84
UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA JL. YOS SUDARSO NO. 27-29 PERIODE 19 30 AGUSTUS 2013 LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER MEILINA ZAHRATUNNISA NURLAM, S.Farm. 1206329814 ANGKATAN LXXVII FAKULTAS FARMASI PROGRAM PROFESI APOTEKER DEPOK JANUARI 2014 Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

  • Upload
    lyhanh

  • View
    245

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI

SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA UTARA

JL. YOS SUDARSO NO. 27-29

PERIODE 19 – 30 AGUSTUS 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

MEILINA ZAHRATUNNISA NURLAM, S.Farm.

1206329814

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOK

JANUARI 2014

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 2: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

ii

UNIVERSITAS INDONESIA

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER DI

SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA UTARA

JL. YOS SUDARSO NO. 27-29

PERIODE 19 – 30 AGUSTUS 2013

LAPORAN PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Apoteker

MEILINA ZAHRATUNNISA NURLAM, S.Farm.

1206329814

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOK

JANUARI 2014

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 3: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 4: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 5: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

v

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih

dan Maha Penyayang, karena atas segala kuasaNya, penulis dapat menyelesaikan

tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan

Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus

sampai 30 Agustus 2013 dan menyelesaikan laporan ini.

Kegiatan PKPA dan penyusunan laporan PKPA ini merupakan bagian dari

kegiatan perkuliahan Program Pendidikan Profesi Apoteker yang bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama

masa perkuliahan. Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan,

dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Dr. Mahdi Jufri, M.Si, Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas

Indonesia.

2. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., Apt., selaku Pejabat sementara Dekan

Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sampai dengan tanggal 20 Desember

2013.

3. Dr. Harmita, Apt., selaku Ketua Program Profesi Fakultas Farmasi

Universitas Indonesia serta pembimbing dari Fakultas Farmasi Universitas

Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

selama PKPA berlangsung.

4. Drs. Kusnaidi, Apt., selaku Kepala Koordinator Farmasi Makanan dan

Minuman Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara serta

pembimbing dari Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara yang telah

membimbing dengan sabar dan mengarahkan penulis dengan penuh

kesungguhan hati selama PKPA berlangsung.

5. Drg. Leny Aryani selaku Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara beserta seluruh staf yang telah

menerima, mendukung, dan membantu penulis selama melaksanakan

kegiatan PKPA.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 6: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

vi

6. Seluruh staf pengajar, tata usaha, dan karyawan di Program Profesi Apoteker

Fakultas Farmasi UI yang telah banyak membagi ilmu dan hikmah yang akan

menjadi penerang dan penuntun dalam menjalani kehidupan.

7. Orang tua yang penulis kasihi, yang cinta dan kasihnya tak pernah berhenti,

selalu mendo’akan dan memberikan perhatian baik moril maupun materil.

8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Apoteker UI angkatan 77 yang selalu

bersemangat dan saling menyemangati untuk terus belajar; serta rekan-rekan

dari Apoteker UI angkatan 76.

9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis berharap semoga

pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran hidup yang penulis dapat selama

PKPA yang dituangkan dalam laporan ini dapat memberikan manfaat khususnya

bagi perkembangan ilmu farmasi.

Penulis

2014

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 7: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 8: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

viii

ABSTRAK

Nama : Meilina Zahratunnisa Nurlam, S. Farm

NPM : 1206329814

Program Studi : Profesi Apoteker

Judul : Laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode 19 – 30

Agustus 2013

Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi

Jakarta Utara bertujuan untuk memahami tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan

Kota Jakarta Utara dan juga memahami tugas pokok dan fungsi dari bagian tenaga

kesehatan, bagian standarisasi mutu kesehatan dan bagian farmasi, makanan dan

minuman yang termasuk di dalam seksi sumber daya kesehatan (SDK).

Sedangkan tujuan dari tugas khusus adalah untuk memahami tugas dan peran

apoteker dalam melakukan pelayanan informasi obat di puskesmas.

Kata kunci : Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, Bagian

farmasi, makanan dan minuman, pelayanan informasi obat

Tugas umum : xi + 55 halaman; 12 lampiran

Tugas khusus : ii + 13 halaman

Daftar Acuan Tugas Umum : 22 (1990-2011)

Daftar Acuan Tugas Khusus : 10 (1993-2013)

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 9: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

ix

ABSTRACT

Name : Meilina Zahratunnisa Nurlam, S.Farm

NPM : 1206329814

Program Study : Apothecary profession

Title : Pharmacist Internship Program at Health Agency of

North Jakarta Period January 7th - January 18th 2013

Pharmacists Professional Practice in Health Agency of North Jakarta

Administration aims to understand the duties and functions of parts of North

Jakarta Health Office and also to understand the duties and functions of the part

of health personnel, parts standardization and quality health pharmacy, food and

beverage included in the resources in the health section (SDK). While the

purpose of the special task is to determine understand the tasks and role of the

pharmacist in the conduct of drug information services in health centers.

Keywords : Health Dept North Jakarta, Part pharmaceutical, drug information

service

General Assignment : xi + 55 pages; 12 appendices

Specific Assignment : ii + 13 pages

Bibliography of General Assignment: 22 (1990-2011)

Bibliography of Specific Assignment: 10 (1993-2013)

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

uiperpustakaan
Inserted Text
Page 10: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ................................................ iv

KATA PENGANTAR ........................................................................................... v

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ...................................................... vii

ABSTRAK ............................................................................................................. viii

ABSTRACT ........................................................................................................... ix

DAFTAR ISI .......................................................................................................... x

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................... xi

1 PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2 Tujuan ...................................................................................................... 2

2 TINJAUAN UMUM SUKU DINAS KESEHATAN KOTA

ADMINISTRASI JAKARTA UTARA ........................................................... 3 2.1 Suku Dinas Kesehatan .............................................................................. 3

2.2 Visi dan Misi ............................................................................................. 4

2.3 Susunan Organisasi ................................................................................... 4

3 TINJAUAN KHUSUS KOORDINATOR FARMASI, MAKANAN

DAN MINUMAN .............................................................................................. 15

3.1 Koordinator Farmasi, Makanan dan Minuman ......................................... 15

3.2 Dasar Hukum ............................................................................................ 17

3.3 Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi, Makanan dan

Minuman .................................................................................................. 18

3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sarana Pelayanan

Kesehatan Farmasi, Makanan dan Minuman ............................................ 25

3.5 Pelanggaran dan Sanksi ............................................................................ 26

4 PEMBAHASAN ................................................................................................ 28 4.1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, Seksi Sumber

Daya Kesehatan (SDK), Koordinator Farmasi, Makanan dan Minuman

(Farmakmin) ............................................................................................. 28

4.2 Pelaporan Narkotika.................................................................................. 33

4.3 Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Koja .......................... 34

5 KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................................... 37 5.1 Kesimpulan ............................................................................................... 37

5.2 Saran ......................................................................................................... 37

DAFTAR ACUAN ................................................................................................. 38

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 11: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi

Jakarta Utara .................................................................................. 40

Lampiran 2. Formulir Permohonan Izin Apotek ................................................ 41

Lampiran 3. Format Surat Izin Apotek .............................................................. 42

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Apotek ................................................. 44

Lampiran 5. Formulir Permohonan Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) .......... 48

Lampiran 6. Format Surat Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat) ................. 49

Lampiran 7. Berita Acara Pemeriksaan Toko Obat ........................................... 50

Lampiran 8. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan ...................................... 51

Lampiran 9. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga ...................... 52

Lampiran 10.Formulir Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)/Surat Izin Kerja

Apoteker (SIKA) ............................................................................ 53

Lampiran 11.Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) .............................................. 54

Lampiran 12.Surat Izin Kerja Apoteker .............................................................. 55

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 12: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan

sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat (UU No. 32, 2004). Untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada bulan Agustus 1966 di DKI

Jakarta dibentuk beberapa Kota Administrasi. Berbeda dengan kota otonom yang

dilengkapi dengan DPRD Tingkat II, maka kota-kota administrasi di DKI Jakarta

tidak memiliki DPRD Tingkat II yang mendampingi Walikota.

Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, menyelenggarakan,

mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang

merata dan terjangkau oleh masyarakat (UU No 36, 2009). Dengan adanya

otonomi daerah, sebagian kewenangan dan tugas pemerintah pusat di bidang

kesehatan dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam

melaksanakan tanggung jawab tersebut, pemerintah DKI Jakarta membentuk

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan di setiap kota

administrasi yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta

Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Wilayah Jakarta Utara

yang merupakan bagian dari pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri

dari 6 (enam) kecamatan yaitu Koja, Kelapa Gading, Tanjung Priok, Pademangan,

Penjaringan, dan Cilincing.

Dinas Kesehatan Provinsi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di

bidang kesehatan sedangkan Suku Dinas Kesehatan merupakan unit kerja dari

Dinas Kesehatan Provinsi. Suku Dinas Kesehatan bertanggung jawab

melaksanakan pelayanan perizinan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian

efektivitas pelayanan kesehatan di wilayah kota adminstrasi.

Apoteker berperan penting untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian di

fasilitas pelayanan kefarmasian. Selain melakukan pekerjaan kefarmasian,

Apoteker juga dapat berperan dalam pemerintahan sebagai penyusun kebijakan di

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 13: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

2

Universitas Indonesia

bidang kefarmasian, perizinan, pengawasan, dan pengendalian sarana kefarmasian

(PP No. 51, 2009).

Dalam pemerintahan khususnya Suku Dinas Kesehatan, peran Apoteker

lebih diarahkan pada proses perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

sarana kefarmasian serta tenaga kefarmasian. Untuk lebih memahami serta

mengetahui peran dan fungsi apoteker di pemerintahan, maka calon apoteker

membutuhkan suatu program praktek kerja yang dapat memberikan pengalaman

kerja, pengetahuan dan gambaran tentang peran apoteker di Pemerintahan. Oleh

karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Suku

Dinas Kesehatan Jakarta Utara dengan mengadakan kegiatan Praktek Kerja

Profesi Apoteker (PKPA) untuk memberikan wawasan kepada calon apoteker

mengenai perannya di Suku Dinas Kesehatan.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Suku

Dinas Kesehatan Jakarta Utara, ini adalah agar mahasiswa program profesi

apoteker Fakultas Farmasi Universitas Indonesia:

a. Mengetahui dan memahami gambaran umum suku dinas kesehatan beserta

peran dan fungsinya;

b. Memahami gambaran umum Seksi Sumber Daya Kesehatan;

c. Memahami pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Farmasi Makanan

Minuman (Farmakmin), baik yang terkait dengan perizinan maupun yang

terkait dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana kesehatan

pada lingkup Kota Administrasi Jakarta Utara.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 14: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

3

Universitas Indonesia

BAB 2

TINJAUAN UMUM

SUKU DINAS KESEHATAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

2.1 Suku Dinas Kesehatan

Sejak sistem pemerintahan otonomi daerah diberlakukan, Provinsi DKI

Jakarta membentuk Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dinas Kesehatan merupakan

unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin

oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab dan berkedudukan di bawah

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan urusan kesehatan.

Suku Dinas Kesehatan adalah Unit Kerja Dinas Kesehatan di kota

administrasi. Suku Dinas Kesehatan dibentuk di setiap kota administrasi yaitu

Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat.

Kepala Suku Dinas yang memimpin Suku Dinas Kesehatan diangkat dari Pegawai

Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Kepala Suku Dinas bertanggung jawab

secara teknis administratif kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara teknis

operasional kepada Walikota Administrasi yang bersangkutan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

Suku Dinas Kesehatan merupakan penamaan baru yang atas

penggabungan dari dua suku dinas yang terdahulu, yakni Suku Dinas Pelayanan

Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat. Hal ini menimbulkan

perubahan pada struktur organisasi secara keseluruhan.

Sebelum penggabungan, Suku Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari 6

seksi; yaitu Seksi Pelayanan kesehatan Dasar, Seksi Farmasi Makanan Minuman,

Seksi Pelayanan Kesehatan Spesialistik, Seksi Pendataan dan Program, Seksi

Gawat Darurat Bencana dan Gakin, Seksi Pengobatan Tradisional, serta Subbag

Tata Usaha. Suku Dinas Kesehatan Masyarakat terdiri dari 6 seksi; yaitu Seksi

Pendataan dan Program, Seksi Penyakit Menular, Seksi Penyakit Tidak Menular,

Seksi Kesehatan Jiwa dan Napza, Seksi Gizi PPSM, Seksi Penyehatan

Lingkungan serta Subbag Tata usaha.

