UNIVERSITAS INDONESIA FUNGSI AKTA PERJANJIAN PRA ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334090-T32538-Arlina Syahria.pdfuniversitas indonesia 1 universitas indonesia fungsi akta perjanjian

Universitas Indonesia

1

UNIVERSITAS INDONESIA

FUNGSI AKTA PERJANJIAN PRA PERCERAIAN (ANALISIS AKTA TANGGAL 5 NOPEMBER 2010 NOMOR 12

DAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 425/PDT.G/2010/PN.TNG)

TESIS

NAMA : ARLINA SYAHRIA NPM : 1006827751

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK

JANUARI 2013

Fungsi akta..., Arlina Syahria, FH UI, 2013


2

UNIVERSITAS INDONESIA

FUNGSI AKTA PERJANJIAN PRA PERCERAIAN (ANALISIS AKTA TANGGAL 5 NOPEMBER 2010 NOMOR 12

DAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 425/PDT.G/2010/PN.TNG)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat

untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

NAMA : ARLINA SYAHRIA NPM : 1006827751

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK

JANUARI 2013




4

HALAMAN PERSEMBAHAN Kupersembahkan untuk orang yang sangat berarti dalam hidupku..

Kuberusaha untuk lak




6

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah

memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyusun serta

menyelesaikan Tesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program

Pasca Sarjana di Salemba. Adapun judul dalam penulisan Tesis Penulis memilih

judul Fungsi Akta Perjanjian Pra Perceraian (Analisis akta tanggal 5 Nopember 2010 nomor 12 dan keputusan Pengadilan Negeri nomor 425/Pdt.G/2010/PN.Tng). Penulis hanyalah manusia biasa yang menyadari dengan sepenuh hati

adanya kekurangan-kekurangan dalam penulisan Tesis ini. Oleh karena itu pada

kesempatan ini Penulis mengharapkan sumbang saran, kritikan dan tanggapan

serta pendapat dari semua pihak.

Dalam penyusunan Tesis ini, Penulis banyak mendapat bantuan, baik

secara moral maupun moril. Dengan tulus dari lubuk hati yang paling dalam,

Penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak

habis-habisnya kepada semua pihak.

Untuk itu pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya juga kepada :

(1) Ibu Surini Ahlan Syarief, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing Tesis yang

meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran banyak membantu

Penulis dalam memberikan bimbingan, saran, pengarahan yang sangat

berguna bagi Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-

baiknya.



7

(2) Bapak Dekan Universitas Indonesia, Bapak dan Ibu dosen yang telah

mendidik dan membagi ilmu yang dimiliki kepada Penulis selama

mengikuti perkuliahan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Indonesia.

(3) Bapak Dr.Drs.Widodo, S.H., M.H selaku ketua Program Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

(4) Ibu Ain, Pak Sukirman, Pak Kasir, Pak Parman, Mas Bowo serta yang

turut dalam Program Kenotariatan.

(5) Almarhum Ayahnda tercinta dan tersayang dengan keterbatasan

wawasannya namun selalu mendorongku untuk mengambil pendidikan

pada Program Kenotariatan.

(6) Suamiku tercinta Edi Prayitno yang selalu dengan sabar menemani dan

membantuku selama masa perkuliahan hingga selesai.

(7) Almarhumah Mama dengan kesabarannya dan selalu berdoa untuk

kesuksesanku, Kak Jaya, Kak Yudi dan adikku Indra.

(8) Luh Putu Ayu Laxmi Untari yang telah memberikan dukungan, bantuan

kepada Penulis berupa bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan tesis

ini.

(9) Keluarga dan Teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu

yang telah dengan tulus memberikan dukungan dan pengertiannya selama

Penulis menempuh pendidikan di Program Magister Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Indonesia.

(10) Rekan-rekan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Salemba

khususnya angkatan 2010 yang telah berjuang bersama Penulis melalui

proses pendidikan.

Semoga semua kebaikan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan rekan-rekan

sekalian mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa



8

Akhirnya kata Penulis berharap semoga Tesis ini akan bermanfaat dan

berguna untuk menambah pengetahuan dan juga berguna bagi siapa saja yang

membacanya, Wassalam.

