HOME GROUP 9 AHMAD MURSYID A. (0806321240) AJI SOKARONI
(0806338166) AKBAR RACHMAN (0806454595) ALFAN YUSUF HABIBIE
(0806315811) ANDRE (0806328953) ANGGIT CAHYO (0806454134) ANTONI
ALDILA (0806330693)
Pendidikan merupakan suatu aspek yang sangat penting, untuk itu
peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia harus dilakukan karena
dengan pendidikan yang berkualitas dapat dihasilkan output yang
kompeten dan berkualitas pula. Mengingat Indonesia merupakan suatu
negara kepulauan, yang terdiri dari beraneka ragam suku yang
berasal dari beraneka daerah, peningkatan kualitas pendidikan
dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan saja, melainkan di
daerah-daerah terpencil juga harus dilaksanakan peningkatan
kualitas pendidikan.
Kurangnya peningkatan kualifikasi guru di daerah (terpencil)
menyebabkan pendidikan yang kurang berkualitas di daerah
(terpencil) tersebut sehingga output yang dihasilkan pun tidak
sesuai dengan apa yang diharapkan. Perlu adanya suatu upaya untuk
dapat meningkatkan kualifikasi guru terutama di derah (terpencil).
Sehingga diharapkan dengan adanya kualifikasi guru yag baik dapat
dihasilkan pendidikan yang berkualitas terutama di daerah.
Berhubungan dengan hal di atas dapat dirumuskan pertanyaan
mengenai : Apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk dapat
meningkatkan kualifikasi guru di daerah?
Presentasi ini bertujuan untuk :
Mengetahui kondisi (kualifikasi) guru di Indonesia khususnya
daerah terpencil. Mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatkan kualifikasdi guru di daerah.
Pendidikan menurut UU no. 20 tahun 2003Pendidikan adalah usaha
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Pengertian Pendidikan Pengertian pendidikan Pengertian
pendidikan dasar Pengertian pendidikan menengah Pengertian
pendidikan tinggi Tujuan pendidikan (Pembukaan UUD 45, UUD 45 Pasal
31 ayat 1, 2; UU No. 20 Tahun 2003) Kualifikasi Guru menurut UU No.
20 Tahun 2003 Permasalahn Kualifikasi Guru di Daerah Upaya-upaya
Meningkatkan Kualifikasi Guru di Daerah
PENGERTIAN PENDIDIKANBeberapa definisi mengenai pendidikan dapat
dikemukakan di bawah ini : M.J. Langeveld (1995) : 1) Pendidikan
merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa
kepada kedewasaan. 2) Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk
melaksanakan tugas-tugas hidupnya, agar bisa mandiri, akil-baliq,
dan bertanggung jawab secara susila. 3) Pendidikan adalah usaha
mencapai penentuan-diri-susila dan tanggung jawab. Stella van
Petten Henderson : Pendidikan merupakan kombinasai dari pertumbuhan
dan perkembangan insani dengan warisan sosial. Kohnstamm dan
Gunning (1995) : Pendidikan adalah pembentukan hati nurani.
Pendidikan adalah proses pembentukan-diri dan penetuan-diri secara
etis, sesuai denga hati nurani. John Dewey (1978) : Aducation is
all one with growing; it has no end beyond itself. (pendidikan
adalah segala sesuatu bersamaan dengan pertumbuhan; pendidikan
sendiri tidak punya tujuan akhir di balik dirinya). H.H Horne :
Dalam pengertian luas, pendidikan merupakan perangkat dengan mana
kelompok sosial melanjutkan keberadaannya memperbaharui diri
sendiri, dan mempertahankan idealidealnya. Encyclopedia Americana
(1978) : Pendidikan merupakan sebarang proses yang dipakai individu
untuk memperoleh pengetahuan atau wawasan, atau mengembangkan
sikap-sikap ataupun keterampilanketerampilan.
UU no. 20 tahun 2003 pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 Sistem Pendidikan
Naional (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang
melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar
berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau
bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan
madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. (3)
Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
UU no. 20 tahun 2003 pasal 17
UU no. 20 tahun 2003 pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 Sistem Pendidikan
Naional (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan
dasar. (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah
umum dan pendidikan menengah kejuruan. (3) Pendidikan menengah
berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA),
sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan
(MAK), atau bentuk lain yang sederajat. (4) Ketentuan mengenai
pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
UU no. 20 tahun 2003 pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 Sistem Pendidikan
Naional (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma,
sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh
pendidikan tinggi. (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan
sistem terbuka.
UU no. 20 tahun 2003 pasal 17
Pembukaan UUD 1945 Mencerdaskan kehidupan bangsa UUD 1945 pasal
31 Ayat 1 Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Ayat 2
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran
nasional, yang diatur dengan undang-undang. UU No. 20 Tahun 2003
bab 2 pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Menurut UU no. 20 tahun 2003 pasal 42 Sistem Pendidikan Nasional
(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi
sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan
rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan
nasional. (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang
pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang
terakreditasi. (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
Dalam hal pengembangan kualifikasi guru, pemerintah dan
pemerintah daerah bertanggung jawab penuh. Undang-Undang Guru dan
Dosen No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Bab IV pasal
8 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Berdasarkan hal tersebut keharusan guru untuk meningkatkan
kualifkasi pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu minimal
S1 atau D4 wajib untuk dilaksanakan. Undang-tersebut juga
menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota maupun
penyelenggara pendidikan wajib memenuhi kebutuhan guru baik dalam
jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata untuk
menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini pada
jalur pendidikan formal serta menjamin keberlangsungan pendidikan
dasar dan menengah.
Kuantitas, kualitas, dan distribusi. Dari aspek kuantitas,
jumlah guru yang ada masih dirasakan belum cukup untuk menghadapi
pertambahan siswa serta tuntutan pembangunan sekarang. Dari aspek
kualitas, sebagian besar guru-guru dewasa ini masih belum memiliki
pendidikan minimal yang dituntut. Dari aspek penyebarannya, masih
terdapatketidak seimbangan penyebaran guru antarsekolah dan
antardaerah. Dari aspek kesesuaiannya, di SLTP dan SM, masih
terdapat ketidak sepadanan guru berdasarkan mata pelajaran yang
harus diajarkan. Kesejahteraan Dari segi keadilan kesejahteraan
guru, masih ada beberapa kesenjangan yang dirasakan sebagai
perlakuan diskriminatif para guru. Penghargaan terhadap guru Guru
belum memperoleh penghargaan yang memadai. Pendidikan guru Sistem
pendidikan guru baik pra-jabatan maupun dalam jabatan masih belum
memberikan jaminan dihasilkannya guru yang berkewenangan dan
bermutu disamping belum terkait dengan sistem lainnya.
Direktorat Profesi Subdit Program melaksanakan kegiatan
monitoring dan evaluasi Tujuan kegiatan monitoring dan evaluasi
(Monev) ini adalah: 1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan
peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S1 2. Mengetahui
efektifitas pemanfaatan dana bantuan biaya pendidikan peningkatan
kualifikasi guru. 3. Memperoleh informasi efektifitas pelaksanaan
bantuan biaya peningkatan kualifikasi guru dalam jabatan dan
program pemenuhan guru untuk daerah terpencil. pemerintah dan
pemerintah daerah memberikan anggaran untuk peningkatan
profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah atau
masyarakat.
Mengikuti pendidikan lanjutan yang berkait dengan profesinya,
Tujuan: wawasan guru bertambah luas, tidak hanya pada aspek
metodologi pengajaran, tetapi juga pola pengasuhan.
Peningkatan kualifikasi guru di Indonesia masih kurang merata
(terutama di daerah terpencil) Upaya peningkatan kualifikasi guru
menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah.
Upaya-upaya peningkatan kualifikasi guru di daerah perlu
ditingkatkan dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan di
Indonesia.
SaranMenyikapi permasalahan yang ada, solusi-solusi preventif
dan antisipatif yang dapat dilakukan adalah
Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya peningkatan
kualifikasi guru di daerah. Pemerintah pusat dan daerah lebih
meningkatan lagi upaya peningkatan kulifikasi guru (pendanaan,
seminar-seminar, dll.) Keaktifan guru di daerah juga harus
ditingkatkan dalam upaya pemenuhan standar kualifikasi guru.
