganisasian dan penggerakan masyarakat.

b. Membina Suasana.

Dalam upaya perubahan perilaku masyarakat dalam bidang

kesehatan hal yang sangat penting harus dilakukan adalah membina

suasana yang kondusif bagi terciptanya perubahan perilaku

masyarakat kearah yang diharapkan dalam membantu

mempercepat pembangunan kesehatan yaitu perubahan perilaku

masyarakat kearah hidup yang bersih dan sehat serta tidak lupa

menjaga kesehatan lingkungan yang sehat.

c. Mengadvokasi para penentu kebijakan.

a) Mendorong diberlakukannya kebijakan dan peraturan

perundang-undangan yang berwawasan kesehatan.

b) mengintegrasikan promosi kesehatan, khususnya pemberdayaan

masyarakat dalam program kesehatan.

c) meningkatkan kemitraan secara sinergis antara pemerintah pusat

dan daerah, serta antara pemerintah dengan masyarakat serta dunia

usaha.

d) meningkatkan investasi dalam bidang promosi kesehatan pada

khususnya dan bidang kesehatan pada umumnya.

Dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam

Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010, yaitu:

(1) Perikemanusiaan: Setiap upaya kesehatan harus berlandaskan

perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan

dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

(2) Pemberdayaan dan Kemandirian: Setiap orang dan juga masyarakat

bersama dengan pemerintah berperan, berkewajiban dan bertanggungjawab

untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan,

keluarga, masyarakat beserta lingkungannya;

(3) Adil dan Merata: Dalam pembangunan kesehatan, setiap orang mempunyai

hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya,

tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan status sosial ekonominya;

(4) Pengutamaan dan Manfaat: Penyelenggaraan upaya kesehatan yang

bermutu dan mengikuti perkembangan IPTEK, harus lebih mengutamakan

pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan, dan pencegahan penyakit.

Upaya kesehatan diarahkan agar memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta dilaksanakan

dengan penuh tanggung jawab.

Strategi Pembangunan Kesehatan

1. Pembangunan Nasional berwawasan kesehatan

Semua kebijakan pembangunan diberbagai sector harus memiliki

wawasan kesehatan artinya harus memberikan kontribusi positif

terhadap kesehatan baik dari segi lingkungan maupun perilaku.

2. Profesionalisme

Dilaksanakan melalui penerapan kemajuan ilmu dan teknologi serta

melalui penerapan nilai-nilai moral dan etika.

3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

4. Desentralisasi

Adanya pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada

pemerintah daerah untuk mengatur system pemerintahan dan

rumah tangga sendiri karena daerahlah yang lebih tahu masalah dan

potensi spesifik di daerahnya masing-masing.

Jika mengacu kepada definisi Public Health menurut winslow,

pengembangan program kesehatan masyarakat di suatu wilayah terdiri

dari tiga komponen pokok yaitu kegiatan yang berhubungan dengan upaya

pencegahan penyakit (preventing disease) dan memperpanjang hidup

(prolonging life) melalui usaha-usaha kesehatan lingkungan, imunisasi,

pendidikan kesehatan, dan pengenalan penyakit secara dini (surveilan,

penimbangan balita, dan sebagainya). Kedua upaya tersebut harus

dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat (community

participation) melalui kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisir.

Pelaksanaan program :

1. Askeskin (2007)

2. Jamkesmas (2008)

3. Jamsostek

Pada saat program Askeskin segala bentuk identitas Gakin seperti kartu PKPS-

BBM, kartu JPS, kartu sehat, Kartu Identitas Keluarga Miskin (KIKM) dan Surat

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih dapat digunakan untuk mendapat

pelayanan kesehatan di RS milik Pemerintah dengan biaya dari pemerintah

pusat. Tetapi dalam pelaksanaan Jamkesmas, hanya Gakin yang masuk dalam

daftar Jamkesmas yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di

Rumah Sakit milik Pemerintah.

