UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

1/135

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a.bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, dan menegakkan hak asasi setiap warga negara

melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai,

dan sejahtera, baik lahir maupun batin sebagai wujud hak setiap orang

atas pelindungan agama, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,

dan harta benda;

b.bahwa perseteruan dan/atau benturan antarkelompok masyarakat

dapat menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan terganggunya

stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional;

c.bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan penanganan konflik sosial masih bersifat parsial dan belumkomprehensif sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum

masyarakat;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang

Penanganan Konflik Sosial;

Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

nimbang:

ngingat:

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

2/135

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGANAN KONFLIKSOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik,

adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan

kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau

lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan

berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan

dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas

nasional dan menghambat pembangunan nasional.

2.Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yangdilakukan secara sistematis dan terencana dalam

situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat,

maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup

pencegahan konflik, penghentian konflik, dan

pemulihan pascakonflik.

3.Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan

peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem

peringatan dini.

4.Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan

untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban,

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

3/135

Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan

untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki

hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat

akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi,

rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang

terpaksa keluar dan/atau dipaksa keluar oleh pihak

tertentu, melarikan diri, atau meninggalkan tempat

tinggal dan harta benda mereka dalam jangka waktu

yang belum pasti sebagai akibat dari adanya intimidasi

terhadap keselamatan jiwa dan harta benda, keamanan

bekerja, dan kegiatan kehidupan lainnya.

Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang

ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang

Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota,

provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikandengan cara biasa.

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial adalah

lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk

menyelesaikan Konflik di luar pengadilan melalui

musyawarah untuk mufakat.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya disingkat

DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali

kota, dan perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

4/135

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

13.Tentara Nasional Indonesia, yang selanjutnya

disingkat TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan

Laut, dan Angkatan Udara, adalah alat negara yang

bertugas mempertahankan, melindungi, danmemelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

14.Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang

selanjutnya disingkat Polri, adalah alat negara yang

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan

dalam negeri.

15.Pranata Adat adalah lembaga yang lahir dari nilaiadat yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh

masyarakat.

16.Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai

adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang

dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat.18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

5/135

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

6/135

Pasal 5

Konflik dapat bersumber dari:

a.permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi,

dan sosial budaya;

f. keadilan;

g. kesetaraan gender;

h.ketertiban dan kepastian hukum;i. keberlanjutan;

j. kearifan lokal;

k. tanggung jawab negara;l. partisipatif;

m.tidak memihak; dann.tidak membeda-bedakan.

Pasal 3

Penanganan Konflik bertujuan:a. menciptakan kehidupan masyarakat yang

tenteram, damai, dan sejahtera;

aman,

b.memelihara kondisi damai dan harmonishubungan sosial kemasyarakatan;

dalam

c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi

kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

dalam

d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;

e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan

prasarana umum;f. memberikan pelindungan dan pemenuhan

korban; dan

hak

g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakatserta sarana dan prasarana umum.

Pasal 4

Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:

a. Pencegahan Konflik; b. Penghentian Konflik; dan

c. Pemulihan Pascakonflik.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

7/135

b.perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat

beragama, antarsuku, dan antaretnis;

c.sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota,

dan/atau provinsi;

d.sengketa sumber daya alam antarmasyarakat

dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha;

atau

e.distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang

dalam masyarakat.

BAB IIIPENCEGAHAN KONFLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1)Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:

a.memelihara kondisi damai dalam masyarakat;

b.mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan

secara damai;

c.meredam potensi Konflik; dan

d.membangun sistem peringatan dini.

(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, danmasyarakat.

Bagian Kedua

Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat

Pasal 7

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,

setiap orang berkewajiban:

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

8/135

a.mengembangkan sikap toleransi dan saling

menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai

dengan agama dan kepercayaannya;

b.menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat

istiadat orang lain;

c.mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan

harkat dan martabatnya;

d.mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan

kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan

suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin,

kedudukan sosial, dan warna kulit;

e.mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar

kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau

f.menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Bagian KetigaMengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai

Pasal 8

(1)Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan

secara damai.

(2)Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk

mufakat.

(3)Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksudpada ayat (2) mengikat para pihak.

Bagian Keempat

Meredam Potensi Konflik

Pasal 9

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

a.melakukan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan yang memperhatikan aspirasi

masyarakat;

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

9/135

b.menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang

baik;

c.melakukan program perdamaian di daerah potensi

Konflik;

d.mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;

e.menegakkan hukum tanpa diskriminasi;

f.membangun karakter bangsa;

g.melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan

h.menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok

masyarakat untuk membangun kemitraan dengan

pelaku usaha di daerah setempat.

Bagian Kelima

Membangun Sistem Peringatan Dini

Pasal 10

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun

sistem peringatan dini untuk mencegah:

a.Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah

potensi Konflik; dan/atau

b.perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi

Konflik.

(2)Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa penyampaian informasi mengenai

potensi Konflik atau terjadinya Konflik di daerah

tertentu kepada masyarakat.

(3)Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun

sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) melalui media komunikasi.

