badanpenghubung.sumbarprov.go.id · Web view1.1. Latar Belakang. Era globalisasi telah membawa dampak terjadinya perubahan tatanan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya

KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV SUMATERA

BARAT

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi telah membawa dampak terjadinya perubahan tatanan baik di

bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan tidak terkecuali di bidang pemerintahan.

Perubahan tersebut menuntut setiap negara untuk mempunyai daya adaptasi yang

tinggi terhadap perubahan global ini, apabila tidak ingin tertinggal dan tersisih dari

pergaulan global termasuk dalam meraih keuntungan ekonomi yang kemudian

digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemampuan beradaptasi ini sangat

ditentukan oleh daya saing yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara.

Sejalan dengan perkembangan dunia teknologi informasi dan telekomunikasi

yang semakin canggih dibutuhkan kemampuan manajemen yang kuat dan

berperspektif luas dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk melakukan hal

tersebut dibutuhkan bukan hanya modal dan prasarana yang mendukung operasional

pemerintahan tapi juga dibutuhkan personil-personil pendukung yang handal dalam

menunjang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemimpin pemerintahan.

Tantangan globalisasi dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara kerja

baru yang lebih efektif dan efisien, lebih demokratis dan terbuka, lebih rasional dan

lebih fleksibel. Jika perubahan manajemen tersebut dapat dikelola dengan baik maka

akan dipetik keuntungan yang berupa tumbuhnya banyak prakarsa, aneka ragam

kreativitas dan dorongan partisipasi yang makin besar. Pertumbuhan semacam itu akan

mendorong terwujudnya kemandirian yang harus menjadi ciri utama pembangunan

dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi.

Didukung dengan implementasi otonomi daerah di Indonesia akan semakin

mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang berorientasi pada tata

kepemerintahan yang baik (good governance) dalam kerangka menciptakan nilai

kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat. Good

Rencana Strategis Tahun 2016 -2021 Page 1

BAB I


BARAT

Governance lebih menekankan pada interaksi berbagai peran di antara berbagai

pelaku pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha maupun

pemerintah daerah dengan diatur oleh tiga pilar utama, yaitu akuntabilitas,

transparansi, dan partisipasi serta adanya rule of law yang jelas. Interaksi tersebut

memberikan penekanan fungsi dan peran pada berbagai pelaku pembangunan, yaitu :

a. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai katalisator yang memberikan

lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif lokal dalam kerangka

untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan daerah.

b. Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam kerangka

mensejahterakan masyarakat setempat. Dengan demikian agenda semacam

penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat

seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha

setempat dengan dukungan dari masyarakat dan pemerintah daerah

c. Peran masyarakat adalah menciptakan nilai-nilai sosial bagi pengembangan modal

sosial kehidupan masyarakat setempat, disamping ikut berpartisipasi dalam

penyusunan kebijakan terutama yang secara langsung akan mempengaruhi

kehidupan mereka.

Perubahan lingkungan di atas mengharuskan setiap lembaga pemerintah

untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada

terselenggaranya tata pemerintahan yang baik. Ketatapemerintahan yang baik

diakomodasi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, di mana kebijakan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan

kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, yang berprinsip

pada demokrasi, partisipasi masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sejalan dengan perkembangan kewenangan pemerintah daerah pada era otonomi

yang semakin luas tersebut, maka untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya diluar Provinsi Sumatera

Barat telah dibentuk Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat.



BARAT

Berdasarkan kebijakan strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta dalam

rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor

Penghubung baik menyangkut penyelenggaraan tugas umum pemerintahan maupun

tugas pembangunan, salah satu kebijaksanaan yang perlu dilakukan pada tahap awal

antara lain merumuskan kebijakan strategis yang meliputi visi dan misi, tujuan dan

sasaran serta kebijaksanaan, program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai Rencana

Stratejik (RENSTRA) Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat disusun

untuk masa 5 (lima) tahun mulai tahun 2016 sampai dengan 2021 sesuai dengan masa

tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat yang akan berakhir

pada tahun 2021.

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan Perencanaan Stratejik

yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu

(biasanya 3 sampai 5 tahun) dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan

peluang dan kendala) yang ada atau mungkin timbul. Dokumen yang dihasilkan dari

perencanaan strategis disebut ’Perencanaan Stratejik’ atau disebut Renstra.

Perencanaan Stratejik diperlukan sebagai instrumen untuk lebih mengarahkan

tujuan organisasi yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan

strategis merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak

yang berkepentingan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perencanaan Strategis

memerlukan keterlibatan dari para pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk

mencapai keberhasilan pelaksanaan misi organisasi.

Format Renstra meski beragam dalam praktiknya, namun setidaknya

mengandung informasi tentang hal-hal sebagai berikut :

a. Kemana kita akan menuju ?

Merupakan arah masa depan organisasi yang ingin dituju (Visi, Tujuan dan Sasaran

Strategis).

b. Dimana kita saat ini ?



BARAT

Analisis organisasi tentang nilai-nilai luhur yang dimiliki, kekuatan, kelemahan,

kesempatan dan kendala organisasi (SWOT analysis) serta tugas pokok dan fungsi

utama organisasi yang menunjukkan alasan utama keberadaan organisasi (misi)

c. Bagaimana caranya menuju kesana ?

Merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh organisasi dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Langkah-langkah ini biasanya

dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan organisasi.

d. Bagaimana mengukur kemajuan kita ?

Berkaitan dengan cara organisasi menetapkan ukuran-ukuran keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Karenanya, setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan harus dapat terukur

dengan seperangkat indikator kinerja yang idealnya merupakan indikator kinerja

outcome atau setidaknya output.

Secara ringkas penyusunan Renstra Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat

diawali oleh RPJMD Provinsi Sumatera Barat berakhir dalam bentuk strategi sebagai

cara mencapai tujuan dan sasaran. Sebagai bagian integral dari perencanaan

pembangunan nasional, mutlak bagi Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk

memperhatikan kebijakan pembangunan nasional maupun kebijakan pembangunan

Provinsi Sumatera Barat. Keseluruhan kebijakan pembangunan tersebut telah menjadi

dasar pertimbangan RPJMD yang menjadi titik tolak perumusan Renstra Kantor

Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Perencanaan Strategis Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan

dokumen perencanaan organisasi yang berwawasan 5 (lima) tahun. Perencanaan

Stratejik Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan kegiatannya bersifat indikatif.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Stratejik Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat

dimaksudkan sebagai salah satu upaya merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis



BARAT

serta kebijakan, program dan kegiatan Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat,

sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan rencana operasional

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan sesuai dengan

kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kantor Penghubung.