Depok, Januari 2013

Penulis

ARLINA SYAHRIA, SH




10

ABSTRAK

Nama : Arlina Syahria Program Studi : Magister Kenotariatan Judul : Fungsi Perjanjian Pra Perceraian (Analisis Akta tanggal 5

November 2010 nomor 12 dan Keputusan Pengadilan Negeri nomor 425/pdt.G/2010/PN.TNG)

Tesis ini membahas Fungsi Akta Perjanjian Pra Perceraian sebagai penyelesaian secara musyawarah mengenai akibat perceraian diluar Pengadilan yang memuat kesepakatan-kesepakatan para pihak yang akan bercerai sehingga dapat mempermudah, memperlancar, mempercepat pemeriksaan perkara di Pengadilan, sebagai akta perdamaian dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dapat menjamin kepastian hukum.bagi para pihak yang memperjanjikannya.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankan jika terjadi perceraian, sebaiknya menggunakan pendekatan secara damai dengan membuat Akta Perjanjian Pra Perceraian, yang dapat dilaksanakan secara konsisten serta Notaris sebaiknya dapat mensosialisasikannya kepada masyarakat, memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kata kunci : Akta, perjanjian praperceraian, perceraian



11

ABSTRACT

Name : ARLINA SYAHRIA Study Program : Master of Notary Title : The Function of Pre-Divorce Agreement Certificate (An

analysis of Certificate dated on 5 November 2010 number 12 and State Court Decision number 425 /Pdt.G /2010 /PN.Tng)

This Thesis was discussed about the function of pre-divorce agreement certificate as the settlement of the divorce amicably about the result of divorce outside the court containing the agreements of the parties being divorced so that it would facilitate, accelerate the case proceedings in the court, as an act of peace in the form of an authentic act that has the strength of perfect evidence and it could guarantee the law assurance for the users of the act. This research is normative law research with explanatory features. Te result of this research suggested that if there was an occurrence of divorce case, it would be better in using peace approach and use pre-divorce agreement certificate which could be implemented consistently and public notary should socialize to the public people and he should have the ability and skill in carrying out the duties and responsibilities Key words: Act, Pre-Divorce agreement, divorce



12

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii HALAMAN PERSEMBAHAN iii HALAMAN PENGESAHAN iv KATA PENGANTAR v HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI viii ABSTRAK ix DAFTAR ISI xi

BAB 1 PENDAHULUAN 1 1.LATAR BELAKANG MASALAH 1 2.POKOK PERMASALAHAN 9 3.METODE PENELITIAN 9 4.SISTEMATIKA PENULISAN 10 BAB 2 FUNGSI AKTA PERJANJIAN PRA PERCERAIAN (Analisis Akta tanggal 5 Nopember 2010 nomor 12 Dan Keputusan Pengadilan Negeri nomopr 425/Pdt.G/2010/PN.Tng) 12

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 12 1.1.Sekilas tentang Perceraian dan Pengertian Perceraian 12 1.2. Perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan. 18 1.3. Alasan Perceraian 21 2. Peranan dan Kedudukan Notaris serta Akta Pra Perceraian 22 2.1.. Sejarah Notariat 22 2.2. Kedudukan . Wewenang dan Tugas Notaris Pembuat Akta Perjanjian 24 2.3. Fungsi akta Notaris sebagai alat bukti 29 2.4.Fungsi Akta Perjanjian Pra Perceraian 31 3. Analisis Akta Perjanjian Pra Perceraian dan Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 425/Pdt.G/2010/PN.TNG 34 3.1. Akta Perjanjian Pra Perceraian 34 3.2. Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 425/Pdt.G/2010/PN.TNG 40 BAB 3 PENUTUP 56 1. KESIMPULAN 56 2. SARAN 58 DAFTAR REFERENSI 61 LAMPIRAN



13

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dilahirkan kedunia seorang diri namun dalam menjalani hidup ini

manusia memerlukan manusia lain untuk hidup bersama. Dalam kehidupan

bersama dengan manusia lainnya inilah manusia bisa berinteraksi satu sama

lainnya. Sehingga dalam seluruh kehidupannya manusia perlu dan saling

membutuhkan satu sama lain. Kegiatan ini merupakan salah satu interaksi sosial

manusia dengan manusia lainnya sehingga manusia juga bisa dikatakan sebagai

makhluk sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial saling mebutuhkan manusia

lainya dalam berinteraksi sosial.