Pasal 11

Membangun sistem peringatan dini sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan Pemerintah

dan Pemerintah Daerah dengan cara:

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

10/135

b.penyampaian data dan informasi mengenai Konflik

secara cepat dan akurat;

c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

d.peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan

e.penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IVPENGHENTIAN KONFLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12Penghentian Konflik dilakukan melalui:

a.penghentian kekerasan fisik; b.penetapan Status Keadaan Konflik;

c.tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan

korban; dan/ataud.bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Bagian Kedua

Penghentian Kekerasan Fisik

Pasal 13

(1)Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan

dikendalikan oleh Polri.


pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh

agama, dan/atau tokoh adat.


pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

11/135

Bagian Ketiga

Penetapan Status Keadaan Konflik

Pasal 14

Status Keadaan Konflik ditetapkan apabila Konflik tidak

dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi

pemerintahan.

Pasal 15

(1)Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 terdiri atas:

a.skala kabupaten/kota;

b.skala provinsi; atau

c.skala nasional.

(2)Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi

apabila eskalasi Konflik dalam suatu daerah atau

wilayah kabupaten/kota dan memiliki dampak hanya

pada tingkat kabupaten/kota.

(3)Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi apabila eskalasi

Konflik dalam suatu daerah atau wilayah

kabupaten/kota dan/atau beberapa kabupaten/kota

dalam suatu provinsi dan memiliki dampak sampai

pada tingkat provinsi.

(4)Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi apabila eskalasi

Konflik mencakup suatu daerah atau wilayah

kabupaten/kota dan/atau beberapa provinsi dan

memiliki dampak secara nasional.

Pasal 16

Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditetapkan

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

12/135

Pasal 17

DPRD kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan

Konflik.

Pasal 18

Status Keadaan Konflik skala provinsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ditetapkan oleh

gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD

provinsi.

Pasal 19

DPRD provinsi melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Penanganan Konflik selama Status Keadaan

Konflik.

Pasal 20

Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) ditetapkan oleh Presiden

setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

Pasal 21

DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Penanganan Konflik selama Status Keadaan Konflik skalanasional.

Pasal 22

Penetapan Status Keadaan Konflik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku paling lama 90 (sembilan

puluh) hari.

Pasal 23

(1)Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali kota bertanggung jawab atas Penanganan

K flikkb t /kt

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

13/135

(2)Dalam Penanganan Konflik skala kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ay

bupati/wali kota wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik k

gubernur dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan dalam

dan/atau menteri terkait serta DPRD kabupaten/kota.

Pasal 24

(1)Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, gubernur bertanggung jawab

Penanganan Konflik provinsi.

(2)Dalam Penanganan Konflik skala provinsi sebagaimana dimaksud pada ay

gubernur wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada Pr

melalui menteri yang membidangi urusan dalam negeri dan/atau menteri

dengan tembusan kepada DPRD provinsi.

Pasal 25

(1)Dalam hal Status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden bertanggung jawab

Penanganan Konflik nasional.

(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pr

dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi urusan politik, hukum

keamanan sebagai koordinator dengan melibatkan menteri/pimpinan lembaga terk

(3)Dalam penanganan Status Keadaan Konflik skala nasional sebagaimana dim

pada ayat (1), Presiden menyampaikan perkembangan penanganan Status Ke

Konflik kepada DPR.

Pasal 26

Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota,

bupati/wali kota dapat melakukan:a.pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk sementara waktu;

b.pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu;

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

14/135

c.penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk

sementara waktu; dan

d.pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik

atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara

waktu.

Pasal 27

Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi gubernur

dapat melakukan:

a.pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk

sementara waktu;

b.pembatasan orang di luar rumah untuk sementara

waktu;

c.penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk

sementara waktu; dan

d.pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik

atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Pasal 28

Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional Presiden

dapat menunjuk menteri yang membidangi koordinasi

urusan politik, hukum, dan keamanan untuk melakukan:

a.pembatasan dan penutupan kawasan Konflik untuk

sementara waktu;

b.pembatasan orang di luar rumah untuk sementara

waktu;c.penempatan orang di luar kawasan Konflik untuk

sementara waktu; dand.pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflikatau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

Pasal 29

(1)Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian

keadaan Konflik skala kabupaten/kota, bupati/wali

kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRDkabupaten/kota dapat memperpanjang jangka waktu

StatusKeadaan Konflikpalinglama30 (tigapuluh)

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

15/135

(2)Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian

keadaan Konflik skala provinsi, gubernur setelah

berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi dapat

memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik

paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(3)Berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan

pengendalian keadaan Konflik skala nasional, Presiden

setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR dapat

memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik

paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 30

(1)Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik

sebagaimana dimaksuddalamPasal 29 ayat (1)

dikonsultasikan oleh bupati/wali kota kepada

pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam waktu 10

(sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktuStatus Keadaan Konflik.



dikonsultasikan oleh gubernur kepada pimpinan DPRD

provinsi dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum

berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.



dikonsultasikan oleh Presiden kepada pimpinan DPRdalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya

jangka waktu Status Keadaan Konflik.