Rencana Stratejik Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan bagian

dari kebijakan strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat yang disusun

dengan tujuan untuk mewujudkan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui

pengembangan langkah-langkah strategis sesuai dengan visi dan misi Kantor

Penghubung Provinsi Sumatera Barat sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi

secara efektif, efisien dan akuntabel.

1.3. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016–2021,

adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - daerah Swatantra Tingkat I

Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang - undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 3455);

4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran



BARAT

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5679);

5. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara republik Indonesia Nomor 5601;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor

10 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 12 Agustus 2016 tentang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021;

1.4. Sistematika Penulisan

Ruang lingkup isi Rencana Strategis Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat

adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Kantor Penghubung Provinsi

Sumatera Barat

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra. Bab ini

memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan,

serta Sistematika Renstra 2016-2021.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA

BARAT



BARAT

Bagian ini menguraikan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD,

Sumberdaya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, serta Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini Menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat, Telaahan Visi,

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan

Renstra SKPD dengan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu

Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan pernyataan Visi sebagai wujud keinginan yang hendak

dicapai, dan cara mencapai Visi berupa pernyataan Misi, serta perumusan

Sasaran Strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama pencapaian

Renstra Kantor Penghubung dalam lima tahun kedepan sampai dengan akhir

Tahun 2021, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan

Kebijakan SKPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini menguraikan rencana Program dan Kegiatan, Indikator

Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Merupakan penjelasan mengenai indikator kinerja SKPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pada lima tahun kedepan

dalam rangka mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

BAB VII PENUTUP



BARAT

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan tugas

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Kantor Penghubung berlokasi di Jalan

Matraman Raya Nomor 19 (Gedung Hotel Balairung Lantai IV), Jakarta Timur - DKI Jakarta.

Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat menempati gedung/ kantor tersebut dengan

sistem sewa kepada pihak PT. Balairung Citrajaya Sumbar selaku pengelola gedung. Luas

gedung/ kantor yang ditempati adalah 416 m2 dengan sistem sewa per tahun. Dilihat dari

lokasi/ letak kantor berada pada jalur strategis, maka hal ini merupakan salah satu

keuntungan/ nilai tambah dalam pelaksanaan tugas serta memperlancar koordinasi dengan

pihak-pihak lainnya (stakeholders).

Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah


BAB II

KEPALA KANTOR Drs. LUHUR BUDIANDA, SY, M.Si Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19701006 198908 1 001KASI HUB ANTAR LEMBAGA DAN PROMOSI VIRSE DWI ROZANITA, SH, MM Pembina (IV/a) NIP. 19670905 199003 2 002KASI MONITORING DAN EVALUASI ILFITRA, SSTP, M.PA Penata Tk.I (III/d) NIP. 19800930 199912 1 001KASI HUMAS, PROTOKOL DAN PELAYANAN ERWIN SARAGOSA, S.Sos Penata Tk. I (III/d) NIP. 19650814 198602 1 002KEPALA SUB BAGAIAN TATA USAHA LILY DEVIYANTI, SE, MM Pembina (IV/a) NIP. 19640123 198903 2 001KANTOR PENGHUBUNG PEMPROV SUMATERA

BARAT

Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara umum mempunyai tugas pokok yaitu

"Membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Jakarta".

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat

dikelompokkan pada urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Tugas Pokok :

"Membantu Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Jakarta"

Fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta.

b. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar lembaga di Jakarta.

c. Penyelenggaraan promosi daerah di Jakarta.

d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan, dan aset kantor.

e. Melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

ketatalaksanaan dan penyusunan rencana dan program kantor.

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

g. Pembinaan jabatan fungsional.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 97 Tahun 2009 tentang Rincian

Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat, Kantor

Penghubung dipimpin oleh Kepala Kantor dan terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi

Humas, Protokol dan Pelayanan, Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGHUBUNG



BARAT

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 97 tahun 2009 tentang Rincian

Tugas Pokok dan Tata Kerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,

Bab II pasal 2 menyatakan:

(1) Kantor Penghubung Provinsi mempunyai tugas pokok membantu pemerintah

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta.

(2) Untuk Menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,

Kantor Penghubung mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan humas dan protokoler pejabat daerah di Jakarta;2. Memfasilitasi hubungan kerja pejabat daerah dan koordinasi antar lembaga di

Jakarta;3. Penyelenggaraan urusan keuangan, perlengkapan dan aset kantor;4. Melaksanakan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum,

ketatalaksanaan dan penyusunan rencana dan program kantor;5. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan;6. Pembinaan jabatan fungsional;7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat di atas, tugas Kepala Kantor, Subag TU

dan Seksi-seksi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 97 tahun 2009 pasal 3 menyatakan:

(1) Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2

(2) Rincian tugas Kepala Kantor adalah:

a) Menyelenggarakan pengendalian dan pengkordinasian pelaksanaan tugas ketatausdahaan, hubungan antar lembaga, promosi dan informasi, serta keprotokolan;

b) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan program kerja kantor;

c) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan penyelenggaraan hubungan antar lembaga dn instansi serta keprotokolan;



BARAT

d) Menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis hubungan antar lembaga, promosi dan informasi serta keprotokolan;

e) Menyelenggarakan fasilitasi peran serta masyarakat asal Sumatera barat yang ada di Jakarta;

f) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta promosi pembangunan daerah;

g) Menyelenggarakan perumusan dan penetapan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD kantor;

h) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan kantor;

j) Menyelenggarakan koordinasi dengan pihak terkait;

k) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-314-2013

tanggal 5 April 2013 tentang Penambahan Tugas Khusus Kepala Kantor

Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang berlaku mulai Januari 2013,

menyatakan bahwa Kepala kantor Penghubung mempunyai penambahan tugas

khusus yaitu :

1) Mendampingi Gubernur, wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah selama bertugas di Jakarta;

2) Mewakili Gubernur, wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah untuk menghadiri acara-acara yang ditugaskan khusus kepada Kepala Kantor Penghubung;

3) Membantu mengurus keperluan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pejabat Daerah Lainnya selama bertugas di Jakarta.

