122
TIPOLOGI PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TAHUN 2015 Tim Riset PPATK PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN untuk kepentingan eksternal

untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

TAHUN 2015

Tim Riset PPATK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

untuk kepentingan eksternal

Page 2: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

© 2016, Tim Riset PPATK

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TAHUN 2015

ISBN : 978-602-9285-14-7

Ukuran Buku : 295 x 210 mm

Jumlah Halaman : x +112 Halaman

Naskah : Tim Riset PPATK

Diterbitkan Oleh : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan,

Indonesia

Cetakan Pertama, November 2016

INFORMASI LEBIH LANJUT:

Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC)

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone : (+6221) 385 0455 – 385 3922

Fax : (+6221) 385 6809 – 385 6826

Website : http://www.ppatk.go.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk

apapun tanpa seizin penerbit, kecuali dalam bentuk pengutipan dalam

penulisan artikel atau karangan ilmiah.

untuk kepentingan eksternal

Page 3: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

i

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya,

Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I Tahun 2016 telah dapat terselesaikan. Saya

menyambut baik penerbitan Laporan Hasil Riset ini karena penyusunan laporan ini

merupakan hal yang sangat penting bagi PPATK, dalam rangka memperkuat dan

meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang di Indonesia.

Oleh karena itu, diharapkan kehadiran Laporan Hasil Riset ini dapat bermanfaat bagi

para pihak pelapor, pihak regulator dan pihak penegak hukum dalam upaya mencegah

dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan bagi semua pihak yang

telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Hasil Riset Tipologi Semester I Tahun

2016. Semoga amal usaha kita diridhoi Allah SWT.

Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, September 2016

Deputi Pemberantasan

Wirzal Yanuar

untuk kepentingan eksternal

Page 4: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

ii TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uang semakin kompleks,

melintasi batas-batas yurisdiksi (cross border) dan menggunakan modus yang semakin

bervariatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke

berbagai sektor. Adapun dampak dari praktek pencucian uang akan berpengaruh

terhadap stabilitas sistem keuangan, ekonomi, sosial dan politik. Pada dasarnya proses

pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks, mulai dari tahap placement,

layering, dan integration.

Sebagaimana dalam Rekomendasi FATF No.29 menekankan bahwa fungsi Financial

Inteligence Unit (FIU), dalam hal ini PPATK harus melakukan analisis operasional dan

strategis berdasarkan data dan informasi yang tersedia dan dapat diperoleh termasuk

data yang diberikan oleh otoritas lainnya untuk mengidentifikasi pola dan tren pencucian

uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, Riset Tipologi Pencucian Uang Semester

I Tahun 2016 menggunakan basis data Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama periode 2015. Hasil

riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran efektifitas dari Immediate Outcome 6

dan Immediate Outcome 7 dalam Rekomendasi FATF khususnya mengenai kegiatan

penanganan perkara pencucian uang, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, dan

peradilan secara efektif, proporsional dan beralasan. Selain itu, hasil riset tipologi ini

diharapkan dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih komprehensif

terkait modus atau tipologi TPPU dengan konstruksi hukum yang lengkap, serta dapat

menjadi alat peringatan dini (early warning system) bagi Pihak Pelapor dalam

meningkatkan kemampuan deteksi terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang,

sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

Berdasarkan hasil Riset Tipologi Pencucian Uang Semester I Tahun 2016 diketahui

bahwa:

1. Selama periode 2015 terdapat sejumlah 40 putusan perkara pencucian uang yang

telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dengan melibatkan 50

orang terdakwa. Putusan perkara pencucian uang selama periode 2015 lebih

dominan di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) sebanyak 20 putusan

atau 50 persen yang tersebar di 15 Provinsi di Indonesia.

2. Secara umum karakteristik putusan perkara pencucian uang yang telah

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama periode 2015,

diantaranya:

untuk kepentingan eksternal

Page 5: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

iii

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

a. Profil terdakwa yang dominan melakukan tindak pidana pencucian uang

selama tahun 2015 yaitu Pengusaha/Wiraswasta sebanyak 22 terdakwa

atau 44 persen.

b. Tingkat rentang usia yang dominan melakukan tindak pidana pencucian

uang selama periode 2015 yaitu usia diatas 40 tahun sebanyak 24 orang

terdakwa atau 48 persen.

c. Tindak pidana asal yang dominan yaitu tindak pidana korupsi sebanyak 10

putusan atau 25 persen dari 40 putusan, tanpa tindak pidana asal (hanya

TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak Pidana Penipuan

sebanyak 7 Putusan.

d. Wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling dominan dalam

pengadilan atas kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu

sebanyak 9 putusan atau 22,50 persen. Kemudian wilayah Jawa Timur dan

Kalimantan Selatan sebanyak 5 putusan atau 12,50 persen.

e. Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang tahun 2015

diketahui bahwa sebanyak 17 putusan atau 43 persen putusan perkara

pencucian uang menghasilkan pengembalian aset untuk

korban/perusahaan. Sedangkan sebanyak 9 putusan atau 22 persen

putusan perkara pencucian uang yang menghasilkan perampasan aset

untuk negara.

f. Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang tahun 2015,

diketahui hukuman pidana penjara yang diterima oleh terdakwa paling

rendah atau minimal selama 8 bulan dan maksimal selama 15 tahun.

3. Hasil penelitian menunjukan adanya beberapa keterkaitan data antara database

PPATK dengan 50 terdakwa dari 40 putusan perkara pencucian uang yang telah

berkekuatan hukum tetap selama periode 2015, diantaranya:

a. Adanya keterkaitan database Laporan Transaksi Keuangan (LTKM)

sebanyak 25 terdakwa atau 50 persen dari 50 terdakwa;

b. Adanya keterkaitan database Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

PPATK sebanyak 3 terdakwa atau 6 persen dari 50 terdakwa;

c. Adanya keterkaitan database Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa

sebanyak 1 terdakwa atau 2 persen dari 50 terdakwa;

d. Tidak adanya keterkaitan database Laporan Transaksi dari/ke Luar Negeri

(LTKL) dengan 50 terdakwa;

e. Tidak adanya keterkaitan database Laporan Pembawaan Uang Tunai

(LPUT) dengan 50 terdakwa.

untuk kepentingan eksternal

Page 6: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

iv TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Berdasarkan uraian pokok FATF Immediate Outcome 6 lainnya yaitu tercantum

dalam FATF Immediate Outcome 6.3 yang menyatakan bahwa sejauh mana Hasil

Analisis dan diseminasi dari FIU (dalam hal ini PPATK) mendukung kebutuhan

operasional otoritas yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya keterkaitan data putusan perkara

pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)

selama periode 2015 dengan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP)

PPATK.

a. Terdapat sebanyak 11 putusan atau 27,5 persen dari 40 putusan perkara

pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memanfaatkan

Hasil Analisis (HA) PPATK.

Pemanfaatan Hasil Analisis PPATK selain mengenai penegakan hukum juga

dapat membantu proses pemeriksaan, pengembangan analisis dan penagihan

pajak (tax collection), membantu proses audit investigasi, serta dapat

membantu proses fit and proper test di Kementerian/Lembaga Pemerintah

dalam rangka mewujudkan (good public governance).

b. Terdapat sebanyak 2 putusan atau 5 persen dari 40 putusan perkara

pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap bersumber dari Hasil

Pemeriksaan (HP) PPATK.

Sebagai informasi bahwa proses pemanfaatan Hasil Pemeriksaan PPATK

tahun 2015 masih didominasi pada tahap penyelidikan. Selain itu

berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 terkait Tindak Pidana Pajak telah

menghasilkan pengembalian pajak sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh

miliar rupiah).

Di dalam hasil penelitian ini terdapat beberapa perkembangan terkini mengenai

penggunaan pola transaksi, instrumen transaksi, kelompok industri, pihak terkait

yang digunakan maupun dimanfaatkan dalam proses pencucian uang, serta

menunjukan perkembangan penempatan aset pencucian uang.

Dalam perkembangannya para pelaku pencucian uang telah menggunakan modus

yang semakin bervariatif dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan,

bahkan telah merambah ke berbagai sektor, sehingga masih adanya dinamika dan

tantangan bagi Aparat Penegak Hukum dalam penelusuran aset dan pembuktian

perkara pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya sinergitas dan penyamaan

persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam upaya mencegah dan memberantas

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

untuk kepentingan eksternal

Page 7: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

v

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF ......................................................................................... ii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... v

DAFTAR TABEL .................................................................................................... viii

DAFTAR GRAFIK ................................................................................................... ix

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. x

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1

B. Perumusan Masalah ........................................................................................... 3

C. Tujuan Penelitian .............................................................................................. 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................................. 5

A. Jenis Pelaporan ................................................................................................. 5

B. Tipologi Pencucian Uang ..................................................................................... 8

C. Jenis Pencucian Uang ....................................................................................... 11

BAB III HASIL PENELITIAN ............................................................................. 14

A. Hasil Kegiatan Wawancara Riset ........................................................................ 14

I. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Aparat Penegak Hukum

............................................................................................................... 14

A.1 Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia .................................................. 14

A.2 Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi ........................................................... 16

A.3 Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh

Mahkamah Agung RI .......................................................................... 17

A.4 Penyidikan, Penuntutan dan Sidang Pengadilan Perkara Pencucian Uang .. 18

II. Perkembangan Modus dan Pola Transaksi Pencucian Uang .............................. 19

III. Dinamika dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara

Pencucian Uang ......................................................................................... 21

untuk kepentingan eksternal

Page 8: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

vi TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

B. Karakteristik Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 .............. 22

B.1 Karakteristik Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Profil Terdakwa

....................................................................................................... 25

B.2 Karakteristik Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Tindak Pidana

Asal ................................................................................................. 27

B.3 Karakteristik Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Sebaran Wilayah

Pengadilan ........................................................................................ 29

B.4 Karakteristik Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Aset yang

Dirampas ......................................................................................... 29

B.5 Karakteristik Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Sanksi Hukuman

....................................................................................................... 30

C. Keterkaitan Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Database

Laporan, Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK ........................................... 34

D. Tipologi Pencucian Uang di Indonesia ................................................................. 37

D.1 Tipologi Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Korupsi atas nama IWC .... 37

D.2 Tipologi Pencucian Uang Hasil Korupsi dengan keterlibatan Politically

Exposed Persons (PEP) ....................................................................... 45

D.3 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika .......................... 56

D.4 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penipuan ........................... 61

D.5 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan ......................... 67

D.6 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Pencurian .......................... 72

D.7 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Pemalsuan ......................... 76

D.8 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penggelapan ...................... 83

E. Tren Variabel Pembentuk Tipologi Berdasarkan Putusan Perkara Tindak Pidana

Pencucian Uang .............................................................................................. 88

E.1 Tren Profil Pelaku Pencucian Uang ....................................................... 88

E.2 Tren Pola Transaksi ........................................................................... 89

E.3 Tren Instrumen Transaksi ................................................................... 90

E.4 Tren Kelompok Industri ...................................................................... 91

E.5 Tren Pihak Terkait........................................................................... 92

E.6 Tren Aset Pencucian Uang................................................................ 92

untuk kepentingan eksternal

Page 9: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

vii

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

BAB IV PENUTUP .............................................................................................. 94

A. Kesimpulan .................................................................................................... 94

B. Rekomendasi ................................................................................................ 101

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 104

LAMPIRAN..................................................................................................... 109

untuk kepentingan eksternal

Page 10: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

viii TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Penanganan Perkara Pencucian Uang Kasasi Pidana

Khusus Tahun 2012 s.d. 2015 ............................................................ 17

Tabel 2. Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Tingkat Lembaga

Peradilan ......................................................................................... 22

Tabel 3. Sebaran Wilayah Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun

2015 ............................................................................................... 23

Tabel 4. Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Profil Terdakwa Tahun

2015 ............................................................................................... 25

Tabel 5. Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal

Tahun 2015 ..................................................................................... 28

Tabel 6. Jumlah Sebaran Wilayah Putusan Perkara Pencucian Uang Menurut

Provinsi Tahun 2015 ......................................................................... 29

Tabel 7. Jumlah Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Variasi Hukuman

Pidana Penjara Tahun 2015 ............................................................... 33

Tabel 8. Jumlah Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Variasi Hukuman

Pidana Denda Tahun 2015 ................................................................. 33

Tabel 9. Tren Profil Pelaku Pencucian Uang ...................................................... 88

Tabel 10. Tren Pola Transaksi ......................................................................... 89

Tabel 11. Tren Instrumen Transaksi .................................................................. 90

Tabel 12. Tren Kelompok Industri ..................................................................... 91

Tabel 13. Tren Pihak Terkait ............................................................................ 92

Tabel 14. Tren Aset Pencucian Uang ................................................................. 93

untuk kepentingan eksternal

Page 11: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

ix

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU Periode 2005 s.d.

2015 .............................................................................................. 3

Grafik 2. Perkembangan Penanganan Perkara TPPU oleh Kepolisian RI Tahun 2011

s.d. 2015 ......................................................................................... 15

Grafik 3. Perkembangan Penanganan Perkara TPPU oleh KPK Tahun 2012 s.d.

2015 ............................................................................................... 16

Grafik 4. Trendline Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2014

s.d. 2015 ......................................................................................... 24

Grafik 5. Profil Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang tahun 2015 .................... 26

Grafik 6. Usia Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 ................... 26

Grafik 7. Jumlah Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Jenis Tindak

Pidana Asal Tahun 2015 .................................................................... 28

Grafik 8. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015 ......... 30

Grafik 9. Pengenaan Unsur Pasal Pencucian Uang Berdasarkan Pelaku Pencucian

Uang Tahun 2015 ............................................................................. 32

Grafik 10. Keterkaitan Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan

Database Laporan PPATK .................................................................. 35

Grafik 11. Keterkaitan Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan

Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK ......................................... 36

untuk kepentingan eksternal

Page 12: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

x TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fungsi Utama Financial Intelligence Unit/FIU ....................................... 1

Gambar 2. Pendekatan Penanganan Perkara Pencucian Uang oleh Kepolisian RI....... 15

Gambar 3. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi ................... 44

Gambar 4. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi melibatkan

Politically Exposed Person (PEP) ........................................................ 55

Gambar 5. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Narkotika ............... 60

Gambar 6. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Penipuan ................. 66

Gambar 7. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perbankan . 71

Gambar 8. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Pencurian ............... 76

Gambar 9. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pdiana Asal Pemalsuan ............. 82

Gambar 10. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Penggelapan .......... 87

untuk kepentingan eksternal

Page 13: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

1

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didirikan sebagai suatu

lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligence Unit/FIU) yang bersifat permanen

dan berperan sebagai focal point dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan

Terorisme. Secara garis besar tiga tugas utama PPATK diantaranya:

Gambar 1. Fungsi Utama Financial Intelligence Unit/FIU

Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010

PPATK selaku FIU di Indonesia memiliki peran yang semakin meningkat sejalan

dengan peningkatan tugas, fungsi, dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (PPTPPU).

Sebagaimana dalam Rekomendasi FATF No.29, yaitu:

Pertama

•Menerima Laporan Transaksi Keuangan dari Pihak Pelapor

Kedua

•Melakukan Analisis atau Pemeriksaan terhadap laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor

Ketiga

•Meneruskan Hasil Analisis atau Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti

Financial Intelligence Units

Countries should establish a financial intelligence unit (FIU) that serves as a

national centre for the receipt and analysis of: (a) suspicious transaction reports;

and (b) other information relevant to money laundering, associated predicate

offences and terrorist financing, and for the dissemination of the results of that

analysis. The FIU should be able to obtain additional information from reporting

entities, and should have access on a timely basis to the financial, administrative

and law enforcement information that it requires to undertake its functions

properly.

untuk kepentingan eksternal

Page 14: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

2

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Di dalam Rekomendasi FATF No.29 menekankan bahwa fungsi FIU, dalam hal ini

PPATK harus melakukan analisis operasional dan strategis berdasarkan data dan

informasi yang tersedia dan dapat diperoleh termasuk data yang diberikan oleh

otoritas lainnya untuk mengidentifikasi pola dan tren pencucian uang dan pendanaan

terorisme. Diharapkan informasi tersebut dapat membantu FIU atau stakeholders

terkait dalam menetapkan tujuan dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selain itu berdasarkan FATF Immediate Outcome 6 menyatakan bahwa Hasil

Analisis dan semua informasi terkait lainnya secara tepat digunakan oleh pihak yang

berwenang dalam rangka penanganan perkara pencucian uang. Di dalam pokok FATF

Immediate Outcome 6 terdapat beberapa uraian diantaranya Immediate Outcome 6.2

yang menyatakan bahwa sejauh mana otoritas yang berwenang menerima atau

meminta laporan (dalam hal ini: LTKM, LTKT, LTKL, LT PBJ, LPUT) yang mengandung

informasi terkait dan akurat guna mendukung Aparat Penegak Hukum dalam

menjalankan tugasnya, serta FATF Immediate Outcome 6.3 menyatakan bahwa

sejauh mana Hasil Analisis dan diseminasi dari FIU mendukung kebutuhan operasional

otoritas yang berwenang.

Oleh karena itu, Riset Tipologi Semester I Tahun 2016 akan disusun dengan

menggunakan basis data putusan perkara tindak pidana pencucian uang yang telah

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama periode 2015. Hal tersebut

dilakukan guna memberikan pemahaman dan gambaran yang lebih komprehensif

terkait modus atau tipologi TPPU dengan konstruksi hukum yang lengkap, serta dapat

menjadi alat peringatan dini (early warning system) bagi Pihak Pelapor dalam

meningkatkan kemampuan deteksi terhadap para pelaku tindak pidana pencucian

uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).

Berdasarkan hasil register data putusan yang diperoleh selama periode 2005 s.d.

2015 terdapat 156 Putusan Perkara Pencucian Uang yang sudah memiliki kekuatan

hukum tetap (inkracht van gewisjde) dengan tindak pidana asal yang dominan adalah

tindak pidana korupsi sebanyak 48 putusan atau 30,77 persen, tindak pidana

penipuan sebanyak 25 putusan atau 16,03 persen dan tindak pidana narkotika

sebanyak 21 putusan atau 13,46 persen.

untuk kepentingan eksternal

Page 15: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

3

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Grafik 1. Jumlah Kumulatif Putusan Pengadilan terkait TPPU

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Periode 2005 s.d. 2015

Sumber: data diolah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan gambaran efektifitas dari Immediate

Outcome 6 dan Immediate Outcome 7 dalam Rekomendasi FATF khususnya mengenai

kegiatan penanganan perkara pencucian uang, baik pada tahap penyidikan,

penuntutan, dan peradilan secara efektif, proporsional dan beralasan.

B. Perumusan Masalah

Fokus permasalahan pada periode riset ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik profil, tindak pidana asal, wilayah, perampasan aset

serta sanksi hukuman berdasarkan putusan perkara pencucian uang yang

sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama periode

2015?

2. Bagaimana keterkaitan putusan perkara pencucian uang selama periode 2015

dengan database PPATK, berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

(LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri (LTKL), Laporan Transaksi (LT PBJ), Laporan Pembawaan

Uang Tunai Lintas Batas (LPUT LB), Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan

(HP) PPATK?

3. Bagaimana tipologi dari beberapa putusan perkara pencucian uang yang

sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama periode

2015?

1

1

1

1

1

2

3

5

10

11

12

14

21

25

48

0 10 20 30 40 50 60

Di Bidang Perasuransian

Di Bidang Kehutanan

Perdata

Terorisme

Tidak melaporkan membawa uang tunai keluar …

Pencurian

Perjudian

Informasi dan Transaksi Elektronik

Penggelapan

Di Bidang Perbankan

TPPU

Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana …

Narkotika

Penipuan

Korupsi

untuk kepentingan eksternal

Page 16: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

4

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

4. Bagaimana tren dari variabel-variabel pembentuk tipologi berdasarkan

putusan perkara pencucian uang yang sudah berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewisjde) selama periode 2013 s.d. 2015?

5. Bagaimana dinamika dan tantangan Aparat Pengak Hukum dalam hal

penelusuran aset dan pembuktiaan perkara pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan riset ini adalah untuk:

1. Mengetahui karakteristik profil, tindak pidana asal, wilayah, perampasan aset

serta sanksi hukuman berdasarkan putusan perkara pencucian uang yang

sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama periode

2015.

2. Mengetahui keterkaitan putusan perkara pencucian uang selama periode 2015

dengan database PPATK, berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

(LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri (LTKL), Laporan Transaksi (LT PBJ), Laporan Pembawaan

Uang Tunai Lintas Batas (LPUT LB), Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan

(HP) PPATK.

3. Mengetahui tipologi dari beberapa putusan perkara pencucian uang yang

sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama periode

2015.

4. Mengetahui tren dari variabel-variabel pembentuk tipologi berdasarkan

putusan perkara pencucian uang yang sudah berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewisjde) selama periode 2013 s.d. 2015.

5. Mengetahui dinamika dan tantangan Aparat Pengak Hukum dalam hal

penelusuran aset dan pembuktiaan perkara pencucian uang.

untuk kepentingan eksternal

Page 17: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

5

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jenis Pelaporan

Dalam rezim anti pencucian uang pihak pelapor merupakan front liner yang memiliki

peran strategis untuk mendeteksi adanya transaksi keuangan mencurigakan ataupun

melaporkan transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Berdasarkan UU PPTPPU, selain kewajiban, terdapat pula perlindungan khusus bagi

pihak pelapor. Kewajiban identifikasi transaksi keuangan dan pelaporan oleh pelapor

juga merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan bagian dari

manajemen risiko untuk mencegah digunakannya Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

maupun Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) sebagai sarana ataupun sasaran pencucian

uang oleh nasabah atau pengguna jasa. Dalam hal ini, menghindarkan diri bagi PJK

dan PBJ terhadap risiko reputasi, risiko operasional, risiko hukum dan risiko

konsentrasi.

Pihak Pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 1 UU PPTPPU meliputi:

a. Penyedia Jasa Keuangan (PJK):

1. Bank;

2. Perusahaan Pembiayaan;

3. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi;

4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

5. Perusahaan Efek;

6. Manajer Investasi;

7. Kustodian;

8. Wali Amanat;

9. Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro;

10. Pedagang Valuta Asing;

11. Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;

12. Pemyelenggara e-money atau e-wallet;

13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. Pegadaian;

15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

untuk kepentingan eksternal

Page 18: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

6

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain (PBJ);

1. Perusahaan property/agen property;

2. Pedagang kendaraan bermotor;

3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulai;

4. Pedagang barang seni dan antik;

5. Balai lelang.

Pihak Pelapor sebagaimana di atas telah diperluas dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang, diantaranya:

a. Penyedia Jasa Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat 1

mencakup:

1. Perusahaan Modal Ventura;

2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;

3. Lembaga Keuangan Mikro; dan

4. Lembaga Pembiayaan Ekspor.

b. Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:

1. Advokat;

2. Notaris;

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah;

4. Akuntan;

5. Akuntan Publik; dan

6. Perencana Keuangan.

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU), Penyedia Jasa Keuangan

(PJK) diwajibkan menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

1.1. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)

Pengertiaan Transaksi Keuangan Mencurigakan berdasarkan ketentuan Pasal 1

angka 5 UU PPTPPU meliputi:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau

kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan

dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan

yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang ini.

untuk kepentingan eksternal

Page 19: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

7

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan

menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;

atau

d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak

Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil

tindak pidana.

1.2. Transaksi Keuangan Tunai (TKT)

Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan

menggunakan uang kertas dan/atau uang logam dalam jumlah paling sedikit

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang

nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa

kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

1.3. Laporan Transfer Dana dari/ke Luar Negeri (LTKL)

Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri atau IFTI (International Fund Transfer

Instruction) merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah

Pengirim Asal (Pihak Pertama yang kali mengeluarkan Perintah Transfer) yang

bertujuan memindahkan sejumlah dana dari dan ke luar wilayah Indonesia

kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan

diterimanya dana oleh Penerima.

Laporan yang wajib disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor:

PER-12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi

Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri bagi Penyedia Jasa Keuangan

meliputi:

a. Perintah Transfer Dana dari Luar Negeri; dan

b. Perintah Transnfer Dana ke Luar Negeri.

Berdasarkan kewenangannya, Direktorat Bea Cukai diwajibkan untuk

menyampaikan Laporan Pembawaan Uang Tunai kepada PPATK.

1.1. Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUT LB)

Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas merupakan laporan atas

pembawan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia. Hal

tersebut telah tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) UU PPTPPU yang menyatakan

bahwa:

untuk kepentingan eksternal

Page 20: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

8

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

"Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau

mata utang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek

perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,-

(seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar

daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai."

Berdasarkan Pasal 27 UU PPTPPU, Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) diwajibkan

menyampaikan Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LT PBJ), meliputi:

a. Laporan Transaksi pembelian tunai baik secara langsung, dengan

menggunakan uang tunai, cek atau giro maupun pentransferan atau

pemindahbukuan; dan

b. Laporan Transaksi pembelian tunai bertahap yang total nilai transaksinya

paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

kepada PPATK.

B. Tipologi Pencucian Uang

Tipologi merupakan studi mengenai metode, teknik, dan tren dari pencucian uang dan

pendanaan terorisme.1 Berikut beberapa contoh yang diperoleh dari hasil penelitian

Asia Pasific Group (APG) yang memberikan beberapa petunjuk mengenai metode,

teknik, skema dan instrumen dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme:

1. Penukaran Mata Uang/Konversi Uang Tunai

Teknik ini diugunakan untuk membantu penyelundupan ke yuridiksi lain atau

untuk memanfaatkan rendahnya persyaratan pelaporan pada jasa penyedia jasa

pertukaran mata uang untuk meminimalisir risiko terdeteksi, contohnya

melakukan pembelian cek perjalanan untuk membawa nilai ke yurisdiksi

lainnya.

2. Pembawaan Uang Tunai/Penyelundupan Mata Uang

Teknik ini dilakukan dengan menyembunyikan perpindahan dari mata uang

untuk menghindari transaksi/mengukur pelaporan uang tunai.

1 Asia Pasific Group. Typologies Introduce. Web. 18 Februari 2016. www.apgml.org

untuk kepentingan eksternal

Page 21: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

9

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

3. Stucturing

Sebuah metode yang dilakukan dengan menggunakan transaksi dalam jumlah

relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi.

4. Smurfing

Sebuah metode yang dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas

nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu.

5. Underground Banking/Alternatif Jasa Pengiriman Uang (Hawala/Hundi)

Sebuah teknik yang digunakan dengan mekanisme informal berdasarkan

kepercayaan dari jaringan untuk mengirimkan uang. Seringkali mekanisme ini

bekerja secara paralel dengan sektor perbankan tradisional dan kemungkinan

melanggar hukum di beberapa yurisdiksi. Teknik ini dimanfaatkan oleh pelaku

pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk memindahkan nilai uang tanpa

terdeteksi dan untuk mengaburkan identitas yang mengendalikan uang

tersebut.

6. Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Berbasis Perdagangan

Teknik ini mencakup manipulasi faktur dan menggunakan rute jalur keuangan

dan komoditas untuk menghindari transparansi hukum dan keuangan.

7. Mingling

Teknik ini menggunakan cara mencampurkan atau menggabungkan hasil

kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk

mengaburkan sumber dana.

8. Penggunaan Jasa Profesional

Sebuah teknik dengan menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini yaitu jasa

profesional seperti Advokat, Notaris, Perencana Keuangan, Akuntan dan

Akuntan Publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan

identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan.

9. Penggunaan Perusahaan Boneka (Shell Company)

Sebuah teknik yang dilakukan dengan mendirikan perusahaan secara formal

berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya perusahaan

tersebut tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha. Perusahaan boneka

tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset

pihak pendiri atau orang lain. Selain itu teknik tersebut bertujuan untuk

untuk kepentingan eksternal

Page 22: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

10

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana dan

memanfaatkan persyaratan pelaporan yang relatif rendah.

10. Penggunaan Transfer Kawat (Wire Transfer)

Teknik ini bertujuan untuk melakukan transfer dana secara elektronik antara

lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi

dan penyitaan aset.

11. Teknologi Pembayaran Baru (New Payment Technologies)

Teknik ini menggunakan teknologi pembayaran yang baru muncul untuk

pencucian uang dan pendanaan terorisme. Contohnya termasuk sistem

pembayaran dan pengiriman uang berbasis telepon seluler (ponsel).

12. Penggunaan Identitas Palsu

Teknik ini digunakan untuk mengaburkan identitas dari para pelaku yang terlibat

dalam banyak metode pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam

perkembangannya, tren penggunaan identitas palsu menunjukan peningkatan

yang cukup signifikan yang dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya,

melakukan penipuan melalui penggunaan identitas palsu dalam proses

pembukaan rekening.

13. Penggunaan Nama Orang Lain (Nominee), Wali Amanat, Anggota

Keluarga dan Pihak Ketiga

Teknik ini biasa digunakan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang

mengendalikan dana hasil kejahatan.

14. Pembelian Aset/Barang-Barang Mewah (Properti, Kendaraan, dll)

Teknik ini biasa digunakan dengan menginvestasikan hasil kejahatan ke dalam

bentuk aset/barang yang memiliki nilai tawar tinggi. Hal tersebut bertujuan

untuk mengambil keuntungan dari mengurangi persyaratan pelaporan dengan

maksud mengaburkan sumber hasil kejahatan.

15. Pertukaran Barang (Barter)

Teknik ini digunakan untuk menghindari penggunaan uang atau instrumen

keuangan dalam nilai transaksi, serta untuk menghindari sektor keuangan

dalam pengukuran rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Contohnya pertukaran secara langsung antara heroin dengan emas batangan.

untuk kepentingan eksternal

Page 23: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

11

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

C. Jenis Pencucian Uang

Pencucian Uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana agar Harta Kekayaan

tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang berusaha untuk

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan

hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar sulit ditelusuri oleh Aparat

Penegak Hukum. Berdasarkan hubungan pelaku tindak pidana asal dengan tindak

pidana pencucian uang, diantaranya:

a. Self Laundering merupakan pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang

terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

b. Third Party Money Laundering merupakan pencucian uang yang dilakukan

oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal.

Sedangkan menurut penyusunan dakwaannya yaitu Stand-alone Money

Laundering merupakan pencucian uang yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu

pada penuntutan tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa harus menuntut

tindak pidana asal. Hal ini dapat sangat relevan antara lain: (i) ketika tidak ada cukup

bukti dari tindak pidana asal tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan; atau (ii)

dalam situasi dimana terdapat kekurangan pada wilayah hukum atas terjadinya

tindak pidana asal. Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana kemungkinan

telah dicuci oleh terdakwa (self-laundering) atau oleh pihak ketiga (third party money

laundering).

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat diketahui unsur-unsur Tindak

Pidana Pencucian Uang, diantaranya:

a. Setiap: "setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau

korporasi (legal person);

b. "Menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa

keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti tabungan, rekening giro

atau deposito;

c. "Mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan

satu ke Penyedia Jasa Keuangan Lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri

atau dari satu rekening ke rekening lainnya;

d. "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya

perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan;

untuk kepentingan eksternal

Page 24: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

12

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

e. "Membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;

f. "Membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada

pihak lain;

g. "Menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara

hibah sebagaimana dikenal dalam pengertian hukum secara umum;

h. "Menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas suatu

benda dengan janji untuk dimintakan kembali atau sebagaimana diatur dalam

KUHPerdata;

i. "Membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik

melewati wilayah pabean RI;

j. "Mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya

perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur,

dan/atau pola suatu benda;

k. “Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang

menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau

surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya.

Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan pedagang valuta asing dan bank,

sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar

uang;

l. “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan,

yang dilakukan oleh seorang dengan maksud menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan;

m. “Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain

tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan berasal, antara lain tidak

menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul

sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya

lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku kejahatannya melalui

pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau

pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal

dan seterusnya (layering). Setelah proses placement dan layering dilakukan,

biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik

untuk kegiatan sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering,

ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada

tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration;

n. “Menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal

agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah,

menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;

untuk kepentingan eksternal

Page 25: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

13

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

o. “Asal usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan

yang sebenarnya” yaitu:

Asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya

harta kekayaan itu berasal;

Sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha,

gaji, fee, honor , infaq, hibah, warisan dan sebagainya;

Lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi harta

kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;

Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;

Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal

atas kepemilikan harta kekayaan;

Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya

terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas

kepemilikan harta kekayaan;

p. “Menerima” adalah suatu keadaan atau perbuatan dimana seseorang

memperoleh harta kekayaan dari orang lain;

q. "Menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya

pengendalian secara langsung atau tidak lansung atas sejumlah uang atau harta

kekayaan;

r. “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh

manfaat atau keuntungan melebihi kewajaran;

s. “Harta kekayaan” adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik yang

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung

maupun tidak langsung;

t. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” adalah

suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau

setidak-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang

dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu

perbuatan melawan hukum.

untuk kepentingan eksternal

Page 26: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

14

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Kegiatan Wawancara Riset

Dalam penyusunan penelitian ini telah dilakukan pengumpulan data melalui

wawancara dan kuesioner kepada Aparat Penegak Hukum yang memiliki wewenang

penyidikan dan penuntutan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan

serta lembaga peradilan yang memilki wewenang dalam sidang peradilan perkara

pencucian uang.

Adapun pokok-pokok hasil wawancara dan kuesioner terhadap instansi Komisi

Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Peradilan sebagai berikut:

I. Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Aparat

Penegak Hukum

Salah satu output yang dihasilkan oleh PPATK yaitu berupa Hasil Analis (HA)

baik proaktif maupun reaktif dan Hasil Pemeriksaan (HP). Kemudian hasil

laporan HA dan HP tersebut disampaikan kepada pihak Penyidik TPPU untuk

ditindaklanjuti guna melacak tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana

asalnya. Berdasarkan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang

dimaksud dengan Penyidik TPPU meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional

(BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

A.1 Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian

Uang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penanganan perkara pencucian uang oleh Kepolisian RI dapat dilakukan

melalui 2 jalur (jalur kuning dan biru). Pendekatan penanganan perkara

TPPU melalui jalur 1 (kuning) akan lebih terfokuskan dalam menemukan

tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan di

jalur 2, penyidik sudah menemukan tindak pidana asal dan kemudian akan

terfokuskan pada optimalisasi penelusuran aset dan mengembalikan

kerugian atau merampas harta hasil kejahatan.

untuk kepentingan eksternal

Page 27: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

15

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Gambar 2. Pendekatan Penanganan Perkara Pencucian Uang

oleh Kepolisian RI

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan hasil informasi yang disampaikan dapat diketahui

perkembangan jumlah penanganan perkara pencucian uang oleh

Kepolisian RI selama periode 2011 s.d. 2015.

Grafik 2. Perkembangan Penanganan Perkara

Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Kepolisian RI

Tahun 2011 s.d. 2015

Sumber: Kepolisian Negara Republik Indonesia

LHA PPATK

POLRI/BARESKRIM

POLRI

LTKM PJK/PBJ KPD

PPATK

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

LAPORAN POLISI

LIDIK/SIDIK TPPU

1 2

IHA PPATK

PERMINTAAN ANALISIS

1 4 4 1 1

180

30 23

142

97

0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 2015

Hasil Pemeriksaan (HP) Hasil Analisis (HA)

untuk kepentingan eksternal

Page 28: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

16

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Dalam perkembangannya penanganan perkara pencucian uang yang

bersumber dari HA dan HP PPATK selama periode 2011 s.d. 2015

mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan meskipun

terjadi peningkatan pada tahun 2014. Namun, penurunan penanganan

perkara tersebut diikuti dengan perbaikan kualitas HA dan HP PPATK.

A.2 Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian

Uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Proses Penyidikan yang dilakukan oleh KPK dimulai setelah ditemukannya

2 bukti yang telah disepakati pada saat ekspose perkara. Kemudian

dilakukannya tahap proses penyidikan dan apabila ditemukan adanya

perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan

hasil tindak pidana korupsi, maka diusulkan untuk dilakukan penyidikan

tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, apabila telah dilakukan tahap

proses penyidikan TPPU maka akan dilakukan penggabungan perkara.

Berikut jumlah perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian

uang oleh KPK.

Grafik 3. Perkembangan Penanganan Perkara

Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK

Tahun 2012 s.d. 2015

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

48

70

58 57

2 7 6

4 0

10

20

30

40

50

60

70

80

2012 2013 2014 2015

TPK TPPU

untuk kepentingan eksternal

Page 29: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

17

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Perkembangan penanganan perkara pencucian uang oleh KPK pada tahun

2013 s.d. 2015 menunjukan bahwa KPK sudah mulai sering menerapkan

Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun terjadi

penurunan penanganan pada tahun 2015. Hal tersebut diikuti oleh adanya

penurunan penanganan perkara pada tindak pidana korupsi. Berdasarkan

hasil wawancara diketahui beberapa indikasi tindak pidana korupsi yang

berpotensi adanya tindak pidana pencucian uang diantaranya:

a. Tindak Pidana Korupsi yang berulang;

b. Adanya rentang waktu dengan perbuatan tindak pidana korupsi yang

dilakukan;

c. Diketahuinya adanya perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan

asal usul atas hasil tindak pidana korupsi.

A.3 Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian

Uang oleh Mahkamah Agung RI

Di dalam penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dinyatakan bahwa

Mahkamah Agung (MA) memiliki fungsi sebagai pengadilan negara

tertinggi. Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang memiliki tugas

mengatur keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi

dan peninjauan kembali.

Berdasarkan rekapitulasi perkara pencucian uang di Mahkamah Agung RI,

jumlah perkara pencucian uang yang masuk di Mahkamah Agung

mengalami penurunan dari 19 kasasi masuk di tahun 2011 menjadi 9

kasasi masuk di tahun 2013. Namun, pada tahun 2014 s.d. 2015 terjadi

peningkatan jumlah kasasi yang masuk semula 10 kasasi menjadi 17

kasasi masuk. Pada tahun 2015 terdapat 5 kasasi masuk yang belum

putus oleh Mahkamah Agung RI.

Tabel 1. Perkembangan Penanganan Perkara Pencucian Uang

Kasasi Pidana Khusus Tahun 2011 s.d. 2015

No. Informasi 2011 2012 2013 2014 2015

1 Kasasi Masuk 19 13 9 10 17

2 Kasasi Belum Putus 0 0 0 0 5

3 Kasasi Sudah Putus 19 13 9 10 12

4 Kasasi Kabul 10 4 2 3 0

5 Kasasi Tolak 9 7 5 4 11

6 Kasasi Tolak Perbaikan 0 1 1 3 1

untuk kepentingan eksternal

Page 30: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

18

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

No. Informasi 2011 2012 2013 2014 2015

7 Kasasi NO 0 1 1 0 0

8 Kasasi Cabut 0 0 0 0 0

Sumber: Mahkamah Agung RI

A.4 Penyidikan, Penuntutan dan Sidang Pengadilan Perkara Pencucian

Uang

Secara umum responden dari Penyidik TPPU menyatakan bahwa

dengan adanya UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) sangat

membantu dalam melaksanakan tugas terkait kasus-kasus pidana

yang sedang ditangani. Khususnya mengenai penelusuran aset dan

pencarian informasi dan hasil analisa terhadap suatu transaksi yang

dilakukan oleh pelaku maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Namun, menurut responden masih terdapat beberapa hal yang

menjadi kelemahan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang (PPTPPU), diantaranya:

Masih adanya perbedaan pemahaman di kalangan Hakim

mengenai ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang

PPTPPU, khususnya untuk penyidik tindak pidana korupsi oleh

KPK;

Masa waktu untuk pemblokiran sangat pendek;

Tata cara pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa secara

khusus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada

Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan sebaliknya;

Belum diaturnya mengenai perolehan aset yang mana dalam

menentukan pada waktu perolehan/harta kekayaan;

Tidak sebandingnya hukuman kurungan pengganti pidana denda.

Selama periode riset, pemanfaatan atas HA dan HP PPATK dalam

proses penyelidikan maupun penyidikan sudah cukup baik. Namun,

terdapat sejumlah 4 dari 8 responden riset yang belum

memanfaatkan hasil laporan PPATK dalam proses penyelidikan

maupun penyidikan. Untuk wilayah responden yang belum pernah

memanfaatkan HA dan HP PPATK berada di wilayah provinsi DI

untuk kepentingan eksternal

Page 31: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

19

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Yogyakarta dan Kalimantan Barat. Diharapkan kedepannya

pemanfaatan HA dan HP PPATK dapat lebih optimal digunakan oleh

Aparat Penegak Hukum khususnya pada wilayah yang termasuk

kedalam kategori berisiko tinggi, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur,

Papua, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi

Selatan, Bengkulu dan Bali.

Secara umum responden dari Penyidik dan/atau Penuntut Umum

pernah menggunakan kewenangannya untuk melakukan penundaan

transaksi, pemblokiran, permintaan kepada Pihak Pelapor untuk

memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari

tersangka, terdakwa dan orang yang telah dilaporkan oleh PPATK

kepada Penyidik, sesuai ketentuan Pasal 70, 71 dan 72 dalam UU No.8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang (PPTPPU).

Selama periode riset, keseluruhan pihak responden dari instansi

Pengadilan belum pernah mengimplementasikan Peraturan Mahkamah

Agung No. 1 Tahun 2013 tentang Tata cara penyelesaian harta

kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut

dikarenakan belum adanya pengajuan dari Penyidik TPPU. Perma 1

Tahun 2013 tersebut dibentuk untuk mengisi kekosongan "hukum

acara" pelaksanaan Pasal 67 UU PPTPPU. Di dalam Pasal 67

memberikan kewenangan kepada Penyidik TPPU untuk mengajukan

permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan Harta

Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan tindak pidana

menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

II. Perkembangan Modus dan Pola Transaksi Pencucian Uang

Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman keseluruhan responden riset dalam

menangani perkara pencucian uang, maka dapat diperoleh beberapa

perkembangan modus dan pola transaksi yang dilakukan oleh pelaku pencucian

uang di Indonesia selama periode riset.

Berikut ini beberapa modus pencucian uang yang ditemukan, diantaranya:

a. Penggunaan nama Perusahaan atau Perorangan untuk menampung hasil

kejahatan;

b. Penggunaan pihak ketiga untuk melakukan pengiriman uang secara tunai

atau penukaran valuta asing;

untuk kepentingan eksternal

Page 32: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

20

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

c. Penggunaan identitas lain yang bersangkutan sendiri atau identitas mirip

nama orang lain (KTP Palsu) untuk penempatan uang, baik pada

penggunaan rekening bank maupun penyedia jasa keuangan lainnya;

d. Pengelolaan tunai dengan dititipkan kepada pengusaha yang biasa kelola

uang tunai besar, tanpa adanya pencatatan “back to back

agreement” (contoh: pengusaha hitam);

e. Penyertaan kepemilikan saham sebuah perusahaan;

f. Penempatan uang untuk transaksi bisnis yang tidak mengejar

keuntungan, dan pengelolaan keuangan yang buruk. (contoh: Jual

beli kendaraan bekas dari lelang);

g. Pembelian sejumlah aset/barang-barang mewah berupa mobil, properti

(rumah, apartemen, kondotel) dengan menggunakan nama orang lain

sebagai bukti kepemilikan;

h. Penggunaan uang hasil Tindak Pidana Korupsi untuk bisnis properti,

yang kemudian terhadap para pejabat dibuatkan seolah-olah ada

skema kredit;

i. Seolah-olah warisan, milik keluarga yang dikelola oleh pelaku

pencucian uang;

j. Dengan pernikahan yang tidak tercatat atau tercatat menggunakan

KTP Palsu, dan melibatkan pihak keluarga istri untuk pengelolaan

harta kekayaan.

Sedangkan pola transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku pencucian

uang, diantaranya:

a. Penggunaan cash basis berupa tarik tunai, setor tunai dan menyamarkan

identitas;

b. Penggunaan Rekening Nominee milik orang lain (baik yang dikenal, tidak

dikenal/fiktif) untuk menempatkan harta kekayaan hasil kejahatan;

c. Transaksi keuangan melibatkan banyak pihak dengan volume transaksi

yang tinggi dan nilai transaksi yang kecil-kecil;

d. Transaksi keuangan sewajar mungkin untuk menghindari kecurigaan;

e. Transaksi keuangan yang dilakukan secara pass by (sejumlah dana yang

masuk langsung di transfer kembali atau tarik tunai).

untuk kepentingan eksternal

Page 33: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

21

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

III. Dinamika dan Tantangan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan

Perkara Pencucian Uang

Dalam penanganan perkara pencucian uang tentunya terdapat dinamika dan

tantangan yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam hal

penelusuran dan pembuktian perkara pencucian uang, diantaranya:

a. Dalam penelusuran aset, (1) pelaku pencucian uang seringkali

menempatkan hasil kekayaan pada aset bergerak/tidak bergerak.

Sedangkan untuk bukti kepemilikan pada biasanya disembunyikan dan tidak

dapat disita, sehingga meskipun barangnya disita untuk proses eksekusi

setalah putusan inkracht van gewisjde akan kesulitan dalam pelelangan. (2)

terdapat kesulitan pada penelusuran aset hasil kejahatan yang berbentuk

fisik/proses pembangunan. (3) Apabila aset/hasil kejahatan yang diperoleh

oleh pelaku pencucian uang kemudian diatasnamakan orang lain yang tidak

memiliki hubungan dengan pelaku;

b. Dalam hal pembuktian terbalik sebaiknya memberikan kemudahan kepada

Penuntut Umum. Namun, dalam praktiknya pada tahap persidangan

pembuktian dari Penuntut Umum tetap diwajibkan untuk membuktikan

bahwa harta tersebut merupakan hasil tindak pidana;

c. Pada saat proses pembuktian, pihak penuntut umum mengalami kesulitan

ketika membuktikan kepemilikan rekening yang tidak didukung dengan

dokumen tambahan berupa buku tabungan rekening tersebut.

Disamping itu terdapat beberapa dinamika dan tantangan lainnya yang

seringkali ditemukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani perkara

pencucian uang, diantaranya:

Pada tahap penyelidikan terdapat kesulitan dalam melakukan pemblokiran,

sehingga diusulkan untuk dapat dilakukan penyitaan terlebih dahulu;

Sulitnya mendapatkan ahli mengenai pencucian uang dan sulitnya untuk

masuk kedalam akses lembaga jasa keuangan.

Pada saat proses penelusuran transaksi seringkali terhambat oleh batas

waktu penahanan. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mendeteksi pihak

beneficial owner atau pihak penerima manfaat atas hasil tindak kejahatan;

Transaksi yang dilakukan secara tunai (cash basis) menjadi kendala dalam

penelusuran transaksi;

Pada saat proses penyusunan dakwaan, terdapat kendala mengenai tempus

kejadian yang berbeda. Hal tersebut seringkali dipertanyakan oleh dewan

majelis hakim, khususnya pada Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP karena

dimungkinkan perbuatan tersebut terjadi pada periode sebelum UU PPTPPU.

untuk kepentingan eksternal

Page 34: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

22

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Dalam proses persidangan, terdapat kesulitan atau kendala dalam

penerapan UU PPTPPU periode sebelum 2010 dengan sesudah periode 2010.

Dalam proses persidangan diharapkan adanya Ahli dari PPATK.

Dalam proses persidangan, data atau informasi yang disampaikan Penyidik

tidak semuanya dapat dibuktikan, seperti ketiadaan alat bukti dan

terkadang berkas/surat dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum

tidak lengkap. Sehingga diharapkan dapat melengkapi atau memperkuat

alat bukti.

B. Karakteristik Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015

Karakteristik putusan perkara pencucian uang diperoleh berdasarkan hasil putusan

perkara pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)

selama periode 2015. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat sebanyak 40 Putusan

Perkara Pencucian Uang yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)

selama periode 2015.

Berikut sebaran putusan perkara pencucian uang berdasarkan tingkat lembaga

pengadilan selama periode 2015.

Tabel 2. Putusan Perkara Pencucian Uang

Berdasarkan Tingkatan Lembaga Peradilan

No. Lembaga Pengadilan Jumlah

1 Pengadilan Negeri 20

2 Pengadilan Tinggi 16

3 Mahkamah Agung 4

Total 40

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

Tingkat penanganan perkara tindak pidana pencucian uang selama periode 2015 lebih

dominan di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri sebanyak 20 putusan

atau 50 persen yang tersebar di 15 Provinsi Indonesia. Pengadilan Tingkat Kedua

sebanyak 16 Putusan atau 40 persen serta Mahkamah Agung sebanyak 4 putusan

atau 10 persen. Hal tersebut dapat diketahui secara rinci pada tabel 4.

untuk kepentingan eksternal

Page 35: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

23

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Tabel 3. Sebaran Wilayah Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahun 2015

No. Tingkat Pengadilan Jumlah

1 Pengadilan Negeri Banda Aceh 1

2 Pengadilan Negeri Bandung 1

3 Pengadilan Negeri Batam 1

4 Pengadilan Negeri Brebes 1

5 Pengadilan Negeri Karanganyar 1

6 Pengadilan Negeri Kebumen 2

7 Pengadilan Negeri Kediri 1

8 Pengadilan Negeri Kotabaru 2

9 Pengadilan Negeri Manokwari 2

10 Pengadilan Negeri Maros 1

11 Pengadilan Negeri Pontianak 1

12 Pengadilan Negeri Sampit 1

13 Pengadilan Negeri Surabaya 4

14 Pengadilan Negeri Tanjung 1

15 Pengadilan Tinggi Bandung 1

16 Pengadilan Tinggi Banjarmasin 2

17 Pengadilan Tinggi Banten 1

18 Pengadilan Tinggi Denpasar 1

19 Pengadilan Tinggi Jakarta 6

20 Pengadilan Tinggi Medan 2

21 Pengadilan Tinggi Pontianak 1

22 Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2

23 Mahkamah Agung 4

Total 40

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

untuk kepentingan eksternal

Page 36: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

24

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Grafik 4. Trendline Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahun 2014 s.d. 2015

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

Trendline jumlah putusan perkara pencucian uang yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap (inkracht van gewisjde) dari tahun 2014 Semester I sampai tahun 2015

Semester II mengalami penurunan sebanyak 17 Putusan. Penurunan tersebut

dikarenakan masih banyaknya perkara pencucian uang yang masih mengikuti proses

upaya hukum, baik di tingkat banding maupun kasasi. Berdasarkan hasil rekapitulasi

perkara pencucian uang di Mahkamah Agung tahun 2015 terdapat 17 Kasasi Masuk, 5

diantaranya belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).2

Salah satu tujuan strategis PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme adalah

meningkatkan efektivitas pecegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dalam aspek pemberantasan tindak

pidana pencucian uang, perlu adanya sinergitas dan penyamaan persepsi antar

Lembaga Penegak Hukum. Hal tersebut dikarenakan semakin kompleks dan

berkembangnya modus operandi pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku untuk

menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari

hasil kejahatan.

2 Hakim Agung Suhadi, SH, MH, "Perkembangan Tipologi Pencucian Uang Secara Umum serta Keterkaitan

dengan Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika", In House Training PPATK. Februari 2016.

29 28

16

24

31 29

16

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SMT I 2014 SMT II 2014 SMT I 2015 SMT II 2015

Putusan Terdakwa Linear (Putusan) Linear (Terdakwa)

untuk kepentingan eksternal

Page 37: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

25

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

B.1 Karakteristik Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Profil

Terdakwa

Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang tahun 2015 yang telah

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terdapat sebanyak 50

terdakwa dari 40 putusan. Diketahui bahwa profil terdakwa yang dominan

selama tahun 2015 yaitu Pengusaha/Wiraswasta sebanyak 22 terdakwa atau 44

persen dari 50 terdakwa. Hal tersebut dapat diketahui secara rinci pada tabel 5.

Tabel 4. Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Profil Terdakwa

Tahun 2015

No. Profil Jumlah

%

Distribusi

1 Pengusaha/Wiraswasta 22 44%

2

Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang,

Pedagang Valuta 7 14%

3 Pegawai Swasta/Karyawan 5 10%

4 Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas, Pedagang 4 8%

5 Tidak Bekerja 4 8%

6 PNS/ASN (termasuk pensiunan) 3 6%

7 Ibu Rumah Tangga 3 6%

8 Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif 1 2%

9 Tidak diketahui* 1 2%

Total 50 100%

Keterangan: *Berkas Putusan belum diperoleh

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

Pada tahun 2015, jumlah profil terdakwa dari kategori berisiko tinggi seperti

orang yang populer secara politis (Politically Exposed Persons/PEP), Pegawai

instansi pemerintah kecenderungannya lebih sedikit dibandingkan profil Pegawai

Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, Pedagang Valuta Asing yaitu sebanyak 7

terdakwa atau sebesar 14 persen.

untuk kepentingan eksternal

Page 38: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

26

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Grafik 5. Profil Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahun 2015

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

Secara dominan usia terdakwa pencucian uang berada pada usia diatas 40

tahun sebanyak 24 terdakwa atau 48 persen dari 50 terdakwa. Sedangkan

sisanya sebanyak 17 terdakwa atau 34 persen berada pada rentang usia 30 s.d.

40 tahun dan usia dibawah 30 tahun sebanyak 8 terdakwa atau 16 persen.

Grafik 6. Usia Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahun 2015

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

22

7

5 4 4

3 3

1 1

0

5

10

15

20

25 Pengusaha/Wiraswasta

Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang, Pedagang Valuta Pegawai Swasta/Karyawan

Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas, Pedagang Tidak Bekerja

PNS/ASN (termasuk pensiunan)

Ibu Rumah Tangga

Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif Tidak diketahui

Dibawah 30 tahun 8; 16%

30 s.d. 40 tahun

17; 34%

Diatas 40 tahun

24; 48%

NA 1; 2%

Dibawah 30 tahun 30 s.d. 40 Diatas 40 tahun NA

untuk kepentingan eksternal

Page 39: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

27

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

B.2 Karakteristik Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Tindak

Pidana Asal

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindak pidana lanjutan

(follow up crime) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate

crime), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan

jejak sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan

tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (predicate

crime) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang

kemudian dilakukan proses pencucian uang. Oleh karena itu, tidaklah mungkin

ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Berbeda dengan

tindak pidana lain, TPPU adalah tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, namun

didahului dan mungkin diikuti dengan tindak pidana lain.

TPPU merupakan bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Oleh

karena itu, rezim pemberantasan TPPU berprinsip follow the money, bukan

follow the person, karena tindak pidananya yang saling terangkai mengalirkan

harta kekayaannya dari satu pihak ke pihak yang lain. Sebagai follow up

crime, menurut Mahkamah Agung untuk melakukan penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya

tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan

terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" bukan

berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu

lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.3

Secara umum karakteristik putusan perkara pencucian uang berdasarkan tindak

pidana asal didominasi oleh tindak pidana korupsi sebanyak 10 putusan atau

25 persen dari 40 putusan, tanpa tindak pidana asal (hanya TPPU) sebanyak 10

putusan atau 25 persen. Dalam praktiknya, penyidik, penuntut maupun hakim

telah memberlakukan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal

69 menjadi salah satu ketentuan yang mempermudah dan mempercepat gerak

penegak hukum dalam penangganan perkara pencucian uang. Disamping itu

terdapat sebanyak 7 putusan perkara pencucian uang atau 18 persen berasal

dari tindak pidana penipuan. Hal tersebut dapat diketahui secara rinci pada tabel

6.

3 Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Penncucian Uang

Tahun 2016 oleh R.J. Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016.

untuk kepentingan eksternal

Page 40: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

28

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Tabel 5. Putusan Perkara Pencucian Uang

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal

Tahun 2015

No. Jenis Tindak Pidana Asal Jumlah %

Distribusi

1 Korupsi 10 25%

2 Tanpa Pidana Asal 10 25%

3 Penipuan 7 18%

4 Narkotika 4 10%

5 Tindak pidana lain yang diancam dengan

pidana penjara 4 tahun atau lebih 3 8%

6 di bidang perbankan 3 8%

7 Pencurian 1 3%

8 Penggelapan 1 3%

9 Perjudian 1 3%

Total 40 100%

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

Grafik 7. Jumlah Putusan Perkara Pencucian Uang

Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Asal

Tahun 2015

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

3%

3%

3%

8%

8%

10%

18%

25%

25%

0% 10% 20% 30%

Pencurian

Penggelapan

Perjudian

Tindak pidana lain yang diancam …

di bidang perbankan

Narkotika

Penipuan

Tanpa Pidana Asal

Korupsi untuk kepentingan eksternal

Page 41: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

29

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

B.3 Karakteristik Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Sebaran

Wilayah Pengadilan

Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang tahun 2015 terdapat

sebanyak 40 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van

gewisjde). Terdapat 15 Provinsi sebaran wilayah putusan perkara pencucian

uang selama tahun 2015. Sebagian besar putusan perkara pencucian uang

tersebut berada di wilayah DKI Jakarta sebanyak 9 putusan atau 22,50 persen.

Selanjutnya di wilayah Jawa Timur sebanyak 5 Putusan atau 12,50 persen dan

Kalimantan Selatan sebanyak 5 Putusan atau 12,50 persen. Hal tersebut dapat

diketahui secara rinci pada tabel 7.

Tabel 6. Jumlah Sebaran Wilayah

Putusan Perkara Pencucian Uang Menurut Provinsi

Tahun 2015

No. Provinsi Jumlah % Distribusi

1 DKI Jakarta 9 22,50%

2 Jawa Timur 5 12,50%

3 Kalimantan Selatan 5 12,50%

4 Jawa Tengah 4 10,00%

5 DI Yogyakarta 3 7,50%

6 Jawa Barat 2 5,00%

7 Kalimantan Barat 2 5,00%

8 Papua Barat 2 5,00%

9 Sumatera Utara 2 5,00%

10 Aceh 1 2,50%

11 Bali 1 2,50%

12 Banten 1 2,50%

13 Kalimantan Tengah 1 2,50%

14 Kepulauan Riau 1 2,50%

15 Sulawesi Selatan 1 2,50%

Total 40 100%

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

B.4 Karakteristik Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Aset yang

Dirampas

Salah satu tujuan akhir pelaku pencucian uang adalah menikmati harta

kekayaan yang bersumber dari hasil tindak kejahatan dengan cara

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.

untuk kepentingan eksternal

Page 42: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

30

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Berdasarkan hasil wawancara riset kepada pihak Aparat Penegak Hukum

(Kejaksaan dan Pengadilan Negeri/Tinggi) menyatakan bahwa salah satu

pemanfaatan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pengembalian aset atas

kerugian negara atau korban.

Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang tahun 2015 diketahui

bahwa sebanyak 17 putusan atau 43 persen putusan perkara pencucian uang

menghasilkan pengembalian aset untuk korban/perusahaan. Sedangkan

sebanyak 9 putusan atau 22 persen putusan perkara pencucian uang yang

menghasilkan perampasan aset untuk negara. Disamping itu, terdapat 2

putusan perkara pencucian dengan tindak pidana asal korupsi yang memberikan

hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti selain aset atau harta

hasil kejahatannya dirampas untuk negara.

Grafik 8. Perampasan Aset

Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang

Tahun 2015

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

B.5 Karakteristik Putusan Perkara Pencucian Uang Berdasarkan Sanksi

Hukuman

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU)

9; 22%

17; 43%

2; 5%

12; 30%

Dirampas Untuk Negara

Dikembalikan Kepada Korban/Perusahaan

Dirampas Untuk Negara dan Dikembalikan Kepada Korban/Perusahaan

Tidak Dirampas Untuk Negara dan Tidak Dikembalikan Kepada Korban/Perusahaan

untuk kepentingan eksternal

Page 43: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

31

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

terdapat perbuatan TPPU yang menurut sifatnya dilakukan oleh pelaku secara

aktif dan secara pasif.

a. Yang dimaksud TPPU secara aktif adalah tindakan pidana pencucian uang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 UU PPTPPU:

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 TPPU adalah "Setiap

Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

membayarkan, menghibahkan menitipkan, membawa ke luar negeri,

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga

atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda

paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)";

Sedangkan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PPTPPU

adalah "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal

usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan

yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak

Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)".

b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 UU PPTPPU adalah: "Setiap Orang yang menerima atau

menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,

penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang

diketahunya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak

Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)". Berdasarkan Pasal 5 ayat (2),

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak

Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ini".

untuk kepentingan eksternal

Page 44: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

32

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang yang telah

berkekuatan hukum tetap pada tahun 2015 diketahui bahwa pelaku pencucian

uang yang dikenakan Pasal 3 (pelaku aktif) sejumlah 36 terdakwa atau 72

persen. Sedangkan sisanya sejumlah 11 terdakwa atau 22 persen dikenakan

Pasal 5 (pelaku pasif). Sejauh ini belum adanya pelaku pencucian uang yang

dikenakan Pasal 4 UU PPTPPU. Dalam praktiknya banyak ditemukan bahwa

pelaku pencucian uang sering kali memanfaatkan pihak ketiga (Third Party

Money Laundering) dalam melakukan proses pencucian uang.

Grafik 9. Pengenaan Unsur Pasal Pencucian Uang

Berdasarkan Pelaku Pencucian Uang

Tahun 2015

Keterangan: NA: berkas putusan belum diperoleh

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

Berdasarkan vonis hukuman pidana penjara, para terdakwa lebih dominan

dikenakan hukuman penjara antara 0 s.d. 5 tahun sebanyak 24 terdakwa atau

48 persen. Sedangkan terdakwa yang dikenakan hukuman penjara selama 6

s.d. 10 tahun sebanyak 21 terdakwa atau 42 persen. Berdasarkan basis data

putusan perkara pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap pada

tahun 2015 diketahui bahwa hukuman pidana penjara yang diterima oleh

terdakwa paling rendah atau minimal selama 8 bulan dan maksimal selama 15

tahun. Hal tersebut dapat diketahui secara rinci pada tabel 8.

Pasal 3

36; 72%

Pasal 5

11; 22%

NA

3; 6%

Pasal 3 Pasal 5 NA untuk kepentingan eksternal

Page 45: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

33

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Tabel 7. Putusan Perkara Pencucian Uang

Berdasarkan Variasi Hukuman Pidana Penjara

Tahun 2015

No. Hukuman Penjara Jumlah

%

Distribusi

1 0 s.d 5 tahun 24 48%

2 6 s.d. 10 tahun 21 42%

3 11 s.d. 15 tahun 3 6%

4 16 s.d. 20 tahun 0 0%

5 NA 2 4%

Total 50 100%

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

Berdasarkan variasi hukuman pidana denda, para terdakwa tindak pidana

pencucian uang lebih dominan dikenakan denda sebesar Rp0 s.d.

Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebanyak 38 terdakwa atau 76 persen.

Sedangkan sisanya sejumlah 5 terdakwa atau 10 persen dikenakan pidana

denda sebesar Rp1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) s.d.

Rp5.000.0000.0000,- (lima miliar rupiah). Serta sebanyak 5 terdakwa atau 10

persen dikenakan pidana denda sebesar Rp5.100.000.000,- (lima miliar seratus

juta rupiah) s.d. Rp10.000.000.0000,- (sepuluh miliar rupiah). Hal tersebut

dapat diketahui secara rinci pada tabel 9.

Tabel 8. Jumlah Putusan Perkara Pencucian Uang

Berdasarkan Variasi Hukuman Pidana Denda

Tahun 2015

No.

Hukuman Pidana

Denda

(Dalam Rupiah)

Jumlah %

Distribusi

1 0 s.d. 1 Miliar 38 76%

2 >1 Miliar s.d. 5 Miliar 5 10%

3 >5 Miliar s.d. 10 Miliar 5 10%

4 NA 2 4%

Total 50 100%

Sumber: Rekapitulasi Lembaga Peradilan 2016

untuk kepentingan eksternal

Page 46: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

34

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

C. Keterkaitan Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan

Database Laporan, Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK

Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang yang telah berkekuatan

hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama periode 2015 terdapat sebanyak 50

terdakwa dari 40 putusan perkara pencucian uang.

Sebagaimana dalam FATF Immediate Outcome 6 yang menyatakan bahwa Hasil

Analisis dan semua informasi terkait lainnya secara tepat digunakan oleh pihak yang

berwenang dalam rangka penanganan perkara pencucian uang. Didalam pokok FATF

Immediate Outcome 6 terdapat beberapa uraian diantaranya Immediate Outcome 6.2

yang menyatakan bahwa sejauh mana otoritas yang berwenang menerima atau

meminta laporan (dalam hal ini: LTKM, LTKT, LTKL, LT PBJ, LPUT LB) yang

mengandung informasi terkait dan akurat guna mendukung Aparat Penegak Hukum

dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian menunjukan adanya beberapa keterkaitan data antara database

PPATK dengan 50 terdakwa dari 40 putusan perkara pencucian uang yang telah

berkekuatan hukum tetap selama periode 2015, diantaranya:

Adanya keterkaitan database Laporan Transaksi Keuangan (LTKM) sebanyak

25 terdakwa atau 50 persen dari 50 terdakwa.

Adanya keterkaitan database Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

sebanyak 3 terdakwa atau 6 persen dari 50 terdakwa.

Adanya keterkaitan database Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa

sebanyak 1 terdakwa atau 2 persen dari 50 terdakwa.

Tidak adanya keterkaitan database Laporan Transaksi dari/ke Luar Negeri

(LTKL) dengan 50 terdakwa.

Tidak adanya keterkaitan database Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas

Batas (LPUT LB) dengan 50 terdakwa.

Hal tersebut menunjukan bahwa masih sedikitnya pemanfaatan database LPUT LB

dan LTKL yang digunakan dalam penyelidikan untuk mengembangkan bukti dan

melacak hasil kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana

asal. Dalam perkembangannya kejahatan pencucian uang semakin terorganisir,

bahkan sampai melintasi batas yuridiksi nasional negara-negara dan semakin

didukung dengan teknologi yang berkembang pesat. Oleh karena itu, dengan semakin

banyaknya database Laporan PPATK yang diperoleh dari berbagai Pihak Pelapor

diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat lebih optimal.

untuk kepentingan eksternal

Page 47: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

35

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Grafik 10. Keterkaitan Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

dengan Database Laporan PPATK

Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Ada Keterkaitan

0%

Tidak Ada Keterkaitan

100%

Keterkaitan Database LTKL

Ada Keterkaitan Tidak Ada Keterkaitan

Ada Keterkaitan

2%

Tidak Ada Keterkaitan

98%

Keterkaitan Database LT PBJ

Ada Keterkaitan Tidak Ada Keterkaitan

Ada Keterkaitan

0%

Tidak Ada Keterkaitan

100%

Keterkaitan Database LPUT LB

Ada Keterkaitan Tidak Ada Keterkaitan

Ada Keterkaitan

6%

Tidak Ada Keterkaitan

94%

Keterkaitan Database LTKT

Ada Keterkaitan Tidak Ada Keterkaitan

Ada Keterkaitan

50% Tidak Ada

Keterkaitan 50%

Keterkaitan LTKM

Ada Keterkaitan Tidak Ada Keterkaitan

untuk kepentingan eksternal

Page 48: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

36

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Uraian pokok FATF Immediate Outcome 6 lainnya yaitu tercantum dalam FATF

Immediate Outcome 6.3 yang menyatakan bahwa sejauh mana Hasil Analisis dan

diseminasi dari FIU (dalam hal ini PPATK) mendukung kebutuhan operasional otoritas

yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya keterkaitan data putusan perkara

pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama

periode 2015 dengan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK.

a. Terdapat sebanyak 11 putusan atau 27,5 persen dari 40 putusan perkara

pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memanfaatkan

Hasil Analisis (HA) PPATK.

Pemanfaatan Hasil Analisis PPATK selain mengenai penegakan hukum juga

dapat membantu proses pemeriksaan, pengembangan analisis dan penagihan

pajak (tax collection), membantu proses audit investigasi, serta dapat

membantu proses fit and proper test di Kementerian/Lembaga Pemerintah

dalam rangka mewujudkan (good public governance).

b. Terdapat sebanyak 2 putusan atau 5 persen dari 40 putusan perkara pencucian

uang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan memanfaatkan Hasil

Pemeriksaan (HP) PPATK.

Sebagai informasi bahwa proses pemanfaatan Hasil Pemeriksaan PPATK tahun

2015 masih didominasi pada tahap penyelidikan. Selain itu berdasarkan Hasil

Pemeriksaan Tahun 2015 terkait Tindak Pidana Pajak telah menghasilkan

pengembalian pajak sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Grafik 11. Keterkaitan Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

dengan Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan PPATK

Sumber: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Ada Keterkaitan

27,5%

Tidak Ada Keterkaitan

72,5%

Keterkaitan Hasil Analisis

Ada Keterkaitan Tidak Ada Keterkaitan

Ada Keterkaitan

5%

Tidak Ada Keterkaitan

95%

Keterkaitan Hasil Pemeriksaan

Ada Keterkaitan Tidak Ada Keterkaitan

untuk kepentingan eksternal

Page 49: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

37

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

D. Tipologi Pencucian Uang di Indonesia

Tipologi Pencucian Uang yang diuraikan dibawah ini bertujuan untuk:

a. memberikan informasi kepada pihak yang relevan (Pihak Pelapor, Regulator,

Aparat Penegak Hukum) mengenai berbagai metode dan teknik yang digunakan

oleh pelaku pencucian uang;

b. mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut dan

mengidentifikasi tren yang meningkat sehingga memerlukan pemantauan lebih

lanjut; dan

c. membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

di Indonesia.

Dalam upaya penguatan dan peningkatan efektifitas Rezim Anti Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme di Indonesia, para pelaku pencucian uang selalu mencari cara-

cara alternatif untuk melakukan pencucian uang atas hasil kejahatan.

Kejahatan pencucian uang bersifat sangat dinamis dan semakin kompleks, melintasi

batas-batas yurisdiksi (cross border) dan menggunakan modus yang semakin

bervariatif dengan memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah

merambah ke berbagai sektor. Oleh karena itu, pihak yang relevan harus lebih

fleksibel mengenai pekembangan tersebut dalam upaya mencegah dan memberantas

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berikut beberapa uraian tipologi pencucian uang berdasarkan putusan pengadilan

terkait tindak pidana pencucian uang yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht

van gewisjde) selama periode 2015.

D.1 Tipologi Pencucian Uang terkait Tindak Pidana Korupsi

Tipologi ini disusun berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor

11/Pid.Sus-TPK/2015/PT DPS tanggal 7 September 2015.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Terdakwa IWC adalah seorang mantan Bupati XXX periode 2003 s.d. 2008

didakwa melakukan tindak pidana korupsi, gratifikasi dan pencucian uang.

Pada tahun 2006 Pemerintah Daerah telah merencanakan Pembangunan

Dermaga dan pada tanggal 22 Mei 2006 telah ditetapkan lokasi

pembangunan dermaga tersebut oleh IWC. Kemudian telah disepakati

untuk ganti rugi tanah di lokasi tersebut sebesar Rp14.000.000,- per are.

Setelah disepakati nilai ganti rugi tersebut, terdakwa melakukan

untuk kepentingan eksternal

Page 50: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

38

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

pembelian tanah seluas 8.400 m2 dengan menggunakan/meminjam nama

orang lain yaitu NMA, IDA. Bahwa terdakwa telah memperkaya diri sendiri

dengan menerima ganti rugi atas tanah yang dibelinya di lokasi yang telah

ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga sebesar

Rp1.197.000.000,- (satu miliar seratus sembilan tujuh juta rupiah).

Terdakwa telah menerima gratifikasi berupa uang sejumlah

Rp42.734.500.854,33,- (empat puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh

empat juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah koma

tiga puluh tiga sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan

fasilitas berupa kredit sebesar Rp.19.985.000.000,- (sembilan belas miliar

sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang melebihi Batas

Maksimum Pemberian Kredit, yang dianggap suap karena berhubungan

dengan jabatan terdakwa selaku Bupati dan berlawanan dengan kewajiban

atau tugas terdakwa. Bahwa pada tahun 2004 s.d. 2006 terdakwa telah

menempatkan, mentransfer, mengalihkan, uang yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana gratifikasi (Korupsi) pada

beberapa rekening pribadi dan perusahaan milik anak terdakwa dan

penempatan deposito. Serta melakukan beberapa pembelian aset berupa

tanah dan bangunan.

Tindak Pidana Asal

Pada tahun 2006 Pemerintah Kabupaten XXX merencanakan

Pembangunan Dermaga dan pada tanggal 22 Mei 2006 telah

ditetapkan lokasi pembangunan dermaga tersebut oleh Terdakwa IWC.

Terdakwa IWC melakukan penawaran harga ganti rugi tanah kepada

masyarakat untuk kelancaran proses pembangunan dermaga.

Berdasarkan inisiatif sendiri, terdakwa menaikan harga ganti rugi

tanah menjadi Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) per are dan

telah disepakati bahwa harga ganti rugi tersebut tidak dikenakan

pajak dan sisa tanah yang tidak terkena pembebasan lahan dibuatkan

sertifikat oleh Pemerintah atas nama pemilik tanah dengan biaya dari

Pemerintah.

Terdakwa IWC telah mempunyai niat untuk memperkaya diri sendiri

dengan menguasai beberapa bidang tanah (seluas 8.400 m2 ) di lokasi

yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga dan jalan

menuju ke Dermaga dengan cara membeli dari pemilik asal dengan

harga Rp8.000.000,- per are dengan memakai/meminjam nama orang

untuk kepentingan eksternal

Page 51: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

39

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

lain untuk dipakai sebagai pihak pembeli dalam akta perjanjian jual

beli.

Terdakwa IWC telah memperkaya diri sendiri dengan menerima ganti

rugi atas tanah yang dibelinya seluas 8.400 m2 di lokasi yang telah

ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dermaga sebesar

Rp1.197.000.000 (satu miliar seratus sembilan tujuh juta rupiah).

Selain itu, pemberian ganti rugi atas pembebasan tanah untuk

pembangunan dermaga dan jalan menuju ke dermaga telah

menguntungkan orang lain yang tidak berhak atas pemberian ganti

rugi tersebut yaitu para makelar tanah yang telah membeli tanah

tanpa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati/Walikota

atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Terdakwa telah menerima komisi dari makelar tanah sejumlah

Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam bentuk 2 (dua) lembar

cek terkait pembayaran ganti rugi tanah.

Terdakwa menerima gratifikasi berupa uang sejumlah

Rp42.734.500.854,22 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh

empat juta lima ratus ribu delapan ratus lima puluh empat koma dua

puluh dua sen).

Bahwa seluruh penerimaan uang dan fasilitas yang diterima oleh

terdakwa bertentangan dengan kewajiban dan tugas terdakwa selaku

Bupati.

Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdakwa IWC menerima uang yang merupakan gratifikasi secara

bertahap baik secara tunai maupun transfer ke dalam rekening pribadi

dan perusahaan.

Terdakwa IWC berupaya menyamarkan atau menyembunyikan uang

hasil tindak pidana korupsi yang telah menerima pembebasan tanah

untuk keperluan pembangunan dermaga yang dibeli oleh terdakwa

dengan menggunakan nama orang lain. Mekanisme penarikan dana

dilakukan oleh orang lain/pihak ketiga.

Terdakwa IWC telah menempatkan mentransfer, mengalihkan uang

yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak

Pidana Gratifikasi (Korupsi) pada rekening tabungan milik terdakwa

dan rekening giro atas nama perusahaan.

Terdakwa IWC dengan maksud menyembunyikan dan menyamarkan

asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi telah

untuk kepentingan eksternal

Page 52: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

40

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

meminjamkan sejumlah uang kepada Perusahaan PT.BPI (milik anak

terdakwa). Transaksi yang dilakukan dengan cara setoran tunai oleh

pihak ketiga dan pemindahbukuan secara langsung oleh terdakwa.

Terdakwa IWC telah memerintahkan kepada anaknya untuk membuka

akun rekening giro dan deposito atas nama perusahaan milik anak

terdakwa (PT.BSA dan PT.BPI) dan dilengkapi dengan speciment tanda

tangan terdakwa yang bertujuan untuk melakukan penarikan uang

dengan dilengkapi surat kuasa dari pemilik perusahaan.

Pada tahun 2010 s.d. 2012, terdakwa IWC telah mencampur uang

yang diperoleh dari hasil tindak pidana gratifikasi (korupsi) dengan

uang milik perusahaan (PT.BSA) dengan cara setor tunai dan

mentransfer uang milik terdakwa ke rekening perusahaan tersebut

dengan volume frekuensi transaksi yang cukup tinggi.

Sejumlah uang yang masuk ke dalam rekening deposito atas nama

perusahaan, kemudian terdakwa IWC menjaminkan deposito tersebut

untuk mendapatkan kredit/pinjaman dari Bank dengan nilai pinjaman

dibawah nilai deposito.

Terdakwa IWC telah menggunakan uang hasil tindak pidana gratifikasi

(korupsi) untuk pembelian sebidang tanah. Pembayaran dilakukan

secara bertahap dimulai pada pembayaran uang muka dengan

menggunakan cek dan pelunasan melalui transfer ke rekening notaris.

Atas permintaan Terdakwa uang tersebut dibayarkan oleh Notaris

kepada para pemilik tanah sebanyak 40 orang dan dibuatkan kwitansi

pembayaran serta Akte Perjanjian Jual Beli yang diatas namakan sopir

terdakwa. Kemudian terdakwa IWC membeli sebidang tanah dan

bangunan dengan diatasnamakan anak terdakwa.

Terdakwa IWC menggagungkan/menjaminkan sertifikat tanah dan

bangunan tersebut untuk mendapatkan kredit dari bank sebesar

Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) yang digunakan untuk

keperluan pribadi terdakwa seolah-olah uang tersebut bersumber dari

hasil yang sah dan kemudian terdakwa tidak pernah membayar cicilan

atas kredit tersebut sehingga tanah dan bangunan yang diagunkan

tersebut dilakukan langkah hukum oleh bank tersebut.

Terdakwa IWC telah membelanjakan uang hasil tindak pidana

gratifikasi (korupsi) untuk pembelian properti berupa 1 unit gedung

yang diatasnamakan anaknya. Kemudian gedung tersebut

diagunkan/dijaminkan untuk kredit yang diatas namakan PT.BPI

dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta

untuk kepentingan eksternal

Page 53: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

41

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Selanjutnya, kredit

tersebut dibayarkan oleh terdakwa dengan cara

mengangsur/mencicil.

Terdakwa IWC telah membeli sejumlah aset berupa tanah dengan

menggunakan nama kepemilikan aset tersebut oleh kakak kandung,

sepupu dan anak terdakwa.

b. Gambaran Variabel

Variabel Kode Uraian

Tindak Pidana Asal V.1.1 Korupsi

Profil Terdakwa V.2.2 Pejabat Eksekutif, Legislatif dan

Yudikatif

Pola Transaksi V.3.1 Setor Tunai

V.3.2 Tarik Tunai

V.3.13 Setoran Pemindahan

V.3.21 Pencairan Cek/BG

V.3.23 Pemberian Uang secara tunai

V.3.32 Pencairan kredit dari bank

Instrumen Transaksi V.4.1 Deposito Rp

V.4.2 Rekening Giro Rp

V.4.4 Rekening Tabung Rp

V.4.7 Cek/BG

V.4.10 Kwitansi

Kelompok Industri V.5.1 Bank

V.5.14 Perusahaan Properti

Sumber Dana V.6.1 Yang bersangkutan

Pihak Terkait V.7.3 Anak

V.7.4 Keluarga Sekandung

V.7.7 Pihak lain/perantara

V.7.10 Perusahaan Swasta

V.7.11 Jasa Profesional

Asset TPPU V.8.4 Tanah

V.8.5 Rumah Toko/Ruko

V.8.10 Tanah dan Bangunan

untuk kepentingan eksternal

Page 54: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

42

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

c. Tipologi Pencucian Uang

1. Melakukan penjaminan atau agunan harta hasil kejahatan untuk

memperoleh pembiayaan/kredit yang kemudian disegaja untuk tidak

dibayarkan agar jaminan atau agunan tersebut dirampas oleh pihak

pemberi pembiayaan/kredit;

2. Penguasaan debit rekening bank atas nama perusahaan yang

dilengkapi dengan speciment tanda tangan dari pihak di luar struktur

kepemilikan perusahaan;

3. Keterkaitan jasa profesional seperti notaris dalam pembelian dan

pembuatan Akta Jual Beli Tanah;

4. Pembelian aset/barang-barang mewah berupa tanah, bangunan dan

properti dengan mengunakan nama kepemilikan orang lain (sopir) dan

pihak keluarga (anak, kakak, sepupu). Pihak tersebut hanya tercatat

atas kepemilikannya (registered ownership) dan bukan sebagai

penerima manfaat.

d. Putusan/Vonis Pidana

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

1 Pengadilan

Tinggi

Denpasar

Nomor

11/Pid.Sus

-

TPK/2015/

PT DPS

Korupsi,

Gratifikasi

dan

Pencucian

Uang

Pasal 3 jo Pasal

18 UU No. 31

Tahun 1999

tetang

Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi

sebagaimana

diubah dengan

UU No. 20 Tahun

2001 tetang

Perubahan atas

UU No.31 Tahun

1999 tetang

Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal

55 ayat (1) ke-1

KUHP; Pasal 12B

15 (lima

belas

tahun)

Rp1.000.000.

000,- (satu

miliar rupiah)

subsidair 6

(enam) bulan

pidana

kurungan dan

Uang

Pengganti

sebesar

Rp1.197.000.

000,- (satu

miliar seratus

sembilan

puluh tujuh

juta rupiah)

untuk kepentingan eksternal

Page 55: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

43

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

jo Pasal 12 C

ayat (1) dan ayat

(2) UU No.31

Tahun 1999

tentang

Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi

sebagaimana

diubah dengan

UU No. 20 Tahun

2001 tetang

Perubahan UU

No.31 Tahun

1999 tetang

Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal

65 KUHP; Pasal 3

UU No. 8 Tahun

2010 tetang

Pencegahan dan

Pemberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang.

untuk kepentingan eksternal

Page 56: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

44

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

e. Skema Pencucian Uang

Gambar 3. Skema Pencucian Uang

dengan Tindak Pidana Asal Korupsi

IWC

Mantan Bupati

V.1.1

V.2.1

Proyek Pembuatan

Dermaga

Pembebasan Lahan

Pihak lain/Perantara

V.7.7

Menentukan Wilayah

Pembangunan Dermaga

Pembelian Lahan

menggunakan

pihak lain seluas

8.400 m2

V.8.4

Makelar Tanah

Pem

bebas

an L

ahan

Rek. an. IWC

V.4.4

V.5.1

V.6.1

V.4.7

Pemberian 2 lembar

cek senilai

Rp200.000.000,-

Hasil

Pembebasan

Lahan Seluas

8.400m2

Total

Rp1.197.000.000,-

V.7.7

Instruksi

Pembukaan

Rekening

Perusahaan

PT.BSA dan

PT.BPI

V.7.3

Rek. an. PT.BPI

V.4.1

V.5.1

V.6.1

Rek. an.

PT.BSA

V.4.2

V.5.1

V.6.1

Memberikan Gratifikasi

Total Rp42.734.500.854,-

Rekening Perusahaan dikuasai oleh IWC

Memberikan

Pinjaman sejumlah

uang. Transaksi

dilakukan oleh

pihak ketiga

V.3.1

V.3.13

Transfer Dana

dan Setor Tunai

Notaris

V.7.11

Transfer Dana

untuk Pembelian

Sebidang Tanah atas

nama Supir IWC

V.8.10

Registed

Ownership

V.7.7

V.8.10Bank A

V.5.1

Jaminan

Kredit

Pencairan Kredit

Total

Rp7.000.000.000,-

V.4.10

V.8.5

Pembelian 1

unit gedung

atas nama anak

IWC

Bank B

V.5.1

Jaminan

Kredit

V.8.4

Pembelian sejumlah

aset berupa tanah

atas nama kakak

kandung, sepupu

dan anak

untuk kepentingan eksternal

Page 57: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

45

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

D.2 Tipologi Pencucian Uang Hasil Korupsi dengan keterlibatan Politically

Exposed Persons (PEP)

Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor

16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PTK tanggal 2 Juli 2015; Putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta Nomor 01/Pid/TPK/2015/PT DKI tanggal 11 Februari 2015; dan Putusan

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 03/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal

18 Mei 2015.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Pada tahun 2007 di wilayah Pontianak adanya perkenalan antara terdakwa

HL (seorang wiraswasta) dengan HLR seorang PEP di Bea Cukai. Terdakwa

HL selaku broker atau perantara dalam pengurusan impor barang dari

China yang transit di Singapura menuju Pelabuhan Dwikora wilayah

Kalimantan Barat. Terdakwa HL bukan seorang importir atau pemilik

perusahaan yang bergerak di bidang impor atau dealer barang impor, dan

tidak memiliki Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) dan Nomor Induk

Kepabeanan (NIK) dalam melakukan aktifitas importasi barang. Untuk

kemudahan kegiatan impor barang tersebut, terdakwa HL memberikan

hadiah kepada PEP Bea Cukai agar tidak melakukan pemantauan terhadap

pelanggaran peraturan kepabeanan dengan cara pemberian buku

tabungan dan ATM atas nama terdakwa HL. Setelah HLR pindah

penugasan kerja, kemudian terdakwa HL memindahkan kegiatan importasi

barang melalui perbatasan Indonesia-Malaysia di daerah pabean Entikong

yaitu impor barang melalui jalur China ke Khucing, ke Tebedu, dan dari

Tebedu ke Pontianak dengan jalur darat melalui perbatasan antara

Malaysia-Indonesia. Proses importasi barang yang dilakukan terdakwa HL

di daerah pabean Entikong yaitu dengan menghubungi para

broker/perantara yang mengurus impor barang dari para pemesan barang.

Pelaksanaan kegiatan importasi barang yang dilakukan oleh terdakwa HL

menggunakan jasa terdakwa AA yang bertugas menyiapkan nama

perusahaan importir termasuk angkutan/trucking dari Entikong ke

Pontianak. Diketahui bahwa barang-barang yang di impor oleh terdakwa

HL bersama terdakwa AA merupakan barang campuran dan tidak

diperbolehkan untuk diimpor melalui daerah pabean Entikong

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Dari hasil

pengurusan importasi barang melalui PPLB Entikong, terdakwa AA

mendapatkan sejumlah Rp2.760.850.000,- (dua miliar tujuh ratus enam

puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selama periode 28 Juli

untuk kepentingan eksternal

Page 58: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

46

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

2008 s.d. 7 Januari 2011. Untuk dapat memasukan barang dari Tebedu

Malaysia menuju Indonesia, terdakwa AA membayar pungutan bea masuk

kepada terdakwa IJ (seorang PEP di Bea Cukai). Atas perbuatan terdakwa

IJ telah memperkaya dirinya sendiri sehingga merugikan keuangan negara

± Rp903.500.000,- (sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak Pidana Asal

Terdakwa I: HL

1. HL adalah seorang broker/perantara dalam mengurus impor barang

dari China yang transit di Singapura dan menuju Pelabuhan di

Indonesia. Diketahui bahwa HL bukan seorang importir atau pemilik

perusahaan yang bergerak di bidang impor atau dealer barang impor

dan tidak memiliki Angka Pengenal Impor-Umum (API-U) dan Nomor

Induk Kepabeanan (NIK).

2. HL telah memberikan hadiah berupa uang kepada PEP Bea Cukai

yang memiliki kewenangan dalam importasi barang melalui

pemberian buku tabungan dan kartu ATM yang diatas namakan HL.

Kemudian melakukan beberapa kali transfer uang ke rekening

tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk kemudahan kegiatan impor

barang yang dilakukan oleh HL.

3. Perusahaan yang bergerak di bidang impor dipergunakan oleh

terdakwa HL untuk melakukan kegiatan impor barang di daerah

pabean Entikong. Diketahui bahwa perusahaan tersebut tidak

tercantum dalam Bill of Landing yang diterbitkan oleh Suplier yang

berada di China dan importir tersebut tidak memiliki keahlian dalam

menghitung nilai pabean (Self Assessment).

4. Barang-Barang yang diimpor oleh HL selaku broker/perantara yang

mengurus kegiatan impor dari para pemilik barang melalui daerah

pabean Entikong diantaranya DSA Campuran yang termasuk tidak

boleh diimpor melalui daerah pabean Entikong.

5. Barang-barang impor yang diurus oleh terdakwa HL tidak dilakukan

pemeriksanaan secara menyeluruh untuk pembayaran Bea Masuk,

PPN dan PPH sebagai Pajak Dalam Rangka Impor dan tidak dihitung

secara self assessment dan tidak dibayarkan oleh Importir yang

tercantum di dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) karena nama

perusahaan tersebut hanya dipinjam untuk dicantumkan dalam PIB,

semestinya wilayah Pabean Entikong Kalimantan Barat termasuk

jalur MERAH, dimana setiap barang yang masuk ke Indonesia dari

untuk kepentingan eksternal

Page 59: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

47

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Luar Negeri melalui Pabean Entikong seharusnya dilakukan

pemeriksaan terhadap fisik barang impor.

6. Pembayaran yang diterima oleh terdakwa HL untuk pengurusan

importasi barang yang dilakukan di daerah Pabean Entikong selama

periode 2008 s.d. 2014 sejumlah Rp59.408.143.534,- Sumber dana

diperoleh dari beberapa pengusaha/importir di Indonesia.

7. Memberikan hadiah berupa 1 unit motor kepada PEP Bea Cukai

wilayah Kalimantan dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan

importasi barang.

Terdakwa II: AA

1. Pada tahun 2009, terdakwa AA menerima pesanan melalui Fax dari

terdakwa HL untuk memasukan dan mengankut barang dari Malaysia

menuju Indonesia melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB)

Entikong. Dalam hal tersebut, terdakwa AA tidak mempunyai

kapasitas sebagai importir atau memiliki perusahaan yang bergerak

di bidang impor atau dealer barang impor dan tidak memilki Angka

Pengenal Impor-Umum (API-U) dan Nomor Induk Kepabeanan (NIK)

untuk melakukan importasi barang.

2. Terdakwa AA dalam memasukan dan mengangkut barang impor

yang masuk ke Indonesia melalui Tebedu Malaysia melewati PPLB

Entikong bekerjasama dengan PEP Bea Cukai (Terdakwa IJ).

3. Terdakwa AA bertugas untuk menyiapkan importir termasuk jasa

angkutan dari Entikong ke Pontianak seperti CV.RM, CV.AS dan PT.

SGB.

4. Terdakwa AA membantu terdakwa HL untuk memasukan barang

melalui PPLB Entikong yang diketahui barang tersebut merupakan

DSA Campuran. Berdasarkan peraturan Menteri Perdaganan RI

bahwa barang-barang tersebut tidak diperbolehkan masuk melalui

daerah Pabean Entikong.

5. Selama periode Juli 2008 s.d. Januari 2011, terdakwa AA menerima

62 transaksi dari terdakwa HL dengan total nilai Rp2.760.850.000,-

(dua miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus lima puluh ribu

rupiah) sebagai jasa meminjamkan nama importir.

6. Terdakwa AA dapat memasukan barang-barang impor tersebut dari

Tebedu Malaysia ke Indonesia melalui PPLB Entikong dikarenakan

terdakwa AA telah membayar pungutan bea masuk kepada terdakwa

IJ. Diketahui bahwa PPLB Entikong bukan merupakan kawasan

untuk kepentingan eksternal

Page 60: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

48

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Pabean yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ekspor dan

impor.

Terdakwa III: IJ

1. Terdakwa IJ seorang PEP Bea Cukai yang memiliki tugas melakukan

pelayanan kepabeanan.

2. Terdakwa IJ telah memperbolehkan/mengijinkan/membiarkan

barang masuk dari Malaysia ke Indonesia melalui Pos Pemeriksaan

Lintas Batas (PPLB) Entikong seolah-olah Pos Pemeriksaan Lintas

Batas (PPLB) Entikong merupakan kawasan pabean yang mana

kegiatan impor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen

Letter of Credit (L/C), Delivery Order (D/O), Bill of Exchange, Bill of

Landing (B/L).

3. Terdakwa IJ tidak melakukan penelitian terhadap dokumen

kepabeanan dan cukai yang diajukan pengguna jasa

(eksportir/importir), tidak meneliti tarif dan nilai pabean dan tidak

melakukan pemeriksaan fisik barang impor yang diperantarai oleh

terdakwa HL.

4. Terdakwa IJ tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara

menyeluruh untuk pembayaran Bea Masuk, PPN dan PPH sebagai

Pajak Dalam Rangka Impor (tidak dihitung berdasarkan self

assessment atau dibayarkan oleh importir sesuai dengan

Pemberitahuan Impor Barang) karena masing-masing perusahaan

tersebut hanya dipinjam untuk dicantumkan dalam PIB padahal

Pabean Entikong Kalimantan Barat termasuk Jalur Merah (wajib

dilakukan pemeriksaan fisik barang impor).

5. Bahwa Invoice yang berisikan jumlah barang dan nilai barang yang

lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah dan nilai barang yang

sebenarnya dan kemudian dijadikan sebagai dasar dalam

penghitungan penetapan Bea Masuk atas dasar petunjuk dari

terdakwa IJ.

6. Bahwa uang pungutan Bea Masuk termasuk tersebut ditampung dan

disimpan sendiri oleh terdakwa IJ selama 1 s.d. 2 Minggu sebelum

diserahkan kepada Bendahara Penerimaan dan terdapat sebagain

uang digunakan untuk kepentingan pribadi.

7. Pembayaran Bea Masuk yang dilakukan oleh importir melalui

perantara/broker (terdakwa HL dan AA) dengan cara transfer via

ATM dan RTGS ke rekening bank atas nama terdakwa IJ dan

untuk kepentingan eksternal

Page 61: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

49

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

rekening atas nama orang lain yang dikuasai oleh terdakwa IJ. Total

keseluruhan uang yang masuk kedalam rekening bank tersebut

sebesar Rp903.500.000,- (sembilan ratus tiga juta lima ratus ribu

rupiah).

Tindak Pidana Pencucian Uang

Terdakwa I: HL

1. HL telah membantu menyamarkan atau menyembunyikan hasil

tindak pidana korupsi yang diperoleh PEP Bea Cukai dengan

mebelikan 1 unit kendaraan bermotor yang diatas namakan adik ipar

PEP Bea Cukai.

2. HL telah memberikan beberapa buku tabungan atas nama pribadi

dan kemudian buku tabungan dan ATM Bank tersebut

dikuasai/dipergunakan oleh PEP Bea Cukai (HLP dan IJ) di wilayah

Kalimantan Barat.

3. HL telah menerima pentransferan kembali uang hasil tindak pidana

suap dan gratifikasi yang diperoleh PEP Bea Cukai pada periode Juli

2008 s.d. 23 Desember 2009 sebesar Rp107.500.000,- (seratus

tujuh puluh lima ratus ribu rupiah).

4. HL telah membantu menyamarkan atau menyembunyikan hasil

kejahatan PEP Bea Cukai dengan menerima kembali buku tabungan

dan kartu ATM Rekening Bank atas nama HL yang telah dikuasai

oleh PEP Bea Cukai. Sisa dana hasil kejahatan tersebut senilai

Rp52.000.000,- kemudian dilakukan penarikan uang dan digunakan

untuk kepentingan pribadi terdakwa HL.

Terdakwa II: AA

1. Terdakwa AA melakukan pembelian 1 unit kendaraan bermotor

berupa mobil dengan menggunakan nama pihak lain.

2. Terdakwa AA melakukan pembukaan rekening bank untuk

penampungan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Kemudian terdakwa AA mentransfer ke rekening atas nama terdakwa

HL yang dikuasai oleh terdakwa IJ sejumlah Rp50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah).

3. Terdakwa AA menerima transfer dana dari terdakwa IJ (PEP Bea

Cukai) sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang

diketahui sumber dana tersebut bersumber dari hasil tindak pidana

korupsi.

untuk kepentingan eksternal

Page 62: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

50

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Terdakwa III: IJ

1. Terdakwa IJ telah menerima buku rekening dan kartu ATM bank atas

nama terdakwa HL (seorang broker/perantara dalam mengurus

impor barang) yang digunakan untuk menerima sejumlah uang hasil

korupsi.

2. Terdakwa IJ telah menerima transfer dana via ATM pada rekening

atas nama pribadi sebesar Rp277.500.000,- (dua ratus tujuh puluh

juta lima ratus ribu rupiah) dari PEP Bea Cukai (HLP).

3. Terdakwa telah menguasai rekening bank atas nama pihak lain,

diantaranya HL dan HK (saudara ipar) yang digunakan untuk

menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi.

4. Pada rekening bank atas nama terdakwa HL yang dikuasai oleh

terdakwa IJ, telah diteransfer sejumlah uang dari terdakwa HL

melalui RTGS sebesar Rp44.500.000,- (empat puluh empat juta lima

ratus ribu rupiah) dan melalui transfer via ATM sebesar

Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

5. Pada rekening bank atas nama HK uang telah dikuasai oleh terdakwa

IJ telah menerima sejumlah uang yang terdiri dari:

terdakwa HL dan/atau HLP sebesar Rp239.000.000,- (dua ratus

tiga puluh sembilan juta rupiah) melalui transfer via ATM dan

setor tunai.

Sdr. MS sebesar Rp114.000.000,- (seratus empat belas juta

rupiah) melalui transfer via ATM dan sebesar Rp48.000.000,-

(empat puluh delapan juta rupiah) melalui setor tunai.

Sdr JZ (Komisaris CV.KL) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) melalui transfer via ATM.

Sdr.R sebesar Rp49.000.000,- (empat puluh sembilan juta

rupiah) melalui setor tunai.

Total keseluruhan dana yang masuk kedalam rekening tersebut

sebesar Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).

6. Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa IJ digunakan untuk:

Pembelian 1 unit mobil atas nama pribadi dengan cara

pembayaran secara bertahap. Tahap pertama pembayaran

secara tunai atau cash. Tahap kedua pembayaran dilakukan

secara transfer.

Pembayaran DP (Down Payment) atas kepemilikan apartemen.

7. Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa IJ ditransfer ke beberapa

pihak lainnya, diantaranya:

untuk kepentingan eksternal

Page 63: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

51

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Sdr.RZK merupakan saudara ipar terdakwa sebesar

Rp76.750.000,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh

ribu rupiah).

Sdr.ZKP merupakan saudara ipar terdakwa sebesar

Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sdr.Z merupakan mertua terdakwa sebesar Rp113.500.000,-

(seratus tiga belas juta lima ratus ribu ribu rupiah).

PT.BKA PR untuk pembayaran cicilan rumah sebanyak 7 kali

dengan total sebesar Rp38.356.000,- (tiga puluh delapan juta

tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

b. Gambaran Variabel

Variabel Kode Uraian

Tindak Pidana Asal V.1.1 Korupsi

Profil Terdakwa I V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta

Profil Terdakwa II V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta

Profil Terdakwa III V.2.3 PNS/ASN (termasuk pensiunan)

Pola Transaksi V.3.1 Setor Tunai

V.3.2 Tarik Tunai

V.3.7 RTGS

V.3.11 Transfer via ATM

Instrumen Transaksi V.4.2 Rekening Giro Rp

V.4.4 Rekening Tabungan Rp

Kelompok Industri V.5.1 Bank

V.5.14 Perusahaan Properti

V.5.15 Pedagang Kendaraan Bermotor

Sumber Dana V.6.1 Yang Bersangkutan

V.6.2 Pihak Lain di Dalam Negeri

Pihak Terkait V.7.5 Keluarga Semenda (mertua, adik

ipar, kakak ipar)

V.7.6 Rekan Kerja

V.7.7 Pihak Lain/Perantara

V.7.10 Perusahaan Swasta

Asset TPPU V.8.1 Uang Tunai

V.8.3 Motor

V.8.2 Mobil

V.8.6 Rumah

untuk kepentingan eksternal

Page 64: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

52

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Variabel Kode Uraian

V.8.7 Apartemen

c. Tipologi Pencucian Uang

1. Penguasaan kepemilikan akun rekening bank atas nama orang lain.

2. Pemanfaatan profil wiraswasta dalam kepemilikan akun rekening bank

yang dikuasai oleh Politically Exposed Persons (PEP).

3. Penggunaan nama pihak lain/keluarga dalam pembelian sejumlah aset

berharga. Pihak tersebut hanya tercatat atas kepemilikannya

(registered ownership) dan bukan sebagai penerima manfaat.

4. Keterlibatan pihak ketiga seperti mertua, saudara ipar dalam

penempatan dana hasil tindak pidana.

5. Pembelian sejumlah aset berharga berupa kendaraan bermotor dan

properti (rumah).

d. Putusan/Vonis Pidana

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

1 Pengadilan

Tinggi

Jakarta

Nomor

01/Pid/TP

K/2015/PT

.DKI

Korupsi

dan

Pencucian

Uang

Pasal 5 ayat (1)

huruf a UU No.

20 tahun 2001

tentang

Perubahan atas

UU No.31 tahun

1999 tentang

Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal

64 ayat (1)

KUHP;

Pasal 13 UU

No.31 tahun

1999

sebagaimana

telah diubah dan

ditambah dengan

UU No. 20 tahun

2001 tentang

7 (tujuh

tahun)

Rp5.000.000.000,-

(lima miliar rupiah)

subsidair 6 (enam)

bulan pidana

kurungan. untuk kepentingan eksternal

Page 65: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

53

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal

64 ayat (1)

KUHP;

Pasal 3 jo Pasal

10 UU No. 8

tahun 2010

tentang

Pencegahan dan

Pemberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang

jo Pasal 56 KUHP

jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP.

2 Pengadilan

Negeri

Pontianak

Nomor

03/Pid.Sus

/TP.Korup

si/2015/

PN.Pt

Korupsi

dan

Pencucian

Uang

Pasal 5 ayat (1)

huruf a jo. Pasal

18 UU No.31

tahun 1999

tentang

Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi

sebagaimana

diubah dan

ditambah dengan

UU No. 20 tahun

2001 tentang

Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal

55 ayat (1) ke-1

KUHP ko Pasal 65

ayat (1) KUHP;

Pasal 3 UU No. 8

1 (satu)

tahun

Rp100.000.000,-

(seratus juta

rupiah) subsidair 1

(satu) bulan pidana

kurungan. untuk kepentingan eksternal

Page 66: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

54

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

Tahun 2010

tentang

Pencegahan dan

Pemeberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang

Jo Pasal 65 ayat

(1) KUHP.

3 Pengadilan

Tinggi

Pontianak

Nomor

16/Pid-

Sus-

TPK/2015/

PT PTK

Korupsi

dan

Pencucian

Uang

Pasal 2 ayat (1)

Jo Pasal 18 UU RI

Nomor 31 tahun

1999 tentang

Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi

sebagaimana

telah diubah dan

ditambah dengan

UU RI Nomor 20

tahun 2001

tentang

perubahan atas

UU RI No. 31

tahun 1999

tentang

pemberantasan

tindak pidana

korupsi Jo Pasal

55 ayat (1) ke-1

KUHP Jo Pasal 65

ayat (1) KUHP.

6

(enam)

tahun

Rp250.000.000,-

(dua ratus lima

puluh juta rupiah,

subsidair 3 (tiga)

bulan pidana

kurungan.

untuk kepentingan eksternal

Page 67: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

55

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

e. Skema Pencucian Uang

Gambar 4. Skema Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi

melibatkan Politically Exposed Persons (PEP)

IJV.1.1V.2.3

HLBroker Impor

BarangV.1.1V.2.2

Malaysia

AAV.2.2

China

Batas Wilayah

Indonesia

Transit Barang

CV.RMV.7.10

CV.ASV.7.10

PT.SGBV.7.10

Ambil Barang

Instruksi

Pemilik Perusahaan

Kirim Barang

Transfer DanaTotal Rp1.142.500.000,-

V.3.1V.3.7V.3.11

Singapore

Barang Impor Masuk di Kawasan Pabean Jalur Merah

Kirim Barang

Perusahaan Tidak Tercantum dalam Bill of Landing

Rek. An. AAV.4.4V.5.1

Rek. An. HLV.4.4V.5.1V.6.1V.6.2

Rek. an.PEPV.4.4V.5.1

Rek. An. IJV.4.4V.5.1V.6.2

Rek An. HLV.4.4V.5.1V.6.1V.6.2

Transfer Dana sebanyak 62 kali transaksi

Total Rp2.760.850.000,-

Kartu ATM an. HL

Transfer Dana

Pemberian 1 unit motor an. Adik Ipar PEP

Menerima kembali Kartu

ATM sisa saldo Rp52.000.000,-

V.5.15V.8.3

Transfer DanaTotal Rp107.500.000,-

Buku Rekening dan ATM dikuasai PEP dan IJ

PEPV.1.1

Transfer via ATMTotal

Rp277.500.000,-V.3.11

Rek An. HLV.4.4V.5.1V.6.1V.6.2

Penyerahan Buku Rekening an. HL

Rek. An. HKV.4.4V.5.1V.6.2V.7.5

Transfer Dana melalui R

TGS

Total Rp64.500.000,-

Rekening dikuasai oleh IJ

Transfer Dana Via ATM dan Setor Tunai

Total Rp173.000.000,-V.3.1

V.3.11

Transfer Dana Total Rp239.000.000,-

V.8.2

V.8.1

V.8.6

Rek. an. RZK, ZKP

dan ZV.4.4V.5.1V.7.5

V.5.14

V.8.7

untuk kepentingan eksternal

Page 68: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

56

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

D.3 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika

Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor

650/Pid.Sus/2014/PN.Gpr tanggal 5 Agustus 2015.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Terdakwa SA adalah seorang pengusaha. Secara bersama-sama terdakwa

SA dengan tiga orang lainnya (Sdr.H, Sdr,TP dan Sdr.ZAD) tertangkap

tangan oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah melakukan

transaksi jual beli narkotika. Bisnis narkotika tersebut telah berlangsung

dari tahun 2011 s.d. tahun 2014. Pada tahun 2011 s.d. 2013 terdakwa

hanya menerima transfer uang dari pembeli Narkotika jenis shabu dan

melakukan transfer pembayaran shabu ke Sdr.A dan setiap transaksi

terdakwa menerima upah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kemudian pada tahun 2013 s.d. 2014, terdakwa membeli sendiri Narkotika

jenis shabu kepada Sdr.A sejumlah 1 kg seharga Rp650.000.000,- (enam

ratus lima puluh juta rupiah) kemudian dijual ke orang lain di wilayah

Surabaya seharga Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sehingga

terdakwa SA mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000.000,- (seratus

lima puluh juta rupiah). Dalam menjalankan usaha narkotika tersebut,

terdakwa SA menggunakan rekening pribadi, istri dan orang lain yang

telah dikuasai.

Tindak Pidana Asal

1. Bahwa antara terdakwa SA dan Sdr.H, Sdr.TP, Sdr.ZAD saling

mengenal dan terlibat dalam peredaran Narkotika.

2. Bahwa Sdr.H dan Sdr.TP bertugas untuk membawa narkotika yang

bersumber dari Sdr.A di Pontianak untuk dibawa ke Surabaya melalui

pelabuhan laut Semarang. Sedangkan Sdr.ZAD bertugas setelah

terjadi transaksi jual beli narkotika dengan memberikan fasilitas

transportasi.

3. Pada tanggal 20 April 2014, terdakwa SA bersama-sama dengan tiga

orang lainnya (Sdr.H, Sdr,TP dan Sdr.ZAD) telah tertangkap tangan

oleh Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) setelah melakukan

transaksi jual beli narkotika.

4. Terdakwa SA telah melakukan bisnis narkotika sejak tahun 2011 s.d.

tahun 2014.

5. Pada tahun 2011 s.d. 2013 terdakwa hanya menerima transfer uang

dari pembeli Narkotika jenis shabu dan melakukan transfer

untuk kepentingan eksternal

Page 69: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

57 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

6. pembayaran shabu ke Sdr.A dan setiap transaksi terdakwa

menerima upah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

7. Kemudian pada tahun 2013 s.d. 2014, terdakwa membeli sendiri

Narkotika jenis shabu kepada Sdr.A dan dijual secara langsung

kepada pihak lainnya.

8. Mekanisme pembayaran transaksi jual beli narkotika dilakukan

dengan cara transfer uang ke rekening yang telah dikuasai oleh

terdakwa SA.

Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Terdakwa SA telah menggunakan beberapa rekening atas nama

pribadi dan orang lain (Sdr.A, Sdr.RV, Sdr.R, Sdr.M, Sdr.Y dan

Sdr.ZAD) yang selanjutnya digunakan untuk bisnis Narkotika dengan

tujuan menyulitkan pelacakan alamat dan asal usul harta kekayaan.

Akun rekening tersebut dibeli oleh pihak lain.

2. Transaksi jual beli narkotika dilakukan dengan cara jaringan

terputus, agar tidak diketahui oleh Aparat Penegak Hukum.

3. Terdapat transaksi pembayaran dari rekening Sdri.Y (istri terdakwa

SA) dalam jumlah besar ke perusahaan money remittance

(pengiriman uang). Diketahui bahwa istri terdakwa pernah menjadi

TKI di Malaysia.

4. Terdakwa SA telah menggunakan rekening bank atas nama istri yang

digunakan untuk menampung hasil transaksi narkoba. Jumlah uang

yang masuk kedalam rekening milik Sdri.Y sebesar

Rp1.621.000.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh satu juta

rupiah).

5. Selanjutnya terdapat penerimaan pentransferan dari terdakwa SA ke

rekening atas nama Sdri.Y (istri terdakwa SA), kemudian dimasukan

ke dalam bentuk deposito sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar

rupiah) kemudian dicairkan kembali.

6. Transaksi yang dilakukan oleh terdakwa SA bersifat Pass by

(sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer kembali atau tarik

tunai).

7. Menempatkan uang hasil tindak pidana narkotika pada rekening

deposito atas nama Sdri.Y (Istri terdakwa SA) sebesar

Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), kemudian deposito tersebut

digunakan sebagai agunan/jaminan pinjaman kredit sebesar

Rp1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

untuk kepentingan eksternal

Page 70: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

58

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

8. Hasil pinjaman tersebut digunakan untuk membeli tanah seluas

700 M2 dan membangun rumah total sebesar Rp1.040.000.000,-

(satu miliar empat puluh juta rupiah).

9. Selanjutnya dari hasil tindak pidana narkotika, terdakwa SA membeli

sejumlah aset berharga berupa 2 unit kendaraan bermotor dan

sebidang tanah seluas 344 M2 dengan pembayaran secara tunai.

b. Gambaran Variabel

Variabel Kode Uraian

Tindak Pidana Asal V.1.3 Narkotika

Profil Terdakwa V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta

Pola Transaksi V.3.1 Setor Tunai

V.3.2 Tarik Tunai

V.3.7 RTGS

V.3.8 Pass by

V.3.11 Transfer via ATM

V.3.12 Tarik Tunai via ATM

V.3.15 Pemindahan langsung/Pindah buku

V.3.31 Penempatan Deposito

V.3.32 Pencairan Kredit dari Perbankan

Instrumen Transaksi V.4.1 Deposito Rp

V.4.4 Rekening Tabungan Rp

V.4.17 Rekening Pinjaman Rp

Kelompok Industri V.5.1 Bank

V.5.13 Penyelenggara Kegiatan Usaha

Pengiriman Uang

V.5.15 Pedagang Kendaraan Bermotor

Sumber Dana V.6.1 Yang bersangkutan

Pihak Terkait V.7.1 Istri

V.7.5 Keluarga Semenda

V.7.7 Pihak Lain/Perantara

V.7.8 Kurir

Asset TPPU V.8.1 Uang Tunai

V.8.2 Mobil

V.8.4 Tanah

V.8.6 Rumah

untuk kepentingan eksternal

Page 71: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

59 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

c. Tipologi Pencucian Uang

1. Penguasaan kepemilikan akun rekening bank atas nama orang lain.

2. Penggunaan nama orang lain, anggota keluarga dan pihak ketiga

dalam mengendalikan dana hasil kejahatan.

3. Pemanfaatan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang/KUPU antar negara

dan/atau domestik).

4. Pembelian Aset/Barang-Barang Mewah berupa tanah, rumah dan

kendaraan bermotor dari hasil kejahatan.

d. Putusan/Vonis Pidana

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

1 Pengadilan

Negeri

Kediri

Nomor

650/Pid.S

us/2014/P

N.Gpr

Narkotika

dan

Pencucian

Uang

Pasal 3 jo Pasal

10 UU No. 8

tahun 2010

tentang

Pencegahan dan

Pemberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang.

6 (enam)

tahun

Rp500.000.00

0,-(lima ratus

juta rupiah)

subsidair 3

(tiga) bulan

pidana

kurungan.

untuk kepentingan eksternal

Page 72: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

60

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

e. Skema Pencucian Uang

Gambar 5. Skema Pencucian Uang

dengan Tindak Pidana Asal Narkotika

H

V.7.8

TP

V.7.8

Pembeli

(Individu)

SA

V.1.3

V.2.2

A

Pemasok

Narkoba Jenis

Shabu

V.7.7

Apgakum

Transaksi Jual Beli

Narkotika

ZAD

Fasilitator

Tertangkap tangan oleh

Petugas APGAKUM

Y

Mantan TKI di

Malaysia

V.7.1

Rek an. Y

V.4.4

V.5.1

Pembeli Narkoba

(Individu)

Rek an. SA

V.3.7

V.3.8

V.4.4

V.5.1

Rek an. M

V.7.4

V.7.5

V.4.4

V.5.1

Rek an. RV

V.4.4

V.5.1

Rek an.

ZAD

V.4.4

V.5.1

Rek an. R

V.4.4

V.5.1

Rek an. A

V.4.4

V.5.1

Rek an.

DIU

V.4.4

V.5.1

Rek an. HS

V.4.4

V.5.1

Rek an. A

V.4.4

V.5.1

Rek an.

TJL

V.4.4

V.5.1

Rek an. F

V.4.4

V.5.1

Rek an. TS

V.4.4

V.5.1

Transfer via

ATM

V.3.11

Rekening Tabungan dikuasai oleh SA

Rekening Tabungan dikuasai oleh SA

Fee

Rp50.000.000,-

tiap transaksi

Pembelian

Narkotika

Rp800.000.000,-

V.3.11

Deposito

an. Y

V.3.8

V.3.31

V.4.1

Penempatan

Deposito

Rp1.000.000.000,-

V.3.8

Deposito

an. Y

V.3.7

V.4.1

Penempatan

Deposito

Rp3.000.000.000,-

V.3.8Penampungan

Hasil Kejahatan

Rp2.621.000.000,-

V.3.8

Bank

V.5.1

Pengajuan

Kredit

Rp1.300.000,-

V.3.8

V.4.17

Money

Remittance

V.5.13

V.8.6

Uang

Tunai

V.8.1

Tanah Seluas 700

m2

V.8.4

V.8.2

untuk kepentingan eksternal

Page 73: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

61 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

D.4 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penipuan

Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

553K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 Mei 2015.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Pada bulan Februari 2013 terdakwa AK bersama Notaris Sdri.CL telah

mempengaruhi PT.PP untuk membeli tanah seluas 4.165 M2 di wilayah

Yogyakarta dengan Sertifikat Hak Milik, Akta Ikatan Jual Beli dan Akta

Kuasa Menjual yang diakui milik terdakwa AK. Kemudian PT.PP membeli

tanah tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp55.602.750.000,-

(lima puluh lima miliar enam ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah), namun proses jual beli yang dijanjukan oleh terdakwa dan notaris

tidak terselesaikan. Oleh karena itu, Kuasa Hukum PT.PP melakukan

pengecekan ke Kantor Badan Pertahanan Nasional Yogyakarta dan

diketahui bahwa tanah tersebut bukan milik terdakwa. Uang hasil tindak

kejahatan tersebut oleh terdakwa AK ditempatkan pada rekening pribadi,

adik, istri dan anak. Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan

merugikan PT.PP serta uang hasil kejahatan tersebut telah disamarkan

oleh terdakwa untuk menyembunyikan asal usul uang yang berasal dari

tindak pidana penipuan. Dalam kasus tersebut pihak notaris dikenakan

pidana penipuan dan pencucian uang.

Tindak Pidana Asal

1. Sdr.EAN dan Sdr. ADV yang merupakan Pihak Perwakilan PT.PP

menanyakan kepada terdakwa AK mengenai kepemilikan tanah di

wilayah Yogyakarta seluas 4.165 M2.

2. Kemudian terdakwa AK mengakui bahwa tanah tersebut merupakan

milik terdakwa yang dibeli dari mertua terdakwa bernama Sdr.VW

pada tahun 2003 sebesar Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah)

dengan bukti Sertifikat Hak Milik, Akta Perikatan Jual Beli dan Akta

Kuasa yang telah dibuat oleh Notaris Sdri.CL.

3. Berdasarkan keterangan terdakwa AK, maka Sdr.EAN dan Sdr. ADV

yang merupakan Pihak Perwakilan PT.PP tertarik untuk melakukan

pembelian tanah tersebut dengan kesepakatan harga per meter

sebesar Rp13.350.000,- (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu

rupiah). Kemudian Sdr.EAN dan Sdr. ADV mengusulkan untuk

melakukan balik nama pada Sertifikat Hak Milik tersebut di Notaris

untuk kepentingan eksternal

Page 74: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

62

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

yang berbeda. Namun terdakwa AK tidak setuju dan mengarahkan

untuk dibuatkan pada Notaris Sdri.CL.

4. Selanjutnya, Sdr.EAN dan Sdr. ADV melakukan pembayaran

pembelian tanah tersebut dilakukan secara bertahap:

Pemberian uang muka (Down Payment) secara tunai sebesar

Rp300.000.000,- (tiga ratus jutaa rupiah);

Pemberian 1 lembar Cek senilai Rp2.500.000.000,- (dua

miliar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa;

Pemberian 3 lembar Cek senilai Rp46.292.375.000,- (empat

puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh dua ratus juta

tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa;

Transfer uang kepada terdakwa melalui Notaris Sdri.CL

sebesar Rp3.962.250.000,- (tiga miliar sembilan ratus enam

puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga

keseluruhan uang pembelian tanah tersebut sebesar

Rp55.602.750.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus dua

juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan proses

balik nama belum selesai.

5. Bahwa berdasarkan data di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik atas nama mertua terdakwa

adalah palsu. Tercatat bahwa kepemilikan tanah tersebut adalah

milik Sdri.S dengan luas tanah 318 M2.

Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Bahwa hasil kejahatan yang diperoleh oleh terdakwa AK sebesar

Rp55.602.750.000,- (lima puluh lima miliar enam ratus dua juta

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditempatkan, ditransfer,

dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan baik untuk

pribadi atau keluarga terdakwa.

2. Dana hasil kejahatan tersebut oleh terdakwa AK telah ditempatkan

pada 3 rekening tabungan di bank yang berbeda.

3. Kemudian terdakwa AK telah membuka 5 (lima) Deposito di Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) dengan menggunakan nama istri, anak dan

adik terdakwa dengan maksud untuk mengendalikan uang hasil

kejahatan tersebut. Jangka waktu penempatan 5 (lima) deposito

tersebut dalam jangka waktu 1 tahun dengan total keseluruhan dana

untuk kepentingan eksternal

Page 75: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

63 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

yang ditempatkan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar

rupiah).

4. Terdakwa AK membuka Deposito atas nama pribadi sebesar

Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan jangka

waktu 1 tahun. Kemudian dalam waktu 6 bulan, terdakwa

mencairkan deposito dan memasukan kembali uang tersebut ke

dalam deposito atas nama orang lain sebesar Rp2.000.000.000,-

(dua miliar rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,-

(lima ratus juta rupiah) diambil tunai oleh terdakwa.

5. Terdakwa AK telah mencairkan deposito sebesar Rp5.700.000.000,-

(lima miliar tujuh ratus juta rupiah) dan kemudian dana tersebut

dialihkan/dipindahnamakan kepada Adik Terdakwa dalam bentuk

kepemilikan 3 (tiga) deposito.

6. Terdakwa membuka akun rekening bank dengan saldo awal

Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan kemudian terdakwa

melakukan penarikan tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta

rupiah) dana sisanya dialihkan kedalam bentuk deposito atas nama

pribadi. Selanjutnya deposito tersebut diagunkan/dijaminkan untuk

pinjaman kredit bank senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima

ratus juta rupiah).

7. Terdakwa AK melakukan pembelian sejumlah aset berupa:

10 (sepuluh) unit mobil truck sebesar Rp820.000.000,-

(delapan ratus dua puluh juta rupiah);

3 (tiga) unit Excavator senilai Rp2.100.000.000,- (dua miliar

seratus juta rupiah).

b. Gambaran Variabel

Variabel Kode Uraian

Tindak Pidana Asal V.1.18 Penipuan

Profil Terdakwa V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta

Pola Transaksi V.3.1 Setor Tunai

V.3.2 Tarik Tunai

V.3.8 Pass by

V.3.19 Pencairan Deposito

V.3.21 Pencairan Cek/BG

V.3.31 Penempatan Deposito

V.3.32 Pencairan Kredit dari Perbankan

untuk kepentingan eksternal

Page 76: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

64

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Variabel Kode Uraian

Instrumen Transaksi V.4.1 Deposito Rp

V.4.4 Rekening Tabungan Rp

V.4.7 Cek/BG

Kelompok Industri V.5.1 Bank

V.5.15 Pedagang Kendaraan Bermotor

Sumber Dana V.6.1 Yang Bersangkutan

Pihak Terkait V.7.1 Istri

V.7.3 Anak

V.7.4 Keluarga Sekandung

V.7.7 Pihak Lain/Perantara

V.7.11 Jasa Profesional

Asset TPPU V.8.1 Uang Tunai

V.8.2 Mobil

V.8.15 Alat Berat

c. Tipologi Pencucian Uang

1. Penggunaan nama orang lain, anggota keluarga dan pihak ketiga

dalam mengendalikan dana hasil kejahatan.

2. Transaksi pass by (sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer

kembali atau tarik tunai).

3. Menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-

beda untuk kepentingan satu orang tertentu.

4. Keterkaitan jasa profesional seperti notaris dalam pembelian dan

pembuatan Akta Jual Beli Tanah;

5. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana deposito (back-to-back

deposit/loan transaction).

6. Pembelian aset berupa alat berat seperti Excavator dan Truk yang

digunakan hanya untuk menutupi modus tindak pidana yang

dilakukan.

untuk kepentingan eksternal

Page 77: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

65 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

d. Putusan/Vonis Pidana

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

1 Mahkamah

Agung RI

Nomor

553K/Pid.

Sus/2015

Penipuan

dan

Pencucian

Uang

Pasal 378 KUHP

Jo Pasal 55 ayat

(1) KHUPidana

dan Pasal 3 UU

No. 8 tahun 2010

tentang

Pencegahan dan

Pemberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang.

12 (dua

belas

tahun)

Rp1.500.000.

000,- (satu

miliar lima

ratus juta

rupiah)

subsidair 3

(tiga) bulan

pidana

kurungan.

untuk kepentingan eksternal

Page 78: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

66

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

e. Skema Pencucian Uang

Gambar 6. Skema Pencucian Uang

dengan Tindak Pidana Asal Penipuan

AKV.1.18V.2.2

Tanah Seluas 4.165 m2

Rp55.602.750.000-V.1.18V.8.4

CLNotarisV.7.11

ADVPegawai PT.PP

Peneta

pan H

arga T

anah

Rp1.35

0.000

,- per

meter

Sertifikat Tanah an. VW (Mertua

AK)V.1.18

Periode Februari 2013Pembelian Tanah

Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah

InstruksiMengubah Sertifikat Hak Milik tanah an. VW (Mertua AK) dan

Balik Nama Sertifikat

EANPegawai PT.PP

Rekening Bank An.

PT.PPV.4..4

Rekening Bank. An. CL

Pengecekan sertifikat

Pembayaran Uang Muka (DP) Tunai sebesar Rp300.000.000,-

V.3.23

Pencairan Cek

V.3.21

Pemberian 3 lembar Cek Senilai

Rp49.874.875.000,-V.4.7

Transfer DanaSebesar Rp3.962.250.000,-

Rekening Bank A An.

AKV.4.4

Rekening Bank C. An.

AK

Rekening Bank D An.

AK

Rekening Bank D An.

HRS

Rekening Bank E An.

MF

Setoran Tunai2x Transaksi

Total 48.792.375.000,-

V.3.1V.3.8

Setoran Tunai

2x Transaksi

Total Rp48.792.375.000,-

V.3.1

Setoran Tunai1x Transaksi

Total Rp2.755.000.000,-

V.3.1V.3.8

Pembukaan Rekening Bank

Setoran Tunai

5x Transaksi

Total Rp13.002.000.000,-

V.3.1

V.3.8

Deposito an. ISY

V.3.31V.4.1V.7.1

Deposito an. ISY

V.3.31V.4.1V.7.1

Rekening Bank B An.

AKV.4.4

Deposito an. CI

V.3.31V.4.1V.7.4

Deposito an. AW

V.3.31V.4.1V.7.1

Deposito an. ISY

V.3.31V.4.1V.7.1

Deposito an. AK

V.4.1

Pemberian 1 lembar Cek

Senilai Rp2.500.000.000,-

V.4.7

V.4.7

Pencairan CekV.3.21

V.4.7

Periode 4 Juni 2013Deposito 1 tahun

Rp2.500.000.000,-

V.8.1

Penempatan DepositoSebesar Rp2.000.000.000,-

V.4.1

Deposito an. CI

V.4.1

Pencairan DepositoV.3.8V.3.19

Bank BV.5.1

Rekening Bank B An.CI

V.4.1V.7.4

Rekening Bank B An.

YMWV.4.1V.7.7

Rekening Bank B An.

ISYV.4.4V.7.1

Setor TunaiRp1.476.204.697,-

V.3.1V.3.8

Setor TunaiRp2.000.000.000,-

V.3.1V.3.8

Setor TunaiRp2.000.000.000,-

V.3.1V.3.8

Sisa Saldo Rp387.474

Bank FV.5.1

Bank GV.5.1

Penempatan Deposito

Pembukaan Rekening

Rekening Bank G An.

AK

Setor Tunai

Rp1.000.000.000,

-V

.3.1

Permintaan KreditRp1.500.000.000,-

V.3.32

V.8.1

Deposito an. AK

V.4.1

Pen

empa

tan

Dep

osito

Seb

esar

R

p2.0

00.0

00.0

00,-

V.4

.1

Pencairan DepositoV.3.8V.3.19

Pembelian 10 unit Truk

Rp820.000.000,-

Pembelian 3 unit ExcavatorRp2.100.000.000,-

V.8.15

V.8.2

Periode 28 Februari 2013

Deposito 1 tahunRp400.000.000,-

Periode 28 Februari 2013

Deposito 1 tahunRp400.000.000,-

Periode 28 Februari 2013

Deposito 1 tahunRp400.000.000,-

Periode 28 Februari 2013

Deposito 1 tahunRp400.000.000,-

Periode 28 Februari 2013

Deposito 1 tahunRp400.000.000,-

untuk kepentingan eksternal

Page 79: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

67 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

D.5 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan

Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

318/Pid.B.Sus/2015/PN.Sby tanggal 7 Oktober 2015.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Pada bulan April 2009, terdakwa DCG selaku pegawai bank melayani

nasabah Sdri.ST untuk mendepositokan sejumlah uang. Kemudian,

terdakwa DCG menyarankan untuk melakukan pembukaan rekening

tabungan yang digunakan untuk menampung dana-dana yang akan

ditempatkan dalam bentuk deposito maupun bunga. Pada kurun waktu

bulan April 2009 s.d. Oktober 2010, Sdri.ST telah mentransfer uang

sebesar Rp34.550.000.000,- (tiga puluh empat miliar lima ratus lima puluh

juta rupiah). Bahwa kenyataanya jumlah total keseluruhan dana milik

Sdri.ST tidak terdaftar/tidak terdata pada Sertifikat Deposito di Bank XXX.

Tanpa sepengetahuan Sdri.ST, terdakwa DCG telah mentransfer uang ke

rekening istri dan keluarga.

Tindak Pidana Asal

1. Pada bulan April 2009, terdakwa DCG selaku Marketing Fund telah

menerima nasabah Sdri.ST untuk pembukaan deposito di Bank XXX.

2. Terdakwa DCG menyarankan kepada Sdri.ST untuk melakukan

pembukaan rekening tabungan agar mempermudah pencairan

deposito maupun pembayaran bunga. Kemudian terdakwa DCG

meminta untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan,

setoran ke rekening deposito maupun slip pembukaan rekening

deposito.