(4)Dalam hal penetapan Status Keadaan Konflik dicabut,

semua kewenangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 tidak berlaku.

Pasal 31

Dalam hal keadaan Konflik dapat ditanggulangi sebelum

batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22, bupati/wali kota, gubernur, atau Presiden

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

16/135

Bagian Keempat Tindakan Darurat Penyelamatan dan Pelindungan Korban

Pasal 32

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan

korban sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan

wewenangnya.

(2) Tindakan darurat penyelamatan dan pelindungan

korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban

Konflik secara cepat dan tepat;

b.pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik;

c.pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk

kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan

kelompok orang yang berkebutuhan khusus;

d.pelindungan terhadap kelompok rentan;

e.upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;

f.penyelamatan sarana dan prasarana vital;

g.penegakan hukum;

h.pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari

dan ke daerah Konflik; dani.penyelamatan harta benda korban Konflik.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan darurat

penyelamatan dan pelindungan korban diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

Bagian KelimaBantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan TNI

Pasal 33

(1)Dalam Status Keadaan Konflik skala kabupaten/kota,

bupati/wali kota dapat meminta bantuan penggunaan

kekuatan TNI kepada Pemerintah.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

17/135

(2)Dalam Status Keadaan Konflik skala provinsi, gubernur

dapat meminta bantuan penggunaan kekuatan TNI

kepada Pemerintah.

(3)Dalam Status Keadaan Konflik skala nasional, Presiden

berwenang mengerahkan kekuatan TNI setelah

berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

(4)Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 34

(1)Pelaksanaan bantuan penggunaan kekuatan TNI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

dikoordinasikan oleh Polri.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan penggunaankekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berakhir apabila:

a.telah dilakukan pencabutan penetapan Status Keadaan

Konflik; atau

b.berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.

BAB VPEMULIHAN PASCAKONFLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secaraterencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

18/135

(2)Upaya Pemulihan Pascakonflik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a.rekonsiliasi;

b.rehabilitasi; dan

c.rekonstruksi.

Bagian Kedua

Rekonsiliasi

Pasal 37

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan

rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:

a.perundingan secara damai;

b.pemberian restitusi; dan/atau

c.pemaafan.

(2)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan Pranata Adat dan/atau

Pranata Sosial atau Satuan Tugas Penyelesaian Konflik

Sosial.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 38

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan

rehabilitasi di daerah pascakonflik dan daerah terkena

dampak Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36 ayat (2) huruf b, sesuai dengan tugas, tanggung

jawab, dan wewenangnya.

(2)Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. pemulihan psikologis korban Konflik dan

pelindungan kelompok rentan;

b.pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya,

keamanan, dan ketertiban;

c. perbaikan dan pengembangan lingkungan

dan/atau daerah perdamaian;

d.penguatan relasi sosial yang adil untuk

kesejahteraan masyarakat;

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

19/135

e.penguatan kebijakan publik yang mendorong

pembangunan lingkungan dan/atau daerah

perdamaian berbasiskan hak masyarakat;

f.pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta

peningkatan pelayanan pemerintahan;

g.pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan,

anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;

h.pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan

reproduksi bagi kelompok perempuan;

i.peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan

j.pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan

pemulihan aset korban Konflik.

Bagian Keempat

Rekonstruksi

Pasal 39

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan

rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (2) huruf c sesuai dengan tugas, tanggung jawab,

dan wewenangnya.

(2)Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a.pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan

publik di lingkungan dan/atau daerah

pascakonflik; b.pemulihan dan penyediaan akses pendidikan,

kesehatan, dan mata pencaharian;

c.perbaikan sarana dan prasarana umum daerah

Konflik;

d.perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja

yang menyebabkan ketidaksetaraan dan

ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;

e.perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan

pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan,

anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;

f perbaikandanpemulihantempatibadah

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

20/135

BAB VIKELEMBAGAAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK

Bagian KesatuKelembagaan

Pasal 40Kelembagaan penyelesaian Konflik terdiri atas Pemerintah,

Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata

Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.

Bagian Kedua

Mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial

Pasal 41

(1)Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata

Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui

keberadaannya.

(2)Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil

penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat

dan/atau Pranata Sosial.

(3)Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui

mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki

kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.

(4)Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme

Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka

penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas

Penyelesaian Konflik Sosial.

(5)Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat

dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur

kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

21/135

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

22/135

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (1), Satuan Tugas Penyelesaian

Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:

a.pencarian fakta dan pemberian kesempatan kepada

pihak yang berkonflik untuk menyampaikan fakta dan

penyebab terjadinya Konflik;

b.pencarian data atau informasi di instansi pemerintah

dan/atau swasta terkait sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c.koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan

pelindungan kepada korban, saksi, pelapor, pelaku,

dan barang bukti sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

d.perumusan opsi yang dapat disepakati dengan

mempertimbangkan kepentingan pihak yang berkonflik;

e.perumusan kesepakatan yang telah dicapai;

f.penghitungan jumlah kerugian dan besaran

kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan/atau

rekonstruksi;

g.penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah dalam upaya

rehabilitasi dan Pemulihan Pascakonflik; dan

h.penyampaian laporan akhir pelaksanaan tugas dan

fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan

tembusan kepada DPR/DPRD.