2. Sub Bagian Tata Usaha


(1) Subag Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas

secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang

program, keuangan, umum dan kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Tata Usaha mempunyai fungsi:

a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinaian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;



BARAT

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan;

c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinaian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program;

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah;

a) Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;

b) Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan tugas kantor;

c) Melaksanakan pengelolaan administrasi ketatalaksanaan dan kepegawaian;

d) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan administrasi keuangan;

e) Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan;

f) Melaksanakan pengelolaan mess milik Pemerintah Daerah di Jakarta;

g) Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Kantor;

h) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

i) Melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

j) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

k) Melaksanakan koordinasi dengan dengan unit kerja terkait;

l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Seksi Humas Protokol dan Pelayanan


(1) Seksi Humas Protokol dan Pelayanan mempunyai tugas pelaksanaan

menyiapkan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di

Bidang Humas Protokol dan pelayanan;

(2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi

Humas protokol mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program Humas Protokol dan pelayanan;

b) Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi Humas Protokol dan Pelayanan;



BARAT

(3) Rincian tugas Seksi Humas Protokol dan Pelayanan:

a) Melaksanakan penyusunan program rencana kerja seksi Humas Protokol dan Pelayanan;

b) Melaksanakan penyusunan bahan mekanisme operasional Humas keprotokolan dan Pelayanan;

c) Melaksanakan koordinasi dan pelayanan kunjungan bagi pemimpin daerah ke pusat dan pimpinan pusat ke daerah;

d) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusuan;

e) Melaksanakan operasional kegiatan Humas Protokol dan Pelayanan;

f) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Humas Protokol dan pelayanan;

g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Seksi Hubungan Antar Lembaga


(1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang

hubungan antar lembaga dan promosi, meliputi:

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program hubungan antar lembaga;

b) Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi hubungan antar lembaga;

(3) Rincian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga:

a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga;

b) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis hubungan antar lembaga pemerintah dan swasta;

c) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi peran serta masyarakat asal Sumatera Barat yang ada di Jakarta;

d) Melaksanakan pengelolaan hubungan antar lembaga pemerintah dan swasta;

e) Melaksanakan fasilitasi peran serta masyarakat asal Sumatera Barat yang ada di Jakarta;

f) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi hubungan dengan lembaga pemerintah luar negeri;



BARAT

g) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan;

h) Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi hubungan antar lembaga;

i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 97 tahun 2009 pasal 8 menyatakan :

(1) Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan

di bidang monitoring evaluasi dan pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Seksi

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan program monitoring, evaluasi dan pelaporan.

b) Pelaksanaan pelayanan administrasi, teknis pengembangan dan fasilitasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Uraian Tugas Seksi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;

a) Melaksanakan penyusunan program kerja seksi monitoring evaluasi dan pelaporan;

b) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis monitoring evaluasi dan pelaporan pemerintahan dan swasta;

c) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi peran serta masyarakat asal Sumatera Barat yang ada di Jakarta;

d) Melaksanakan pengelolaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemerintah dan swasta;

e) Melaksanakan fasilitasi peran serta masyarakat asal Sumatera Barat yang ada di Jakarta;

f) Melaksanakan fasilitasi dan mediasi monitoring evaluasi dan pelaporan dengan lembaga pemerintahan luar negeri;

g) Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;

h) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi monitoring evaluasi dan pelaporan;

i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;



BARAT

j) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat

2.2.1. Kepegawaian

Personil Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta secara keseluruhan

berdasarkan kondisi Bulan Juli 2016 berjumlah 51 orang yang terdiri dari :

a. PNS Tetap 38 Orang

b. CPNS 2 Orang

c. PTT 1 Orang

d. PK 10 Orang

Tabel 2.1Keadaan Pegawai per 31 Juli 2016

STATUS PEGAWAI GENDER PENDIDIKANJML

PNS CPNS PTT PK L P SD SLTP SLTA D3 S1 S2

38 2 1 10 34 17 5 4 17 2 16 7 51 Sumber : Data Kepegawaian Kantor Penghubung, 2016

Pegawai Kantor Penghubung sampai dengan Tahun 2016 mengalami perubahan yang

cukup signifikan. Hal ini dikarenakan adanya penambahan dari pegawai (PNSD) dan

tenaga kontrak (sopir dan pengamanan) sehingga dapat disimpulkan secara

kuantitas, jumlah pegawai Kantor Penghubung telah mencukupi sesuai dengan beban

tugas dan fungsinya. Namun, kedepannya diharapkan adanya mutasi secara berkala

sehingga dapat meningkatkan pengalaman kerja, pengetahuan dan keterampilan

serta menciptakan suasana kerja yang lebih harmonis.

Tabel 2.2Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Juli 2016

NO. JABATANGOLONGAN ESELON

I II III IV III IV

1 KEPALA KANTOR - - - 1 1 - -

2 KASUBBAG. TATA USAHA 3 4 8 2 - 1 -DAN STAF

3 KASI. HUBUNGAN ANTAR - - 7 2 - 1 -



BARAT

LEMBAGA DAN STAF

4 KASI HUMAS PROTOKOL 1 4 5 - - 1 -PELAYANAN DAN STAF

5 KASI. MONITORING 1 3 - 1 -EVALUASI DAN STAF

JUMLAH 4 9 23 5 1 4 -

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Penghubung, 2016

Jumlah ideal pegawai dalam 1 (satu) seksi/sub bagian sangat mempengaruhi kinerja

pada seksi/sub bagian tersebut. Kantor Penghubung setiap tahunnya selalu

melakukan penyegaran/rotasi bagi staf/PNS dalam lingkup Kantor Penghubung. Hal

ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja masing-masing staf/pegawai sehingga

disamping ada penilaian kinerja yang wajib diserahkan setiap bulannya.

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kantor

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor

Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta dilengkapi dengan

sarana dan prasarana berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan aktiva

bergerak seperti kendaraan dinas, barang-barang inventaris dan fasilitas lainnya.

Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam

kondisi cukup baik, dan di Semester I Tahun 2016 telah diupayakan peningkatan

sarana dan prasarana Kantor Penghubung yaitu dengan melakukan pembelian/

pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

Adapun data-data aset yang dimiliki Kantor Penghubung pada Tahun 2016

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3Aset Kantor Penghubung

No Aset Kantor Jumlah Kondisi1 2 3 41 Kendaraan Roda Empat 12 Unit Baik

2 Kendaraan Roda Dua 1 Unit Baik

3 Inventaris Kantor - BaikSumber : Data Aset Kantor Penghubung, 2016

Tabel 2.4Data Barang Inventaris Kantor Penghubung



BARAT

No Nama Barang Volume(unit)

Keterangan(Kondisi %)

1 Komputer PC 23 1002 Komputer (Laptop) 4 903 Mesin Tik 2 804 Printer 11 905 Camera 3 906 Handy cam 1 807 Handy talky 4 1008 Mobil (Innova) 4 1009 Mobil (Avanza) 1 100

10 Mobil (Altis) 1 8011 Mobil (Camry) 2 8012 Sepeda Motor 1 9013 Foto Copy 1 9514 Mesin Hitung Listrik 4 10015 Mesin Penghancur Kertas 1 10016 Mesin Absensi Finger Print 1 9017 Mesin Potong Kertas 1 10018 Lemari Es 2 10019 Dispenser 4 10020 Komputer PC Kiosk 1 10021 External Hardisk 2 10022 Proyektor/Infocus 1 10023 Telepon 8 10024 Faximile 1 10025 Server Kiosk 1 10026 UPS 3 10027 Scanner 1 90

Sumber : Data Aset Kantor Penghubung, 2016

Pada Tahun 2016, Kantor Penghubung telah mempunyai aset berupa kendaraan

operasional dan inventaris (perlengkapan kantor, studio dan rumah tangga) dalam

menunjang pelaksanaan tugas serta rutinitas dalam memberikan pelayanan.