3. Terdakwa DCG berniat untuk mengalihkan dana Sdri.ST kedalam

bentuk investasi (reksadana dan valuta asing). Kemudian terdakwa

DCG meminta Sdri.ST membuka rekening tabungan kedua dan

selanjutnya buku tabungan dan kartu ATM atas nama Sdri.ST telah

dikuasai oleh terdakwa DCG.

4. Selama periode April 2009 s.d. Oktober 2010, Sdri.ST telah

mentransfer uang ke rekening tabungannya untuk ditempatkan di

Deposito miliknya secara bertahap sebesar Rp34.550.000.000,- (tiga

puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa tanpa seijin/sepengetahuan Sdri.ST, terdakwa DCG telah

mentransfer uang dari rekening atas nama Sdri.ST ke rekening

keluarga dan orang lain.

untuk kepentingan eksternal

Page 80: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

68

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

6. Terdakwa DCG telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan

sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian pada Sdri.ST.

Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Terdakwa DGC telah menempatkan dana hasil kejahatan ke

beberapa rekening bank atas nama terdakwa, istri, keluarga, dan

pihak lain.

2. Terdakwa melakukan pemindahan uang secara langsung (RTGS)

dalam jumlah besar ke rekening orang lain yang dikuasai oleh

terdakwa DGC.

3. Selama periode 24 April 2009 s.d. 21 Oktober 2010 terdapat 29 kali

transaksi keluar dari rekening Sdri.ST yang dikuasai oleh terdakwa

dengan nilai transaksi yang cukup besar (diatas Rp500.000.000,-)

yang kemudian ditransfer ke beberapa rekening atas nama keluarga

dan orang lain.

4. Terdakwa DGC telah mengalihkan dana Sdri.ST kedalam bentuk

investasi berupa reksadana dan valuta asing.

b. Gambaran Variabel

Variabel Kode Uraian

Tindak Pidana Asal V.1.7 Di bidang Perbankan

Profil Terdakwa V.2.7 Pegawai Bank

Pola Transaksi V.3.1 Setor Tunai

V.3.2 Tarik Tunai

V.3.7 RTGS

V.3.8 Pass by

V.3.27 Pembelian Reksadana

Instrumen Transaksi V.4.1 Deposito Rp

V.4.4 Rekening Tabungan Rp

V.4.19 Valuta Asing

V.4.20 Kartu Kredit

Kelompok Industri V.5.1 Bank

Sumber Dana V.6.1 Yang berangkutan

Pihak Terkait V.7.1 Istri

V.7.4 Keluarga Sekandung

V.7.7 Pihak lain/Perantara

Asset TPPU V.8.1 Uang Tunai

untuk kepentingan eksternal

Page 81: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

69 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

c. Tipologi Pencucian Uang

1. Penguasaan kepemilikan akun rekening bank atas nama orang lain.

2. Penggunaan nama orang lain, anggota keluarga dan pihak ketiga

dalam mengendalikan dana hasil kejahatan.

3. Transaksi pass by (sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer

kembali atau tarik tunai).

d. Putusan/Vonis Pidana

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

1 Pengadilan

Negeri

Surabaya

Nomor

318/Pid.B.

Sus/2015/

PN.Sby

Perbankan

dan

Pencucian

Uang

Pasal 49 ayat (1)

huruf a UU No.10

Tahun 1998

tentang

Perubahan Atas

UU No.7 Tahun

1992 tentang

Perbankan jo

Pasal 64 ayat (1)

KUHP, Pasal 3

ayat (1) huruf b

UU No.25 Tahun

2003 tentang

Perubahan Atas

UU No.15 Tahun

2002 tentang

Tindak Pidana

Pencucian Uang

jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP, Pasal

3 UU No. 8

Tahun 2010

tentang

Pencegahan Dan

Pemberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang

8 (delapan

tahun)

Rp10.000.000

.000,-

(sepuluh

miliar rupiah)

subsidair 6

(enam) bulan

pidana

kurungan.

untuk kepentingan eksternal

Page 82: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

70

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP dan

UU No. 8 Tahun

1981 tentang

Kitab Undang-

Undang Hukum

Acara Pidana.

untuk kepentingan eksternal

Page 83: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

71 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

e. Skema Pencucian Uang

Gambar 7. Skema Pencucian Uang

dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perbankan

DCG(Marketing Fund)

V.1.7V.2.7V.5.2

ST(Nasabah Bank)

Pembukaan

Deposito

V.4.1

V.5.1

Rek.Tabungan an. STV.4.4

PenguasaanRekening Nasabah

Rek an. PV

V.4.4V.7.1 Rek an.

SV.4.4V.7.7

Valuta Asing

DepositoAn. STV.4.1

Reksadana

Rek an. TS

V.4.4V.7.7

Rek an. YI

V.4.4V.7.7

Rek an. LP

V.4.4V.7.4

Rek an. LK

V.4.4V.7.7

Investasi Reksadana

V.3.8V.3.27V.5.5

Investasi Valuta Asing

V.3.8V.4.19

Rek an. EG

V.4.4V.7.7

Periode April 2009 s.d. Oktober 2010Transfer 30x transaksi

Total Rp34.550.000.000,-

Tran

sfer

mel

alui

RTG

S

Rp2.

500.

000.

000,

-V.

3.7

Seto

r Tun

ai25

x tra

nsak

si

Tota

l Rp2

9.64

2.35

6.15

0,-

V.3.

1V.

3.8

Setor T

unai

1x tra

nsak

si

Total R

p7.64

3.850

,-

V.3.1

V.3.8

Setor Tunai

1x transaksi

Total Rp1.000.000.000,-

V.3.1

V.3.8

Setor Tunai

2x transaksi

Total Rp250.000.000,-

V.3.1V.3.8

Setor Tunai1x transaksi

Total Rp500.000.000,-V.3.1V.3.8

Setor Tunai1x transaksiTotal Rp500.000.000,-V.3.1

V.3.8Setor Tunai

2x transaksi

Total Rp500.000.000,-

V.3.1V.3.8

Setor Tunai

1x transaksi

Total Rp50.000.000,-

V.3.1

V.3.8

Kartu Kredit an. VAV.7.7

Periode April 2009 s.d. Oktober 2010 Jumlah Penarikan Dana

sebesar Rp32.900.000.000,-V.8.1

untuk kepentingan eksternal

Page 84: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

72

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

D.6 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Pencurian

Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor

36/Pid/2015/PN YKK tanggal 1 Juli 2015.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa I: Sdr.G, Terdakwa II: Sdr.MR, Terdakwa III: Sdr.AR,

Terdakwa IV: Sdr.WDL, Terdakwa V: Sdr.AJ terbukti secara sah

melakukan tindak pidana pencurian dana nasabah bank. Diketahui bahwa

terdakwa IV pernah bekerja pada Bank XXX. Bahwa sekitar bulan

September 2013, terdakwa menghubungi terdakwa V untuk melakukan

pencarian data nasabah pada suatu bank yang jarang dalam melalukan

transaksi. Kemudian setelah mendapatkan data nasabah tersebut,

terdakwa IV membuat buku tabungan dan kartu tanda penduduk (KTP)

palsu yang selanjutnya digunakan oleh para terdakwa untuk mencuri dana

nasabah bank tersebut. Untuk mendapatkan kartu ATM atas kepemilikan

rekening Sdr.IWL (korban), para tersangka membuat kartu identitas palsu.

Setelah mendapatkan kartu ATM tersebut, para terdakwa melakukan

penarikan uang dengan volume transaksi yang tinggi dan nilai transaksi

yang kecil-kecil. Selain itu para terdakwa melakukan transfer sejumlah

uang ke beberapa rekening terdakwa dan pihak lain. Selanjutnya, harta

hasil tindak pidana tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membeli

sejumlah aset.

Tindak Pidana Asal

1. Berawal dari terdakwa III sekitar bulan September 2013 mengajak

kepada terdakwa IV untuk membobol uang milik nasabah.

2. Kemudian terdakwa IV memberikan informasi kepada terdakwa III

mengenai orang yang dapat melakukan pembobolan uang milik

nasabah tersebut.

3. Diketahui bahwa terdakwa IV pernah bekerja pada suatu Bank.

Selanjutnya terdakwa IV menghubungi terdakwa V untuk mencarikan

data nasabah yang jarang melakukan transaksi pada suatu bank.

4. Setelah mendapatkan data nasabah tersebut, terdakwa IV

mengirimkan data tersebut kepada orang lain yang dapat membuat

buku tabungan dan KTP Palsu. Setelah dokumen (buku tabungan dan

KTP Palsu) tersebut selesai dibuat, maka dikirimkan ke terdakwa V.

untuk kepentingan eksternal

Page 85: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

73 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

5. Terdakwa V memberikan buku tabungan dan KTP palsu tersebut ke

terdakwa III yang kemudian diserahkan kepada terdakwa I dan

terdakwa II untuk melakukan penarikan uang di rekening tersebut.

6. Bahwa identitas yang digunakan dalam KTP Palsu tersebut dengan

menggunakan data diri Sdr. IWL (korban) namun, foto yang

digunakan dalah foto terdakwa II.

7. Bahwa untuk mempermudah pengambilan uang, terdakwa II

mengurus pembuatan kartu ATM dengan alasan bahwa kartu ATM

sebelumnya tertelan di dalam mesin ATM dengan menunjukan buku

tabungan (palsu) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama

Sdr.IWL (korban).

8. Bahwa setelah mendapat kartu ATM maka terdakwa I, II dan III

melakukan beberapa kali penarikan dan pentransferan uang ke

rekening pribadi dan orang lain.

9. Bahwa hasil kejahatan yang diperoleh oleh terdakwa digunakan

untuk keperluan pribadi terdakwa dan pembelian sejumlah aset.

Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Bahwa para terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang pada

rekening atas nama Sdr.IWL (korban) dengan cara penarikan melalui

ATM, penarikan melalui teller bank.

2. Untuk mengalihkan hasil kejahatan, terdakwa melakukan beberapa

kali transfer uang ke rekening atas nama orang lain.

3. Frekuensi penarikan uang dalam kurun waktu 1 bulan sebanyak 65

kali dengan total nilai sebesar Rp1.360.551.500;-

4. Hasil kejahatan tersebut telah dibagi dan dipergunakan oleh

terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I menerima uang sebesar Rp70.000.000,-

digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-

hari;

Terdakwa II menerima uang sebesar Rp80.000.000,-

digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan rumah

tangga;

Terdakwa III menerima uang sebesar Rp280.000.000,-

digunakan untuk membeli 1 unit mobil, membayar hutang

dan kebutuhan sehari-hari;

Terdakwa IV menerima uang sebesar Rp441.000.000,-

digunakan untuk biaya perobatan, membayar hutang,

untuk kepentingan eksternal

Page 86: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

74

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

membeli 1 unit mobil, 1 buah laptop dan untuk memenuhi

kebutuhan;

Terdakwa V menerima uang sebesar Rp245.000.000,-

digunakan untuk membeli tanah seluas 2700 M2 dan

membayar hutang.

b. Gambaran Variabel

Variabel Kode Uraian

Tindak Pidana Asal V.1.16 Pencurian

Profil Terdakwa I V.2.2 Wiraswasta

Profil Terdakwa II V.2.13 Tidak Bekerja

Profil Terdakwa III V.2.2 Wiraswasta

Profil Terdakwa IV V.2.13 Tidak Bekerja

Profil Terdakwa V V.2.5 Karyawan

Pola Transaksi V.3.2 Tarik Tunai

V.3.8 Pass by

V.3.11 Transfer via ATM

V.3.12 Tarik tunai via ATM

V.3.15 Pemindahan Langsung/Pindah buku

Instrumen Transaksi V.4.4 Rekening Tabungan

Kelompok Industri V.5.1 Bank

V.5.15 Pedagang Kendaraan Bermotor

Sumber Dana V.6.1 Yang Bersangkutan

Pihak Terkait V.7.7 Pihak Lain/Perantara

Asset TPPU V.8.2 Mobil

V.8.4 Tanah

V.8.13 Perlengkapan Rumah Tangga

V.8.14 Alat Elektronik

c. Tipologi Pencucian Uang

1. Penggunaan identitas palsu.

2. Pembelian akun rekening bank atas nama orang lain.

3. Melibatkan banyak transaksi berupa penarikan tunai dan transfer

dengan volume transaksi yang tinggi dan nilai transaksi yang kecil-

kecil.

4. Pembelian sejumlah aset/barang mewah berupa kendaraan

bermotor.

untuk kepentingan eksternal

Page 87: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

75 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

d. Putusan/Vonis Pidana

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

1 Pengadilan

Tinggi

Ygyakarta

Nomor

36/Pid/20

15/PN YKK

Pencurian

dan

Pencucian

Uang

Pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP

dan Pasal 3 Jo

Pasal 10 UU No.

8 Tahun 2010

tentang

Pencegahan dan

Pemberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang.

Terdakwa

IV dan V:

7 (tujuh)

tahun 6

(enam)

bulan;

Terdakwa

III: 6

(enam)

tahun;

Terdakwa

I dan II: 5

(lima)

tahun

Rp200.000.000,-

(dua ratus juta

rupiah) subsidair

3 (tiga) bulan

pidana

kurungan;

Rp150.000.000,-

(seratus lima

puluh juta

rupiah),

subsidair 3

(tiga) bulan;

Rp150.000.000,-

(seratus lima

puluh juta

rupiah),

subsidair 3

(tiga) bulan;

untuk kepentingan eksternal

Page 88: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

76

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

e. Skema Pencucian Uang

Gambar 8. Skema Pencucian Uang

dengan Tindak Pidana Asal Pencurian

GV.2.2

ARV.2.2

WDLV.2.13

AJV.2.5

AFIS (DPO)V.7.7

MRV.2.13

Rekening Tabungan an. IWLV.4.4

Rekening TabunganAn. IWL

V.4.4

Periode September 2013Merencanakan Pembobolan

Rekening Nasabah

InstruksiPencarian data

nasabah

Pencarian Data NasabahDi Bank XXX

Dat

a na

saba

h di

kirim M

embuat

buku tabungan dan KTP Palsu

sesuai profil nasabah

Data N

asabah an. IW

L dipalsukan

Buku Tabungan dan KTP Palsu

Buku Tabungan dan KTP an. IWL (Palsu)Dikirim

Buku Tabungan

Diserahkan untuk melakukan penarikan

uang

Instruksi memalsukan data profil

nasabah

Kartu ATM an.

IWL

Tarik Tunai vi

a ATM

40x transaksi

total Rp109.300.000,-

V.3.8

V.3.12 V.8.1

V.4.4

Transfer via ATM

8x transaksi total Rp270.000.000,-V.3.8V.3.11

V.8.1

Tarik Tunai

17x transaksi total Rp981.251.500,-

V.3.8V.3.2

TanahV.8.4

2 unit MobilV.8.2

Alat ElektronikV.8.14

Pembelian tanah seluas 2700 m2

Transfer Pembelian Mobil

Rp350.000.000,-V.3.11V.5.15

Transfer pembelian alat elektronik

V.3.11

D.7 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Pemalsuan

Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor

1222K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 Juni 2015.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Pada periode bulan Mei 2010 s.d. April 2012 PT.DSP telah menyalurkan

dana dalam bentuk kredit dana pinjaman yang bermasalah kepada 68

debitur, total kerugian sebanyak Rp12.268.294.498,- (dua belas miliar dua

ratus enam puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat

ratus sembilan puluh delapan rupiah) dan setelah dilakukan appresial

review dengan nilai jaminan milik debitur maka nilai kerugian menjadi

sebesar Rp7.251.822.935,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta

delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Bahwa terdakwa AAB sebagai pihak ketiga yang mengajukan beberapa

pihak debitur untuk mendapatkan kredit. Terdakwa AAB adalah pemilik

untuk kepentingan eksternal

Page 89: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

77 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

usaha PT. ACP yang bergerak dalam bidang jual beli properti di wilayah

Bangil. Dalam pengajuan kredit para debitur, terdakwa AAB telah

menyiapkan objek jaminan dengan cara membeli rumah yang berlokasi di

perumahan dan tanah dengan menggunakan atas nama orang lain yang

akan dijadikan debitur sebanyak 68 debitur. Selain itu, terdakwa AAB telah

menyuruh mencari orang-orang untuk dijadikan sebagai debitur, dengan

menyuruh AR, MI, dan MF untuk membuat Surat Keterangan Usaha (SKU)

palsu yang digunakan sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit di

PT.DSP. Dalam pembuatan SKU berdasarkan tempat usaha hasil pencarian

AR, MI dan MF yang nantinya pemilihan debitur dengan menggunakan

hasil pemilihan yang ditentukan oleh AAB dan H berdasarkan pekerjaan

debitur itu sendiri. Setelah SKU telah selesai dibuat, maka digunakan

sebagai persyaratan pengajuan kredit ke unit-unit PT.DSP. Pada saat

proses akta jual beli rumah sebagai jaminan calon debitur didampingi oleh

H, namun pada saat akad kredit dan legalisasi di Notaris didampingi oleh

H, MF , AR dan pada saat pencairan kredit para debitur didampingi oleh H,

MF, AR, maka uang hasil pencairan dan buku tabungan diserahkan kepada

yang mendampingi dan setelah itu diserahkan kepada H secara tunai,

setelah itu para debitur yang digunakan namanya dalam proses pengajuan

kredit diberikan kompensasi antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya, H membuat

laporan penggunaan uang hasil kredit dari PT.DSP dan hasil pencairan

kredit tersebut ditempatkan pada rekening atas nama AAB dan sebanyak

64 kali total sebesar Rp10.614.671.000,- (sepuluh miliar enam ratus

empat belas enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ditransfer oleh

terdakwa AAB ke beberapa rekening.

Tindak Pidana Asal

1. Pada periode bulan Mei 2011 s.d. April 2012, PT.DSP telah

menyalurkan dana dalam bentuk kredit dana pinjaman yang

bermasalah kepada 68 debitur, total kerugian sebanyak

Rp12.268.294.498,- (dua belas miliar dua ratus enam puluh delapan

juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan

puluh delapan rupiah) dan setelah dilakukan appresial review dengan

nilai jaminan milik debitur maka nilai kerugian menjadi sebesar

Rp7.251.822.935,- (tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta

delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

untuk kepentingan eksternal

Page 90: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

78

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

2. Terdakwa AAB selaku pemilik usaha PT.ACP yang bergerak dalam

bidang jual beli properti, dengan struktur kepengurusan: H sebagai

Komisaris dan AR, MI dan MF sebagai karyawan. Diketahui bahwa

terdakwa AAB sebagai pihak ketiga dalam proses pengajuan kredit

pada PT.DSP dengan menggunakan para debitur yang telah dibawa

oleh terdakwa AAB.

3. Bahwa AA selaku Pimpinan PT.DSP telah menginstruksikan kepada

unit kerja agar mendahulukan proses kredit debitur yang telah

dibawa oleh terdakwa AA meskipun para debitur tersebut tidak layak

dalam memperoleh kredit dan jaminan yang diberikan tidak

memenuhi plafon pengajuan kredit.

4. Terdakwa AAB dalam pengajuan kredit para debitur telah

menyiapkan objek jaminan dengan cara membeli rumah yang

berlokasi di perumahan dan tanah dengan diatasnamakan orang-

orang yang dijadikan debitur sebanyak 68 debitur. Untuk proses

administrasi pembelian rumah tersebut dilakukan oleh H.

5. Bahwa terdakwa AAB menyuruh kepada AR, MI, MF untuk mencari

orang-orang untuk dijadikan debitur dengan membuat Surat

Kerangan Usaha (SKU) palsu. Kemudian dokumen SKU tersebut

diajukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit di PT.DSP.

6. Setelah dilakukan pencarian orang-orang yang akan dijadikan

sebagai debitur oleh AR, MI dan MF, kemudian AAB memilih orang-

orang tersebut berdasarkan kesesuaian dengan profil pekerjaan para

debitur tersebut.

7. Kemudian setelah SKU selesai dibuat maka diajukan kredit ke unit-

unit PT.DSP.

8. Pada saat proses akta jual beli digunakan sebagai jaminan calon

debitur didampingi oleh H, namun pada saat akad kredit dan

legislasi di Notaris, para calon debitur didampingi oleh H, MF, AR,

sehingga pada saat pencairan kredit, buku tabungan dan hasil

pencairan kredit tersebut diserahkan kepada H, MF, AR selaku pihak

yang mendampingi. Sedangkan para debitur tersebut diberikan

kompensasi antara Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan

Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik, diketahui

bahwa tanda tangan yang terdapat dalam dokumen SKU tersebut

non identik atau merupakan produk berbeda dari pembanding yang

tersedia.

untuk kepentingan eksternal

Page 91: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

79 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

10. Bahwa selanjutnya H membuat laporan mengenai penggunaan uang

hasil kredit yang telah dicairkan oleh PT.DSP.

Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Adapun uang hasil pencairan kredit tersebut ditempatkan pada

rekening atas nama AAB dan sebanyak 64 kali total sebesar

Rp10.614.671.000,- (sepuluh miliar enam ratus empat belas enam

ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ditransfer oleh terdakwa AAB ke

beberapa rekening, diantaranya:

a. Rekening milik H sebanyak 337 kali transaksi total sebesar

Rp10.218.169.000,- (sepuluh miliar dua ratus delapan belas

juta seratus enam puluh sembilan juta rupiah);

b. Rekening milik AR sebanyak 11 kali transaksi total sebesar

Rp140.930.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus

tiga puluh ribu rupiah);

c. Rekening milik IF sebanyak 11 kali transaksi yang nilainya

diatas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) total sebesar

Rp274.975.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta

sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

d. Rekening milik MF sebanyak 63 kali transaksi total sebesar

Rp493.205.000,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta

sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

e. Rekening milik HS sebanyak 44 kali transaksi total sebesar

Rp564.969.000,- (lima ratus enam puluh empat juta

sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

f. Dalam proses pengiriman uang tersebut, terdakwa AAB

menggunakan modus berita pengiriman yang berbeda-beda

yang diketahui berita pengiriman tersebut hanya fiktif dan

dengan maksud tujuan agar terlihat perputaran uang yang

signifikan.

2. Bahwa terdapat penempatan dana hasil pencairan kredit tersebut

pada rekening milik AAB yang digunakan oleh AAB untuk pembelian

beberapa unit rumah, kendaraan bermotor, kebutuhan rumah tangga

dan renovasi rumah. Selanjutnya, hasil pembelian aset tersebut

dijual dan uang hasil penjualan tersebut ditempatkan pada rekening

milik AAB.

untuk kepentingan eksternal

Page 92: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

80

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

b. Gambaran Variabel

Variabel Kode Uraian

Tindak Pidana Asal V.1.26 Tindak pidana lain yang diancam

dengan pidana penjara 4 tahun atau

lebih (Tindak Pidana Pemalsuan)

Profil Terdakwa V.2.2 Pengusaha/Wiraswasta

Pola Transaksi V.3.8 Pass by

V.3.11 Transfer via ATM

V.3.32 Pencairan Kredit dari Perbankan

Instrumen Transaksi V.4.4 Rekening Tabungan Rp

Kelompok Industri V.5.1 Bank

V.5.14 Perusahaan Properti

Sumber Dana V.6.1 Yang Bersangkutan

Pihak Terkait V.7.6 Rekan Kerja

Asset TPPU V.8.1 Uang Tunai

V.8.2 Mobil

V.8.3 Motor

V.8.6 Rumah

c. Tipologi Pencucian Uang

1. Penguasaan kepemilikan akun rekening bank atas nama orang lain.

2. Transaksi pass by (sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer

kembali atau tarik tunai).

3. Melibatkan banyak transaksi berupa transfer dana dengan volume

transaksi yang tinggi dan nilai transaksi yang kecil-kecil.

4. Menggunakan modus berita pengiriman yang berbeda-beda yang

diketahui berita pengiriman tersebut hanya fiktif dengan maksud

agar terlihat perputaran uang yang signifikan.

untuk kepentingan eksternal

Page 93: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

81 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

d. Putusan/Vonis Pidana

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

1 Mahkamah

Agung RI

Pemalsuan

dan

Pencucian

Uang

Pasal 263 Ayat

(1) KUHPidana Jo

Pasal 55 Ayat (1)

ke-1 KUHPidana

dan Pasal 3 UU

No. 8 Tahun

2010 tentang

Pencegahan dan

Pemberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang.

9

(sembilan)

tahun

Rp500.000.000,-

(lima ratus juta

rupiah. Subsidair

2 (dua) bulan.

untuk kepentingan eksternal

Page 94: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

82

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

e. Skema Pencucian Uang

Gambar 9. Skema Pencucian Uang

dengan Tindak Pidana Asal Pemalsuan

Pemilik PT.DSP

68 Pihak Debitur

PT.ACP

Perusahaan Jual

Beli Properti

PT.DSP

Perusahaan

Simpan Pinjam

AAB

Pemilik PT.ACP

V.2.2

MF

Karyawan

PT.ACP

V.7.6

AR

Karyawan

PT.ACP

V.7.6

MI

Karyawan

PT.ACP

V.2.13

V.7.6

H

Komisaris

PT.ACP

V.7.6

Dokumen

SKU

Mengajukan kredit dengan objek jaminan

rumah atas nama 68 debitur dan

Surat Keterangan Usaha (SKU) Palsu

Instruksi untuk

proses administrasi

rumah

Instruksi mencari

debitur

Pemberian Fee

Rp1.000.000,- s.d.