KEBIJAKAN OPERASIONAL

1. JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) adalah program pemerintah

dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk meningkatkan akses dan

mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak

mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara

efektif dan efisien.

2. Pada hakekatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin

menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban

memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal.

3. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat miskin mengacu pada

prinsip-prinsip:

a. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata

peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.

b. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik

yang ’cost effective’ dan rasional.

c. Pelayanan Terstruktur, berjenjang dengan Portabilitas dan ekuitas.

d. Transparan dan akuntabel .

TUJUAN DAN SASARAN JAMKESMAS

Tujuan Umum :

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh

masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan

masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Tujuan Khusus:

a. Meningkatnya cakupan masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapat

pelayanan kesehatan di Puskesmas serta jaringannya dan di Rumah Sakit

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

c. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

2. Sasaran

Sasaran program adalah masyarakat miskin dan tidak mampu di seluruh Indonesia

sejumlah 76,4 juta jiwa.

Jaminan Sosial Nasional adalah program pemerintah dan masyarakat yang

bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan social agar

setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya

kesejahteraan social bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi :

(a) Prinsip kegotongroyongan,

(b) Prinsip kepesertaan yang bersifat wajib,

(c) Prinsip dana yang terkumpul merupakan dana amanat,

(d) Prinsip nirlaba,

(e) Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisiensi dan aktivitas.

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah suatu tatanan yang menghimpun

berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna

menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti dimaksud dalam

Pembukaan UUD 1945.

Subsistem SKN adalah :

1. Subsistem Upaya Kesehatan

2. Subsistem Pembiayaan Kesehatan

3. Subsistem Sumber daya Manusia Kesehatan

4. Subsistem Obat dan Perbekalan Kesehatan

5. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat

6. Subsistem Manajemen Kesehatan

Subsistem upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya

kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara

terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya.

Tujuan subsistem ini adalah terselenggaranya upaya kesehatan yang tercapai

(accessible), terjangkau (affordable) dan bermutu (quality) untuk menjamin

terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN KESEHATAN

4 Strategi Pembangunan Kesehatan :

1. Pembangunan berwawasan kesehatan

2. Profesionalisme

3. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

4. Desentralisasi

UU RI Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan

kewenangan untuk daerah otonom (daerah kabupaten dan Kota) untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Di satu sisi, pihak eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan memiliki tugas dan

wewenang yang semakin besar. Di sisi lain, pihak legislatif (DPRD) dituntut untuk

mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. Beberapa

kekhawatiran yang berkembang di masyarakat sebagai akibat dari kebijakan

otonomi daerah,antara lain adalah munculnya raja-raja kecil di daerah,

pemindahan korupsi dari pusat ke daerah, dan DPRD akan bertindak sebagai

wasit ‘tegas’ yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan Bupati/Walikota.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan UU No.22 Tahun 1999, pemerintah telah

mengeluarkan PP Nomor 25 tahun 2000. PP No. 25 tahun 2000, Bab II, pasal 2

mengatur tugas dan wewenang desentralisasi bidang kesehatan pada daerah

provinsi sebagai daerah otonom.

Paradigma Lama Program dan Kebijakan yang

top-down Mentalitas nrimo Meninabobokan potensi lokal Pembangunan Kesehatan

berbasis Pemerintah Sistem purna bayar pelayanan

kesehatan

Pembangunan Kesehatan

Sektoral

Paradigma Baru Program dan Kebijakan yang

Bottom-up Mentalitas proaktif Pemberdayaan sumberdaya lokal Pembangunan Kesehatan Berbasis

Masyarakat Sistem prabayar pelayanan

kesehatan Pembangunan Kesehatan Multi

Sektor

Dalam bidang kesehatan, implikasi desentralisasi pembangunan kesehatan,

antara lain, adalah sebagai berikut:

1) Terwujudnya pembangunan kesehatan yang demokratis yang berdasarkan

atas aspirasi masyarakat.