3

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 15: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

4

Universitas Indonesia

Setelah Penggabungan kedua Suku Dinas tersebut menjadi Suku Dinas

Kesehatan, struktur organisasi berubah menjadi 4 seksi; yaitu Seksi Kesehatan

Masyarakat, Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Sumber Daya Kesehatan, Seksi

Pengendalian Masalah Kesehatan, dan Subbag Tata Usaha. Struktur organisasi

Suku Dinas Kesehatan dapat dilihat dalam Lampiran 1.

2.2 Visi dan Misi

Visi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara yaitu “Menjadi Suku Dinas

Kesehatan yang profesional menuju Jakarta Utara sehat untuk semua”. Untuk

mewujudkan visi tersebut, misi yang ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi seluruh sumber daya manusia (SDM) di jajaran

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara

2. Mengembangkan pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi

3. Menciptakan dan meningkatkan kenyamanan lingkungan kerja

4. Meningkatkan sistem informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipertanggung

jawabkan berbasis komputer

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang bersih

6. Memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih sehat serta untuk

penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana

7. Meningkatkan kualitas dan waktu respon pelayanan kesehatan gawat darurat

dan bencana

8. Meningkatkan kerja sama lintas program, lintas sektoral dengan organisasi

profesi, organisasi masyarakat dan institusi lainnya dalam mengatasi masalah-

masalah kesehatan masyarakat di Jakarta Utara

9. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat

2.3 Susunan Organisasi

Struktur organisasi Suku Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 150 Tahun 2009, terdiri

dari :

1. Kepala suku dinas kesehatan

2. Subbagian tata usaha

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 16: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

5

Universitas Indonesia

3. Seksi kesehatan masyarakat

4. Seksi pelayanan kesehatan

5. Seksi sumber daya kesehatan

6. Seksi pengendalian masalah kesehatan

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan setiap seksi

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas Kesehatan.

2.3.1. Kepala Suku Dinas

Kepala Suku Dinas selaku pimpinan di Suku Dinas mempunyai tugas

sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi dan subkelompok

jabatan fungsional.

3. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi

pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku

dinas.

4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

suku dinas.

2.3.2. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas Kesehatan

dalam pelaksanaan administrasi umum Suku Dinas Kesehatan. Subbagian tata

usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah

Kepala Suku Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

Subbagian tata usaha mempunyai tugas:

1. Menyusun bahan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dokumen

pelaksanaan anggaran (DPA) suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Melaksanakan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Mengoordinasikan penyusunan RKA dan DPA suku dinas.

4. Melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DPA suku

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 17: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

6

Universitas Indonesia

dinas.

5. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang suku dinas.

6. Pelaksanaan kegiatan surat menyurat dan kearsipan suku dinas.

7. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, dan pemeliharaan dari perawatan

prasarana dan sarana kerja suku dinas.

8. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor.

9. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan suku dinas.

10. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara suku dinas.

11. Menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan, dan melaporkan

penerimaan retribusi suku dinas kesehatan.

12. Menyiapkan bahan laporan suku dinas yang terkait dengan tugas subbagian

tata usaha.

13. Mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja, dan

akuntabilitas) suku dinas.

14. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian tata

usaha.

Subbagian tata usaha (Subbag TU) membawahi bidang kepegawaian,

keuangan, serta umum dan protokol. Bidang kepegawaian memiliki wewenang

untuk melaksanakan seluruh aktifitas kepegawaian sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Secara struktural, koordinator kepegawaian membawahi pengelola data

pegawai dan disiplin pegawai, pengelola administrasi kesejahteraan pegawai, dan

pengelola administrasi pengembangan karir.

Bidang keuangan memiliki wewenang untuk mengurus pengajuan uang

kegiatan yang bersumber dari DPA SKPD serta melakukan binwasdal ke

Puskesmas. Dalam pelaksanaannya koordinator keuangan dibantu oleh bendahara,

verifikator, pengelola pelaporan, pengelola pajak dan sisa kegiatan dan pengelola

SPJ.

Bidang umum dan protokol memiliki wewenang melaksanakan

pengawasan dan pengendalian urusan umum dan protokol. Dalam

pelaksanaannya, koordinator umum dan protokol dibantu oleh pengurus barang,

pengelola pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengelola surat menyurat,

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 18: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

7

Universitas Indonesia

pengadministrasi surat keluar, pengadministrasi surat masuk, pengadministrasi

kegiatan kepala unit, dan pengadministrasi protokol.

2.3.3. Seksi Kesehatan Masyarakat

Seksi kesehatan masyarakat merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan

dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan

masyarakat. Seksi kesehatan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi yang

bertanggung jawab kepada kepala suku dinas. Tugas pokok dan fungsi seksi

kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Menyusun bahan RKA dan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Melaksanakan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Melaksanakan pengendalian mutu kegiatan pelayanan kesehatan keluarga

termasuk kesehatan ibu, bayi, anak balita, anak prasekolah, anak usia sekolah,

remaja, kesehatan reproduksi usia lanjut, keluarga berencana, pekerja wanita

dan asuhan keperawatan.

4. Mengkoordinasikan sektor terkait dan masyarakat profesi untuk pencegahan

dan pengendalian program kesehatan masyarakat.

5. Melaksanakan kegiatan promosi kesehatan dan informasi.

6. Melaksanakan bimbingan teknis tenaga kesehatan di bidang kesehatan

masyarakat.

7. Melaksanakan kajian perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat tingkat

kota administrasi.

8. Melaksanakan manajemen database kesehatan melalui sistem informasi

manajemen kesehatan yang terintegrasi.

9. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan program gizi dan pembinaan peran

serta masyarakat (PPSM).

10. Menerapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG).

11. Melaksanakan kegiatan peran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan

sehat.

12. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas

seksi kesehatan masyarakat.

13. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi kesehatan

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 19: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

8

Universitas Indonesia

masyarakat.

Seksi kesehatan masyarakat membawahi tiga bidang, yaitu bidang gizi dan

PPSM, bidang kesehatan keluarga, dan bidang promosi dan informasi kesehatan.

Bidang kesehatan keluarga mengurusi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan

program kesehatan keluarga, seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lansia,

kesehatan gigi dan mulut, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Secara

struktural, koordinator bidang kesehatan keluarga membawahi pengelola

kesehatan ibu, pengelola kesehatan anak, pengelola perawatan kesehatan

masyarakat, pengelola lansia, pengelola kekerasan dalam rumah tangga, dan

pengelola kesehatan gigi dan mulut.

Bidang gizi dan PPSM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan

pelaksanaan kegiatan gizi dan PPSM di Puskesmas tingkat kecamatan dan

kelurahan. Secara struktural, koordinator membawahi pengelola program gizi dan

pengelola PPSM.

Bidang promosi dan informasi kesehatan bertanggung jawab atas

kelancaran kegiatan promosi dan informasi kesehatan. Secara struktural,

koordinator membawahi pengelola Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat

Puskesmas (SP2TP) dan pengelola sistem promosi kesehatan.

2.3.4. Seksi Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan

dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Seksi pelayanan kesehatan dipimpin oleh

seorang kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

kepala suku dinas. Tugas pokok dan fungsi seksi pelayanan kesehatan diantaranya

adalah :

1. Menyusun bahan RKA dan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Melaksanakan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tata

laksana pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan.

4. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan

memanfaatkan data dan informasi upaya pelayanan kesehatan.

5. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penerapan standar

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 20: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

9

Universitas Indonesia

pelayanan kesehatan.

6. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan akreditasi sarana

pelayanan kesehatan.

7. Memberikan rekomendasi/perizinan sarana pelayanan kesehatan.

8. Memberikan tanda daftar ke pengobat tradisional.

9. Melaksanakan siaga 24 jam/pusat pengendali dukungan kesehatan

(Pusdaldukkes).

10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal

pelayanan kesehatan.

11. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas

seksi pelayanan kesehatan.

12. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi

pelayanan kesehatan.

Seksi Pelayanan Kesehatan membawahi tiga bidang, yaitu pelayanan

kesehatan dasar, gawat darurat dan bencana, pelayanan kesehatan keahlian dan

tradisional, pengelola perizinan dan binwasdal sarana pelayanan kesehatan

keahlian, pengelola perizinan dan binwasdal sarana pelayanan kesehatan

tradisional serta administrasi. Secara struktural, koordinator bidang pelayanan

kesehatan dasar membawahi pengelola perizinan dan binwasdal sarana pelayanan

kesehatan dasar sedangkan koordinator pelayanan kesehatan keahlian dan

tradisional membawahi pengelola perizinan dan binwasdal sarana pelayanan

kesehatan keahlian, pengelola perizinan dan binwasdal sarana pelayanan

kesehatan tradisional dan pengadministrasian.

2.3.5. Seksi Sumber Daya Kesehatan

Sumber daya kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas kesehatan

dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya kesehatan.Seksi sumber

daya kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggung jawab

kepada kepala suku dinas. Bagian ini mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Menyusun bahan RKA dan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Melaksanakan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Melaksanakan pemberian perizinan tenaga dan sarana farmasi, makanan dan

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 21: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

10

Universitas Indonesia

minuman.

4. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tenaga kesehatan.

5. Menyusun peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan

berdasarkan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

6. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat kepatuhan petugas

kesehatan terhadap standar pelayanan.

7. Melaksanakan kegiatan audit internal dan audit eksternal penerapan sistem

manajemen mutu.

8. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan kesehatan.

9. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan penerapan

sistem manajemen mutu kepada Puskesmas.

10. Melaksanakan kegiatan pengembangan mutu melalui forum dan fasilitator.

11. Memfasilitasi peningkatan kemampuan tenaga fasilitator, instruktur, assessor,

dan auditor mutu pelayanan kesehatan.

12. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan

sarana pelayanan kefarmasian meliputi industri kecil obat tradisional,

subpenyalur alat kesehatan, apotek, toko obat, depo obat, dan industri

makanan minuman rumah tangga.

13. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengendalian harga obat dan

persediaan cadangan obat esensial.

14. Melaksanakan pengelolaan persediaan obat dan perbekalan kesehatan pada

lingkup kota administrasi.

15. Melaksanakan monitoring dan pemetaan sumber daya kesehatan.

16. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas

seksi sumber daya kesehatan.

17. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi sumber

daya kesehatan.

Seksi sumber daya kesehatan dibagi 3 koordinator, yaitu standarisasi

manajemen kesehatan, farmasi makanan dan minuman (Farmakmin), dan bidang

tenaga kesehatan. Koordinator standarisasi manajemen kesehatan bertugas dan

bertanggung jawab sebagai pengelola administrasi dan perencanaan mutu,

melaksanakan survey kepuasan pelanggan kesehatan, merencanakan dan

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 22: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

11

Universitas Indonesia

melaksanakan serta memantau program audit internal, eksternal, serta tinjauan

manajemen dalam rangka penerapan sistem manajemen mutu. Secara struktural,

koordinator standarisasi manajemen kesehatan membawahi pengelola administrasi

dan perencanaan mutu pengelola survey kepuasan pelanggan, pengelola audit

internal, pengelola audit eksternal dan pengelola forum komunikasi mutu.

Koordinator farmakmin bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan

perizinan farmasi, makanan, dan minuman, mengendalikan mutu pelayanan

farmakmin, membuat perencanaan kegiatan dan anggaran farmakmin, KIE

(komunikasi, informasi, dan edukasi) pada pelanggan, memverifikasi berkas

perizinan yang masuk, melaksanakan inspeksi/pemeriksaan setempat terhadap

sarana pelayanan kesehatan farmakmin, membuat perencanaan kerja, laporan, dan

evaluasi kerja mingguan. Secara struktural, koordinator farmakmin membawahi

pengelola administrasi farmakmin, pengelola apotek dan UMOT, pengelola

industri rumah tangga pangan, pengelola toko obat, pengelola bimtek,

pengelola pembinaan tenaga kesehatan, pengadministrasian umum, pengarsipan

perizinan tenaga kesehatan (nakes), dan penerima izin.