Paragraf Tiga

Pembentukan, Penetapan, dan Pembubaran

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Pasal 45

Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosialsebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan melalui

mekanisme:

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

23/135

a.pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik

Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala

kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota;

b.pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik

Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala provinsi

dilakukan oleh gubernur; dan /atau

c.pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik

Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala nasional

diusulkan oleh menteri yang membidangi koordinasi

urusan politik, hukum, dan keamanan kepada

Presiden.

Pasal 46

(1)Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial berakhir

apabila:a.Konflik telah diselesaikan melalui musyawarah

untuk mufakat; atau

b.penyelesaian Konflik diajukan oleh pihak yang

berkonflik melalui pengadilan.

(2)Dalam hal keadaan Konflik skala kabupaten/kota

meningkat menjadi keadaan Konflik skala provinsi,

Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

kabupaten/kota tidak dengan sendirinya dibubarkan.

(3)Dalam hal keadaan Konflik skala provinsi meningkat

menjadi keadaan Konflik skala nasional, Satuan Tugas

Penyelesaian Konflik Sosial kabupaten/kota dan

provinsi tidak dengan sendirinya dibubarkan.

(4)Penyelesaian Konflik selama proses di pengadilan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah

Daerah.

(5)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mencakup pemantauan, pengendalian, dan

pengamanan terhadap pihak yangberkonflik tanpa

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

24/135

Paragraf EmpatKeanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

Pasal 47

(1)Keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal

45 huruf a terdiri atas unsur Pemerintah Daerah danmasyarakat.

(2)Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a.bupati/wali kota;

b.ketua DPRD kabupaten/kota;

c.instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja

perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan;

d.kepala kepolisian resor;

e.komandan distrik militer/komandan satuan unsur

TNI; danf.kepala kejaksaan negeri.

(3)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a.tokoh agama;

b.tokoh adat;

c.tokoh masyarakat;

d.pegiat perdamaian; dan

e.wakil pihak yang berkonflik.


(3) harus memperhatikan keterwakilan perempuansekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 48


provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf

b terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan

masyarakat.

(2)Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a.gubernur; b.ketua DPRD provinsi;

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

25/135

c.instansi Pemerintah dan/atau satuan kerja

pemerintah daerah provinsi sesuai dengan

kebutuhan;

d.kepala kepolisian daerah;

e.panglima daerah militer/komandan satuan unsur

TNI;

f.kepala kejaksaan tinggi; dang.unsur Pemerintah Daerah pada Satuan Tugas

Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.


(1) terdiri atas:

a.tokoh agama;

b.tokoh adat;

c.tokoh masyarakat;

d.pegiat perdamaian; dan

e.wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas

Penyelesaian Konflik Sosial skala kabupaten/kota.(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)harus memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 49


skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45

huruf c terdiri atas unsur Pemerintah dan

masyarakat.

(2)Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a.kementerian yang membidangi koordinasi urusan

politik, hukum, dan keamanan;

b.kementerian yang membidangi koordinasi urusan

kesejahteraan rakyat;

c.kementerian yang membidangi urusan dalam

negeri;

d.kementerian yang membidangi urusan

pertahanan;

e.kementerian yang membidangi urusan keuangan

negara;

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

26/135

h.kementerian yang membidangi urusan agama;

i.Polri;

j.TNI;

k.Kejaksaan Agung;

l.Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

m.Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

n.unsur Pemerintah Daerah dari Satuan TugasPenyelesaian Konflik Sosial skala provinsi yang

berkonflik; dan

o.instansi pemerintah terkait lainnya sesuai dengan

kebutuhan.


(1) terdiri atas:

a.tokoh agama;

b.tokoh adat;

c.tokoh masyarakat;

d.pegiat perdamaian;e.wakil pihak yang berkonflik dari Satuan Tugas

Penyelesaian Konflik Sosial skala provinsi; dan

f.lembaga masyarakat lain yang terkait sesuai

dengan kebutuhan.


(3)harus memperhatikan keterwakilan perempuan

sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 50

Penetapan anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik

Sosial unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1)

dengan mempertimbangkan ketokohan, integritas, dan

moralitas.Pasal 51

Anggota Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

berhenti atau diberhentikan karena:

a.masa tugas Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

telah berakhir;

b.penggantian personel oleh instansi yang bersangkutan;

c meninggaldunia;

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

27/135

e.melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugasdan fungsi Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosialdan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam PenangananKonflik.

(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa:

a.pembiayaan; b.bantuan teknis;

c.penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban

Konflik; dan/atau

d.bantuan tenaga dan pikiran.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai peran sertamasyarakat dalam Penanganan Konflik diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB VIIIPENDANAAN

Pasal 53

(1)Pendanaan Penanganan Konflik digunakan untukPencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan

Pemulihan Pascakonflik.(2)Pendanaan Penanganan Konflik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah yangdialokasikan pada APBN dan/atau APBD sesuaidengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabmasing-masing.

