RANGKUMAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RegionalWilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara dalam rangka

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Mataram, 10 Desember 2014

1. Penyelenggaraan Musrenbang Regional Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara RPJMN 2015-2019 dalam rangka Penyusunan RPJMN 2015-2019 bertujuan untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RPJMN 2015-2019.

2. Gubernur Provinsi NTB menyambut baik pelaksanaan Musrenbang Regional di Nusa Tenggara Barat dan mengemukakan beberapa isu strategis terkait pengembangan Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara, yakni hilirisasi komoditas unggulan, konektivitas antar pusat-pusat kegiatan, serta pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan.

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas memaparkan arah pembangunan nasional tahun 2015-2019 yang terdiri atas tiga dimensi prioritas, yakni (1) dimensi sektoral meliputi peningkatan produktivitas pangan, maritim dan kelautan, energi, serta industri dan pariwisata; (2) dimensi kewilayahan meliputi percepatan pembangunan perdesaan untuk mengurangi penduduk miskin dan pemerataan pembangunan khususnya pada wilayah pinggiran dan Kawasan Timur Indonesia; serta (3) dimensi sosial meliputi pemenuhan layanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan, khususnya bagi masyarakat dan pelaku ekonomi menengah ke bawah. Pelaksanaan arah kebijakan tersebut dilakukan di atas norma pembangunan kabinet kerja yang berfokus pada (1) pembangunan kulitas hidup manusia dan masyarakat, (2) pengurangan ketimpangan pembangunan, (3) pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak daya dukung lingkungan, serta (4) perwujudan perekonomian inklusif berbasis IPTEK dan keunggulan SDM. Pembangunan juga memerlukan manusia-manusia unggul sehingga perlu peningkatan kecerdasan dengan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan fisik warga negara, serta peningkatan kualitas mental SDM agar menciptakan perilaku positif dan konstruktif, tidak hanya di birokrasi, tapi di semua sektor.

Pada tataran regional, Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara memiliki posisi yang strategis dalam hal menunjang ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia kurang dari 10 juta orang per tahunnya. Jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand (24 juta orang), atau Malaysia yang mencapai sekitar 18 juta orang per tahunnya. Untuk mendorong pembangunan pariwisata tidak cukup dengan pembangunan sarana dan prasarana saja tetapi juga pembangunan mental dari masyarakatnya. Untuk itu budaya bersih, tertib,

toleran, ramah perlu ditingkatkan. Dalam bidang ketahanan pangan, Jawa-Bali telah ditetapkan menjadi lumbung pangan nasional yang harus didukung dengan jaringan irigasi dan sumber air yang memadai.

4. Kementerian dan Lembaga (K/L) terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

a. Menteri PU dan Perumahan Rakyat menyampaikan beberapa hal yaitu:

i. Untuk mendukung ketahanan pangan pemerintah akan membangun 45 waduk baru di luar 16 waduk yang sedang atau akan dibangun di tahun 2015.

ii. Untuk mendukung ketahanan energi, akan dioptimalkan pemanfaatan waduk tidak hanya untuk cadangan air tetapi juga untuk pembangkit tenaga listrik.

iii. Untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat menargetkan 100 persen akses terhadap air bersih, nol persen permukiman kumuh perkotaan, dan juga 100 persen akses terhadap jaringan sanitasi.

iv. Beberapa target lain yang akan dicapai Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana RPJMN 2015-2019, antara lain a) pembangunan satu juta hektar jaringan irigasi baru dan tiga juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi; b) penyediaan dan pengelolaan air baku untuk mendukung penyediaan air bersih 100 persen pada tahun 2019; c) penanganan daya rusak air; d) pengembangan jaringan jalan 6.106 km; serta e) penanganan backlog rumah 2.200.000 unit.

v. Kebijakan Dana Alokasi Khusus tidak melalui anggaran Kementerian sehingga tidak tergantung pada anggaran kementerian. Kementerian PU-Pera hanya mendorong untuk memperbesar proporsi DAK agar proporsional terhadap kebutuhan infrastruktur.

vi. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Pulau Jawa sudah mendapatkan perhatian dari Kementerian PU-Pera agar dapat segera diselesaikan.

b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian menyampaikan beberapa hal antara lain:

i. Produksi beras secara nasional tahun 2014 turun dibandingkan tahun 2013 karena prduksi di Jawa Barat dan Jawa Tengah turun akibat laju konversi lahan produktif yang tinggi. Kegiatan yang berakibat pada konversi lahan, harus diganti dengan lahan produktif lainnya yang belum dilaksanakan optimal, mengingat Jawa Barat menjadi penopang kebutuhan pangan nasional.

ii. luasan lahan di masing-masing provinsi yang harus dipertahankan untuk mendukung ketahanan pangan adalah lahan-lahan yang merupakan lahan beririgasi teknis.

iii. Kebutuhan pembangunan jaringan irigasi masih disinkronkan antara Kementerian PU-pera dan Kementerian Pertanian dengan target 3 juta hektar lahan irigasi diselesaikan 2015.

iv. Kebutuhan penyuluh pertanian yang masih cukup tinggi. Strategi pemenuhan kebutuhan penyuluh sebaiknya bukan dengan permintaan pegawai PNS, namun memberdayakan universitas atau LSM untuk penyuluhan.