Pemanfaatan kendaraan dinas opersional diperuntukkan bagi Pimpinan Daerah

(Provinsi) serta rombongan pejabat daerah/utusan daerah yang melaksanakan tugas

di Jobodetabek. Namun, pemanfaatan kendaraan tersebut di ikuti dengan Standar

Operasional yang wajib di patuhi oleh pengguna layanan dalam upaya tertib

administrasi dan transparansi publik. Sedangkan untuk peralatan dan perlengkapan

inventasris dimanfaatkan oleh Pegawai Kantor Penghubung dan dapat juga

dimanfaatkan oleh Pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sedang

melaksanakan tugas/dinas di Jakarta serta Masyarakat Perantau Minang.



BARAT

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dari

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan

sebelumnya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah. Pengukuran

dimaksud merupakan hasil dari suatu suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan

pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan

kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan

kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan.



BARAT

Tabel 2.4.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kantor Penghubung

Provinsi Sumatera BaratSumber : LRA Kantor Penghubung Tahun 2011-2015


UraianAnggaran Pada Tahun ke - Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata- Rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.388.076.298 2.965.296.330 2.944.293.159 2.973.981.223 3.307.749.308 1.985.054.209 2.369.415.873 2.570.029.951 2.895.815.127 3.296.542.116 83,12% 79,90% 87,29% 97,37% 99,66% 183.934.602 262.297.581

Gaji & Tunjangan 1.606.450.178 1.726.352.530 2.007.293.159 1.953.943.526 1.967.225.413 1.248.228.609 1.518.758.373 1.668.200.181 1.907.544.798 1.967.225.413 77,70% 87,97% 83,11% 97,63% 100,00% 72.155.047 143.799.361

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

781.626.120 1.238.943.800 937.000.000 1.020.037.697 1.340.523.895 736.825.600 850.657.500 901.829.770 988.270.329 1.329.316.703 94,27% 68,66% 96,25% 96,89% 99,16% 111.779.555 118.498.221

BELANJA LANGSUNG

36.758.472.225 7.332.139.541 7.403.228.390 8.809.145.386 5.169.427.96035.252.025.61

45.927.386.552 6.449.700.615 8.455.046.407 4.720.000.026 95,90% 80,84% 87,12% 95,98% 91,31% (6.317.808.853) (6.106.405.118)

Belanja Pegawai 294.395.000 438.005.000 671.080.000 334.886.900 - 253.874.000 378.170.000 552.204.000 267.386.890 - 86,24% 86,34% 82,29% 79,84% 0,00% (58.879.000) (50.774.800)

Belanja Barang & Jasa

5.175.249.225 6.306.453.541 6.551.948.390 6.399.228.486 4.182.844.210 4.214.307.714 4.981.517.262 5.722.461.565 6.119.998.517 3.898.549.232 81,43% 78,99% 87,34% 95,64% 93,20% (198.481.003) (63.151.696)

Belanja Modal 31.288.828.000 587.681.000 180.200.000 2.075.030.000 986.583.750 30.783.843.900 567.699.290 175.035.050 2.067.661.000 821.450.794 98,39% 96,60% 97,13% 99,64% 83,26% (6.060.448.850) (5.992.478.621)

39.146.548.523 10.297.435.871 10.347.521.549

11.783.126.609

8.477.177.26837.237.079.82

38.296.802.425 9.019.730.566

11.350.861.534

8.016.542.142 95,12% 80,57% 87,17% 96,33% 94,57% (6.133.874.251) (5.844.107.536)


BARAT



BARAT

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Penghubung Provinsi

Sumatera Barat

Untuk Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Penghubung

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta maka perlu adanya Analisa Lingkungan

Strategis. Analisa Lingkungan Strategis menjadi sangat penting untuk mengetahui

tantangan dan peluang yang spesifik dan berbagai peringatan awal yang mengingatkan

kita akan faktor atau unsur yang akan membahayakan dimasa depan.

Untuk menganalisa lingkungan strategis yang berpengaruh, dapat dilakukan dengan

berbagai cara, salah satu melalui SWOT ( Stregths, Weaknesses, Opportunities, Threats ).

Langkah awal dalam analisis SWOT adalah memahami apa saja faktor internal (kekuatan

dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada melalui proses

identifikasi untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang menjadi pendorong dan

penghambat tercapainya tujuan.

2.4. 1 Analisa Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

1. Strength

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang

memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai

tujuannya. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki Kantor Penghubung Pemerintah

Provinsi Sumatera Barat di Jakarta yaitu :

1. Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta

2. Dukungan Sumber daya yang memadai (sumber daya manusia, sarana dan

prasarana, anggaran, dll).

2. Weaknesses ( Kelemahan)

Kelemahan adalah situasi kekurang mampuan internal yang mengakibatkan

organisasi tidak dapat / gagal mencapai sasarannya, selain memiliki kekuatan

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, juga

memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat untuk mencapai tujuan

kelemahan tersebut yaitu :



BARAT

1. Status esselonering (esselon III) sehingga masih sulit dalam mengambil

kebijakan yang bersifat teknis dan strategis

2. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang masih belum tepat.

2.4. 2 Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)

1. Opportunity (Peluang)

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik,

pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah

menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun

masyarakat. Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk

mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau

kesempatan tersebut yaitu :

1. Kondisi letak (lokasi) yang strategis.

2. Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan topoksi.

3. Sumber daya Perantau Minang yang cukup besar

2. Threats ( Ancaman)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat

menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun

ancaman yang dihadapi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat di Jakarta yaitu :

1. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Beberapa Kab/Kota juga memiliki perwakilan (kantor/perorangan)

sehingga eksistensi Kantor Penghubung menjadi berkurang.

3. Dinamika Sosial dan Politik



BARAT

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta

memerhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan

perbaikan kinerja lembaga, maka Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang

berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Provinsi Sumatera Barat, sehingga

menuntut terjadinya perubahan peran Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi

pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah daerah Provinsi

Sumatera Barat tahun 2016-2021.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur

pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di Jakarta, bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Kurang berfungsinya sarana dan prasarana promosi kebudayaan dan pariwisata

daerah Sumatera Barat.