Pasal 54

(1) Pemerintah mengalokasikan dana APBN untuk

Pencegahan Konflik melalui anggarankementerian/lembaga yang bertanggung jawab sesuai

tugasdanfungsinya

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

28/135

(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD

untuk Pencegahan Konflik melalui anggaran satuan

kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab

sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 55

(1)Pendanaan Penghentian Konflik dan rekonsiliasi

pascakonflik diambil dari dana siap pakai pada APBN

dan/atau dana belanja tidak terduga pada APBD oleh

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai

unsur Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Pasal

48 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) yang dapat dipakai

sewaktu-waktu secara langsung oleh Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah.

(2)Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersumber dari dana bagian anggaran bendahara

umum negara.

Pasal 56

(1)Pemerintah mengalokasikan dana pascakonflik

melalui anggaran kementerian/lembaga yang

bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.

(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan dana

pascakonflik melalui APBD.

(3)Dana pascakonflik digunakan untuk mendanai

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap

pascakonflik yang terjadi di daerah.

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami konflik

dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan

dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik

kepada Pemerintah melalui dana alokasi khusus

(DAK) dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik besertarencana anggaran biaya.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

29/135

(2) Pengajuan dana pascakonflik yang diajukan olehPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikoordinasikan oleh kementerian yangmembidangi urusan dalam negeri.

Pasal 58

Ketentuan mengenai perencanaan, penganggaran,penyaluran, penatausahaan, pelaporan, danpertanggungjawaban pengelolaan pendanaanPenanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal53 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Semua program dan kegiatan yang berkaitan denganPenanganan Konflik yang telah berlangsung sebelumditetapkannya Undang-Undang ini dapat terusdilaksanakan sampai dengan berakhirnya program dankegiatan tersebut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang berkaitan denganpenanganan konflik dinyatakan tetap berlaku sepanjangtidak bertentangan atau belum dibentuk berdasarkanUndang-Undang ini.

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudahditetapkan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini

diundangkan.

Pasal62

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

30/135

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei

2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 116

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,ttd.

Wisnu Setiawan

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

31/135


NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

I. UMUM

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan

jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa, pada satu sisi merupakan

suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung

dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan

kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat

membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat

ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial danekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.

Di samping itu, transisi demokrasi dalam tatanan dunia yang makin

terbuka mengakibatkan makin cepatnya dinamika sosial, termasuk

faktor intervensi asing. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai

salah satu negara yang rawan Konflik, terutama Konflik yang bersifat

horisontal. Konflik tersebut, terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa

aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda, korban jiwa dan trauma psikologis seperti

dendam, benci, dan antipati, sehingga menghambat terwujudnya

kesejahteraan umum.

Sistem penanganan Konflik yang dikembangkan selama ini lebih

mengarah pada penanganan yang bersifat militeristik dan represif. Selain

itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan

Konflik masih bersifat parsial dan dalam bentuk peraturan perundang-

undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti dalam bentuk

Instruksi Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden.

Berbagai . . .

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

32/135

Pencegahan Konflik seperti regulasi mengenai kebijakan dan strategi

pembangunan yang sensitif terhadap Konflik dan upaya Pencegahan

Konflik. Kedua, kerangka regulasi bagi kegiatan Penanganan Konflik pada

saat terjadi Konflik yang meliputi upaya penghentian kekerasan dan

pencegahan jatuhnya korban manusia ataupun harta benda. Ketiga,

kerangka regulasi bagi penanganan pascakonflik, yaitu ketentuan yang

berkaitan dengan tugas penyelesaian sengketa/proses hukum sertakegiatan pemulihan, reintegrasi, dan rehabilitasi. Kerangka regulasi yang

dimaksud adalah segala peraturan perundang-undangan, baik yang

tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain,

termasuk di dalamnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP

MPR).

Berdasarkan pemikiran tersebut, pada dasarnya terdapat tiga

argumentasi pentingnya Undang-Undang tentang Penanganan Konflik

Sosial, yaitu argumentasi filosofis, argumentasi sosiologis, dan

argumentasi yuridis.

Argumentasi filosofis berkaitan dengan pertama, jaminan tetap

eksisnya cita-cita pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, tanpa diganggu akibat

perbedaan pendapat atau Konflik yang terjadi di antara kelompok

masyarakat.Kedua, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah

melindungi segenap bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku

bangsa, agama, dan budaya serta melindungi seluruh tumpah darah

Indonesia, termasuk memberikan jaminan rasa aman dan bebas dari

rasa takut dalam rangka terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

Ketiga, tanggung jawab negara memberikan pelindungan, pemajuan,

penegakan, dan pemenuhan hak asasi melalui upaya penciptaan

suasana yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik lahir maupun

batin sebagai wujud hak setiap orang atas pelindungan diri pribadi,

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta hak atas rasa

aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan. Bebas dari rasa takut

merupakan jaminan terhadap hak hidup secara aman, damai, adil, dan

sejahtera.

Selanjutnya . . .