2) Pemerataan pembangunan dan pelayanan kesehatan,

3) Optimalisasi potensi pembangunan kesehatan di daerah yang selama ini belum

tergarap,

4) Memacu sikap inisiatif dan kreatif aparatur pemerintah daerah yang selama ini

hanya mengacu pada petunjuk atasan,

5) Menumbuhkembangkan pola kemandirian pelayanan kesehatan (termasuk

pembiayaan kesehatan) tanpa mengabaikan peran serta sektor lain.

PROGRAM KESEHATAN UNGGULAN

     Menyadari keterbatasan sumber daya yang tersedia serta disesuaikan

dengan prioritas masalah kesehatan yang ditemukan dalam masyarakat dan

kecendrungannya pada masa mendatang, maka untuk meningkatkan percepatan

perbaikan derajat kesehatan masyarakat yang dinilai penting untuk mendukung

keberhasilan program pembangunan nasional, ditetapkan 10 program kesehatan,

sebagai berikut:  

a. Program Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan dan Hukum Kesehatan

b. Program Perbaikan Gizi

c. Program Pencegahan Penyakit Menular

d. Program Peningkatan Perilaku Hidup Sehat dan Kesehatan Mental

e. Program Lingkungan Pemukiman, Air dan Udara Sehat

f. Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana

g. Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja

h. Program Anti Tembakau, Alkohol dan Madat

i. Program Pengawasan Obat, Bahan Berbahaya, Makanan, dan

j. Program Pencegahan Kecelakaan Keselamatan Lalu Lintas

Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat :

► Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi,

informasi dan edukasi (KIE)

► Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda

►Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat

Kebijakan program lingkungan sehat :

► Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

► Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan

► Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

► Pengembangan wilayah sehat

Kebijakan program pelayanan kesehatan :

► Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

► Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas

dan jaringannya

► Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik

esensial

► Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit :

► Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko

► Peningkatan imunisasi

► Penemuan dan tatalaksana penderita

► Peningkatan surveilans epidemologi

► Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit

Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat :

► Peningkatan pendidikan gizi

► Penangulangan KEP, anemia gizi besi, GAKI, kurang vitamin A,

kekuarangan zat gizi mikro lainnya

► Penanggulangan gizi lebih

► Peningkatan surveilans gizi

► Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Kebijakan program sumber daya kesehatan :

► Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

► Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan

terutama untuk penduduk miskin

► Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan :

► Pengkajian dan penyusunan kebijakan

► Pengembangan sistem perencanaan dan pengangaran, pelaksanaan dan

pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan,

serta hukum kesehatan

► Pengembangan sistem informasi kesehatan

► Pengembangan sistem kesehatan daerah

► Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan

Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan :

► Penelitian dan pengembangan

► Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian

► Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

kesehatan

IMPLEMENTASI CLINICAL GOVERNANCE DALAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER YANG BERMUTU

“John Hawley,seorang pensiunan Angkatan Laut Amerika Serikat, pada akhir

bulan Januari 1998 menjalani operasi di Lawnwood Regional Medical Center, Fort

Pierce, Florida. Separuh dari parunya diambil dan jaringan tersebut dikirimkan

ke Laboratorium Patologi untuk konfirmasi diagnosis. Satu tahun pasca operasi,

keluarga Hawley sangat terkejut ketika mengetahui bahwa hasil pemeriksaan PA

menunjukkan tidak ditemukannya kelainan pada paru Hawley. Selama kurun

waktu tersebut, tidak seorangpun dari rumahsakit Lawnwood yang memberitahu

bahwa hasil pemeriksaan PA terhadap Hawley menyimpulkan bahwa ybs. telah

salah didiagnosis sebagai Ca pulmo.”

APA YANG DIMAKSUD DENGAN CLINICAL GOVERNANCE?