Fungsi penting lainnya yang diemban Kantor Penghubung Pemprov Sumbar

adalah dalam pelayanan informasi daerah dan penyelenggaraan promosi daerah

ditujukan untuk meningkatkan dukungan dan penyebaran informasi daerah bagi


BAB III


BARAT

pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya, maupun sebaliknya pengumpulan informasi

dari pihak eksternal yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan Provinsi

Sumatera Barat yang dapat ditindaklanjuti atau didayagunakan oleh perangkat

daerah Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat adalah provinsi yang memiliki budaya yang sangat

beragam. Sumatera Barat juga mempunyai destinasi wisata yang menarik. Tugas

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta salah satunya

adalah mengenalkan keanekaragaman budaya dan pariwisata di Sumbar. Sarana dan

prasarana promosi mengenai Sumatera Barat ini dirasa masih kurang. Perlu adanya

anggaran yang fokus mengenai promosi kebudayaan dan pariwisata agar Sumatera

Barat bisa sejajar dengan provinsi lain.

2. Tidak meratanya kualitas SDM aparatur pemerintah di bidangnya.

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan pembangunan guna pencapaian

tujuan dan sasaran pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan serta

keterampilan SDM aparatur pemerintah. Pelaksanaan pembangunan mengikut

sertakan aparatur pemerintah bersama rakyat memgang peranan penting yaitu

sebagai pelaksana dalam menjalankan pembangunan dan sebagai penggerak laju

pembangunan. Aparatur pemerintah dituntut dalam menjalankan tugas dibidang

masing-masing untuk lebih ulet, terampil, cekatan, berdedikasi tinggi dan menuju

kepada suatu efisiensi untuk dapat mencapai tujuan nasional. Untuk itu,

pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah di bidang perencanaan

merupakan keharusan mutlak agar dokumen perencanaan dapat disusun lebih

berkualitas.

3. Belum optimalnya peran lembaga dalam pelayanan koordinasi dan protokoler di Jakarta

Peran lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan pelayanan dan

protoler bagi pejabat daerah Sumbar di Jakarta seiring dengan perubahan dinamika

sosial, politik, ekonomi, baik dari lingkungan nasional maupun global. Perubahan

dilakukan sebagai upaya penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada

sekedar keinginan. Namun demikian, meskipun berbagai upaya perbaikan dilakukan,

permasalahan kelembagaan pemerintah masih saja muncul. Untuk itu, optimalisasi

peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah



BARAT

diharapkan dapat meningkatkan kualitas sistem pelayanan koordinasi dan protokoler.

Optimalisasi peran lembaga merupakan salah satu faktor kunci bagi Kantor

Penghubung Pemprov Sumatera Barat dalam pencapaian keberhasilan

penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Optimalisasi kelembagaan meliputi

kemampuan institusi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi

program dan kegiatan yang berkelanjutan dan berbasis kinerja serta meningkatkan

dukungan data dan informasi secara lengkap, benar, variatif dan mutakhir.

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang ada di Sumatera Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam

masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2021

adalah:

" Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi

pada masa yang akan datang, diharapkan provinsi Sumatera Barat dapat lebih berperan

dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi

dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang

yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan

berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi

kitabullah,

Misi Kedua : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,

Misi Ketiga : Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman,

berkarakter dan berkualitas tinggi,

Misi Keempat : Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang

tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah,

Misi Kelima : Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan



BARAT

dan berwawasan lingkungan.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaahan Renstra K/L tidak dilakukan oleh Kantor Penghubung dalam penyusunan

Renstra ini, karena secara administrasi dan fungsional tidak ada unsur vertikal yang terkait

langsung dengan kinerja Kantor Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak

dilakukan oleh Kantor Penghubung karena secara tugas dan fungsinya tidak ada implikasi

langsung yang dapat mempengaruhi Pola Ruang dan Struktur Ruang serta terhadap

perubahan lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu - isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan penyelenggaraan Kantor Penghubung

Provinsi meliputi :



BARAT

1. Perlunya Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Yang Lebih Respresentatif

Struktur organisasi Kantor penghubung yang saat ini dipimpin oleh Kepala Kantor

(Eselon III), yang membawahi 1 Kepala Sub bagian dan 3 seksi (eselon IV) yaitu Seksi

Humas Protokol dan Pelayanan, Seksi Monitoring dan Evaluasi, Seksi Hubungan

Antar Lembaga seiring dengan kompleksitas dan tantangan ke depan sudah tidak

respresentatif sehingga perlunya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, serta

semakin luasnya hubungan dengan lembaga-lembaga nasional maupun

internasional sudah selayaknya Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat di Jakarta dikembangkan menjadi organisasi yang lebih resepresentatif dan

koordinatif.

2. Diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk meningkatkan pelayanan

administrasi dan operasional kantor

Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui

peningkatan sarana dan prasarana yang baik.

3. Perlu Peningkatan Kualitas SDM melalui pelatihan kemampuan kognitif dan

kemampuan spiritual yang seimbang

Salah satu tugas dan fungsi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

adalah melakukan pembinaan kepada SDM Sumatera Barat melalui pelatihan

kemampuan kognitif dan kemampuan spiritual guna meningkatkan kualitas SDM

Sumatera Barat. Melalui pelatihan kemampuan kognitif dan spiritual diharapkan

menghasilkan SDM yang memiliki tingkat keahlian yang lebih berkualitas secara

optimal.

4. Diperlukan kegiatan promosi dan propaganda untuk penyampaian informasi

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merupakan etalase daerah

maupun front office Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Keberadaan dan perannya

turut memberikan pengaruh terhadap pencitraan Provinsi Sumatera Barat oleh

pihak-pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya. Provinsi Sumatera Barat dengan

segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi masih sangat membutuhkan

pihak luar dalam pengelolaan pengembangan maupun penanganannya. Oleh karena



BARAT

itu, kegiatan promosi melalui Kantor Penghubung Pemprov Sumbar diharapkan

mampu menstimulir timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan,

kepercayaan pihak luar untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Sumatera

Barat.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi oleh

Kantor Penghubung Pemprov Sumatera Barat di Jakarta, dan sesuai tugas pokok dan fungsinya


BAB IV


BARAT

sebagai perangkat daerah yang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang di harapkan

mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya pembangunan

propinsi Sumatera Barat yang dicita-citakan menjadi maju dan mandiri yang ditekadkan pada

meningkatnya kemampuan pemerintah daerah, yang salah satunya dapat ditafsirkan sebagai

harapan terhadap semakin meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menjalin

hubungan kerja maupun kerja sama antar lembaga dalam proses penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting

penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan

arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan

kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat

ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah

yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang

terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang

telah ditetapkan.