Rp2.000.000,- per debitur

Rekening Bank

Para Debitur

V.4.4

Akun Rekening Debitur

dikuasai oleh

H, MF dan AR

Pemberian Dana Kredit

ke 68 Pihak Debitur

Total Rp12.268.294.498,-

NotarisProses Akad Kredit

Rek an. AR

V.4.4

V.5.1

Rek an. MF

V.4.4

V.5.1

Rek an. AAB

V.4.4

V.5.1

Rek an. H V.4.4

V.5.1

Pemberian Hasil

Pencairan Kredit

Transfer via ATM

337 kali transaksi

Total Rp10.218.169.000,-

V.3.8

V.3.11

Transfer via ATM

11 kali transaksi

total Rp274.975.000,-

V.3.8

V.3.11

Transfer via ATM

63 kali transaksi

total Rp493.205.000,-

V.3.8

V.3.11

Rek an. HS

V.4.4

V.5.1

V.8.6

V.8.3

Transfer via ATM 44

kali transaksi

Total Rp564.969.000,-

V.3.8

V.3.11

untuk kepentingan eksternal

Page 95: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

83 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

D.8 Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penggelapan

Tipologi ini disusun berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor

88/Pid/2015/PN.Btn tanggal 6 Agustus 2015.

a. Deskripsi Kasus

Kasus Posisi

Pada tahun 2011 s.d. 2013, PT.SIP sebuah perusahaan yang bergerak di

bidang pengembangan perumahan/real estate, dimana PT.SIP telah

tergabung dengan PT.MBI dan PT.MPC untuk melakukan pembebasan

tanah. Dalam proses pembebasan tanah telah dibentuk tim yang terdiri

dari Sub Mediator, Tim Survei dan Tim Pengukuran. Terdakwa D sebagai

Tim Survei yang bertugas untuk memastikan kebenaran dan keabsahan

surat-surat serta menentukan tanah yang dibayarkan, setelah dinyatakan

lengkap oleh terdakwa D, maka akan dibayarkan oleh SD selaku mediator.

Bahwa AD (orang tua terdakwa D) selaku manager pembebasan tanah

melaporkan hasil pekerjaannya kepada Eksekutif Direktur PT.SIP untuk

mengeluarkan uang pembebasan tanah yang telah diajukan oleh AD

dengan luas ±150 Hektar, total sebesar Rp86.663.990.000,- (delapan

puluh enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus

sembilan puluh ribu rupiah). Dalam pembebasan tanah tersebut MBI Grup

telah menyerahkan uang kepada SR dan AD. Pada tahun 2014 dilakukan

verifikasi dan diketahui bahwa proses pembebasan tanah seluas ±2.7

Hektar dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah)

dilakukan dengan proses yang benar, sedangkan untuk pembebasan tanah

seluas ±147.5 Hektar dengan nilai sebesar Rp82.000.000.000,- (delapan

puluh dua miliar rupiah) tidak dilakukan pembebasan tanah sebagaimana

mestinya, dikarenakan sebagaian besar telah mengajukan permohonan

pembebasan tanah fiktif dan uang tersebut digunakan oleh AD untuk

membeli aset berupa rumah dan kendaraan bermotor yang diatasnamakan

terdakwa D. Selain itu terdakwa D menerima sejumlah dana yang

ditransfer dari AD dan SD dengan total sebesar Rp1.504.700.000,- (satu

miliar lima ratus empat juta tujuh ratus rupiah).

Tindak Pidana Asal

1. Pada tahun 2011 s.d. 2013, PT.SIP sebuah perusahaan yang

bergerak di bidang pengembangan perumahan/real estate, dimana

PT.SIP telah tergabung dengan PT.MBI dan PT.MPC untuk melakukan

pembebasan tanah.

untuk kepentingan eksternal

Page 96: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

84

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

2. Dalam proses pembebasan tanah telah ditunjuk SR sebagai Direktur

Eksekutif, AD sebagai Manager Pembebasan Tanah, SD sebagai

Mediator dan terdakwa D sebagai tim survei.

3. Bahwa AD (orang tua terdakwa D) selaku manager pembebasan

tanah melaporkan hasil pekerjaannya kepada Eksekutif Direktur

PT.SIP untuk mengeluarkan uang pembebasan tanah yang telah

diajukan oleh AD dengan luas ±150 Hektar, total sebesar

Rp86.663.990.000,- (delapan puluh enam miliar enam ratus enam

puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

4. Dalam pembebasan tanah tersebut MBI Grup telah menyerahkan

uang kepada SR dan AD.

5. Pada tahun 2014 dilakukan verifikasi dan diketahui bahwa proses

pembebasan tanah seluas ±2,7 Hektar dengan nilai sebesar

Rp4.000.000.000,-(empat miliar rupiah) dilakukan dengan proses

yang benar, sedangkan untuk pembebasan tanah seluas ±147,5

Hektar dengan nilai sebesar Rp82.000.000.000,- (delapan puluh dua

miliar rupiah) tidak dilakukan pembebasan tanah sebagaimana

mestinya.

6. Bahwa terdakwa selaku tim suvei bersama-sama dengan AD dan SD

dalam pembebasan lahan tidak dilakukan prosedur yang yang

berlaku serta dengan maksud untuk memperoleh keuntungan

dengan mengajukan permohonan pembebasan tanah fiktif dengan

cara:

a. Tanah yang dibebaskan sebagian besar hanya berdasarkan

SPPT tanpa disertai dengan dokumen pendukung lainnya;

b. Bahwa pembebasan tanah tidak melibatkan pihak desa

sehingga tanah yang dibeli atas nama Perusahaan banyak yang

dijual oleh bukan pemiliknya;

c. Bahwa pembebasan tanah tetap dilakukan meskipun tanah

tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat;

d. Bahwa pembelian atau pembayaran tanah pada saat

pengukuran terjadi keberatan oleh pihak penjaga tanah milik

PT.CR;

e. Bahwa surat-surat penting pendukung atas hak tanah seperti

keterangan waris telah dipersiapkan, dimana dalam sebagian

besar keterangan waris SR ikut bertindak sebagai saksi yang

membenarkan bahwa orang tersebut adalah ahli waris dari

pemilik tanah.

untuk kepentingan eksternal

Page 97: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

85 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa D, bersama AD dan SD, PT.SIP

mengalami kerugian sebesar Rp82.000.000.000,- (delapan puluh dua

miliar rupiah).

Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Dalam pembebasan tanah seluas ±150 Hektar, MBI Grup melalui SR

sebagai Direktur PT.SIP telah menyerahkan uang kepada AD sebesar

Rp86.663.990.000,- (delapan puluh enam miliar enam ratus enam

puluh tiga sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), kemudian

diserahkan kepada SD.

2. Pembebasan tanah yang selesai SPH telah dibayarkan sebesar

Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dengan luas ±2,6 Hektar

sedangkan sisanya Rp82.000.000.000,- (delapan puluh dua miliar

rupiah) dengan luas ±147,5 Hektar belum memiliki SPH.

3. Bahwa dari uang hasil pembebasan tanah tersebut uang keuntungan

yang tidak seharusnya didapat oleh AD telah dipergunakan untuk

pembelian sejumlah aset berupa 1 unit rumah dan motor dengan

kepemilikan atas nama terdakwa D.

4. Bahwa terdakwa D telah menerima transfer dana dari SD dan AD

sebanyak 4 kali transaksi berupa pemindahbukuan melalui ATM dan

transaksi pengiriman uang antar bank secara cepat, total nilai

sebesar Rp1.504.700.000,- (satu miliar lima ratus empat juta tujuh

ratus rupiah).

b. Gambaran Variabel

Variabel Kode Uraian

Tindak Pidana Asal V.1.17 Penggelapan

Profil Terdakwa V.2.5 Pegawai Swasta/Karyawan

Pola Transaksi V.3.7 RTGS

V.3.15 Pemindahan Langsung/Pindah buku

Instrumen Transaksi V.4.4 Rekening Tabungan Rp

Kelompok Industri V.5.1 Bank

V.5.14 Perusahaan Properti

Sumber Dana V.6.1 Yang Bersangkutan

Pihak Terkait V.7.4 Keluarga Sekandung

V.7.6 Rekan Kerja

Asset TPPU V.8.1 Uang Tunai

untuk kepentingan eksternal

Page 98: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

86

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Variabel Kode Uraian

V.8.3 Motor

V.8.6 Rumah

c. Tipologi Pencucian Uang

1. Pembelian sejumlah aset/barang mewah berupa rumah dan

kendaraan bermotor.

2. Penggunaan nama anggota keluarga dalam mengendalikan dana

hasil kejahatan.

3. Pemanfaatan layanan pengiriman uang antar bank secara cepat dan

seketika dengan nilai transaksi bernilai besar (di atas

Rp100.000.000,- ke atas).

d. Putusan/Vonis Pidana

No. Putusan

Pengadilan

Tindak

Pidana Pasal

Pidana

Penjara Denda

1 Pengadilan

Tinggi

Banten

Penggelapan

dan

Pencucian

Uang

Pasal 372 KUHP

Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP Jo

Pasal 64 ayat (1)

KUHP dan Pasal 5

UU No. 8 Tahun

2010 tentang

Pencegahan dan

Pemberantasan

Tindak Pidana

Pencucian Uang.

3 (tiga)

tahun 6

(enam)

bulan

Rp250.000.

000,- (dua

ratus lima

puluh juta

rupiah)

Subsidair 2

(dua)

bulan.

untuk kepentingan eksternal

Page 99: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

87 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

e. Skema Pencucian Uang

Gambar 10. Skema Pencucian Uang

dengan Tindak Pidana Asal Penggelapan

D

Tim Survei

V.1.17

V.2.5

AD

Manager

PT.SIP

V.7.4

V.4.4

V.5.1

SD

Sub Mediator

V.7.6

PT.SIP

Perusahaan di

Bidang Real

Estate

SR

Direktur

Eksekutif

PT.SIP

V.7.6

Tim Pembebasan Lahan PT.SIP

Membayarkan

pembebasan

tanah sebesar

Rp4.000.000.000,-

MBI Grup

PT.MPC

Grup

Grup

Tanah Seluas

150 Hektar

Rp86.663.990.000-

V.1.18

V.8.4

Mengajukan

Permohonan

Pembebasan

Tanah Fiktif

Seluas 150

Hektar

Menentukan Tanah

dan Memastikan

Keabsahan Surat-

Surat

Pemberian Uang

kepada SR dan AD

sebesar

Rp86.663.990.000-

Mengajukan

Permohonan

Pembebasan Tanah

Seluas 150 Hektar

senilai

Rp86.663.990.000-

V.4.4

V.5.1

V.4.4

V.5.1

Transfer Dana dari

Rekening SD dan

AD sebanyak 4 kali

transaksi melalui

pemindahbukuan

dan RTGS

Total sebesar

Rp1.504.700.000,-

V.1.17

V.3.7

V.3.15

V.6.1

V.8.3

V.5.14

V.8.6 Pembelian

Aset atas

nama D

Pembelian

Aset atas

nama D

untuk kepentingan eksternal

Page 100: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

88

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

E. Tren Variabel Pembentuk Tipologi Berdasarkan Putusan Perkara Tindak

Pidana Pencucian Uang

Dalam perkembangannya, pelaku pencucian uang selalu menggunakan modus dan

pola transaksi yang berubah-ubah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi.

Perkembangan tersebut dapat diketahui berdasarkan hasil putusan perkara tindak

pidana pencucian uang yang sudah berkekuatan hukum tetap selama periode 2013

s.d. 2015 melalui pendekatan pengukuran variabel pembentuk tipologi pencucian

uang.

E.1 Tren Profil Pelaku Pencucian Uang

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada jenis profil yang melakukan

tindak pidana pencucian uang yaitu pada profil (1) Pengusaha/Wiraswasta

sebesar 120 persen, (2) Pegawai Bank, BUMN/D, Pengiriman Uang, Pedagang

Valuta sebesar 133 persen, (3) Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas,

Pedagang sebesar 300 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2014.

Sedangkan untuk profil yang mengalami tren menurun pada tahun 2015

didominasi oleh profil (1) TNI/POLRI, (2) Pegawai Swasta/Karyawan, (3)

PNS/ASN (termasuk pensiunan). Hal tersebut dapat diketahui secara rinci pada

tabel di bawah ini.

Tabel 9. Tren Profil Pelaku Pencucian Uang

Profil 2013 2014 2015

Pengusaha/Wiraswasta 3 10 22

Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman Uang,

Pedagang Valuta

1 3 7

Pegawai Swasta/Karyawan 7 19 5

Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas, Pedagang 0 1 4

Tidak Bekerja 1 0 4

PNS/ASN (termasuk pensiunan) 5 11 3

Ibu Rumah Tangga 1 4 3

Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif 1 3 1

TNI/POLRI (termasuk pensiunan) 0 2 0

Perkembangan tren pada profil tersebut perlu menjadi perhatian bagi para pihak

industri keuangan khususnya dalam mengidentifikasi transaksi keuangan

mencurigakan.

untuk kepentingan eksternal

Page 101: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

89 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

E.2 Tren Pola Transaksi

Pada prinsipnya pelaku pencucian uang selalu berusaha untuk menyembunyikan

atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan melalui industri keuangan maupun

non industri keuangan. Pola transaksi pelaku pencucian uang dapat terdeteksi

melalui sektor industri keuangan. Dalam perkembanganya, pada tahun 2015

terdapat tren meningkat pada pola transaksi berupa (1) pass by sebesar 1100

persen, (2) transaksi pemberian uang secara tunai sebesar 220 persen, (3)

pencairan kredit dari perbankan sebesar 200 persen dibandingkan dengan tahun

2014. Sedangkan pola transaksi yang baru muncul pada tahun 2015

diantaranya (1) penempatan deposito, (2) transfer dana ke luar negeri, (3)

pencairan deposito, (4) setoran tunai via atm, (5) pembelian reksadana, (6)

pencairan polis asuransi.

Tabel 10. Tren Pola Transaksi

Pola Transaksi 2013 2014 2015

Tarik Tunai 7 14 32

Transfer Via ATM 5 14 28

Pass by 0 2 24

Transaksi pemberian uang secara tunai antar

pihak

4 5 16

Setor Tunai 12 20 15

Pemindahan Langsung/Pindah Buku 7 34 17

Tarik tunai via ATM 1 7 11

Pencairan Kredit dari Perbankan 2 3 9

Pencairan Cek/BG 0 6 8

RTGS 1 13 7

Penempatan Deposito 0 0 3

Setoran Pemindahan 1 5 2

Transfer dana ke luar negeri 0 0 2

Pembelian Via EDC 0 3 2

Pencairan Deposito 0 0 1

Pembelian Polis Asuransi 2 3 1

Pencairan Polis Asuransi 0 0 1

Penukaran Valuta Asing 2 3 5

Pembelian Reksadana 0 0 1

Transfer via IB dari rekening tabungan 2 4 1

untuk kepentingan eksternal

Page 102: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

90

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Pola Transaksi 2013 2014 2015

Setoran tunai via ATM 0 0 1

Transfer via m-banking 1 6 1

E.3 Tren Instrumen Transaksi

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada penggunaan instrumen

transaksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang diantaranya

(1) Cek/BG sebesar 150 persen, (2) Saham sebesar 100 persen, (3) Kartu Debit

sebesar 100 persen dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan untuk

instrumen transaksi yang mengalami tren menurun hingga tahun 2015 yaitu

pada penggunaan instrumen transaksi perjanjian hutang piutang.

Dalam perkembangannya terdapat penggunaan instrumen transaksi yang baru

muncul digunakan dalam proses pencucian uang di tahun 2015 diantaranya (1)

Rekening Pinjaman Rp, (2) Polis Asuransi Jiwa, (3) Letter of Credit.

Tabel 11. Tren Instrumen Transaksi

Instrumen Transaksi 2013 2014 2015

Cek/BG 2 4 10

Saham 1 2 4

Kartu Debit 0 1 2

Rekening Giro Rp 3 2 2

Rekening Tabungan Rp 6 56 38

Deposito Rp 2 1 5

Rekening Tabungan USD 1 0 1

Rekening Giro USD 0 2 1

Safe Deposit Box 1 2 1

Valuta Asing 0 4 3

Kwitansi 4 0 7

Perjanjian Hutang Piutang 2 0 0

Rekening Pinjaman Rp 0 0 2

Polis Asuransi Jiwa 0 0 2

Letter of Credit (L/C) 0 0 1

untuk kepentingan eksternal

Page 103: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

91 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

E.4 Tren Kelompok Industri

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada kelompok industri yang

digunakan dalam proses pencucian diantaranya (1) Perusahaan Sekuritas

sebesar 150 persen, (2) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi

sebesar 67 persen, (3) Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

sebesar 67 persen dibandingkan tahun 2014. Sedangkan untuk kelompok

industri yang mengalami tren menurun pada tahun 2015 didominasi oleh profil

(1) Pedagang Kendaraan Bermotor sebesar 59 persen, (2) Perusahaan

Pembiayaan sebesar 25 persen, (3) Perusahaan Properti sebesar 23 persen dan

(4) Bank sebesar 4 persen dibandingkan tahun 2014.

Namun, kelompok industri yang dominan digunakan oleh pelaku pencucian uang

pada tahun 2015 yaitu industri perbankan, pedagang kendaraan bermotor dan

perusahaan properti. Disamping itu terdapat penggunaan baru di tahun 2015

pada kelompok industri (1) Koperasi, (2) Penyelenggara Kegiatan Usaha

Pengiriman Uang, (3) Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam, (4)

Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Sedangkan berdasarkan

hasil temuan Aparat Penegak Hukum dalam menangani perkara pencucian uang,

penggunaan Jasa (Service) seperti Jasa Konsultan Pajak, Notaris dan Pengacara

cenderung meningkat pada tahun 2015.

Tabel 12. Tren Kelompok Industri

Kelompok Industri 2013 2014 2015

Perusahaan Sekuritas 0 2 5

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang

Asuransi

2 3 5

Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta

Asing

2 3 5

Pedagang Kendaraan Bermotor 6 27 11

Perusahaan Pembiayaan 1 4 3

Perusahaan Properti 8 13 10

Bank 16 47 45

Koperasi 0 0 4

Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang 0 0 3

Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam 0 0 1

Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 0 0 1

untuk kepentingan eksternal

Page 104: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

92

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

E.5 Tren Pihak Terkait

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada pihak terkait yang dilibatkan

dalam proses pencucian uang diantaranya (1) Keluarga Sekandung sebesar 350

persen, (2) Rekan Kerja sebesar 67 persen, (3) Perusahaan Swasta sebesar 250

persen dibandingkan tahun 2014. Selain itu terdapat penggunaan pihak terkait

baru yang dilibatkan dalam proses pencucian uang diantaranya (1) Jasa

Profesional, dan (2) Kurir.

Guna melindungi Jasa Profesional untuk melakukan maupun dimanfaatkan oleh

pelaku pencucian uang, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diantaranya meliputi Pengacara,

Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana

Keuangan telah tercatat sebagai pihak pelapor baru. Sehingga diharapkan jasa

profesional tersebut dapat berperan aktif sebagai pihak pelapor guna mencegah

dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tabel 13. Tren Pihak Terkait

Pihak Terkait 2013 2014 2015

Keluarga Sekandung 0 2 9

Rekan Kerja 1 7 25

Perusahaan Swasta 2 2 7

Anak 0 4 6

Istri 2 8 9

Pihak lain/Perantara 9 56 28

Keluarga Semenda 0 3 2

Suami 2 1 2

Jasa Profesional 0 0 3

Kurir 0 0 2

E.6 Tren Aset Pencucian Uang

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada penempatan aset pencucian

uang diantaranya (1) Saham sebesar 150 persen dan (2) Rumah sebesar 14

persen dibandingkan tahun 2014. Selain itu terdapat penempatan aset baru

pada tahun 2015 diantaranya (1) Perlengkapan Rumah Tangga, (2) Polis

Asuransi, (3) Apartemen, (4) Tanah dan Bangunan, dan (5) Reksadana.

untuk kepentingan eksternal

Page 105: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

93 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Tabel 14. Tren Aset Pencucian Uang

Aset 2013 2014 2015

Saham 1 2 5

Rumah 4 14 16

Alat Berat 0 1 1

Perhiasan Emas 1 5 5

Aksesoris 0 5 1

Tanah 4 16 9

Uang Tunai 2 19 12

Rumah Toko/Ruko 2 3 2

Mobil 2 31 22

Alat Elektronik 0 8 7

Motor 1 0 6

Perlengkapan Rumah Tangga 0 0 3

Polis Asuransi 0 0 3

Apartemen 0 0 2

Tanah dan Bangunan 0 0 2

Reksadana 0 0 1

untuk kepentingan eksternal

Page 106: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

94

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Selama periode 2015 terdapat sejumlah 40 putusan perkara pencucian uang yang

telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dengan melibatkan 50

orang terdakwa. Putusan perkara pencucian uang selama periode 2015 lebih

dominan di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) sebanyak 20 putusan

atau 50 persen yang tersebar di 15 Provinsi Indonesia. Pengadilan Tingkat Kedua

(Pengadilan Tinggi) sebanyak 16 Putusan atau 40 persen serta Mahkamah Agung

RI sebanyak 4 putusan atau 10 persen.

2. Secara umum karakteristik putusan perkara pencucian uang yang telah

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama periode 2015,

diantaranya:

a. Profil terdakwa yang dominan melakukan tindak pidana pencucian uang

selama tahun 2015 yaitu Pengusaha/Wiraswasta sebanyak 22 terdakwa

atau 44 persen. Pada tahun 2015, jumlah profil terdakwa dari kategori

berisiko tinggi seperti orang yang populer secara politis (Politically

Exposed Persons/PEP), Pegawai instansi pemerintah kecenderungannya

lebih sedikit dibandingkan profil Pegawai Bank, BUMN/D, Jasa Pengiriman

Uang, Pedagang Valuta Asing yaitu sebanyak 7 terdakwa atau sebesar 14

persen.

b. Tingkat rentang usia yang dominan melakukan tindak pidana pencucian

uang selama periode 2015 yaitu usia diatas 40 tahun sebanyak 24 orang

terdakwa atau 48 persen.

c. Tindak pidana asal yang dominan yaitu tindak pidana korupsi sebanyak 10

putusan atau 25 persen dari 40 putusan, tanpa tindak pidana asal (hanya

TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak Pidana Penipuan

sebanyak 7 Putusan.

d. Wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah yang paling dominan dalam

pengadilan atas kasus-kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu

sebanyak 9 putusan atau 22,50 persen. Kemudian wilayah Jawa Timur dan

Kalimantan Selatan sebanyak 5 putusan atau 12,50 persen.

e. Berdasarkan basis data putusan perkara pencucian uang tahun 2015

diketahui bahwa sebanyak 17 putusan atau 43 persen putusan perkara

untuk kepentingan eksternal

Page 107: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

95 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

pencucian uang menghasilkan pengembalian aset untuk

korban/perusahaan. Sedangkan sebanyak 9 putusan atau 22 persen

putusan perkara pencucian uang yang menghasilkan perampasan aset

untuk negara. Disamping itu, terdapat 2 putusan perkara pencucian

dengan tindak pidana asal korupsi yang memberikan hukuman tambahan

berupa membayar uang pengganti selain aset atau harta hasil

kejahatannya dirampas untuk negara.

f. Para terdakwa lebih dominan dikenakan hukuman penjara antara 0 s.d. 5

tahun sebanyak 24 terdakwa atau 48 persen. Sedangkan terdakwa yang

dikenakan hukuman penjara selama 6 s.d. 10 tahun sebanyak 21

terdakwa atau 42 persen. Berdasarkan basis data putusan perkara

pencucian uang tahun 2015, diketahui hukuman pidana penjara yang

diterima oleh terdakwa paling rendah atau minimal selama 8 bulan dan

maksimal selama 15 tahun.

3. Di dalam pokok FATF Immediate Outcome 6 terdapat beberapa uraian

diantaranya Immediate Outcome 6.2 yang menyatakan bahwa sejauh mana

otoritas yang berwenang menerima atau meminta laporan (dalam hal ini: LTKM,

LTKT, LTKL, LT PBJ, LPUT LB) yang mengandung informasi terkait dan akurat

guna mendukung Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugasnya.

Hasil penelitian menunjukan adanya beberapa keterkaitan data antara database

PPATK dengan 50 terdakwa dari 40 putusan perkara pencucian uang yang telah

berkekuatan hukum tetap selama periode 2015, diantaranya:

a. Adanya keterkaitan database Laporan Transaksi Keuangan (LTKM)

sebanyak 25 terdakwa atau 50 persen dari 50 terdakwa;

b. Adanya keterkaitan database Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)

PPATK sebanyak 3 terdakwa atau 6 persen dari 50 terdakwa;

c. Adanya keterkaitan database Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa

sebanyak 1 terdakwa atau 2 persen dari 50 terdakwa;

d. Tidak adanya keterkaitan database Laporan Transaksi dari/ke Luar Negeri

(LTKL) dengan 50 terdakwa;

e. Tidak adanya keterkaitan database Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas

Batas (LPUT LB) dengan 50 terdakwa.

Sedangkan uraian pokok FATF Immediate Outcome 6 lainnya yaitu tercantum

dalam FATF Immediate Outcome 6.3 yang menyatakan bahwa sejauh mana Hasil

untuk kepentingan eksternal

Page 108: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

96

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Analisis dan diseminasi dari FIU (dalam hal ini PPATK) mendukung kebutuhan

operasional otoritas yang berwenang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya keterkaitan data putusan perkara

pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde)

selama periode 2015 dengan Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP)

PPATK.

a. Terdapat sebanyak 11 putusan atau 27,5 persen dari 40 putusan perkara

pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan

memanfaatkan Hasil Analisis (HA) PPATK.

Pemanfaatan Hasil Analisis PPATK selain mengenai penegakan hukum juga

dapat membantu proses pemeriksaan, pengembangan analisis dan

penagihan pajak (tax collection), membantu proses audit investigasi, serta

dapat membantu proses fit and proper test di Kementerian/Lembaga

Pemerintah dalam rangka mewujudkan (good public governance).

b. Terdapat sebanyak 2 putusan atau 5 persen dari 40 putusan perkara

pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap dengan

memanfaatkan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK.

Sebagai informasi bahwa proses pemanfaatan Hasil Pemeriksaan PPATK

tahun 2015 masih didominasi pada tahap penyelidikan. Selain itu

berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tahun 2015 terkait Tindak Pidana Pajak

telah menghasilkan pengembalian pajak sebesar Rp50.000.000.000,-

(lima puluh miliar rupiah).

