URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI KANTOR PERTANAHAN … · URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI KANTOR PERTANAHAN Kepala Kantor Pertanahan A. Ikhtisar Jabatan: Melaksanakan pengoordinasian,

- 1281 -

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

DI KANTOR PERTANAHAN

Kepala Kantor Pertanahan

A. Ikhtisar Jabatan:

Melaksanakan pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan

ketatausahaan, survei, pengukuran dan pemetaan, penetapan hak tanah,

pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan,

pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan

perkara

B. Uraian Tugas:

1. Mengoordinasikan rencana program kegiatan dan penganggaran;

2. Mengoordinasikan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan,

pengelolaan urusan kepegawaian danpelaksanaan reformasi birokrasi;

3. Mengoordinasikan urusanperencanaan, keuangan, administrasi barang

milik negara dan tindak lanjut hasil temuan;

4. Mengoordinasikan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol,

perlengkapan dan layanan pengadaan;

5. Mengoordinasikan urusanpelayanan pertanahan, pelayanan informasi dan

pengaduan masyarakat;

6. Mengoordinasikan urusan hubungan masyarakat, advokasi hukum

danpengusulan peraturan perundang-undangan;

7. Mengoordinasikan pengukuran dan pemetaan dasar;

8. Mengoordinasikan pengukuran dan pemetaan kadastral pembukuan serta

pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan

perairan;

9. Mengoordinasikan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan

dan wilayah tertentu;

10. Mengoordinasikan pembinaan tenaga teknis, surveyor dan petugas survei

dan pemetaan tematik;

11. Mengoordinasikan pengelolaan dan pemutakhiran peralatanteknis serta

teknologi pengukuran dan pemetaan;

12. Mengoordinasikan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di

wilayahnya;

13. Mengoordinasikan pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan

penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak

atas ruang dan hak komunal

14. Mengoordinasikan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan

sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik

Belanda, dan bekas tanah asing lainnya;

15. Mengoordinasikan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat

mempunyai hak milik;

16. Mengoordinasikan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan

dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;

17. Mengoordinasikan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, kerjasama

dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, pengembangan

dan diseminasi model dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah

masyarakat;

18. Mengoordinasikan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik

atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf,

hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak

serta hapusnya hak;

- 1282 -

19. Mengoordinasikan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak

milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan

pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan

perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan

pembinaan PPAT;

20. Mengoordinasikan penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan

dan pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, dan penataan

pemanfaatan kawasan;

21. Mengoordinasikan bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis

pertanahan dan penatagunaan tanah;

22. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan

tanah;

23. Mengoordinasikan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi, data

lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tanah obyek landreform,

pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan

kawasan tertentu;

24. Mengoordinasikan pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek

landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan

tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform;

25. Mengoordinasikan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;

26. Mengoordinasikan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah,

pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi,

koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi

masyarakat;

27. Mengoordinasikan inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian,

zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga

nonpemerintah;

28. Mengoordinasikan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah

pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah

pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan

penghapusan tanah pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban

pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;

29. Mengoordinasikan pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan

tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil

pengadaan tanah;

30. Mengoordinasikan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin

pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah,

badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah;

31. Mengoordinasikan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;

32. Mengoordinasikan pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembuatan

peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan

dan potensi sumberdaya agraria;

33. Mengoordinasikan pencegahan, penanganan dan penyelesaian

sengketa/konflik dan perkara pertanahan,

34. Mengoordinasikan analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas

tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian;

35. Mengoordinasikan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan

pertanahan;

36. Mengoordinasikan penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan

37. Mengoordinasikan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan;

38. Melaksanakan bimbingan teknis, pemantuan dan evaluasi kegiatan

pertanahan; dan

39. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pertanahan.

- 1283 -

C. Hasil Kerja:

1. Dokumen rencana program kegiatan dan penganggaran;

2. Dokumen urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan,

pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

3. Dokumen urusan perencanaan, keuangan, administrasi barang milik

negara dan tindak lanjut hasil temuan;

4. Dokumen urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan

dan layanan pengadaan;

5. Dokumen urusan pelayanan pertanahan, pelayanan informasi dan


6. Dokumen urusan hubungan masyarakat, advokasi hukum dan pengusulan

peraturan perundang-undangan;

7. Dokumen pengukuran dan pemetaan dasar;

8. Dokumen pengukuran dan pemetaan kadastral pembukuan serta

pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan

perairan;

9. Dokumen survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan

wilayah tertentu;

10. Dokumen pembinaan tenaga teknis, surveyor dan petugas survei dan

pemetaan tematik;

11. Dokumen pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi

pengukuran dan pemetaan;

12. Dokumen pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya;

13. Dokumen pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan kembali hak

perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak

komunal

14. Dokumen izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan

serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda, dan

bekas tanah asing lainnya;

15. Dokumen penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak

milik;

16. Dokumen inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan

hukum swasta, serta hak atas ruang;

17. Dokumen pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, kerjasama dengan

lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, pengembangan dan

diseminasi model dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;

18. Dokumen pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas

satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak

atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta

hapusnya hak;

19. Dokumen pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas

satuan rumah susun, hak pengelolaan,tanah wakaf, dan pemberian izin

peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan

pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan

PPAT;

20. Dokumen penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan

pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, dan penataan


21. Dokumen bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan

penatagunaan tanah;

22. Dokumen pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah;

23. Dokumen inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi, data lahan

pertanian pangan berkelanjutan dan tanah obyek landreform, pemanfaatan

kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu;

- 1284 -

24. Dokumen pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek landreform,

pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek

landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform;

25. Dokumen redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;

26. Dokumen penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan

sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan

kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat;

27. Dokumen inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi,

kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah;

28. Dokumen pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah,

perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah,

pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah

pemerintah serta pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran

perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;

29. Dokumen pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah,

pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil

pengadaan tanah;

30. Dokumen penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan

hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum

pemerintah, dan badan usaha pemerintah;

31. Dokumen penilaian tanah, bidang tanah dan properti;

32. Dokumen pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembuatan peta zona

nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi

sumberdaya agraria;

33. Dokumen pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan

perkara pertanahan,

34. Dokumen analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah

berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian;

35. Dokumen pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan;

36. Dokumen penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar; dan

37. Basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan;

38. Laporan bimbingan teknis, pemantuan dan evaluasi kegiatan pertanahan;

dan

39. Laporan kegiatan pertanahan.

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran arahan, petunjuk, perintahdan tandatangan pada kegiatan

Kantor Pertanahan;

2. Kebenaran pembagian tugas, bimbingan dan pengendalian pada kegiatan

Kantor Pertanahan;

3. Kebenaran rencana program kegiatan dan penganggaran;

4. Kebenaran pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis

jabatan, pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan reformasi

birokrasi;

5. Kebenaran pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, administrasi

barang milik negara dan tindak lanjut hasil temuan;

6. Kebenaran pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol,

perlengkapan dan layanan pengadaan;

7. Kebenaran pelaksanaan urusan pelayanan pertanahan, pelayanan

informasi dan pengaduan masyarakat;

8. Kebenaran pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, advokasi hukum

dan pengusulan peraturan perundang-undangan;

9. Kebenaran pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;

10. Kebenaran pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;

- 1285 -

11. Kebenaran pelaksanaan survei dan pemetaan tematik;

12. Kebenaran pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor dan petugas

survei dan pemetaan tematik;

13. Kebenaran pelaksanaan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran

peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;

14. Kebenaran pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan, dan

penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak

atas ruang dan hak komunal

15. Kebenaran pelaksanaan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah

badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah

bekas milik Belanda, dan bekas tanah asing lainnya;

16. Kebenaran pelaksanaan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat


17. Kebenaran pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak

perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;

18. Kebenaran pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat,

kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah,

pengembangan dan diseminasi model dalam rangka pemberdayaan hak

atas tanah masyarakat;

19. Kebenaran pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak

milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah

wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan

pembatalan hak serta hapusnya hak;

20. Kebenaran pelaksanaan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang,

hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan,tanah wakaf, dan

pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan

perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan

pembinaan PPAT;

21. Kebenaran penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan

pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, dan penataan


22. Kebenaran pelaksanaan bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis


23. Kebenaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan

tanah;

24. Kebenaran pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi,

data lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tanah obyek landreform,

pemanfaatan kawasan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan

kawasan tertentu;

25. Kebenaran pelaksanaan pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek

landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan

tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform;

26. Kebenaran pelaksanaan redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas

tanah;

27. Kebenaran pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah,

pelaksanaan sosialisasi, perencanaan, pengembangan desain, promosi,

koordinasi dan kerja sama konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi

masyarakat;

28. Kebenaran pelaksanaan inventarisasi, penyesuaian, penataan,

pengendalian, zonasi, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga

nonpemerintah;

- 1286 -

29. Kebenaran pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah

pemerintah, perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah

pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan



30. Kebenaran pelaksanaan pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan

tanah, pelaksanaan pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil

pengadaan tanah;

31. Kebenaran pelaksanaan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau

izin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah,

badan hukum pemerintah, dan badan usaha pemerintah;

32. Kebenaran pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;

33. Kebenaran pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama

pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi

kawasan dan potensi sumberdaya agraria;

34. Kebenaran pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian

sengketa/konflik dan perkara pertanahan,

35. Kebenaran pelaksanaan analisa dan penyiapan usulan pembatalan hak

atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian;

36. Kebenaran pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan

pertanahan;

37. Kebenaran pelaksanaan penelitian data dan penyiapan usulan serta

rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar;

38. Kesesuaian pelaksanaan tugas terhadap peraturan/SOP kegiatan

pengelolaan dan pembangunan basis data geospasial pertanahan dan

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan;

39. Kebenaran pelaksanaan bimbingan teknis, pemantuan dan evaluasi

kegiatan pertanahan; dan

40. Kebenaran laporan kegiatan pertanahan.

E. Wewenang:

1. Memberi keputusan, strategi dan tandatangan pada konsep kegiatan pada

Kantor Pertanahan;

2. Mengarahkan, membimbing dan mengevaluasi pelaksanan kegiatan pada

Kantor Pertanahan;

3. Memerintahkan pemenuhan kelengkapan data pendukung penyusunan

rencana program kegiatan dan penganggaran;


urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan, pengelolaan urusan

kepegawaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi;


urusan perencanaan, keuangan, administrasi barang milik negara dan

tindak lanjut hasil temuan;


urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan dan layanan

pengadaan;


urusan pelayanan pertanahan, pelayanan informasi dan pengaduan

masyarakat;


urusan hubungan masyarakat, advokasi hukum dan pengusulan peraturan

perundang-undangan;


pengukuran dan pemetaan dasar;

- 1287 -


pengukuran dan pemetaan kadastral


survei dan pemetaan tematik;


pembinaan tenaga teknis, surveyor dan petugas survei dan pemetaan

tematik;


pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta



pemberian penetapan, perpanjangan, dan penetapan kembali hak

perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak

komunal

15. Memerintahkan pemenuhan kelengkapan data pendukung penyusunan izin

dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan

sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda, dan bekas tanah asing

lainnya;


penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;


inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum

swasta, serta hak atas ruang;


pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, kerjasama dengan lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah, pengembangan dan diseminasi

model dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;


pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah

susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah

badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya

hak;


pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan

rumah susun, hak pengelolaan,tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan

hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan

pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan

PPAT;


penyusunan persediaan tanah, penetapan penggunaan dan pemanfaatan

tanah, neraca penatagunaan tanah, dan penataan pemanfaatan kawasan;


bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan

penatagunaan tanah;


pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah;


inventarisasi dan pengelolaan basis data potensi, data lahan pertanian

pangan berkelanjutan dan tanah obyek landreform, pemanfaatan kawasan

di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan dan kawasan tertentu;


pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek landreform, pengeluaran

tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek landreform dan

ganti kerugian tanah obyek landreform;

- 1288 -


redistribusi tanah dan pemanfaatan bersama atas tanah;


penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah, pelaksanaan sosialisasi,

perencanaan, pengembangan desain, promosi, koordinasi dan kerja sama

konsolidasi tanah serta bimbingan partisipasi masyarakat;


inventarisasi, penyesuaian, penataan, pengendalian, zonasi, kerjasama

dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah;


pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah,

perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah,

pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah




pembinaan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan

pengadaan tanah pemerintah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah;


penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak dan

kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum

pemerintah, dan badan usaha pemerintah;


penilaian tanah, bidang tanah dan properti;


pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah

kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya

agraria;


pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan perkara

pertanahan;


analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan

putusan pengadilan atau hasil perdamaian;


pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan;


penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan

pendayagunaan tanah terlantar;


basis data geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan;


laporan bimbingan teknis, pemantuan dan evaluasi kegiatan pertanahan;

dan


laporan kegiatan pertanahan.

- 1289 -

I. SUBBAGIAN TATA USAHA

Kepala Subbagian Tata Usaha


Melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

Kantor Pertanahan.

B. Uraian Tugas:

1. Menfasilitasi penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;

2. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis

dan kegiatan pertanahan;

3. Mengoordinasikan urusan identifikasi dan analisis permasalahan

organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan;

4. Mengoordinasikan pengelolaan urusan kepegawaian;

5. Mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi;

6. Mengoordinasikan pengelolaan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan

(KKP);

7. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan administrasi

Barang Milik Negara (BMN)di kabupaten/kota yang bersangkutan;

8. Mengoordinasikan urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol,

perlengkapan;

9. Mengoordinasikan penyelenggaraan layanan pengadaan;

10. Mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pelayanan pertanahan;

11. Mengoordinasikan pelaksanaan hubungan masyarakat;

12. Mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi;

13. Mengoordinasikan pelaksanaan advokasi hukum;

14. Mengoordinasikan pelaksanaan pengajuan usulan evaluasi peraturan

perundang-undangan;

15. Mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat; dan

16. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil

pengawasan.

