Definisi

D A F T A R I S I :

Definisi

Pokok Pikiran 1

Jenis Informasi

Geospasial 2

Penyelenggara

IGD dan IGT

Kegiatan

Penyelenggaraan IG

3

Pelaksana IG

Pemberian Sanksi 4

UU 4 Tahun 2011

INFORMASI GEOSPASIAL D E F I N I S I

IG : Informasi

Geospasial

IGD : Informasi

Geospasial Daar

IGT : Informasi

Geospasial Tematik

JKHN : Jaring Kontrol

Horisontal Nasional

JKVN : Jaring Kontrol

Vertikal Nasional

JKGN : Jaring Kontrol

Gayaberat Nasional

RBI : Rupa Bumi

Indonesia

LPI : Lingkungan Pantai

Indonesia

LLN : Lingkungan Laut

Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /

BAPPENAS

Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan keruangan.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Gedung Madiun Lt 3 Jl. Taman Suropati No 2 Telp : 021 3927412 Fax : 3926601 Email : trp@bappenas.go.id

UU IG ini mengatur pokok pokok pikiran terkait dengan :

Jenis Informasi Geospasial Penyelenggara Informasi Geospasial Dasar Penyelenggara Informasi Gespasial

Tematik

Penyelenggaraan IGD dan IGT Perijinan Survei Sifat Terbuka dari Informasi Geospasial Jaminan Hak untuk Mengetahui Keberadaan dan Memperoleh Informasi

Geospasial

Kepastian tentang Kualitas Informasi Sertifikasi Badan Usaha Sertifikasi Kompetensi SDM Infrastruktur Data Spasial Nasional Integrasi IG Tematik Kebijakan IG dalam penanggulangan

bencana

Larangan, sanksi dan pemidanaan

Pokok-pokok Pikiran UU IG

Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)

H A L A M A N 2

Jenis Informasi Geospasial

Jaring Kontrol Geodesi

Peta Dasar

Informasi Geospasial (IG)

IG Dasar IG Tematik

Peta Dasar Jaring Kontrol Geodesi Peta Kehutanan

Peta Kebencanaan

Peta Tata Ruang

RBI LPI LLN JKHN JKVN JKGN

Peta Rupabumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.

Peta RBI diselenggarakan pada skala 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, 1:100.000, 50.000, 1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2.500, dan 1:1.000

Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah pesisir.

Peta LPI diselenggarakan pada skala 1:250.000, 50.000, 1:25.000, dan 1:10.000,

Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah laut.

Peta LLN diselenggarakan pada skala 1:500.000, 1:250.000, dan 1 : 50.000,

Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN) adalah sebaran titik kontrol geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi

Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN) adalah sebaran titik kontrol geodesi vertikal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi

Jaring Kontrol Gayaberat Nasional (JKGN) adalah sebaran titik kontrol geodesi gayaberat yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi

Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)

Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN)

Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN)

Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN)

H A L A M A N 3

Penyelenggara IGD IGD diselenggarakan secara bertahap dan sistematis untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya. IGD dimutakhirkan secara periodik dalam jangka waktu tertentu IGD hanya diselenggarakan oleh Pemerintah c.q. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. (Pasal 22)

Penyelenggaraan IG dilakukan melalui kegiatan :

Kegiatan Penyelenggaraan IG Penyimpanan dan penga-

manan DG dan IG

Dimaksudkan agar DG dan IG aman, tidak rusak, disimpan sesuai prosedur agar selalu terjamin ketersediaannya

Penyerahan duplikat DG dan IG kepada bidang perpustakaan dan arsip

Pengolahan DG dan IG

Pemrosesan dilakukan sesuai standar: sistem proyeksi dan sistem koordinat; dan format, basis data dan meta-data

Penyajian IG dalam bentuk: daftar koordi-nat, peta cetak, peta digital, peta interaktif, peta multimedia, bola dunia, dan model tiga dimensi

Pengumpulan DG

Dilakukan mengikuti tata cara dan standar yang berlaku

Tata cara: survey, pencacahan, dan cara lain sesuai perkemban-gan IPTEK

Standar: Sistem refer-ensi geospasial; dan jenis, definisi, criteria, dan format data

Penyebarluasan IG

IGD bersifat terbuka IGD yang diselengga-

rakan instansi pemer-intah dan pemerintah daerah secara umum bersifat terbuka

Standar pelayanan minimal

Pemerintah memban-gun jaringan IG untuk penyebarluasan IG secara elektronik

Peran BIG Dalam

Penyelenggaraan IGT

1. Mengintegrasikan lebih dari satu IGT yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru;

2. Mengintegrasikan IGT yang diselenggarakan oleh lebih dari satu Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menjadi satu IGT baru

3. Menyelenggarakan IGT dalam hal IGT yang belum diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah selain Badan atau Pemerintah daerah.

Penggunaan IG

Kegiatan perolehan manfaat dari IG

Jaminan kualitas IG terhadap pengguna

Ijin penyelenggaraan IG bagi pembuatan produk turunan IG terkait

Keharusan peng-gunaan IG yang akurat bagi policy dan deci-sion dalam pemban-gunan terkait ruang kebumian

Pemerintah wajib memfasilitasi pemban-gunan infrastruktur IG

Penyelenggara IGT

SANKSI ADMINISTRATIF

Pemberian Sanksi

Pelaksana IG

PIDANA

No. Substansi Sanksi (Maks)

1 Menghilangkan, merusak, men-gambil, memindahkan, atau men-gubah tanda fisik yang meru-pakan bagian dari JKHN, JKVN, dan JKGN serta instrumen survei yang sedang digunakan

Penjara 2-5 tahun, denda 500 juta 1,25 milyar

2 Mengubah IGD tanpa izin dari Badan dan menyebarluaskan hasilnya

Penjara 1-3 tahun, denda 250 juta 750 juta

3 Menyebarluaskan IGD yang diubah-tanpa izin.

Penjara 1 tahun, denda 250 juta

4 Mengubah IGT tanpa izin dan menyebarluaskan hasilnya

Penjara 6 bulan 3 tahun, denda 125 juta 750 juta

5 Menyebarluaskan IGT yang diubah-tanpa izin.

Penjara 6 bulan, denda 125 juta

6 Membuat IG yang penyajiannya tidak sesuai dengan tingkat keteli-tian sumber data

Penjara 3 tahun, denda 750 juta

7 Menyebarluaskan IG yang belum disahkan

Penjara 2 3 tahun, denda 500 juta 750 juta

Kegiatan penyelenggaraan IG oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh setiap orang.

Pelaksanaan IG orang perseorangan / kelompok orang wajib memenuhi kualifikasi kompetensi / sebagai kelompok yang bergerak di bidang IG yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh badan usaha wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis (sertifikasi badan usaha dan SDM IG).

H A L A M A N 4