5. Kedeputian Bappenas, terdiri dari Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kedeputian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, Kedeputian Sarana dan Prasarana, Kedeputian Ekonomi, dan Kedeputian Sumberdaya Manusia. Bahan presentasi terlampir.

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah menyampaikan arahan berupa: (a) Kebijakan pengembangan Wilayah untuk Jawa-Bali adalah sebagai Lumbung Pangan Nasional, pendorong sektor industri dan jasa nasional, salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif, serta percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari, (b) Kebijakan pengembangan wilayah Nusa Tenggara adalah sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri MICE, penopang pangan nasional dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim, pengembangan industri berbasis peternakan, serta pengembangan industri mangan dan tembaga. (c) Sasaran pembangunan di Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara, meliputi: pengembangan 3 kawasan ekonomi khusus dan 2 kawasan ekonomi terpadu; pengentasan 6 dan 16 kabupaten tertinggal di Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara; pengembangan 3 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat ekonomi kawasan perbatasan negara; peningkatan efisiensi pengelolaan 5 kawasan metropolitan di Jawa-Bali, percepatan 1 metropolitan baru, dan optimalisasi 11 kota sedang di Nusa Tenggara; pengurangan desa tertinggal di Jawa-Bali dan Nusa Tenggara; serta penguatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebanyak 4 lokasi di Jawa-Bali dan 5 lokasi di Nusa Tenggara.

Deputi Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup menjelaskan prioritas kedaulatan pangan adalah: (a) peningkatan kemandirian pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan, meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, mitigasi bencana; (b) pembenihan dan peningkatan penyuluhan; (c) identifikasi data petani dalam upaya peningkatan

produktivitas petani; (f) serta revitalisasi balai benih yang sudah teridentifikasi.

Sementara prioritas pembangunan kemaritiman: (a) 4 indikator dalam arah kebijakan, yaitu: memperkuat jatidiri sebagai negara maritim; pemberantasan illegal fishing, membangun konektivitas nasional, dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan; (b) Sistem Informasi nelayan pintar diprioritaskan untuk pelabuhan yang sudah siap sarana prasarananya; (c) sertifikasi hak atas tanah nelayan; (d) Abrasi di pesisir akan dikurangi dengan sabuk pantai, mangrove, dan rekayasa hibrid.

Deputi Sarana dan Prasarana, menjelaskan prioritas energi dan infrastruktur adalah: (a) peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, (b) peningkatan ketahanan pangan, air, dan energi, dengan target rasio elektrifikasi mencapai 100 persen (c) penguatan konektivitas nasional, (d) pengembangan transportasi masal perkotaan, serta (e) peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan penyediaan infrastruktur. Hal penting lainnya, (a) dukungan bagi pencapaian kedaulatan pangan adalah pembangunan 49 waduk, (b) pembangunan 33 PLTA dengan waduk multipurpose; (c) Pembangunan infastruktur mendukung kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional; (d) Kebijakan untuk mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur: meningkatkan PPP (public-private partnership), penugasan kepada BUMN, jaminan ketersediaan tanah dengan menanggung pembebasan lahan untuk jalan tol, penyediaan skema pembiayaan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mewakili Deputi Ekonomi, menyampaikan arah kebijakan dan strategi pariwisata berupa (a) pemasaran pariwisata nasional kepada wisatawan nusantara; (b) pembangunan destinasi pariwisata dengan penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, dan meningkatkan citra kepariwisataan; (c) pembangunan industri pariwisata berupa pembinaan usaha lokal, fasilitasi investasi, pengembangan keterampilan, perubahan sikap penduduk lokal; (d) pembangunan kelembagaan pariwisata. Sementara arah kebijakan dan strategi industri berupa (a) pengembangan perwilayahan industri di luar pulau Jawa yaitu koridor ekonomi, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM), kawasan ekonomi khusus, kawasan berikat, kawasan perdagangan bebas; (b) penumbuhan populasi industri baik industri besar, sedang dan kecil; (c) peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja).

Deputi Pengembangan SDM, mengemukakan prioritas Kesehatan dan Pendidikan, antara lain: (a) bonus demografi hanya dapat diraih melalui kebijakan yang tepat sehingga tersedia Sumberdaya Manusia (SDM) yang

sehat dan terdidik, tersedia tenaga kerja produktif, dan terjamin stabilitas ekonomi; (b) peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB); (c) meningkatkan peran dan fungsi keluarga; (d) menata, menguatkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan. Terdapat 9 (sembilan) arah kebijakan dan strategi kesehatan, diantaranya (a) meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, (b) menurunkan prevalensi penyakit, (c) pemerataan mutu pelayanan. Quick wins bidang kesehatan adalah kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Quick wins bidang pendidikan adalah program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun berupa pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas.

6. Bappeda Provinsi se Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara mengusulkan beberapa hal pokok yang perlu memperoleh perhatian, yaitu:

a. Pembangunan dan pengembangan jalur lintas selatan pulau Jawa perlu mendapat perhatian dan diutamakan dalam RPJMN yang akan datang, sebab belum mendapatkan intervensi yang memadai. Pembangunan jalur lintas selatan akan membuka daerah terisolasi di kawasan selatan Jawa sekaligus mendorong pengembangan wilayah berpotensi SDA, pariwisata dan pertambangan.

b. Pembangunan Giant Sea Wall sebaiknya tidak hanya untuk DKI, tapi dikembangkan untuk penanganan rob di jalur Pantura.

c. Kebijakan pemerintah pusat untuk menanggung biaya pembebasan lahan untuk jalan tol sebaiknya diperluas tidak hanya untuk jalan tol saja tapi juga untuk pembangunan jalan-jalan strategis nasional dan pembangunan waduk.

d. RPJMN 2015-2019 agar tidak hanya mencantumkan angka-angka sasaran dan rencana alokasi, namun sebaiknya dapat terealisasi di dalam implementasi RKP. Diharapkan konsistensi antara kebijakan dengan implementasi RKP.

e. RPJMN harus berubah secara fundamental dengan memperhatikan potensi wilayah yang tidak seragam. Misal, RPJMN mengakomodasi kebijakan perdagangan internasional di daerah perbatasan seperti di perbatasan NTT dan Timor Leste. Perlu adanya pembangunan akses yang akan mempermudah kegiatan ekspor dari NTT ke Timor Leste.

f. Global Hub sejauh ini masih bertumpu di Jawa dan Kalimantan. Pengembangan Global Hub di Lombok Utara seyogyanya juga mendapat perhatian serius. Diusulkan ekstensi hingga 8.000 hektar untuk dibangun sebagai kawasan industri terpadu.

g. Perlu kejelasan dukungan dan keberlanjutan terhadap pembangunan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus dan KAPET.

h. Penetapan lahan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di RPJMN agar jelas besaran di setiap wilayahnya, termasuk insentif dan

disinsentifnya sehingga konversi lahan dapat ditekan. Perlu ditetapkan luasan lahan pertanian yang digunakan untuk mendukung ketahanan pangan sebagai acuan bagi daerah, karena daerah kesulitan untuk menentukan besaran tersebut.

i. Perlu adanya sinkronisasi dalam peraturan perundangan antara UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

j. Perlu pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sesuai dengan kondisi daerah. DKI Jakarta mengemban peran ganda sebagai daerah otonom sekaligus ibukota, membutuhkan pedoman SPM sebagai daerah Ibukota NKRI. Implementasi Standar Pelayanan Minimum perlu dibarengi dengan penyiapan pendanaan yang jelas karena jika mengandalkan APBD akan sulit. Perlu sinkronisasi antara program-program DKI Jakarta dengan nasional.

k. Terdapat kendala terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis MICE karena terbitnya surat edaran Menpan No.11/2014 tentang pembatasan penggunaan hotel oleh pemerintah. Sebagai dampaknya, dimungkinkan rasionalisasi karyawan hotel yang merugikan pengembangan pariwisata. Pembangunan kepariwisataan perlu fokus yang berbeda antara yang sudah bagus dan yang belum, sehingga tidak hanya pada kawasan yang bagus saja.

l. Adanya kenaikan upah buruh berdampak pada semakin banyak jumlah industri yang berkurang/gulung tikar, menimbulkan masalah-masalah sosial yang perlu diintegasikan dalam kebijakan ketenagakerjaan.

m. Perlu diperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun, terutama di desa-desa karena kecepatan pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan kecepatan kerusakannya. Dukungan sektor infrastruktur di perdesaan diperlukan agar desa dapat mandiri dan yang tertinggal terentaskan.

n. DAK sebaiknya diamankan untuk kebutuhan pengembangan wilayah, bukan sektoral.

o. Tidak terlihat adanya kebijakan kesejahteraan pegawai negeri sipil dalam RPJMN 2015-2019.

7. Tokoh Agama dan Perguruan tinggi di Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara menyampaikan beberapa hal yaitu: a) Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, perlu disiapkan strategi pertahanan terhadap perdagangan narkoba, dan penertiban terhadap kawasan-kawasan pariwisata yang sudah menjadi primadona; (b) perlu keterkaitan antara evaluasi kinerja pemerintah daerah dengan RPJMN 2015-2019; b) perlu perhatian pada konsep education for all, terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan yang termarjinalkan.

8. Seluruh masukan yang diterima dari Musrenbang Regional ini baik dari Bappeda Provinsi, para ahli dan perwakilan dari pemerintah kabupaten di Wilayah Sulawesi akan dipertimbangkan untuk penyempurnaan RPJMN 2015-2019.