Manusia dalam berkehidupan sosial juga berkeinginan untuk

mempertahankan keberadaannya atau jenisnya yang bisa didapat melalui

keturunannya yang selanjutnya dalam rangka untuk mempertahankan keberadaan

atau jenis tersebut agar tidak punah maka manusia yang dianugrahi naluri untuk

meneruskannya melalui keturunannya yaitu melalui perkawinan.

Keturunan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Perkawinan

adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam

waktu lama. 1

Dalam suatu perkawinan tidak hanya melekat hubungan sesama manusia

tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, karena hampir semua

kitab suci memberikan tempat untuk lembaga perkawinan sebagai lembaga yang

sakral atas bersatunya sepasang manusia yang berlainan jenis.

1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet.xxxiv, (Jakarta : PT Intermasa,2010), hl.23.



14

Dalam segi hukum, perkawinan juga merupakan salah satu perbuatan

hukum yang membawa akibat hukum, baik terhadap hubungan sesama

pasangannya yaitu antara suami isteri tersebut, anak-anak yang dilahirkan dalam

perkawinan maupun terhadapan harta kekayaan mereka dapat selama perkawinan

tersebut.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan memandang

perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi dalam pandangan Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hukum tidak hanya memandang

Perkawinan dari aspek perdata saja, namun juga dari aspek agama.

Berdasarkan definisi Perkawinan tersebut diatas, dimana Perkawinan

bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka suatu

perkawinan seharusnya berlangsung terus menerus sampai kematian yang dapat

memisahkannya. Namun dalam proses berjalannya waktu serta perkembangan

selanjutnya, dalam hal membina rumah tangga terdapat hal-hal yang dapat

memicu pertengkaran yang berlangsung terus menerus atau ketidak kecocokan

satu sama lain dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga diantara suami isteri yang

telah terikat dalam Perkawinan tersebut sudah tidak dapat mempertahankan atau

untuk melanjutkan Perkawinan mereka. Jika hal tersebut terjadi maka perkawinan

seperti yang dimaui undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

sudah kehilangan maknanya karena kebahagian yang menjadi salah satu tujuan

perkawinan telah menjauh dan tidak dapat dicapai lagi.

Dalam hal perkawinan telah kehilangan maknanya, Undang-undang nomor

1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juga telah mempersiapkannya, walaupun hal

tersebut tidak diinginkan, tetapi jika hal itu tidak dapat dicegah lagi maka suami

isteri yang sudah terikat dalam perkawinan tersebut dapat memutuskan

perkawinan mereka untuk melakukan perceraian. Perceraian merupakan salah satu

sebab putusnya perkawinan disamping kematian dan putusan pengadilan menurut

pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Alasan perceraian setelah berlakunya ketentuan Undang-undang nomor 1

tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal 19



15

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang

nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar

kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan pihak yang lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat

menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian tidak begitu saja bisa terjadi, walaupun alasan perceraian telah

terpenuhi baik oleh salah satu pasangan nikah maupun oleh keduanya atau para

pihak sepakat untuk mengakhiri perkawinan mereka, tetapi harus melalui proses

yaitu harus ada putusan pengadilan yang kemudian didaftarkan pada kantor

pencatatan nikah. Demikian perceraian harus menempuh proses berperkara

dipengadilan. Walaupun peradilan di Indonesia berazaskan cepat, mudah dan

biaya yang ringan namun dalam pelaksanaannya tidak secepat yang dibayangkan

karena dalam prakteknya seringkali terdapat permasalahan-permasalahan yang

dapat menghambat jalannya pemeriksaan perkara sehingga hal tersebut dapat

menyebabkan lamanya proses berperadilan itu sendiri.

Demikian juga dalam hal proses berperkara mengenai perceraian dan untuk

mengantisipasi hal tersebut diatas, para pihak yang telah sepakat untuk melakukan

perceraian dapat menempuh jalan damai dalam menyelesaikan perkara tersebut

agar dapat mempermudah proses pemeriksaan dipengadilan. Salah satu jalan

damai yang dapat ditempuh oleh mereka yang telah sepakat untuk melakukan

perceraian adalah dengan membuat suatu Perjanjian Pra Perceraian atas

kesepakatan bersama sebelum melaksanakan proses beracara dipengadilan.