C. Hasil Kerja:

1. Dokumen rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;

2. Dokumen pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis dan

kegiatan pertanahan;

3. Dokumen identifikasi dan analisis permasalahan organisasi,

ketatalaksanaan, analisis jabatan;

4. Dokumen urusan kepegawaian;

5. Dokumen reformasi birokrasi;

6. Dokumen pengelolaan sistem KKP;

7. Dokumen pengelolaan keuangan dan administrasi BMN;

8. Dokumen urusan ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan;

9. Dokumen layanan pengadaan;

10. Dokumen pengelolaan pelayanan pertanahan;

11. Dokumen pelaksanaan hubungan masyarakat;

12. Dokumen laporan pengelolaan dan pelayanan informasi;

13. Mengoordinasikan pelaksanaan advokasi hukum;

14. Mengoordinasikan pelaksanaan pengajuan usulan evaluasi peraturan

perundang-undangan;

15. Mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat; dan

16. Mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil

pengawasan.

- 1290 -

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep di Subbagian Tata Usaha;

2. Kebenaran petunjuk, koordinasi dan pengendalian kegiatan di Subbagian

Tata Usaha;

3. Keakuratan bahan fasilitasi penyusunan rencana, program dan anggaran,

serta pelaporan;

4. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

program strategis pertanahan dan kegiatan pertanahan;

5. Keakuratan bahan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan identifikasi dan

analisis permasalahan organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan;

6. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;

7. Keakuratan bahan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;

8. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan sistem KKP;

9. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan

administrasi BMN;

10. Keakuratan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga,

protokol, perlengkapan;

11. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penyelenggaraan layanan pengadaan;

12. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan pelayanan pertanahan;

13. Keakuratan bahan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;

14. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan serta pelayanan informasi;

15. Keakuratan bahan dan pelaksanaan advokasi hukum;

16. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengajuan usulan peraturan

perundang-undangan;

17. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;

dan

18. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut temuan

hasil pengawasan.

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada di Subbagian Tata Usaha;

2. Memberi petunjuk, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan di Subbagian Tata Usaha;

3. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi

penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;

4. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis dan kegiatan

pertanahan;

5. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan urusan

identifikasi dan analisis permasalahan organisasi, ketatalaksanaan, analisis

jabatan;


pengelolaan urusan kepegawaian;


pelaksanaan reformasi birokrasi;


pengelolaan sistem KKP;


pelaksanaan pengelolaan keuangan dan administrasi BMN;

10. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan urusan

ketatausahaan, rumah tangga, protokol, perlengkapan;


penyelenggaraan layanan pengadaan;


pelaksanaan pengelolaan pelayanan pertanahan;

- 1291 -


pelaksanaan hubungan masyarakat;


pengelolaan dan pelayanan informasi;


pelaksanaan advokasi hukum;


pelaksanaan pengajuan usulan evaluasi peraturan perundang-undangan;


penanganan pengaduan masyarakat; dan


pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

- 1292 -

Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian


Melakukan penyiapan pelaksanaan urusan umum, organisasi, ketatalaksanaan,

analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian.

B. Uraian Tugas:

1. Melaksanakan kegiatan urusan ketatausahaan;

2. Melaksanakan kegiatan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

3. Melaksanakan kegiatan urusan protokol;

4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan layanan pengadaan;

5. Melaksanakan kegiatan pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan

pelayanan pertanahan;

6. Melaksanakan kegiatan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan

informasi;

7. Melaksanakan kegiatan koordinasi advokasi hukum;

8. Melaksanakan kegiatan pengusulan peraturan perundang-undangan;

9. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan penanganan


10. Melakukan pengusulan pembentukan organisasi;

11. Melakukan pengusulan urusan ketatalaksanaan;

12. Melakukan pengusulan urusan analisis jabatan;

13. Melaksanakan kegiatan analisis beban kerja;

14. Melaksanakan kegiatan urusan administrasi kesejahteraan pegawai;

15. Melakukan pengusulan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja

pegawai;

16. Melakukan pengusulan peserta calon tugas belajar, pendidikan dan latihan,

calon peserta ujian dinas dan ujian penyeseuaian kenaikan pangkat bagi

pegawai;

17. Melaksanakan kegiatan pengelolaan SIMPEG;

18. Melakukan pengusulan pensiun, pemberhentian dengan hormat atas

permintaan sendiri;

19. Melakukan pengusulan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya;

20. Melaksanakan kegiatan pengambilan sumpah atau janji Pegawai Negeri

Sipil (PNS);

21. Melakukan pengusulan kenaikan gaji berkala dan cuti;

22. Melakukan pengusulan perpindahan pegawai dalam wilayah tugas;

23. Melakukan pengusulan perpindahan pegawai dalam jabatan;

24. Melakukan pengusulan kenaikan pangkat;

25. Melaksanakan kegiatan pengelolaan tata naskah di bidang kepegawaian;

26. Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

Negeri Sipil dan daftar hadir;

27. Melakukan pengusulan calon penerima tanda kehormatan dan

penghargaan lainnya;

28. Melakukan pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

pejabat fungsional;

29. Melaksanakan kegiatan pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT); dan

30. Melaksanakan kegiatan urusan reformasi birokrasi.

C. Hasil Kerja:

1. Konsep dokumen urusan ketatausahaan dan persuratan;

2. Konsep dokumen urusan rumah tangga dan perlengkapan;

3. Konsep dokumen urusan protokoler;

4. Konsep dokumen penyelenggaraan layanan pengadaan;

- 1293 -

5. Konsep dokumen pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan

pertanahan;

6. Konsep dokumen hubungan masyarakat dan pelayanan informasi;

7. Konsep bahan koordinasi advokasi hukum;

8. Konsep bahan usulan peraturan perundang-undangan;

9. Konsep laporan penanganan pengaduan masyarakat;

10. Konsep dokumen usulan pembentukan organisasi;

11. Konsep dokumen usulan ketatalaksanaan;

12. Konsep dokumen usulan analisis jabatan;

13. Konsep dokumen peta kebutuhan jabatan;

14. Konsep surat usulan administrasi kesejahteraan pegawai;

15. Konsep dokumen usulan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja

pegawai;

16. Konsep usulan peserta calon tugas belajar, pendidikan dan latihan, calon

peserta ujian dinas dan ujian penyeseuaian kenaikan pangkat bagi pegawai;

17. Data mutakhir SIMPEG;

18. Konsep surat usulan pensiun, pemberhentian dengan hormat atas

permintaan sendiri;

19. Konsep surat usulan hukuman disiplin;

20. Konsep berita acara pengambilan sumpah dan janji PNS;

21. Konsep SK kenaikan gaji berkala dan cuti;

22. Konsep surat usulan perpindahan pegawai dalam wilayah tugas;

23. Konsep surat usulan perpindahan pegawai dalam jabatan;

24. Konsep surat usulan kenaikan pangkat;

25. Arsip tata naskah di bidang kepegawaian;

26. Arsip Penilaian Prestasi Kerja PNS dan daftar hadir;

27. Konsep surat usulan calon penerima tanda kehormatan dan penghargaan

lainnya

28. Konsep surat usulan DUPAK pejabat fungsional;

29. Konsep dokumen pengadaan Pegawai Tidak Tetap; dan

30. Konsep dokumen reformasi birokrasi.

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep penyiapan bahan di urusan

umum dan kepegawaian;

2. Kebenaran metode kerja, pembagian tugas dan hasil koreksi konsep

penyiapan bahan di urusan umum dan kepegawaian;

3. Kebenaran kegiatan urusan ketatausahaan dan persuratan;

4. Kebenaran kegiatan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

5. Kebenaran kegiatan urusan protokol;

6. Kebenaran kegiatan penyelenggaraan layanan pengadaan;

7. Kebenaran kegiatan pengoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pelayanan

pertanahan;

8. Kebenaran kegiatan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan

informasi;

9. Kebenaran kegiatan koordinasi advokasi hukum;

10. Kebenaran kegiatan pengusulan peraturan perundang-undangan;

11. Kebenaran kegiatan koordinasi dan pelaksanaan penanganan pengaduan

masyarakat;

12. Ketepatan pengusulan pembentukan organisasi;

13. Ketepatan pengusulan urusan ketatalaksanaan;

14. Ketepatan pengusulan urusan analisis jabatan;

15. Kebenaran kegiatan analisis beban kerja;

16. Kebenaran kegiatan urusan administrasi kesejahteraan pegawai;

- 1294 -

17. Ketepatan pengusulan pembayaran uang makan dan tunjangan kinerja

pegawai;

18. Ketepatan pengusulan peserta calon tugas belajar, pendidikan dan latihan,

calon peserta ujian dinas dan ujian penyeseuaian kenaikan pangkat bagi

pegawai;

19. Kebenaran kegiatan pengelolaan SIMPEG;

20. Ketepatan pengusulan pensiun, pemberhentian dengan hormat atas

permintaan sendiri;

21. Ketepatan pengusulan hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya;

22. Kebenaran kegiatan pengambilan sumpah atau janji PNS;

23. Ketepatan pengusulan kenaikan gaji berkala dan cuti;

24. Ketepatan pengusulan perpindahan pegawai dalam wilayah tugas;

25. Ketepatan pengusulan perpindahan pegawai dalam jabatan;

26. Ketepatan pengusulan kenaikan pangkat;

27. Kebenaran kegiatan pengelolaan tata naskah di bidang kepegawaian;

28. Kebenaran kegiatan pengelolaan arsip Penilaian Prestasi Kerja PNS dan

daftar hadir;

29. Ketepatan pengusulan calon penerima tanda kehormatan dan penghargaan

lainnya;

30. Ketepatan pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)

pejabat fungsional;

31. Kebenaran kegiatan pengadaan Pegawai Tidak Tetap; dan

32. Kebenaran kegiatan urusan reformasi birokrasi.

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada penyiapan bahan di Urusan Umum

dan Kepegawaian;

2. Menentukan metode kerja, membagi tugas dan Memeriksa dan

memperbaiki konsep penyiapan bahan di Umum dan Kepegawaian;

3. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan urusan ketatausahaan;

4. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga

dan perlengkapan;

5. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan urusan protokol;

6. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan

layanan pengadaan;

7. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengoordinasian dan

fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan;

8. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan urusan hubungan

masyarakat dan pelayanan informasi;

9. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan koordinasi advokasi

hukum;

10. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengusulan peraturan

perundang-undangan;

11. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan koordinasi dan

pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;

12. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan pembentukan

organisasi;

13. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan urusan

ketatalaksanaan;

14. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan urusan

analisis jabatan;

15. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan analisis beban kerja;

16. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan urusan administrasi

kesejahteraan pegawai;

- 1295 -

17. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan pembayaran

uang makan dan tunjangan kinerja pegawai;

18. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan peserta calon

tugas belajar, pendidikan dan latihan, calon peserta ujian dinas dan ujian

penyeseuaian kenaikan pangkat bagi pegawai;

19. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengelolaan SIMPEG;

20. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan pensiun,

pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri;

21. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan hukuman

disiplin sesuai dengan kewenangannya;

22. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah

atau janji PNS;

23. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan kenaikan gaji

berkala dan cuti;

24. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan perpindahan

pegawai dalam wilayah tugas;

25. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan perpindahan

pegawai dalam jabatan;

26. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan kenaikan

pangkat;

27. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengelolaan tata

naskah di bidang kepegawaian;

28. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip

Penilaian Prestasi Kerja PNS dan daftar hadir;

29. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan calon

penerima tanda kehormatan dan penghargaan lainnya;

30. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pengusulan Daftar Usulan

Penetapan Angka Kredit (DUPAK) pejabat fungsional;

31. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengadaan Pegawai

Tidak Tetap; dan

32. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan urusan reformasi

birokrasi.

- 1296 -

Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan


Melakukan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta

pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis

pertanahan.

B. Uraian Tugas:

1. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, program, anggaran dan

pelaporan;

2. Melaksanakan kegiatan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

3. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program

strategis pertanahan;

4. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

pertanahan;

5. Melaksanakan kegiatan koordinasi kerjasama; dan

6. Melaksanakan kegiatan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil

pengawasan.

C. Hasil Kerja:

1. TRPNBP, RKAKL, DIPA (TOR, RAB), Data Pokok Kantor, Data Pokok Kinerja;

2. Konsep dokumen revisi DIPA;

3. Laporan SKMPP, SMART, dan E-Monev;

4. Laporan SAKIP (Renstra, Perjanjian Kinerja, LKj, Rencana Aksi);

5. Konsep dokumen perjanjian kerjasama; dan

6. Konsep laporan tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep penyiapan bahan di Urusan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;


penyiapan bahan di Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana, program,

anggaran dan pelaporan;

4. Keakuratan bahan dan pelaksanaan revisi DIPA;


program strategis pertanahan;


kegiatan pertanahan;

7. Keakuratan bahan dan pelaksanaan koordinasi kerjasama; dan

8. Keakuratan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelesaian tindak lanjut

temuan hasil pengawasan.

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada penyiapan bahan di Urusan

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;


memperbaiki konsep penyiapan bahan di Urusan Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan;

3. Memeriksa dan memperbaiki bahan dan pelaksanaan penyusunan rencana,

program, anggaran dan pelaporan;

4. Memeriksa dan memperbaiki bahan dan pelaksanaan revisi DIPA;

5. Memeriksa dan memperbaiki bahan dan pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan;

6. Memeriksa dan memperbaiki bahan dan pelaksanaan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan kegiatan pertanahan;

- 1297 -

7. Memeriksa dan memperbaiki bahan dan pelaksanaan koordinasi

kerjasama; dan

8. Memeriksa dan memperbaiki bahan dan pelaksanaan koordinasi

penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan.

- 1298 -

Kepala Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara


Melakukan penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang

milik negara.

B. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan surat keputusan (SK) pengelola keuangan;

2. Melaksanakan pengelolaan keuangan;

3. Melaksanakan administrasi barang milik negara;

4. Melakukan pengusulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

5. Melaksanakan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan;

6. Menyiapkan laporan keuangan;

7. Menyiapkan laporan administrasi Barang Milik Negara (BMN);

8. Melaksanakan pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi (TP-

TGR);

9. Melaksanakan e-rekon;

10. Melakukan pengusulan biaya pindah, mutasi dan pensiun; dan

11. Melaksanakan pengelolaan dokumen pengeluaran anggaran.

C. Hasil Kerja:

1. Konsep SK pengelola keuangan (PPK, penandatangan Surat Perintah

Membayar, bendahara, petugas penerima PNBP, pejabat pemungut PNBP,

petugas pengelola anggaran belanja pegawai, petugas SAI, petugas BMN);

2. Konsep dokumen pengelolaan keuangan;

3. Konsep dokumen pengelolaan administrasi BMN;

4. Konsep dokumen usulan revisi DIPA;

5. Daftar bukti pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan;

6. Laporan keuangan (laporan awal pelaksanaan kegiatan, laporan keadaan

kas anggaran (LKKA) dan laporan keadaan kas (LKK) serta laporan keadaan

kas uang penerimaan (LKKUP), laporan realisasi maksimum pencairan (MP),

laporan hasil berita acara pemeriksaan kas bendaharawan, LPJ bendahara)

7. Laporan SIMAK BMN;

8. Laporan penyelesaian tuntutan ganti rugi (TGR) dan penghapusan kerugian

keuangan negara;

9. Laporan e-rekon;

10. Surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM);

dan

11. Arsip dokumen pengeluaran anggaran.

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep penyiapan bahan di urusan

keuangan dan barang milik negara;


penyiapan bahan di urusan keuangan dan barang milik negara;

3. Kebenaran SK pengelola keuangan;

4. Kebenaran kegiatan pengelolaan keuangan;

5. Kebenaran kegiatan administrasi BMN;

6. Kebenaran kegiatan pengusulan revisi DIPA;

7. Kebenaran kegiatan pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan;

8. Kebenaran laporan keuangan;

9. Kebenaran laporan administrasi barang milik negara;

10. Kebenaran kegiatan pengelolaan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi

(TP-TGR);

- 1299 -

11. Kebenaran kegiatan e-rekon;

12. Kebenaran kegiatan pengusulan biaya pindah, mutasi dan pensiun; dan

13. Kebenaran kegiatan pengelolaan dokumen pengeluaran anggaran.

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada penyiapan bahan di urusan keuangan

dan barang milik negara;

2. Menentukan metode kerja, membagi tugas dan memeriksa penyiapan

bahan di urusan keuangan dan barang milik negara;

3. Memeriksa dan memperbaiki SK pengelola keuangan;

4. Memeriksa dan memperbaiki dokumen kegiatan pengelolaan keuangan;

5. Memeriksa dan memperbaiki dokumen kegiatan administrasi BMN;

6. Memeriksa dan memperbaiki dokumen kegiatan pengusulan revisi DIPA;

7. Memeriksa dan memperbaiki dokumen kegiatan pembayaran tunjangan

kinerja dan uang makan;

8. Memeriksa dan memperbaiki laporan keuangan;

9. Memeriksa dan memperbaiki laporan administrasi barang milik negara;

10. Memeriksa dan memperbaiki dokumen kegiatan pengelolaan tuntutan

perbendaharaan dan ganti rugi (TP-TGR);

11. Memeriksa dan memperbaiki dokumen kegiatan e-rekon;

12. Memeriksa dan memperbaiki dokumen kegiatan pengusulan biaya pindah,

mutasi dan pensiun; dan

13. Memeriksa dan memperbaiki dokumen kegiatan pengelolaan dokumen

pengeluaran anggaran.

- 1300 -

II. SEKSI INFRASTRUKTUR PERTANAHAN

Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan


Melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar,

pengukuran dan pemetaan kadastral, survei dan pemetaan tematik, serta

supervisi surveyor kadaster berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster

Berlisensi.

B. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,dan

pemantauan kegiatan pada seksi infrastruktur pertanahan;

2. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar,

pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;

3. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan

surveyor;

4. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran


5. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan Kerangka Dasar

Kadastral Nasional (KDKN);

6. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data

geospasial pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP)

berbasis data spasial;

7. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan supervisi surveyor kadaster berlisensi

dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB);

8. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;

9. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan validasi pemetaan satuan rumah

susun;

10. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis

data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;

11. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan graphical

index mapping (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah;

12. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan survei tematik pertanahan, tata ruang,

perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi;

13. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemetaan tematik pertanahan, tata

ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi

14. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi

geospasial tematik;

15. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan petugas

survei dan pemetaan tematik; dan

16. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

infrastruktur pertanahan.

C. Hasil Kerja:

1. Laporan hasil bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan

pada seksi infrastruktur pertanahan;

2. Peta dasar teknik, peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, peta batas

administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;

3. Laporan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;

4. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta

teknologi pengukuran;

5. Dokumen hasil pelaksanaan pemeliharaan KDKN berupa Kertas Kerja

Inventarisasi Tugu (KKIT);

- 1301 -

6. Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data

geospasial pertanahan dan KKP berbasis data spasial berupa Kertas Kerja

Inventarisasi Peta (KKIP);

7. Laporan pelaksanaan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan KJSKB;

8. Dokumen hasil pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral berupa

gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;

9. Dokumen hasil pelaksanaan validasi pemetaan satuan rumah susun

berupa salinan gambar denah;

10. Dokumen hasil pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis data dan

informasi batas bidang tanah berupa daftar tanah dan informasi peta

bidang tanah, untuk ruang dan perairan berupa peta ruang dan perairan;

11. Dokumen hasil pelaksanaan pengukuran dan pemetaan graphical index

mapping (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah berupa peta

informasi bidang tanah;

12. Laporan pelaksanaan survei tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan

dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi berupa data dan peta hasil

survei;

13. Dokumen hasil pelaksanaan pemetaan tematik pertanahan, tata ruang,

perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi berupa peta

tematik;

14. Dokumen hasil pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik

berupa data dan informasi peta tematik;

15. Laporan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan

pemetaan tematik; dan

16. Laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan seksi infrastruktur pertanahan.

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep di seksi infrastruktur

pertanahan;

2. Kebenaran petunjuk, koordinasi dan pengendalian kegiatan di seksi

infrastruktur pertanahan;

3. Keakuratan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, dan

pemantauan kegiatan pada Seksi Infrastruktur Pertanahan;

4. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar,

pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;

5. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan

surveyor;

6. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran


7. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemeliharaan KDKN;

8. Keakuratan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan basis data

geospasial pertanahan dan KKP berbasis data spasial;

9. Keakuratan bahan dan pelaksanaan supervisi surveyor kadaster berlisensi

dan KJSKB;

10. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral;

11. Keakuratan bahan dan pelaksanaan validasi pemetaan satuan rumah

susun;

12. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis

data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;

13. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan graphical

index mapping (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah;

14. Keakuratan bahan dan pelaksanaan survei tematik pertanahan, tata ruang,


15. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemetaan tematik pertanahan, tata

ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi

- 1302 -

16. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan informasi

geospasial tematik;

17. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan petugas

survei dan pemetaan tematik; dan

18. Keakuratan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi

infrastruktur pertanahan.

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada di seksi infrastruktur pertanahan;


kegiatan di Seksi Infrastruktur Pertanahan;


bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan pada Seksi

Infrastruktur Pertanahan;


pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan



pembinaan tenaga teknis dan surveyor;


pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran

dan pemetaan;


pemeliharaan KDKN;


koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan KKP

berbasis data spasial;


supervisi surveyor kadaster berlisensi dan KJSKB;


pengukuran dan pemetaan kadastral;

11. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan validasi

pemetaan satuan rumah susun;


pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah,

ruang dan perairan;


pengukuran dan pemetaan graphical index mapping (GIM) atau

pengumpulan informasi bidang tanah;

14. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan survei

tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria

dan sosial ekonomi;


pemetaan tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu,

agraria dan sosial ekonomi


pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik;


pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik; dan

18. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan kegiatan seksi infrastruktur pertanahan.

- 1303 -

Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral


Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan,

pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta

pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan,

serta evaluasi dan pelaporan.

B. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada

subseksi pengukuran dan pemetaan kadastral;

2. Melaksanakan kegiatan pengukuran bidang tanah;

3. Melaksanakan kegiatan pemetaan kadastral dan pertelaan rumah susun;

4. Melaksanakan kegiatan pembukuan serta pengelolaan basis data dan

informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;

5. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan graphical index mapping

(GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah; dan

6. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan kegiatan subseksi

pengukuran dan pemetaan kadastral.

C. Hasil Kerja:

1. Konsep dokumen bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada

subseksi pengukuran dan pemetaan kadastral;

2. Konsep dokumen hasil pelaksanaan pengukuran berupa gambar ukur dan

surat ukur

3. Peta bidang tanah dan gambar denah satuan rumah susun;

4. Konsep dokumen hasil pelaksanaan pembukuan serta pengelolaan basis

data dan informasi batas bidang tanah berupa daftar tanah dan informasi

peta bidang tanah, untuk ruang dan perairan berupa peta ruang dan

perairan;

5. Konsep dokumen hasil pelaksanaan pengukuran dan pemetaan graphical

index mapping (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah berupa

peta informasi bidang tanah; dan

6. Konsep laporan evaluasi kegiatan subseksi pengukuran dan pemetaan

kadastral.

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep penyiapan bahan di subseksi



penyiapan bahan di Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;

3. Kebenaran kegiatan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada

Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;

4. Kebenaran kegiatan pengukuran bidang tanah;

5. pemetaan kadastral, dan gambar denah satuan rumah susun;

6. Kebenaran kegiatan pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi

batas bidang tanah, ruang dan perairan;

7. Kebenaran kegiatan pengukuran dan pemetaan graphical index mapping

(GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah; dan

8. Kebenaran kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi pengukuran dan

pemetaan kadastral.

- 1304 -

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada penyiapan bahan di subseksi



memperbaiki konsep penyiapan bahan di Subseksi Pengukuran dan

Pemetaan Kadastral;

3. Memeriksa dan memperbaiki bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan

pemantauan pada Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Kadastral;

4. Memeriksa dan memperbaiki hasil kegiatan pengukuran bidang tanah;

5. Memeriksa dan memperbaiki pemetaan kadastral, dan pertelaan rumah

susun;

6. Memeriksa dan memperbaiki bahan dan pelaksanaan kegiatan pembukuan

serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan

perairan;

7. Memeriksa dan memperbaiki pengukuran dan pemetaan graphical index

mapping (GIM) atau pengumpulan informasi bidang tanah; dan

8. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan

kegiatan subseksi pengukuran dan pemetaan kadastral.

- 1305 -

Kepala Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik



pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, tematik dan pembinaan surveyor

kadaster berlisensi, serta evaluasi dan pelaporan.

B. Uraian Tugas:


subseksi pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik;

2. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran

batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;

3. Melaksanakan kegiatan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;

4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis

serta teknologi pengukuran dan pemetaan;

5. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan Kerangka Dasar Kadastral Nasional

(KDKN);

6. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial

pertanahan dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) berbasis data

spasial;

7. Melaksanakan kegiatan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan Kantor

Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB);

8. Melaksanakan kegiatan survei tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan

dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi;

9. Melaksanakan kegiatan pemetaan tematik pertanahan, tata ruang,


10. Melaksanakan kegiatan pengelolaan basis data dan informasi geospasial

tematik;

11. Melaksanakan kegiatan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan

pemetaan tematik;

12. Melaksanakan validasi pemetaan satuan rumah susun; dan

13. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi pengukuran

dan pemetaan dasar dan tematik.

C. Hasil Kerja:


subseksi pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik;

2. Konsep peta dasar teknik, peta dasar pendaftaran, peta pendaftaran, peta

batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;

3. Konsep laporan pelaksanaan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;

4. Konsep laporan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta

teknologi pengukuran;

5. Konsep Kertas Kerja Inventarisasi Tugu (KKIT);

6. Konsep Kertas Kerja Inventarisasi Peta (KKIP);

7. Konsep laporan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan KJSKB;

8. Konsep laporan survei tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan

wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi berupa data dan peta hasil

survei;

9. Konsep laporan pemetaan tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan

wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi berupa peta tematik;

10. Konsep laporan pengelolaan basis data dan informasi geospasial tematik

berupa informasi peta tematik;

11. Konsep dokumen hasil pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan

pemetaan tematik;

- 1306 -

12. Konsep gambar denah satuan rumah susun; dan

13. Konsep laporan evaluasi di subseksi pengukuran dan pemetaan dasar dan

tematik.