4. Tipologi pencucian uang dari beberapa putusan perkara pencucian uang yang

telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) selama periode 2015:

a. Melakukan penjaminan atau agunan harta hasil kejahatan untuk

memperoleh pembiayaan/kredit yang kemudian disegaja untuk tidak

dibayarkan agar jaminan atau agunan tersebut dirampas oleh pihak

pemberi pembiayaan/kredit;

b. Penguasaan debit rekening bank atas nama perusahaan yang dilengkapi

dengan speciment tanda tangan dari pihak di luar struktur kepemilikan

perusahaan;

c. Keterkaitan jasa profesional seperti notaris dalam pembelian dan

pembuatan Akta Jual Beli Tanah;

d. Pembelian aset/barang-barang mewah berupa tanah, bangunan dan

properti dengan mengunakan nama kepemilikan orang lain (sopir) dan

pihak keluarga (anak, kakak, sepupu). Pihak tersebut hanya tercatat atas

untuk kepentingan eksternal

Page 109: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

97 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

kepemilikannya (registered ownership) dan bukan sebagai penerima

manfaat.

e. Penguasaan kepemilikan akun rekening bank atas nama orang lain.

f. Pemanfaatan profil wiraswasta dalam kepemilikan akun rekening bank

yang dikuasai oleh Politically Exposed Persons (PEP).

g. Keterlibatan pihak ketiga seperti mertua, saudara ipar dalam penempatan

dana hasil tindak pidana.

h. Penggunaan nama orang lain, anggota keluarga dan pihak ketiga dalam

mengendalikan dana hasil kejahatan.

i. Pemanfaatan Kegiatan Usaha Pengiriman Uang/KUPU antar negara

dan/atau domestik).

j. Pembelian Aset/Barang-Barang Mewah berupa tanah, rumah dan

kendaraan bermotor dari hasil kejahatan.

k. Transaksi pass by (sejumlah dana yang masuk langsung ditransfer kembali

atau tarik tunai).

l. Menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda

untuk kepentingan satu orang tertentu.

m. Transaksi pinjaman dengan jaminan dana deposito (back-to-back

deposit/loan transaction);

n. Pembelian aset berupa alat berat seperti Excavator dan Truk yang

digunakan hanya untuk menutupi modus tindak pidana yang dilakukan;

o. Penggunaan identitas palsu.

p. Pembelian akun rekening bank atas nama orang lain.

q. Melibatkan banyak transaksi berupa penarikan tunai dan transfer dengan

volume transaksi yang tinggi dan nilai transaksi yang kecil-kecil.

r. Melibatkan banyak transaksi berupa transfer dana dengan volume

transaksi yang tinggi dan nilai transaksi yang kecil-kecil.

s. Menggunakan modus berita pengiriman yang berbeda-beda yang diketahui

berita pengiriman tersebut hanya fiktif dengan maksud agar terlihat

perputaran uang yang signifikan.

t. Pemanfaatan layanan pengiriman uang antar bank secara cepat dan

seketika dengan nilai transaksi bernilai besar (di atas Rp100.000.000,-).

5. Tren variabel pembentuk tipologi berdasarkan putusan perkara tindak pidana

pencucian uang:

a. Tren Profil Pelaku Pencucian Uang

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada jenis profil yang

melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu pada profil (1)

untuk kepentingan eksternal

Page 110: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

98

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Pengusaha/Wiraswasta sebesar 120 persen, (2) Pegawai Bank,

BUMN/D, Pengiriman Uang, Pedagang Valuta sebesar 133 persen,

(3) Petani/Nelayan, Pengrajin, Buruh Lepas, Pedagang sebesar 300

persen apabila dibandingkan dengan tahun 2014.

Sedangkan untuk profil yang mengalami tren menurun pada tahun

2015 didominasi oleh profil (1) TNI/POLRI, (2) Pegawai

Swasta/Karyawan, (3) PNS/ASN (termasuk pensiunan).

b. Tren Pola Transaksi

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada pola transaksi

berupa (1) pass by sebesar 1100 persen, (2) transaksi pemberian

uang secara tunai sebesar 220 persen, (3) pencairan kredit dari

perbankan sebesar 200 persen dibandingkan dengan tahun 2014.

Sedangkan pola transaksi yang baru muncul pada tahun 2015

diantaranya (1) penempatan deposito, (2) transfer dana ke luar

negeri, (3) pencairan deposito, (4) setoran tunai via ATM, (5)

pembelian reksadana, (6) pencairan polis asuransi.

c. Tren Instrumen Transaksi

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada penggunaan

instrumen transaksi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

pencucian uang diantaranya (1) Cek/BG sebesar 150 persen, (2)

Saham sebesar 100 persen, (3) Kartu Debit sebesar 100 persen

dibandingkan dengan tahun 2014.

Sedangkan untuk instrumen transaksi yang mengalami tren

menurun hingga tahun 2015 yaitu pada penggunaan instrumen

transaksi perjanjian hutang piutang. Dalam perkembangannya

terdapat penggunaan instrumen transaksi yang baru muncul

digunakan dalam proses pencucian uang di tahun 2015

diantaranya (1) Rekening Pinjaman Rp, (2) Polis Asuransi Jiwa, (3)

Letter of Credit.

d. Tren Kelompok Industri

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada kelompok industri

yang digunakan dalam proses pencucian diantaranya (1)

Perusahaan Sekuritas sebesar 150 persen, (2) Perusahaan

Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi sebesar 67 persen, (3)

Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing sebesar 67

persen dibandingkan tahun 2014.

Sedangkan untuk kelompok industri yang mengalami tren

menurun pada tahun 2015 didominasi oleh profil (1) Pedagang

untuk kepentingan eksternal

Page 111: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

99 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Kendaraan Bermotor sebesar 59 persen, (2) Perusahaan

Pembiayaan sebesar 25 persen, (3) Perusahaan Properti sebesar

23 persen dan (4) Bank sebesar 4 persen dibandingkan tahun

2014. Namun, kelompok industri yang dominan digunakan oleh

pelaku pencucian uang pada tahun 2015 yaitu industri perbankan,

pedagang kendaraan bermotor dan perusahaan properti.

Disamping itu terdapat penggunaan baru di tahun 2015 pada

kelompok industri (1) Koperasi, (2) Penyelenggara Kegiatan Usaha

Pengiriman Uang, (3) Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam,

(4) Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Sedangkan berdasarkan hasil temuan Aparat Penegak Hukum

dalam menangani perkara pencucian uang, penggunaan Jasa

(Service) seperti Jasa Konsultan Pajak, Notaris dan Pengacara

cenderung meningkat pada tahun 2015.

e. Tren Pihak Terkait

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada pihak terkait yang

dilibatkan dalam proses pencucian uang diantaranya (1) Keluarga

Sekandung sebesar 350 persen, (2) Rekan Kerja sebesar 67

persen, (3) Perusahaan Swasta sebesar 250 persen dibandingkan

tahun 2014.

Terdapat penggunaan pihak terkait baru yang dilibatkan dalam

proses pencucian uang di tahun 2015 diantaranya (1) Jasa

Profesional, dan (2) Kurir.

f. Tren Aset Pencucian Uang

Pada tahun 2015 terdapat tren meningkat pada penempatan aset

pencucian uang diantaranya (1) Saham sebesar 150 persen dan

(2) Rumah sebesar 14 persen dibandingkan tahun 2014.

Terdapat penempatan aset baru pada tahun 2015 diantaranya (1)

Perlengkapan Rumah Tangga, (2) Polis Asuransi, (3) Apartemen,

(4) Tanah dan Bangunan, dan (5) Reksadana.

6. Dinamika dan tantangan Aparat Penegak Hukum dalam penelusuran aset dan

pembuktian perkara pencucian uang:

a. Dalam penelusuran aset, (1) pelaku pencucian uang seringkali

menempatkan hasil kekayaan pada aset bergerak/tidak bergerak.

Sedangkan untuk bukti kepemilikan pada biasanya disembunyikan dan

tidak dapat disita, sehingga meskipun barangnya disita untuk proses

eksekusi setalah putusan (inkracht van gewisjde) akan kesulitan dalam

untuk kepentingan eksternal

Page 112: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

100

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

pelelangan. (2) terdapat kesulitan pada penelusuran aset hasil kejahatan

yang berbentuk fisik/proses pembangunan. (3) Apabila aset/hasil

kejahatan yang diperoleh oleh pelaku pencucian uang kemudian diatas

namakan orang lain yang tidak memiliki hubungan dengan pelaku;

b. Dalam hal pembuktian terbalik sebaiknya memberikan kemudahan kepada

Penuntut Umum. Namun, dalam praktiknya pada tahap persidangan

pembuktian dari Penuntut Umum tetap diwajibkan untuk membuktikan

bahwa harta tersebut merupakan hasil tindak pidana;

c. Pada saat proses pembuktian, pihak penuntut umum mengalami kesulitan

ketika membuktikan kepemilikan rekening yang tidak didukung dengan

dokumen tambahan berupa buku tabungan rekening tersebut.

d. Dalam proses persidangan, terdapat kesulitan atau kendala dalam

penerapan UU PPTPPU periode sebelum 2010 dengan sesudah periode

2010.

e. Di dalam proses persidangan diharapkan adanya Ahli dari PPATK.

f. Dalam proses persidangan, data atau informasi yang disampaikan Penyidik

tidak semuanya dapat dibuktikan, seperti ketiadaan alat bukti dan

terkadang berkas/surat dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum

tidak lengkap, sehingga diharapkan dapat melengkapi atau memperkuat

alat bukti.

Disamping itu terdapat beberapa dinamika dan tantangan lainnya yang

seringkali ditemukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam menangani

perkara pencucian uang, diantaranya:

Pada tahap penyelidikan terdapat kesulitan dalam melakukan

pemblokiran, sehingga diusulkan untuk dapat dilakukan penyitaan

terlebih dahulu;

Sulitnya mendapatkan ahli mengenai pencucian uang dan sulitnya

akses masuk ke dalam lembaga jasa keuangan.

Pada saat proses penelusuran transaksi seringkali terhambat oleh

batas waktu penahanan. Hal tersebut dikarenakan sulitnya

mendeteksi pihak beneficial owner atau pihak penerima manfaat atas

hasil tindak kejahatan;

Transaksi yang dilakukan secara tunai (cash basis) menjadi kendala

dalam penelusuran transaksi;

Pada saat proses penyusunan dakwaan, terdapat kendala mengenai

tempus kejadian yang berbeda. Hal tersebut seringkali dipertanyakan

oleh dewan majelis hakim, khususnya pada Pasal 64 dan Pasal 65

untuk kepentingan eksternal

Page 113: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

101 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

KUHP karena dimungkinkan perbuatan tersebut terjadi pada periode

sebelum UU PPTPPU.

Masih adanya perbedaan persepsi pada Aparat Penegak Hukum

dalam penanganan perkara pencucian uang.

7. Berdasarkan hasil wawancara riset, dapat diketahui informasi mengenai

kelemahan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang, diantaranya:

Masih adanya perbedaan pemahaman di kalangan Hakim mengenai

ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU, khususnya

untuk penyidik tindak pidana korupsi oleh KPK;

Masa waktu untuk pemblokiran sangat pendek;

Tata cara pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa secara khusus

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada Jaksa Penuntut

Umum untuk membuktikan sebaliknya;

Belum diaturnya mengenai perolehan aset yang mana dalam

menentukan pada waktu perolehan/harta kekayaan;

Tidak sebandingnya hukuman kurungan pengganti pidana denda.

8. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bagian dari serangkaian kejahatan

yang saling berkaitan. Oleh karena itu, rezim pemberantasan TPPU berprinsip

follow the money, bukan follow the person, karena tindak pidananya yang saling

terangkai mengalirkan harta kekayaannya dari satu pihak ke pihak yang lain.

Sebagai follow up crime, menurut Mahkamah Agung untuk melakukan

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus

didahului dengan adanya tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut

tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Makna frasa "tidak wajib dibuktikan

terlebih dahulu" bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU

tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan hasil riset terdapat beberapa rekomendasi yang ditujukan

kepada pihak eksternal PPATK, diantaranya:

1. Mahkamah Agung RI

Diharapkan adanya pemberian akses informasi kepada PPATK mengenai

perkembangan penanganan perkara pencucian uang di Indonesia, baik di

tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung RI melalui

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

untuk kepentingan eksternal

Page 114: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

102

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Diharapkan adanya program pelatihan kepada Hakim secara terpadu

mengenai perkembangan tipologi tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan hasil temuan riset mengenai tren pola transaksi, instrumen

transaksi, kelompok industri, pihak terkait, aset pencucian uang yang

meningkat maupun yang baru ditemukan berdasarkan hasil temuan riset,

maka diharapkan agar Mahkamah Agung RI terfokus pada perkembangan

tren tersebut.

2. Kepolisian RI

Berdasarkan hasil temuan riset mengenai tren pola transaksi, instrumen

transaksi, kelompok industri, pihak terkait, aset pencucian uang yang

meningkat maupun yang baru ditemukan berdasarkan hasil temuan riset,

maka diharapkan agar Kepolisian RI terfokus pada perkembangan tren

tersebut.

Guna mengukur tingkat pemanfaatan informasi intelijen keuangan dalam

pengungkapan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asal

(sesuai FATF Immediate Outcome (IO) 6), maka diharapkan adanya

penyampaian informasi tindak lanjut Hasil Analisis (HA) dan Hasil

Pemeriksaan (HP) PPATK secara berkala.

3. Kejaksaan Agung RI

Berdasarkan hasil tren pola transaksi, instrumen transaksi, kelompok

industri, pihak terkait, aset pencucian uang, maka diharapkan agar

Kejaksaan Agung RI terfokus pada perkembangan tren pola transaksi,

instrumen transaksi, kelompok industri, pihak terkait, aset pencucian uang

yang meningkat maupun yang baru ditemukan berdasarkan hasil temuan

riset.

Guna mengukur tingkat pemanfaatan informasi intelijen keuangan dalam

pengungkapan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asal

(sesuai FATF Immediate Outcome (IO) 6), maka diharapkan adanya

penyampaian informasi tindak lanjut Hasil Analisis (HA) dan Hasil

Pemeriksaan (HP) PPATK secara berkala.

Diharapkan adanya program pelatihan kepada Jaksa secara terpadu

mengenai perkembangan tipologi tindak pidana pencucian uang.

Diharapkan adanya tim khusus analisa transaksi keuangan dalam

mengoptimalisasikan penanganan perkara pencucian uang.

untuk kepentingan eksternal

Page 115: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

103 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

4. Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan hasil tren, direkomendasikan agar KPK terfokus pada

perkembangan tren pola transaksi, instrumen transaksi, kelompok industri,

pihak terkait, aset pencucian uang yang meningkat maupun yang baru

ditemukan berdasarkan hasil temuan riset.

Guna mengukur tingkat pemanfaatan informasi intelijen keuangan dalam

pengungkapan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana asal

(sesuai FATF Immediate Outcome (IO) 6), maka diharapkan adanya

informasi tindak lanjut Hasil Analisis (HA) dan Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK

secara berkala.

5. Bank Indonesia

Diharapkan hasil riset ini dapat digunakan sebagai referensi dalam

melakukan pembinaan bagi Industri KUPU mengenai modus pencucian uang.

untuk kepentingan eksternal

Page 116: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

104

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

DAFTAR PUSTAKA

Hasil National Risk Assessment on Money Laundering and Terrorist Financing. Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. November 2015.

Suhadi, SH, MH, "Perkembangan Tipologi Pencucian Uang Secara Umum serta

Keterkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika", In House Training

PPATK. Jakarta. Februari 2016.

FATF Recommendation 2012. International Standards on Combating Money Laundering

and The Financing of Terrorism and Proliferation. Update June 2016.

FATF Methodology for Assessing Technical Compliance with The FATF Recommendations

and The Effectiveness of AML/CFT System. February 2013.

Methods & Trends Typologies Money Laundering. Asia/Pasific Group on Money

Laundering. 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tetang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tetang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan

Register Perkara No.11/Pid.Sus-TPK/2015/PT DPS tanggal 7 September 2015.

Register Perkara No. 16/Pid.Sus-TPK/2015/PT PTK tanggal 2 Juli 2015.

Register Perkara No.01/Pid/TPK/2015/PT DKI tanggal 11 Februari 2015.

Register Perkara No.03/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk tanggal 18 Mei 2015.

Register Perkara No.650/Pid.Sus/2014/PN.Gpr tanggal 5 Agustus 2015.

Register Perkara No.553K/Pid.Sus/2015 tanggal 18 Mei 2015.

Register Perkara No. 318/Pid.B.Sus/2015/PN.Sby tanggal 7 Oktober 2015.

Register Perkara No.36/Pid/2015/PN YKK tanggal 1 Juli 2015.

Register Perkara No.1222K/Pid.Sus/2015 tanggal 25 Juni 2015.

Register Perkara No.88/Pid/2015/PN.Btn tanggal 6 Agustus 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Risalah Uji Materil Undang-Undang Tindak Pidana Penncucian Uang Tahun 2016 oleh R.J.

Soehandoyo, SH, MH. 14 Juli 2016.

untuk kepentingan eksternal

Page 117: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

105 TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

Sumber lainnya:

http://www.ppatk.go.id

http://www.putusan.mahkamahagung.go.id

http://www.fatf-gafi.org.

http://www.apgml.org. Asia Pasific Group. Typologies Introduce. Web. 18 Februari 2016.

untuk kepentingan eksternal

Page 118: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

untuk kepentingan eksternal

Page 119: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

109

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

LAMPIRAN

untuk kepentingan eksternal

Page 120: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

110

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

Lampiran

No PENGADILAN Nomor

Putusan Terpidana

Jenis Kelamin

Wilayah Pasal TPPU

Hukuman Pidana Penjara

Hukuman Pidana Denda

(Dalam Rupiah)

1 Pengadilan Tinggi Banjarmasin

4/PID.SUS/2015/PT BJM

AMA Pria Kalimantan Selatan

Pasal 3

8 bulan 2,500,000

2 Pengadilan Negeri Surabaya

103/Pid/2015/PN.SBY

AR Pria Jawa Timur Pasal

5 4 tahun 1,000,000,000

3 Pengadilan Tinggi Pontianak

16/PID.SUS-TPK/2015/PT PTK

IJ Pria Kalimantan Barat

Pasal 3

7 tahun 250,000,000

4 Pengadilan Tinggi Bandung

252/PID.SUS/2015/PT Bdg

AR Pria Jawa Barat Pasal

3 10 tahun 50,000,000

5 Pengadilan Tinggi Yogyakarta

36/PID/2015/PT YYK

G Pria DI Yogyakarta

Pasal 3

5 tahun 150,000,000

MR Pria Pasal

3 5 tahun 150,000,000

AR Pria Pasal

3 6 tahun 150,000,000

WDL Pria Pasal

3 7 tahun 200,000,000

AJ Pria Pasal

3 7 tahun 200,000,000

6 Pengadilan Tinggi Yogyakarta

92/PID/2015/PT YKK

ER Wanita DI Yogyakarta

Pasal 3

8 tahun 1,000,000,000

7 Pengadilan Tinggi Jakarta

01/PID/TPK/2015/PT.DKI

HL Pria DKI Jakarta Pasal

3 7 tahun 5,000,000,000

8 Pengadilan Tinggi Jakarta

03/PID/TPK/2015/PT.DKI

SRS Pria DKI Jakarta Pasal

3 10 tahun 1,000,000,000

9 Pengadilan Tinggi Jakarta

11/PID/TPK/2015/PT.DKI

HS Pria DKI Jakarta Pasal

3 9 tahun 500,000,000

10 Pengadilan Tinggi Banten

88/PID/2015/PT.BTN

D Pria Banten Pasal

5 3 tahun 6

bulan 250,000,000

11 Pengadilan Tinggi Denpasar

11/PID.SUS-TPK/2015/PT.DPS

IWC Pria Bali Pasal

3 15 tahun 1,000,000,000

12 Pengadilan Negeri Kebumen

36/Pid.B/2015/PN Kbm

G Pria Jawa Tengah

Pasal 5

3 tahun 6 bulan

1,000,000,000

13 Pengadilan Negeri Kebumen

37/Pid.B/2015/PN Kbm

DAR Pria Jawa Tengah

Pasal 3

9 tahun 1,000,000,000

14 Pengadilan Tinggi Banjarmasin

40/Pid.Sus/2015/PT.Bjm

YSS Wanita Kalimantan Selatan

Pasal 3

1 tahun 6 bulan

1,000,000,000

untuk kepentingan eksternal

Page 121: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

111

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

No PENGADILAN Nomor

Putusan Terpidana

Jenis Kelamin

Wilayah Pasal TPPU

Hukuman Pidana Penjara

Hukuman Pidana Denda

(Dalam Rupiah)

15 Pengadilan Negeri Brebes

58/Pid.Sus/2015/PN Bbs

ABS Pria Jawa Tengah

Pasal 3

12 tahun 7,000,000,000

YAN Pria Pasal

3 10 tahun 2,000,000,000

16 Pengadilan Negeri Karanganyar

232/Pid.Sus/2014/PN.Krg

HA Pria Jawa Tengah

Pasal 5

1 tahun 8 bulan

100,000,000

17 Pengadilan Negeri Banda Aceh

02/Pid.Sus/2015/PN.BNA

YF Wanita Aceh Pasal

3 7 tahun 500,000,000

18 Pengadilan Negeri Manokwari

06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

S Wanita Papua Barat

Pasal 3

4 tahun 3 bulan

200,000,000

19 Pengadilan Negeri Manokwari

07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

AY Pria Papua Barat

Pasal 3

5 tahun 6 bulan

300,000,000

20 Pengadilan Negeri Batam

111/Pid.B/2015/PN.Btm

NC Pria Kepulauan Riau

Pasal 3

3 tahun 4 bulan

3,000,000,000

21 Pengadilan Negeri Bandung

45/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg

TS Pria Jawa Barat Pasal

5 2 tahun 6

bulan 100,000,000

22 Pengadilan Negeri Pontianak

03/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk

AA Pria Kalimantan Barat

Pasal 5

1 100,000,000

23 Pengadilan Tinggi Medan

20/Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN

SS Pria Sumatera Utara

Pasal 3

5 tahun 8 bulan

200,000,000

24 Pengadilan Tinggi Medan

115/Pid.Sus/2015/PT.MDN

MA Pria Sumatera Utara

Pasal 3

1 tahun 500,000,000

25

Mahkamah Agung

1222 K/Pid.Sus/2015

AAB Pria DKI Jakarta Pasal

3 9 tahun 500,000,000

26 Pengadilan Negeri Kotabaru

45/Pid.Sus/2015/PN. Ktb

S Pria Kalimantan Selatan

Pasal 3

3 tahun 1,000,000,000

A Pria Pasal

3 3 tahun 1,000,000,000

H Pria Pasal

3 3 tahun 1,000,000,000

27 Pengadilan Negeri Kotabaru

46/Pid.Sus/2015/PN. Ktb

A Pria Kalimantan Selatan

Pasal 3

3 tahun 1,000,000,000

D Pria Pasal

3 3 tahun 1,000,000,000

28 Pengadilan Tinggi Jakarta

269/Pid/2015/PT.DKI

ID Pria DKI Jakarta Pasal

3 10 tahun 10,000,000,000

RS Pria Pasal

3 10 tahun 10,000,000,000

untuk kepentingan eksternal

Page 122: untuk kepentingan Tim Riset PPATK eksternal · meningkatkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ... TPPU) sebanyak 10 putusan atau 25 persen dan Tindak

112

P U S A T P E L A P O R A N D A N A N A L I S I S T R A N S A K S I K E U A N G A N

TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 2016

No PENGADILAN Nomor

Putusan Terpidana

Jenis Kelamin

Wilayah Pasal TPPU

Hukuman Pidana Penjara

Hukuman Pidana Denda

(Dalam Rupiah)

29 Pengadilan Negeri Maros

108/Pid.Sus/2015/PN.Mrs

HH Pria Sulawesi Selatan

Pasal 3

6 tahun 10,000,000,000

30 Pengadilan Negeri Surabaya

1640/Pid.B/2015/PN.Sby

MRR Pria Jawa Timur

EB Pria

31 Pengadilan Negeri Sampit

402/PID.SUS/2015/PN.Spt

TP Pria Kalimantan Tengah

Pasal 3

4 tahun 500,000,000

32 Pengadilan Negeri Tanjung

90/Pid.Sus/2015/PN.Tjg

IM Pria Kalimantan Selatan

Pasal 5

1 tahun 3 bulan

50,000,000

33 Pengadilan Negeri Surabaya

1639/Pid.B/2015/PN.Sby

JM Pria Jawa Timur

1 tahun 8 bulan

100,000,000

34 Pengadilan Negeri Kediri

650/Pid.Sus/2014/PN.Gpr

SAR Pria Jawa Timur Pasal

3 6 tahun 500,000,000

35 Mahkamah Agung

553 K/Pid.Sus/2015

AKP Pria DI Yogyakarta

Pasal 3

12 tahun 1,500,000,000

36 Mahkamah Agung

8 PK/Pid.Sus/2013

E Pria DKI Jakarta Pasal

5 5 tahun 100,000,000

37 Mahkamah Agung

38 PK/Pid.Sus/2015

NW Wanita DKI Jakarta Pasal

5 10 tahun 5,000,000,000

38 Pengadilan Tinggi Jakarta

287/Pid/2014/PT.DKI

RT Pria DKI Jakarta Pasal

5 1 tahun -

39 Pengadilan Tinggi Jakarta

80/Pid/2015/PT.DKI

IKM Wanita DKI Jakarta Pasal

5 2 tahun

500,000,000

40 Pengadilan Negeri Surabaya

318/Pid.B.Sus/2015/PN.SBY

DCG Pria Jawa Timur Pasal

3 8 tahun 10,000,000,000

untuk kepentingan eksternal