4.1. Visi dan Misi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat serta upaya menyelaraskan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka

telah dirumuskan visinya sebagai berikut :

"Kantor Penghubung sebagai Duta Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat yang Profesional"

Disamping itu, Misi adalah jalan pilihan (the chosen track) suatu organisasi untuk

menyediakan produk/ jasa bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Misi atau

pilihan cara yang dikembangkan oleh Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat di Jakarta untuk mendukung terwujudnya visi yang telah ditetapkan adalah sebagai

berikut:



BARAT

a. Meningkatkan hubungan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, Perwakilan Asing dan Lembaga Non – Pemerintah;

b. Meningkatkan promosi potensi daerah Sumatera Barat;

c. Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat dan perantau minang dalam

pembangunan;

d. Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi

Sumatera Barat

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah

visi dan misi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penetapan tujuan

dan sasaran perlu memertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya

dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai core-

competencies untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan

merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Kantor Penghubung selama

kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai

upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang tertuang

dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan

disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan Renstra Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

di Jakarta Tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya kelancaran dan ketepatan pengurusan kepentingan daerah dengan

pemerintah pusat , perwakilan asing dan Lembaga non Pemerintah.;

b. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai first destination dalam meningkatkan kunjungan



BARAT

wisata dan kerjasama daerah melalui promosi potensi daerah.;

c. Mewujudkan sinergisitas dan peran aktif perantau minang dalam pembangunan.

d. Mewujudkan pelayanan prima terhadap tamu dan pimpinan daerah selama pelaksanaan

tugas di Luar Sumatera Barat.

Adapun Sasaran Renstra Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

di Jakarta Tahun 2016 – 2021, adalah sebagai berikut :

a. Terfasilitasinya kepentingan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perwakilan

Asing dan Lembaga Non Pemerintah;

b. Terlaksananya Promosi potensi Daerah Sumatera Barat;

c. Meningkatnya sinergisitas dan koordinasi dengan Perantau Sumatera Barat;

d. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada pimpinan daerah selama pelaksanaan tugas

di luar Sumatera Barat.



BARAT

Tabel 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Penghubung



BARAT


No TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -

1 2 3 4 5 61 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Terwujudnya

kelancaran dan ketepatan pengurusan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat , perwakilan asing dan Lembaga non Pemerintah.

1 Terfasilitasinya kepentingan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah

- Jumlah pelaksanaan pelayanan koordinasi dengan pemerintah pusat

12 kali 14 kali 15 kali 18 kali 20 kali 23 kali

- Jumlah pelaksanaan pelayanan koordinasi dengan pemerintah daerah


- Jumlah pelaksanaan pelayanan koordinasi dengan pemerintah asing


- Jumlah pelaksanaan pelayanan koordinasi dengan lembaga non pemerintah


2 Mewujudkan

Sumatera Barat sebagai first destination dalam meningkatkan kunjungan wisata dan kerjasama daerah melalui

promosi potensi daerah.

2 Terlaksananya Promosi potensi Daerah Sumatera Barat

- Jumlah Promosi potensi daerah yang dilaksanakan


- Peningkatan persentase kunjungan website Kantor Penghubung dari tahun ke tahun

10% 10% 10% 10% 10% 10%

3 Meningkatnya sinergisitas dan koordinasi dengan Perantau Sumatera Barat

- Jumlah kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat dan perantau Sumatea Barat


3 Mewujudkan sinergisitas dan peran aktif perantau minang dalam pembangunan

4 Pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada pimpinan daerah selama pelaksanaan tugas di luar Sumatera Barat

- Meningkatnya persentase tingkat kepuasan pelayanan tamu kantor

90% 90% 90% 90% 90% 90%

4 Mewujudkan

pelayanan prima terhadap tamu dan pimpinan daerah selama pelaksanaan tugas di Luar Sumatera Barat.

- Jumlah kunjungan pimpinan dalam melaksanakan koordinasi di Jakarta dan di luar Sumatera Barat



BARAT



BARAT

4.3. Strategi dan Kebijakan Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan

strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk

mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan

bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian

kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Kantor Penghubung dihasilkan dari hasil

analisis strategis yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau

keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan

pernyataan yang menelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas

dengan serangkaian kebijakan.

Strategi Kantor Penghubung Pemprov Sumbar yang ditetapkan guna mewujudkan

tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut

:

1. Mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi,

Paguyuban/ Organisasi Perantau Minang serta SKPD Provinsi Sumatera Barat dalam

mengoptimalkan kinerja dan pencapaian sasaran.

2. Aktualisasi kebijaksanaan pelayanan dalam menciptakan pelayanan prima;

3. Pemanfaatan asset (perantau minang) dalam percepatan pembangunan;

4. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam menciptakan SDM yang berkualitas;

5. Revitalisasi penyajian data informasi pembangunan yang akuntabel dan akurat.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program

kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan

dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat

eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi

kegiatan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, serta

masyarakat minang di Jakarta;



BARAT

2. Mengoptimalkan peran serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mensukseskan

generasi muda (mahasiswa minang di perantauan);

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;

4. Meningkatkan kapasitas serta kualitas saranan dan prasarana dalam rangka penyebaran

informasi Kantor Penghubung;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan;

6. Meningkatkan koordinasi peran serta masyarakat minang di perantauan.



BARAT

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada

bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih

operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan

penjabaran dari kebijakan strategis Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Sumatera Barat 2016

- 2021.

5.1. Rencana Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah

daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra

SKPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada

galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap

program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan

diselesaikan oleh Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam lima (5)

tahun mendatang.

Program Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disusun

untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kinerja perangkat daerah dan ketatalaksanaan pemerintah

daerah;

2. Program peningkatan pelayanan kedinasan;

3. Program peningkatan pelayanan publik;


BAB V


BARAT

4. Program pengembangan data dan informasi dan komunikasi.

5.2. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Kantor Penghubung Pemprov

Sumatera Barat, kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup :

A. Program dan Kegiatan yang terkait Kantor Penghubung Pemprov Sumbar di Jakarta

Program ini merupakan program yang digunakan Kantor Penghubung Pemprov

Sumatera Barat.