Selanjutnya argumentasisosiologispembentukanUndang-Undang

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

33/135

ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, ekonomi dan politik, berpotensi

melahirkan Konflik di tengah masyarakat.

Kedua, Indonesia pada satu sisi sedang mengalami transisi

demokrasi dan pemerintahan, membuka peluang bagi munculnya

gerakan radikalisme di dalam negeri, dan pada sisi lain hidup dalam

tatanan dunia yang terbuka dengan pengaruh asing sangat rawan dan

berpotensi menimbulkan Konflik.Ketiga, kekayaan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan

yang makin terbatas dapat menimbulkan Konflik, baik karena masalah

kepemilikan maupun karena kelemahan dalam sistem pengelolaannya

yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Keempat, Konflik menyebabkan hilangnya rasa aman, timbulnya

rasa takut, rusaknya lingkungan dan pranata sosial, kerugian harta

benda, jatuhnya korban jiwa, timbulnya trauma psikologis (dendam,

benci, antipati), serta melebarnya jarak segresi antara para pihak yang

berkonflik sehingga dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan

umum.Kelima, Penanganan Konflik dapat dilakukan secara komprehensif,

integratif, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan serta tepat sasaran

melalui pendekatan dialogis dan cara damai berdasarkan landasan

hukum yang memadai.

Keenam, dalam mengatasi dan menangani berbagai Konflik

tersebut, Pemerintah Indonesia belum memiliki suatu format kebijakan

Penanganan Konflik komprehensif, integratif, efektif, efisien, akuntabel

dan transparan, serta tepat sasaran berdasarkan pendekatan dialogis

dan cara damai.

Argumentasi yuridis pembentukan Undang-Undang tentangPenanganan Konflik Sosial adalah mengenai permasalahan peraturan

perundang-undangan terkait Penanganan Konflik yang masih bersifat

sektoral dan reaktif, dan tidak sesuai dengan perkembangan sistem

ketatanegaraan.

Beberapa undang-undang yang erat kaitannya, bahkan menjadi

dasar dan acuan bagi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial adalah

sebagai berikut:

1. Undang . . .

1.Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan

B h b i tlh dibh d kli t khi d

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

34/135

4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi

Undang-Undang;7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia;11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana;

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial.

Pembentukan Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial

dilakukan melalui analisis sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menentukan

tujuan penanganan Konflik yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yangaman, tenteram, damai, dan sejahtera; memelihara kondisi damai dan

harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan; meningkatkan tenggang

rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan; melindungi jiwa, harta

benda, serta sarana dan prasarana umum; memberikan pelindungan dan

pemenuhan hak korban; serta memulihkan kondisi fisik dan mental

masyarakat.

Undang...

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial mengatur mengenai

Penanganan Konflik Sosialyang dilakukan melaluitiga tahapan,yaitu

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

35/135

penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; tindakan

darurat penyelamatan dan pelindungan korban; dan/atau pengerahan dan

penggunaan kekuatan TNI. Status Keadaan Konflik berada pada keadaan

tertib sipil sampai dengan darurat sipil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959. Selanjutnya, Penanganan

Konflik pada pascakonflik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban

melakukan upaya Pemulihan Pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur melalui upaya rekonsiliasi; rehabilitasi; dan

rekonstruksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peran serta

masyarakat dan pendanaan Penanganan Konflik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan“ adalah bahwa

penanganan Konflik harus mencerminkan pelindungan dan

penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat

setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara

proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas hak asasi manusia” adalah

Penanganan Konflik harus menghormati dan menjunjung

tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan

tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi,dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum,

dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan,

kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan“ adalah bahwa

Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak

bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara

prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yangdimaksud dengan “asaskekeluargaan“adalah bahwa

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

36/135

Yang dimaksud dengan “asas kebhinneka-tunggal-ikaan“

adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan

keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta

kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang

menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa

Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara

proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan gender” adalah bahwa

kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk

memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar

mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum,ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh

manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil

dalam pembangunan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum“

adalah bahwa Penanganan Konflik harus dapat menimbulkan

ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya

kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan“ adalah bahwa

Penanganan Konflik harus dilakukan secara terus-menerus

dan berkesinambungan untuk menciptakan suasana tenteram

dan damai.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal“ adalah bahwa

Penanganan Konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang

hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

Huruf k

Y di k dd “ t j b “ dlh

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

37/135

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif“ adalah bahwa

Penanganan Konflik melibatkan masyarakat dalam

keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga

pengawasan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tidak memihak” adalah bahwa

Penanganan Konflik berpegang teguh pada norma dengan tidak

berpihak pada pihak manapun.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas tidak membeda-bedakan” adalah

bahwa dalam Penanganan Konflik harus memberikan

perlakuan yang sama dengan tidak membedakan

antarkelompok masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini difasilitasi oleh

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui penguatan capacity

building, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan budi pekerti,

pendidikan agama, dan menanamkan nilai-nilai integrasi bangsa.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa hasil penyelesaian perselisihan secara damai harus

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

38/135

Yang dimaksud dengan “perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan memperhatikan aspirasi masyarakat” adalah

bahwa suatu proses perancangan pembangunan beserta

pelaksanaannya menampung harapan dan keinginan

masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendidikan membangun

perdamaian (peace building), memelihara dan melestarikan

perdamaian(peace keeping), menciptakan perdamaian(peace

making), toleransi, multikulturalisme, inklusivisme, dan

pendidikan kewarganegaraan.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

39/135

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menegakkan hukum tanpa diskriminasi“ adalah upaya

menegakkan atau memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman pe

dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

membedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna

golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.Huruf h

Pelaku usaha yang dimaksud adalah pelaku usaha dalam bidang perkebunan, perik

pertanian, pertambangan, dan kehutanan.