16

Adapun perjanjian tersebut bisa menjadi landasan hakim dalam memutuskan

perkara atau sebagai landasan hukum bagi para pihak, baik mengenai hak

pengasuhan anak maupun mengenai harta kekayaan dalam perkawinan mereka.

Apabila para pihak membuat suatu perjanjian yang sah menurut ketentuan

undang-undang maka perjanjian tersebut telah mengikat satu dan lainnya karena

perjanjian tersebut berlaku juga seperti undang-undang bagi mereka yang

membuat dan merupakan azas kebebasan berkontrak, sehingga tidak dapat ditarik

kembali kecuali atas persetujuan dan/atau kesepakatan bersama antara para pihak

yang membuatnya atau yang dinyatakan oleh undang-undang.2 Sedangkan syarat

sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian Perjanjian Pra Perceraian yang merupakan kesepakatan bersama

antara suami isteri yang mau melakukan perceraian tersebut adalah sah serta

mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang

membuatnya. Perjanjian dapat dibuat dibawah tangan atau dibuat oleh seorang

Notaris.

Untuk penulisan ini yang akan dibahas adalah akta perjanjian yang dibuat

oleh suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan tetapi atas kesepakatan

bersama mereka membuat perjanjian sebelum percerai dilakukan yang dibuat oleh

Notaris.

Notaris yang dikenal disini adalah Notaris yang dikenal dalam sistem eropa

yang dibawa Belanda ke Indonesia dimana sejarah lembaga notaris itu sendiri

mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17.

Setelah pengangkatan notaris pertama jumlah notaris di indonesia kian

berkembang.

2 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkanoleh

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cet.38, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2007), pasal 1338



17

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai Notariat ini timbul dari

kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti

baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi

diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh

kekuasaaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila undang-undang

mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti

tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Pengertian Notaris sendiri termuat dalam pasal 1 undang-undang nomor 30

tahun 2004 tentang Jabatan Notaris :

otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-

Atau dengan kata lain Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat

akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat

umum. Akta itu sendiri mengandung pengertian suatu tulisan yang sengaja dibuat

untuk membuktikan adanya atau terjadinya suatu peristiwa hukum atau hubungan

hukum tertentu. Jadi Notaris dalam hal ini sebagai Pejabat Umum erat

hubungannya dengan wewenang dan kewajibannya yang utama yaitu dalam

membuat akta-akta otentik.

Akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang telah ditentukan

oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang

berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat3

Dari definisi akta otentik tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur yaitu :

1. akta yang dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk menurut hukum.

2. akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum.

3. akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk

membuatnya ditempat di mana akta itu dibuat, jadi akta itu harus dibuat

ditempat wewenang Pejabat yang membuatnya.

Dalam pembuatan akta otentik harus dibuat oleh orang yang mempunyai

kedudukan sebagai Pejabat Umum dan tanpa adanya kedudukan sebagai Pejabat

3 Ibid, pasal 1868



18

Umum tersebut, seseorang tidak dapat membuat akta otentik, karena kekuatan

akta otentik sebagai alat pembuktian dimana disebutkan bahwa akta otentik

memberikan diantara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-

orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa

yang memuat didalamnya. 4

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akta otentik itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apalagi apabila akta itu memuat

perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Sehingga apabila dikemudian hari diantara pihak-pihak yang telah membuat

perjanjian tersebut terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta otentik itu

merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan

alat-alat pembuktian lain. Kekuatan pembuktian dari suatu akta otentik dapat

diakui kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Disinilah letak arti pentingnya dari akta otentik yang dalam praktek hukum

sehari-hari memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang

lebih kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan,

kegiatan sosial, keluarga dan lain-lain, kebutuhan akan bukti tertulis berupa akta

otentik makindirasakan perlu dan terus meningkat sejalan dengan perkembangan

tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial baik

pada tingkat regional, nasional bahkan secara global. Melalui akta otentik yang

menentukan secara jelas hak dan kewajiban, dapat menjamin kepastian hukum

dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses

penyelesaian sengketa tersebut, setidak-tidaknya akta otentik yang merupakan alat

bukti tertulis dan dapat memberikan sumbangan yang nyata dalam penyelesaian

perkara secara murah dan cepat.