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1) Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program informasi Pembangunan Potensi dan peluang investasi

1) Promosi dalam daerah DKI Jakarta

2) Promosi luar Daerah

3. Program Peningkatan Manajemen Kerja

1) Keprotokolan dan fasilitas Pejabat Daerah/Pusat

2) Pelayanan Tourist Informasi Center (TIC)

3) Pengelolaan administrasi keuangan

B. Program dan Kegiatan Teknis/Manajerial Bersama

Program ini merupakan program yang dapat digunakan oleh setiap SKPD baik secara

teknis maupun manajerial.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah



BARAT

4) Penyediaan Alat Tulis Kantor

5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

6) Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

8) Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundangan

9) Penyediaan Makanan dan Minuman

10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dan Dalam Daera

11) Penyediaan Jasa Sewa Kantor dan Rumah Jabatan

12) Penyediaan Jasa Sopir

13) Penyediaan Jasa Dokumentasi dan Publikasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi

2) Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan & Perlengkapan Kantor

6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer & Jaringan Komputerisasi

7) Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



BARAT

2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD

3) Penatausahaan keuangan SKPD

6. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

1) Penyediaan jasa pelayanan tamu pemerintah daerah

7. Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemda

1) Peningkatan Kualitas Kerohanian dan Ceramah Agama Bagi Bakor

Masyarakat Minang

2) Dialog Interaktif Pejabat Provinsi, Kabupaten/ Kota dengan Tokoh

Masyarakat Minang di Perantauan Melalui Media

3) Sosialisasi Pembangunan Sumatera Barat kepada Tokoh/Masyarakat Minang

4) Sumatera Barat Expo Tahun 2017

5) Akselerasi Pengurusan kepentingan Daerah ke Pemerintah Pusat

6) Partisipasi dan Promosi Potensi Daerah pada Event Promosi di Jakarta

8. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kantor Penghubung dalam Pelayanan

publik

9. Program Pengembangan Data dan Informasi

1) Pembuatan buku agenda kantor penghubung pemerintah provinsi Sumbar

2) Pengelolaan Sumatera Barat TV

10. Program Peningkatan Pelayanan Publik

1) Pengelolaan asrama mahasiswa minang Yogyakarta dan Bogor

2) Peningkatan Motivasi Generasi Muda Minang di perantauan

3) Kerjasama promosi potensi daerah dengan Kementerian / Lembaga terkait



BARAT

4) Fasilitasi Dialog Adat kepada generasi muda minang se Jabodetabek



BARAT

Tabel 5.1.Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja SKPD Penanggungjawab

Lokasi

Tahun-1 (2016) Tahun-2 (2017) Tahun-3 (2018) Tahun-4 (2019) Tahun-5 (2020) Tahun-6 (2021)

Kondisi Kinerja pada Akhir

Periode Renstra

SKPD

Target Rp Tar

get Rp Target Rp Tar

get Rp Target Rp Tar

get Rp Target

Rp

Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai nilai kearifan lokal, adat dan Budaya ditengah kehidupan masyarakat

Terfasilitasinya Peningkatan Pelayanan Publik kepada masyarakat perantau Minang Se Jabodetabek

Peningkatan Jumlah peserta

1.20 08 72

Program Peningkatan Pelayanan Publik

meningkatnya Kinerja perangkat daerah dan pelayanan publik

Kanto

r Penghubung

Jakarta



BARAT

Jumlah peserta yang meningkat dan peningkatan minat dan motivasi Generasi muda Minang di bidang Enterpenur

1.20 08 72 02

Peningkatan Motivasi Generasi Muda Minang di Perantauan

Meningkatnya jumlah peserta dan pengetahuan tentang entrepenur

99,910,000

99,910,000

109,901,000 120,891,10

0 132,980,210 146,278,

231

Kanto

r Penghubung

Jakarta

Jumlah peserta yang meningkat dan peningkatan pengetahuan generasi muda Minang akan Adat Budaya Sumatera Barat, serta memupuk rasa cinta akan kampung halaman.

1.20 08 72 04 Fasilitasi Dialog Adat

kepada Generasi

Muda Minang se

Jabodetabek

Meningkatnya pengetahuan generasi muda Minang tentang Adat dan Budaya Sumatera Barat

67,110,000 67,110,0

00 73,821,000 81,203,10

0 89,323,410 98,255,7

51

Kanto

r Penghubung

Jakarta



BARAT

Peningkatan kualitas produk sumbar dan promosi

1.20 08 72 03 Promosi, partisipasi dan Pengembangan Potensi Daerah dengan Kementerian/ Lembaga terkait

Peningkatan Promosi Potensi daerah Nasional/International 94.

Kanto

r Penghubung

Jakarta

Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel

Meningkatkan Sinergisitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan

Jumlah Promosi potensi daerah yang dilaksanakan

1.20 08 27

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Kanto

r Penghubung

Peningkatan jumlah masyarakat yang mengetahui potensi dan program pembangunan Sumbar

1.20 08 27 38 Dialog Interaktif Pejabat Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota dengan Tokoh masyarakat Minang di Perantauan melalui Media

penyebaran informasi sumbar kepada masyarakat luas

183,200,000

286,900,000

315,590,000

347,149,000

381,863,900

420,050,290

Kanto

r Penghubung



BARAT

mendapatkan saran/input perantau dalam pembangunan Sumatera Barat

1.20 08 27 39 Sosialisasi Pembangunan Sumatera Barat kepada Tokoh /masyarakat Minang di Perantauan melalui Media

meningkatnya jumlah tokoh, bakor Minang/peserta

78,710,000 78,710,0

00 86,581,000 95,239,10

0 104,763,010 115,239,

311

Kanto

r Penghubung

Menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama Nasional

1.20 08 27

Meningkatnya Pariwisata dan Perekonomian masyarakat

40

Sumatera Barat Expo

Promosi Potensi Unggulan dan Investasiserta Seni Budaya Sumatera Barat

493,055,000 493,055,0

00 542,360,500 596,596,55

0 656,256,205 721,881,

825

Kanto

r Penghubung

Bandung

Meningkatnya Pariwisata dan Perekonomian masyarakat

43

Partisipasi dan promosi Potensi Daerah pada Event Promosi di Jakarta

Promosi Potensi Unggulan dan Investasiserta Seni Budaya Sumatera Barat

76.

Kanto

r Penghubung

Jakarta

03

Promosi, partisipasi dan Pengembangan Potensi

Promosi Potensi Unggulan dan Investasi serta

94

Jaka



BARAT

Daerah dengan Kementerian/ Lembaga Terkait

Seni Budaya Sumatera Barat

rta

Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif, dan partisipatif

Meningkatnya sinergisitas dan koordinasi dengan Perantau Sumatera Barat

Jumlah kegiatan yang melibatkan tokoh masyarakat dan perantau Sumatea Barat

1.20 08 27

Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Meningkatnya jumlah bakor yang aktif dalam proses pembangunan

Peningkatan Iman dan Taqwa bagi peserta

37 Peningkatan Kualitas kerohanian dan Ceramah Agama bagi bakor masyarakat minang

Jumlah undangan yang hadir

253,920,000 253,920,0

00 279,312,000 307,243,20

0 337,967,520 371,764,

272

Kanto

r Penghubung

masuknya saran /masukan dari perantau

39 Sosialisasi Pembangunan Sumatera Barat kepada tokoh masyarakat Minang

Jumlah undangan yang hadir

78,710,000 78,710,0

00 86,581,000 95,239,10

0 104,763,010 115,239,

311

Kanto

r Penghubung

Jakarta



BARAT

Peningkatan kelancaran jumlah urusan pemda di Pusat

42 Akselerasi Pengurusan manajemen Pemerintahan Daerah ke Pemerintah Pusat

efisiensi dan percepatan urusan pemda ke pusat dan sebaliknya 66,000,00

0 66,000,000 72,60

0,000 79,860,000 87,846,0

00 96,630,600

Kanto

r Penghubung

Jakarta

Pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada pejabat daerah dan pejabat Pusat

Meningkatnya informasi /data yang disajikan, baik daerah maupun pusat

1.20 08 70

Program Pengembangan data dan Informasi

1.20 08 70 15

Pembuatan Buku Agenda Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumbar

banyaknya agenda yang dicetak dan informasi yang ditampilkan 43,220,00

0 43,220,000 47,54

2,000 52,296,200 57,525,8

20 63,278,402

Kanto

r Penghubung

Jakarta



BARAT

INDIKATOR KINERJA

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan pada periode lima

tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dari

program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang

direncanakan untuk Periode Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut ini :


BAB VI


BARAT

NO

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNANINDIKATOR KINERJA (Outcome)

SATUANKONDISI

AWAL (2015)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

2016 2017 2018 2019 2020 2021KONDISI AKHIR/ KINERJA AKHIR

SKPD PENANGGUNG

JAWABTAHUN 2016TAHUN

2017-2021TAHUN 2016

TAHUN 2017-2021

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

KANTOR PENGHUBUNG

6,526

7,108

7,593

8,193

8,845

9,554

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

% 1,828 100 1,411 100 2,752 100 2,826 100 2,904 100 2,985 100 3,071Kantor

Penghubung

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pelayanan Pemeliharaan

Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur

% 391 100 1,300 100 365 100 434 100 505 100 581 100 660Kantor

Penghubung

Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik

Zona hijau hijau hijau hijau hijau hijau



BARAT

(zona hijau)

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan disiplin aparatur

Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

% 32 100 36 100 37 100 39 100 41 100 43 100 45Kantor

Penghubung

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur

Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat

JPL/orang/ tahun

110 100 98 100 103 100 108 100 113 100 119 100 125Kantor

Penghubung

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Meningkatnya tertib administrasi keuangan

Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD

% 105 100 145 100 153 100 160 100 168 100 177 100 186Kantor

Penghubung

Nilai Evaluasi SAKIP SKPD

Skor C BB BB BB BB A A

Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan

% 100 100 100 100 100 100

Persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra SKPD

% 100 100 100 100 100 100



BARAT

Persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD

% 100 100 100 100 100 100

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Fasilitasi jasa pelayanan tamu

Terciptanya kepuasan pelayanan kedinasan

% 669 80 650 85 680 85 746 90 838 95 939 95 1,050Kantor

Penghubung

Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Terciptanya dialog dan penyebaran informasi tentang Sumatera Barat

Tingkat penyebaran informasi tentang Sumatera Barat di segala sektor kepada masyarakat perantau.

% 577 20 1,109 20 1,159 22 1,273 23 1,428 23 1,600 24 1,791Kantor

Penghubung

Meningkatnya pengetahuan dibidang agama bagi perantau

Peningkatan pengetahuan rohani masyarakat minang perantau

% 75 75 80 80 85 85

Meningkatnya peran serta masyarakat minang diperantauan dalam pembangunan Sumatera Barat

Peningkatan peran serta masyarakat minang perantauan untuk pembangunan Sumatera Barat

% 45 45 50 50 55 55

Meningkatnya penyebaran

Peningkatan penyebaran

% 80 80 85 85 90 90



BARAT

informasi, promosi dan iklim investasi serta daya saing produk Sumatera Barat di Tingkat Nasional maupu Internasional

informasi Sumatera Barat dari segala Sector baik ditingkat nasional maupun internasional

Lancarnya pengurusan dan koordinasi daerah dengan pusat

Persentase kelancaran pengurusan dan koordinasi daerah dengan pusat

% 100 100 100 100 100 100

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Lancarnya kegiatan kegiatan di Kantor Penghubung

Peningkatan kinerja pegawai Kantor Penghubung

% 80 41 80 43 85 47 85 53 90 60 90 67

Program Pengembangan Data dan Informasi

Program Pengembangan Data dan Informasi

-

Persentase Penyebaran Informasi melalui Sumbart TV

% 10 45 10 47 15 51 15 57 20 64 20 72

Jumlah kunjungan website Kantor Penghubung Sumatera Barat.

jumlah pengunj

ung25000 25000 25500 25500 26000 26000

Program Peningkatan

Program Peningkatan

- Peningkatan prestasi generasi

IPK/Mahasis

971 3.00 434 3.10 453 3.10 498 3.15 558 3.15 626 3.20 700 Kantor



BARAT

Pelayanan PublikPelayanan Publik

muda minan diperantauan

wa Penghubung

-Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

-

Peningkatan pengetahuan nilai-nilai Budaya Minang di Masyarakat

% 45 45 50 50 55 55

Peningkatan pengetahuan generasi muda tentang ada & Budaya Sumatera Barat

jumlah peserta

90 90 95 95 100 100



BARAT

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Visi, Misi, Strategi, kebijakan, program dan

kegiatan Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan Sumatera Barat selama lima tahun

kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Penghubung

Pemprov Sumatera Barat.

Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai

posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ini

sekaligus juga merupakan rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami

perubahan, maka Renstra Kantor Penghubung Tahun 2016-2021 tidak bersifat kaku dan

senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik

dituangkan dalam rolling plan perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Rencana Strategis ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Kantor

Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Dalam rangka peningkatan

kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang

diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan,

sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan adanya Renstra Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di

Jakarta, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi

dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta

berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun SKPD

yang membidangi fungsi lainnya.


BAB VII

Documents

badanpenghubung.sumbarprov.go.id · Web view1.1. Latar Belakang. Era globalisasi telah membawa dampak terjadinya perubahan tatanan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya