VARIASI PELAKSANAAN AKAD PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH ...etheses.iainponorogo.ac.id/2610/1/Lailatul Muafidah.pdf · 5Fahrur Ulum, Perbankan Syari‟ah di Indonesia (Surabaya:

1

VARIASI PELAKSANAAN AKAD PRODUK TABUNGAN HAJI DI

PERBANKAN SYARIAH KABUPATEN PONOROGO

S K R I P S I

O l e h :

LAILATUL MUAFIDAH

NIM. 210213239

Pembimbing:

Dr. H. ABDUL MUN’IM SALEH, M.Ag.

NIP. 195611071994031001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

2

ABSTRAK

Muafidah. Lailatul 210213239. Variasi Pelaksanaan Akad Produk Tabungan

Haji di Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan

Muamalah, Fakultas Syari‟ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun‟im, M. Ag.

Kata Kunci: al-wad’ah, murabah, Tabungan

Produk Tabungan Haji di ketiga perbankan syariah di Ponorogo memiliki

perbedaan dalam hal akad, proses pembagian nisbah bagi hasil atau bonus, dan

fasilitas. Seperti Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad murabah

mulaqah. Selanjutnya di Bank Muamalat Indonesia akad yang digunakan

adalah akad al-wad‟ah. BRI Syariah menggunakan akad murabah mulaqah. Skripsi ini akan meneliti variasi pelaksanaan akad produk Tabungan

Haji di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo.

Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah yaitu

1) bagaimana pelaksanaan akad al-wad‟ah dalam produk Tabungan Haji di

perbankan syariah Kabupaten Ponorogo, 2) bagaimana pelaksanaan akad

murabah mulaqah dalam produk Tabungan Haji di perbankan syariah

kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui

Observasi, Interview dan Dokumentasi. Analisis data menggunakan metode

induktif yang menggunakan fiqh, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN),

berlandaskan al-Qur‟an dan al-Hadist serta Peraturan Bank Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad al-wad‟ah di

perbankan syariah Kabupaten Ponorogo telah sesuai dengan konsep fiqh serta

ketentuan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank

Indonesia. Dan memiliki kelebihan yang berbeda dengan bank lain yaitu

memiliki kartu shar-e yang bisa digunakan ditempat berlogo visa/plus. Adapun

pelaksanan akad murabah mulaqah di perbankan syariah Kabupaten

Ponorogo untuk bank pertama telah sesuai dengan konsep fiqh namun belum

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI. Dalam

rukun tidak dijelaskan berapa prosentase keuntungan yang didapatkan nasabah.

Sedangkan untuk bank kedua telah sesuai dengan konsep fiqh serta ketentuan

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI. Dan memiliki kelebihan

memberikan fasilitas asuransi jiwa, tabungan haji untuk anak di bawah usia 17

tahun dan memiliki fasilitas pemotongan zakat.

3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman seperti sekarang, berbagai macam

perkembangan teknologi, pengetahuan, sosial, budaya dan lain-lainnya

semakin meningkat. Hal tersebut juga berpengaruh pada tingkat kebutuhan

masyarakat yang semakin hari semakin meningkat dan dipermudah dengan

berbagai inovasi. Seperti halnya ibadah haji yang banyak diimpikan oleh

masyarakat muslim. Untuk mewujudkan impian naik haji ke tanah suci

maka perlu mempersiapkan dari sekarang, mulai dari bekal untuk

berangkat dan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi paling tidak

mempersiapkan dana untuk mendapatkan porsi berangkat haji dari

departemen agama.1

Orang dengan dana yang terbatas dan memiliki banyak kebutuhan lain

yang mesti dipenuhi harus jatuh bangun mengumpulkan uang sebelum

bisa melakukan ibadah haji. Namun sebenarnya, ada cara yang lebih

mudah untuk menyiasati pembayaran biaya haji yang nilainya tergolong

besar. Dengan merencanakannya mereka sudah bisa mendaftarkan diri

1Dedi Kurniawan, “Tabungan haji syariah terbaik” dalam http://www-

.infoperbankan.com/artikel/tabungan-haji-syariah-terbaik. html, (diakses pada tanggal 15 April

2017, jam 08.00).

4

untuk menjalankan ibadah haji. Maka, hadirnya perbankan syariah di era

seperti sekarang sangat membantu masyarakat untuk beribadah haji.2

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada

hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun

tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank

syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan

perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di

perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana

yang diatur dalam syariat Islam.3 Dengan demikian, seiring kebutuhan

masyarakat akan keinginan untuk naik haji semakin banyak, bank syariah

sangat sesuai dengan masyarakat yang cenderung semakin memilih

pelayanan perbankan yang sesuai syariat.

Fungsi bank syariah yang sangat penting yaitu menghimpun dana dari

masyarakat yang kelebihan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat

dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wad‟ah dan dalam

bentuk investasi dengan menggunakan akad murabah. Al-wad‟ah

adalah akad antara pihak pertama dengan pihak kedua, di mana pihak

pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua menerima

titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi

yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun murabah merupakan akad

antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya

2Cermati, “Tabungan haji apa saja yang perlu diperhatikan” dalam

http://www.cermati.com/artikel/tabungan-haji-apa-saja-yang-perlu-diperhatikan/, (diakses pada

tanggal 18 April 2017, jam 10.00).

3 Ismail, Perbankan Syariah edisi pertama (Jakarta: Kencana Predana Media Group,

2011), 32.

5

atau disebut juga dengan ib al-ml dengan pihak kedua atau bank yang

menerima dana yang disebut juga dengan murib yang mana pihak

tersebut dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh ib al -ml

untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.4

Untuk memenuhi permodalan, bank syariah biasanya menggunakan

berbagai produk untuk menarik para nasabah. Salah satunya yaitu produk

penghimpunan dana berupa Tabungan Haji.5 Nasabah dapat mengajukan

permintaan pendaftaran haji pada bank melalui pembukaan rekening

Tabungan Haji dengan syarat memberikan kartu identitas nasabah yang

akan mendaftarkan. Dalam ketentuannya ada batas minimal dana yang

harus dipenuhi nasabah agar nasabah dipastikan terdaftar atau

mendapatkan kursi untuk menunaikan ibadah haji melalui Siskohat

(Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kemenag (Kementerian Agama).

Dalam praktiknya, setiap bank syariah berbeda menjalankan produk

tabungan hajinya. Ada yang menggunakan akad al-wad‟ah dan ada yang

menggunakan akad murabah mulaqah . Perbedaan memungkinkan

terjadinya perbedaan pada perolehan bagi hasil atau bonus yang diterapkan

pada masing-masing pihak bank. Seperti halnya bank syariah yang ada di

Kabupaten Ponorogo. Banyak bank syariah yang bisa menjadi pilihan

masyarakat untuk melakukan simpanan berupa tabungan haji. Di antara

bank syariah yang ada di Kabupaten Ponorogo yaitu Bank Syariah

Mandiri, Bank Muamalat dan BRI Syariah. Di Bank Syariah Mandiri

4 Ibid., 39-40.

5Fahrur Ulum, Perbankan Syari‟ah di Indonesia (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara,

2002), 102.

6

Tabungan Haji ini berbentuk mata uang rupiah. Produk ini juga memiliki

manfaat yaitu aman dan terjamin, fasilitas talangan haji untuk kemudahan

mendapatkan porsi haji dan online dengan Siskohat untuk kemudahan

pendaftaran haji. Karakteristik dari produk Tabungan Haji ini antara lain

berdasarkan dengan prinsip syariah dengan akad murabah mulaqah ,

tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji atau Umrah, setoran awal minimal seratus ribu rupiah, setoran

selanjutnya minimal seratus ribu rupiah, saldo minimal untuk didaftarkan

ke Siskohat adalah dua puluh juta rupiah dan biaya penutupan rekening

karena batal dua puluh lima ribu rupiah.6

Adapun di Bank Muamalat Indonesia produk Tabungan Haji berupa

rekening perorangan dan dapat diperuntukkan atas nama anak (di bawah

17 tahun) dan tersedia dalam pilihan mata uang IDR atau USD. Akad yang

digunakan adalah al-wad‟ah. Syarat yang ditentukan tidak berbeda

dengan produk Tabungan Haji di Bank Mandiri Syariah yaitu dengan

memiliki foto copy kartu identitas dan NPWP untuk warga negara

Indonesia. Untuk warga negara asing syaratnya KITAP atau KITAS,

paspor, surat referensi dan tax registration.7

Bank BRI Syariah juga tak kalah dengan bank syariah di atas. Dengan

membuat produk tabungan haji untuk mewujudkan keinginan para

6 Bank Syariah Mandiri, “Tabungan mabrur BSM” dalam http://www.syariah-

mandiri.co.id /category/consumer-banking/haji-umroh/tabungan-mabrur-bsm/, (diakses pada


7 Bank Muamalat, “Tabungan IB Muamalat” dalam http://www.bankmuamalat.co.id/tab-

ungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-haji-dan-umrah/, (diakses pada tanggal 15 April 2017,

jam 07.45).

7

nasabahnya naik haji. Produk simpanan ini menggunakan akad murabah

mulaqah dengan beragam fasilitas. Setoran awal mulai dari lima puluh

ribu rupiah diikuti setoran selanjutnya sebesar seratus ribu rupiah dan

bebas setiap saat menambahkan saldo, gratis biaya administrasi, dapat

bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara online,

gratis asuransi jiwa dan kecelakaan, bagi hasil yang kompetitif,

pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan,

transaksi online dengan Siskohat untuk kepastian porsi keberangkatan haji,

kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji, dapat dibuka

untuk anak-anak, tersedia pilihan haji regular dan haji khusus untuk

mendapatkan porsi keberangkatan. Untuk syarat berlaku tidak berbeda

dengan bank syariah lainnya yaitu harus melampirkan foto copy kartu

identitas, melampirkan foto copy NPWP dan melampirkan kartu keluarga.8

Produk Tabungan Haji di ketiga perbankan syariah yang ada di

Ponorogo ternyata memiliki perbedaan dalam hal akad, proses pembagian

nisbah bagi hasil atau bonus dan fasilitas lainya. Hal tersebut

mengakibatkan variasi di antara ketiga perbankan syariah di Kabupaten

Ponorogo. Seperti Bank Syariah Mandiri yang menggunakan akad

murabah mulaqah dalam produk tabungan hajinya tidak

mencantumkan besarnya nisbah bagi hasil yang seharusnya dicantumkan

ketika awal pembukaan rekening Tabungan Haji. Kemudian prinsip dari

tabungan adalah on call atau dapat diambil sewaktu-waktu nasabah ingin

8 BRI Syariah, “Tabungan haji BRI Syariah” dalam http://www.brisyariah.co.id/tab-

ungan-haji-BRI-Syariah-iB/, (diakses pada tanggal 18 April 2017, jam 10.30).

8

mengambilnya namun di Bank Syariah Mandiri juga tidak dilakukan.9

Selanjutnya, di Bank Muamalat Indonesia akad yang digunakan adalah

akad al-wad‟ah seperti yang diketahui bahwa akad tersebut adalah akad

titipan di mana bank tidak boleh memanfaatkan dana yang dititipkan

nasabah kepada bank karena sifatnya titipan murni. Berbeda jika diawal

akad dijelaskan bahwa akad yang digunakan adalah akad al-wad‟ah yad

manah. Namun pihak bank menggunakan dana tersebut untuk investasi

atau untuk proses pembiayaan.10

Terakhir, di BRI Syariah menggunakan

akad murabah mulaqah yang menyertakan nisbah bagi hasil ketika

awal bembukaan rekening Tabungan Haji. Di sana juga memberikan

banyak fasilitas seperti asuransi.11

Selanjutnya, untuk menanggapi hal di atas, penulis memilih tema

variasi pelaksanan akad produk Tabungan Haji di lembaga perbankan

syariah di Ponorogo karena dari penelusuran yang penulis lakukan di IAIN

Ponorogo dan di kampus lain belum ada yang mengangkat tema tersebut.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui kesesuaian praktik di lembaga

keuangan syariah dengan syari‟at atau ketentuan perbankan syariah. Jadi,

apabila praktik di perbankan syariah belum sesuai, maka harus ditelusuri

penyebab ataupun alasan-alasan yang mendasarinya, dan kemudian dicari

solusi apakah dengan merevisi produk yang dijalankan atau dengan cara

lainnya. Hal itu juga akan mempermudah bagi masyarakat untuk

9 Brosur Produk Bank Syariah Mandiri.

10

Brosur Produk Tabungan Haji Bank Muamalat.

11

Brosur Tabungan Haji BRI Syariah.

9

mempertimbangkan produk yang sudah sesuai dengan syariat atau yang

belum sesuai dengan syariat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk meneliti lebih lanjut

dengan skripsi berjudul “VARIASI PELAKSANAAN AKAD PRODUK

TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH KABUPATEN

PONOROGO”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan akad al-wad‟ah dalam produk Tabungan

Haji di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana pelaksanaan akad murabah mulaqah dalam produk

Tabungan Haji di perbankan syariah kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan konsep-

konsep penghimpunan dana berupa Tabungan Haji yang selanjutnya akan

penyusun lakukan penelitian dari segi akad dari perbankan syariah di

Kabupaten Ponorogo sehingga diketahui kesesuaian antara praktik di

ketiga lembaga perbankan syariah tersebut dengan syariat. Adapun tujuan

dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad al-wad‟ah di perbankan

syariah Kabupaten Ponorogo di dalam produk Tabungan Haji.

2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad murabah mulaqah di

perbankan syariah Kabupaten Ponorogo dalam produk Tabungan Haji.

10

3. Untuk mengetahui kesulitan dalam menjalankan akad al-wad‟ah dan

murabah mulaqah di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo

dalam produk Tabungan Haji.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai

berikut:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akad produk perbankan

syariah, khususnya pada Jurusan Muamalah di Institut Agama Islam

Negeri Ponorogo.

2. Dapat bermanfaat bagi perbankan syariah Kabupaten Ponorogo,

tempat penulis melakukan penelitian sebagai bahan informasi untuk

memperluas cakrawala pengetahuan dan menambah khazanah

keilmuan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait produk

Tabungan Haji.

3. Menarik minat para peneliti, untuk dapat mengembangkan tentang

berbagai permasalahan yang berkenaan dengan implementasi prinsip

al-wad‟ah dan murabah mulaqah dalam operasionalisasi produk

Tabungan Haji di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo.

E. Kajian Pustaka

Beberapa kajian yang telah dilakukan banyak yang dituangkan dalam

tulisan, buku, jurnal, artikel-artikel, dan lain-lain. Namun, sejauh

penelusuran penulis, yang membahas secara khusus tentang “VARIASI

PELAKSANAAN AKAD PRODUK TABUNGAN HAJI DI

11

PERBANKAN SYARIAH KABUPATEN PONOROGO” belum

ditemukan.

Skripsi milik Tatan Cahyono dengan judul “Implementasi Prinsip

Wad‟ah Ya d Damanah dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji

Arafah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Palembang” dengan latar

belakang masalah Tabungan Haji Arafah memberikan keamanan lahir dan

batin karena dana yang disimpan, dikelola secara syariah. Dengan adanya

akad wad‟ah yad amnah (titipan) yang mengusung produk tabungan

haji ini, maka Bank Muamalat hadir memberikan solusi untuk mengatasi

kegalauan dan keresahan hati para nasabah yang berkeinginan menunaikan

ibadah haji. Namun Bank Muamalat mengubah anggapan masyarakat

bahwa berangkat haji bukan hanya bagi yang mampu baik dalam kesiapan

secara lahiriah maupun batiniah tetapi juga mengubah anggapan

masyarakat bahwa berangkat haji dapat direncanakan sesuai kemampuan.

Selanjutnya dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana cara pe-

ngimplementasian prinsip wad‟ah yad amnah dalam operasionalisasi

produk tabungan Haji Arafah di Bank Muamalat Indonesia Kota

Palembang?, 2) Apakah Bank Muamalat memperoleh keuntungan dari

penerapan prinsip wad‟ah yad amnah dalam operasionalisasi produk

Tabungan Haji Arafah ?. Dari penelitian tersebut menghasilkan kesimpul-

an bahwa dalam implementasi prinsip wad‟ah yad amanah dalam

operasionalisasi produk Tabungan Haji sudah sesuai dengan konsep serta

buku panduan yang ada pada bank. Keuntungan yang Bank Muamalat

12

dapatkan dalam penerapan atau implementasi akad wad‟ah yad amanah

sudah sesuai dengan upaya dan usaha yang dilakukan pihak bank karena

pengelolaan dana nasabah yang sesuai dengan syara‟. Tujuannya agar

nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji merasa terbantu

dengan adanya pengelolaan dana yang nasabah dengan akad titipan yang

tentunya dalam penyetoran tabungan dapat disesuaikan dengan

kemampuan nasabah Tabungan Haji Arafah.12

Selanjutnya skripsi milik Ida Krisdawati dengan judul “Sistem

Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”

dengan latar belakang masalah dalam penyaluran dana Tabungan ib

Muamalat Haji dan Umrah Bank Muamalat Indonesia menyalurkan ke

berbagai pembiayaan seperti pembiayaan mudarabah, murabahah dan

musyarakah. Adapun prosedur pendaftaran naik haji pada saat ini tidak

efektif dan efisien. Dari latar belakang masalah tersebut dibuatlah rumusan

masalah: 1) Bagaimana sistem pengelolaan Tabungan Haji di Bank

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kuningan?. Dari penelitian

tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam Sistem Pengelolaan Dana

Tabungan Haji pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang

Pembantu Kuningan adalah Tabungan Haji di Bank Muamalat Indonesia

bernama Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah. Tabungan Haji ini

menggunakan akad al-wad‟ah yad amanah. Dalam pengelolaan dananya

12

Tatan Cahyono, “Implementasi Prinsip Wadi‟ah Yad Dhamanah dalam Operasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah pada Bank Muamalat Indonesia KCP Palembang

(Studi Kasus mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang)” (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang,

2016).

13

Bank Muamalat menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana (pool

of funds approach), yaitu dengan melihat sumber-sumber dana dan

penempatannya. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber diperlakulan

sebagai dana tunggal sehingga sumber dana tidak lagi dibedakan

berdasarkan jenis dan sifat sumber dana. Dalam hukum Ekonomi Islam

terdapat asas-asas dalam perjanjian yang sudah diterapkan 100% oleh

Bank Muamalat Indonesia seperti asas kesetaraan, kerelaan, kejujuran,

kemanfaatan dan tertulis, kebebasan dan keadilan.13

Dari telaah pustaka yang telah dipelajari oleh penulis, yaitu skripsi di

atas memiliki substansi yang berbeda dengan apa yang akan diangkat

dalam penelitian. Dari hal-hal tersebut maka penulis mengambil topik

yang berjudul “VARIASI PELAKSANAAN AKAD PRODUK

TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH KABUPATEN

PONOROGO”

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang diambil adalah penelitian

lapangan (field research) dimana suatu metode untuk menemukan baik

secara khusus dan realistik apa yang sedang terjadi pada suatu saat di

tengah masyarakat.14

Penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data

dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang

13

Ida Krisdawati, “Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2016)

14 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010),

6.

14

terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari

lapangan selanjutnya dilakukan sebuah analisis.

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku.15

Penelitian tersebut yang memusatkan

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan

dari satuan gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.16

Dilihat dari segi tujuan, penelitian ini menggunakan pendekatan

eksploratif. Yaitu suatu usaha penelitian yang dilakukan dengan tujuan

untuk menemukan problematika-problematika yang baru.17

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai observer. Peneliti

melakukan observasi langsung dengan mewawancarai pihak perbankan

syariah di Kabupaten Ponorogo dengan mengajukan beberapa

pertanyaan mengenai Produk Tabungan Haji. Selama penelitian

berlangsung, informan dari perbankan syariah menjadi partisipan

penuh, sehingga peneliti dapat mengambil informasi adanya masalah

yang terjadi di perbankan syariah di Kabupaten Ponorogo. Dalam

konteks ini yang menjadi subjek penelitian adalah perbankan syariah di

Kabupaten Ponorogo.

15

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,

1995), 6. 16

Ibid., 9.

17

Damanuri, Metodologi Penelitian Mu‟amalah,7.

15

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo

antara lain: Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo yang beralamatkan

di Jl. Sukarno Hatta, No. 216, kelurahan Banyudono, Kecamatan

Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Bank Muamalat Indonesia KCP

Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Sukarno Hatta, No. 35-37 Kota

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dan Bank Rakyat Indonesia Syariah

yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 2B, Bangunsari,

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Menurut peneliti,

mengapa memilih lokasi tersebut karena di tiga perbankan syariah

yang ada di Kabupaten Ponorogo tersebut sama-sama melakukan

penghimpunan dana salah satunya melalui Produk Tabungan yang

sama yakni Tabungan Haji. Kemudian lokasi ketiga perbankan juga

berdekatan namun dengan kompetitif beradu strategi untuk menjadi

bank syariah terbaik dan terbesar di wilayahnya, khususnya di

Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Data yang diperoleh adalah dari observasi di Bank Syariah

Mandiri KCP Ponorogo, Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

dan Bank Rakyat Indonesia Syariah melalui wawancara terkait

dengan pelaksanaan Tabungan Haji. Lalu hasil wawancara tersebut

menjadi pemikiran peneliti yang akan digabungkan dengan teori-

16

teori dari buku-buku. Buku-buku yang digunakan antara lain: Bank

Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan karya Adiwarman Karim,

Perbankan Syari‟ah karya Ismail, Dasar-dasar Perbankan karya

Kasmir, Perbankan Syari‟ah di Indonesi karya Fahrur Ulum,

Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait di

Indonesia karya Sumitro dan masih banyak lagi.

b) Data Primer

Yaitu data yang hanya di peroleh dari sumber asli atau

pertama. Artinya data primer harus secara langsung di ambil dari

sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan yang kita

jadikan responden dalam penelitian kita.18

Sumber data yang diambil peneliti adalah melalui wawancara

dan observasi. Dalam konteks ini yang menjadi subyek peneitian

adalah para karyawan dari Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo,

Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dan Bank Rakyat

Indonesia Syariah yang berkompeten terhadap Produk Tabungan

Haji.

c) Data Sekunder

Sumber data sekunder di peroleh dari beberapa literatur

dokumen, seperti buku, jurnal penelitian, dan publikasi internet

yang berkaitan dengan Tabungan Haji.

18

Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2006), 124.

17

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian guna memperoleh data-data yang

dibutuhkan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data

dengan metode wawancara yang terdiri dari :

a) Observasi atau Pengamatan

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data

penelitian melalui pengamatan dan pengindraan disebut dengan

observasi.19

Observasi juga diartikan sebagai penelitian yang

bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu yang cukup lama

antara peneliti dengan subjek di dalam lingkungan subjek dan

selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara

sistematis dan berlaku tanpa gangguan.20

Metode ini penyusun

gunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum

pelaksanaan Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP

Ponorogo, Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dan Bank

Rakyat Indonesia Syariah.

b) Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak

digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif.

Wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang

beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks.21

19

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan

Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2007), 115. 20

Moleong, Metodologi., 164. 21

Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar (Jakarta: PT. Indeks, 2012), 45.

18

Sebagai tindak lanjut dari apa yang telah peneliti amati, peneliti

melakukan wawancara dengan para pihak yang berkompeten atau

dianggap mengetahui produk Tabungan Haji, dari Bank Syariah

Mandiri KCP Ponorogo, Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

dan Bank Rakyat Indonesia Syariah. Wawancara yang peneliti

lakukan sebagai berikut:

1) Dalam bentuk percakapan informal, yang mengandung unsur

spontanitas, kesantaian, tanpa pola atau arah yang ditentukan

sebelumnya.

2) Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik,

atau masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan,

yaitu tentang pelaksanaa akad Tabungan Haji.

c) Dokumentasi

Merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat

oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.22

Berkaitan

dengan itu penulis akan mendokumentasikan dan/atau mencari

dokumen-dokumen serta hal-hal yang berkaitan erat dengan

penelitian eksplorasi bank ini, yaitu pelaksanaan akad al-wad‟ah

pada Tabungan Haji, pelaksanaan akad murabah mulaqah dan

kesulitan dalam pelaksanaan kedua akad tersebut. Metode ini,

penyusun gunakan untuk menggali data mengenai bentuk-bentuk

22

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 326.

19

pelaksanaan Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP

Ponorogo, Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo dan Bank

Rakyat Indonesia Syariah.

6. Analisis Data

Metode induktif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari

suatu fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju ke suatu

kaidah atau pendapat yang bersifat umum.23

Dalam hal ini penulis

berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut di atas lalu

menganalisisnya dengan teori fiqh muamalah, kemudian dijadikan

pedoman dalam menganalisis pelaksanaan akad Tabungan Haji di

perbankan syariah Kabupaten Ponorogo, untuk kemudian ditarik

kesimpulan yang bersifat umum yaitu apakah pelaksanaan akad

Tabungan Haji di perbankan syariah Kabupaten Ponorogo sudah

benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada keabsahan data yang dituliskan dalam laporan penelitian

adalah sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. Maka dari itu

peneliti menggunakan beberapa teknis yang bisa dilakukan dan dinilai

sesuai dengan karakteristik penelitian yang dilakukan. Teknik-teknik

tersebut di antaranya adalah:

a) Keikutsertaan yang diperpanjang

23

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2013), 47.

20

Pada perpanjangan pengamatan ini peneliti berada di lapangan

penelitian hingga titik kejenuhan pengumpulan data tercapai.

Perpanjangan penelitian akan memungkinkan meningkatnya derajat

kepercayaan data yang dikumpulkan.24

Dengan perpanjangan peng-

amatan ini peneliti mengecek kembali apakah data yang telah

diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli

atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh

data yang pasti kebenarannya.25

b) Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara

lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti

dan sistematis.26

Peneliti menggunakan teknik ketekunan pengama

tan ini agar memperoleh data yang benar-benar akurat. Selain itu

peneliti juga membaca berbagai referensi buku maupun hasil

penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan

Produk Tabungan Haji.

c) Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian

24

Moleong, Metodologi., 248. 25

Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:

Alfabeta, 2008), 271. 26

Ibid., 272.

21

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data,

dan waktu.27

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi

sumber dengan cara : (a) membandingkan data hasil pengamatan

dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara

pribadi, (c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang

tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang

waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan

berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan

menengah dan tinggi, orang berada, orang pemerintahan (e)

membandingkan hasil wawancara dengan ini suatu dokumen yang

berkaitan.

8. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, penulis akan membagi

dalam lima bab yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian dari konsep dasar yang

memberikan gambaran secara umum dari keseluruhan

penelitian, yang meliputi latar belakang masalah,

penegasan masalah, rumusan masalah, telaah pustaka,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian,

dan sistematika pembahasan.

27

Sugiyono, Metode., 273.

22

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan

referensi yang meliputi landasan dalam mendukung studi

penelitian. Diantaranya menguraikan teori tentang al-

wad‟ah dan murabah serta macamnya dan pengertian

Tabungan Syariah.

BAB III :PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN

SYARIAH KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisikan gambaran umum yang menjelaskan

kondisi wilayah penelitian, di antaranya menguraikan

data-data tentang pelaksanaan Produk Tabungan Haji yang

diterapkan di Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat

Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia Syariah yang

meliputi tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi

dan bentuk akad.

BAB IV : ANALISIS VARIASI PELAKSANAAN AKAD

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN

SYARIAH KABUPATEN PONOROGO

Bab ini berisikan pembahasan dari berbagai hasil

pengumpulan data dan analisis mengenai hasil penelitian.

Di antaranya menganalisis dari aspek variasi pelaksanaa

akad Produk Tabungan Haji di Bank Syariah Mandiri,

23

Bank Muamalat Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia

Syariah Kantor Cabang Ponorogo.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan temuan penelitian berupa kesimpulan

dari keseluruhan pembahasan dan saran dari hasil

kesimpulan tersebut. Dan merupakan tahap akhir

penelitian yang berisi kesimpulan dan jawaban dari

pembahasan-pembahasan bab sebelumnya dengan tujuan

untuk memudahkan pembaca memahami inti sari

penelitian, saran-saran, penutup dan lampiran-lampiran

yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini.

24

BAB II

TEORI TABUNGAN

A. Al-Wad’ah

1. Pengertian al-wad’ah

Secara etimologi wad‟ah berasal dari kata wad‟a yang berarti

meninggalkannya. Sedangkan dinamai wad‟a karena sesuatu yang

ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan

qad‟ah lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima

titipan.28

Secara terminologi al-wad‟ah adalah memberikan harta untuk

dijaga pada penerimanya.29

Atau akad antara pemilik barang (mdi‟)

dengan penerima barang titipan (wdi‟) untuk menjaga harta dari

kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.30

Al-wad‟ah dapat diartikan pula sebagai titipan murni dan

merupakan perjanjian yang bersifat percaya-mempercayai atau

dilakukan atas dasar kepercayaan semata. Maka, akad wad‟ah

termasuk kategori akad yang bersifat kebajikan karena mengandung

unsur tolong menolong antara sesama manusia di lingkungan

sosialnya.31

28

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki), Juz 13, (Bandung: PT.

Al-Ma‟arif, 1997),74.

29 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian,

Ekonomi,Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 204.

30

Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari‟ah (Jakarta: Alvabet, 2003), 27.

31 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 49.

25

l-Jaziri mengemukakan pendapat beberapa imam mazhab. Di

antaranya:32

a) Menurut Ma likiah al-wad‟ah memiliki dua arti. Yang pertama

„ibarat perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarrad. Arti

kedua „ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki

secara mujarrad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan‟.

b) Menurut H anafyah al-wad‟ah berarti al-„id‟ yaitu ibarat

seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga

secara jelas‟. Makna yang kedua al-wad‟ah adalah sesuatu yang

dititipkan yaitu „sesuatu yang ditinggalkan pada orang terpercaya

supaya dijaganya‟.

c) Menurut Shfi‟iyah al-wad‟ah adalah akad yang dilaksanakan

untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

d) Menurut H anbilah al-wad‟ah adalah titipan perwakilan dalam

pemeliharaan sesuatu secara bebas.

Dari definisi al-wad‟ah tersebut, dapat dipahami bahwa al-

wad‟ah adalah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang

menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana

semestinya.33

32

Nawawi, Fikih Muamalah, 204.

33

Ibid,. 205.

26

2. Dasar hukum

a) Al-Quran

Firman Allah SWT dalam Q.S.al-Nisa‟ (4):58:

شش ششى شأل ش ش ك هللاأش ۵۸ش

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya”.34

b) adits

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban

menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan

sebagaimana mestinya atau melakukan jinyah terhadap barang

titipan. Dari Amru bin Syu‟aib dari ayahnya dari kakeknya RA dari

Nabi SAW beliau bersabda:

ش ش ىهللا ص ش ش ش هللا ضش ش شج ش شش ش س ش ش ش ش ش ش ش:

س شض ش ش شش ش ش ش ج ش ج ش

“Siapa saja yang dititipi suatu titipan maka ia tidak terkena

jaminan”. (HR. Ibn Majah)35

c) Ijma‟ Al-Wazir berkata, “para ulama sepakat bahwa al-wad‟ah

(sesuatu yang diditipkan) adalah amanat murni yang

penyimpannya tidak bertanggung jawab atas kerusakannya, kecuali

34

Ibid,. 162.

35

Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, Syarah Bulughul Maram 5 (Jakarta: Pustaka

Azzam, 2006), 247.

27

jika kerusakan itu disebabkan pelanggaran oleh penerima titipan

atau keteledorannya. Jika seseorang menitipkan sesuatu dan

mensyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas

kerusakannya maka syarat itu batal dengan sendirinya”.36

3. Hukum menerima al-wad’ah

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda

titipan ada empat. Di antaranya:37

a) Sunnah

Dihukumi sunnah menerima titipan bagi orang yang percaya

kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda yang dititipkan

kepadanya. Al-wad‟ah sebagai salah satu akad dalam rangka

tolong-menolong sesama insan yang disyari‟atkan dan dianjurkan

dalam Islam.

b) Wajib

Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang

yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga

benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorangpun

yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

c) Haram

Apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara

benda-benda titipan. Bagi orang yang demikian diharamkan

36

Ibid.

37

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),184.

28

menerima benda titipan karena seperti memberikan kesempatan

kepada kerusakan, kehilangan benda titipan tersebut.

d) Makruh

Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu

menjaga benda titipan. Tetapi dia ragu pada kemampuannya, maka

orang demikian dimakruhkan menerima benda titipan.

4. Rukun al-wad’ah

l-Jaziri mengungkapkan pendapat para imam mazhab tentang

rukun al-wad‟ah. Berikut rukunnya:38

a) Menurut H anfiyah rukun al-wad‟ah yaitu ijb dan qabl.

Menurut Hanfiyah dalam shighah ijb dianggap sah apabila ijab

tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas maupun dengan

perkataan samaran.

b) Menurut Shfi‟iyah rukun al-wad‟ah ada tiga, yaitu:

1) Barang yang dititipkan

2) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan

3) Pernyataan serah terima

5. Jenis al-wad’ah

a) Al-wad‟ah dari segi tujuan

1) Al-wad‟at al-tijriyat yaitu titipan barang dari pemilik kepada

pihak lain untuk diperdagangkan seperti pemilik kendaraan

menitipkan mobilnya di showroom.

38

Nawawi, Fikih Muamalah, 205.

29

2) Al-wad‟at al -adabiyat yaitu menitipkan barang agar dijaga

atas dasar kepercayaan.

b) Al-wad‟ah dari segi praktik

1) Al-wad‟at al -lzimat yaitu penitipan barang karena terpaksa

seperti gempa bumi.

2) Al-wad‟at al-nqishat yaitu seperti al-wad‟at al-tijriyat.

3) Al-wad‟at al -jriyat yaitu penitipan alat-alat rumah tangga

agar dijaga oleh pihak lain.

4) Al-wad‟at al -hirsat yaitu penitipan barang untuk dijaga

dengan salah satu dari dua alasan. Penitipan barang yang

bersifat sukarela dan penitipan yang sifatnya terpaksa.

c) Al-wad‟ah dari segi tanggung jawab

Al-wad‟ah jenis ini dibagi dalam dua macam praktek

simpanan yang ditetapkan pada awal masa Islam yaitu al-wad‟ah

yad amanah dan al-wad‟ah yad manah.39

Kedua akad ini muncul karena perkembangan dari simpanan

pada masa Rasulullah SAW yang mempunyai konsep awal sebagai

suatu amanah, yang kemudian berubah menjadi pinjaman

sebagaimana yang telah di lakukan oleh Zuber bin Awwam.

1) Al-wad‟ah yad amnah

Al-wad‟ah yad -amnah adalah titipan yang penerima

titipan (wadi‟) pada orang yang dipercayai dan dia tidak harus

39

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali, 2013), 42.

30

mengganti segala resiko baik kerusakan maupun kehilangan

yang terjadi pada barang titipan, namun wadi‟ harus mengganti

kerugian apabila hal tersebut terjadi akibat kelalaian atau

karena akadnya sudah berubah.40

Status wadi‟ akan berubah menjadi al-wad‟ah yad

amnah apabila terjadi salah satu dari dua hal berikut, yaitu:

(a) Harta titipan telah dicampur.

(b) Penerima titipan menggunakan harta titipan.


Al-wad‟ah yad amnah yaitu penitipan barang/uang di

mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik

barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan

harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan

barang/uang titipan.41

B. Murabah

1. Pengertian Murabah

Murabah berasal dari kata arb, berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses

seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Murabah

merupakan bahasa penduduk Iraq, sedangkan menurut bahasa penduduk

Hijaz disebut Qirad.42

40

Ibid,. 42.

41

Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 125.

42

Nawawi, Fikih Muamalah, 141

31

Menurut al-Zuhayl murabah adalah akad kerjasama usaha

antara dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana atau

hib al-ml yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua sebagai

pengelola usaha atau mudrib. Keuntungan yang didapatkan dari akad

murabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

kontrak dan biasanya dalam bentuk presentase.43

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu

ditanggung oleh pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan kelalaian

murib. Sementara murib menanggung kerugian atas upaya jerih

payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha.

Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian murib, maka

harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.44

Sedangkan definisi murabah atau qiradh menurut para ulama

adalah:

a) Menurut para Fuqaha, murabah adalah akad antara dua pihak

saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya

kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah

ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan

syarat yang telah ditentukan.

b) Menurut H anafyah, murabah adalah memandang tujuan dua

pihak yang berakad atau berserikat dalam keuntungan. Karena

43

Ibid.

44

Ibid.

32

harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa

mengelola harta tersebut.

c) Menurut Malikiah, murabah akad perwakilan di mana pemilik

harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk

diperdagangan dengan pembayaran yang ditentukan.

d) Menurut Imam H anbilah, murabah adalah ibarat pemilik harta

menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang

berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

e) Menurut Ulama Shfi‟iyah, murabah adalah akad yang

menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain

untuk ditijarahkan.45

f) Menurut Sayyid Sabiq, murabah adalah akad antara dua pihak di

mana salah satunya menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk

diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan

kesepakatan.

g) Menurut Taqiyuddin, murabah adalah perjanjian atas keuangan

untuk dikelola seseorang (pekerja) di dalam perdagangan.

h) Menurut Wahbah al-Zuhayl, murabah adalah pemberian

(modal) oleh pemilik modal kepada pengelola untuk dikelola dalam

bentuk usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan

kesepakatan.

45

Suhendi, Fiqh Muamalah, 136-137.

33

Maka dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pengertian murabah atau qiradh adalah akad yang dilakukan

antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk dikelola

dalam bidang usaha tertentu dengan ketentuan pembagian

keuntungan sesuai dengan kesepakatan.46

2. Dasar hukum

a) Al-Quran

Para „ulama dari berbagai madhab telah sepakat, bahwa

murabah diperbolehkan menurut hukum. Adapun dasar hukum

yang digunakan dari potongan ayat Q.S. al-Muzamil [73] :20 yang

berbunyi:

Artinya: “…dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari

sebagian karunia Allah”.47

Dalam Q.S. al-Jum‟ah: 10:

46

Qamarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 112-113.

47

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Qur‟an, 2009), 575.

34

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan

ingatlah Allah”.48

Dalam Q.S. al-Maidah: 1:

…

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…49

b) adits

ش سشش بث ك ب: ا ى بش شش س بج ض ا ش شط بش ششش ش شششش شش ش ش

Artinya: “Tiga perkara yang terdapat barakah di dalamnya: jual beli dengan cara kredit, memberikan modal kepada

seseorang untuk berdagang (murabah), dan mencampur

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan

untuk diperjual-belikan”.(H.R. Ibn Majah)50

c) Ijma‟

Ibn Munzir Asy-Syafi‟I berkata, “tidak mendapatkan dalil

tentang al-qiradh (murabah) dalam kitab Allah dan tidak juga

dalam sunnah Rasulullah. Akan tetapi kita dapatkan bahwa para

ulama telah menyepakati akan kehalalan al-qiradh dengan modal

berupa uang dinar dan dirham.

Ibn Hazm berkata, “murabah telah dikenal sejak zaman

jahiliyah dan dahulu kaum Quraisy adalah para pedagang. Mereka

48

Ibid,. 554.

49

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. ALWAAH,

1989), 156.

50

Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram Terj, A. Hassan (Bandung: CV Diponegoro,

2006), 400.

35

tidak memiliki mata pencaharian selain darinya, padahal ditengah-

tengah mereka terdapat orang tua yang tidak lagi berkuasa untuk

bepergian, wanita, anak kecil, anak yatim. Oleh karena itu, orang-

orang yang sedang sibuk atau sakit menyerahkan modalnya kepada

orang lain yang mengelolanya dengan imbalan mendapatkan

bagian dari hasil keuntungannya.51

3. Jenis Murabah

Akad murabah dibedakan menjadi dua jenis. Di antaranya:

a) Murabah mulqah

Adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa

memberikan batasan. Seperti berkata “saya serahkan uang ini untuk

diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-

masing setengah atau sepertiga dan lain-lain”.

b) Murabah muqaadah

Adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan

memerikan batasan. Seperti persyaratan bahwa pengusaha harus

berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau

membeli barang dari orang tertentu dan lain-lain.

Ulama H anfiah dan Imam Ahmad membolehkan

memberikan batasan dengan waktu dan orang. Mereka

membolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan

51

Abdullah, Terjemahan Ibn Majah III, Kitab Tijarah (Semarang: Elsy Syi‟fa, 1993), 121.

36

datang, seperti “usahakan modal ini mulai bulan depan. Tetapi

Ulama Shfi‟iyah dan Malikiah melarangnya.52

4. Rukun murabah

a) Pemilik modal yang menyerahkan modal

b) Pekerja, yaitu pihak yang mengelola usaha

c) Ijab dan qabul antara pemilik modal dan pengelola usaha.

d) Pekerjaan dan keuntungan

5. Syarat murabah

a) Modal dalam murabah harus berupa uang bukan berupa barang,

seperti emas dan perak. Jika modal berupa barang akan terjadi

ketidak pastian dalam menetapkan keuntungan, karena boleh jadi

harga barang tidak tetap dan mengalami perubahan.

b) Jumlah modal harus diketahui.

c) Modal harus tunai dan bukan berupa hutang.

d) Modal harus diberikan kepada pengelola, sehingga dia dapat

menggunakan dana sebagai modal usaha.

6. Berakhirnya murabah

Menurut ulama fiqih akad murabah bisa berakhir karena

berbagai hal. Di antaranya:

a) Masing-masing pihak menyatakan akad batal

b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia

c) Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum

52

Rachmat Syafe‟i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 227.

37

d) Jika pemilik modal murtad

e) Modal habis di tangan pemilik modal sebelum modal diatur oleh

pengelola.53

C. Tabungan Syariah menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tabungan Syariah

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena

dengan menabung berarti seorang Muslim mempersiapkan diri untuk

pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus hal-hal yang

tidak diinginkan.54

Dalam al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan tentang anjuran

mempersiapkan hari esok lebih baik. Berikut bunyi Q.S al-Nisa‟:9 :

ك ش شش آ ش شبش ش ضش شش ش ش ش ش ش شبش شش ش شبش ش ش بهللا شش ش ب

Artinya: “Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang

seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)

mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang

benar”.55

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 21

tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad

al-wad‟ah atau investasi dana berdasarkan akad murabah atau akad

53

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 180.

54

Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, 153.

55

Departemen Agama RI, al-Qur‟an, 144.

38

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya

hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat

lainnya yang dipersamakan.56

Menurut ketentuan pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia

Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran

Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan

Prinsip Syariah yang dimaksud murabah adalah penanaman dana

dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan

usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung

(profit and loss sharing) dan rugi atau metode bagi pendapatan

(revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang

telah disepakati sebelumnya.57

Menurut ketentuan pasal 2 angka (1), (2) dan (3) Peraturan Bank

Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk

Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah mengatur bank wajib

menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank dan

penggunaan data pribadi nasabah. Di antaranya ada tiga ayat yang

pertama, dalam menerapkan transparansi informasi mengenai produk

bank dan penggunaan data pribadi nasabah sebagaimana dimaksud

pada ayat. Kedua, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki

prosedur tertulis yang meliputi: a) Transparansi informasi mengenai

56

Ahmad Dahlan, Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik (Yogyakarta: Teras, 2012), 137.

57

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan

Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

39

produk bank, b) Transparansi penggunaan data pribadi nasabah.

Ketiga, kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

wajib diberlakukan di seluruh Kantor Bank.58

Dan al-wad‟ah menurut penjelasan pasal 3 Peraturan Bank

Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah

dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta

Pelayanan Jasa Bank Syariah adalah transaksi penitipan dana atau

barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan

kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana

atau barang titipan sewaktu-waktu.59

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN/MUI/IV/2000

tentang Tabungan, dijelaskan bahwa:

Menetapkan : Fatwa tentang Tabungan

Pertama : Tabungan ada dua jenis

1) Tabungan yang tidak diperbolehkan secara syariah,

yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan

bunga.

2) Tabungan yang dibenarkan yang secara syariah,

yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip

murabah dan al-wad‟ah.

Kedua : Ketentuan umum Tabungan berdasarkan murabah

1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai

58

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi

Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

59

Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah

dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

40

shib al-ml atau pemilik dana, dan bank bertindak

sebagai murib atau pengelola dana.

2) Dalam kapasitasnya sebagai murib, bank dapat

melakukan berbagai macam usaha yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah dan

mengembangkannya, termasuk didalamnya

murabah dengan pihak lain.

3) Modal harus dinyatakan dalam besaran jumlah,

dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam

bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad

pembukaan rekening.

5) Bank sebagai murib menutup biaya operasional

dana tabungan dengan menggunakan nisbah

keuntungan yang menjadi haknya.

6) Bank tidak diperkenankan mengurangi jisbah

keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang

bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan umum tabungan berdasarkan al-wad‟ah

1) Bersifat simpanan

2) Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan

kesepakatan

3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam

bentuk pemberian („athaya) yang bersifat sukarela

dari pihak bank.60

60

Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta: Erlangga,

2000), 52-53.

41

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa

tabungan adalah simpanan dengan prinsip al-wad‟ah atau murabah

yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat tertentu yang

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro, atau

alat lainnya.61

Ketentuan tabungan al-wadi‟ah:

a) Tabungan al-wad‟ah merupakan tabungan yang bersifat titipan

murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call)

sesuai dengan kehendak pemilik harta.

b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan

barang menjadi milik atau tanggungan bank. Sedangkan nasabah

penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.

c) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta

sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad

pembukuan rekening.62

Akad dalam tabungan syariah terdiri dari dua akad. Di antaranya:63

a) Al-wad‟ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dengan

kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana

atau barang titipan sewaktu-waktu. Dalam aplikasi perbankan

61

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2014), 35.

62

Fahrur Ulum, Perbankan Syari‟ah di Indonesia (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara,

2002), 104.

63

Ibid,.36.

42

berbentuk penghimpunan dana. Secara umum terdapat dua jenis al-

wad‟ah yang diaplikasikan dalam produk perbankan. Yaitu :64


Al-wad‟ah jenis ini obyek titipannya berupa harta atau

barang yang tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh

penerima titipan. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai

penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk

menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk

membebankan biaya kepada yang menitipkan. Mengingat

barang atau harta yang dititipkan tidak boleh di manfaatkan

oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan

untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

2) Al-wad‟ah yad damnah

Al-wad‟ah adalah akad antara dua pihak, satu pihak

sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain

sebagai pihak yang menerima titipan. Obyek titipannya juga

berupa harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan

oleh penerima titipan. Karena dimanfaatkan, barang dan harta

yang dititipkan tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun

demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk

memberikan hasil pemanfaatan kepada penitip.

64

Muhammad Syafi‟i Antoni, Bank Syariah dari Teori dan Praktik (Jakarta: Gema

Insani, 2001), 148.

43

Dalam aplikasi perbankan, akad al-wad‟ah yad amnah

dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak

ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan

memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di

bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan

sebelumnya, akan tetapi tergantung kepada kebijakan bank

syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank

akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

Karakteristik al-wad‟ah yad amnah:65

(a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh

pihak yang menerima titipan.

(b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun

harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima

titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat

menghasilkan keuntungan.

(c) Bank mendapatkan manfaat atas harta yang dititipkan, oleh

karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus.

Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan

atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima

titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak,

karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

65

Ismail, Perbankan Syariah Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2013), 65.

44

(d) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan

akad al-wad‟ah yad amnah adalah simpanan giro dan

tabungan.

b) Murabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dan

kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu

yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua

belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Murabah adalah salah satu aplikasi perbankan dalam bentuk

penghimpunan dana. Prinsip yang digunakan adalah prinsip

investasi. Dengan tujuan kerjasama antara pemilik dana atau hib

al-ml dan pengelola dana atau mudarib. Secara umum murabah

dibagi menjadi dua jenis. Antara lain66

:

1) Murabah mulaqah

Murabah jenis ini tidak memberikan batasan-batasan atas

dana yang diinvestasikannya. Murib diberi wewenang penuh

mengelola dana tersebut tanpa terikat waktu, tempat, jenis

usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai

dengan akad ini adalah deposito biasa.

Ketentuan umum produk murabah mulaqah antara lain:

(a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana

mengenai nisbah dan tatacara pemberitahuan keuntungan

66

Muhammad Syafi‟i Antoni, Bank Syariah, 150-151.

45

dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat

ditimbulkan dari penyimpanan dana.

(b) Untuk tabungan murabah, bank dapat memberikan buku

tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan

atau alat penarikan lainnya kepada penabung.67

2) Murabah muqaadah

Murabah jenis ini memberikan batasan atas dana yang

diinvestasikan. Murib hanya bisa mengelola dana tersebut

sesuai dengan batasan yang diberikan oleh hib al -ml.

misalnya hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu,

waktu tertentu dan lainnya. Aplikasi perbankan yang sesuai

dengan akad ini adalah special investment.

2. Mekanisme

a) Tabungan atas dasar akad al-wad’ah

1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah

bertindak sebagai penitip dana

2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau

bonus kepada nasabah

3) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi

berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya

pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan

67

Ulum, Perbankan., 106.

46

transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan

rekening.

4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah

5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah

b) Tabungan atas dasar akad murabah

1) Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak

sebagai pemilik dana

2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalambentuk nisbah yang

disepakati

3) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai

waktu yang disepakati

4) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi

berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya

pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan

transaksi dan saldo rekening pembukuan dan penutupan

rekening

5) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan

nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.68

c) Nisbah bagi hasil dalam akad murabah ditentukan oleh

beberapa faktor yaitu:

(a) Prosentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk

prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam

68

Ibid,.

47

bentuk nilai nominal rupiah tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu

misalnya adalah 50:50, 70:30, 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi

nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan

porsi setoran modal.

(b) Bagi untung dan bagi rugi, ketentuan di atas itu merupakan

konsekuensi logis dari karakteristik akad murabah itu sendiri.

Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan

bagian yang besar pula. Begitu juga sebaliknya. Filosofi ini

hanya bisa berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk

prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah.

(c) Jaminan, para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak

perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan,

sebagaimana dalam akad shirkah. Hal ini konteksnya adalah

business risk. Tetapi untuk menghindari moral hazard dari pihak

murib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka ib al -

ml dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada murib.

Jaminan ini akan disita oleh ib al -ml jika ternyata timbul

kerugian karena murib melakukan kesalahan, yakni lalai dan

atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad

murabah adalah untuk menghindari moral hazard murib,

bukan untuk “mengamankan” nilai investasi kita jika terjadi

kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegasnya, bila kerugian

48

yang timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis, jaminan

murib tidak dapat disita oleh ib al-ml.69

(d) Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan

berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak.

Jadi, angka besarnya nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-

menawar antara ib al -ml dan murib. Dengan demikian,

nisbah ini bervariasi, bisa adalah 50:50, 70:30, 60:40, 80:20 atau

bahkan 99:. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0

tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya di perbankan modern,

tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor

atau deposan) dengan bank syariah hanya terjadi bagi

deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini

memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut

sebagai spesial nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil,

biasanya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan

mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan

boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan

menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank

syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.

(e) Cara menyelesaikan kerugian, jika terjadi kerugian cara

menyelesaikannya adalah:

69

Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan edisi IV (Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada, 2013), 206-210.

49

(1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena

keuntungan merupakan perlindungan modal.

(2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari

pokok modal.70

70

Ibid,. 206-210.

50

BAB III

PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH

KABUPATEN PONOROGO

A. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo

1. Sejarah

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan

hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter tahun

1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak

juli 1997 yang disusul dengan krisis multidimensi termasuk di

panggung politik nasional telah menimbulkan beragamdampak

negative yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan

masyarakat tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut,

industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank

konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya

mengambil tindakan dengan menstrukturisasi dan merekapitalisasi

sebagian bank-bank di Indonesia.71

Salah satu bank konvensional yaitu Bank Susila Bakti yang

dimiliki oleh yayasan kesejahteraan pegawai PT Bank Dagang Negara

dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB mencoba

keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan

beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

71Bank Syariah Mandiri, “Sejarah BSM” dalam http://www.syariah-mandiri.co.id /,

(diakses pada tanggal 12 Juni 2017, jam 20.00).

51

Pada saat yang bersamaan pemerintah melakukan penggabungan

(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank

Exim dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri

(persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut

juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (persero) Tbk

sebagai pemilik mayoritas baru BSB.72

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mndiri

melakukan konsolidasi serta membentuk tim pengembangan

perbankan syariah. pembentukan tim ini bertujuan untuk

mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan

Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya UU nomor 10

tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani

transaksi syariah (dual banking sistem).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa

pemberlakuan UU tersebut merupakan momen yang tepat untuk

melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional

menjadi bank syariah. oleh karenanya, tim pengembangan perbankan

syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga

kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank

yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank

72

Ibid.

52

Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam akta notaris Sutjipto,

SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.73

Peubahan kegiatan BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan

oleh Gubernur Bank Indonesi melalui SK Gubernur BI No.

1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya melalui Surat

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.

1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank

Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin

tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank

yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani,

yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme

usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan

Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.74

Bank Syariah Mandiri merupakan bank komersial syariah yang

kedua setelah bank Muamalat Indonesia. Sebagai anak perusahaan dari

bank breast tersbesar di Indonesia, bank Mandiri Syariah sudah

memiliki sense of development yang berbeda dari lembaga perbankan

syariah lainnya. Hal ini ditandai dengan kemampuan lembaga tersebut

membuat produk-produk yang marketable dan acceptable di tengah-

73

Ibid.

74

Ibid.

53

tengah masyarakat sehingga rasio kecukupan modal (CAR) BSM

mengalami kenaikan dari angka 32 persen menjadi sekitar 60 persen.75

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan tersebut,akhirnya BSM mulai

membuka kantor cabang pembantu diseluruh Indonesia.salah satunya

adalah BSM KCP Ponorogo. Di dirikan sekitar tahun 2010, yang

menambah jumlah bank syariah yang ada di Ponorogo. BSM KCP

Ponorogo ini beralamatkan di Jl. Sukarno Hatta, No. 216, kelurahan

Banyudono, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo.76

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”. Bank syariah terdepan

mengartikan bahwa menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara

pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer,

micro, SME, commercial, dan corporate.77

Sementara Bank Syariah Modern adalah menjadi bank syariah

dengan sistem layanan dan tegnologi mutakhir yang melampaui

harapan nasabah.78

b. Misi

a) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata

industri yang berkesinambungan.

75

Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 98.

76

Yunias Agil sebagai customer service, Wawancara, 09 Juni 2017.

77

Ibid.

78

Ibid.

54

b) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi

yang melampaui harapan nasabah.

c) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran

pembiayaan pada segmen ritel.

d) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

e) Mengembangkan menejemen talenta dan lingkungan kerja

yang sehat.

f) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan

lingkungan.79

3. Produk Tabungan Haji

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank syariah yang ada di

Kabupaten Ponorogo. Dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu

penghimpunan dana dari masyarakat, bank ini menggunakan salah satu

produknya yang bernama BSM Tabungan Mabrur. Tabungan Haji ini

berbentuk mata uang rupiah.

Untuk menarik nasabah, Bank Syariah mandiri memberikan

beragam manfaat pada produk BSM Tabungan Mabrur yang

dicantumkan pada brosur. Di antaranya memiliki manfaat aman dan

terjamin, fasilitas talangan haji untuk kemudahan mendapatkan porsi

haji dan online dengan Siskohat untuk kemudahan pendaftaran haji.

Serta nasabah yang akan berangkat menunaikan ibadah haji untuk laki-

79

Ibid.

55

laki mendapatkan souvenir berupa kain ihram dan batik sedangkan

perempuan mendapatkan souvenir berupa mukena dan kain batik80

Seorang nasabah membuka rekening Tabungan Haji dengan

tahapan awal pembukaan rekening BSM Tabungan Mabrur, yaitu

memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi seperti foto copy

kartu identitas, kartu keluarga dan persyaratan lainnya. Nasabah diberi

penjelasan akan menabung dengan sistem langsung daftar ke siskohat

atau menunggu saldo cukup untuk mendaftar haji. Jika telah selesai

mendengarkan penjelasan customer service nasabah diminta untuk

mengisi formulir pendaftaran rekening Tabungan Haji. Dalam lembar

formulir nasabah diminta mengisi kolom yang telah dicentang oleh

petugas customer service. Dalam hal ini nasabah diberi tahu bahwa

akad yang digunakan adalah murabah mulqah. 81

Tahap awal pembukaan rekening Tabungan Haji yaitu customer

service menjelaskan karakteristik produk BSM Tabungan Mabrur

seperti tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji karena tabungan ini bukan

diperuntukkan untuk keperluan sehari-hari. Maka fasilitas ATM tidak

diberikan namun jika nasabah ingin menarik uang guna pelunasan

BPIH maka dapat menggunakan slip pengambilan yang telah

disediakan di kantor bank. Kemudian nasabah mengisi lembar

80Bank Syariah Mandiri, “Tabungan mabrur BSM” dalam http://www.syariah-

mandiri.co.id /category/consumer-banking/haji-umroh/tabungan-mabrur-bsm/, (diakses pada


81

Teguh Wiyono sebagai nasabah, wawancara, 16 Oktober 2017.

56

pembukaan rekening yang telah disediakan. Setelah nasabah mengisi

formulir pembukaan rekening maka terjadilah kesepakatan antara

kedua belah pihak, dari sana akad murabah mulqah berlaku dalam

BSM Tabungan Mabrur. Di dalam formulir yang di sediakan BSM

KCP Ponorogo pada pembukaan BSM Tabungan Mabrur terdapat poin

berapa nilai prosentase bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing

pihak. Bagi hasil tidak ditetapkan diawal dan nasabah tidak

mengetahui berapa prosentase bagi hasil yang diperoleh. Pihak bank

mengatakan bahwa keuntungan langsung masuk pada sistem

pembukuan rekening tabungan.82

Hal tersebut sama seperti yang

dikatakan oleh nasabah bahwa pada awal pembukaan rekening

Tabungan Haji tidak ada penjelasan mengenai nisbah bagi hasil.83

Selanjutnya nasabah juga diberikan pilihan dua sistem proses

menabung. Yakni sistem menabung terlebih dahulu tanpa mendaftar ke

Siskohat dan menabung sekaligus langsung mendaftar haji ke

Siskohat. Jika menabung terlebih dahulu sesuai ketentuan yang

ditentukan harus menyerahkan setoran awal senilai Rp. 100.000,-.

Namun jika ingin langsung mendaftar haji ke Siskohat Kemenag maka

harus memenuhi setoran awal senilai Rp. 25.100.000,- guna

memastikan mendapatkan kursi haji.84

Sigat ijb qbul yang terjadi dalam akad BSM Tabungan Mabrur

ini berbentuk tertulis, yakni pada saat nasabah mengisi serta

82

Yunias Agil sebagai customer service, Wawancara, 21 April 2017.

83


84

Ibid.

57

menandatangani formulir pembukaan rekening. Dalam berkas

pembukaan rekening BSM Tabungan Mabrur telah termasuk aplikasi

pembukaan yang berisi akad/perjanjian secara tertulis, formulir

identifikasi nasabah, maka dengan ditanda tanganinya aplikasi

persyaratan tersebut, ijb qa bul dapat dikatakan sah, karena telah

disepakati oleh kedua belah pihak.85

Sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan customor

service Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo saudara Yunias Agil,

beliau mengatakan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat

diinvestasikan ke dalam produk-produk pembiayaan yang dijalankan

seperti produk pembiayaan Rumah Hunian serta BSM warung mikro.86

B. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Ponorogo

1. Sejarah

Berkembangnya perbankan syariah di negara-negara Islam

berpengaruh di Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi

mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.

Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A.

Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien

Aziz, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas

telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil-Salman,

85

Ibid.

86

Ibid.

58

Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk

lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.87

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di

Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia

(MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan

Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah

Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25

Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk

kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.88

Amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk

mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut

Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi

dengan semua pihak terkait. Begitu kuat sokongan untuk mendirikan

bank berdasarkan shariah ini dan begitu tangkas bekerjanya Tim

Perbankan MUI, sehingga hanya dalam waktu satu tahun setelah

tercetusnya gagasan, maka pada tanggal 1 November 1991

dilaksanakanlah penandatangan Akta Pendirian PT Bank Muamalat

Indonesia di Sahid Jaya Hotel dengan Akta Notaris Yudo Paripurno,

S.H., izin Mentri Kehakiman No. C.2.2413.HT.01.01. tanggal 21

Maret 1992/ Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28

April 1992. Pada saat itu terkumpul dana sebanyak Rp 84 Miliar dan

87

Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Shari‟ah dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema

Insani, 2001), 25.

88

Ibid.

59

dua hari berselang tanggal 3 November 1991 Tim Perbankan MUI

mengadakan silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat

Jawa Barat di Istana Bogor dan modal total telah menjadi Rp 116

miliar.89

Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan Surat keputusan

Menteri Keuangan No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991

serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri No.

430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Bank Muamalat Indonesia

mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412

H. Dalam upacara “Soft Opening” yang diadakan di Kantor Pusat

Bank Muamalat di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2

Jakarta, dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank

Indonesia.90

Dan untuk memperluas jaringan dan memperkenalkan bank syariah

pertama di Indonesia maka Bank Muamalat Indonesia mulai

memperluas jaringannya dengan membuka kantor cabang Devisa dan

Muamalat Center. Salah satunya adalah Bank Muamalat Cabang

Pembantu Ponorogo. Berdirinya BMI Ponorogo melalui proses

pengajuan proposal ke Bank Indonesia (BI). Dalam proses pemberian

izin itu, Bank Indonesia mempertimbangkan format pihak yang

mengajukan dan juga melihat kemampuan bank dalam melayani

89

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Jakarta: Sinar

Grafika, 2012), 446-447.

90

Ibid.

60

masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas

pelayanan. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan Bank Indonesia

menganggap layak untuk didirikannya Bank Muamalat Cabang

Pembantu Ponorogo, pada tanggal 29 Desember 2009 diresmikan

Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo.91

BMI kantor Cabang Pembantu Ponorogo ini berlokasi di Jl.

Soekarno Hatta kav 35 & 37 Ponorogo. Secara geografis, lokasi BMI

Cabang Pembantu ini cukup strategis dan sangat tepat karena berada di

wilayah jatung kota Ponorogo. Dengan tempat yang sangat strategis ini

dapat mempermudah jangkauan masyarakat kota maupun desa untuk

bisa memanfaatkan jasa dari BMI Cabang pembantu Ponorogo.92

2. Visi dan Misi

Bank Muamalat Cabang Pembantu Ponorogo mempunyai visi dan

misi yang sama dengan Bank Muamalah pusat, yaitu :93

a. Visi

"The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong

Regional Presence"

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan

berkesinambungan dengan penekanan pada semangat

kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan

sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi

91

Sugiono sebagai direktur Bank Muamalat, Wawancara, 20 Februari 2017.

92

Ibid.

93

Ibid.

61

investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh

pemangku kepentingan.


Tabungan IB Muamalat Haji adalah salah satu produk

penghimpunan dana di Bank Muamalat Indonesia. Produk Tabungan

Haji berupa rekening perorangan dan dapat diperuntukkan atas nama

anak (di bawah 17 tahun) dan tersedia dalam pilihan mata uang IDR

atau USD.

Tabungan IB Muamalat Haji ini menggunakan akad al-wad‟ah.

Dimana nasabah menitipkan dana yang akan digunakan untuk

menunaikan ibadah haji kepada pihak bank guna memenuhi BPIH.

Sebelum membuka rekening, nasabah harus memenuhi persyarat yang

ditentukan oleh pihak bank. Yaitu dengan memiliki foto copy kartu

identitas dan NPWP untuk warga negara Indonesia. Sedangkan untuk

warga negara asing syaratnya KITAP atau KITAS, paspor, surat

referensi dan tax registration. Pada produk ini juga memberikan

fasilitas berupa kartu shar-e yang bisa digunakan untuk bertransaksi di

seluruh ATM dan pembayaran belanja di toko/merchant berlogo

Visa/Plus. Namun pada produk Tabungan IB Muamalat Haji tidak ada

nisbah bagi hasilnya melainkan mendapatkan bonus yang menjadi

kebijakan dari bank. Dalam hal ini Bank Muamalat KCP Ponorogo

memberikan beberapa bonus berupa souvenir untuk digunakan

62

beribadah haji dan bonus menarik lainnya.94

Hal yang sama juga

dijelaskan oleh nasabah yang mendapatkan bonus berupa souvenir

yaitu kain ihram yang akan diberikan ketika nasabah akan berangkat

haji.95

Setelah proses pembukaan rekening telah terpenuhi, nasabah yang

menggunakan akad al-wad‟ah dapat memilih setoran tabungan yang

akan dilakukan sesuai kemampuan dan jangka waktu yang diinginkan.

Karena di Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ponorogo

menawarkan kepada nasabah jumlah setoran beserta estimasi waktu

yang dibutuhkan ketika menabung sampai jumlah yang memenuhi

untuk melakukan pendaftaran haji di Siskohat. Setoran awal minimal

Rp. 50.000,- dan saldo minimal Rp. 50.000,-.96

Ada 10 pilihan biaya setoran. Di antaranya:

Pilihan Setoran Tabungan Jangka waktu

Per bulan Per hari

1 100.000,- 3.333,- 20 tahun10 bulan

2 150.000,- 5.000,- 13 tahun 11 bulan

3 200.000,- 6.667,- 10 tahun 5 bulan

94

Bank Muamalat, “Tabungan IB Muamalat” dalam http://www.bankmuamalat.co.id/tab-

ungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-haji-dan-umrah/, (diakses pada tanggal 15 April 2017,

jam 07.45).

95

Kabil sebagai nasabah, wawancara, 13 Oktober 2017.

96

Desi sebagai Relationship Manager , Wawancara, 14 Juni 2017.

63

4 250.000,- 8.333,- 8 tahun 4 bulan

5 300.000,- 10.000,- 7 tahun 0 bulan

6 350.000,- 11.667,- 6 tahun 0 bulan

7 400.000,- 13.333,- 5 tahun 3 bulan

8 450.000,- 15.000,- 4 tahun 8 bulan

9 500.000,- 16.667,- 4 tahun 2 bulan

10 1.000.000,- 33.333,- 2 tahun 1 bulan

Khusus untuk Tabungan IB Muamalat Haji dan Umrah nasabah

dapat mengambil dana dari rekening Tabungan IB Muamalat Haji jika

digunakan untuk pembayaran biaya penyelenggaraan haji. Namun

tidak bisa mengambil dana jika digunakan untuk keperluan lain.

Biaya administrasi dalam produk Tabungan IB Muamalat ini tidak

dikenai biaya. Biaya telah ditanggung oleh pihak bank. Nasabah juga

akan mendapatkan buku tabungan untuk mengetahui jumlah saldo

dalam rekening tabungannya. Untuk biaya pengganti buku tabungan

nasabah dikenai biaya Rp. 10.000,-. Jika suatu saat nasabah ingin

menutup rekening Tabungan IB Muamalat sebelum keberangkatan haji

maka dikenai biaya Rp. 50.000,-.

Sebelum dana terkumpul dan digunakan untuk mendaftarkan haji,

pihak bank menginvestasikan dana nasabahnya terlebih dahulu

64

kedalam berbagai produk yang ada di Bank Muamalat Indonesia KCP

Ponorogo seperti pembiayaan KPR IB Muamalat, pembiayaan IB

Muamalat Pensiun, dan pembiayaan IB Muamalat Multiguna.97

C. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Ponorogo

1. Sejarah

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah

mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui

suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17

November 2008 PT Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi PT

Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi

kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih

PT Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel

modern terkemuka dengan layanan financial sesuai kebutuhan nasabah

dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Melayani nasabah dengan pelayanan prima (service excellence) dan

menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah

dengan prinsip syariah.98

Kehadiran PT Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri

perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang

mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan

97

Ibid.

98

Bank Rakyat IndonesiaSyariah, “Profil BRI Syariah” dalam http://www.BRISyariah.co.

id/sejarah/, (diakses pada tanggal 13Juni 2017, jam 12.00).

65

tuntunan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT Bank

BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan

modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari

warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brandPT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.99

Aktivitas PT Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19

Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk melebur ke dalam PT

Bank BRI Syariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1

januari 2009. Penandatangan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir

selaku Direktur Utama PT Bank BRI (Persero) Tbk dan Bapak Ventje

Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah. PT BRI

Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset PT BRI

Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan

dan perolehan dana pihak ketiga. Fokus pada segmen menengah

bawah, PT Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern

terkemuka dengan berbagai ragam produk dan pelayanan perbankan.100

Bak BRI Syariah adalah unit usaha BRI Syariah yang mulai

membuka cabang pada bulan Oktober 2002. BRI Syariah melengkapi

produk penghimpunan dananya dengan Giro al-wadi‟ah, Tabungan

mudarabah dan Depositi Berjangka mudarabah. Sedangkan produk

pembiayaannya bank yang identik dengan UKM mengandalkan pada

99

Ibid.

100

Ibid.

66

dua produk utama yakni pembiayaan murbahah dan murabah. BRI

Syariah juga fokus pada retail banking.

Data yang dikemukakan di atas jelas bahwa bank syariah sebagai

lembaga bisnis memiliki komitmen dan strategi operasional yang

berorientasi pada konsumen. Namun dengan mencermati perubahan

lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin berubah dengan

drastis, strategi pelayanan dan produk perbankan syariah juga harus

terus didesain sedemikian rupa sehingga komitmen nasabah akan tetap

terjaga.101

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan BRI Syariah

kepada masyarakat dibukalah kantor cabang diseluruh Indonesia.salah

satunya yaitu BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo. Yang

beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No. 2B, Bangunsari, Kecamatan

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.102

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan

financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk

kehidupan lebih bermakna

b. Misi

a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam

kebutuhan financial nasabah.

101

Muhammad, Bank Syariah, 100.

102

Novi sebagai Branch ops. spv, Wawancara, 14 Juni 2017.

67

b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika

sesuai dengan prinsip syariah.

c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana

kapanpun dan dimanapun.

d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.103

c. Produk Tabungan Haji


BRI Syariah memiliki produk tabungan haji untuk mewujudkan

keinginan para nasabahnya naik haji. Produk simpanan ini bernama

Tabungan Haji BRI Syariah IB.