Pasal 10 Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “media komunikasi” mencakup media komunikasi trad

serta media massa cetak dan elektronik.

Pasal 11

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

40/135

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah tindakan yang dapat melukai fisik sese

baik yang dilakukan dengan menggunakan senjata maupun yang dilakukan dengan

menggunakan senjata yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa

kerugian/hilangnya harta benda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14 Yang dimaksud dengan “tidak dapat dikendalikan oleh Polri” adalah kondisi dimana es

Konflik makin meningkat dan resiko makin meluas karena terbatasnya jumlah person

peralatan kepolisian setempat.

Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi pemerintahan” adalah terganggunya ke

administrasi pemerintahan dan fungsi pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

41/135

Pasal 18Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

42/135

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat

(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Materi muatan Peraturan Pemerintah termasuk pengaturanteknis mengenai kendali operasional di lapangan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”restitusi” adalah pembayaran

ganti rugi atas kerusakan harta benda dan/atau

penderitaan yang dialami oleh korban dan/atau

keluarganya.

Huruf c

Cukup jelas.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

43/135

Ayat (2)Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Pemulihan kondisisosial, ekonomi,

budaya, keamanan,

dan ketertiban

merupakan

serangkaian

kegiatan untuk

mengembalikan

kondisi masyarakat yang terkena dampak Konflik agar

kembali pada kondisi aman, tenteram, damai, dan sejahtera.

Huruf cCukup jelas.

Huruf d

yang adil untuk kesejahteraan serangkaian upaya pembauran meniadakan

sifat eksklusif

masyarakat guna mempererat antarkelompok masyarakat mencapai

kesatuan dan

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemenuhan kebutuhan dasar” adalah

bantuan makanan, minuman, pakaian, kesehatan, termasuk

sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan spesifik perempuan”

adalah kebutuhan yang diperlukan oleh kaum perempuan

yang terkait dengan kodratnya sebagai perempuan dalam

kehidupan sehari-hari.

Penguatan relasi sosialmasyarakat merupakan

masyarakat untuk

antarkelompok dalam

kembali hubungan

Pascakonflik untuk

kesejahteraan.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

44/135

Huruf hCukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

45/135

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pegiat perdamaian” adalah setiap

orang yang aktivitasnya memberikan perhatian pada

urusan yang mendorong terwujudnya perdamaian.

Huruf eCukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Pasal 53 . . .

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

46/135

Pasal 53Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA


NOMOR 24 TAHUN 2007

TENTANG

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5315

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

47/135

PENAN GGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan

terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis,

hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh

faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam

keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;

c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada

belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan

perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat

upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan

Menimbang :

Mengingat :

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

48/135

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik

oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah

longsor.

3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa ataurangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik

sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang

meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana,

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.6. Kegiatan...................

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

49/135

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan

sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang

tepat guna dan berdaya guna.

8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera

mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada

suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan

menghadapi ancaman bencana.

10.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan

segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta

benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

11.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik

atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana

dengan sasaran utama untuk normalisasi atau beijalannya secara wajar semua

aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

12.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,

kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban,

dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan

bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

13.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa

menimbulkan bencana.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis,

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi padasuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

15.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi

masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan

14.Rawan

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

50/135

memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan

melakukan upaya rehabilitasi.

16.Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan

ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

17.Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada

suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka,

sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau

kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

18.Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh

Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang

diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

20.Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa

keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai

akibat dampak buruk bencana.

21.Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan

hukum.

22.Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau

meninggal dunia akibat bencana.

23.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.24.Pemerintah.....................

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

24. Pemerintah daerah adalah gubemur, bupati/walikota, atau perangkat daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

25.Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang

didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26.Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam

lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau

yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan

Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan

lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

51/135

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

(1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 berasaskan:

a. kemanusiaan;

b. keadilan;

c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;e. ketertiban dan kepastian hukum;

f. kebersamaan;

g. kelestarian lingkungan hidup; dan

h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2)Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:

a. cepat dan tepat;

b. prioritas;

c. koordinasi...............

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

c. koordinasi dan keterpaduan;

d. berdaya guna dan berhasil guna;

e. transparansi dan akuntabilitas;

f. kemitraan;

g. pemberdayaan;

h. nondiskriminatif; dan

i. nonproletisi.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

d. menghargai budaya lokal;

e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;

f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dankedermawanan; dan

g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

52/135

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana meliputi:a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko

bencana dengan program pembangunan;

b. perlindungan...............