4 Ibid, pasal 1870.



19

Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris, Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan tugasnya mempunyai

suatu kewajiban yang antara lain yaitu 5:

3. membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik

menjamin kepastian tanggal pembutan akta, menyimpan akta, memberikan

grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta

itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain

yang ditetapkan oleh undang-undang.

3. Notaris berwenang pula :

mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah

tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

- membukukan suat -surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam

buku khusus

- membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan

yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam

surat yang bersangkutan

- melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya

- memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

- membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan ; atau

- membuat akta risalah lelang

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.6

Dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta otentik, maka

keberadaan Notaris sebagai salah satu Pejabat Umum yang berwenang untuk

membuat akta otentik menjadi sangat penting. Mengingat pentingnya peranan

5 Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432

6 Ibid.



20

Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka diperlukan adanya suatu peraturan

yang mengatur secara khusus tentang jabatan Notaris tersebut karena Notaris

sebagai Pejabat Umum dimana Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara

atau Pemerintah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat

dalam hal-hal tertentu.

Selain kewenangan yang bersifat luas namun terbatas tersebut Notaris juga

diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e,

yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan

pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan

jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa

hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober

2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Sifat peraturan jabatan Notaris.

a. peraturan jabatan Notaris termasuk dalam rubrik undang-undang dan

peraturan organik oleh karena mengatur jabatan Notaris

b. Yang diatur dalam peraturan jabatan Notaris termasuk dalam hukum

publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat didalamnya adalah

peraturan yang memaksa atau dwingend recht. c. peraturannya terdiri atas 92 pasal.

d. ketentuan-ketentuan hukuman tersebut menyangkut 3 hal hilangnya

jabatan yaitu :

- tentang pemecatan

- tentang pemecatan sementara

- tentang denda.

Akta Perjanjian Pra Perceraian yang merupakan hasil kesepakatan bersama

yang dibuat para pihak yang merupakan akta Notaris mempunyai kekuatan



21

pembuktian yang sempurna sehingga dapat digunakan para pihak dalam

pemeriksaan perkara perceraian di pengadilan. Atas peran dan fungsi Perjanjian

Pra Perceraian tersebut yang kemudian melatar belakangi ketertarikan dalam

penulisan untuk mengangkat permasalahan ini dalam tesis

2. POKOK PERMASALAHAN

Dalam menyusun tesis ini penulis hanya membatasi permasalahan yang

akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana fungsi serta peranan akta perjanjian yang dibuat sebelum

perceraian terjadi ?

2. bagaimana kekuatan hukum perjanjian pra perceraian bagi para pihak yang

membuatnya ?

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan akta

Perjanjian Pra Perceraian yaitu Akta Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 05-11-

2010 (lima Nopember dua ribu sepuluh) nomor 12 adalah yuridis normatif, yaitu

penelitian azas hukum dikaitkan dengan meneliti bahan pustaka dengan

menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian dokumen

atau penelitian kepustakaan yang bersumber pada bahan hukum primer.

Bahan hukum atau sumber/jenis data berupa data sekunder, yaitu :

1. data yang dikumpulkan dalam bentuk bahan hukum primer, berupa

peraturan Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan.

Bahan hukum primer sebagai landasan hukum penelitian ini.

2. data yang dikumpulkan dalam bentuk bahan hukum sekunder, berupa

buku dan tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum sekunder ini akan menjelaskan lebih lanjut dari bahan

primer.



22

3. data yang dikumpulkan dalam bentuk bahan hukum tertier, berupa Kamus

Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Bahan Hukum tertier memberikan petunjuk serta penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Jenis penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini merupakan

penelitian terhadap asas-asas hukum yang menggunakan data sekunder berupa

peraturan perundang-undangan untuk menunjang analisis sesuai topik penelitian

dan pokok permasalahannya.