Bagian tenaga kesehatan bertanggung jawab membantu menyusun bahan

RKA dan DPA seksi sumber daya kesehatan, menyusun dan mengkoordinasikan

pembuatan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis tenaga kesehatan, menyusun

peta kebutuhan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, mengkoordinir

pelaksanaan kegiatan penilaian calon tenaga kesehatan teladan di puskesmas,

mengkoordinir pelaksanaan pembinaan tenaga kesehatan, membantu dalam

pelaksanaan segala proses perizinan tenaga kesehatan mulai dari verifikasi berkas

permohonan, dan kunjungan lapangan hingga pencetakan izin tenaga kesehatan

serta melaksanakan tugas kunjungan dalam hal perizinan tenaga kesehatan. Secara

struktural, koordinator membawahi pengelola diklat (Suku dinas kesehatan,

2010).

2.3.6. Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan

Seksi pengendalian masalah kesehatan merupakan satuan kerja suku dinas

kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian masalah kesehatan. Seksi

pengendalian masalah kesehatan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 23: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

12

Universitas Indonesia

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas.

Adapun tugas pokok dan fungsi seksi pengendalian masalah kesehatan antara lain:

1. Menyusun bahan RKA dan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Melaksanakan DPA suku dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Melaksanakan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular,

kesehatan jiwa masyarakat, surveilans epidemiologi, penanggulangan

wabah/KLB (Kejadian Luar Biasa), dan kesehatan lingkungan.

4. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan kesehatan haji.

5. Menyiapkan materi sosialisasi kesehatan tentang pengendalian penyakit

menular serta kesehatan jiwa masyarakat.

6. Melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi, dan pendampingan teknis

peningkatan kompetensi surveilans epidemiologi, tenaga kesehatan

pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa

masyarakat.

7. Melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama, dan kemitraan pengendalian

penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa masyarakat dengan

satuan kerja perangkat daerah (SKPD), unit kerja perangkat daerah (UKPD)

dan atau instansi pemerintahan/swasta/ masyarakat.

8. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan

imunisasi.

9. Menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara, mengembangkan, dan

memanfaatkan data dan informasi surveilans epidemiologi sebagai sistem

kewaspadaan dini kejadian luar biasa (SKD-KLB) pada lingkup kota

administrasi.

10. Melaksanakan kegiatan investigasi penyakit potensial KLB dan dugaan wabah

serta keracunan makanan.Meningkatkan sistem jaringan informasi wabah/

KLB dan surveilans.

11. Melaksanakan kegiatan pengendalian surveilans kematian.

12. Melaksanakan kegiatan monitoring dan pemetaan kegiatan penanggulangan

wabah/KLB dan surveilans.

13. Melaksanakan kegiatan pengendalian pelaksanaan program kesehatan

lingkungan meliputi penyehatan air minum/air bersih, penyehatan makanan

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 24: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

13

Universitas Indonesia

dan minuman, pengamanan limbah, pengendalian vektor, pengendalian

radiasi, penyehatan pemukiman kumuh, peyehatan di tempat umum, tempat

kerja, tempat pengelolaan pestisida termasuk pemberian rekomendasi analisis

mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan upaya pengelolaan

lingkungan/upaya pemantauan lingkungan.

14. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian sarana penunjang

kesehatan lingkungan.

15. Menyiapkan materi pelatihan teknis dalam bidang kesehatan lingkungan dan

kesehatan kerja.

16. Menyiapkan bahan laporan suku dinas kesehatan yang terkait dengan tugas

seksi pengendalian masalah kesehatan.

17. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas seksi

pengendalian masalah kesehatan.

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan membawahi tiga koordinator,

yaitu koordinator kesehatan lingkungan, koordinator penyakit menular dan tidak

menular, serta koordinator wabah dan surveilans. Koordinator Kesehatan

Lingkungan bertanggung jawab mengurus segala hal yang berkaitan dengan

kesehatan lingkungan meliputi penyehatan makanan dan minuman, pengamanan

limbah, pengendalian vektor, pengendalian radiasi, penyehatan lingkungan

kumuh, penyehatan di tempat umum, tempat kerja, tempat pengelolaan pestisida,

dan lingkungan lainnya. Secara struktural, koordinator kesehatan

lingkungan membawahi koordinator kesehatan lingkungan yang dibantu

oleh pengelola makanan minuman, pengelola tempat-tempat umum tempat-

tempat industri (TTU-TTI) dan pengelola penyehatan lingkungan.

Koordinator Penyakit Menular dan Tidak Menular bertanggung jawab

dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyakit menular (DBD, ISPA,

Pneumonia, diare, kusta, HIV/AIDS, dan TBC), penyakit tidak menular,

kesehatan jiwa masyarakat, imunisasi, napza, dan haji. Disamping itu, koordinator

ini juga bertugas memberikan informasi mengenai perkembangan penyakit

menular di Jakarta Utara.

Koordinator Wabah dan Surveilans bertanggung jawab menyusun

program, rencana kegiatan, dan alokasi anggaran kegiatan penanggulangan wabah

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 25: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

14

Universitas Indonesia

dan surveilans serta melakukan sosialisasi program tersebut. Koordinator ini

melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan

surveilans pada Puskesmas Kecamatan serta memberikan dan menganalisa

perkembangan penyakit menular terutama yang berpotensi menimbulkan KLB.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 26: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

15 Universitas Indonesia

BAB 3

TINJAUAN KHUSUS

KOORDINATOR FARMASI MAKANAN DAN MINUMAN

3.1 Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan regulator yang berperan

membuat pedoman, kebijakan, maupun persyaratan dalam pelaksanaan hal-hal

yang berkaitan dengan kesehatan. Regulasi yang telah dibuat Dinas Kesehatan

diaudit oleh Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) untuk dilaksanakan oleh subjek

atau sasaran regulasi tersebut. Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta

Nomor 150 tahun 2009, Suku Dinas Kesehatan memiliki struktur organisasi yang

terdiri dari seksi Sumber Daya Kesehatan, seksi Pelayanan Kesehatan, seksi

Kesehatan Masyarakat, seksi Pengendalian Masalah Kesehatan dan seksi Sumber

Daya Kesehatan.

Seksi Sumber Daya Kesehatan secara garis besar memiliki peran dalam

lingkup tenaga kesehatan, mutu kesehatan, serta kefarmasian, makanan, dan

minuman. Masing-masing peran tersebut dibagi menjadi beberapa koordinator

untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Koordinator

yang terdapat pada seksi Sumber Daya Kesehatan terdiri dari koordinator tenaga

kesehatan, koordinator pengelola standardisasi manajemen kesehatan, serta

koordinator farmasi makanan dan minuman. Setiap koordinator memiliki fungsi

dan tugas khusus yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan seksi Sumber

Daya Kesehatan (SDK). Koordinator pada seksi SDK yang akan dipaparkan pada

bab ini adalah farmasi makanan dan minuman (Farmakmin).

Tugas pokok koordinator farmasi makanan dan minuman adalah:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA), dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber

daya kesehatan.

2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan (PPK) seksi sumber daya kesehatan.

3. Melaksanakan supervisi dalam rangka rekomendasi perizinan sarana

farmakmin seperti apotek, apotek rakyat, Cabang Penyalur Alat Kesehatan,

Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Pangan Industri Rumah Tangga

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 27: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

16

Universitas Indonesia

(PIRT), dan Pedagang Eceran Obat (PEO).

4. Melaksanakan pengelolaan dan layanan perizinan apotek, apotek rakyat,

cabang penyalur alat kesehatan, industri kecil obat tradisional, pangan industri

rumah tangga, dan pedagang eceran obat.

5. Melakukan Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian (Binwasdal) terhadap

sarana pelayanan kesehatan kefarmasian pemerintahan dan swasta.

6. Melakukan akreditasi dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan.

7. Mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian klinik.

8. Melakukan pengelolaan bidang obat suku dinas kesehatan.

9. Melaksanakan rekapitulasi Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat

(LPLPO) Puskesmas.

10. Melaksanakan pemantauan harga obat generik, dan persediaan cadangan obat

esensial.

11. Melakukan pengamanan obat, obat tradisional, alat kesehatan, kosmetika,

makanan, dan minuman.

12. Memantau dampak lingkungan.

13. Pembinaan produsen, distributor dan penggunaan obat, termasuk narkotika,

psikotropika dan zat aditif (NAPZA).

14. Melaksanakan pengelolaan laporan narkotika.

15. Melaksanakan pengelolaan penyuluhan keamanan pangan serta memberikan

sertifikat penyuluhan industri rumah tangga makanan dan minuman.

16. Melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar serta pendistribusiannya.

17. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian komunitas, melalui saran,

rekomendasi perbaikan, penilaian, pemberian penghargaan, sanksi dan

rehabilitasi terhadap sarana farmasi, makanan, dan minuman.

18. Pengelolaan terhadap hasil supervisi.

19. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dilaporkan profesi dan

masyarakat.

20. Mensosialisasikan perundang-undangan dan program.

21. Bekerjasama dalam tim dengan koordinator standardisasi mutu dan

koordinator tenaga kesehatan.

22. Menilai dan mempertanggungjawabkan kinerja.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 28: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

17

Universitas Indonesia

23. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

3.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang yang menjadi pijakan pelaksanaan peran dan fungsi

dari Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang

Pekerjaan Kefarmasian.

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 284/2007 tentang Apotek Rakyat.

5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 497/Menkes/SK/VII/2006 tentang Daftar

Obat Esensial Nasional.

6. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang

Pedagang Eceran Obat.

7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek.

8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang

Peredaran Psikotropika.

9. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

10. Peraturan Menteri Kesehatan No. 142/Menkes/Per/III/1991 tentang Penyalur

Alat Kesehatan.

11. Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 970 tahun 1990 tentang Ketentuan

Penyelenggaraan Usaha Pedagang Eceran Obat di Wilayah DKI Jakarta.

12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha

Industri Kecil Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1990 tentang Masa

Bakti dan Izin Kerja Apoteker.

14. Keputusan Menteri Kesehatan No. 2912/B/SK/IX/1986 tentang Penyuluhan

Bagi Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga.

15. Peraturan Menteri Kesehatan Indonsesia No. 006 tahun 2012 tentang Industri

dan Usaha Obat Tradisional.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 29: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

18

Universitas Indonesia

3.3 Perizinan Sarana Pelayanan Kesehatan Farmasi Makanan dan

Minuman

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyiapkan, meracik, dan/atau

mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah

tangga, serta industri rumah tangga yang memproduksi, mengolah, dan

mendistribusikan makanan dan minuman, wajib mengajukan perizinan. Perizinan

diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan, namun dengan adanya otonomi daerah,

maka perizinan diajukan ke Suku Dinas Kesehatan Kota/kabupaten Administrasi.

Perizinan yang dikelola oleh Suku Dinas Kesehatan adalah izin apotek,

izin pedagang eceran obat, izin cabang penyalur alat kesehatan, izin usaha mikro

obat tradisional, dan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga bagi

industri kecil makanan dan minuman. Selain itu, terdapat apotek rakyat yang

perizinannya juga diajukan ke Suku Dinas Kesehatan, dimana izin

penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 284 tahun 2007.

3.3.1 Apotek

Berdasarkan PP No. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apotek adalah

sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh

apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek hanya boleh dilakukan oleh apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah

mengucapkan sumpah jabatan apoteker.

Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang

mempunyai keahlian dan kewenangan, salah satunya adalah apoteker yang

merupakan tenaga kefarmasian. Setiap tenaga kefarmasian yang melakukan

pekerjaan kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi, dimana untuk

apoteker adalah Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh

Menteri, dan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka

waktu lima tahun berikutnya apabila memenuhi syarat. Untuk memperoleh STRA,

maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

1. Ijazah apoteker.

2. Sertifikat kompetensi profesi.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 30: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

19

Universitas Indonesia

3. Surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji apoteker.

4. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin

praktek.

5. Membuat surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika

profesi.