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana

secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;

d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;

e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;

f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap

pakai; dan

g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak

bencana.

Pasal 7

(1)Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

meliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan

pembangunan nasional;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang

memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;

c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;

d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan

negara lain, badan-badan, atau pihak- pihak internasional lain;

e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai

sumber ancaman atau bahaya bencana;

f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya

alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan

g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala

nasional.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

53/135

(2)Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:

a. jumlah korban;

b. kerugian harta benda;

c. kerusakan prasarana dan sarana;

d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan

e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

(3)Ketentuan.................

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana meliputi:

a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi

yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan

minimum;

b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana

dengan program pembangunan; dan

d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 9

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana meliputi:

a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada

wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur

kebijakan penanggulangan bencana;

c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan

provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;

d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman

atau bahaya bencana pada wilayahnya;

e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya

alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala

provinsi, kabupaten/kota.

BAB IV

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

54/135

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Pasal 10

(1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk

Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(2)Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri.

Pasal 11

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:

a. pengarah penanggulangan bencana; dan

b. pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 12

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:

a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat,

rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan

bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap

sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi

darurat bencana;

e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan

sumbangan/bantuan nasional dan internasional;

f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

55/135

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

dan

h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan

efisien; dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 14

(1)Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 huruf a mempunyai fungsi:

a.merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional;

b. memantau; dan

c.mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2)Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:a. pejabat pemerintah terkait; dan

b. anggota masyarakat profesional.

(3)Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

(1)Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan kewenangan Pemerintah.

(2)Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(3)Keanggotaan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

(3)Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Pasal 16

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

huruf b, unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas

secara terintegrasi yang meliputi:

a. prabencana;

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

56/135

b. saat tanggap darurat; dan

c. pascabencana.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur

organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana

diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 18

(1)Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2)Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas:

a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah

gubernur atau setingkat eselon Ib;dan

b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di

bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.

Pasal 19(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur:

a. pengarah penanggulangan bencana; dan

b. pelaksana penanggulangan bencana.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

(2)Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud

pada ay at (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional

Penanggulangan Bencana.

Pasal 20

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;

serta

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah

daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

57/135

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan

darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan

penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah

setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi

darurat bencana;g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 22

(1)Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ay at (1) huruf a mempunyai fungsi:

a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan

penanggulangan bencana daerah;

b. memantau; dan

c.mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

daerah.

(2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas:

a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan

b. anggota masyarakat profesional dan ahli.

(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah.

Pasal 23

(1)Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b

merupakan kewenangan pemerintah daerah.

(2)Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

a. koordinasi;

b. komando; dan

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

58/135

c.pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada

wilayahnya.

(3)Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga

profesional dan ahli.

Pasal 24

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas

secara terintegrasi yang meliputi:

a. prabencana;

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

b. saat tanggap darurat;dan

c. pascabencana.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur

organisasi, dan tata keija Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur

dengan Peraturan Daerah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 26

(1)Setiap orang berhak:

a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok

masyarakat rentan bencana;

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan

penanggulangan bencana.

d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program

penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatanpenanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan

komunitasnya; dan

f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas

pelaksanaan penanggulangan bencana.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

59/135

(2)Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan

kebutuhan dasar.

(3)Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana

yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Bagian Kedua.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 27

Setiap orang berkewajiban:

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara

keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan

hidup;

b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan

c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan

bencana.

BAB VI

PERAN LEMBAGA USAHA

DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 28

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana, baik secara

tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 29

(1)Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan

kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2)Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan

kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan

penanggulangan bencana sertamenginformasikannya kepada publik secara transparan.

(3)Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip

kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya

dalam penanggulangan bencana.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

60/135

Bagian Kedua.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Bagian KeduaPeran Lembaga Internasional

Pasal 30

(1)Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah

dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana dan

mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para

pekerjanya.

(2)Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah

dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan secara

sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra

keija dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial,

budaya, dan agama masyarakat setempat.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana oleh lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN

BENCANA

Bagian KesatuUmum

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4

(empat) aspek meliputi:

a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

b. kelestarian lingkungan hidup;

c. kemanfaatan dan efektivitas; dan

d. lingkup luas wilayah.

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

61/135

-

salina

n-

Pasal 35...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 32

(1)Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:

a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk

pemukiman;dan/atau

b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap

orang atas suatu benda sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2)Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan

Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap

meliputi:

a. prabencana;

b. saat tanggap darurat; dan

c. pascabencana.

Paragraf Kesatu

Prabencana

Pasal 34

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:

a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan

b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 35

8/18/2019 UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014

62/135

-

salina

n-

Pasal 64...

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak

terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a

meliputi:

a. perencanaan penanggulangan bencana;

b. pengurangan risiko bencana;

c. pencegahan;

d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

e. persyaratan analisis risiko bencana;

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

g. pendidikan dan pelatihan; dan

h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 36

(1)Perencanaan pen

Documents

UU 24-2007, UU 07-2012, UU 29-2014