Tahap awal jika nasabah ingin membuka tabungan ini harus

memenuhi persyaratan yang ditentukan pihak bank. Seperti

melampirkan foto copy kartu identitas, melampirkan foto copy NPWP,

melampirkan kartu keluarga. Tabungan Haji ada dua macam yaitu

tabungan Haji Khusus dan tabungan Haji Reguler. Untuk tabungan

Haji Reguler nasabah menabung terlebih dahulu dengan setoran

minimal Rp. 50.000,- dan belum dapat mendaftarkan haji ke Siskohat

sebelum mencukupi senilai Rp. 25.100.000,-. Sedangkan tabungan

Haji Khusus nasabah bisa langsung mendaftarkan diri ke Siskohat

karena setoran awal senilai Rp. 25.100.000,-.104

103

Bank Rakyat IndonesiaSyariah, “Visi dan Misi” dalam http://www.BRISyariah.co.id/visi-misi/, (diakses pada tanggal 13Juni 2017, jam 13.00).

104

Novi sebagai Branch ops. spv, wawancara, 9 Juni 2017.

68

Jika nasabah telah mengisi formulir pembukaan rekening tersebut

otomatis telah mensetujui perjanjian. Dalam hal ini akad yang

digunakan adalah akad murabah mulaqah . Bank juga

mencantumkan prosentase bagi hasil antara bank dan nasabah sejak

awal pembukaan rekening tabungan. Yakni 10% untuk nasabah dan

90% untuk pihak bank.105

Hal tersebut sesuai dengan yang

disampaikan oleh seorang nasabah bahwa prosentase bagi hasil yang

diperolehnya adalah sebesar 10% yang diketahuinya sejak awal

pembukaan rekening.106

Untuk dana yang telah terkumpul oleh pihak

bank diinvestasikan kedalam produk pembiayaan seperti Kredit Usaha

Rakyat mikro IB dan KPR Faedah BRI Syariah.107

BRI Syariah juga memberikan beragam fasilitas seperti asuransi

jiwa ketika nasabah atau calon peserta haji mengalami kecelakaan

ketika melakukan ibadah haji. Banyak juga kemudahan yang

didapatkan seperti setoran awal mulai dari lima puluh ribu rupiah

diikuti setoran selanjutnya sebesar seratus ribu rupiah, bebas setiap

saat menambahkan saldo, gratis biaya administrasi, dapat bertransaksi

diseluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara online,

pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang didapatkan, dan

transaksi online dengan Siskohat untuk kepastian porsi keberangka.108

105

Ibid.

106

Sumani sebagai nasabah, wawancara, 14 Oktober 2017.

107


108

BRI Syariah, “Tabungan haji BRI Syariah” dalam http://www.brisyariah.co.id/tab-

ungan-haji-BRI-Syariah-iB/, (diakses pada tanggal 18 April 2017, jam 10.30).

69

BAB IV

ANALISIS TEORI TABUNGAN TERHADAP VARIASI

PELAKSANAAN AKAD PRODUK TABUNGAN

HAJI DI PERBANKAN SYARIAH

KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Teori Tabungan terhadap Pelaksanaan Akad al-Wad’ah

dalam Produk Tabungan Haji di Perbankan Syariah Kabupaten

Ponorogo

1) Bank Muamalat Indonesia KCP Ponorogo

Tabungan IB Muamalat Haji ini menggunakan akad al-wad‟ah. Di

mana nasabah menitipkan dana yang akan digunakan untuk

menunaikan ibadah haji kepada pihak bank guna memenuhi BPIH atau

biaya penyelenggaraan ibadah haji. Sebelum membuka rekening,

nasabah harus memenuhi persyarat yang ditentukan oleh pihak bank.

Yaitu dengan memiliki foto copy kartu identitas dan NPWP untuk

warga negara Indonesia. Sedangkan untuk warga negara asing

syaratnya KITAP atau KITAS, paspor, surat referensi dan tax

registration. Selain itu pada produk Tabungan IB Muamalat Haji tidak

ada nisbah bagi hasilnya melainkan mendapatkan bonus yang menjadi

kebijakan dari bank. Dalam hal ini Bank Muamalat KCP Ponorogo

memberikan fasilitas berupa kartu shar-e debit gold dan bonus berupa

souvenir untuk digunakan beribadah haji serta bonus menarik

70

lainnya.109

Hal tersebut sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional

No.02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan, tabungan berdasarkan

al-wad‟ah antara lain bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan

saja atau berdasarkan kesepakatan dan tidak ada imbalan yang

disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian („ataya) yang bersifat

sukarela dari pihak bank.110

Setelah proses pembukaan rekening telah terpenuhi, nasabah yang

menggunakan akad al-wad‟ah dapat memilih setoran tabungan yang

akan dilakukan sesuai kemampuan dan jangka waktu yang diinginkan.

Karena Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Ponorogo

menawarkan kepada nasabah jumlah setoran beserta estimasi waktu

yang dibutuhkan ketika menabung sampai jumlah yang memenuhi

untuk melakukan pendaftaran haji di Siskohat. Setoran awal minimal

Rp. 50.000,- dan saldo minimal Rp. 50.000,-. Setelah nasabah mengisi

semuanya maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, maka

akad al-wad‟ah mulai berlaku dalam Tabungan Muamalat IB Haji.111

Dari produk Tabungan Muamalat IB Haji barang yang dititipkan

berupa dana yang akan digunakan untuk BPIH calon jamaah haji.

Sementara orang yang menitipkan dan yang menerima titipan yaitu

nasabah yang menitipkan dana dan yang menerima titipan yaitu pihak

109

Bank Muamalat, “Tabungan IB Muamalat” dalam http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-muamalat-haji-dan-umrah/,

(diakses pada tanggal 15 April 2017, jam 07.45).

110

Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta:

Erlangga, 2000), 52-53.

111

Sugiyono sebagai direktur Bank Muamalat, Wawancara, 14 Februari 2017.

71

bank. Dan pernyataan serah terima yaitu dilakukan nasabah dan pihak

bank. Terlihat dari formulir pembukaan rekening tabungan yang

disepakati oleh nasabah dan pihak bank.112

Sebab menurut fiqh, rukun

akad al-wad‟ah yang menjadi syarat sah akad ada tiga, yaitu barang

yang dititipkan, orang yang menitipkan dan yang menerima titipan

serta pernyataan serah terima.113

Dari dana yang ditabungkan, nasabah tidak bisa mengambil

sewaktu-waktu. Karena sifat Tabungan Muamalat IB Haji yang khusus

diperuntukkan untuk menampung BPIH bukan untuk keperluan sehari-

hari. Karena sesuai penjelasan pasal 3 Peraturan Bank Indonesia

Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam

Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan

Jasa Bank Syariah dijelaskan transaksi penitipan dana atau barang dari

pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi

pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan

sewaktu-waktu.114

Dalam produk Tabungan Muamalat IB Haji dijelaskan secara rinci

mengenai informasi produk. Seperti syarat dan ketentuan akad yang

digunakan.115

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 angka (2)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi

112

Ibid.

113

Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian,

Ekonomi,Bisnis dan Sosial (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 205.

114

Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah

dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

115

Brosur produk Tabungan Haji Bank Muamalat.

72

Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

mengatur bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai

produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Salah satunya yang

dijelaskan pada ayat (2), bank wajib menetapkan kebijakan dan

memiliki prosedur tertulis yang meliputi: a) Transparansi informasi

mengenai produk bank.116

Dari penjelasan di atas ada kelebihan produk Tabungan Muamalat

IB Haji di antaranya terdapat fasilitas standing instruction (SI).

Nasabah memperoleh kartu shar-e debit gold. Kartu tersebut dapat

digunakan bertransaksi di seluruh ATM dan pembayaran belanja di

toko/merchant berlogo visa/plus. Dengan fasilitas tersebut nasabah

dipermudah pada saat perjalanan haji karena tidak perlu membawa

uang tunai berlebih. Selain itu produk Tabungan Muamalat IB Haji

telah sesuai dengan fiqh, Fatwa Dewan Syariah Nasional

No.02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan, ketentuan pasal 3

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan

Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran

Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan ketentuan pasal 2 angka

(2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang

Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi

Nasabah. Dalam produk tersebut telah memenuhi syarat dan rukun

116



73

akad al-wad‟ah. Sistem pengambilan dana yang dititipkan bisa

diambil sewaktu-waktu ketika nasabah ingin membayar BPIH.

B. Analisis Teori Tabungan Terhadap Pelaksanaan Akad Murabah

Mulaqah dalam Produk Tabungan Haji di Perbankan Syariah

Kabupaten Ponorogo

1) Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo

Tahapan awal pembukaan rekening BSM Tabungan Mabrur,

customer service menjelaskan segala persyaratan yang harus dipenuhi

dan formulir pendaftaran BSM Tabungan Mabrur. Dia juga

menjelaskan karakteristik produk BSM Tabungan Mabrur seperti

tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji atau Umrah. Maka fasilitas ATM tidak diberikan. Namun

jika nasabah ingin menarik uang guna pelunasan BPIH maka dapat

menggunakan slip pengambilan yang telah disediakan di kantor bank.

Kemudian nasabah mengisi lembar pembukaan rekening yang telah

disediakan. Setelah nasabah mengisi formulir pembukaan rekening

maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, sekaligus akad

murabah mulqah berlaku dalam produk BSM Tabungan Mabrur.

Bagi hasil tidak ditetapkan diawal dan nasabah tidak mengetahui

berapa prosentase bagi hasil yang diperoleh pihak bank, padahal sudah

jelas bahwa dalam formulir pendaftaran sudah menyantumkan kolom

bagi hasil. Namun pihak bank mengatakan bahwa keuntungan

langsung masuk pada sistem pembukuan rekening tabungan dalam

74

bentuk nominal.117

Nasabah juga mengatakan bahwa pada saat awal

pembukaan rekening bank tidak menjelaskan berapa nisbah bagi hasil

antara kedua belah pihak.118

Hal tersebut belum sesuai dengan dalam

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02 / DSN / MUI/ IV/ 2000 tentang

Tabungan bagian ketentuan umum tabungan berdasarkan murabah

juga dijelaskan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam

bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dan

menurut ketentuan pasal 2 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan

Penggunaan Data Pribadi Nasabah mengatur bank wajib menerapkan

transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data

pribadi nasabah. Salah satunya yang dijelaskan pada ayat (2), bank

wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang

meliputi transparansi informasi mengenai produk bank.119

Dalam produk BSM Tabungan Mabrur, nasabah berperan sebagai

pemilik modal. Sementara pihak bank yaitu pihak yang mengelola

usaha. Pelaksanaan ijb dan qbul antara pihak nasabah dan pihak

bank telah dilakukan yang dinyatakan dalam formulir pembukaan

rekening BSM Tabungan Mabrur. Dan terakhir adalah pekerjaan dan

keuntungan. Pekerjaan terlihat dari dana yang di investasikan oleh

pihak bank kepada produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah

117


118


119



75

Mandiri seperti pembiayaan Rumah Hunian dan keuntungan diberikan

pihak bank setiap bulan ketika dana yang diinvestasikan mendapatkan

hasil.120

Sesuai konsep fiqh, suatu akad dikatakan sah apabila sesuai

dengan rukun dan syarat murabah terpenuhi. Rukun yang pertama

yaitu pemilik modal yang menyerahkan modalnya. Kedua, pekerja .

Ketiga, ijb dan qbul antara pemilik modal dan pengelola usaha.

Keempat, pekerjaan dan keuntungan.121

Sigat ijb qbul yang terjadi dalam akad BSM Tabungan Mabrur

ini berbentuk tertulis, yakni pada saat nasabah mengisi serta

menandatangani formulir pembukaan rekening. Dalam berkas

pembukaan rekening produk BSM Tabungan Mabrur telah termasuk

aplikasi pembukaan yang berisi akad/perjanjian secara tertulis,

formulir identifikasi nasabah, maka dengan ditanda tanganinya aplikasi

persyaratan tersebut, ijb qa bul dapat dikatakan sah, karena telah

disepakati oleh kedua belah pihak.122

Hal tersebut sesuai dengan

firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 282:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu menuliska nnya. Dan

120


121

Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), 180.

122

Ibid.

76

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya

dengan benar”.123

Dari penjabaran di atas produk BSM Tabungan Mabrur belum

sesuai dengan fiqh, Fatwa Dewan Syariah Nasional

No.02/DSN/MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan ketentuan pasal 2

angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang


Nasabah. Karena dalam rukun terkait bagi hasil tidak dijelaskan pada

awal akad atau pembukaan rekening dan tidak dalam bentuk

prosentase, melainkan nominal yang langsung masuk kedalam

rekening nasabah. Sementara terkait transparansi produk dalam produk

BSM Tabungan Mabrur di Bank Syariah Mandiri KCP Ponorogo

belum sepenuhnya melaksanakan peraturan tersebut. Dilihat dari

produk BSM Tabungan Mabrur yang melakukan pemasaran produk

melalui brosur. Dalam brosur tersebut tidak dituliskan secara rinci

terkait informasi produk yang tentunya membingungkan bagi para

nasabah yang ingin membuka produk BSM Tabungan Mabrur. Seperti

tidak mencantumkan nisbah bagi hasil yang sudah menjadi rukun dari

akan yang digunakan yaitu murabah mulqah.

2) Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Ponorogo

Nasabah yang ingin membuka tabungan ini harus memenuhi

persyaratan yang ditentukan pihak bank. Seperti melampirkan foto

123

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Jakarta: Proyek Pengadaan

Kitab Suci al-Qur‟an, 1982), QS. 2: 282.

77

copy kartu identitas, melampirkan foto copy NPWP dan melampirkan

kartu keluarga. Setelah itu nasabah mengisi formulir yang telah

disediakan oleh pihak bank. Jika nasabah telah mengisi formulir

pembukaan rekening tersebut otomatis telah mensetujui perjanjian.

Dalam hal ini akad yang digunakan adalah akad murabah mulaqah.

Bank juga mencantumkan prosentase bagi hasil antara bank dan

nasabah sejak awal pembukaan rekening tabungan. Yakni 10% untuk

nasabah dan 90% untuk pihak bank. Maka setelah ditandatangani

formulir pembukaan rekening tabungan terjadilah ijb dan qbul

antara pihak bank dan nasabah.124

Seperti yang dikatakan nasabah

bahwa nisbah bagi hasil untuk nasabah sebesar 10%.125

Akad yang digunakan dalam produk Tabungan BRI Syariah IB

yaitu murabah. Ada empat rukun dan syarat yang harus dipenuhi

dalam akad yaitu: Pertama, adanya pelaku nasabah ib al -ml dan

bank sebagai murib. Bank akan mengelola tabungan nasabah dan

keuntungannya akan dibagi antara kedua belah pihak. Kedua, adanya

(objek murabah yang menjadi objek disini adalah uang tabungan

nasabah yang dikelola oleh pihak bank. Uang tabungan akan di jadikan

modal oleh pihak bank dalam menjalankan investasinya. Ketiga,

adanya ijb qa bul yang dilakukan secara tertulis oleh kedua belah

pihak melalui formulir pembukaan tabungan yang telah disediakan

124


125

Sumani sebagai nasabah, wawancara, 13 Oktober 2017.

78

bank. Keempat, Nisbah telah disebutkan dalam formulir pembukaan

tabungan dan akan di tetapkan diawal akad oleh kedua pihak.126

Hal tersebut sesuai dengan fiqh yang dijelaskan bahwa

terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad adalah yang

menyebabkan sahnya akad. Terdapat empat rukun dalam akad

murabah yaitu: Faktor pertama (pelaku) dalam akad murabah,

harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai

pemilik modal (ib al -ml), sedangkan pihak kedua bertindak

sebagai pelaksana usaha (murib). Faktor kedua (objek murabah),

pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek murabah,

sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek

murabah. Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak (Ijb

qbul), merupakan konsekuensi dari prinsip „an-taradin minkum

(sama-sama rela). Faktor yang keempat (yakni nisbah) merupakan

rukun yang khas dalam akad murabah.127

Dari penjelasan di atas juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 2

angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang


Nasabah mengatur bank wajib menerapkan transparansi informasi

mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Salah

satunya yang dijelaskan pada ayat (2), bank wajib menetapkan

126

Ibid.

127

Adiwarman Azwar Karim, Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: IIIT Indonesia,

2003), 181-182.

79

kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi: a)

Transparansi informasi mengenai produk bank.128

Berdasarkan penjabaran di atas ada kelebihan dari produk

Tabungan BRI Syariah diantaranya nasabah yang mendaftar akan

mendapat fasilitas asuransi jiwa yang dapat melindungi nasabah jika

terjadi kecelakaan atau hal lain yang tidak diinginkan. Selain itu ada

pula kelebihan lain yaitu produk Tabungan BRI Syariah IB juga

menyediakan rekening untuk anak dibawah usia 17 tahun untuk

mempersiapkan BPIH. Hal lain yang menjadi kelebihan produk ini

yaitu pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang

didapatkan. Hal-hal ini yang menyebabkan perbedaan antara produk

perbankan syariah lainnya.

Dan dapat ditarik kesimpulan, secara fiqh serta ketentuan fatwa

DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000. Pelaksanaan akad Tabungan BRI

Syariah IB telah sesuai dengan konsep fiqh serta ketentuan fatwa DSN

No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad murabah. Karena dalam

akad murabah yang dijalankan oleh Bank BRI Syariah telah

memenuhi rukun dan syarat murabah yang ada. Serta telah sesuai

dengan ketentuan pasal 2 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor

7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan

Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

128

Ibid., Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005.

80

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad al-wad‟ah dalam produk Tabungan Haji di

perbankan syariah Kabupaten Ponorogo yaitu bank hanya

menggunakan satu akad tersebut. Jadi calon nasabah diberi penjelasan

bahwa akad yang digunakan hanya akad al-wad‟ah. Nasabah diberi

kebebasan untuk memilih produk Tabungan Hajinya atau di bank lain.

Bank yang melaksanakan akad al-wad‟ah adalah bank Muamalat KCP

Ponorogo. Dan pelaksaaan akad al-wad‟ah di bank tersebut telah

sesuai dengan fiqh, fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan

Peraturan Bank Indonesia.

2. Pelaksanan akad murabah mulaqah dalam produk Tabungan Haji di

Perbankan Syariah Kabupaten Ponorogo memiliki dua pelaksanaan

yang berbeda. Yang pertama, bank dalam awal pembukaan rekening

Tabungan Haji kurang dalam menjelaskan akad yang digunakan.

Seperti nisbah bagi hasil yang tidak dijelaskan di awal akad. Bank

yang melaksanakan akad murabah mulaqah ini adalah Bank

Syariah Mandiri. Yang kedua, bank dalam awal pembukaan rekening

Tabungan Haji sangat rinci menjelaskan akad yang digunakan. Bagi

hasil juga dijelaskan diawal akad. Selain itu bank juga menjelaskan

beragam fasilitas yang didapatkan nasabahnya. Bank yang

melaksanakan akad murabah mulaqah ini adalah BRI Syariah. dari

81

kedua bank tersebut pelaksanaan akad murabah mulaqah di Bank

Syariah Mandiri sudah sesuai dengan fiqh namun belum sesuai dengan

Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI. Sedangkan

pelaksanaan akad murabah mulaqah di BRI Syariah telah sesuai

dengan fiqh, Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI.

Jadi pelaksanaan akad dalam produk Tabungan Haji di perbankan

syariah Kabupaten Ponorogo menggunakan skema dua akad yaitu akad al-

wad‟ah yang hanya dilaksanakan oleh Bank Muamalat dan akad

murabah mulaqah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri dan

BRI Syariah.

B. Saran

Perbankan syariah di Kabupaten Ponorogo sebaiknya menjalankan

ketentuan yang telah ditetapkan terkait akad yang digunakan dalam produk

yang dijalankannya. Seperti ketentuan yang telah dijelaskan dalam fiqh,

fatwa dan Peraturan Bank Indonesia.

82

DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA

Abdullah, Terjemahan Ibnu Majah III, Kitab Tijarah. Semarang: Elsy Syi‟fa, 1993.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram Terj, A. Hassan. Bandung: CV

Diponegoro, 2006.

Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. Syarah Bulughul Maram 5. Jakarta:

Pustaka Azzam, 2006.

Ascarya. Akad dan Produk Bank Syari‟ah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2011.

Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari‟ah. Jakarta: Alvabet, 2003.

Bugin, Burhan. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik,

dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana, 2007.

Brosur Produk Bank Muamalat Kantor Cabang Ponorogo tentang Tabungan Haji.

Brosur Produk BRI Syariah Kantor Cabang Ponorogo tentang Tabungan Haji.

Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ponorogo tentang Tabungan

Haji.

Chapra, Umer. Sistem Moneter Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Dahlan, Ahmad. Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik. Yogyakarta: Teras, 2012.

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Muamalah. Ponorogo: STAIN Po Press,

2010.

Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Bandung: Syaamil Qur‟an, 2009.

Departemen Agama RI. Al-Qur‟an dan Terjemahnya. Semarang: CV. ALWAAH,

1989.

Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta:

Erlangga, 2000.

Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Teras, 2011.

Horoen, Nasrun. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.

Ismail. Perbankan Syari‟ah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenadamedia

Group, 2013.

83

Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya,

1995.

Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2014.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian,

Ekonomi,Bisnis dan Sosial. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2004.

Kasmir. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT Rajawai Press, 2012.

K. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip

Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta

Pelayanan Jasa Bank Syariah



Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan

Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha

Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki) Juz 13. Bandung:

PT. Al-Ma‟arif, 1997.

Sarosa, Samiaji. Penelitian Kualitatif Dasar-dasar. Jakarta: PT. Indeks, 2012.

Sarwono, Jonathan. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta:

Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Bandung: Alfabeta, 2008.

Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Sumitro. Asas-asas Perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait di Indonesia.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Syafe‟i, Rachmat. Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi‟i Antoni, Muhammad. Bank Syariah dari Teori dan Praktik. Jakarta: Gema

Insani, 2001.

Ulum, Fahrur. Perbankan Syari‟ah di Indonesia. Surabaya: CV. Putra Media

Nusantara, 2002.

Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2005.

84

Skripsi

Cahyono, Tatan. Implementasi Prinsip Wadi‟ah Yad Dhamanah dalam Oprasionalisasi Produk Tabungan Haji Arafah pada Bank Muamalat

Indonesia KCP Palembang (Studi Kasus mahasiswa UIN Raden Fatah

Palembang). Skripsi UIN Raden Fatah. Palembang, 2016.

Krisdawati, Ida. Sistem Pengelolaan Tabungan Haji Dalam Perspektif Hukum

Ekonomi Islam. Skripsi IAIN Syekh Nurjati. Cirebon, 2016.

Internet

Bank syariah mandiri, “Tabungan Mabrur BSM” dalam http://www.syariahmandiri.co.id/category/consumer-banking/haji-

umroh/tabungan-mabrur-bsm/, (diakses pada tanggal 15 April 2017, jam

07.30)

Bank Muamalat, “Tabungan IB Muamalat” dalam http://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib

muamalat-haji-dan-umrah/, (diakses pada tanggal 15 April 2017,jam

07.45)

BRI Syariah, “Tabungan haji BRI Syariah” dalam http://www.brisyariah.co.id/tabungan-haji-BRI-Syariah-iB/, (diakses pada


Documents

VARIASI PELAKSANAAN AKAD PRODUK TABUNGAN HAJI DI PERBANKAN SYARIAH ...etheses.iainponorogo.ac.id/2610/1/Lailatul Muafidah.pdf · 5Fahrur Ulum, Perbankan Syari‟ah di Indonesia (Surabaya: