Upaya Bawaslu Kabupaten Merangin Dalam Melakukan Pencegahanrepository.uinjambi.ac.id/1635/1/SIP.152068_RUSDI ARPENDO... · 2020. 4. 15. · Upaya Bawaslu Kabupaten Merangin Dalam

Upaya Bawaslu Kabupaten Merangin Dalam Melakukan Pencegahan

Pelanggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

SKRIPSI

RUSDI ARPENDO

SIP.152068

PEMBIMBING:

Drs. H. Amhar Rasyid, L.Sc.,MA

Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP.,M.IP

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS SYARI’AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2019

ii

iii

iv

v

MOTTO

ن أ س نا ل ا ي ب م ت م ك ح ا ذ إ و ا ه ل ه أ ل إ ت ا ن ا لم ا وا د ؤ ت ن أ م رك م أ ي ه ل ل ا ن إيرا ص ب ا ع ي س ن ا ه ك ل ل ا ن إ ه ب م ك ظ ع ي ا م ع ن ه ل ل ا ن إ ل د ع ل ا ب وا م ك ت

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar

lagi Maha melihat.1

1QS. An-Nisa’ : 58

vi

ABSTRAK

Rusdi Arpendo, SIP 152068, “Upaya Bawaslu Kabupaten Merangin Dalam

Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018”

Dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merangin masih terjadi

pelanggaran-pelanggaran baik dari pihak pendukung pasangan calon maupun dari

pihak penyelenggara. Adapun yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Apa

saja pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten

Merangin Tahun 2018 dan Bagaimana strategi konseptual dan praktis Bawaslu

Kabupaten Merangin dalam upaya pencegahan pelanggaran pada pemilihan

Kepala Daerah Tahun 2018 serta faktor pendukung dan penghambat dalam

pelaksanaan strategi Bawaslu Kabupaten Merangin dalam upaya pencegahan

pelanggaran pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2018. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan menelaah

hokum serta melihat faktanya dilapangan. Hasil penelitian ini adalah Pelanggaran

yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merangin Tahun 2018

mencapai 15 kasus, 6 di antaranya yang memenuhi unsur, Strategi konseptual

Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran diaturdalam Undang- undang

No 10 Tahun 2016tentangPemilihanGubernur, Bupati, dam Walikota, serta

praktisnya yaitu berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan Panwascam, PPL

dan Pengawas TPS, Koordinasi Dengan Seluruh Stakeholder Terkait serta

Membentuk Sentra GAKKUMBU. Faktor pendukung yaitu adanya kesadaran

kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan

pelaporan pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah, dan juga masing-masing

tim sukses yang saling mengawasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah

Adanya Anggapan Untuk Menang Pemilukada bisa Dilakukan dengan Segala

Cara atau money politic, Data pemilih tetap yang diduga terjadinya kekeliruan,

serta tidak adanya tupoksi Bawaslu untuk Melakukan Sosialisasi.

Kata kunci: Bawaslu Kabupaten Merangin, Strategi Bawaslu, Pemilukada 2018

vii

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta

memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan

salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan

kusayangi. Ibu dan Bapak Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Jaminar) dan Bapak (Abdul Gani) yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar

kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih. Untuk Ibu dan Bapak yang selalu membuatku termotivasi dan

selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik. Terimakasihibu…

Terimakasihbapak… Kakak, Adik dan Orang terdekatku

Sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kakak (Atik Mayang Sari) dan adikku (Andre Aprikho) serta (Arifa Mutia) kekasihku. Terima kasih telah memberikan semangat inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikan

ku orang yang baik pula. Teman – teman

Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa melibatkan batuan tuhan dan orang lain. Tak ada tempat terbaik untuk berkeluh kesah selain bersama sahabat-sahabat terbaikku, terimakasih ku ucapkankepada sahabat Pejuang S.Sos yaituArif Agus Prastia S, S.Sos, EtyPurnama Sari, S.Sos,

AyuWahyuni, S.Sos, IzaZuhria, S.Sos, Zubaidah, dan Sulaiman, Terimakasih telah menemani setiap langkah dan setiap usaha yang tercurahkan serta untaian kata

yang senantiasa memberi motivasi untuk terus maju dan berproses.

viii

KATA PENGANTAR

السلا م عل اشزف الا با ء والوز سلي سد ا الحود الله الذ أز ل الهدي ف قلى ب العلن. والصلا ة و

هحود وعل اله و صحبه والتا بعي لهن با حسا ى ال ىم الد ي. أشهد اى لا اله الا الله وأشهد اى سد ا

هحودا عبده ورسى له.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam

penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula

iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi

Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul“Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten

Merangin (Analisis) Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilihan

Kepala Daerah Tahun 2018”.Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis

akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam

mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya, dan berkat adanya bantuan

dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen

pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih

kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama

sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA, sebagai Rektor UIN STS Jambi.

2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN STS

Jambi.

ix

3. Bapak Hermanto Harun, Lc, MHI. Ph. D, sebagai Wakil Dekan Bidang

Akademik.

4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S. Ag, MHI, sebagai Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.

5. Ibu Dr. Yuliatin, S. Ag, MHI, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

dan Kerjasama di Lingkungan UIN STS Jambi.

6. Ibu Mustiah RH,S. Ag., MSy sebagai ketua prodi Ilmu pemerintahandan Ibu

Tri EndahKarya Lestiyani, S.IP.,M.IP, sebagai Sekretaris Prodi

IlmuPemerintahandan sebagai pembimbing II skripsi ini

7. Drs. H. Amhar Rasyid. L.Sc.,MAsebagai Pembimbing I skripsi ini

8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati

Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung

maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat

memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT

kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya.

Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, , , 2019

Penyusun

RUSDI ARPENDO

NIM: SIP.152068

x

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ................................................................................. i

PERNYATAAN KEASLIAN ...................................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................. iii

PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................................. iv

MOTTO ........................................................................................................ v

ABSTRAK .................................................................................................... vi

PERSEMBAHAN ......................................................................................... vii

KATA PENGANTAR .................................................................................. ix vi

DAFTAR ISI ................................................................................................. xi

DAFTAR SINGKATAN .............................................................................. xiii

DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiv

DAFTAR GAMBAR .................................................................................... xv

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .............................................................................. 4

C. BatasanMasalah.................................................................................. 5

D. Tujuan dan Kegunaan penelitian ........................................................ 5

E. Kerangka Teori................................................................................... 7

F. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 13

BAB II METODE PENELITIAN ............................................................... 16

A. Lokasi Penelitian ................................................................................ 16

B. Pendekatan Penelitian ........................................................................ 16

C. Jenis dan Sumber Data ....................................................................... 18

D. Instrumen Pengumpulan Data ............................................................ 19

E. Teknik Analisis Data .......................................................................... 21

F. Sistem Penulisan ................................................................................ 22

G. Jadwal Penelitian ................................................................................ 23

xi

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ........................ 25

A. Profil Kabupaten Merangin ................................................................ 25

B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ................................................... 28

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN ............................ 37

A. Pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten

Merangin Tahun 2018 ........................................................................ 37

B. Strategi konseptual dan praktis Bawaslu Kabupaten Merangin

dalam upaya pencegahan pelanggaran pada pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2018 ............................................................................ 45

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merangin dalam

upaya pencegahan pelanggaran pada pemilihan kepala Daerah

Tahun 2018 ........................................................................................ 53

BAB V PENUTUP ........................................................................................ 59

A. Kesimpulan ........................................................................................ 59

B. Saran ................................................................................................... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

xii

DAFTAR SINGKATAN

1. Bawaslu : BadanPengawas Pemilu

2. Pemilu : Pemilihan Umum

3. Bawaslu : Badan Pengawas Pemilu

4. Panwacam : Panitia Pengawas Kecamatan

5. KPU : Komisi Pemilihan Umum

6. DPT : Daftar Pemilih Tetap

7. KPUD : Komisi Pemilihan Umum Daerah

8. Pokja : Program Kerja

9. Kabag : Kepala Bagian

10. Pemkab : Pemerintah Kabupaten

11. Dukcapil : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

12. ASN : Aparatur Sipil Negara

13. Pemilukada : Pemilihan Kepala Daerah

14. PPL : Pengawas Pemilu Lapangan

15. TPS : Tempat Pemungutan Suara

16. PPK : Panitia Pemilihan Kecamatan

17. Rekor : Rapat Koordinasi

18. APK : Alat Peraga Kampanye

19. PPDP : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

20. APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

21. SDM : Sumber Daya Manusia

22. KK : Kepala Keluarga

23. GAKKUMDU : Penegakan Hukum Terpadu

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Standar ukuran Efektifitas sesuai acuan Litbang Depdagri ...... 17

Tabel II : Jadwal Penelitian ...................................................................... 23

Tabel III : Wilayah Kabupaten Merangin pada saat ini terdiri atas 24

Kecamatan, 203 Desa dan 10 Kelurahan .................................. 27

Tabel IV : Keadaan penduduk menurut usia .............................................. 28

TabelV : Jumlah perolehan suara Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun

2018 ........................................................................................ 39

TabelVI :Laporan pelanggaran pada Pemilukada di Kabupaten Merangin

Tahun 2018 ............................................................................... 42

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Merangin ............... 34

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi, dari rakyat oleh

rakyat dan kembali untuk rakyat. Berbicara tentang demokrasi, rasanya tidak

terlepas dari Pemilihan Umum (Pemilu), dimana rakyat bisa bebas

mendukung para calon yang mereka anggap mampu mengatur dan

mengemban tugas Negara.Pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2

Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan sesuai dengan apa yang

dicita-citakan, tentu perlu adanya pengawasan terhadap setiap tahapannya.

Hal ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan pemilu tidak dapat dipungkiri

bahwa masih sering terjadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan

oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Kecurangan-

kecurangan yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih didominasi oleh

politik uang (money politic), penggelembungan suara, pemilih siluman dan

oknum penyenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta.Untuk

itu, fungsi pengawasan dan pelaksanaan pemilu harus di

tingkatkan.Pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin

2Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dean

Perwakila Rakyat, Dewa Perwakila Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2

terlaksananya penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan

sesuai dengan hukum yang berlaku.3

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Pemilu, fungsi pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu).

Pencegahan yang dilakukan Bawaslu agar tidak terjadi pelanggaran juga

diharapkan menjadi faktor terselenggaranya pemilu yang bersih, jujur dan

adil. Bawaslu memiliki peranan penting sebagai jalan masuk perkara baik

yang dilakukan oleh pasangan calon, tim sukses, maupun penyenggara

pemilu itu sendiri.

Kehadiran Badan pengawas pemilu dimaksudkan untuk meningkatkan

kualitas pemilihan umum termasuk di tingkat daerah kabupaten/kota sampai

kebawah, dan juga untuk menekan angka kecurangan yang terjadi selama

pemilu berlangsung. Namun jika berkaca kepada pelaksanaan yang selalu

menemukan permasalahan dan selalu merubah sistem yang ada, maka dapat

dikatakan bahwa pemilu di Indonesia belum mencapai kepada proses yang

dicita-citakan. Peranan lembaga penyelenggara pemilu, khususnya lembaga

yang mengawasi berjalannya pemilu pun mulai dipertanyakan oleh berbagai

pihak.

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis

Bawaslu Kabupaten Merangin membentuk Panwaslu Kecamatan sekabupaten

Merangin. Berdasarkan surat pengumuman hasil tes tertulis calon anggota

3Sri Soemantri, dkk, Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik

Indonesia:30 Tahun kembali ke Undang-undang Dasar 1945, cet I (Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, 1993), hlm 285

3

panwaslu kecamatan sekabupaten merangin No. 004/POKJA.Pws Kec.IX-

2017 sebanyak 143 orang calon panwascam dinyatakan lulus tes tertulis.4

Dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merangin Tahun 2018

kinerja Bawaslu masih dikatakan kurang jika dilihat dari tugas dan

wewenangnya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terutama dalam melakukan

pencegahan pelanggaran, sehingga masih terjadi pelanggaran-pelanggaran

baik dari pihak pendukung pasangan calon maupun dari pihak penyelenggara.

Contohnya yang dilangsir oleh Seru Jambi bahwa Kepala Bagian (Kabag)

Humas Setda Merangin, Hendri, hari ini dipanggil Panwaslu Kabupaten

Merangin terkait penyebaran kalender Pemkab yang masih memakai foto

Bupati Non Aktif Al Haris, Rabu (14/03/2018). Pantauan Serujambi.com di

lapangan, hingga saat ini Kabag Humas Pemkab Merangin Hendri masih

diperiksa oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Merangin Albert Trisman,

diruangannya secara tertutup.5

Dan juga dilangsir oleh Sarkopos.com bahwa Panwaslu Kabupaten

Merangin memanggil Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

(Dukcapil) yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) Rabu,28/03/2018

karena foto dirinya mengacungkan dua jari yang tersebar dijaringan media

4www.terasmeragin.com/teraskota/143-lolos-seleksi-tertulis.html diakses pada 5

September 2018 pukul 21:25 wib 5http://www.serujambi.com/2018/breaking-news-panwaslu-merangin-periksa-kabag-

humas/ diakses tanggal 15 November 2018

4

sosial facebook. Pemanggilan ini terkait laporan dari masyarakat atas nama

Fitri pada Taggal 24/03/2018.6

Dengan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, Bawaslu

Kabupaten Merangin mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut

berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan kepala daerah dan

melaporkannya jika terjadi pelanggaran pemilu.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam

mengenai pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Merangin dalam pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Oleh karena itu

penulis mengangkat judul “Upaya Bawaslu Kabupaten Merangin dalam

melakukan pencegahan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun

2018”

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari pokok permasalahan yang terdapat pada latar belakang, maka

muncul beberapa pertanyaan yang dapat disajikan sebagai pokok

permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja pelanggarandalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten

Merangin Tahun 2018?

2. Bagaimana strategi konseptual dan praktek Bawaslu Kabupaten

Merangin dalam upaya pencegahan pelanggaran pada pemilihan Kepala

Daerah Tahun 2018?

6http://sarkopos.com/read/2018/03/28/2328/kukuhkan-hampir-1000-orang-timses-

ojie-jalan-air-liki-dan-ipm-jadi-prioritas/ diakses tanggal 15 November 2018

5

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi

Bawaslu Kabupaten Merangin dalam upaya pencegahan pelanggaran

pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2018?

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi pelanggaran pada pokok pembahasan dalam penulisan

skripsi ini, maka penulis membatasi penelitian yang lebih mendalam lagi

pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya Bawaslu dalam melakukan

pencegahan pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merangin

Tahun 2018.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui apa saja pelanggaran yang terjadi dalam

pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merangin Tahun 2018.

b. Untuk mengetahui bagaimana strategi konseptual dan praktis

Bawaslu Kabupaten Merangin dalam pencegahan pelanggaran pada

pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam

pelaksanaan strategi Bawaslu Kabupaten Merangin dalam upaya

pencegahan pelanggaran pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2018.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini

diharapkan memiliki kegunaan yaitu:

6

a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat dijadikan pengalaman

dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap strategi yang dilakukan

Bawaslu dalam upaya pencegahan pelanggaran pada pemilihan

kepala Daerah di Kabupaten Merangin Tahun 2018

b. Sebagai salah satu Persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana

Strata Satu (S1) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan mengembangkan

ilmu yang telah penulis peroleh selama studi di Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi khususnya

dalam ruang lingkup Ilmu Pemerintahan.

d. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan

pencerahan dan suatu bentuk solusi yang muncul terhadap

permasalahan yang ada, sehingga dapat memacu dan meningkatkan

kinerja Bawaslu di waktu mendatang.

e. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi teman-teman

mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan

penelitian ini.

f. Sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

7

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian ringkasan tentang teori yang digunakan

dalam menjawab pertanyaan penelitian. Agar penelitian ini dapat terarah dan

tepat maka, penulis menganggap perlu penggunaan kerangka teori ini sebagai

landasan berfikir yang mendapatkan konsep yang benar dan tepat dalam

menyususun skripsi ini sebagai berikut :

1. Efektifitas

Menurut Devung efektifitas adalah tingkat kemampuan untuk

mencapai tujuan dengan tepat dan baik. Dalam pengertian lain, efektifitas

merupakan suatu keterkaitan hubungan antara hasil (outcome) yang

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.7

Efektifitas menurut Siagian memberikan definisi sebagai

berikut:“Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan

prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang

dijalankannya.8Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai

tidaknya sasaran yang telah ditetapkan.Jika hasil kegiatan semakin

mendaki sasaran, berarti semakin tinggi efektifitasnya.

Menurut Indrawijaya : “Efektifitas adalah sumber pemanfaatan

sumber sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar

7Mimi Asliani, skripsi: ”Efektivitas kinerja aparatur dalam meningkatkan kualitas

pelayanan surat izin usaha” (Jambi: IAIN STS Jambi, 2016), 10 8http://yunithaardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html?m=1

Diposkan oleh Yunitha ardha tanggal 07 Februari 2015, dikutip tanggal 18 November 2018

8

ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat

pada waktunya.

Menurut Gie yaitu: Efektifitas adalah suatu keadaan yang

mengandung suatu efek/akibat yang dikehendaki kalau seseorang

melakukan sesuatu yang memang dikehendakinya maka sesorang itu

dikatakan efektif jika menimbulkan akibat atau mempunyai maksud

sebagaimana dikehendakinya. Dalam memaknai efektifitas kerja setiap

karyawan memberi arti yang berbeda, sesuai sudut yang berbeda sesuai

sudut pandang untuk kepentingan masing-masing.Selanjutnya efektifitas

organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk merealisasikan

berbagai tujuan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan

lingkungan dan mampu bertahan untuk hidup.9

Untuk itu didalam pelaksanaan efektifitas kinerja tentu ada dua hal

yang perlu diperhitungkan yaitu tujuan dan hasil.Dimana tingkat

efektifitas kinerja dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

Merangin masih belum baik dalam melakukan pencegahan pelanggaran

Pemilu.Hal ini perlu adanya perbaikan dengan bersosialisasi dengan

masyarakat untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam

pengawasan pemilu. Dengan demikian tingkat efektifitas kinerja Bawaslu

tersebut akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan atau

sasaran.

9Ibid.

9

Kinerja dalam kamus besar bahasa indonesia dapat diartikan sebagai

sesuatu yang di capai.10

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa kinerja merupakan sebuah usaha yan dilakukan untuk

mencapai hasil yang akan dicapai dalam suatu sistem yang

mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab

dalam pekerjaan.

2. Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dapat di capai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan sesuatu tugas

sesuai dengan tangung jawab yang diberikan kepadanya.Definisi kinerja

menurut Bambang Kusriyanto adalah perbandingan hasil yang dicapai

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.11

Berdasarkan pendapat

tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja (kinerja)

adalah penilian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil

pekerjaan kinerja organisasi.Disamping itu untukmelakukan pelatihan

kerja secara tepat, memberikan tanggapan yang lebih baik di masa

mendatang.

3. Teori pencegahan

Menurut Yunita definisi dari pencegahan adalah Prevention atau

pencegahan terdiri dari berbagai pendekatan, prosedur dan metode yang

dibuat untuk meningkatkan kopetensi interpersonal seseorang dan

fungsinya sebagai individu, pasangan, dan sebagai orang tua.

10

Abdullah, Kaus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Sandro Jaya, 1990), hlm 284 11

Definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-kinerja.html. diakses tanggal 16

november 2018

10

Sedangkan menurut Oktavia upaya preventif adalah sebuah usaha

yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak

diinginkan.Prevetif menurut etimologi berasal dari bahasa prevenire yang

artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi

sesuatu.Dalam pengertian yang luas preventif diartiakan sebagai upaya

secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan,

kerusakan, atau kerugian bagi seseorang.12

4. Teori Pengawasan

Dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam masyarakat maupun

dilingkungan kerja, istilah pengawasan itu agaknya tidak terlalu sukar

untuk dimengerti.Akan tetapi untuk memberikan suatu definisi atau

batasan tentang pengawasan tidak mudah. Hal ini tampak dari

beragamnya definisi tentang pengawasan, meskipun pada prinsipnya

definisi tersebut pada umumnya tidak banyak berbeda. Menurut Kamus

Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S. Poerwadarminta, kata

“awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat baik-baik,tajam

pengelihatan, tajam tiliknya, waspada, dan lain-lain.Kata “mengawasi”

antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”.

Sedangkan kata “kendali” diartikan “kekang”,pengendalian berarti

“pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti ”pemimpin” atau

orang yang mengendalikan.

12

http:www.google.co.id/search?q=terori+tentang+penecegahan+menurut+para+ahli&

client=ucweb-b&Pukul 09:20 Wib channel=sb Di akses tanggal 20 Januari 2019

11

Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa Indonesia

jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang

berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan

tercakup dalam kata ”controlling” yang diterjemahkan dengan istilah

pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas

artinya dari pengawasan. Jadi pengawasan termasuk

pengendalianberasal dari kata kendali, sehingga pengendalian

mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah

arah dan meluruskannya menujuh arah yang benar.13

5. Pemilihan Umum

Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah

metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan

diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen

oleh partai-partai dan para kandidat.14

Pemilihan umum merupakan

sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan

bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan Negara.

Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik.Partai-partai politik

mewakili kepentingan spesifik warganegara.Kepentingan-kepentingan

seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme,

antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai politik takkala

mereka berkampanye. Sebab itu sistem pemilihan umum yang baik

13

Iktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam

Lingkungan Aparatur Pemerintah,(Jakarta: Rineka Cipta, 1998) cet-ke II, hlm 18. 14

http://www.kanalpemilu.net/berita/14%20Partai%Sepakat%20Kontrol%20Pemilu%

202009Diposkan oleh Seta Basri tanggal 14 Februari 2009, dikutip tanggal 5 September

2011

12

adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan

yang berbeda di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses

pembuatan kebijakan Negara di parlemen.

Setiap Negara memiliki sistem pemilihan umum yang

berbeda.Perbedaanitu diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian,

kondisi sosial dan politik masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem

politik dan lain sebagainya.Sebab itu pilihan atas sebuah sistem pilihan

umum menjadi perdebatan sengit di kalangan partai politik.

Namun apapun dasar pertimbangannya, sistem pemilihan umum

yang ditetapkan harus memperhatikan serangkaian kondisi. Kondisi ini

yang membimbing pemerintahdan partai politik guna menetapkan sistem

pemilihan umum yang akan dipakai. Donal Horowitz menyatakan

pemilihan sistem pemilihan umum harus mempertimbangkan hal-hal

berikut:15

1) Perbandingan Kursi dengan Jumlah Suara

2) Akuntabilitasnya bagi Konstituen (Pemilih)

3) Memungkinkan pemerintah dapat bertahan

4) Menghasilkan pemenang mayoritas

5) Membuat koalisi antaretnis dan antaragama

6) Minoritas dapat duduk di jabatan publik.

Pertimbangan yang diberikan Horowitz menekankan pada aspek

hasil dari suatu pemilihan umum.Hal yang menarik adalah sistem pemilu

15

Skrpsi Badriah: Efektifitas Pengawasan Pemilukada Tahun 2011 di Kecamatan

Muaro Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Jambi: IAIN STS Jambi) hlm 7

13

yang baik mampu membuat koalisi antaretnis dan antaragama serta

minoritas dapat duduk di jabatan publik.Ini sangat penting di Negara-

negara multi etnis dan multi agama.Terkadang, minoritas sedikit

terabaikan sehingga konflik antaretnis/antaragama muncul.Dengan siste

pemilu yang baik, kondisi ini dapat diredam menjadi kesepakatan antar

pemimpin di tingkat parlemen. Oleh sebab itu, konflik dibatasi hanya

tingkat parlemen agar tidak menyebar di tingkat horizontal (masyarakat)

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu

(penelitian-penelitian lain) yang berkaitan dengan penelitian ini pada aspek

focus/tema yang diteliti.

Pertama,penelitian yang dilakukan oleh Badriah,yang berjudul

“Efektifitas Pengawasan Pemilukada Tahun 2011 di Kecamatan Muara

Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur”.Peneliti mengkaji tentang

pendataan penduduk atau tentang daftar pemilih tetap.Hasil penelitian ini

menunjukkan adanya indikasi-indikasi prlanggararan yang terjadi dari

tahapan penetapan daftar calon pemilih sementara sampai tahapan daftar

calon pemilih tetap.Dalam upaya pecegahan yang dilakukan oleh Panwaslu

diantaranya turun langsung melakukan pengawasan melekat pada parpol yang

melakukan pendaftaran di KPU Tanjabtim.Ini berarti bahwa pencegahan yang

14

dilakukan oleh Panwaslu Tanjabtim dengan melaksankan agenda pengawasan

terhadap ketetapan prosedur.16

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khomsin yang berjudul

“efektivitas pengawasan panwaslu kabupaten mojokerto terhadap

pelanggaran pemilu 2009 menurut undang-undang no. 10 tahun 2008 pasal

84 ayat 2 dalam perspektif fiqh siyāsah”. Peneliti mengkaji tentang

efektivitas pengawasan panwaslu di kabupaten mojokerto terhadap

pelanggaran pemilu pada tahun 2009 menurut undang-undang no. 10 tahun

2008 pasal 84 ayat 2 dalam perspektif fiqh siyasah. Fokus peneliti dalam

penelitian ini adalah melihat pelanggaran yang terjadi berdasarkan perspektif

fiqh siyasah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pelanggaran saat

berlangsungnya kampanye yang tidak di tindak secara tegas dan tidak cakap

akan tugas wewenang serta kewajiban sebagai panitia pengawas pemilu, dan

sebagai suatu yang mencerminkan perbuatan dalam menegakkan amar ma’ruf

nahi mungka, sehingga terasa tidak ada kepastian hukum dan keberanian

dalam peranannya.17

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farid Muhajir yang berjudul

“Eksistensi Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) dalam pemilihan umum

Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak (Studi Kasus Kota Depok Tahun

2015)”. FokusPenelitian iniyaitu mengkaji tentang eksistensi panwaslu dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya.Hasil dalam penelitian ini kenyataan

16

Skripsi Badriah, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah Institut Agama

Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2012 17

Skripsi moh. Khomsin,mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel,

2010

15

yang ada bahwa Panwaslu Kota Depok belum memenuhi sepenuhnya tentang

mekanisme penyelesaian sengketa, kurang adanya pembinaan dari tingkatan

pengawas diatasnya, dan terbatasnya kewenangan terhadap pelaksanaan

pengawasan.18

Skripsi saya berjudul Upaya Bawaslu Kabupaten Merangin Dalam

Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun

2018Jadi perbedaannya dengan skripsi diatas yaitu fokus dalam

penelitiannya. Skripsi saya lebih memfokus kepada upayaBawaslu dalam

melakukan pencegahan pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Merangin Tahun 2018.

18

Skripsi Farid Muhajir, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2017

16

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu proses penelitian atau pemahaman yang

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan

masalah manusia. Penelitian ini merupakan sebuah karya ilmiah.Tentu merupakan

sebuah penelitian yang dipertanggung jawabkan dengan baik. Maka dalam

penulisan ini penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana dilakukannya

penelitian. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan dapat lebih

mudah untuk mengetahui tempat suatu penelitian dilakukan. Lokasi yang

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dikantor Bawaslu Kabupaten

Merangin.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis normatif.Yuridis normatif adalah penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekuder

sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara megadakan penelusuran

terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan

dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk menjelaskan fenomena dalam suatu penelitian ini yaitu

dengan mengukur efektifitas dari Bawaslu Kabupaten Merangin.

17

Menurut Siagian mengemukakan bahwa ukuran untuk mengetahui

efektifitas suatu organisasi mencangkup tentang :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan

3. Proses analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap

4. Perencanaan yang matang

5. Penyusunan program yang tepat

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara

rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang diwujudkan.Jika usaha

atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak dapat sehingga

menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka

hal itu dikatakan tidak efektif.

Tabel I

Standar ukuran Efektifitas sesuai acuan Litbang Depdagri19

Rasio Efektifitas (%) Tingkat Kecapaian

Dibawah 40 Sangat tidak efektif

40 – 59,99 Tidak efektif

60 – 79,99 Cukup efektif

Di atas 80 Sangat efektif

19

http://studylibid.com/doc/1149855/analisis-pengukuran-tingkat-efektivitas-dan-

efisiensi-sistem, dikutip tanggal 18 Agustus 2019

18

C. Jenis dan sumber data

1. Jenis Data

Dalam upaya merumuskan skripsi ini, penulis melakukan

penelitian lapangan, maka sumber data atau informasi yang menjadi

data baku peneliti, untuk diolah merupakan data yang berbentuk

bahan primer dan bahan skunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperoleh dengan cara

melakukan studi lapangan dengan sumbernya ataupun dari

lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian

yang diperoleh dilapangan. Dalam penelitian ini data primer

diperoleh secara lagsung melalui wawancara.

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu berdasarkan

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam

Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota yang tercantum dalam pasal

30.20

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang

diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Data ini

diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak

besifat authentic, karena sudah diperoleh dari tangan kedua,

20

Undang-undang no 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota

19

ketiga dan seterusnya.21

Dalam penelitian ini data sekunder yang

didapat berupa berita, koran, majalah, jurnal, internet, maupun

tulisan lain yang dianggap penting dalam mendukung penelitian

ini.

2. Sumber data

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian

ini berupa literature-literature yang mendukung penelitian ini baik

berupa buku, Koran, majalah, jurnal maupun tulisan-tulisan lain

yang dianggap penting dalam mendukung penelitian ini.

D. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk

mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti

mencatat infomasi sebagaimana yang mereka saksikan selama

penelitian.Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan

melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat

seobyektif mungkin.22

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi

non partisipan. Observasi non partisipan adalah dimana observer

tidak ikut dalam kehidupan orang yang akan dibservasi, dan secara

21

Sayuti Una, Pedman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, (Jambi: Syari’ah Press IAIN

STS,2014), 34 22

W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Grasindo,2002), hlm 116

20

terpisah berkedudukan selaku pengamat. Di dalam hal ini observer

hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun ke

lapangan.23

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi untuk

mendapatkan informasi yang diperoleh dengan cara bertanya

langsung kepada responden.24

Wawancara ini dilakukan dengan

pihak-pihak Bawaslu Kabupaten Merangin guna mengetahui secara

langsung tentang strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Kabupaten Merangin dalam upaya pencegahan pelanggaran pada

pemilihan kepala Daerah Tahun 2018. Adapun jenis wawacara yang

digunakan adalah wawancara tidak berstruktur.25

Wawancara tidak

berstruktur adalah wawancara dimana peneliti dalam menyampaikan

pertanyaan pada responden tidak menggunakan pedoman atau

pertanyaan, arti kata bertanya secara langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa

dokumen-dokumen, catatan, transkip, buku, surat kabar atau majalah

notulen rapat, aggota dan sebagainya.26

23

http://akbar-iskandar.blogspot.com/2015/05/jenis-observasi-

partisipannon_04.html?m=1 diakses tanggal 03 September 2019 24

Singarimbul dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, cet. Ke-19,

(Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2008), hlm 192 25

https://brainly.co.id/tugas/2787815 diakses tanggal 03 September 2019 26

Arikuto Siharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktek, (Jakarta:Rineka

Cipta, 1997) hlm 236

21

Metode dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan

data dari beberapa dokumen yang bersifat resmi dan diakui seperti

memo, buku, surat kabar, dan sebagainya. Metode dokumen ini

digunakan untuk memperoleh data-data yang mampu meneliti dan

memperkuat penelitian.

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat berupa

undang-undang, buku-buku, surat kabar dan sebagainya dari kantor

Panwaslu Kabupaten Merangin.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat

di informasikan kepada orang lain.27

Analisis data dalam penelitian secara teknis dilaksanakan secara

induktif yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data dan verifikasi data.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pengumpulan yang diperoleh dari

lapangan baik berupa arsip-arsip, dokumen, gambar-gambar dan

lainnya.Kemudian diperiksa kembali dan diatur untuk diurutkan.

27

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&N,Cet Ke-19,

(Bandung: Alfabeta,2014), hlm 203

22

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah merupakan suatu proses

pemilihan,pemusatan perhatian pada penyederhanaan data yang

didapatkan dari catatan tertulis dilapangan.

3. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat membantu penulisan dalam memahami

apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan

pemahaman yang penulis dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

4. Verifikasi Data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara.Studi

literatur kemudian peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau

dari hasil yang terkumpul.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulis skripsi tidak keluar dari pembahasan, maka penulis

membuat sistematika penulisan yang akan menjadi panduan dalam

penulisan skripsi ini dan menjadi ringkasan dalam pembahasan-

pembahasan yang ada didalam bab nya sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang, rumusan

masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

teori dan tinjauan pustaka.

Bab II : Merupakan bab yang membahas mengenai metode

penelitian yang didalamnya membahas tentang, pendekatan

23

penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, instrument

pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

Bab III : Merupakan bab yang membuat gambaran umum lokasi.

Bab IV : Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang

ada dalam penelitian ini, tentang Upaya Bawaslu Kabupaten

Merangin Dalam MelakukanPencegahan Pelanggaran Pada

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

Bab V : Penutupan yang terdiri dari : Kesimpulan dan saran

G. Jadwal Penelitian

Tabel II

Jadwal Penelitian

No Jadwal

Kegiatan

Penelitian

Tahun 2018/2019

April Juli September Oktober November Januari

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengajuan

Judul X

2

Pembuatan

Proposal

X X X

3

Seminar

Proposal

dan

Perbaikan

Proposal

X

X

4 Surat Izin

Riset X

24

5

Pengumpulan

dan

Penyusunan

Data

X

6 Pembuatan

Skripsi X

7

Bimbingan

dan

Perbaikan

X

8

Agenda dan

Ujian

Skripsi

X

X

9

Perbaikan

dan

Penjilitan

X

25

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten dari 11 (sebelas)

Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jambi.Wilayah Kabupaten Merangin

berada di bagian barat Provinsi Jambi dan secara geografis terletak antara

101, 32, 11 - 102, 50, 00 bujur timur dan 1, 28, 23 - 1, 52, 00 bujur selatan.

Kabupaten Merangin memiliki luas wilayah7.679 km2 atau 745,130 Ha yang

terdiri dari 4.607 km2 berupa dataran rendah dan 3.027 km

2 berupa dataran

tinggi, dengan ketinggian berkisar 46-1.206 m dari permukaan air laut dengan

batas wilayah meliputi28

:

1. Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun

2. Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci

3. Sebelah Utara : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo

4. Sebelah Selatan : Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu).

Kabupaten Merangin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi,

Indonesia.Kabupaten Merangin terbentuk dari pemekaran Kabupaten

Sarolangun Bangko menjadi wilayah Kabupaten Merangin dan Kabupaten

Sarolangun. Terbentuk Kabupaten Merangin berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia No. 54 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang

28

http://sp2018.bpsmeranginkab.go.id

26

pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal ini Kabupaten

Merangin sebagai Kabupaten induk tetap dengan ibukota pemerintahan di

Kota Bangko, yang dulunya juga merupakan ibukota Kabupaten Sarolangun

Bangko sebelum dimekarkan.

Kondisi topografis wilayah Kabupaten Merangin secara umum dibagi

dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : dataran rendah, dataran sedang, dan dataran

tinggi. ketinggian berkisar antara 10 - 1.206 m dpl dengan bentang alam rata

rata bergelombang. Pada dataran rendah terletak pada ketinggian 0 - 100 m

dpl dengan luasan 42,77 % luas kabupaten. Wilayah dataran sedang yang

terletak antara 100 - 500 m dpl seluas 32,52 % luas kabupaten. Sedangkan

dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 m dpl seluas 14,5 % dari luas

kabupaten meliputi Kecamatan Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai,

Sungai Manau dan sebagian Tabir Ulu. Dataran rendah meliputi Kecamatan

Bangko, Pamenang, Tabir, Tabir Selatan dan sebagian

Tabir Ulu.29

29ibid

27

Tabel III

Wilayah Kabupaten Merangin pada saat ini terdiri atas 24 Kecamatan,

203 Desa dan 10 Kelurahan:30

No Nama Kecamatan Kelurahan Desa Keterangan

1 Kecamatan Jangkat 12 Baik

2 Kecamatan Sungai Tenang 12 Baik

3 Kecamatan Muara Siau

Terdiri

17 Baik

4 Kecamatan Lembah

Masurai

15 Baik

5 Kecamatan Tiang

Pungpung

6 Baik

6 Kecamatan Pamenang 1 13 Baik

7 Kecamatan Pamenang

Barat

8 Baik

8 Kecamatan Renah

Pamenang

4 Baik

9 Kecamatan Pamenang

Selatan

4 Baik

10 Kecamatan Bangko 4 4 Baik

11 Kecamatan Bangko Barat 6 Baik

12 Kecamatan Nalo Tantan 7 Baik

13 Kecamatan Batang

Mesumai

10 Baik

14 Kecamatan Sungai Manau 10 Baik

15 Kecamatan Renah

Pembarap

12 Baik

16 Kecamatan Pangkalan

Jambu

8 Baik

17 Kecamatan Tabir 5 6 Baik

18 Kecamatan Tabir Ulu 6 Baik

19 Kecamatan Tabir Selatan 7 Baik

20 Kecamatan Tabir Ilir 7 Baik

21 Kecamatan Tabir Timur 4 Baik

22 Kecamatan Tabir Lintas 5 Baik

30

www.meranginkab.go.id/s1ksdnfk_jd-peta-administrasi.html, diakses tanggal 22

Agustus 2019 dan dokumentasi KPU Kabupaten Merangin

28

23 Kecamatan Margo Tabir 6 Baik

24 Kecamatan Tabir Barat 14 Baik

Jumlah 10 203 Baik

Berdasarkan data statistik Kabupaten Merangin keadaan penduduk

berjumlah 372.205 jiwa yang terdiri laki-laki 193.468 jiwa dan perempuan

sebanyak 184.437 jiwa. Untuk lebih jelas lagi bisa di lihat dari table berikut

ini:

Tabel IV

Keadaan penduduk menurut usia31

B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

1. Sejarah Bawaslu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut UU ini pelaksanaan

pengawasan Pemilu dilaksanakan oleh lembaga adhoc terlepas dari

struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia

Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota,

31

http://meranginkab.bps.go.id/statictable/2018/jumlah-penduduk-menurut -

kelompok-umur-kabupaten-merangin-2016.html, diakses tanggal 22 Agustus 2019

No Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

1 0-9 36,303 35,177 71,480

2 10-19 34,995 34,533 69,528

3 20-29 33,490 33,094 66,584

4 30-39 32,236 30,074 62,310

5 40-49 26,070 24,115 50,185

6 50-keatas 30,374 27,444 57818

Jumlah 193,468 184,437 377,905

29

dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan

pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga

tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun

aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan

tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi,

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu

Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat

kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas

Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya

berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial

review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi

kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu

menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk

mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta

menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana

pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan

dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan

kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat

30

Provinsidan Kabupaten dengan nama Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu).

Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit

kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal

Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007,

Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga

memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.32

2. Kewenangan Bawaslu

Tugas dan kewenangan panwaslu kabupaten/ kota di atur dalam

Undang-Undang No 15 Tahun 2011 pasal 77 tentang penyelenggaraan

pemilihan umum.

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:

a) Pelaksanaan pengawasan rekrutmn PPK, PPS, dan KPPS

b) Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data

kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan

Daftar Pemilih Tetap

c) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan data

cara pencalonan

d) Proses penetapan calon

e) Pelaksanaan kampanye

f) Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya

32

http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu Di Akses Tanggal

04 Maret 2019

31

g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara

hasil pemilihan

h) Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih

i) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan

suara

j) Penyampaian surat suara tingkat TPS sampai ke PPK

k) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU

Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan

l) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,

pemilihan lanjutan, dan Pemilihan Susulan

m) Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Walikota

2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan

3. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan

sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana

4. Menyampikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti

5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi

kewenangannya kepada instansi yang berwenang

6. Menyampikan laporan kepada bawaslu sebagai dasar untuk

mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan

adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya

32

tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di

provinsi, Kabupaten, dan Kota

7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu

tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai secretariat KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan

tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilih yang sedang berlangsung.

8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan

9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan.

3. Visi dan Misi Bawaslu

Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam

Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, Dan Berkualitas.

Misi

1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat,

mandiri dan solid

2) Mengembangakan pola dan metode pengawasan yang efektif dan

efesien

33

3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen

pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integritas berbasis

teknologi.

4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta

meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pegawasan pemilu

partisipatif

5) Menigkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan

berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa

secara cepat, akurat dan transparan.

6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan

pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun dari luar negeri.33

33

Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal

77 dan 78

34

4. Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Merangin

ALAT KELENGKAPAN

DIVISI Hukum, Data dan Informasi

DIVISI Sengketa

DIVISI SDM dan Organisasi

DIVISI Penindakan Pelanggaran

KETUA KORDIV PENGAWAS, HUMAS DAN HUBAL

ALBER TRISMAN, S.Pd

ANGGOTA/KORDIV SDM dan ORGANISASI

ABDUL RAHIM, M.Pd.I

ANGGOTA/KORDIV PENINDAKAN PELANGGARAN

ZAMHARIL, S.Pd

ANGGOTA/KORDIV SENGKETA

SALMAN,HH.I,MH

ANGGOTA/KORDIV Hukum data dan laporan

MARKUS, S.Pd.I

DIVISI Pengawasan dan Hubal

1. IBNU JARIL., S.Pd.I

2. ROZA DWI SAPUTRI,

S.Pd.I

STAF KEUANGAN 1. SEPTI WATI. S.Pd.I

2. DICKY EFIYENDI

STAFF BAG UMUM

1. LUTFI SETIAWAN

PROZA

2. HERMAN FELANI

3. BOHARI MUSLIM

4. CANDRA WIJAYA

AGUSTIAN MAHENDRA SUKRON .M.SH ABDUL MUIS, SE

KOORDINATOR SEKRETARIAT

MAHMUDI, S.Pd

BENDAHARA STAF/OPERATOR

KEUNGAN

STAF UMUM

AZWAR

RAIS, S.Pd DARMAWAN,

S.Pd.I

W. KOMIJI, S.Sos Dr. H.

RIDWANSYAH, M,HUM

PANWAS

KECAMATAN

POKJA

35

5. Tugas pokok masing-masing devisi

a) Devisi pengawasan dan Hubal

Yang mana tugas pokok dari devisi ini adalah:

- menyiapkan bahan rumusan dan gajian HPP.

- memproses pembukuan dan membuat laporan hasil kajian.

- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b) Devisi Sumber Daya Manusia dan organisasi

Staf keungan

- penyusun rencana kegiatan Bawaslu Kabupaten Merangin.

- mencatat dan membukukan uang masuk dan uang keluar

- menyiapkan SPJ.

- Membuat laporan

- Mengerjakan tugas lain.

Staf bagian umum

- menyiapkan rancangan kegiatan.

- mencatat surat masuk dan surat keluar.

- menyiapkan dan menstibusikan peralatan kantor.

- Pengarsipan.

- humas/dokumentasi.

- mengelolaan surat menyurat.

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

36

c) Devisi penindakan pelanggaraan

Tugas devisi ini adalah:

- menyiapkan bahan rumusan rangkaian kegiatan penindakan.

- menerima dan mengklafikasikan penindakan yang akan kita

laksanakan.

- menyiapkan bahan laporan.

- Mengerjakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

d) Devisi sengketa


- menyiapkan bahan rumusan/kajian penyelesaian sangketa.

- menerima berkas dan loporan laporan pengelola sangketa.

- menyiapkan bahan laporan tentang sangketa.

- Tugas lain yang diberikan oleh atasan

e) Devisi hukum, data dan informasi


- menyiapkan dan merumuskan kajian hukum pelanggaaran

- menyiapkan laporan

- tugas lain yang diberikan oleh atasan

37

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merangin

Tahun 2018

Sebelum menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2018, Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Pusat sudah mengatur tahapan Pilkada.

1. Syarat dukungan perseorangan

- Penelitian administrasi dukungan ganda pada 22 november 2017

- Penyampaian syarat dukungan kepada kepada KPU/KIP

Kabupaten/kota pada 6-8 Desember 2017

- Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda pada 25

November-8 Desember 2017

2. Pendaftaran pasangan calon

- Pendaftaran pasangan calon pada 8-10 Januari 2018

- Tanggapan masyarakat atas dokumen syarat pasangan calon di

laman KPU pada 10-16 Januari 2018

- Pemeriksaan kesehatan pada 8-15 Januari 2018

- Penyempaian hasil pemeriksaan kesehatan pada 15-16 Januari 2018

- Pemberitahuan hasil penelitian syarat pencalonan yang diajukan

parpol atau perseorangan pada 18-20 Januari 2018

- Perbaikan syarat pencalonan atau syarat calon pada 18-20 Januari

2018

38

- Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di website

KPU pada 20-26 Januari 2018

- Penetapan pasangan calon pada 12 Februari 2018

- Pengundian nomor urut pada 13 Februari 2018

3. Masa kampanye

- Kampanye pertemuan-pertemuan dan penyebaran bahan kampanye

pada 15 Februari-23 Juni 2018

- Debat public terbuka pada 15 Februari-23 Juni 2018

- Kampanye media massa pada 10-23 Juni 2018

- Masa tenang dan pembersihan alat praga pada 24-26 Juni 2018

4. Laporan dan audit dana kampanye

- Penyerahan Laporan Awal Daa Kampanye (LADK) pada 4 Februari

2018

- Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

(LPSDK) pada 20 April 2018

- Penyerahan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye

(LPPDK)

- Pengumuman hasil audit daa kampanye pada 11-13 Juni 2018

5. Pengumuman dan penghitungan

- Pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 27 Juni 2018

- Pengumuman hasil penghitungan suara di desa/keluraha pada 27

Juni-3 Juli 2018

39

- Rekapitulasi hasil peghitungan suara tingkat kecamatan untuk

kabupaten/kota pada 28 Juni – 4 Juli 2018

- Rekapitulasi dan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

untuk pilkada kabupaten/kota pada 4-6 Juli 2018

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 dilaksanakan

pada tanggal 17 April, yang di ikuti oleh tiga pasangan calon. Daftar pemilih

tetap sebanyak 247.659 orang, 112.564orang laki-laki dan 135.095 orang

perempuan. Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 181.793. 86.933 jumlah

pengguna hak pilih laki-laki dan 94.860 pengguna hak pilih perempuan.

Tabel V

Jumlah perolehan suara Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 201834

No Pasangan Calon Jumlah Suara Persentase

1 Fauzi –Sujarmin 31. 333 19,88 %

2 Al Haris – Mashshuri 84. 068 44,77%

3 Nalim – Khafid 66. 392 35,35%

Berdasarkan rekapitulasi C1 KPU pemilihan kepala daerah Kabupaten

Merangin Tahun 2018 suara pasangan Al Haris – Mashuri lebih unggul

dengan memperoleh suara 84.068 atau unggul 44,77 persen.

Dalam penyelenggaraan Pemilu harus dapat di pastikan bahwa perinsip

dan azas-azas Pemilu dapat dilaksanakan secara baik dan benar, namun

34

http://Jambi.tribunnews.com/jumlah-perolehan-suara-pemilukada-kabupaten-

merangin-tahun-2018, diakses tanggal 22 Agustus 2019 dan dokumentasi Bawaslu

Kabupaten Merangin

40

dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, memungkinkan terjadinya

pelanggaran baik oleh penyelenggara, peserta pemilu, maupun oleh pemilih.

Bawaslu selaku pihak yang menjadi institusi terus berupaya untuk menangani

persoalan ini. Berdasarkan termuan dan laporan yang ada, pada Pemilukada

Kabupaten Merangin Tahun 2018 Bawaslu telah menemukandugaan

pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Kepala Desa dan masyarakat.

Suatu dugaan pelanggaran dalam Pemilu ada tahapan penanganan yang

diproses pada Pemilu yakni, Bawaslu menerima dugaan pelanggaran dari

pelapor, pelapor disini bisa dibagi menjadi lima kategori yakni dari

penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan

pemilih. Setelah pelapor melapor ke Bawaslu maka surat laporan akan

diproses kemudian dilakukan lah kajian yang membahas tentang

pemberkasan, klarifikasi, pengumpulan alat bukti, dan melakukan kajian,

setelah itu maka dilakukan pleno yang akan menghasilkan apakah dugaan

pelanggaran pemilu tersebut dapat di kategorikan sebagai:

a. Bukan pelanggaran

b. Sengketa

c. Pelanggaran administrasi

d. Tindak pidana pemilu

e. Pelanggaran kode etik

Menurut Agustian Mahendra selaku Devisi Penindakan Pelanggaran

menyebutkan:

41

“Untuk laporan pelanggaran yang masuk selama Pemilukada Kabupaten

Merangin Tahun 2018 berjumlah 15 laporan.Dari 15 laporan tersebut ada

6 laporan yang memenuhi unsur.Yang kemudian di rekomendasikan oleh

Bawaslu Kabupaten Merangin kepada pihak terkait untuk di

tindaklanjuti.Unsur yang kami maksud disini memenuhi syarat formil

dan materil.Syarat formil diantaranya yaitu adanya identitas pelapor,

adanya KTP. Yang kedua syarat materil yaitu adanya bukti pelanggaran.

untuk batas waktu laporan juga tidak melebihi 7 hari.”35

Dari hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa Laporan dan temuan

dugaan masalah pelanggaran itu jumlahnya mencapai 15 kasus, 6 di antaranya

yang memenuhuni unsur.Dimana, dari masing-masing kasus pelanggaran

tersebut terbagi dalam beberapa kategori.Di antaranya, temuan rekaman

video, foto, Koran dan juga pelanggaran yang di lakukan melalui media cetak

dan media elektronik.

Dalam konteks pemilu, suatu pelanggaran kampanye itu ada dua macam,

yakni pelanggaran dalam bentuk temuan dan pelanggaran dalam bentuk

laporan. Pelanggaran temuan ini biasanya di temukan oleh tim pengawas

pemilu, sedangkan laporan itu berasal dari masyarakat, partai politik dan juga

unsur lainnya.Jadi dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu melakukan

pemeriksaan terhadap saksi apabila berkas yang dimasukkan dalam dugaan

pelanggaran itu sudah lengkap. Adapun pelanggaran yang dilaporkan oleh

masyarakat dalam Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2018 dan ditindak

lanjuti oleh Bawaslu kabupaten Merangin kepada yang bersangkutanantara

lain :

35

Wawancara dengan Agustian Mahendra Devisi Penindakan Pelanggaran, 8 Maret

2019

42

Table VI

Pelanggaran pada Pemilukada di Kabupaten Merangin Tahun 2018 yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu

No Nama pelapor Peristiwa Bukti Uraian Singkat Kejadian 1 Syafridhan Fikri Lubis Dugaan salah satu paslon

bupati Merangin Yaitu Sdr

Al Haris mengikut sertakan

anak dalam kegiatan

belususkan/kampanye

1 lembar foto Pada hari Minggu 18 maret 2018 sekira pukul 08.00 wib

Zizi di ajak bapaknya ke Pasar Baru Bangko, diwaktu

yang bersamaan bapak dan anak tersebut bertemu sdr

Alharis beserta isteri lagi belusukan dipasar, pada saat

itu lah sdr Alharis berfoto bersama anak tersebut yang

difoto lansung oleh bapaknya, kemudian foto tersebut

diminta oleh saudara pelapor dan dilaporkan oleh

pelapor ke Bawaslu Kabupaten Merangin pada tanggal

11 Juni 2018.

2 Syafridhan Fikri Lubis Dugaan Sdri. HESTI AL

HARIS yangmerupakan

ASN menunjukkan

symbolpasangan calon

HARIS-MASHURI, dengan

mengangkat 2 jarinya.

1 LembarfotohasilScreenshot

sdr. HESTI AL HARIS

memperagakan 2 jari

Pada hari Selasa 05 Juni 2018 Pelapor mendapatkan

kiriman barang bukti dari Sdr. Hendri Nasriko yang di

sinyalir ada keterlibatan ASN yang diduga Sdri. HESTI

AL HARIS memperagakan 2 jarinya yang merupakan

symbol salah satu Pasangan calon bupati merangin yaitu

no urut 2 ALHARIS-MASHURI.

3 Syafridhan Fikri Lubis adanya dugaan salah calon

wakilBupati Merangin yaitu

Sdr. Mashuri melakukan

money politik dengan

mebagikan Jilbab dan Stiker

Pemenangan hamas di Desa

Bukit Bungkul

1 Helai Jilbab dan satulembar

Stiker

Pada hari Jum’at 08 Juni 2018 Pelapor Mendapat barang

Bukti berupa satu helai jilbab dan satu lembar stiker dari

Sdri ELA sekira pada tanggal 24 Mei 2018, kemudian

pelapor menyamaikan laporannya ke Panwas Kabupaten

Merangin pada hari Senin 11 Juni 2018;

4 Syafridhan Fikri Lubis Dugaan keberpihakan

Kepala Desa atas nama

Sandri Can Indra yang

merupakan kades aktif

Muara Kibul karena adanya

Postingan akun fb atas nama

Sandri can Indraindra yang

1 Lembar Screenshot

Facebook dariakun Facebook

Sandri can IndraIndra

Padahari Selasa 5 juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib

Pelapor Mendapatkan Kiriman barangan Bukti dari sdr.

Raden yang berupa screenshot Postingan akun

Facebook Atas nama Sandri Can indraindra yang berisi

Foto sdr. Sandri Can indra Memperagakan 2 Jarinya

merupakan bentuk Keberpihakan Kepada Salah satu

Paslon Bupati Merangin 2018 yaitu Nomor urut 2

43

diduga miliksdr. Sandri can

indra yang dirinya mengarah

kepada salah satu paslon

HARIS-MASHURI dengan

mengangkat 2 jari Pada foto

Bersama Dengan Tim Volly.

ALHARIS-MASHURI dan pelapor menyampaikan

laporannya ke Bawaslu Kabupaten Merangin pada hari

Senin 11 Juni 2018;

5 Syafridhan Fikri Lubis Intimidasi dan ancaman dari

Sdr. SUTARNO Terhadap

Sdri. GIYATI

Dalam laporan ini yang

dimiliki hanya keterangan

saksi

Dan Rekaman Pengakuan

Sdri. GIYATI, Ny TEJO dan

Sdr. MISRI yang diambil

oleh Pelapor.

Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Sekira pukul

16.00 WIb pada saat Sdri GIYATI melintas Jalan Poros

Pasar Pinang Merah saat Melewati Warung sate pak

TEJO lalu di panggil Sdr. SUTARNO yang merupakan

direktur Pemenangan Pasangan Calon No urut 2

(HAMAS),karena Sdri GIYATI ada kepentingan

dipasar maka tidak berhenti setelah pulang dari pasar

dan melintas lagi di depan warung sate pak TEJO

ternyata Sdr. SUTARNO masih berada di warung sate

tersebut Melihat Sdri GIYATI Sdr. SUTARNO

melambaikan tangan memanggil Kembali Sdri. GIYATI

dan Sdri GIYATI Berhenti dan mendekati Sdr.

SUTARNO Kemudian Sdr. SUTARNO berkata “

BERANI NIAN PASANG BADAN, KEMAREN

PERTEMUAN DI RUMAHMU KAN

(SILATURAHMI IBU-IBU LINGKUNGAN RT

DENGAN IBU EMI KHAFIDH), TEMUI PAK HARIS

LALU MEMINTA MAAF KALAU TIDAK

KONTRAK MU TIDAK DIPERPANJANG ” .

LaluSdri. GIYATI menjawab“ AYO KERUMAH “

dansdr SUTARNO menjawab “ ENGGAK ,SAYA

GAK MAU MAMPIR KALAU BELUM PINDAH KE

NO 2 ( PASANGAN ALHARIS-MASHURI) .

6 Anton Saputra Dugaan Keberpihakan ASN

Atas

Nama SIBAWAIHI, S.Pd,

3Lembar print out

screenshootdari media

socialfacebook di group

Pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Sekira Pukul

16.00 wib pelapor membuka media sosial facebook dan

melihat adanya postingan di Group Merangin Care,

44

ME yang

Merupakan Sekretaris

Daerah

Kabupaten Merangin ke

Salah Satu

Paslon Bupati Merangin

2018-2023, yaitu Paslon

Nomor Urut 3 (Nalim-

Khafied)

Merangin Care, Suara Rakyat

MerangindanKabarMerangin.

yang di post oleh akun facebook Budi Utama, lalu di

group Kabar Merangin yang diposting oleh akun

facebook Ke iza Mahandrika, dan di group Suara

Rakyat Merangin yang dipost oleh akun facebook Hanif

yang memuat foto yang diduga Sibawaihi, S.Pd, ME

yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten

Merangin dengan memperagakan jari yang merupakan

simbol keberpihakan kesalah satu Paslon Bupati

Merangin 2018-2023, yaitu Paslon NomorUrut 3

(Nalim-Khafied). Selaku tim Mudamudi Hamas Pelapor

merasa di rugikan dengan adanya dugaan keberpihakan

tersebut karena Sekretaris daerah merupakan Pejabat

ASN Tertinggi Di Kabupaten Merangin dan halter sebut

di khawatirkan akan membuat Pilkada Merangin

Menjadi Tidak Kondusif.

Sumber: Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Merangin

45

Menurut Agustian Mahendra selaku Devisi Penindakan Pelanggaran

menyebutkan:

“Untuk laporan yang berstatus ASN itusalah satunya adalah istri dari

pasangan calon no urut 2 atau Al haris, yang diduga menunjukkan

symbol pasangan calon Haris-Mashuri, dengan mengangkat 2

jarinya.Dan seterusnya Dugaan Keberpihakan ASN Atas Nama

Sibawaihi.lalu kami proses, setelah melakukan pemeriksaan lalu

melakukan kajian, lalu di putuskan di rapat Pleno Pimpinan Bawaslu,

akhirnya mengeluarkan rekomendasi untuk meneruskan dugaan

pelanggaran ke Komisi Aparatur Sipil Negara.”36

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa Bawaslu menerima 2

laporan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN.Berdasarkan Undang-undang

no 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala

pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

B. Strategi konseptual dan praktis Bawaslu Kabupaten Merangin dalam

upaya pencegahan pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Tahun

2018

Berdasarkan pasal 30 Undang – undang No 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Tugas dan wewenang Panwas

Kabupaten/Kota:

1. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi:

a. Pelaksanaan pengawasan rekrutmn PPK, PPS, dan KPPS

36

Wawacara dengan Agustian Mahendra selaku Devisi Penindakan Pelanggaran, 8

Maret 2018

46

b. Pemutakhiran data pemilihan berdasarkan data kependudukan dan

penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap

c. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan data cara

pencalonan

d. Proses penetapan calon

e. Pelaksanaan kampanye

f. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya

g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil

pemilihan

h. Pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih

i. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara

j. Penyampaian surat suara tingkat TPS sampai ke PPK

k. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi,

Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan

l. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan

lanjutan, dan Pemilihan Susulan

m. Proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Walikota

2. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan

perundang-undangan mengenai pemilihan

3. Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa

Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana

47

4. Menyampikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti

5. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya

kepada instansi yang berwenang

6. Menyampikan laporan kepada bawaslu sebagai dasar untuk

mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di provinsi, Kabupaten,

dan Kota

7. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang

pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai secretariat KPU Provinsi dan

KPU Kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang

mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilih yang

sedang berlangsung.

8. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan

9. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Merangin berupaya menekan jumlah pelanggaran

dalam pemilukada Kabupaten Merangin dengan melakukan koordinasi

persiapan pengawasan kampanye, pemungutan dan perhitungan suara

serta rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Merangin Tahun 2018. Bawaslu Kabupaten Merangin

48

berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan Panwascam, PPL dan

Pengawas TPS se Kabupaten Merangin untuk bekerja secara maksimal

dalam mengawasi tahapan kampanye, pemungutan suara dan tahapan

rekapitulasi.

Menurut Mahmudi, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merangin

mengatakan:

“Didalam masa kampanye sangat rawan terjadi pelanggaran baik

dari masyarakat maupun dari pasangan calon/ tim sukses untuk itu

pihak Banwaslu kabupaten merangin melakukan sosialisai dengan

masyarakat untuk memberi pemahaman apa saja yang menjadi

palanggaran dalam pemilihan, dan melibatkan masyarakat agar ikut

serta dalam mambantu mengawasi berjalannya pemilihan kepala

daerah kabupaten merangin tahun 2018”37

Adapun Strategi dalam pencegahan pelanggaran pada Pemilukada

Kabupaten Merangin Tahun 2018

1. Koordinasi Dengan Seluruh Stakeholder Terkait

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merangin menggelar

rapat koordinasi (rekor) pengawasan tahapan Pemilihan Umum. Kegiatan

ini di hadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-

Kabupaten Merangin. Adapun tujuan rekorini adalah untuk mewujudkan

pemilihan bupati yang berintegritas.

Menurut Alber Trisman, Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin

mengatakan:

37

Wawancara Mahmudi selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Merangin, 01 Maret 2019

49

“Terkait fungsi Bawaslu sebagai badan pengawas, Partisipatif

masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama mengawasi

jalannya Pemilukada Kabupaten Merangin”38

Bawaslu yang berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti

satpol PP terus berusaha menertibkan alat peraga kampanye (APK) yang

masih bertebaran. Sosialisasi kampanye yang dilakukan masing-masing

kandidat dan tim pemenangannya, terkait visi dan misi untuk

membangun daerah Kabupaten Merangin lebih baik perlu di

komunikasikan kepada Bawaslu.

Menurut Mahmudi, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Merangin mengatakan:

“kita cukup kesulitan untuk mengawasi pergerakan kampanye yang

dilakukan kandidat beserta tim pemenangannya, untuk itu partisipatif

masyarakat sangat diharapkan jika menemukan indikasi pelanggaran

kampanye”39

Selanjutnya untuk membantu dalam pengawasan Pemilukada

Bawaslu Kabupaten Merangin melakukan kerjasama dengan kwarcap

kabupaten merangin. Menurut Lutfi setiawan proza selaku staff bagian

umum mengatakan:

“yaa untuk pencegahan Bawaslu memfokuskan kepada keterlibatan

masyarakat dalam hal ini melakukan beberapa kegiatan pengawasan

partisipatif, yaitu menanamkan pemahaman Pemilukada kepada

masyarakat untuk bersama-sama menolak dalam politik uang.

Seterusnya Bawaslu kerasama dengan anak pramuka atau Kwarcap

Kabupaten Merangin, di lakukan Memorandum Of

38

Wawancara dengan Alber Trisman selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin, 7

Maret 2019 39

Wawancara dengan Mahmudi,selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten, 7

Maret 2019

50

Understanding(MoU) di kantor Bupati Merangin atara Bawaslu

dengan Kwarcap Merangin, penandatanganan MoU ini dilakukan

sekitar dua bulan sebelum pemilihan”40

2. Membentuk Sentra GAKKUMBU

Untuk membantu pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kabupaten Merangin Tahun 2018 maka dibentuklah Sentra

GAKKUMDU pada tanggal 18 Januari 2018.Yang mana Sentra

GAKKUMDU ini gabungan dari tiga instansi yaitu dari Bawaslu,

Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Merangin.Menurut Abdul

Rahim selaku anggota/kordiv bidang SDM dan organisasi mengatakan:

“Tugas pokok dari Bawaslu adalah pencegahan dan penindakan

pelanggaran untuk terwujudnya pemilu demokratis.Untuk saat ini 60

persen tugas dari Bawaslu adalah pengawasan dan 40 persen

penindakan. Untuk pelaporan terhadap pelanggaran Pemilihan

diselesaikan dikantor Bawaslu Kabupaten Merangin”41

3. Strategi pencegahan pelanggaran pada saat kampanye

a) Melakukan supervisi pengawasan kepada seluruh TPS

didaerahnya

b) Membantu Panwascam dalam melakukan optimalisasi

pengawasan

c) Mengumpulkan hasil dokumentasi pengawasan yang telah

dilakukan oleh Panwascam

d) Mengumpulkan hasil isian alat kerja dan formulir A yang telah

di isi oleh Panwascam

40

Wawancara dengan Lutfi setiawan proza selaku staff bagian umum, 7 Maret 2019 41

Wawancara dengan Abdul Rahim selaku anggota/kordiv bidang SDM dan

organisasi, Maret 2019

51

e) Melakukan rekapitulasi isian alat kerja yang telah di isi oleh

Panwascam

f) Menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran

4. Persiapan TPS

Strategi:

- Melakukan supervisi pengawasan kepada seluruh TPS

didaerahnya

- Membantu Panwascam dalam melakukan optimalisasi

pengawasan

- Mengumpulkan hasil dokumentasi pengawasan yang telah

dilakukan oleh Panwascam

- Mengumpulkan hasil isian alat kerja dan formulir A yang telah

di isi oleh Panwascam

- Melakukan rekapitulasi isian alat kerja yang telah di isi oleh

Panwascam

- Menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran

5. Hari H Pungut Hitung

Strategi

- Melakukan supervisi pengawasan kepada seluruh TPS didaerahnya

- Membantu Panwascam dalam melakukan optimalisasi pengawasan

- Mengumpulkan hasil dokumentasi pengawasan yang telah dilakukan

oleh Panwascam

52

- Mengumpulkan hasil isian alat kerja dan formulir A yang telah di isi

oleh Panwascam


Panwascam


- Melaporkan hasil pengawasan dan rekapitulasi secara berjenjang.

6. Perhitungan

Strategi

- Melakukan supervisi pengawasan kepada seluruh TPS didaerahnya

- Membantu Panwascam dalam melakukan optimalisasi pengawasan

- Mengumpulkan hasil dokumentasi pengawasan yang telah dilakukan

oleh Panwascam

- Mengumpulkan hasil isian alat kerja dan formulir A yang telah di isi

oleh Panwascam


Panwascam

- Mengisi alat kerja dan formulir A


- Melaporkan hasil pengawasan dan rekapitulasi secara berjenjang.

53

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merangin dalam upaya

pencegahan pelanggaran pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2018

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yaitu adanya kesadaran kelompok masyarakat

untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pelaporan

pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah, dan juga masing-masing

tim sukses yang saling mengawasi.

Menurut Markus, Anggota/Kordiv bagian Hukum Data dan Laporan

mengatakan bahwa:

“kita turut berterima kasih kepada masyarakat karena sudah turut

berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan juga melaporkan

atas pelanggaran yang terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun

2018”42

Berdasarkan wawancara di atas, masyarakat merupakan salah satu

kunci dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah Kabupaten

Merangin Tahun 2018 selain dari tim sukses masing-masing calon. Hal

ini dikarenakan pengawasan dan pelaporan yang dilakukan oleh

masyarakat sangat berguna untuk mewujudkan Pemilukada Kabupaten

Merngin yang demokratis, jujur dan adil.

2. Faktor Penghambat

Hambatan Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran

Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2018 adalah:

42

Wawancara dengan Markus, Anggota/Kordiv bagian Hukum Data dan

Laporan, 15 Maret 2019

54

a) Adanya Anggapan Untuk Menang Pemilukada bisa Dilakukan

dengan Segala Cara

Pemilihan umum secara langsung berpotensi menimbulkan

money politik.Kegiatan money politik dapat melemahkan mental

bangsa.Menurut bapak Abdul Muis, devisi hukum, data dan

informasi yang mengatakan bahwa :

“Suara-suara yang dapat dibeli tersebut mengindikasikan

ketidak jujuran dan malah melemahkan pemerintahan. Karena

pasangan calon yang membeli suara saat pemilihan akan

berusaha sekeras mungkin akan mengembalikan uang yang

mereka keluarkan dengan berbagai cara. Karena uang tersebut

kemungkinan pinjaman dari partai yang mengusung mereka.Ini

lah yang menyebabkan korupsi terhadap anggaran APBD.”43

Money politic sangat berdampak pada demokrasi, khususnya di

Indonesia berarti prinsip-prinsip demokrasi telah terceemari dalam

praktik politik uang. Suara hati nurani seseorrang dalam bentuk

aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Selain itu

pasangan calon yang terpilih akan berusaha keras untuk

mengembalikan uang yang di keluarkan pada masa kampanye.

Menurut Alber Trisman, Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin

Mengatakan bahwa:

“Masyarakat tidak mampu berpikir jauh, apakah kepala daerah

akan mampu mewujudkan harapan rakyat diatas permasalahan

yang terjadi. Terkait hal tersebut, apapun keputusannya kiranya

rakyat hanya berharap akan terlahir pemimpin yang benar-benar

memperhatikan rakyat, berjuang mewujudkan kemandirian

43

Wawancara dengan Abdul Muis, devisi hukum, data dan informasi, 8 maret

2019

55

daerah, mampu memperluas lapangan pekerjaan dan lain

sebagainya.”44

Masyarakat awam pada umumnya masih banyak yang kurang

memahami arti pentingnya demokrasi. Sehingga untuk mewujudkan

demokrasi yang jujur dan adil dalam Pemilukada di Kabupaten

Merangin akan sulit jika masyarakat masih terpaku pada money

politic. Oleh karena itu perlu adanya pendidikan politik di kalangan

masyarakat melalui partai politik demi mewujudkan harapan rakyat

melalui pemimpin yang dipilih secara demokratis, jujur dan adil.

b) Data pemilih tetap

Bawaslu Kabupaten Merangin menduga adanya kekeliruan

dalam penetapan data pemilih tetap, dugaan ini terjadi Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di lapangan dalam mencocokkan

dan meneliti data pemilih.

Bawaslu khawatir banyak masyarakat tak terdata dengan baik

saat penetapan data pemilih nantinya. Ada tiga hal yang menjadi

catatan Bawaslu, hal ini di jelaskan Alber Trisman, Ketua Bawaslu:

“Pertama, PPDP tidak melakukan wawancara langsung dan

reinci tentang kondisi warga, melainkan hanya meminta kartu

keluarga.Petugas tidak mengetahui pasti apakah data pada KK

tersebut menunjukkan warga ada dirumah tersebut juga tidak

diketahui profesinya, yang dapat menentukan apakah warga

tersebut punya hak pilih atau tidak.Kedua, ada sebagian warga

tidak dapat stiker tanda pendataan, sementara Bawaslu tidak

mengetahui masalahnya.Ketiga, petugas diindikasikan tidak

44

Wawancara dengan Alber Trisman, Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin, 11

maret 2019

56

mendata langsung kelapangan, melainkan mengacu pada data

lama.”45

Data pemilih sangat menentukan keberhasilan suatu proses

pemilihan. Itulah mengapa tahapan pemutakhiran data termasuk

proses yang terlama dari suatu pemilukada. Pada pemilihan Kepala

Daerah di Kabupaten Merangin Tahun 2018, pemutakhiran data

berlangsung dari 24 Oktober hingga hari H pemungutan suara, 17

April 2018. Wawancara dengan Mahmudi, Kepala Sekretariat

mengatakan bahwa:

“kita berharap mereka yang bertugas dalam pemutakhiran data

pemilih ini menerapkan dengan tegas prinsip kehati-hatian.

Suatu kecermatan dan ketelitian dapat menentukan apakah

sesorang mempunyai hak pilih atau tidak.Kita tak berharap hak

pilih ini jatuh ke tangan yang salah, yang pada ujungnya

menimbulkan keraguan pada pemimpin yang dipilih dan

tentunya keraguan pada kinerjanya pada akhirnya nanti.”46

Masalah data pemilih yang diungkapkan Bawaslu Kabupaten

Merangin kali ini pun merupakan masalah klasik.Masalah terkait

data pemilih biasanya adalah pemilih yang tidak terdaftar, pemilih

daftar ganda, orang yang sudah meninggal ternyata mendapat hak

pilih, dan lain sebagainya.Data pemilih ini sangat penting karena

suara pilihlah yang dapat menentukan siapa calon yang bakal

menang nantinya.Begitu pentingnya mereka karena jumlah suara

45

Wawancara dengan Alber Trisman, Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin, 11

Maret 2019 46

Wawancara dengan Mahmudi selaku Kepala Sekretariat, 11 Maret 2019

57

pemilih pula yang berpotensi menjadi keributan, jika hasil

pemungutan suara diragukan akibat adanya keraguan data pemilih.

c) Tidak adanya Tupoksi Panwaslu untuk Melakukan Sosialisasi

Menurut Alber Trisman, Ketua Bawaslu Kabupaten Merangin.

Alber Trisman Menjelaskan:

“Sosialisasi masih sangat kurang kami lakukan menjelaskan

Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2018, hanya saja yang

sudah berlangsung yaitu sosialisasi pengawasan partisipatif.”47

Berdasarkan wawancara di atas Bawaslu Kabupaten Merangin

menyatakan bahwa sosialisasi terhadap pemilihan kepala daerah

masih kurang. Sosialisasi yang selama ini dilaksanakan adalah

sosialisasi pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif adalah

keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

apabila masyarakat tidak dilibatkan, dapat mengakibatkan beberapa

hal, baik terhadap Pemilu itu sediri maupun terhadap masyarakat dan

masa depan bangsa. Akibat jika masayarakat tidak dilibatkan antara

lain munculnya konflik kekerasan, hilangnya kepercayaan rakyat,

masyarakat apatis, lemahnya kapasitas pemimpin yang dihasilkan,

legitimasi politik dipertanyakan dan lemahnya orientasi pemimpin

pada pembangunan.

Menurut Roza Dwi Saputri, devisi pengawasan dan hubal

mengatakan bahwa:

47

Wawancara dengan Alber Trisman selaku ketua Bawaslu Kabupaten

Merangin, 14 Maret 2019

58

“Dalam pelaksanaan Pilkada belum menemukan adanya

pelanggaran yang mengganggu jalannya proses Pilkada. ada

beberapa pelanggaran yang terjadi tapi tidak meggangu proses

Pilkada. Secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada berjalan

dengan kondusif sesuai dengan harapan kita semua.”48

Berdasarkan wawancara diatas pelaksanaan pemilihan kepala

daerah kabupaten merangin tahun 2018 berjalan dengan kondusif.

Meskipun terjadi beberapa pelanggaran tetapi tidak menggangu

berjalannya pemilihan kepala daerah.

48

Wawancara dengan Roza Dwi Saputri selaku devisi pengawasan dan hubal, 14

Maret 2019

59

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten

Merangin Tahun 2018mencapai 15 kasus, 6 di antaranya yang

memenuhuni unsur dan ditidak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten

Merangin, 2 diantranya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dan 4

lainnya dilakukan oleh Calon bupati Alharis, Calon wakil bupati

Mashuri, Kepala Desa dan tim sukses nomor urut 02.

2. Berdasarkan pasal 30 Undang – undang No 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Strategi Badan


pencegahan pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

yaitu berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan Panwascam, PPL

dan Pengawas TPS, Koordinasi Dengan Seluruh Stakeholder Terkait

serta Membentuk Sentra GAKKUMBU

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi Badan


pencegahan pelanggaran pada pemilihan kepala Daerah Tahun 2018,

60

Faktor pendukung yaitu adanya kesadaran kelompok masyarakat untuk

ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pelaporan

pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah, dan juga masing-masing

tim sukses yang saling mengawasi. Serta faktor penghambatnya adalah

adanya anggapan untuk menang pemilukada bisa dilakukan dengan

segala cara atau money politic, data pemilih tetap yang diduga terjadinya

kekeliruan, serta tidak adanya Tupoksi Bawaslu untuk melakukan

Sosialisasi.

B. Saran

Untuk menerapkan pemilihan kepala daerah yang demokratis maka pihak

Bawaslu kabupaten Merangin mampu meningkat sosialisasi di masyaratakat

agar masyarakat turut serta dalam melakukan pengawasan dan melakukan

laporan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

61

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Sandro Jaya,1990

Arikuto Siharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pedekatan Praktek,

Jakarta:Rineka Cipta, 1997

Iktor M. Situmorang, Jusuf Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat

Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Sayuti Una, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, Jambi: Syari’ah Press

IAIN STS,2014

Singarimbul dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, cet. Ke-19,

Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia, 2008

Sri Soemantri, dkk, Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik

Indonesia: 30 Tahun kembali ke Undang-undang Dasar 1945, cet I

Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&N,Cet

Ke-19, Bandung: Alfabeta,2014

W. Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta:Grasindo,2002

Skripsi Arum Rahma Sari, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas

Lampung, 2016

Skrpsi Badriah, Efektifitas Pengawasan Pemilukada Tahun 2011 di

Kecamatan Muaro Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur,

Jambi: IAIN STS Jambi

62

Skripsi Mimi Asliani, ”Efektivitas kinerja aparatur dalam meningkatkan

kualitas pelayanan surat izin usaha” Jambi: IAIN STS Jambi, 2016

Skripsi Farid Muhajir, mahasiswa Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, 2017

B. Peraturan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakila Rakyat, Dewa Perwakila Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang no 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

C. Lain-lain

www.terasmeragin.com/teraskota/143-lolos-seleksi-tertulis.html

http://www.serujambi.com/2018/breaking-news-panwaslu-merangin-

periksa-kabag-humas

http://sarkopos.com/read/2018/03/28/2328/kukuhkan-hampir-1000-orang-

timses -ojie-jalan-air-liki-dan-ipm-jadi-prioritas/

http://yunithaardha.blogspot.com/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas

Definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-kinerja.html

http://studylibid.com/doc/1149855/analisis-pengukuran-tingkat-efektivitas-

dan-efisiensi-sistem

www.meranginkab.go.id/s1ksdnfk_jd-peta-administrasi.html

http://akbar-iskandar.blogspot.com/2015/05/jenis-observasi-partisipannon

_04.html?m=1

63

http://meranginkab.bps.go.id/statictable/2018/jumlah-penduduk-menurut -

kelompok-umur-kabupaten-merangin-2016.html

https://brainly.co.id/tugas/2787815

http:www.google.co.id/search?q=terori+tentang+penecegahan+menurut+par

a+ahli&client=ucweb-b&

http://Jambi.tribunnews.com/jumlah-perolehan-suara-pemilukada-kabupaten-

merangin-tahun-2018

http://www.kanalpemilu.net/berita/14%20Partai%Sepakat%20Kontrol%20P

emilu%202009

http://sp2018.bpsmeranginkab.go.id

http://pl.bawaslu.go.id/pages/read/sejarah-pengawasan-pemilu

Wawancara dengan bapak Agustian Mahendra selaku Devisi Penindakan

Pelanggaran

Wawancara dengan bapak Mahmudi, Kepala Sekretariat Bawaslu

Kabupaten Merangin

Wawancara dengan bapak Alber Trisman, Ketua Bawaslu Kabupaten

Merangin

Wawancara dengan bapak Lutfi setiawan proza selaku staff bagian umum

Bawaslu Kabupaten Merangin

Wawancara dengan bapak Abdul Rahim selaku anggota/kordiv bidang SDM

dan organisasi

Wawancara dengan bapak Markus, Anggota/Kordiv bagian Hukum Data

dan Laporan

64

Wawancara dengan bapak Abdul Muis, devisi hukum, data dan informasi

Wawancara dengan Roza Dwi Saputri, devisi pengawasan dan hubal

65

Documents

Upaya Bawaslu Kabupaten Merangin Dalam Melakukan Pencegahanrepository.uinjambi.ac.id/1635/1/SIP.152068_RUSDI ARPENDO... · 2020. 4. 15. · Upaya Bawaslu Kabupaten Merangin Dalam