Sebelum melaksanakan kegiatan di apotek, Apoteker Pengelola Apotek

(APA) wajib memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Izin apotek berlaku selama

apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan APA dapat

melaksanakan tugasnya dan masih memenuhi persyaratan. Surat Izin Apotek

(SIA) adalah surat yang diberikan Menteri Kesehatan RI kepada apoteker atau

apoteker yang bekerja sama dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) untuk

membuka apotek di tempat tertentu. Izin apotek diberikan oleh Menteri yang

melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin, dan pencabutan izin

dilaporkan setahun sekali oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Menteri dan

tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

No.1332/Menkes/SK/X/2002 Pasal 7 dan 9 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Kesehatan RI No. 922/Menkes/PER/X/1993 mengenai Tata Cara

Pemberian Izin Apotek adalah sebagai berikut:

a. Permohonan izin apotek diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan menggunakan contoh formulir APT-1.

b. Dengan menggunakan formulir APT-2 Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima

permohonan dapat meminta bantuan teknis kepada Kepala Balai POM untuk

melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan apotek melakukan kegiatan.

c. Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Balai POM selambat-

lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah permintaan bantuan teknis dan Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pemeriksaan setempat

dengan menggunakan contoh formulir APT-3.

d. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam (b) dan (c) tidak

dilaksanakan, apoteker pemohon dapat membuat surat pernyataan siap

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 31: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

20

Universitas Indonesia

melakukan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan

menggunakan contoh formulir APT-4.

e. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan

pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (c) atau pernyataan ayat (d) Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat mengeluarkan SIA dengan

menggunakan contoh formulir APT-5.

f. Dalam hal hasil pemeriksaan Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau

Kepala Balai POM dimaksud ayat (c) masih belum memenuhi syarat. Kepala

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam waktu 12 (dua belas) hari

mengeluarkan Surat Penundaan dengan menggunakan contoh formulir APT-6.

g. Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (f), Apoteker

diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi

selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal Surat

Penundaan.

h. Apabila apoteker menggunakan sarana pihak lain, maka penggunaan sarana

dimaksud wajib didasarkan atas perjanjian kerja sama antara apoteker dan

pemilik sarana.

i. Pemilik sarana yang dimaksud (poin h) harus memenuhi persyaratan tidak

pernah terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang

obat sebagaimana dinyatakan dalam surat penyataan yang bersangkutan.

j. Terhadap permohonan izin apotek yang ternyata tidak memenuhi persyaratan

APA dan atau persyaratan apotek atau lokasi apotek tidak sesuai dengan

permohonan, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam

jangka waktu selambat-lambatnya (12) dua belas hari kerja wajib

mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasannya dengan

menggunakan formulir model APT-7.

3.3.2 Apotek Rakyat

Apotek rakyat adalah sarana pelayanan kefarmasian dimana dilakukan

penyerahan obat dan perbekalan kesehatan dan tidak melakukan peracikan.

Apotek rakyat juga tidak menjual narkotika serta harus mengutamakan obat

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 32: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

21

Universitas Indonesia

generik. Pengaturan apotek rakyat bertujuan untuk:

a. Pedoman bagi toko obat yang ingin meningkatkan pelayanan dan status

usahanya menjadi apotek rakyat.

b. Pedoman bagi perorangan atau usaha kecil yang ingin mendirikan apotek

rakyat.

c. Melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kefarmasian

(Departemen Kesehatan RI, 2007).

Setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan apotek rakyat, dimana

apotek rakyat harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. Setiap apotek rakyat harus memiliki 1 (satu) orang apoteker

sebagai penangung jawab dan dapat dibantu oleh asisten apoteker. Permohonan

izin pendirian apotek rakyat diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dan akan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota. Tata cara memperoleh izin Apotek Rakyat sama dengan Apotek

(Departemen Kesehatan RI, 2007).

3.3.3 Pedagang Eceran Obat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167 Tahun 1972,

pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki

izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat bebas terbatas (daftar W) untuk

dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.

Pedagang eceran obat dapat diusahakan oleh perusahaan negara, perusahaan

swasta atau perorangan, di mana pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas

dan obat-obat bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya

secara eceran. Pedagang eceran obat harus menjaga agar obat-obat yang dijual

bermutu baik dan berasal dari pabrik-pabrik farmasi atau pedagang besar farmasi

yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Obat-obat bebas terbatas harus

disimpan dalam lemari khusus dan tidak boleh dicampur dengan obat-obat atau

barang-barang lain (Departemen Kesehatan RI, 2002a).

Permohonan perizinan sarana pedagang eceran obat diajukan kepada

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Penerbitan izin setiap

pedagang eceran obat harus disampaikan tembusan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 33: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

22

Universitas Indonesia

Kabupaten/Kota kepada Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi serta Kepala

Balai POM setempat (Departemen Kesehatan RI, 2002a). Izin usaha pedagang

eceran obat berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung dari mulai tanggal ditetapkan

dan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir harus mengajukan

permohonan perpanjangan izin pedagang eceran obat.

3.3.4 Usaha Obat Tradisional

Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran

dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan,

dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Industri di

bidang obat tradisional meliputi IOT (Industri Obat Tradisional) dan IEBA

(Industri Ekstrak Bahan Alam). Usaha di bidang obat tradisional meliputi UKOT

(Usaha Kecil Obat Tradisional), UMOT (Usaha Mikro Obat Tradisional), Usaha

Jamu Racikan danUsaha Jamu Gendong (Menkes RI, 2012).

UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional,

kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen. UMOT adalah usaha yang hanya

membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat

luar dan rajangan. Usaha Jamu Racikan adalah usaha yang dilakukan oleh depot

jamu atau sejenisnya yang dimiliki perorangan dengan melakukan pencampuran

sediaan jadi dan/atau sediaan segar obat tradisional untuk dijajakan langsung

kepada konsumen. Usaha Jamu Gendong adalah usaha yang dilakukan oleh

perorangan dengan menggunakan bahan obat tradisional dalam bentuk cairan

yang dibuat segar dengan tujuan untuk dijajakan langsung kepada konsumen

(Menkes RI, 2012).

Setiap industri dan usaha di bidang obat tradisional wajib memiliki izin

dari Menteri, kecuali usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan. Selain wajib

memiliki izin, industri dan usaha obat tradisional wajib memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Izin usaha obat

tradisional berlaku seterusnya selama industri dan usaha obat tradisional yang

bersangkutan masih berproduksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan. Menteri mendelegasikan kewenangan pemberian izin IOT dan IEBA

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 34: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

23

Universitas Indonesia

kepada Direktorat Jenderal, UKOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan

UMOT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Permohonan izin

UKOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan

tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai

setempat. Permohonan Izin UMOT diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota (Menkes RI, 2012).

Untuk dapat menyelenggarakan usahanya, adapun persyaratan yang harus

dilengkapi oleh UMOT adalah sebagai berikut :

1. Surat permohonan;

2. Fotokopi akta pendirian badan usaha perorangan yang sah sesuai ketentuan

perindang-undangan;

3. Susunan direksi/ dan komisaris/ badan pengawas dalam hal permohonan

bukan perseorangan;

4. Fotokopi KTP/ identitas pemohon dan/atau direksi/ pengurus dan komisaris/

badan pengawas;

5. Pernyataan pemohon dan/atau direksi/ pengurus dan komisaris/ badan

pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di

bidang farmasi;

6. Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan;

7. Surat tanda daftar perusahaan dalam hal permohonan bukan perseorangan;

8. Fotokopi surat izin usaha perdagangan dalam hal permohonan bukan

perseorangan;

9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan

10. Fotokopi surat keterangan domisili.

Izin UMOT diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan .

Permohonan izin UMOT dapat ditunda atau ditolak apabila ternyata belum

memenuhi persyaratan. Dalam hal penundaan pemberian izin UMOT, maka

kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum

dipenuhi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat penundaan.

Dalam penyelenggaraan UMOT berkewajiban:

a. Menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang

dihasilkan;

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 35: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

24

Universitas Indonesia

b. Melakukan penarikan produk obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan

keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk dari peredaran; dan

c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

UMOT yang telah mendapat izin, apabila melakukan perubahan nama,

alamat, atau penanggungjawab tenaga teknis kefarmasian wajib melaporkan

secara tertulis kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan

kepada kepala balai POM setempat. UMOT wajib menyampaikan laporan secara

berkala setiap 6 (enam) bulan meliputi jenis dan jumlah bahan baku yang

digunakan, serta jenis, jumlah, dan nilai hasil produksi. Laporan UMOT

disampaikan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan

kepada kepala balai POM setempat.

3.3.5 Cabang Penyalur Alat Kesehatan/Sub Penyalur Alat Kesehatan

Cabang penyalur alat kesehatan adalah perwakilan usaha dari penyalur alat

kesehatan yang telah mendapat izin. Dalam hal ini apabila suatu perusahaan atau

distributor besar ingin melaksanakan atau memiliki perwakilan usaha di suatu

daerah, perusahaan atau distributor tersebut dapat mengajukan perizinan sub

penyalur alat kesehatan kepada Suku Dinas Kesehatan. Kebanyakan usaha

penyalur alat kesehatan yang ada saat ini dilakukan oleh perorangan tanpa

keberadaan badan usaha yang jelas. Artinya, usaha ini dilakukan oleh perorangan

jika mendapatkan suatu tender proyek peralatan kesehatan. Oleh karena itu,

pembinaan terhadap cabang penyalur alat kesehatan ini harus dilakukan dengan

ketat. Segala bentuk perubahan yang terjadi baik fisik maupun non fisik wajib

dilaporkan kepada Suku Dinas Kesehatan untuk diurus perizinan perubahan

tersebut.

3.3.6 Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Pangan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan pangan yang memiliki

tempat usaha di lokasi pemukiman dengan peralatan pengolahan pangan manual

hingga semi otomatis. Dalam menjalankan PIRT ini, perusahaan pangan harus

mempunyai Seritifkat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga atau SPP-IRT.

Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 36: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

25

Universitas Indonesia

HK.00.05.5.1640 tanggal 30 April 2003 antara lain tentang Sertifikasi Produksi

Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), SPP-IRT bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pengetahuan produsen dan karyawan tentang pengolahan

pangan dan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan pangan.

b. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang

pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap

keselamatan konsumen.

c. Meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk yang

dihasilkan PIRT.

3.4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sarana Pelayanan

Kesehatan Farmasi Makanan dan Minuman

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan

dalam bentuk pemberian informasi, sosialisasi peraturan, memberi penyegaran,

memberikan bimbingan teknis secara langsung ke lapangan maupun tidak

langsung untuk meningkatkan konsistensi petugas agar memenuhi persyaratan.

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat

dan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan sumber

daya kesehatan di bidang kesehatan dan upaya kesehatan (Undang-Undang RI No.

36, 2009).

Pembinaan yang dilakukan pemerintah diarahkan untuk memenuhi

kebutuhan setiap orang dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang

kesehatan; menggerakkan dan melaksanakan penyelenggaraan upaya kesehatan;

memfasilitasi dan menyelenggarakan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan

kesehatan; memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perbekalan

kesehatan, termasuk sediaan farmasi dan alat kesehatan serta makanan dan

minuman; memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan standar dan

persyaratan; melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat

menimbulkan bahaya bagi kesehatan (Undang-Undang RI No. 36, 2009).

Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain (Undang-

Undang RI No. 36, 2009):

a. Komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat,

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 37: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

26

Universitas Indonesia

b. Pendayagunaan tenaga kesehatan,

c. Pembiayaan.

Tujuan besar dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh

pemerintah adalah untuk melindungi pihak-pihak yang ada maupun terlibat dalam

upaya kesehatan. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pemerintah

dalam hal ini Menteri Kesehatan dapat mendelegasikan wewenangnya kepada

pihak lain, misalnya Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Dinas

Provinsi, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang berperan di bidang kesehatan.

Pengawasan pada sarana kefarmasian dilaksanakan secara langsung ke sarana

farmasi oleh Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, dan lintas sektor terkait

untuk mengetahui apakah pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek telah

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sedangkan pengendalian dilaksanakan

sebagai upaya tindak lanjut dari pengawasan yang dapat berupa sanksi

administrasi, berupa teguran, peringatan, sampai pencabutan izin.

Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi melaksanakan kebijakan teknis

yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, yaitu melaksanakan pembinaan,

pengawasan dan pengendalian terhadap teknis pelaksanaan program di kota

administrasi misalnya apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Suku Dinas Kesehatan

Kota Administrasi dapat memberikan teguran dan pencabutan izin. Pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian berfungsi untuk memantau proses dan produk-

produk layanan di bidang kesehatan secara efektif dan efisien dalam kaitannya

dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga

kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan dapat dipenuhi secara

optimal sesuai dengan sumber daya yang ada.