Melalui suatu publikasi yang berjudul The New NHS (National Health Service):

Modern, Dependable, yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Inggris pada

tahun 1998 diperkenalkanlah istilah clinical governance untuk pertama kalinya.

Dalam dokumen buku putih A First Class Service yang diterbitkan oleh

Departemen Kesehatan Inggris, Clinical Governance didefinisikan sebagai:

"A framework through which NHS organizations are accountable for continuously

improving the quality of their services, and safeguarding high standards of care

by creating an environment in which excellence in clinical care can flourish"

Frank Dobson mendefinisikan clinical governance sebagai "the best care for all

patients everywhere" atau pelayanan yang terbaik untuk semua penderita, di

manapun berada. Dalam definisi NHS di atas, ada 4 pilar utama dari clinical

governance, yaitu :

(1) accountability;

(2) continuous quality improvement (CQI);

(3) high standard of care; dan

(4) menciptakan lingkungan yang dapat mendorong terlaksananya pelayanan

klinik yang sempurna (excelence clinical care).

1. Accountability. Di sini mengandung arti bahwa setiap upaya medik yang

dilakukan, apapun bentuknya, mulai dari diagnosis hingga terapi dan rehabilitasi,

harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah berdasarkan bukti-bukti

ilmiah yang mutakhir dan valid (current best evidence).

2. Continuous quality improvement (CQI), yaitu bahwa pelayanan kesehatan

harus senantiasa ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan. Setiap

komponen yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan haruslah mampu

untuk senantiasa mengupdate ilmu, pengetahuan, dan ketrampilannya untuk

menjamin bahwa mutu pelayanan kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan

yang diharapkan oleh konsumen.

3. High standard of care. Pesan ini mengindikasikan bahwa setiap upaya medik

haruslah dilaksanakan menurut standar pelayanan yang tertinggi. Oleh sebab itu

setiap unit pelayanan kesehatan harus memiliki berbagai standard, mulai dari

standard operating procedure (SOP) hingga Evidence-based clinical practice

guideline. Hal ini untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan adalah yang

terbaik untuk pasien.

4. Menciptakan lingkungan yang dapat mendorong terlaksananya pelayanan

klinik yang sempurna (excelence clinical care). Dalam konteks ini maka NHS

mengisyaratkan agar setiap unit pelayanan kesehatan yang ada mampu

memfasilitasi setiap upaya pelayanan medik yang paling efficacious, aman dan

berorientasi pada keselamatan pasien.

KOMPONEN-KOMPONEN CLINICAL GOVERNANCE

Secara umum komponen-komponen clinical governance mencakup beberapa hal

berikut :

1. Clinical Leadership. Untuk terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang baik

antara lain diperlukan sifat-sifat kepemimpinan klinik dari segenap petugas

rumahsakit yang ada. Pemimpin klinik yang efektif harus mampu untuk

senantiasa meningkatkan perannya dalam melayani pasien, meningkatkan

mutu outcome klinik, dan mencegah atau meminimalkan risiko atas tindakan

medik yang dilakukan melalui hubungan interpersonal dan komunikasi yang

baik. Sikap kepemimpinan klinik haruslah diwujudkan dalam bentuk

tanggungjawab medik yang tinggi, berani mengakui setiap kekeliruan

prosedur yang dilakukan dan segera melakukan tindakan korektif yang

diperlukan (corrective action).

2. Clinical audit. Berbeda dengan audit medik yang selama ini dikenal klinisi

sebagai salah satu cara untuk mencari kesalahan, mengadili dan memvonis,

clinical audit dikembangkan justru untuk meningkatkan profesionalisme.

Konsep-konsep no blame culture dan pengembangan upaya untuk senantiasa

meminimalkan gap antara kenyataan praktek dengan standar-standar yang

ada menjadi salah satu entry point untuk menciptakan profesionalisme para

klinisi. Clinical audit bukanlah sekedar dilaksanakan, tetapi yang paling

penting adalah telah dilakukan tindakan koreksi sesuai dengan yang

diperlukan.