D. Tanggung Jawab:


pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik;


penyiapan bahan di subseksi pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik;


Subseksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik;

4. Kebenaran kegiatan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran batas

administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;

5. Kebenaran kegiatan pembinaan tenaga teknis dan surveyor;

6. Kebenaran kegiatan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta


7. Kebenaran kegiatan pemeliharaan KDKN;

8. Kebenaran kegiatan koordinasi dan pengelolaan basis data geospasial

pertanahan dan KKP berbasis data spasial;

9. Kebenaran kegiatan supervisi surveyor kadaster berlisensi dan KJSKB;

10. Kebenaran kegiatan survei tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan dan

wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi;

11. Kebenaran kegiatan pemetaan tematik pertanahan, tata ruang, perbatasan

dan wilayah tertentu, agraria dan sosial ekonomi;

12. Kebenaran kegiatan pengelolaan basis data dan informasi geospasial

tematik;

13. Kebenaran kegiatan pembinaan tenaga teknis dan petugas survei dan

pemetaan tematik;

14. Kebenaran kegiatan validasi pemetaan satuan rumah susun; dan

15. Kebenaran kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi pengukuran dan

pemetaan dasar dan tematik.

E. Wewenang:


pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik;

2. Menentukan metode kerja, membagi tugas dan memeriksa konsep

penyiapan bahan di subseksi pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik;

3. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan bahan bimbingan

teknis, koordinasi, dan pemantauan kegiatan pada subseksi pengukuran

dan pemetaan dasar dan tematik;

4. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengukuran dan

pemetaan dasar, pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah

tertentu;

5. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga

teknis dan surveyor;

6. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan

pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;

7. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemeliharaan KDKN;


pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan KKP berbasis data

spasial;

9. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan supervisi surveyor

kadaster berlisensi dan KJSKB;

10. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan survei tematik

pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial

ekonomi;

- 1307 -

11. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemetaan tematik

pertanahan, tata ruang, perbatasan dan wilayah tertentu, agraria dan sosial

ekonomi;

12. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengelolaan basis data

dan informasi geospasial tematik;

13. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pembinaan tenaga

teknis dan petugas survei dan pemetaan tematik;

14. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan validasi pemetaan satuan rumah

susun; dan


di subseksi pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik.

- 1308 -

III.SEKSI HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan


Melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Hubungan

Hukum Pertanahan dengan melakukan penetapan hak tanah dan pemberdayaan

hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah

serta pembinaan PPAT.

B. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian atau usulan penetapan,

perpanjangan dan pembaharuan hak perseorangan dan badan hukum

swasta, badan sosial/keagamaan, tanah wakaf, bekas tanah asing lainnya

serta hak atas ruang dan hak komunal;

2. Menyiapkan bahan pemberian izin peralihan dan pelepasan hak atas tanah;

3. Menyiapkan bahan proses pembelian rumah/tanah dan pemberian hak

atas tanah bekas milik Belanda (P3MB dan Prk.5);

4. Menyiapkan bahan pemberian izin perolehan tanah hak milik untuk badan

hukum sosial/keagamaan;

5. Menyiapkan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat


6. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak

perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi potensi dalam rangka

pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;

8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan dalam rangka


9. Menyiapkan bahan penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan

lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah

masyarakat;

10. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model


11. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas

ruang, hak komunal, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan,

hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan

12. Menyiapkan bahan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;

13. Menyiapkan bahan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak

komunal, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah

wakaf, dan daftar umum lainnya;

14. Menyiapkan bahan pencatatan izin peralihan hak, pelepasan hak,

perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas dan

peralihan saham;

15. Menyiapkan bahan pengelolaan warkah dan buku tanah;

16. Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan Pejabat Pembuat Akta

Pertanahan (PPAT);

17. Menyiapkan bahan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan

Pertanahan (KKP) berbasis data yuridis; dan

18. Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan seksi hubungan hukum pertanahan.

C. Hasil Kerja:

1. Konsep surat keputusan atau surat pengantar usulan penetapan,

perpanjangan dan penetapan kembali/pembaharuan hak perseorangan,

badan hukum swasta, badan sosial/keagamaan, tanah wakaf, bekas tanah

asing lainnya dan hak atas ruang serta hak komunal;

- 1309 -

2. Konsep surat pemberian izin atau pengantar usulan pemberian izin

peralihan dan pelepasan hak atas tanah;

3. Konsep surat pengantar proses pembelian rumah/tanah dan pemberian

hak atas tanah bekas milik Belanda (P3MB dan Prk.5);

4. Konsep surat pemberian izin perolehan tanah hak milik untuk badan

hukum sosial/keagamaan;

5. Konsep usulan surat penunjukan badan hukum tertentu yang dapat


6. Daftar inventarisasi dan identifikasi hak atas tanah dan ruang serta hak

komunal;

7. Data potensi masyarakat;

8. Konsep laporan pendampingan masyarakat;

9. Konsep perjanjian kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non

pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;

10. Konsep pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas

tanah masyarakat;

11. Sertipikat hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah

susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah

badan sosial/keagamaan;

12. Pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak di sertipikat dan daftar

umum lainnya;

13. Pencatatan di sertipikat hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas

satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf dan

daftar umum lainnya;

14. Pencatatan surat izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan

penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas dan peralihan saham;

15. Tata kelola warkah dan buku tanah;

16. Konsep dokumen laporan pengembangan dan pembinaan PPAT;

17. Data base data yuridis; dan

18. Konsep dokumen bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan seksi hubungan hukum pertanahan.

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep di seksi hubungan hukum

pertanahan;


hubungan hukum pertanahan;

3. Keakuratan kelengkapan bahan pelaksanaan pemberian atau usulan

penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali/pembaharuan hak

perseorangan, badan hukum swasta, badan sosial/keagamaan, tanah

wakaf, bekas tanah asing lainnya dan hak atas ruang serta hak komunal;

4. Keakuratan kelengkapan bahan pemberian izin peralihan dan pelepasan

hak atas tanah;

5. Keakuratan kelengkapan bahan proses pembelian rumah/tanah dan

pemberian hak atas tanah bekas milik Belanda (P3MB dan Prk.5);

6. Keakuratan kelengkapan bahan pemberian izin perolehan tanah hak milik

untuk badan hukum keagamaan dan sosial;

7. Keakuratan kelengkapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang

dapat mempunyai hak milik;

8. Keakuratan kelengkapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi

hak atas tanah dan ruang serta hak komunal;

9. Keakuratan kelengkapan bahan inventarisasi potensi dalam rangka


10. Keakuratan kelengkapan bahan pelaksanaan pendampingan dalam rangka


- 1310 -

11. Keakuratan kelengkapan bahan penyiapan kerjasama dengan lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak


12. Keakuratan kelengkapan bahan pelaksanaan pengembangan dan

diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;

13. Keakuratan kelengkapan bahan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah,

hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak

tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan

pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;

14. Keakuratan kelengkapan bahan pemeliharaan data pendaftaran tanah dan

ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf

dan daftar umum lainnya;

15. Keakuratan kelengkapan bahan pencatatan izin peralihan hak, pelepasan

hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas dan

peralihan saham;

16. Keakuratan kelengkapan bahan pengelolaan warkah dan buku tanah;

17. Keakuratan kelengkapan bahan pengembangan dan pembinaan PPAT;

18. Keakuratan kelengkapan bahan pengelolaan informasi dan KKP berbasis

data yuridis; dan

19. Keakuratan kelengkapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum

pertanahan.

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada di seksi hubungan hukum

pertanahan;


kegiatan di seksi hubungan hukum pertanahan;

3. Membimbing bawahan dalam rangka pemberian atau usulan penetapan,

perpanjangan dan pembaharuan hak perseorangan dan badan hukum

swasta, badan sosial/keagamaan, tanah wakaf, bekas tanah asing lainnya

serta hak atas ruang dan hak komunal;

4. Membimbing bawahan dalam rangka pemberian izin peralihan dan

pelepasan hak atas tanah;

5. Membimbing bawahan dalam rangka pembelian rumah/tanah dan

pemberian hak atas tanah bekas milik Belanda (P3MB dan Prk.5);

6. Membimbing bawahan dalam rangka pemberian izin perolehan tanah hak

milik untuk badan hukum sosial/keagamaan;

7. Membimbing bawahan dalam rangka penunjukan badan hukum tertentu

yang dapat mempunyai hak milik;

8. Membimbing bawahan dalam rangka inventarisasi dan identifikasi tanah

hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;

9. Membimbing bawahan dalam rangka inventarisasi potensi dalam rangka


10. Membimbing bawahan dalam melaksanakan pendampingan dalam rangka


11. Membimbing bawahan dalam rangka kerjasama dengan lembaga

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak


12. Membimbing bawahan dalam rangka pengembangan dan diseminasi model


13. Membimbing bawahan dalam rangka pendaftaran hak atas tanah, hak atas

ruang, hak komunal, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan,

hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan

dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;

- 1311 -

14. Membimbing bawahan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah

dan ruang, hak komunal, hak milik atas satuan rumah susun, hak

pengelolaan, tanah wakaf, dan daftar umum lainnya;

15. Membimbing bawahan dalam rangka pencatatan izin peralihan hak,

pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan

pemanfaatan/komoditas dan peralihan saham;

16. Membimbing bawahan dalam rangka pengelolaan warkah dan buku tanah;

17. Membimbing bawahan dalam rangka pengembangan dan pembinaan PPAT;

18. Membimbing bawahan dalam rangka pengelolaan informasi dan KKP

berbasis data yuridis; dan

19. Membimbing bawahan dalam rangka bimbingan teknis, koordinasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi hubungan hukum

pertanahan.

- 1312 -

Kepala Subseksi Penetapan Hak Tanah dan

Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat



pelaksanaan pemberian penetapan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak

tanah masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

B. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan

kegiatan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat;

2. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan

penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta;

3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan

penetapan kembali hak atas ruang;

4. Menyiapkan bahan usulan pelaksanaan pemberian penetapan,

perpanjangan dan penetapan kembali hak hak komunal;

5. Menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan

sosial/keagamaan;

6. Menyiapkan bahan penetapan penegasan tanah wakaf;

7. Menyiapkan bahan penetapan tanah bekas milik Belanda dan bekas asing

lainnya;

8. Menyiapkan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat


9. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah hak

perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang, hak

komunal;

10. Melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi dalam rangka pemberdayaan

hak atas tanah masyarakat;

11. Melaksanakan kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan hak


12. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan

lembaga non pemerintah;

13. Melaksanakan kegiatan pengembangan dan diseminasi model

pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; dan

14. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi penetapan hak

tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat.

C. Hasil Kerja:

1. Bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada subseksi

penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat;

2. Konsep usulan/Surat Keputusan hak hasil penetapan, perpanjangan dan

penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta,

3. Konsep usulan/ Surat Keputusan hak hasil penetapan, perpanjangan dan

penetapan kembali hak atas ruang;

4. Konsep usulan/ Surat Keputusan hak hasil penetapan, perpanjangan dan

penetapan kembali hak komunal;

5. Konsep usulan/SK hasil pemberian izin dan penetapan hak atas tanah

badan sosial/keagamaan;

6. Konsep usulan/SK penetapan penegasan tanah wakaf;

7. Konsep usulan/SK hasil penetapan tanah bekas milik belanda dan bekas

asing lainnya;

8. Konsep surat penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai

hak milik;

- 1313 -

9. Konsep data inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan

badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal

10. Konsep data potensi masyarakat;

11. Konsep laporan pendampingan masyarakat;

12. Konsep dokumen perjanjian kerjasama dengan lembaga pemerintah dan

lembaga non pemerintah;

13. Konsep laporan diseminasi model pemberdayaan masyarakat; dan

14. Laporan kegiatan subseksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak

tanah masyarakat.

D. Tanggung Jawab:




penyiapan bahan di subseksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak

tanah masyarakat;

3. Ketepatan dan kesesuaian bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan

pemantauan pada Subseksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak

Tanah Masyarakat;

4. Ketepatan dan kesesuaian bahan pelaksanaan pemberian penetapan,

perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum

swasta;

5. Ketepatan dan kesesuaian bahan pelaksanaan pemberian penetapan,

perpanjangan dan penetapan kembali hak atas ruang;

6. Ketepatan dan kesesuaian bahan usulan pelaksanaan pemberian

penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak hak komunal;

7. Ketepatan dan kesesuaian bahan pemberian izin dan penetapan hak atas

tanah badan sosial/keagamaan;

8. Ketepatan dan kesesuaian bahan penetapan penegasan tanah wakaf;

9. Ketepatan dan kesesuaian bahan penetapan tanah bekas milik Belanda dan

bekas asing lainnya;

10. Ketepatan dan kesesuaian bahan penunjukan badan hukum tertentu yang

dapat mempunyai hak milik;

11. Ketepatan dan kesesuaian kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah hak

perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang, hak

komunal;

12. Ketepatan dan kesesuaian kegiatan inventarisasi potensi dalam rangka


13. Ketepatan dan kesesuaian kegiatan pendampingan dalam rangka


14. Ketepatan dan kesesuaian kegiatan kerjasama dengan lembaga pemerintah

dan lembaga non pemerintah;

15. Ketepatan dan kesesuaian kegiatan pengembangan dan diseminasi model

pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; dan

16. Ketepatan dan kesesuaian kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi

penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat.

E. Wewenang:



2. Menentukan metode kerja, membagi tugas dan memperbaiki konsep

penyiapan bahan di subseksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak

tanah masyarakat;

- 1314 -

3. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan bimbingan teknis,

koordinasi, dan pemantauan pada Subseksi Penetapan Hak Tanah dan

Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat;

4. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pelaksanaan pemberian

penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan

badan hukum swasta;

5. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pelaksanaan pemberian

penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak atas ruang;

6. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan usulan pelaksanaan

pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak hak

komunal di kabupaten/kota yang bersangkutan;

7. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan pemberian izin dan

penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan;

8. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan penetapan penegasan

tanah wakaf;

9. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan penetapan tanah bekas

milik belanda dan bekas asing lainnya;

10. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan penunjukan badan

hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;

11. Memeriksa dan memperbaiki ketepatan kegiatan inventarisasi dan

identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak

atas ruang, hak komunal;

12. Memeriksa dan memperbaiki ketepatan kegiatan inventarisasi potensi

dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;

13. Memeriksa dan memperbaiki ketepatan kegiatan pendampingan dalam

rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;

14. Memeriksa dan memperbaiki ketepatan kegiatan kerjasama dengan

lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah;

15. Memeriksa dan memperbaiki ketepatan kegiatan pengembangan dan

diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat; dan

16. Memeriksa dan memperbaiki ketepatan kegiatan evaluasi dan pelaporan di

subseksi penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat.

- 1315 -

Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah



pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah serta evaluasi dan pelaporan.

B. Uraian Tugas:


subseksi pendaftaran hak tanah;

2. Menyiapkan bahan Pendaftaran Pertama Kali;

3. Menyiapkan bahan pendaftaran hak atas tanah dan hak atas ruang;

4. Menyiapkan bahan usulan pendaftaran hak komunal;

5. Menyiapkan bahan pendaftaran pertama kali hak milik atas satuan rumah

susun;

6. Menyiapkan bahan pendaftaran pertama kali hak pengelolaan;

7. Menyiapkan bahan pendaftaran hak tanggungan;

8. Menyiapkan bahan pendaftaran pertama kali hak tanah wakaf;

9. Menyiapkan bahan pendaftaran hak atas tanah badan hukum

sosial/keagamaan;

10. Melaksanakan kegiatan penggantian sertifikat karena hilang;

11. Melaksanakan kegiatan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;

12. Melaksanakan kegiatan pencatatan blokir serta hapus blokir;

13. Melaksanakan pengelolaan warkah dan buku tanah;

14. Menyiapkan bahan surat permohonan izin fotokopi warkah;

15. Menyiapkan data untuk pemeriksaan saksi & BAP Penyidik (Kepolisian dan

Kejaksaan); dan

16. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi pendaftaran

hak tanah.

C. Hasil Kerja:

1. Bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada Subseksi

Pendaftaran Hak Tanah;

2. Sertifikat tanah;

3. Sertifikat hak atas tanah dan hak atas ruang;

4. Sertifikat hak komunal;

5. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun;

6. Sertifikat hak pengelolaan;

7. Sertifikat hak tanggungan;

8. Sertifikat hak tanah wakaf;

9. Sertifikat hak atas tanah badan hukum sosial/keagamaan;

10. Sertifikat pengganti;

11. Pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak; dan

12. Pencatatan blokir dan hapus blokir;

13. Laporan pengelolaan warkah dan buku tanah;

14. Surat permohonan izin fotokopi warkah;

15. Data untuk pemeriksaan saksi & BAP Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan);

dan

16. Laporan kegiatan di subseksi pendaftaran hak tanah.

D. Tanggung Jawab:


pendaftaran hak tanah;


penyiapan bahan di subseksi pendaftaran hak tanah;

- 1316 -

3. Kesesuaian bahan dan data bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan

pada Subseksi Pendaftaran Hak Tanah;

4. Kesesuaian bahan dan data pendaftaran pertama kali;

5. Kesesuaian bahan dan data pendaftaran hak atas tanah dan hak atas

ruang;

6. Kesesuaian bahan dan data usulan pendaftaran hak komunal;

7. Kesesuaian bahan dan data pendaftaran hak milik atas satuan rumah

susun;

8. Kesesuaian bahan dan data pendaftaran hak pengelolaan;

9. Kesesuaian bahan dan data pendaftaran hak tanggungan;

10. Kesesuaian bahan dan data pendaftaran hak tanah wakaf;

11. Kesesuaian bahan dan data pendaftaran hak atas tanah badan hukum

sosial/keagamaan;

12. Kesesuaian bahan dan data kegiatan penggantian sertifikat karena hilang;

13. Kesesuaian bahan dan data kegiatan pencatatan pembatalan hak serta

hapusnya hak; dan

14. Kesesuaian bahan dan data kegiatan pencatatan blokir dan hapus blokir;

15. Kesesuaian bahan dan data kegiatan pengelolaan warkah dan buku tanah;

16. Kesesuaian bahan surat permohonan izin fotokopi warkah;

17. Kesesuaian data untuk pemeriksaan saksi & BAP Penyidik (Kepolisian dan

Kejaksaan); dan

18. Kesesuaian bahan dan data kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi

pendaftaran hak tanah.

E. Wewenang:


pendaftaran hak tanah;

2. Menentukan metode kerja, membagi tugas dan memperbaiki konsep

penyiapan bahan di subseksi pendaftaran hak tanah;

3. Memeriksa dan memperbaiki ketepatan bahan bimbingan teknis,

koordinasi, dan pemantauan pada subseksi pendaftaran hak tanah;

4. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data pendaftaran

pertama kali;

5. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data pendaftaran hak

atas tanah dan hak atas ruang;

6. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data usulan

pendaftaran hak komunal;


milik atas satuan rumah susun;


pengelolaan;


tanggungan;


tanah wakaf;


atas tanah badan hukum sosial/keagamaan;

12. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data penggantian

sertifikat karena hilang;

13. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data pencatatan

pembatalan hak serta hapusnya hak; dan

14. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data pencatatan

blokir dan hapus blokir;

15. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data pengelolaan

warkah dan buku tanah;

- 1317 -

16. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data surat

permohonan izin fotokopi warkah;

17. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data untuk

pemeriksaan saksi & BAP Penyidik (Kepolisian dan Kejaksaan); dan

18. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan data evaluasi dan

pelaporan di subseksi pendaftaran hak tanah.

- 1318 -

Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT



pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT serta evaluasi dan pelaporan.

B. Uraian Tugas:


pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT;

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;

3. Melaksanakan kegiatan pemecahan/penggabungan/pemisahan;

4. Melaksanakan kegiatan pembuatan sertifikat pengganti karena

rusak/blanko lama;

5. Melaksanakan kegiatan pemblokiran sertifikat;

6. Melaksanakan kegiatan penghapusan blokir sertifikat;

7. Melaksanakan pencatatan sita;

8. Melaksanakan kegiatan pengangkatan sita;

9. Melaksanakan pencatatan perubahan desa/wilayah;

10. Melaksanakan kegiatan perubahan hak atas tanah;

11. Melaksanakan pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah dan ruang,

12. Melaksanakan pemeliharaan data hak milik atas satuan rumah susun,

13. Melaksanakan pemeliharaan data hak pengelolaan,

14. Melaksanakan pemeliharaan data tanah wakaf

15. Melaksanakan kegiatan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak,

perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan

saham;

16. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

17. Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kantor

Pertanahan berbasis data yuridis; dan

18. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan di pemeliharaan data hak

tanah dan pembinaan PPAT.

C. Hasil Kerja:

1. Bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada pemeliharaan

data hak tanah dan pembinaan PPAT;

2. Konsep Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;

3. Sertifikat Hak Atas Tanah hasil Pemecahan/Penggabungan/Pemisahan;

4. Sertifikat pengganti;

5. Pencatatan blokir;

6. Penghapusan blokir;

7. Pencatatan sita;

8. Penghapusan sita;

9. Konsep pencatatan Perubahan Desa/Wilayah;

10. Pencatatan perubahan Hak Atas tanah pada sertifikat dan buku tanah;

11. Perubahan data pada sertipikat hak atas tanah dan ruang;

12. Perubahan data pada sertipikat hak milik atas satuan rumah susun;

13. Perubahan data pada sertipikat hak pengelolaan;

14. Perubahan data pada sertipikat tanah wakaf;

15. Konsep izin peralihan;

16. Laporan pembinaan PPAT;

17. Laporan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kantor Pertanahan; dan

18. Laporan kegiatan pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT.

- 1319 -

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep penyiapan bahan di

pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT;


penyiapan bahan di pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT;

3. Ketepatan bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada

Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT;

4. Kesesuaian kegiatan penyusunan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;

5. Kesesuaian kegiatan pemecahan/penggabungan/pemisahan;

6. Kesesuaian kegiatan pembuatan Sertifikat Pengganti karena rusak/blanko

lama;

7. Kesesuaian kegiatan pemblokiran sertifikat;

8. Kesesuaian kegiatan penghapusan blokir sertifikat;

9. Kesesuaian pencatatan sita dengan prosedur yang berlaku;

10. Kesesuaian kegiatan pengangkatan sita;

11. Kesesuaian kegiatan pencatatan perubahan desa/wilayah;

12. Kesesuaian bahan dan data kegiatan perubahan hak atas tanah;

13. Kesesuaian kegiatan pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah dan

ruang;

14. Kesesuaian kegiatan pemeliharaan data hak milik atas satuan rumah

susun;

15. Kesesuaian kegiatan pemeliharaan data hak pengelolaan;

16. Kesesuaian kegiatan pemeliharaan data tanah wakaf;

17. Kesesuaian kegiatan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak,

perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan

saham;

18. Kesesuaian kegiatan pembinaan PPAT;

19. Kesesuaian kegiatan pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kantor

Pertanahan berbasis data yuridis; dan

20. Kesesuaian kegiatan evaluasi dan pelaporan di pemeliharaan data hak

tanah dan pembinaan PPAT.

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada penyiapan bahan di pemeliharaan data

hak tanah dan pembinaan PPAT;


memperbaiki konsep penyiapan bahan di pemeliharaan data hak tanah dan

pembinaan PPAT;

3. Memeriksa dan memperbaiki ketepatan bahan bimbingan teknis,

koordinasi, dan pemantauan pada Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah

dan Pembinaan PPAT;

4. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan penyusunan Surat

Keterangan Pendaftaran Tanah;

5. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan

pemecahan/penggabungan/ pemisahan;

6. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan pembuatan Sertifikat

Pengganti karena rusak/blanko lama dengan prosedur yang berlaku;

7. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan pemblokiran sertifikat

dengan prosedur yang berlaku;

8. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan penghapusan blokir

sertifikat dengan prosedur yang berlaku;

9. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian pencatatan sita dengan prosedur

yang berlaku;

10. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan pengangkatan sita

dengan prosedur yang berlaku;

- 1320 -

11. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan pencatatan perubahan

desa/wilayah;

12. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan perubahan hak atas

tanah;

13. Kesesuaian kegiatan pemeliharaan data pendaftaran hak atas tanah dan

ruang;

14. Kesesuaian kegiatan pemeliharaan data hak milik atas satuan rumah

susun;

15. Kesesuaian kegiatan pemeliharaan data hak pengelolaan;

16. Kesesuaian kegiatan pemeliharaan data tanah wakaf;

17. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan pemberian izin peralihan

hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/

komoditas, peralihan saham;

18. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan pembinaan PPAT;

19. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan pengelolaan informasi

dan Komputerisasi Kantor Pertanahan berbasis data yuridis; dan

20. Memeriksa dan memperbaiki kesesuaian kegiatan evaluasi dan pelaporan di

pemeliharaan data hak tanah dan pembinaan PPAT.

- 1321 -

IV.SEKSI PENATAAN PERTANAHAN

Kepala Seksi Penataan Pertanahan


Melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan

tertentu, landreform dan konsolidasi tanah.

B. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan persediaan tanah;

2. Menyiapkan bahan usulan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah;

3. Menyiapkan bahan penyusunan neraca penatagunaan tanah;

4. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan inventarisasi tanah negara bekas

hak/bekas kawasan/tanah kritis;

5. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan penerbitan

pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah;

6. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan

penggunaan tanah;

7. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan sistem

informasi geografi (GIS);

8. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis

data dan potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

9. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis

data tanah obyek landreform;

10. Menyiapkan bahan usulan penetapan obyek redistribusi tanah

11. Menyiapkan bahan usulan penegasan tanah obyek landreform;

12. Menyiapkan bahan usulan pengeluaran tanah dari obyek landreform;

13. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan

tanah obyek landreform;

14. Menyiapkan bahan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform;

15. Menyiapkan bahan koordinasi data potensi obyek landreform;

16. Menyiapkan bahan usulan pemberian ijin peralihan tanah pertanian;

17. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penertiban administrasi tanah obyek

landreform;

18. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan petani penerima tanah;

19. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan inventarisasi penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T);

20. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi

tanah;

21. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan promosi dan sosialisasi konsolidasi

tanah;

22. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan sosialisasi potensi obyek konsolidasi

tanah;

23. Menyiapkan bahan perencanaan awal pelaksanaan konsolidasi tanah;

24. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan

desain konsolidasi tanah;

25. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama konsolidasi

tanah;

26. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan partisipasi masyarakat;

27. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data potensi obyek

konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah;

28. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penanganan permasalahan potensi

obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah;

- 1322 -

29. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

potensi obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah;

30. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan basis

data wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, kawasan dan wilayah

tertentu;

31. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan dan

zonasi pemanfaatan kawasan wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan,

kawasan dan wilayah tertentu;

32. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

pemanfaatan kawasan wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, kawasan


33. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan di

wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, kawasan dan wilayah tertentu;

34. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga

pemerintah dan non-pemerintah; dan

35. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penataan pertanahan.

C. Hasil Kerja:

1. Data persediaan tanah;

2. Dokumen usulan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah;

3. Data neraca penatagunaan tanah;

4. Data inventarisasi tanah negara bekas hak/bekas kawasan/tanah kritis;

5. Pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah;

6. Laporan perubahan penggunaan tanah;

7. Basis data spasial GIS;

8. Data potensi dan data LP2B;

9. Data potensi tanah obyek landreform;

10. Dokumen usulan penetapan obyek redistribusi tanah

11. Dokumen usulan penegasan tanah obyek landreform;

12. Dokumen usulan pengeluaran tanah dari obyek landreform;

13. Laporan hasil pemanfaatan dan pendayagunaan tanah obyek landreform;

14. Dokumen usulan ganti kerugian tanah obyek landreform;

15. Laporan hasil koordinasi data potensi obyek landreform

16. Dokumen usulan pemberian ijin peralihan tanah pertanian;

17. Laporan penertiban administrasi tanah obyek landreform;

18. Laporan pembinaan petani penerima tanah;

19. Data IP4T;

20. Buku laporan dan peta potensi obyek konsolidasi tanah;

21. Konsep laporan promosi dan sosialisasi konsolidasi tanah;

22. Konsep berita acara kesepakatanhasil sosialisasi;

23. Konsep usulan perencanaan awal pelaksanaan konsolidasi tanah;

24. Konsep desain konsolidasi tanah dan konsep berita acara kesepakatan;

25. Konsep berita acara kesepakatan hasil koordinasi dan kerjasama dengan

instansi terkait;

26. Konsep berita acara kesepakatan hasil bimbingan partisipasi masyarakat;

27. Data potensi obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah;

28. Konsep laporan hasil penanganan permasalahan dan potensi obyek


29. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi potensi obyek konsolidasi tanah

dan pelaksanaan konsolidasi tanah;

30. Data hasil inventarisasi dan penyusunan basis data wilayah pesisir, pulau

kecil, perbatasan, kawasan dan wilayah tertentu;

- 1323 -

31. Buku laporan dan peta penataan pemanfaatan kawasan dan zonasi



32. Buku laporan dan peta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan


33. Risalah dan peta pertimbangan teknis pertanahan di wilayah pesisir, pulau

kecil, perbatasan, kawasan dan wilayah tertentu; dan

34. Dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah; dan

35. Dokumen bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di seksi penataan pertanahan.

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep di seksi penataan

pertanahan;


penataan pertanahan;

3. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penyusunan persediaan tanah;

4. Keakuratan bahan usulan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah;

5. Keakuratan kelengkapan bahan penyusunan neraca penatagunaan tanah;

6. Keakuratan bahan dan pelaksanaan inventarisasi tanah negara bekas

hak/bekas kawasan/tanah kritis;

7. Keakuratan bahan dan pelaksanaan bimbingan dan penerbitan

pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah;

8. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan

penggunaan tanah;

9. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan basis data dan sistem

informasi geografi;

10. Keakuratan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis

data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan;

11. Keakuratan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan basis

data tanah obyek landreform;

12. Keakuratan bahan usulan penetapan obyek redistribusi tanah

13. Keakuratan bahan usulan penegasan tanah obyek landreform;

14. Keakuratan bahan usulan pengeluaran tanah dari obyek landreform;

15. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan


16. Keakuratan bahan usulan ganti kerugian tanah obyek landreform;

17. Keakuratan bahan koordinasi data potensi obyek landreform;

18. Keakuratan bahan usulan pemberian ijin peralihan tanah pertanian;

19. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penertiban administrasi tanah obyek

landreform;

20. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pembinaan petani penerima tanah;

21. Keakuratan bahan dan pelaksanaan IP4T;

22. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penyusunan potensi obyek konsolidasi

tanah;

23. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pelaksanaan promosi dan sosialisasi

konsolidasi tanah;

24. Keakuratan bahan dan pelaksanaan sosialisasi potensi obyek konsolidasi

tanah;

25. Keakuratan bahan perencanaan awal pelaksanaan konsolidasi tanah;

26. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penyusunan dan pengembangan

desain konsolidasi tanah;

27. Keakuratan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama konsolidasi

tanah;

28. Keakuratan bahan dan pelaksanaan bimbingan partisipasi masyarakat;

- 1324 -

29. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data potensi obyek


30. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penanganan permasalahan potensi

obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah;

31. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan


32. Keakuratan bahan dan pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan basis

data wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, kawasan dan wilayah

tertentu;

33. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penataan pemanfaatan kawasan dan

zonasi pemanfaatan kawasan wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan,


34. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi



35. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan di


36. Keakuratan bahan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah

dan non-pemerintah; dan

37. Keakuratan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penataan pertanahan.

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada di seksi penataan pertanahan;


kegiatan di seksi penataan pertanahan;


penyusunan persediaan tanah;

4. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan usulan penetapan

penggunaan dan pemanfaatan tanah;

5. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan penyusunan neraca

penatagunaan tanah;

6. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan kelengkapan bahan dan

pelaksanaan inventarisasi tanah negara bekas hak/bekas kawasan/tanah

kritis;


bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan

penatagunaan tanah;


pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan tanah;


pengelolaan basis data dan GIS;


inventarisasi dan pengelolaan basis dan potensi LP2B;


inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah obyek landreform;

12. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan usulan penetapan obyek

redistribusi tanah

13. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan usulan penegasan tanah

obyek landreform;

14. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan usulan pengeluaran tanah

dari obyek landreform;


pemanfaatan dan pendayagunaan tanah obyek landreform;

- 1325 -

16. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan usulan ganti kerugian


17. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan koordinasi data potensi

obyek landreform;

18. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan usulan pemberian ijin

peralihan tanah pertanian;


penertiban administrasi tanah obyek landreform;


pembinaan petani penerima tanah;

21. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan IP4T;


penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;


pelaksanaan promosi dan sosialisasi konsolidasi tanah;


sosialisasi potensi obyek konsolidasi tanah;

25. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan perencanaan awal

pelaksanaan konsolidasi tanah;


penyusunan dan pengembangan desain konsolidasi tanah;


koordinasi dan kerjasama konsolidasi tanah;


bimbingan partisipasi masyarakat;


pengelolaan data potensi obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan

konsolidasi tanah;


penanganan permasalahan potensi obyek konsolidasi tanah dan


31. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapanbahan dan pelaksanaan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan



inventarisasi dan penyusunan basis data wilayah pesisir, pulau kecil,

perbatasan, kawasan dan wilayah tertentu;


penataan pemanfaatan kawasan dan zonasi pemanfaatan kawasan wilayah

pesisir, pulau kecil, perbatasan, kawasan dan wilayah tertentu;


pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan wilayah pesisir, pulau

kecil, perbatasan, kawasan dan wilayah tertentu;


pertimbangan teknis pertanahan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan,



kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah; dan


bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi

penataan pertanahan.

- 1326 -

Kepala Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu



penyusunan pentagunaan tanah dan kawasan tertentu, serta evaluasi dan

pelaporan.

B. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, koordinasi, dan

pemantauan pada subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu;

2. Melaksanakan kegiatan penyusunan persediaan tanah;

3. Melaksanakan kegiatan pemberian usulan penetapan penggunaan dan

pemanfaatan tanah;

4. Melaksanakan kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah;

5. Melaksanakan kegiatan inventarisasi tanah negara bekas hak/bekas

kawasan/tanah kritis;

6. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis


7. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan

tanah;

8. Melaksanakan kegiatan pengelolaan basis data dan sistem informasi

geografi (GIS);

9. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengelolaan basis data dan

potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

10. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pengelolaan basis data tanah

obyek landreform;

11. Melaksanakan kegiatan inventarisasi dan penyusunan basis data wilayah


12. Melaksanakan kegiatan penataan pemanfaatan kawasan dan zonasi



13. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan


14. Melaksanakan kegiatan pertimbangan teknis pertanahan di wilayah pesisir,

pulau kecil, perbatasan, kawasan dan wilayah tertentu;

15. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-

pemerintah; dan

16. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi penatagunaan

tanah dan kawasan tertentu.

C. Hasil Kerja:


subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu;

2. Konsep data persediaan tanah;

3. Konsep dokumen usulan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah;

4. Konsep data neraca penatagunaan tanah;

5. Konsep data inventarisasi tanah negara bekas hak/bekas kawasan/tanah

kritis;

6. Konsep pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah;

7. Konsep laporan perubahan penggunaan tanah;

8. Konsep basis data spasial GIS;

9. Konsep data dan potensi LP2B;

10. Konsep data potensi tanah obyek landreform;

- 1327 -

11. Konsep data hasil inventarisasi dan penyusunan basis data wilayah pesisir,


12. Konsep buku laporan dan peta penataan pemanfaatan kawasan dan zonasi



13. Konsep buku laporan dan peta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan

kawasan wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, kawasan dan wilayah

tertentu;

14. Konsep risalah dan peta pertimbangan teknis pertanahan di wilayah pesisir,


15. Konsep dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-

pemerintah; dan

16. Konsep laporan evaluasi kegiatan subseksi penatagunaan tanah dan

kawasan tertentu.

D. Tanggung Jawab:


penatagunaan tanah dan kawasan tertentu;


penyiapan bahan di subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu;


Subseksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu;

4. Kebenaran kegiatan penyusunan persediaan tanah;

5. Kebenaran kegiatan pemberian usulan penetapan penggunaan dan

pemanfaatan tanah;

6. Kebenaran kegiatan penyusunan neraca penatagunaan tanah;

7. Kebenaran kegiatan inventarisasi tanah negara bekas hak/bekas

kawasan/tanah kritis;

8. Kebenaran kegiatan bimbingan dan penerbitan pertimbangan teknis


9. Kebenaran kegiatan pemantauan dan evaluasi perubahan penggunaan

tanah;

10. Kebenaran kegiatan pengelolaan basis data dan GIS;

11. Kebenaran kegiatan inventarisasi dan pengelolaan basis data dan potensi

LP2B;

12. Kebenaran kegiatan kegiatan inventarisasi dan pengelolaan basis data


13. Kebenaran kegiatan inventarisasi dan penyusunan basis data wilayah


14. Kebenaran kegiatan penataan pemanfaatan kawasan dan zonasi



15. Kebenaran kegiatan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan kawasan

wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, kawasan dan wilayah tertentu; dan

16. Kebenaran kegiatan pertimbangan teknis pertanahan di wilayah pesisir,


17. Kebenaran kegiatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non-

pemerintah; dan

18. Kebenaran kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi penatagunaan

tanah dan kawasan tertentu.

- 1328 -

E. Wewenang:


penatagunaan tanah dan kawasan tertentu;


memperbaiki konsep penyiapan bahan di subseksi penatagunaan tanah

dan kawasan tertentu;

3. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis,

koordinasi, dan pemantauan pada Subseksi Penatagunaan Tanah dan

Kawasan Tertentu;

4. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penyusunan persediaan

tanah;

5. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemberian usulan

penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah;

6. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penyusunan neraca

penatagunaan tanah;

7. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan inventarisasi tanah

negara bekas hak/bekas kawasan/tanah kritis;

8. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan bimbingan dan

penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan penatagunaan tanah;

9. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemantauan dan

evaluasi perubahan penggunaan tanah;

10. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengelolaan basis data

dan GIS;

11. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan

pengelolaan basis data dan potensi LP2B;

12. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan kegiatan inventarisasi

dan pengelolaan basis data tanah obyek landreform;

13. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan

penyusunan basis data wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, kawasan


14. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penataan pemanfaatan

kawasan dan zonasi pemanfaatan kawasan wilayah pesisir, pulau kecil,

perbatasan, kawasan dan wilayah tertentu;


evaluasi pemanfaatan kawasan wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan,


16. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pertimbangan teknis

pertanahan di wilayah pesisir, pulau kecil, perbatasan, kawasan dan

wilayah tertentu;

17. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan

lembaga pemerintah dan non-pemerintah; dan


di subseksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu.

- 1329 -

Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah


Menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan

kegiatan landreform dan konsolidasi tanah, serta evaluasi dan pelaporan.

B. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, koordinasi, dan

pemantauan pada subseksi landreform dan konsolidasi tanah;

2. Melaksanakan kegiatan pemberian usulan penetapan obyek redistribusi

tanah

3. Melaksanakan kegiatan penyusunan usulan penegasan tanah obyek

landreform;

4. Melaksanakan kegiatan penyusunan usulan pengeluaran tanah dari obyek

landreform;

5. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pendayagunaan tanah obyek

landreform;

6. Melaksanakan kegiatan penyusunan usulan ganti kerugian tanah obyek

landreform;

7. Melaksanakan kegiatan koordinasi data potensi obyek landreform;

8. Melaksanakan kegiatan penyusunan usulan pemberian ijin peralihan tanah

pertanian;

9. Melaksanakan kegiatan penertiban administrasi tanah obyek landreform;

10. Melaksanakan kegiatan pembinaan petani penerima tanah;

11. Melaksanakan kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah (IP4T);

12. Melaksanakan kegiatan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;

13. Melaksanakan kegiatan promosi dan sosialisasi konsolidasi tanah;

14. Melaksanakan kegiatan sosialisasi potensi obyek konsolidasi tanah;

15. Melaksanakan kegiatan perencanaan awal pelaksanaan konsolidasi tanah;

16. Melaksanakan kegiatan penyusunan dan pengembangan desain konsolidasi

tanah;

17. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerjasama konsolidasi tanah;

18. Melaksanakan kegiatan bimbingan partisipasi masyarakat;

19. Melaksanakan kegiatan pengelolaan data potensi obyek konsolidasi tanah

dan pelaksanaan konsolidasi tanah;

20. Melaksanakan kegiatan penanganan permasalahan potensi obyek


21. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan potensi obyek

konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah; dan

22. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi landreform dan

konsolidasi tanah.

C. Hasil Kerja:


subseksi landreform dan konsolidasi tanah;

2. Konsep dokumen usulan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah

3. Konsep dokumen usulan penegasan tanah obyek landreform;

4. Konsep dokumen usulan pengeluaran tanah dari obyek landreform;

5. Konsep laporan hasil pemanfaatan dan pendayagunaan tanah obyek

landreform;

6. Konsep dokumen usulan ganti kerugian tanah obyek landreform;

7. Konsep laporan hasil koordinasi data potensi obyek landreform

8. Konsep usulan pemberian ijin peralihan tanah pertanian;

- 1330 -

9. Konsep laporan penertiban administrasi tanah obyek landreform;

10. Konsep laporan pembinaan petani penerima tanah;

11. Konsep data IP4T;

12. Konsep buku laporan dan peta potensi obyek konsolidasi tanah;

13. Konsep laporan promosi dan sosialisasi konsolidasi tanah;

14. Konsep berita acara ke /sepakatan hasil sosialisasi;

15. Konsep usulan perencanaan awal pelaksanaan konsolidasi tanah;

16. Konsep desain konsolidasi tanah dan konsep berita acara kesepakatan;

17. Konsep berita acara kesepakatan hasil koordinasi dan kerjasama dengan

instansi terkait;

18. Konsep berita acara kesepakatan hasil bimbingan partisipasi masyarakat;

19. Konsep data potensi obyek konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah;

20. Konsep laporan hasil penanganan permasalahan dan potensi obyek

konsolidasi tanah dan konsolidasi tanah;

21. Konsep laporan hasil pemantauan dan evaluasi potensi obyek konsolidasi

tanah dan konsolidasi tanah; dan

22. Laporan evaluasi kegiatan subseksi landreform dan konsolidasi tanah.

D. Tanggung Jawab:


landreform dan konsolidasi tanah;


penyiapan bahan di subseksi landreform dan konsolidasi tanah anah;


Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah;

4. Kebenaran kegiatan pemberian usulan penetapan obyek redistribusi tanah

5. Kebenaran kegiatan pemberian usulan penegasan tanah obyek landreform;

6. Kebenaran kegiatan pemberian usulan pengeluaran tanah dari obyek

landreform;

7. Kebenaran kegiatan pemanfaatan dan pendayagunaan tanah obyek

landreform;

8. Kebenaran kegiatan pemberian usulan ganti kerugian tanah obyek

landreform;

9. Kebenaran kegiatankoordinasi data potensi obyek landreform;

10. Kebenaran kegiatan pemberian usulan pemberian ijin peralihan tanah

pertanian;

11. Kebenaran kegiatan penertiban administrasi tanah obyek landreform;

12. Kebenaran kegiatan pembinaan petani penerima tanah;

13. Kebenaran kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah (IP4T);

14. Kebenaran kegiatan penyusunan potensi obyek konsolidasi tanah;

15. Kebenaran kegiatan promosi dan sosialisasi konsolidasi tanah;

16. Kebenaran kegiatan sosialisasi potensi obyek konsolidasi tanah;

17. Kebenaran kegiatan perencanaan awal pelaksanaan konsolidasi tanah;

18. Kebenaran kegiatan penyusunan dan pengembangan desain konsolidasi

tanah;

19. Kebenaran kegiatan koordinasi dan kerjasama konsolidasi tanah;

20. Kebenaran kegiatan bimbingan partisipasi masyarakat;

21. Kebenaran kegiatan pengelolaan data potensi obyek konsolidasi tanah dan


22. Kebenaran kegiatan penanganan permasalahan potensi obyek konsolidasi

tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah;

23. Kebenaran kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan potensi obyek

konsolidasi tanah dan pelaksanaan konsolidasi tanah; dan

- 1331 -

24. Kebenaran kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi landreform dan

konsolidasi tanah.

E. Wewenang:


landreform dan konsolidasi tanah;


memperbaiki konsep penyiapan bahan di subseksi landreform dan

konsolidasi tanah;


koordinasi, dan pemantauan pada Subseksi Landreform dan Konsolidasi

Tanah;

4. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemberian usulan

penetapan dan obyek redistribusi tanah

5. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penyusunan usulan

penegasan tanah obyek landreform;


pengeluaran tanah dari obyek landreform;

7. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan

pendayagunaan tanah obyek landreform;


ganti kerugian tanah obyek landreform;

9. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan koordinasi data potensi

obyek landreform;


pemberian ijin peralihan tanah pertanian;

11. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penertiban administrasi


12. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pembinaan petani

penerima tanah;

13. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan IP4T;

14. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penyusunan potensi

obyek konsolidasi tanah;

15. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi

konsolidasi tanah;

16. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan sosialisasi potensi

obyek konsolidasi tanah;

17. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan perencanaan awal


18. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penyusunan dan

pengembangan desain konsolidasi tanah;


kerjasama konsolidasi tanah;

20. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan bimbingan partisipasi

masyarakat;

21. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengelolaan data


22. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penanganan

permasalahan potensi obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan

konsolidasi tanah;

23. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan potensi obyek konsolidasi tanah dan pelaksanaan

konsolidasi tanah; dan


di subseksi landreform dan konsolidasi tanah.

- 1332 -

V. SEKSI PENGADAAN TANAH

Kepala Seksi Pengadaan Tanah


Melakukan pengoordinasian pelaksanaan dan/atau fasilitasi pengadaan tanah,

penetapan tanah dan pemanfaatan tanah pemerintah, serta penilaian tanah.

B. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan

penyerahan hasil pengadaan tanah;

2. Menyiapkan dan melaksanakan pengadaan tanah;

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian, perpanjangan,

pembaharuan hak, izin peralihan atau pelepasan hak tanah pemerintah;

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian, izin peralihan hak tanah

perwakilan pemerintah asing dan badan hukum asing;

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai tanah instansi

pemerintah, BUMD dan BUMN;

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian perizinan kerjasama

pemanfaatan tanah pemerintah;

7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian rekomendasi pencatatan

peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian

rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerjasama pemanfaatan

tanah pemerintah;

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penilaian tanah, bidang tanah dan

properti;

9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, pemutakhiran, dan

kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona

nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria

10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan informasi dan

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan

zona nilai ekonomi kawasan; dan

11. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, koordinasi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi pengadaan tanah.

C. Hasil Kerja:

1. Bahan fasilitasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan

hasil pengadaan tanah;

2. Dokumen pengadaan tanah;

3. Konsep SK/Surat Pengantar pemberian, perpanjangan, pembaharuan hak,

izin peralihan atau pelepasan hak tanah pemerintah;

4. Konsep izin peralihan hak tanah perwakilan pemerintah asing dan badan

hukum asing;

5. Data aset pemerintah, BUMD dan BUMN;

6. Bahan/konsep izin kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;

7. Bahan/konsep rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah



8. Bahan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;

9. Konsep peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi

kawasan dan potensi sumberdaya agraria;

10. Database informasi zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan; dan

11. Konsep laporan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di seksi pengadaan tanah.

- 1333 -

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep di seksi pengadaan tanah;


pengadaan tanah;

3. Keakuratan bahan fasilitasi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan

penyerahan hasil pengadaan tanah;

4. Keakuratan bahan dan dokumen pelaksanaan pengadaan tanah;

5. Keakuratan bahan dan dokumen pelaksanaan pemberian, perpanjangan,

pembaharuan hak, izin peralihan atau pelepasan hak tanah pemerintah;

6. Keakuratan bahan dan dokumen pelaksanaan pemberian, izin peralihan

hak tanah perwakilan pemerintah asing dan badan hukum asing;

7. Kesesuaian pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai tanah

instansi pemerintah, BUMD dan BUMN;

8. Keakuratan bahan dan dokumen pelaksanaan pemberian perizinan

kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;

9. Keakuratan bahan dan dokumen pelaksanaan pemberian rekomendasi

pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian


tanah pemerintah;

10. Keakuratan bahan dan dokumen pelaksanaan penilaian tanah, bidang

tanah dan properti;

11. Keakuratan bahan dan dokumen pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran,

dan kerjasama pembuatan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona

nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria

12. Keakuratan bahan dan dokumen pelaksanaan pengelolaan informasi dan

Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan

zona nilai ekonomi kawasan; dan

13. Keakuratan bahan dan dokumen pelaksanaan bimbingan teknis,

koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi

pengadaan tanah.

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada di seksi pengadaan tanah;


kegiatan di seksi pengadaan tanah;

3. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan fasilitasi perencanaan,

persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah;

4. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan dokumen

pelaksanaan pengadaan tanah;


pelaksanaan pemberian, perpanjangan, pembaharuan hak, izin peralihan

atau pelepasan hak tanah pemerintah;


pelaksanaan pemberian, izin peralihan hak tanah perwakilan pemerintah

asing dan badan hukum asing;

7. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan koordinasi dengan instansi

terkait mengenai tanah instansi pemerintah, BUMD dan BUMN;


pelaksanaan pemberian perizinan kerjasama pemanfaatan tanah

pemerintah;


pelaksanaan pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan



- 1334 -


pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;


pelaksanaan pengadaan, pemutakhiran, dan kerjasama pembuatan peta

zona nilai tanah kabupaten/kota, peta zona nilai ekonomi kawasan dan

potensi sumberdaya agraria

12. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dandokumen pelaksanaan

pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis

data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan; dan


pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di seksi pengadaan tanah.

- 1335 -

Kepala Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah



pelaksanaan pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah serta evaluasi

dan pelaporan.

B. Uraian Tugas:


subseksi pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah;

2. Melaksanakan kegiatan pemberian dan perpanjangan perizinan kerjasama


3. Melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan



4. Melaksanakan kegiatan penilaian tanah, bidang tanah, dan properti;

5. Melaksanakan kegiatan pengadaan, pembuatan dan pemutakhiran peta

zona nilai tanah;

6. Melaksanakan kegiatan pengadaan, pembuatan dan pemutakhiran peta

zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria;

7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi Komputerisasi Kegiatan

Pertanahan (KKP) berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi

kawasan; dan

8. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi pemanfaatan

tanah pemerintah dan penilaian tanah.

C. Hasil Kerja:

1. Konsep bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada

subseksi pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah;

2. Konsep surat izin kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah dan

perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;

3. Konsep surat rekomendasi pencatatan peralihan dan penghapusan tanah

pemerintah, serta konsep rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian

kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;

4. Konsep bahan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;

5. Konsep peta zona nilai tanah kabupaten/kota;

6. Konsep peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria;

7. Konsep database zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan; dan

8. Konsep laporan evaluasi di Subseksi pemanfaatan tanah pemerintah dan

penilaian tanah.

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep penyiapan bahan di

pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah;


penyiapan bahan di pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah;

3. Keakuratan bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada

Subseksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah;

4. Kebenaran kegiatan pemberian dan perpanjangan perizinan kerjasama


5. Kebenaran kegiatan pemberian rekomendasi pencatatan peralihan dan



6. Kebenaran kegiatan penilaian tanah, bidang tanah dan properti;

- 1336 -

7. Kebenaran kegiatan pengadaan, pembuatan dan pemutakhiran peta zona

nilai tanah;

8. Kebenaran kegiatan pengadaan, pembuatan dan pemutakhiran peta zona

nilai ekonomi kawasan dan potensi sumberdaya agraria;

9. Kebenaran kegiatan pengelolaan informasi KKP berbasis data zona nilai

tanah dan zona nilai ekonomi kawasan; dan

10. Kebenaran kegiatan evaluasi dan pelaporan di pemanfaatan tanah

pemerintah dan penilaian tanah.

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada penyiapan bahan di pemanfaatan

tanah pemerintah dan penilaian tanah;

2. Menentukan metode kerja, membagi tugas dan memeriksa penyiapan

bahan di pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah;


koordinasi, dan pemantauan pada Subseksi Pemanfaatan Tanah

Pemerintah dan Penilaian Tanah;

4. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemberian dan

perpanjangan perizinan kerjasama pemanfaatan tanah pemerintah;

5. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemberian rekomendasi

pencatatan peralihan dan penghapusan tanah pemerintah serta pemberian


tanah pemerintah;

6. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penilaian tanah, bidang

tanah dan properti;

7. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengadaan, pembuatan

dan pemutakhiran peta zona nilai tanah;

8. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengadaan, pembuatan

dan pemutakhiran peta zona nilai ekonomi kawasan dan potensi

sumberdaya agraria;

9. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi

KKP berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi kawasan di

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan


di pemanfaatan tanah pemerintah dan penilaian tanah.

- 1337 -

Kepala Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah



fasilitasi pengadaan tanah dan penetapan tanah pemerintah, serta evaluasi dan

pelaporan.

B. Uraian Tugas:


subseksi fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah;

2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi perencanaan pengadaan tanah, persiapan

pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil

pengadaan tanah;

3. Melaksanakan kegiatan pengadaan tanah dan penyerahan hasil pengadaan

tanah;

4. Melaksanakan kegiatan penetapan hak atas tanah, ijin peralihan hak atau

ijin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah,

badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah, pemerintah dan

badan hukum asing; dan

5. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan di Subseksi Fasilitasi

Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah.

C. Hasil Kerja:

1. Konsep bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada

subseksi fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah;

2. Konsep dokumen fasilitasi perencanaan pengadaan tanah, persiapan


pengadaan tanah;

3. Konsep dokumen pengadaan tanah dan penyerahan hasil pengadaan tanah;

4. Konsep surat keputusan/surat pengantar penetapan hak atas tanah, ijin

peralihan hak atau ijin pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset

instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha

pemerintah, pemerintah dan badan hukum asing; dan

5. Konsep laporan evaluasi di subseksi fasilitasi pengadaan dan penetapan

tanah pemerintah.

D. Tanggung Jawab:


fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah;


penyiapan bahan di Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah

Pemerintah;

3. Keakuratan bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan pemantauan pada

Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah;

4. Kebenaran kegiatan fasilitasi perencanaan pengadaan tanah, persiapan


pengadaan tanah;

5. Kebenaran kegiatan pengadaan tanah dan penyerahan hasil;

6. Kebenaran kegiatan penetapan hak atas tanah, ijin peralihan hak atau ijin

pelepasan hak dan kerjasama pemanfaatan aset instansi pemerintah,

badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah, pemerintah dan

badan hukum asing; dan

7. Kebenaran kegiatan evaluasi dan pelaporan di subseksi fasilitasi pengadaan

dan penetapan tanah pemerintah.

- 1338 -

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada penyiapan bahan di subseksi fasilitasi

pengadaan dan penetapan tanah pemerintah;

2. Menentukan metode kerja, membagi tugas dan memeriksa konsep

penyiapan bahan di subseksi fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah

pemerintah;


koordinasi, dan pemantauan pada Subseksi Fasilitasi Pengadaan dan

Penetapan Tanah Pemerintah;

4. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan fasilitasi perencanaan

pengadaan tanah, persiapan pengadaan tanah, pelaksanaan pengadaan

tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah;

5. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan

penyerahan hasil;

6. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penetapan hak atas

tanah, ijin peralihan hak atau ijin pelepasan hak dan kerjasama

pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan

badan usaha pemerintah, pemerintah dan badan hukum asing; dan


di subseksi fasilitasi pengadaan dan penetapan tanah pemerintah.

- 1339 -

VI.SEKSI PENANGANAN MASALAH DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan


Melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik dan

perkara pertanahan, serta pengendalian pertanahan.

B. Uraian Tugas:

1. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,

pemantauan kegiatan seksi penanganan masalah dan pengendalian

pertanahan;

2. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pencegahan sengketa/konflik

pertanahan;

3. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penanganan sengketa/konflik

pertanahan;

4. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa/konflik

pertanahan;

5. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan usulan dan pembatalan hak atas

tanah karena kesalahan prosedur sesuai dengan kewenangannya;

6. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan berdasarkan pengaduan

atau pemberitaan pada surat kabar terkait sengketa dan konflik di

kabupaten/kota yang berasngkutan;

7. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara

pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas


8. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan upaya hukum dalam hal Kementerian

kalah dalam perkara pertanahan;

9. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengendalian penerapan kebijakan

dan program pertanahan;

10. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, verifikasi dan evaluasi

tanah pertanian dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

11. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tanah non-

pertanian;

12. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan hasil inventarisasi potensi tanah

terlantar;

13. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penertiban tanah terlantar;

14. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan usulan pendayagunaan tanah negara

bekas tanah terlantar; dan

15. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di

seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

C. Hasil Kerja:

1. Laporan hasil bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan

kegiatan seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan;

2. Laporan kegiatan pencegahan sengketa/konflik pertanahan;

3. Laporan kegiatan penanganan sengketa/konflik pertanahan;

4. Konsep SK pembatalan hak atas tanah/SK pembatalan sertifikat/SK

perubahan data pada sertifikat, surat ukur, buku tanah dan/atau daftar

umum lainnya/surat pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan

administrasi sesuai dengan kewenangannya;

5. Konsep surat usulan atau konsep SK pembatalan hak atas tanah karena

kesalahan prosedur;

- 1340 -

6. Laporan kegiatan pemantauan berdasarkan pengaduan atau pemberitaan

pada surat kabar terkait sengketa dan konflik;

7. Surat tugas menghadiri sidang (relaas)/data dalam rangka penanganan

perkara/surat tugas dan surat

kuasa/gugatan/jawaban/replik/duplik/bukti/ saksi dan/atau

ahli/pemeriksaan setempat/kesimpulan;

8. Surat gugatan/memori banding/memori kasasi dan/atau memori

peninjauan kembali;

9. Dokumen pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan;

10. Dokumen pemantauan, verifikasi dan evaluasi tanah pertanian dan LP2B;

11. Dokumen pemantauan dan evaluasi tanah non-pertanian;

12. Data potensi tanah terlantar;

13. Dokumen penertiban tanah terlantar;

14. Konsep usulan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan

15. Laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan di seksi penanganan masalah dan

pengendalian pertanahan.

D. Tanggung Jawab:

1. Kebenaran usul, saran dan paraf pada konsep di seksi penanganan

masalah dan pengendalian pertanahan;


penanganan masalah dan pengendalian pertanahan;

3. Keakuratan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi,

pemantauan kegiatan Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan;

4. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pencegahan sengketa/konflik

pertanahan;

5. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penanganan sengketa/konflik

pertanahan;

6. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa/konflik

pertanahan;

7. Keakuratan bahan dan pelaksanaan usulan dan pembatalan hak atas

tanah karena kesalahan prosedur sesuai dengan kewenangannya;

8. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemantauan berdasarkan pengaduan

atau pemberitaan pada surat kabar terkait sengketa dan konflik di


9. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara

pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas


10. Keakuratan bahan dan pelaksanaan upaya hukum dalam hal Kementerian

kalah dalam perkara pertanahan;

11. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pengendalian penerapan kebijakan


12. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemantauan, verifikasi dan evaluasi

tanah pertanian dan LP2B;

13. Keakuratan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tanah non-

pertanian;

14. Keakuratan bahan dan pelaksanaan hasil inventarisasi potensi tanah

terlantar;

15. Keakuratan bahan dan pelaksanaan penertiban tanah terlantardi

kabupaten/kota yang bersangkutan;

16. Keakuratan bahan dan pelaksanaan usulan pendayagunaan tanah negara


17. Keakuratan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di

seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan.

- 1341 -

E. Wewenang:

1. Memberi usul, saran dan paraf pada di seksi penanganan masalah dan

pengendalian pertanahan;


kegiatan di seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan;


bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan kegiatan Seksi Penanganan

Masalah dan Pengendalian Pertanahan;


pencegahan sengketa/konflik pertanahan;


penanganan sengketa/konflik pertanahandi kabupaten/kota yang

bersangkutan;


penyelesaian sengketa/konflik pertanahan;

7. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan usulan

dan pembatalan hak atas tanah karena kesalahan prosedur sesuai dengan

kewenangannya;


pemantauan berdasarkan pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar

terkait sengketa dan konflik;


penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan, serta analisis dan

penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan

pengadilan atau hasil perdamaian;

10. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan upaya

hukum dalam hal Kementerian kalah dalam perkara pertanahan;


pengendalian penerapan kebijakan dan program pertanahan;


pemantauan, verifikasi dan evaluasi tanah pertanian dan LP2B;


pemantauan dan evaluasi tanah non-pertanian;

14. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan hasil

inventarisasi potensi tanah terlantar;


penertiban tanah terlantar;

16. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan usulan

pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan

17. Memeriksa dan memperbaiki kelengkapan bahan dan pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan kegiatan di seksi penanganan masalah dan pengendalian

pertanahan.

- 1342 -

Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan



pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa/konflik dan

perkara pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas

tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian, serta evaluasi

dan pelaporan.

B. Uraian Tugas:


subseksi penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;

2. Melaksanakan kegiatan pencegahan sengketa/konflik pertanahan;

3. Melaksanakan kegiatan penanganan sengketa/konflik pertanahan;

4. Melaksanakan kegiatan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan;

5. Melaksanakan kegiatan usulan dan pembatalan hak atas tanah karena

kesalahan prosedur sesuai dengan kewenangannya;

6. Melaksanakan kegiatan pemantauan berdasarkan pengaduan atau

pemberitaan pada surat kabar terkait sengketa dan konflik;

7. Melaksanakan kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan,

serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah


8. Melaksanakan kegiatan upaya hukum dalam hal Kementerian kalah dalam

perkara pertanahan; dan

9. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan pelaporan kegiatan subseksi

penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

C. Hasil Kerja:


subseksi penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;

2. Konsep laporan kegiatan pencegahan sengketa/konflik pertanahan;

3. Konsep laporan kegiatan penanganan sengketa/konflik pertanahan;

4. Konsep surat keputusan pembatalan hak atas tanah/surat keputusan

pembatalan sertifikat/surat keputusan perubahan data pada sertifikat,

surat ukur, buku tanah dan/atau daftar umum lainnya/surat

pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi sesuai dengan

kewenangannya;

5. Konsep surat usulan atau konsep SK pembatalan hak atas tanah karena

kesalahan prosedur;

6. Konsep laporan kegiatan pemantauan berdasarkan pengaduan atau

pemberitaan pada surat kabar terkait sengketa dan konflik;

7. Konsep surat tugas menghadiri sidang (relaas)/data dalam rangka

penanganan perkara/surat tugas dan surat

kuasa/gugatan/jawaban/replik/duplik/bukti/ saksi dan/atau

ahli/pemeriksaan setempat/kesimpulan;

8. Konsep surat gugatan/memori banding/memori kasasi dan/atau memori

peninjauan kembali; dan

9. Konsep laporan evaluasi kegiatan subseksi penanganan sengketa, konflik

dan perkara pertanahan.

D. Tanggung Jawab:


penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;

- 1343 -


penyiapan bahan di subseksi penanganan sengketa, konflik dan perkara

pertanahan;


Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

4. Kebenaran kegiatan pencegahan sengketa/konflik pertanahan;

5. Kebenaran kegiatan penanganan sengketa/konflik pertanahan;

6. Kebenaran kegiatan penyelesaian sengketa/konflik pertanahan;

7. Kebenaran kegiatan usulan dan pembatalan hak atas tanah karena

kesalahan prosedur sesuai dengan kewenangannya;

8. Kebenaran kegiatan pemantauan berdasarkan pengaduan atau

pemberitaan pada surat kabar terkait sengketa dan konflik di


9. Kebenaran kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan,

serta analisis dan penyiapan usulan pembatalan hak atas tanah


10. Kebenaran kegiatan upaya hukum dalam hal Kementerian kalah dalam

perkara pertanahan; dan

11. Kebenaran kegiatan evaluasi dan pelaporan kegiatan subseksi penanganan

sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

E. Wewenang:


penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan;


memperbaiki konsep penyiapan bahan di subseksi penanganan sengketa,

konflik dan perkara pertanahan;


koordinasi, dan pemantauan pada Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik

dan Perkara Pertanahan;

4. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pencegahan

sengketa/konflik pertanahan;

5. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penanganan

sengketa/konflik pertanahandi kabupaten/kota yang bersangkutan;

6. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penyelesaian

sengketa/konflik pertanahan;

7. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan usulan dan pembatalan

hak atas tanah karena kesalahan prosedur sesuai dengan kewenangannya;

8. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pemantauan

berdasarkan pengaduan atau pemberitaan pada surat kabar terkait

sengketa dan konflik di kabupaten/kota yang berasngkutan;

9. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penanganan dan

penyelesaian perkara pertanahan, serta analisis dan penyiapan usulan

pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil

perdamaian;

10. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan upaya hukum dalam

hal Kementerian kalah dalam perkara pertanahan; dan


kegiatan subseksi penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

- 1344 -

Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan


Menyiapkan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan

pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan dan pelaksanaan

penelitian data dan penyiapan usulan serta rekomendasi penertiban dan

pendayagunaan tanah terlantar, serta evaluasi dan pelaporan.

B. Uraian Tugas:


subseksi pengendalian pertanahan;

2. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengendalian penerapan kebijakan


3. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tanah

pertanian;

4. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tanah non-

pertanian;

5. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan hasil inventarisasi potensi tanah

terlantar;

6. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan penertiban tanah terlantar;

7. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan usulan pendayagunaan tanah negara


8. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan

subseksi pengendalian pertanahan.

C. Hasil Kerja:


subseksi pengendalian pertanahan;

2. Konsep dokumen pengendalian penerapan kebijakan dan program

pertanahan;

3. Konsep dokumen pemantauan dan evaluasi tanah pertanian;

4. Konsep dokumen pemantauan dan evaluasi tanah non-pertanian;

5. Bahan data potensi tanah terlantar;

6. Konsep dokumen penertiban tanah terlantar;

7. Konsep usulan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan

8. Konsep laporan evaluasi kegiatan subseksi pengendalian pertanahan.

D. Tanggung Jawab:




penyiapan bahan di subseksi pengendalian pertanahan;


Subseksi Pengendalian Pertanahan;

4. Kebenaran kegiatan pengendalian penerapan kebijakan dan program

pertanahan;

5. Kebenaran kegiatan pemantauan dan evaluasi tanah pertanian;

6. Kebenaran kegiatan pemantauan dan evaluasi tanah non-pertanian;

7. Kebenaran kegiatan inventarisasi potensi tanah terlantar;

8. Kebenaran kegiatan penertiban tanah terlantar;

9. Kebenaran kegiatan usulan pendayagunaan tanah negara bekas tanah

terlantar; dan

10. Kebenaran kegiatan evaluasi dan pelaporan kegiatan subseksi pengendalian

pertanahan.

- 1345 -

E. Wewenang:




memperbaiki konsep penyiapan bahan di subseksi pengendalian

pertanahan;


koordinasi, dan pemantauan pada Subseksi Pengendalian Pertanahan;

4. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan pengendalian

penerapan kebijakan dan program pertanahan;


evaluasi tanah pertanian;


evaluasi tanah non-pertanian;

7. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi

tanah terlantar;

8. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan penertiban tanah

terlantar;

9. Memeriksa dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan usulan pendayagunaan

tanah negara bekas tanah terlantar; dan


kegiatan Subseksi Pengendalian Pertanahan.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Documents

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI KANTOR PERTANAHAN … · URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DI KANTOR PERTANAHAN Kepala Kantor Pertanahan A. Ikhtisar Jabatan: Melaksanakan pengoordinasian,