3.5 Pelanggaran dan Sanksi

Semua perizinan Sarana Kesehatan Farmakmin dalam memberikan

pelayanan atau operasionalnya selalu mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan

kesehatan jasmani dan rohani bagi konsumen yang dilayani. Oleh sebab itu, bila

pengelola atau pemilik sarana kesehatan tersebut tidak menjalankan seperti apa

yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka akan diberikan

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 38: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

27

Universitas Indonesia

sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan (Suku Dinas Pelayanan

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2002).

Sanksi yang akan diberikan bagi pengelola atau pemilik yang tidak

menjalankan peraturan perundang-undangan atau pelanggaran dalam mengelola

sarana kesehatan Farmakmin dapat dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu:

1. Sanksi administratif berupa:

a. Peringatan

b. Penghentian sementara kegiatan

c. Pencabutan izin

2. Sanksi Pidana, diajukan ke pengadilan.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 39: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

28 Universitas Indonesia

BAB 4

PEMBAHASAN

Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker berlangsung selama dua minggu,

dimulai pada tanggal 19 Agustus hingga 30 Agustus 2013. Selama kegiatan PKPA

berlangsung, mahasiswa mendapatkan pengetahuan lebih mengenai kegiatan yang

dilakukan di Suku Dinas Kesehatan dengan ikut serta dalam beberapa kegiatan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman

(Farmakmin) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada

laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, pembahasan dikhususkan

pada Koordinator Farmakmin, Seksi Sumber Daya Kesehatan, Suku Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah mempelajari

kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Binwasdal) sarana

Farmakmin; mempelajari alur proses pembuatan Surat Izin Apotek (SIA), Surat

Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT); melakukan rekapitulasi Pelaporan

Narkotika dari tiap apotek kecamatan dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta

Utara; dan pada tanggal 29 Agustus 2013 melakukan kunjungan di Puskesmas

Kecamatan Koja.

4.1 Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, Seksi Sumber

Daya Kesehatan (SDK), Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman

(Farmakmin)

Suku Dinas Kesehatan dibentuk pada bulan Januari 2009. Suku Dinas

Kesehatan ini merupakan gabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan

Suku Dinas Kesehatan Masyarakat, dimana sebelumnya kedua suku dinas ini

dipisah, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi berdasarkan Perda

No. 10 tahun 2008. Suku Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Suku Dinas

Kesehatan serta mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan

pengembangan kesehatan masyarakat.

Suku Dinas Kesehatan terdiri dari 1 subbagian (tata usaha) dan 4 seksi,

yaitu Seksi Kesehatan Masyarakat, Seksi Pelayanan Kesehatan, Seksi Sumber

Daya Kesehatan, dan Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan. Seksi Sumber Daya

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 40: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

29

Universitas Indonesia

Kesehatan (SDK) memiliki 3 subseksi, yaitu bagian Standarisasi Manajemen

Kesehatan, Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman (Farmakmin), dan

bagian Tenaga Kesehatan. Apoteker banyak berperan dalam Seksi Sumber Daya

Kesehatan terutama pada Koordinator Farmasi, Makanan, dan Minuman

(Farmakmin).

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Kota

Administrasi Jakarta Utara lebih ditekankan pelaksanaan dan pengamatan pada

Koordinator Farmasi, Makanan dan Minuman (Farmakmin) karena pelaksanaan

teknis kebijakan tentang kefarmasian terpusat di bidang tersebut. Koordinator

Farmakmin secara umum bertanggung jawab dalam pemberian izin sarana

Farmakmin dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

(Binwasdal) serta penilaian efektifitas pelayanan kesehatan dalam bidang farmasi,

makanan, dan minuman. Binwasdal dilakukan setiap bulan dan penyuluhan

keamanan pangan dilakukan 4 kali dalam setahun.

Koordinator Farmakmin bertanggung jawab dalam memberikan perizinan

terhadap sarana kesehatan seperti apotek, toko obat, sertifikasi produksi pangan

industri rumah tangga (SPP-IRT) dan usaha mikro obat tradisional (UMOT), serta

pemberian rekomendasi Sub Penyalur Alat Kesehatan (SPAK) yang didirikan di

wilayah Jakarta Utara. Selain itu, Farmakmin juga memberikan perizinan terhadap

surat izin tenaga kesehatan (SIKA, SIPA, dan SIKTTK). Pelayanan perizinan ini

dilakukan di Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu (Pelayanan Prima) di Gedung

Walikota Jakarta Utara. Pelayanan Prima merupakan gabungan dari Suku-suku

Dinas berbagai bidang di Jakarta Utara. Sejak diberlakukan permenkes

No.889/Menkes/Per/V/2011 pada 1 juni 2011, perizinan surat izin praktek atau

surat izin kerja apoteker (SIPA atau SIKA) dilimpahkan ke suku dinas

kabupaten/kota.

Pemohon izin menyerahkan berkas permohonan yang sudah lengkap

kepada FLO (Front Line Officer) di Pelayanan Prima. FLO akan menerima dan

memeriksa kelengkapan berkas serta mengisi check list sesuai dengan persyaratan

permohonan izin. Jika berkas tidak lengkap, kekurangan akan diberitahukan

kepada pemohon dan berkas akan langsung dikembalikan. Check list hasil

pemeriksaan berkas disimpan oleh FLO. Jika berkas permohonan lengkap dan

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 41: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

30

Universitas Indonesia

benar, FLO akan membuat tanda terima (rangkap 2, asli untuk pemohon dan

fotokopi untuk arsip), mencatat pada buku register, dan menginput data pemohon

melalui software. Selanjutnya, berkas permohonan akan diserahkan ke Bagian

Tata Usaha (TU). Oleh bagian TU, berkas akan dicatat dan diberi penomoran pada

buku agenda masuk. Data akan diteruskan ke seksi melalui software dan berkas

akan diserahkan ke Seksi Sumber Daya Kesehatan (yaitu Koordinator

Farmakmin) dengan menulis tanggal penerimaan di buku agenda keluar dan paraf

penerima di Status Kendali Mutu. Seksi Sumber Daya Kesehatan (SDK)

menerima berkas permohonan dari TU dan mencatatnya pada register seksi.

Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan akan melakukan verifikasi kebenaran dan

keabsahan berkas permohonan. Jika hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan,

Seksi SDK akan membuat surat penolakan yang ditandatangani oleh Kepala Suku

Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Berkas permohonan dan surat penolakan akan

diserahkan kembali ke FLO. Jika hasil verifikasi memenuhi persyaratan, Seksi

SDK akan membuat perjanjian waktu pemeriksaan lapangan.

Seksi SDK membuat Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Kepala Suku

Dinas Kesehatan Jakarta Utara dan mempersiapkan Berkas Pemeriksaan

Lapangan. Setelah pemeriksaan lapangan dilaksanakan, BAP lapangan akan dikaji

dan hasil pemeriksaan lapangan dilaporkan ke Kepala Seksi Sumber Daya

Kesehatan dan atau Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Bila memenuhi

persyaratan di lapangan, pembuatan Surat Izin/SK/Sertifikat akan dilakukan. Bila

tidak memenuhi persyaratan di lapangan, surat penolakan izin berserta alasannya

akan dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Surat penolakan dan berkas permohonan diserahkan kembali ke FLO untuk

dikembalikan ke pemohon.

Selanjutnya dilakukan pemberian nomor Surat Izin/Sertifikat Sarana dan

Nomor Agenda Surat Keluar TU untuk Surat Izin/Sertifikat Sarana serta Nomor

SK untuk SK izin sarana. Surat Izin/SK/Sertifikat akan dicetak dan ditempelkan

foto lalu diteruskan ke Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara untuk

ditandatangani. Selanjutnya, Surat Izin/SK/Sertifikat akan digandakan dan

dibubuhkan stempel Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Sebagai arsip, foto

ditempelkan di buku register perizinan dan fotokopi Surat Izin/SK/Sertifikat

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 42: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

31

Universitas Indonesia

didokumentasikan pada berkas permohonan. Seksi SDK menyerahkan Surat

Izin/SK/Sertifikat asli ke FLO dengan berita acara serah terima dan

menginformasikan kepada pemohon untuk mengambil Surat Izin/SK/Sertifikat

tersebut.

FLO mengisi blangko retribusi pembayaran dan menyerahkannya ke

pemohon untuk segera membayar ke Kas Daerah. FLO akan memberikan Surat

Izin/SK/Sertifikat asli kepada pemohon dengan menerima surat tanda terima dan

Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD) dari pemohon. Untuk bukti, SKRD

warna putih dipegang pemohon dan yang berwarna merah disimpan FLO sebagai

arsip. Selajutnya, pemohon menandatangani buku register FLO sebagai bukti

Surat Izin/SK/Sertifikat telah diambil. Keseluruhan proses ini harus dilakukan dan

selesai dalam waktu tidak lebih dari 16 hari kerja.

Selain perizinan sarana, Farmakmin juga memberikan perizinan terhadap

tenaga kefarmasian. Apoteker yang bekerja di Pedagang Besar Farmasi, Instalasi

Sediaan Farmasi, serta fasilitas produksi obat, obat tradisional, dan kosmetika

harus memiliki Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA). Apoteker yang bekerja pada

fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit,

puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama harus memiliki Surat Izin

Praktik Apoteker (SIPA). Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK)

adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk

dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. Surat izin

tersebut harus diperbaharui setiap 5 tahun.

Koordinator Farmakmin juga bertanggung jawab dalam melakukan

Binwasdal terhadap sarana Farmakmin. Dalam melakukan Binwasdal,

Koordinator Farmakmin dapat meminta bantuan BPOM atau bekerja sendiri.

Idealnya Binwasdal dilakukan setiap bulan tetapi karena keterbatasan anggaran,

minimal dalam setahun 10% dari semua sarana Farmakmin harus mendapatkan

Binwasdal. Pemilihan sarana dapat dilakukan secara acak atau berdasarkan

riwayat dari sarana tersebut bila sebelumnya pernah melakukan kesalahan atau

melanggar peraturan. Koordinator Farmakmin meminta bantuan BPOM terutama

untuk pengambilan sampel dan pengujian dari produk obat, makanan, dan

minuman karena Suku Dinas Kesehatan tidak memiliki fasilitas laboratorium.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 43: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

32

Universitas Indonesia

Jika diketahui terjadi pelanggaran atau penyimpangan, Koordinator

Farmakmin dapat memberikan peringatan dan pembinaan agar sarana tersebut

dapat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kembali

untuk mengetahui apakah perbaikan telah dilakukan atau belum. Jika suatu sarana

tidak juga memperbaiki kesalahannya atau tetap melanggar peraturan,

Koordinator Farmakmin berwenang untuk mencabut izin sarana tersebut.

Kegiatan binwasdal yang dilakukan di apotek meliputi pemeriksaan

terhadap harga obat, sumber obat, data penjualan obat, personalia, dan sarana

apotek. Harga obat yang dijual di apotek baik obat paten maupun obat generik

tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Pelanggaran apotek yang

sering dijumpai di lapangan saat Binwasdal adalah ketidakhadiran Apoteker di

apotek dan administrasi perbekalan farmasi yang kurang baik.

Selain apotek, binwasdal juga dilakukan pada toko obat, UMOT, dan

PIRT. Binwasdal toko obat dilakukan dengan memeriksa obat yang dijual di toko

obat. Pelanggaran toko obat antara lain adalah menjual obat keras atau Narkotika

Pelaksanaan Binwasdal toko obat juga dapat merupakan penindaklanjutan dari

temuan pelanggaran oleh BPOM.

Kegiatan Binwasdal terhadap UMOT dan PIRT minimal dilakukan pada

5-10 sarana setiap bulan atau tergantung anggaran, pemilihan sarana dilakukan

secara acak. Untuk UMOT, pelanggaran jarang ditemui dan sebagian besar

UMOT telah mematuhi peraturan. Untuk PIRT, pelanggaran yang sering terjadi

adalah masalah kebersihan dan penggunaan peralatan kerja yang tidak sesuai.

Binwasdal juga dilakukan pada produk yang dihasilkan UMOT dan PIRT.

