KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Update Status Implementasi RAN/RAD-GRK dan Kaji Ulang RAN/RAD-GRK

Syamsidar Thamrin Kasubdit Iklim dan Cuaca

Bappenas, Jakarta 15 Januari 2015

OUTLINE

Slide - 2

Dasar Hukum

Perkembangan Implementasi RAN-GRK dan RAD-GRK: 2010-2014

Kaji ulang RAN-GRK

RPJMN 2015-2019

Dasar Hukum

Slide - 3

Perpres 61/2011

SEB

Pergub: 33

Tim Koordinasi Nasional PI

PEDOMAN TEKNIS

Laporan Implementasi

RAD-GRK

RAD-GRK

Perkembangan Implementasi RAN-GRK dan RAD-GRK: 2010-2014

Slide - 9

PERKEMBANGAN LAPORAN PEP RAN-GRK

Slide - 10

A. Pelaporan PEP RAN-GRK Kementerian/Lembaga :

(a) Kementerian Perhubungan tahun 2010 – 2013 telah menyampaikan hasil

perhitungan untuk sub sektor Perhubungan Darat dan Perkeretapian dengan

indikasi penurunan emisi sebesar 276.899 ton CO2eq;

(b) Kementerian ESDM tahun 2010 – 2012 telah menyampaikan hasil perhitungan

dari 9 aksi mitigasi dengan indikasi penurunan emisi sebesar 3.399.222 ton

CO2eq;

(c) Kementerian Kehutanan tahun 2009 – 2012 telah menyampaikan hasil

perhitungan berdasarkan penurunan deforestasi dan peningkatan cadangan

karbon dengan indikasi penurunan emisi sebesar 254.000.000 ton CO2eq;

(d) Kementerian Perindustrian tahun 2010 – 2012 telah menyampaikan laporan

perkembangan perhitungan emisi baseline dan BAU berdasarkan tingkat

pertumbuhan industri, indikasi penurunan emisi masih dalam proses perhitungan;

(e) Kementerian Pertanian 2010 – 2012 telah menyampaikan hasil perhitungan

dari 3 kegiatan inti dengan indikasi penurunan emisi sebesar 12.340.000 ton

CO2eq;

(f) Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2013 telah menyampaikan hasil potensi

perhitungan penurunan emisi sebesar 1.149.000 ton CO2eq.

PERKEMBANGAN LAPORAN PEP RAD-GRK

Slide - 11

DI Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, DKI Jakarta, Maluku, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kepri, Papua, Papua Barat, NTB, Sulsel, Kalbar, Banten, Kalsel, Kaltim, NTT dan Malut.

Dari 33 provinsi tersebut, rekapitulasi kegiatan (inti dan pendukung) sebagai berikut: • 1599 kegiatan di bidang berbasis lahan • 1006 kegiatan di bidang berbasisi energi termasuk transportasi • 1280 kegiatan di bidang berbasisi limbah

Catatan: - Hasil PEP RAD-GRK masih perlu di review untuk keseragaman format/template dan kelengkapan data (terutama

anggaran) - Beberapa daerah Masih perlu melampirkan surat pengantar resmi untuk penyampaian PEP - Pemantapan di Hotel Melia Bali/awal Oktober 2014 untuk melengkapi dan update laporan PEP RAD-GRK - Provinsi NTT, Maluku Utara dan Babel sedang dalam proses menyelesaikan laporan PEP setelah pendampingan

teknis di provinsi

Sampai dengan Akhir

Desember 2014, 30 Provinsi telah

melaporkan pelaksanaan PEP

RAD-GRK

Lanjutan 1........

Slide - 12

Pelaporan PEP RAD-GRK: dari 30 Provinsi telah mengirimkan laporan PEP RAD-GRK

Bidang Jumlah aksi mitigasi

Kegiatan Inti (2010-2013)

Keterangan

1. Kehutanan 722 • Pencegahan penurunan cadangan karbon : pengamanan hutan, perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan

• Peningkatan cadangan karbon : rehabilitasi hutan dan lahan, penanaman di kawasan hutan maupun APL

2. Pertanian 368 • Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO); • Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT); • Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS); • System of Rice Intensification (SRI).

3. Energi 351 • Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); • Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); • Konversi minyak tanah ke gas; • Biogas; • Energi efisiensi (lampu jalan dan gedung).

4. Transportasi 189 • Eco smartdriving; • Car free day; • Semi bus transit; • Parking management; • Intelligent Transport System (ITS)/ATCS.

5. Pengelolaan Limbah

791 • Pembangunan TPA dan TPS 3R • Pengelolaan limbah cair off-site/on-site

Lanjutan 2 ........

Slide - 13

Keterangan : Sudah Melaporkan V

Blm Melaporkan

Dlm Proses Melaporkan

Lanjutan 3 ........

Slide - 14

2.010 2.011 2.012

Jumlah Aksi

Mitigasi268 310 296 874

Realisasi

Anggaran (Rp)

X1000

11.521.995.464 24.562.443.620 14.636.166.475 50.720.605.559

Penurunan Emisi

(ton CO2e)6.728.462 7.982.269 7.975.946 22.686.677

Jumlah Aksi

Mitigasi91 177 215 483

Realisasi

Anggaran (Rp)

X1000

41.743.212 1.493.939.446 230.545.577 1.766.228.235

Penurunan Emisi

(ton CO2e)(93.469.142) 3.570.592 2.268.301.112 2.178.402.562

Jumlah Aksi

Mitigasi117 140 165 422

Realisasi

Anggaran (Rp)

X1000

3.515.500.752 4.121.280.900 5.285.252.484 12.922.034.136

Penurunan Emisi

(ton CO2e)1.720.379 914.296 2.118.162 4.752.837

Jumlah Aksi

Mitigasi90 102 104 296

Realisasi

Anggaran (Rp)

X1000

235.479.113 283.785.020 389.117.859 908.381.992

Penurunan Emisi

(ton CO2e)210.400 88.644 333.966 633.010

Jumlah Aksi

Mitigasi235 354 484 1.073

Realisasi

Anggaran (Rp)

X1000

368.545.296 550.409.879 656.264.208 1.575.219.384

Penurunan Emisi

(ton CO2e)2.013.796 2.186.642 2.343.329 6.543.768

TOTAL

REKAPITULASI RAD GRK

ENERGI

TRANSPORTASI

PENGELOLAAN

LIMBAH

BIDANGTAHUN

PERTANIAN

KEHUTANAN

Keterangan : perhitungan belum di validasi

Status Perkembangan NAMAs

# Status Project Institution

1. Memperoleh pendanaan Indonesia SUTRI NAMA Kemenhub

2. Terdaftar di UNFCCC a). NAMA Transport Kemenhub

b). Smart Street Lighting (SSLI) Kementerian ESDM

3. Proposal diajukan untuk

mendapat dana

internasional misalnya

NAMAs support facility

a). V-NAMAs Bappenas, Kementerian PU

b). DEEP Energy NAMA Kementerian ESDM

c). Smart Street Lighting Kementerian ESDM

4. Proposal NAMAs yang

sedang dikembangkan

a). RE-NAMAs: CHIPS Kementerian ESDM

b). SWEET NAMAs Kementerian Kehutanan, ICCTF

c). Jakarta (Transport & Green Building) NAMAs DKI

d). Air Transport NAMAs Kementerian Perhubungan

e). Cement NAMA Kementerian Perindustrian

f). Bioenergy NAMA Kementerian ESDM

5. Ide baru untuk NAMA a). Biofuel NAMA Kementerian ESDM

b). Chiller NAMA Kementerian ESDM

c). Methane Capture NAMA Kementerian ESDM

d). Industrial Estate NAMA Kementerian Perindustrian

e). Textile NAMA Kementerian Perindustrian

f). Carbon Sequestrion & Livelihood Improvement NAMA Kementerian Pertanian

g). Green Building NAMA Kementerian PU

Between 2010-2014, ICCTF has funded six pilot projects, with each project representing ICCTF’s priority windows: Land-based Mitigation, Energy and Adaptation. The first three projects between 2010-2011 are called as Phase I. ICCTF has since continued with Phase II, consisting of also three projects that are implemented between 2012-2014.

Phase I Projects (2010-2011) 1. Research and Technology Development of

Sustainable Peat Management to Enhance Carbon Sequestration and Mitigation of Greenhouse Gas Emissions

2. Energy Conservation and CO2 Emission Reduction in Industrial Sector

3. Public Awareness, Training and Education Program on Climate Change Issue for All Level of Societies in Mitigation and Adaptation.

Phase II Projects (2012-2014) 1. Sustainable Management of Degraded Peatland to

Mitigate Greenhouse Gas Emission and Optimize Crop Productivity

2. Health Vulnerability: Assessment, Mapping and Community-Based Adaptation on Dengue Haemorragic Fever and Malaria Diseases

3. Enhancing Sustainable Management of Community-Based Wood Pellets Production as Biomass Energy to Support Low Carbon Economy and Climate Change Mitigation in Bangkalan, Madura, East Java

ICCTF Funded Project 2010 – 2014

Small Grant Programs 2014

In May 2014, ICCTF’s Steering Committee agreed to fund six projects under Small Grant Program (SGP) scheme. With the SGP scheme, ICCTF channels around Rp 500 million (6 Projects) to NGOs and research institutions working on climate change mitigation and adaptation projects. The SGP marks a milestone in ICCTF’s portfolio as it is the first time the trust fund channels funds to NGOs and research institutions

Amanat Peraturan Presiden No.61/2011

Slide - 18

Pasal 9 : 1. RAN-GRK dapat dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan

nasional dan perkembangan dinamika internasional.

2. Kaji ulang RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS.

3. Hasil kaji ulang RAN-GRK tersebut dilaporkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan salinan disampaikan pada Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat.

4. Hasil kaji ulang dapat dijadikan dasar penyesuaian RAN-GRK.

Pokok - Pokok Kaji Ulang RAN/RAD-GRK

Slide - 19

Beberapa pokok dalam rencana kaji ulang RAN/RAD-GRK :

(a) Penyesuaian rencana aksi mitigasi emisi GRK dengan RPJM Nasional termasuk penyesuaian target penurunan emisi GRK sebagai konsekuensi dari perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga serta penyesuaian terhadap beberapa faktor emisi;

(b) Peningkatan sinergi dalam pembagian tanggung jawab pencapaian target penurunan emisi GRK antar Kementerian - Pemerintah Pusat -- Pemerintah Daerah untuk menghindari penghitungan ganda.

(c) Pemerintah Kabupaten/Kota belum dilibatkan secara optimal dibutuhkan pedoman yang lebih jelas dalam penyusunan review RAD GRK

(d) RAD-GRK diintegrasikan dengan RPJMD, RKPD dan Renstra 2015 – 2019

Pokok - Pokok Kaji Ulang RAN/RAD-GRK

Slide - 20

Lanjutan............. :

(e) Perlu identifikasi terhadap upaya mitigasi emisi GRK yang dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat

(f) Sumber pendanaan masih bertumpu pada sumber pendanaan pemerintah dan belum optimal pendanaan non pemerintah

(g) Penanganan isu perubahan iklim terutama penurunan emisi GRK menjadi prioritas dalam pembangunan daerah dan direalisasikan melalui alokasi anggaran pembangunan Daerah

(h) Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi aksi mitigasi dan penyampaian hasil PEP termasuk dukungan legislatif

(i) Penambahan aksi mitigasi yang belum masuk kedalam dokumen RAD-GRK, termasuk metodologi dan lainnya.

(j) Perkembangan dinamika internasional misalnya hasil negosiasi di UNFCCC terkait INDC dll

RPJMN 2015-2019

Slide - 21

BONUS DEMOGRAFI Indeks Pertumbuhan Penduduk 2010-2035

Pertumbuhan penduduk menurut menurut kelompok umur. Antara tahun 2010–2035, penduduk: usia 0-14: tumbuh (-3,6%) usia 15-59: tumbuh 25,9% usia 60+ (lansia): tumbuh 167,2%

Indeks penduduk Indoneisa 2010-2035

(dengan indeks tahun 2010=100%)

Sumber: Proyeksi Penduduk 2010-3025

Terdapat perbedaan dalam pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur,

dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok lansia (60 tahun ke atas)

Catatan:

Definsi lansia adalah penduduk usia 60+ (UU 13 tahun

1998 tentang Kesejahteraan Lansia )

9 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)

C1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

C3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

C4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

C5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

C6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

C7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

C8. Melakukan revolusi karakter bangsa

C9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

23

Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan: Mengembangkan tata ruang

wilayah yang terintegrasi antar level pemerintahan maupun darat-laut,

Edukasi konsumen untuk memahami dan mempratekkan gaya hidup yang ramah lingkungan,

Mengeksploitasi SDA yang tidak terbarukan secara prudent (tidak merusak lingkungan).

Memacu pembangunan pertanian yang berkelanjutan yang berbasis bio-eco-region dengan pola pengembangan pertanian organik maupun pertanian yang hemat lahan dan air

1. Peningkatan konservasi dan data kelola hutan dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak

2. Perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan kualitas air dan udara, peningkatan tutupan lahan/hutan, penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan.

3. Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana

6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera (M4)

7 Misi Pembangunan 2015-2019

9 Agenda Prioritas (Nawacita) 8 Misi RPJPN 2005-2025 Isu Prioritas RPJMN

2015-2019

Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia (C5)

Slide - 24

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, melalui: … (C1) memperkuat jati diri sebagai

negara maritim

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional (M6)

1. Percepatan pengembangan ekonomi kelautan melalui pengembangan industri kelautan

2. Pengembangan konektivitas dan sistem logistik melalui pengembangan sistem transportasi laut nasional.

3. Penetapan zona industri dan aglomerasi industri perikanan

4. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut.

5. Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan peran SDM dan Iptek kelautan

6. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir

7 Misi Pembangunan 2015-2019

9 Agenda Prioritas (Nawacita) 8 Misi RPJPN 2005-2025 Isu Prioritas RPJMN

2015-2019

Slide - 25

Sasaran Pokok /Indikator Baseline 2014 Sasaran 2019

1. EKONOMI

Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi 5,5%* 6-8 %

PDB per Kapita USD3.499,9 (2013)

Menuju USD 7000

Inflasi 5,3%* 3,5%

Penurunan Kemiskinan 11,25% ** 5-6%

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,94% 5-5,5%

Katahanan Pangan

Produksi Padi 70,6 juta ton 82,0 juta ton

Produksi Jagung 19,13 juta ton 24,1 juta ton

Produksi Kedelai 0,92 juta ton 1,92 juta ton

Ketahanan Energi

Produksi Minyak Bumi 818 ribu SBM per hari 700 ribu SBM per hari

Produksi Gas Bumi 1224 ribu SBM per hari 1295 ribu SBM per hari Produksi Batubara 397 Juta Ton 442 Juta Ton Penggunaan Gas Bumi Dalam negeri 53% 64% Penggunaan Batu Bara Dalam negeri 24% 32%

*Angka APBNP 2014 **Maret 2014 Slide - 26

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (1)

Sasaran Pokok /Indikator Baseline 2014 Sasaran 2019

Ketahanan Air

Kapasitas air baku nasional 51,44 m3/det 118,6 m3/det

Pembangunan Waduk 21 waduk 30 waduk

Ketersedian air irigasi yang bersumber dari

waduk

11% 20%

Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

Rasio elektrifikasi 81,5% 100%

Akses Air Minum Layak 70 % 100%

Akses Sanitasi Layak 60,5 % 100%

Kondisi mantap jalan nasional 94 % 100 %

Pengembangan jalan nasional 38.570 km 46.770 km Pembangunan jalan baru 1.028 km 2.650 km

Pengembangan jalan tol 260 km 1.194,9 km

Pengembangan panjang jalur kereta api 4.682 km 7.471 km

Pengembangan pelabuhan 278 450

Dwelling Time Pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari

Pengembangan bandara 237 252

On-time Performance Penerbangan 75% 95 %

Kab/Kota yang dijangkau broadband 82% 100% Slide - 27

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (2)

Sasaran Pokok Baseline 2014

Sasaran 2019

2. LINGKUNGAN

Emisi Gas Rumah Kaca 15,5% 26%

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 63,0-64,0 66,5-68,5

3. POLITIK

Tingkat Partisipasi Politik Pemilu 75,11% 80%

Indeks Demokrasi Indonesia 62,63 * 75

4. PENEGAKAN HUKUM

Indeks Penegakan Hukum n.a. 75%

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 32 65

Indeks Perilaku Anti Korupsi 3,63 4

5. TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kualitas Pelayanan Publik

- Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,37 9

- Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,82 8,0

Indeks Reformasi Birokrasi 33,48 83,48

6. PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Persentase pemenuhan MEF 30% 60%

Persentase Kontribusi industri pertahanan DN

terhadap MEF

10% 20%

*2012 Slide - 28

SASARAN POKOK RPJMN 2015-2019 (3)

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Slide - 29

TERIMA KASIH