3. Good quality of clinical data. Salah satu alasan mengapa pengukuran outcome

atas suatu tindakan medik sering sulit dilakukan adalah karena terbatasnya

data yang tersedia. Bahkan untuk outcome klinik sederhana seperti decubitus,

flebitis, dan infeksi luka operasi (surgical site infection/SSI) sering sangat sulit

menemukan informasinya secara tertulis. Di dalam istilah clinical data

terdapat semboyan “what you do is what you write” dan “what you write is

what you do”. Oleh sebab itu apabila suatu saat terjadi medical error yang

berakhir dengan tuntutan pengadilan dan dokter tersudut pada posisi yang

lemah, itu semua semata-mata karena tidak adanya data klinik yang tersedia

untuk meyakinkan bahwa yang telah dilakukan adalah sesuai dengan standar

yang ada. Ketidaklengkapan data klinik tentu akan sangat menyulitkan dalam

mengukur outcome klinik atas berbagai tindakan di rumahsakit.

4. Clinical Risk management. Disadari ataupun tidak, setiap tindakan medik pasti

berpotensi menimbulkan risiko apabila tidak dilakukan secara tepat. Risiko

yang diakibatkan oleh kelalaian, ketidaktahuan atau ketidaksengajaan sering

tidak dapat dihindari, misalnya infeksi saluran kencing pasca pemasangan

kateter di bangsal. Dalam konteks ini beberapa studi menemukan bahwa

risiko terjadinya infeksi nosokomial berupa infeksi saluran kencing adalah 6,8

kali lebih besar apabila pemasangan kateter dilakukan di bangsal. Oleh sebab

itu direkomendasikan untuk memasang kateter di ruang tindakan. Dengan

clinical governance maka setiap petugas yang terlibat dalam pelayanan klinik

harus memahami prosedur-prosedur yang dapat mencegah terjadinya risiko

akibat penatalaksanaan medik.

5. Managing complaint. Dalam era pelayanan kesehatan modern yang berfokus

pada kepentingan pasien (patient focused), maka setiap tindakan medik harus

selalu mempertimbangkan value yang ada pada diri pasien. Meskipun dalam

kenyataannya harapan pasien (patient expectation) terhadap suatu jenis

pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh status sosioekonomi, tingkat

pendidikan, dan pemahaman terhadap sakit dan sehat dari pasien, tetapi

setiap pasien mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan yang berkaitan

dengan setiap pelayanan dan tindakan medik yang diberikan.Beberapa

penelitian menemukan bahwa seorang pasien yang puas terhadap pelayanan

kesehatan akan menceritakan kepuasannya tersebut kepada 4-5 orang, tetapi

jika tidak puas maka kekecewaannya akan diceritakan kepada 12-25 orang.

Oleh sebab itu setiap keluhan pasien harus dianggap mewakili belum

sempurnanya pelayanan kesehatan yang diberikan. Dengan mengacu pada

keluhan pasien ini maka setiap tindakan korektif akan dapat dibuat dan

meminimalkan risiko terulangnya keluhan atau ketidakpuasan pada pasien-

pasien yang berikutnya.

6. Hospital accreditation. Rumah sakit dengan berbagai jenis pelayanannya

dianggap accountable apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

kerangka akreditasi rumahsakit. Pengakuan ini akan diterima luas oleh

masyarakat apabila konsumen mengetahui bahwa rumahsakit telah

terakreditasi. Tuntutan global juga semakin menunjukkan bahwa akreditasi

mutlak harus dilakukan oleh setiap rumahsakit untuk menjamin bahwa

kepentingan konsumen akan selalu terlindungi (patient safety) karena upaya-

upaya medic yang diperoleh didasarkan pada pendekatan yang terbaik (best-

practices) pada saat itu.