Untuk PIRT, Koordinator Farmakmin juga menyelenggarakan Penyuluhan

Keamanan Pangan agar PIRT dapat memahami dan menerapkan Cara Produksi

Pangan yang Baik (CPPB), sanitasi dan higiene, serta Bahan Tambahan Pangan

(BTP) yang diizinkan. Farmakmin juga memberikan perizinan bagi produk

pangan yang diproduksi oleh PIRT dan akan diedarkan. Perizinan yang diberikan

berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). SPP-IRT

hanya diberikan untuk satu jenis produk pangan industri rumah tangga. PIRT yang

menjual makanan yang tahan lebih dari 7 hari harus didaftarkan, sedangkan untuk

makanan yang tahan kurang dari 7 hari tidak wajib didaftarkan.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 44: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

33

Universitas Indonesia

Program Binwasdal ini sebelumnya sudah direncanakan untuk jangka

waktu tertentu. Namun terkadang timbul hambatan yang menyebabkan Binwasdal

ini tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ketidaksesuaian ini bisa terjadi

karena program Binwasdal sangat tergantung pada adanya anggaran. Selain itu,

masalah lain yang terjadi adalah keterbatasan sumber daya manusia, dimana setiap

staf di Koordinator Farmakmin sudah memiliki bidang pekerjaan masing-masing,

satu staf mengurusi satu atau dua sarana.

Selain memiliki fungsi perizinan dan Binwasdal, Farmakmin juga

memiliki fungsi penyediaan buffer stock obat untuk puskesmas atau jika terjadi

KLB. Obat tersebut disimpan dalam Gudang Obat Suku Dinas Jakarta Utara.

Pengadaan buffer stock obat dilakukan secara lelang. Dalam 2 tahun terakhir,

Farmakmin Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara tidak melakukan lelang untuk

pengadaan buffer obat agar tidak terjadi tumpang tindih karena Seksi

Pengendalian Masalah Kesehatan juga telah melakukan lelang untuk pengadaan

buffer obat.

4.2 Pelaporan Narkotika

Lingkup kerja Koordinator Farmakmin Sudinkes Kota Administrasi

Jakarta Utara satu diantaranya adalah membuat rekapitulasi pelaporan pemakaian

narkotika dari sarana pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta.

Laporan penggunaan narkotika terdiri dari laporan pemakaian bahan baku

narkotika, laporan sediaan jadi narkotika, dan laporan khusus penggunaan morfin,

petidin dan derivatnya.

Pelaporan narkotika dilakukan secara berkala paling lambat tanggal 10

setiap bulan. Pelaporan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika

dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa

Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; memberantas peredaran gelap narkotika

dan prekursor; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi

penyalahguna dan pecandu narkotika.

Sistem pelaporan narkotika terdapat dua macam yaitu sistem online dan

manual. Aplikasi sistem pelaporan narkotika dan psikotropika (SIPNAP) secara

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 45: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

34

Universitas Indonesia

online dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Bina Produksi dan Distribusi

Kefarmasian, Ditjen Binfar dan Alkes, Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia. Aplikasi ini diperuntukkan bagi seluruh unit pelayanan, instalasi

farmasi kabupaten/kota, dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan

provinsi seluruh indonesia. Saat ini, belum semua unit pelayanan menjalani sistem

pelaporan narkotika dan psikotropika (SIPNAP) secara online. Beberapa masih

mengirimkan surat pelaporan narkotika dengan format lama. Hal ini dikarenakan

masih dalam tahap sosialisasi ke unit-unit pelayanan.

4.3 Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kecamatan Koja

Pada Praktek Kerja Profesi Apoteker penulis ditugaskan untuk melakukan

peninjauan terkait pelayanan kefarmasian yang dilakukan selama 1 (satu) hari di

Puskesmas Kecamatan Koja. Puskesmas Kecamatan Koja terletak di Jl. Walang

Permai No. 39 Koja, Jakarta Utara dan membawahi 7 (tujuh) Puskesmas

Kelurahan yaitu Puskesmas Kelurahan Koja, Puskesmas Kelurahan Tugu Utara I,

Puskesmas Kelurahan Tugu Utara II, Puskesmas Kelurahan Rawa Badak Utara I,

Puskesmas Kelurahan Rawa Badak Utara II, dan Puskesmas Kelurahan Lagoa.

Puskesmas Kecamatan Koja memiliki fasilitas pelayanan rawat jalan,

rawat inap dan kamar bersalin. Untuk pelayanan rawat inap baru sebatas pada

pelayanan rawat inap DBD, rawat inap diare, rawat inap tifoid, dan rawat inap gizi

buruk. Selain itu, puskesmas juga dilengkapi dengan fasilitas apotek dan gudang

penyimpanan obat.

Tenaga kesehatan yang terdapat di apotek terdiri dari 2 orang apoteker, 2

orang asisten apoteker. Pelayanan obat di apotek dilakukan dari pukul 07.30

hingga 16.00 untuk hari senin hingga kamis; pukul 07.30 hingga 16.30 untuk hari

jum’at. Sedangkan untuk hari sabtu dan hari libur pelayanan dialihkan ke

pelayanan penginapan dimana telah ditugaskan beberapa orang petugas sesuai

dengan jadwal piket. Hal ini sesuai dengan peraturan DKI No. 34 tahun 2008.

Resep dokter yang dilayani di apotek setiap harinya berkisar antara 350 -

500 resep. Obat yang diberikan sebagian besar adalah sediaan tablet, pulveres,

sirup, sediaan topikal, dan obat tetes. Semua resep yang diterima dari ruang

berobat ditebus di apotek dan diberikan secara gratis.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 46: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

35

Universitas Indonesia

Saat ini pengadaan obat di tiap puskesmas kecamatan di Provinsi DKI

Jakarta, dilakukan secara mandiri oleh masing-masing puskesmas, termasuk

Puskesmas Kecamatan Koja yang secara mandiri merencanakan dan melakukan

pengadaan obat untuk kebutuhan di puskesmas kecamatan sekaligus di puskesmas

kelurahan. Jika persediaan obat tidak mencukupi jumlahnya atau jika ada kejadian

luar biasa (KLB), Puskesmas Kecamatan Koja dapat melakukan permintaan obat

ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara.

Puskesmas Kecamatan Koja memiliki gudang obat puskesmas yang

digunakan untuk menyimpan obat dan alat kesehatan. Selain melakukan

pengadaan, Puskesmas Kecamatan juga melakukan distribusi obat kepada

Puskesmas Kelurahan. Setiap kegiatan pendistribusian obat ke pihak Puskesmas

Kelurahan didahului oleh Surat Permintaan Obat dari Puskesmas Kelurahan

kepada pihak Puskesmas Kecamatan. Pengalokasian obat oleh puskesmas

kecamatan untuk pemenuhan kebutuhan obat di Puskesmas Kelurahan didasarkan

pada data konsumsi, kunjungan dan pola penyakit yang paling banyak terjadi di

kelurahan masing-masing. Sebagai laporan pertanggungjawaban dari tiap-tiap

puskesmas dalam penggunaan obat untuk pelayanan kesehatan masyarakat,

LPLPO dari tiap puskesmas kelurahan wajib dikirimkan ke puskesmas kecamatan

yang bersangkutan untuk dilakukan rekapitulasi. Selanjutnya hasil rekapitulasi

dari tiap puskesmas kecamatan akan dikirimkan ke koordinator Farmakmin Seksi

SDK Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Penataan obat dan alat kesehatan di gudang puskesmas tidak berdasarkan

penggolongan obat, tetapi disusun secara abjad dan diberi penandaan berupa

persegi panjang berwarna untuk menunjukkan masa kedaluwarsa sehingga mudah

dipantau obat yang memiliki masa kedaluwarsa paling dekat. Sistem pengeluaran

obat dari gudang dilakukan secara First Expired First Out (FEFO) namun jika

obat memiliki masa kedaluwarsa yang sama maka sistem pengeluaran dilakukan

secara First In First Out (FIFO). Di dalam gudang terdapat fasilitas air

conditioner (AC) untuk menjaga suhu ruang (25oC). Di dalam gudang terdapat

beberapa rak dimana penyimpanan sediaan solid, semisolid, dan alat kesehatan

disusun secara terpisah, selain itu terdapat juga fasilitas lemari pendingin atau

kulkas (2-8oC) untuk penyimpanan obat-obat yang termolabil. Masing-masing

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 47: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

36

Universitas Indonesia

obat dan alat kesehatan yang disimpan di gudang memiliki kartu stok yang

diletakkan di dekatnya. Kartu stok tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah

obat yang diterima, dikeluarkan dan jumlah stok sisa di gudang. Setiap barang

masuk dan keluar, kegiatan tersebut harus dicatat dalam kartu stok.

Selain melakukan pengelolaan terhadap perbekalan kefarmasian, petugas

farmasi di apotek juga melakukan pelayanan farmasi klinik berupa pemberian

informasi obat. Namun, pelaksanaan pemberian informasi obat hanya meliputi

pemberian informasi terkait cara minum dan/atau aturan pemakaian obat saja.

Kendala yang ditemui pada pelayanan kefarmasian di (apotek) Puskesmas

Kecamatan Koja adalah kurangnya jumlah tenaga kesehatan, yaitu hanya terdiri

dari 2 orang apoteker, 2 orang asisten apoteker. Jumlah tersebut tidak sebanding

dengan banyaknya beban kerja pelayanan resep yang diterima di apotek yang

berjumlah sekitar 350 - 500 resep setiap hari. Sehingga kegiatan pelayanan

kefarmasian yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan Koja belum optimal.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 48: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

37 Universitas Indonesia

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

a. Suku Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan pada Peraturan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 150 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Kesehatan, yaitu merupakan gabungan dari suku dinas pelayanan

kesehatan dan suku dinas kesehatan masyarakat yang memiliki peran dan

fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagai auditor.

Sedangkan Dinas Kesehatan, yang membawahi Suku Dinas Kesehatan

berperan sebagai regulator.

b. Seksi Sumber Daya Kesehatan membawahi tiga koordinator yaitu, koordinator

tenaga kesehatan, koordinator pengelola standardisasi mutu kesehatan dan

koordinator farmasi makanan dan minuman (Farmakmin).

c. Seksi Sumber Daya Kesehatan Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman

melaksanaan tugas pokok dan fungsinya, terutama yang berkaitan dengan

kegiatan perizinan maupun kegiatan pembinaan, pengawasan, dan

pengendalian sarana kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan, baik

dalam segi administratif maupun pelaksanaan di lapangan, namun hal tersebut

belum terlaksana secara optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan PKPA di Suku Dinas

Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, berikut adalah beberapa saran yang

dapat diberikan :

a. Perlu adanya penambahan jumlah SDM khususnya Apoteker pada

Koordinator Farmakmin untuk meningkatkan efisiensi kerja sehingga

mempermudah pelaksanaan Binwasdal terhadap sarana pelayanan kesehatan

di wilayah Jakarta Utara.

b. Perlu adanya peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan Binwasdal pada

Koordinator Farmakmin sehingga kegiatan Binwasdal yang telah dilakukan

sebelumnya bisa lebih ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang optimal.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 49: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

38 Universitas Indonesia

DAFTAR ACUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2003). Keputusan kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1640 : Pedoman

Tata Cara Penyelenggaraan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah

Tangga. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Hal. 4-10.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. (2003). Keputusan kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.5.1639 : Pedoman

Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-

IRT). Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Hal. 3-13.

Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan. (2003). Higiene dan

sanitasi Pengolahan Pangan. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan

Makanan RI. Hal 3-43.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 Tentang Industri dan Usaha

Obat Tradisional. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2011). Materi Penyuluhan Keamanan

Pangan Industri Rumah Tangga Pangan. Jakarta : Suku Dinas Kesehatan

Jakarta Utara.

Suku Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (2002). Pedoman

Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Sarana Kesehatan Farmasi

Makanan dan Minuman Provinsi DKI Jakarta. Jakarta : Suku Dinas

Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2010). Dokumen Tupoksi dan kompetensi

Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Jakarta: Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2010). Dokumen Tupoksi dan kompetensi

Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Jakarta:

Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2010). Dokumen Tupoksi dan kompetensi

Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta

Utara. Jakarta: Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2010). Dokumen Tupoksi dan kompetensi

Seksi Sumber Daya Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Jakarta: Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2010). Dokumen Tupoksi dan Kompetensi

Subbagian Tata Usaha Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. Jakarta:

Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 50: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

39

Universitas Indonesia

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2010). Pedoman Mutu Suku Dinas

Kesehatan Jakarta Utara. Jakarta: Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2011). Prosedur Binwasdal Kesehatan

Farmasi Makanan Minuman Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Jakarta: Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara. (2011). Prosedur pemberian Izin Sarana

dan Praktik Tenaga Kesehatan Farmasi Makanan Minuman Suku Dinas

Kesehatan Jakarta Utara. Jakarta: Dinas Kesehatan Jakarta Utara.

Suku Dinas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. (2002).

Pedoman Perizinan Sarana Farmasi Makanan dan Minuman Provinsi

DKI Jakarta. Jakarta: 4-12; 19-97.

Trihono. (2002). Pedoman Manajemen Puskesmas. Jakarta : Departemen

Kesehatan.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 51: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

Universitas Indonesia

LAMPIRAN

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 52: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

40

Lampiran 1. Struktur Organisasi Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara

Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta utara

Sub Bagian Tata usaha

Umum Kepegawaian Keuangan Perencanaan

&Anggaran

Seksi Kesehatan Seksi Pelayanan Seksi Sumber Daya Seksi Pengendalian

Masyarakat Kesehatan Kesehatan Masalah Kesehatan

Gizi&Plam Yankes Dasar Standarisasi Manajemen Kesehatan Lingkungan

PSM Kesehatan

Binkesga Gadar& Farmasi Makanan Penyakit Menular dan

Bencana dan Minuman Tidak Menular

Promkes & Yankes Tenaga Kesehatan Survailans

Informasi Spesialistik&

Kesehatan Tradisional

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 53: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

41

Universitas Indonesia

Lampiran 2. Formulir Permohonan Izin Apotek

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 54: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

42

Universitas Indonesia

Lampiran 3. Format Surat Izin Apotek

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 55: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

43

Universitas Indonesia

Lanjutan

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 56: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

44

Universitas Indonesia

Lampiran 4. Berita Acara Pemeriksaan Apotek

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 57: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

45

Universitas Indonesia

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 58: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

45

Universitas Indonesia

46

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 59: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

45

Universitas Indonesia

47

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 60: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

45

Universitas Indonesia

Lampiran 5. Formulir Permohonan Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat)

48

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 61: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

45

Universitas Indonesia

Lampiran 6. Format Surat Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat)

49

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 62: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

47

Universitas Indonesia

Lampiran 7. Berita Acara Pemeriksaan Toko Obat

50

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 63: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

63474747

Universitas Indonesia

Lampiran 8. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan

51

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 64: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

63474747

Universitas Indonesia

Lampiran 9. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

52

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 65: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

63474747

Universitas Indonesia

Lampiran 10. Formulir Permohonan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)/Surat

Izin Kerja Apoteker (SIKA)

53

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 66: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

63474747

Universitas Indonesia

Lampiran 11. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)

54

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 67: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

63474747

Universitas Indonesia

Lampiran 12. Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA)

55

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 68: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

UNIVERSITAS INDONESIA

TUGAS KHUSUS PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

DI SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA UTARA

JL. YOS SUDARSO NO. 27-29

PERIODE 19 – 30 AGUSTUS 2013

PERAN APOTEKER DALAM PELAYANAN INFORMASI

OBAT DI PUSKESMAS

MEILINA ZAHRATUNNISA NURLAM, S.Farm.

1206329814

ANGKATAN LXXVII

FAKULTAS FARMASI

PROGRAM PROFESI APOTEKER

DEPOK

JANUARI 2014

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 69: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

ii Universitas Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................. i

DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii

1 PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2 Tujuan ...................................................................................................... 2

2 TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................... 3 2.1 Puskesmas ................................................................................................. 3

2.2 Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas ...................................................... 4

2.3 Pelayanan Informasi Obat ......................................................................... 5

3 METODOLOGI PENGKAJIAN .................................................................... 8

3.1 Waktu dan Tempat .................................................................................... 8

3.2 Metode Pengkajian ................................................................................... 8

4 PEMBAHASAN ................................................................................................ 9

5 KESIMPULAN DAN SARAN......................................................................... 12 5.1 Kesimpulan ............................................................................................... 12

5.2 Saran ......................................................................................................... 12

DAFTAR ACUAN ................................................................................................ 13

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 70: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

iii Universitas Indonesia

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 71: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

1 Universitas Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara

sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum,

harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan secara menyeluruh,

berjenjang dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan nasional. Puskesmas

merupakan penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang

tingkat pertama.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004

tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, antara lain disebutkan

puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan (Dinkes)

Kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan

kesehatan di suatu wilayah kerja. Sebagai unit pelaksana teknis Dinkes

Kabupaten/kota (UPTD), puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari

tugas teknis operasional Dinkes Kabupaten/kota dan merupakan ujung tombak

pembangunan kesehatan di Indonesia.

Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas

adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat.

Kecamatan Sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin

dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam

lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau

pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya (Menteri Kesehatan RI, 2004).

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting

karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan baik untuk

menghilangkan gejala/symptom dari suatu penyakit, obat juga dapat mencegah

penyakit bahkan obat juga dapat menyembuhkan penyakit. Tetapi di lain pihak

obat dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan apabila penggunaannya tidak

tepat, sehingga keputusan penggunaan obat selalu mengandung pertimbangan

antara manfaat dan resiko.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 72: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

2

Universitas Indonesia

Oleh sebab itu, penyediaan informasi obat yang benar, objektif dan

lengkap akan sangat mendukung dalam pelayanan kesehatan yang terbaik kepada

masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dan keamanan

penggunaan obat. Mengingat apoteker memiliki peran utama dalam meningkatkan

keselamatan dan efektifitas penggunaan obat, maka perlu dilakukan pembahasan

mengenai tugas dan peran apoteker dalam melakukan pelayanan informasi obat di

puskesmas.

1.2 Tujuan

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memahami peran apoteker

dalam melakukan pelayanan informasi obat di Puskesmas.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 73: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

3

Universitas Indonesia

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Puskesmas

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota

yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu

wilayah kerja. Sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota

(UPTD), puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis

operasional dinas kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat

pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia. Secara

nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan. Tetapi apabila

di satu kecamatan terdapat lebih satu puskesmas, maka tanggung jawab wilayah

kerja dibagi antar puskesmas dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah

(desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional

bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pembangunan kesehatan merupakan penyelenggaraan upaya kesehatan

oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang

optimal. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas

adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat.

Kecamatan Sehat adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin

dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam

lingkungan dan dengan perilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau

pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat

kesehatan yang setinggi-tingginya.

Indikator Kecamatan Sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator

utama yaitu : (1) lingkungan sehat, (2) perilaku sehat, (3) cakupan pelayanan

kesehatan yang bermutu serta (4) derajat kesehatan penduduk kecamatan.

Rumusan visi untuk masing-masing puskesmas harus mengacu pada visi

kesehatan puskesmas di atas yakni terwujudnya Kecamatan Sehat, yang harus

disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta wilayah kecamatan

setempat.

3

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 74: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

4

Universitas Indonesia

Dalam menjalankan fungsinya, puskesmas bertanggungjawab

menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh,

terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang

menjadi tanggung jawab puskesmas meliputi:

a. Pelayanan kesehatan perorangan

Pelayanan kesehatan perorangan merupakan pelayanan yang bersifat pribadi

(private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan

kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan

untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.

b. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik

(public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan

serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan

pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain

promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan,

perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana,

kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai program kesehatan masyarakat

lainnya.

2.2 Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya

kesehatan masyarakat, puskesmas perlu ditunjang dengan pelayanan kefarmasian

yang bermutu. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah berubah paradigmanya

dari orientasi obat menjadi berorientasi pada pasien yang mengacu pada asuhan

kefarmasian (Pharmaceutical Care). Sebagai konsekuensi perubahan orientasi

tersebut, Apoteker sebagai tenaga farmasi dituntut untuk meningkatkan

pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan

pasien.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam developing pharmacy practice- a

focus on patient care membedakan tentang pelayanan farmasi dan praktek

farmasi. Praktek farmasi berhubungan dengan pasien langsung, meliputi obat-

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 75: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

5

Universitas Indonesia

obatan, pengadaan produk farmasi dan pelayanan kefarmasian yang diberikan

oleh apoteker dalam sistem pelayanan kesehatan. Sedangkan pelayanan farmasi

berhubungan dengan kualitas obat dan sistem proses pelayanan farmasi meliputi

semua pelayanan yang diberikan oleh tenaga farmasi dalam mendukung

pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi kegiatan manajerial

(pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan

kesehatan serta administrasi) dan kegiatan farmasi klinik (pelayanan resep,

pelayanan informasi obat, konseling, evaluasi penggunaan obat, pelayanan

residensial, hingga pemantauan dan pelaporan efek samping obat).

2.3 Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan informasi obat (PIO) merupakan kegiatan pelayanan yang

dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias,

dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan

pasien. PIO harus benar, jelas, mudah dimengerti, dan bijaksana sangat diperlukan

dalam upaya penggunaan obat yang rasional oleh pasien.

Dalam melakukan kegiatan PIO, Apoteker dapat mencari informasi yang

dibutuhkan menggunakan buku-buku literatur seperti Buku Farmakope Indonesia,

Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO), Informasi Obat Nasional Indonesia

(IONI), Farmakologi dan Terapi, serta buku-buku lainnya. Informasi obat juga

dapat diperoleh dari setiap kemasan atau brosur obat maupun media elektronik

seperti internet yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Semua sumber

informasi yang digunakan diusahakan terbaru dan disesuaikan dengan tingkat dan

tipe pelayanan. Pustaka digolongkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

1. Pustaka primer

Pustaka primer merupakan artikel asli yang dipublikasikan penulis atau

peneliti, informasi yang terdapat di dalamnya berupa hasil penelitian yang

diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Contoh pustaka primer : lapoan hasil

penelitian, laporan kasus, studi evaluatif dan laporan deskriptif.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 76: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

6

Universitas Indonesia

2. Pustaka sekunder

Pustaka sekunder berupa sistem indeks yang umumnya berisi kumpulan

abstrak dari berbagai macam artikel jurnal. Sumber informasi sekunder sangat

membantu dalam proses pencarian informasi yang terdapat dalam sumber

informasi primer. Sumber informasi ini dibuat dalam berbagai data base.

3. Pustaka tersier

Pustaka tersier berupa buku teks atau data base, kajian artikel, kompendia

dan pedoman praktis. Pustaka tersier umumnya berupa buku referensi yang

berisi materi yang umum, lengkap dan mudah dipahami, seperti IONI, ISO,

DOEN, DOI, MIMS, Buku Saku Pelayanan Kefarmasian, dll.

Informasi obat adalah setiap data atau pengetahuan objektif, diuraikan

secara ilmiah dan terdokumentasi mencakup farmakologi, toksikologi dan

penggunaan terapi dari obat. Informasi obat mencakup nama kimia, struktur

kimia, identifikasi, indikasi diagnostik atau indikasi terapi, ketersediaan hayati,

bioekivalen, toksisitas, mekanisme kerja, waktu mulai bekerja dan durasi obat,

dosis dan jadwal pemberian, dosis yang direkomendasikan, konsumsi, absorpsi,

metabolisme, detoksifikasi, ekskresi, efek samping, reaksi merugikan,

kontraindikasi, harga, keuntungan, tanda, gejala, dan pengobatan toksisitas,

efikasi klinik, data komparatif, data klinik, data penggunaan obat, dan setiap

informasi lain yang berguna dalam diagnosis, dan pengobatan pasien dengan obat.

Informasi obat yang diperlukan pasien meliputi :

a. Waktu penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan dalam sehari,

apakah di waktu pagi, siang, sore, atau malam. Dalam hal ini apakah obat

diminum sebelum atau sesudah makan;

b. Lama penggunaan obat, apakah selama keluhan masih ada atau harus

dihabiskan meskipun sudah terasa sembuh. Obat antibiotika harus dihabiskan

untuk mencegah timbulnya resistensi;

c. Cara penggunaan obat yang benar akan menentukan keberhasilan pengobatan.

Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan mengenai cara penggunaan

obat yang benar terutama untuk sediaan farmasi tertentu seperti obat oral, obat

tetes mata, salep mata, obat tetes hidung, obat semprot hidung, tetes telinga,

suppositoria dan krim/salep rektal dan tablet vagina;

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 77: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

7

Universitas Indonesia

d. Efek yang akan timbul dari penggunaan obat (efek yang akan dirasakan),

misalnya berkeringat, mengantuk, kurang waspada, tinja berubah warna, air

kencing berubah warna dan sebagainya;

e. Hal-hal lain yang mungkin timbul, seperti efek samping obat, interaksi obat

dengan obat lain atau makanan tertentu, dan kontraindikasi obat tertentu

dengan diet rendah kalori, kehamilan, dan menyusui;

f. Cara penyimpanan obat dilakukan sedemikian rupa agar obat-obatan terjamin

mutunya dan mudah diakses oleh personel yang berwenang. Cara

penyimpanan obat untuk produk termolabil atau mudah rusak bila terpapar

panas, disimpan sesuai dengan suhu yang tertera pada kemasan sediaan juga

perlu disampaikan.

Sebagai tindak lanjut terhadap pelayanan informasi obat, harus dilakukan

pemantauan dan evaluasi kegiatan secara berkala. Evaluasi ini digunakan untuk

mengukur/menilai keberhasilan pelayanan informasi obat itu sendiri dengan cara

membandingkan tingkat keberhasilan sebelum dan sesudah dilaksanakan

pelayanan informasi obat.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanankan dengan mengumpulkan data dari

awal dan mendokumentasikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, serta

jawaban dan pelayanan yang diberikan kemudian dibuat laporan tahunan.

Dokumentasi kegiatan pelayanan informasi obat sebaiknya memuat tanggal dan

waktu pertanyaan dimasukkan, nama dan umur pasien, serta informasi yang

diberikan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai sumber informasi apabila ada

pertanyaan serupa.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 78: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

8 Universitas Indonesia

BAB 3

METODOLOGI PENGKAJIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penyusunan tugas khusus tentang Peran Apoteker dalam Pelayanan

Informasi Obat di Puskesmas dilakukan selama Pratek Kerja Profesi Apoteker

(PKPA) di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu periode

19 - 30 Agustus 2013. Selain itu dilakukan kegiatan kunjungan ke Puskesmas

Kecamatan Koja Jakarta Utara pada tanggal 29 Agustus 2013.

3.2 Tahapan Pengkajian

Tahapan penyusunan tugas khusus ini adalah:

1. Melakukan penelusuran literatur dari berbagai pustaka dan pencarian dari

internet mengenai peran Apoteker dalam pelayanan kefarmasian

khususnya di puskesmas dan regulasi mengenai kefarmasian di

puskesmas,

2. Melakukan wawancara dan diskusi dengan Apoteker di Puskesmas

Kecamatan Koja Jakarta Utara, serta

3. Melakukan diskusi dengan Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota

Administrasi Jakarta Utara tentang kegiatan kefarmasian di puskesmas.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 79: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

9 Universitas Indonesia

BAB 4

PEMBAHASAN

Sejak pengadaan puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan

berlangsung yaitu tahun 1968, maka secara umum hingga saat ini telah

menunjukkan sumbangannya yang cukup besar dalam pemberian pelayanan

kesehatan, terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah baik di kota

maupun di desa. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang

penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan baik untuk

menghilangkan gejala/symptom dari suatu penyakit, obat juga dapat mencegah

penyakit bahkan obat juga dapat menyembuhkan penyakit. Tetapi di lain pihak

obat dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan apabila penggunaannya tidak

tepat, sehingga keputusan penggunaan obat selalu mengandung pertimbangan

antara manfaat dan resiko.

Keselamatan pasien merupakan bagian penting dalam resiko pelayanan

kesehatan. Berdasarkan Laporan Peta Nasional Insiden Keselamatan Pasien

(Kongres PERSI Sep 2007), kesalahan dalam pemberian obat menduduki

peringkat pertama (24,8%) dari 10 besar insiden yang dilaporkan. Jika disimak

lebih lanjut, dalam proses penggunaan obat yang meliputi prescribing,

transcribing, dispensing dan administering, dispensing dan administering

menduduki peringkat pertama.

Pesatnya perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

mendorong percepatan teknologi dalam penyebaran informasi. Hal ini

menyebabkan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang

kesehatan sehingga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan

termasuk pelayanan informasi obat. Informasi mengenai penyakit dan obat yang

disampaikan oleh dokter sering kali terbatas. Dari sisi kefarmasian, apoteker pun

sejauh ini belum benar-benar menjalankan profesinya. Sebagai contoh, dalam

pelayanan kefarmasian di puskesmas, biasanya pasien hanya menyerahkan resep,

menunggu antrian, dan menerima obat. Pada saat penyerahan obat, hampir tidak

ada informasi yang diberikan oleh apoteker. Bahkan pasien tidak pernah

mengetahui apakah saat itu ada apoteker yang bertugas atau tidak.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 80: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

10

Universitas Indonesia

Pemberian informasi obat yang benar, objektif dan lengkap pada saat

proses penyerahan obat akan sangat mendukung dalam pelayanan kesehatan yang

terbaik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dan

keamanan penggunaan obat. Menurut SK Menkes RI Nomor

1197/Menkes/SK/X/2004, Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan

yang dilakukan oleh apoteker untuk memberi informasi akurat, tidak bias dan

terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan terutama

kepada pasien. PIO kepada pasien bertujuan untuk memberikan pemahaman yang

benar mengenai penggunaan obat dan pengobatan, meliputi: (1) nama obat, (2)

tujuan pengobatan, (3) jadwal pengobatan, (4) cara menggunakan obat, (5) lama

penggunaan obat, (6) efek samping obat, (7) tanda-tanda toksisitas, (8) cara

penyimpanan obat, (9) serta upaya meningkatkan kepatuhan pasien terhadap

perintah pengobatannya.

Tingkat kepatuhan pasien dalam penggunaan obat dan pengobatan,

diharapkan dapat mencapai output PIO berupa penggunaan obat yang tepat dan

benar serta melaksanakan anjuran petugas terhadap tindakan pengobatan yang

dijalani oleh pasien. Khususnya pada pelayanan kesehatan pasien rawat jalan yang

banyak dilakukan di puskesmas. Pasien rawat jalan sangat membutuhkan

informasi yang lengkap tentang obatnya, karena informasi tersebut menentukan

keberhasilan terapi yang dilakukannya sendiri di rumah. Selain itu, penggunaan

obat pada pasien penyakit kronik dan degeneratif perlu diimbangi dengan

informasi yang lengkap dan jelas karena penggunaan obat-obat ini berlangsung

dalam jangka lama. Ketidaksepahaman dan ketidakpatuhan pasien dalam

menjalankan terapi merupakan salah satu penyebab kegagalan terapi. Kegagalan

terapi sering disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman pasien

tentang obat dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan obat untuk

terapinya.

Apoteker merupakan tenaga ahli dalam memberikan informasi tentang

obat, baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lain, dan mempunyai tanggung

jawab untuk memberikan informasi tersebut. Apoteker berkewajiban menjamin

bahwa pasien memahami tujuan dari pengobatan dan ketepatan penggunaannya,

untuk itu apoteker perlu mengembangkan keterampilan dalam menyampaikan

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 81: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

11

Universitas Indonesia

informasi agar pasien dapat mematuhinya. Pengertian dan kerjasama pasien

terhadap peraturan obat yang telah diresepkan merupakan syarat penting untuk

mencapai terapi yang efektif.

Pelaksanaan pelayanan informasi obat merupakan kewajiban apoteker

yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993

pasal 11, di mana pelayanan ini wajib didasarkan pada kepentingan masyarakat.

Kenyataan di lapangan saat ini pelayanan kefarmasian yang berupa pemberian

informasi obat hanya mengenai aturan pakai obat masih banyak dilakukan oleh

asisten apoteker, bukan oleh apoteker.

Permasalahan yang ditemukan adalah beban kerja sehubungan dengan

pelayanan resep yang jumlahnya lebih dari seratus lembar per hari dan pelaporan

obat yang over loaded dibandingkan dengan jumlah tenaga yang tersedia. Bahkan

masih terdapat puskesmas dengan apoteker tanpa didampingi asisten apoteker,

sehingga harus meminta tambahan tenaga non kesehatan secara bergilir. Selain

itu, masih banyak puskesmas yang tidak mempunyai tenaga kefarmasian,

sehingga pelayanan dilakukan oleh perawat, bidan, dan bahkan tenaga non

kesehatan. Pengetahuan apoteker tentang penyakit kronik dan degeneratif juga

menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan informasi obat. Apoteker hanya

mengetahui nama obat dan indikasinya saja, sehingga menyebabkan fungsi

pelayanan kefarmasian dalam hal pelayanan informasi obat di puskesmas tidak

dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mencapai pelayanan kefarmasian prima yang meliputi keharusan

adanya pemberian informasi yang benar dan jelas, diperlukan kesiapan apoteker

dalam memberikan pelayanan, serta menguasai pengetahuan tentang obat dan

menjadi narasumber di bidang informasi obat yang ditunjang dengan adanya

penempatan apoteker dan tenaga kefarmasian lain yang memadai di setiap

puskesmas.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 82: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

12 Universitas Indonesia

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Apoteker memiliki peran utama dalam meningkatkan keselamatan dan

efektifitas penggunaan obat. Pemberian informasi obat yang benar, objektif dan

lengkap akan sangat mendukung dalam pelayanan kesehatan yang terbaik kepada

masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dan keamanan

penggunaan obat. Pelaksanaan pelayanan informasi obat merupakan kewajiban

apoteker yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

922/Menkes/Per/X/1993 pasal 11.

5.2 Saran

a. Penempatan apoteker di puskesmas perlu disesuaikan jumlahnya dengan jenis

dan beban kerja pelayanan, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak over

loaded dan apoteker dapat berperan penuh dalam pelayanan kefarmasian.

b. Tugas pokok dan fungsi apoteker dalam pelayanan kefarmasian perlu

diperjelas melalui pembagian fungsi apoteker menjadi fungsi pelayanan

klinik dan fungsi pengelolaan manajerial agar dapat dipahami oleh tenaga

kesehatan lainnya.

c. Perlu dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi farmasi dengan Dinas

Kesehatan Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan

apoteker yang bekerja di puskesmas.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 83: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

13 Universitas Indonesia

DAFTAR ACUAN

Direktorat Bina Farmasian Komunitas dan Klinis. 2006. Pedoman Pelayanan

Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian

dan Alat Kesehatan.

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinis. 2008. Tanggung Jawab Apoteker

terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety). Jakarta: Direktorat Jenderal

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinis. 2008. Modul Training of Trainer

Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. 2010. Materi Pelatihan

Manajemen Kefarmasian di Puskesmas. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina

Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 1993. Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara

Pemberian Izin Apotik. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2004. Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tentang Kebijakan

Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia.

Amalia Sari Asih, Herita. 2011. Pengaruh Komunikasi Petugas Pelayanan

Informasi Obat terhadap Kepatuhan Minum Obat Pasien Diabetes Melitus

Rawat Jalan di RSUD. dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Tesis.

Universitas Sumatera Utara: Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Hartoyo. Manajemen Pelayanan di Puskesmas.

http://medicine.uii.ac.id/upload/klinik/elearning/ikm/Hartoyo-Manajem

en%20Pelayanan%20di%20Puskesmas.pdf. Diakses bulan September 2013.

Sasanti Handayani, Rini., dkk. 2006. Eksplorasi Pelayanan Informasi yang

Dibutuhkan Konsumen Apotek dan Kesiapan Apoteker Memberi Informasi

Terutama untuk Penyakit Kronik dan Degeneratif. Majalah Ilmu

Kefarmasian, Volume ke tiga.

Supardi, Sudibyo., dkk. 2012. Kebijakan Penempatan Apoteker di Puskesmas.

Jakarta: Pusat Teknologi dan Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia.

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014

Page 84: UNIVERSITAS INDONESIA LAPORAN PRAKTEK …lib.ui.ac.id/file?file=digital/20367081-PR-Meilina Zahratunnisa.pdf · tugas akhir Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA ... Orang tua yang

14

Laporan praktek…., Meilina Zahratunnisa, FFar UI, 2014