Sifat Penelitian yang dilakukan adalah deskripif analisis dengan

pendekatan secara kualitatif yaitu pengolahan dan analisa yang akan digunakan

dalam melaksanakan penelitian dengan menekankan pada aspek analisis

subyektif peneliti dan menekankan pada data yang diperoleh dan pendekatan yang

dilakukan peneliti, apakah menekankan pada peraturan perundang-undangan,

teoritis, putusan Hakim atau perbanding dan dalam kasus ini adalah bertujuan

untuk memberikan data yang seteliti mungkin dari gejala-gejala yang berlangsung

di masyarakat secara lebih mendalam tentang Fungsi Perjanjian pra Perceraian

dalam hal ini menganalisa akta notaris tertanggal 5-11-2010 (lima Nopember dua

ribu sepuluh) nomor : 12 yang kemudian dianalisa dengan data sekunder secara

kualitatif.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

melalui studi dokumen.

Bentuk hasil penelitian ini adalah penelitian preskriptif analitis karena ditujukan

untuk mendapatkan saran mengenai peranan dan fungsi dari pembuatan akta pra

perceraian khususnya tentang harta benda di dalam perkawinan beserta akibat

hukumnya.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari 3 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

diuraikan tentang latar belakang permasalahan, pokok

permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.



23

BAB 2 FUNGSI AKTA PERJANJIAN PRA PERCERAIAN

(Analisis Akta tanggal 5 Nopember 2010 nomor 12 Dan

Keputusan Pengadilan Negeri nomopr 425/Pdt.G/2010/PN.Tng)

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang

perceraian yaitu sekilas tentang perceraian dan pengertian

perceraian, Perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya

perkawinan, Alasan Perceraian, Kedudukan, wewenang dan tugas

Notaris Pembuat Akta Perjanjian, fungsi akta Notaris sebagai alat

bukti, fungsi akta Perjanjian Pra Perceraian diakhiri dengan

analisis akta Perjanjian Pra Perceraian dan Keputusan Pengadilan

Negeri Nomor 425/Pdt.G/2010/PN.TNG..

BAB 3 PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan tesis yang berisi

mengenai kesimpulan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dan

juga berisi masukan dari penulis berupa saran-saran yang

berkisarpada masalah yang dibahas dalam tesis ini. Serta terdapat

lampiran-lampiran.



24

BAB 2

FUNGSI AKTA PERJANJIAN PRA PERCERAIAN

(Analisis Akta tanggal 5 Nopember 2010 nomor 12 Dan Keputusan Pengadilan Negeri nomopr 425/Pdt.G/2010/PN.Tng)

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1.1. Sekilas tentang Perceraian dan Pengertian Perceraian Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

perkawinan yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 yang

diberlakukan untuk semua Warga Negara Indonesia, serta berdasarkan Peraturan

Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

tahun 1974, semua peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkawinan

sejauh materinya telah diatur dengan dan/atau dalam Undang-undang Perkawinan

Nasional ini menjadi hapus atau dengan sendirinya sudah tidak berlaku lagi, tetapi

mengenai hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang

nomor 1 tahun 1974 masih tetap dapat dipakai karena dalam penjelasan pasal 47

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dikatakan bahwa tidak berlaku lagi

ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan

yang telah ada apabila telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Jika ada hal

tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini kemudian telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang ada, maka berlaku

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 apabila 7 :

7HM.Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, (Jakarta : Ghalia

Indonesia, 1982), Hal.23



25

1. Peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama

dengan

peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.

2. Peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya.

3. Peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah nomor 9 tahun 1975

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini bertujuan untuk membentuk

unifikasi hukum dalam hukum perkawinan, dimana undang-undang ini telah

menentukan beberapa prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya.

Prinsip-prinsip dan asas-asas perkawinan yang terkandung menurut

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut :8

1. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

(pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Hal tersebut diatas mencerminkan adanya filosofi religius, dimana makna

perkawinan sangat erat hubungannya dengan kepatuhan seseorang dalam

menjalankan aturan-aturan menurut agama atau kepercayaan yang

dianutnya.

Jadi dalam melakukan perkawinan, setiap orang apapun agamanya, benar-

benar dengan kesungguhan hati mematuhi ketentuan dalam agama atau

kepercayaan yang dianutnya karena hal itulah yang dapat membentengi

kehidupan seseorang dalam berkeluarga sehingga menjadi keluarga yang

baik dikemudian hari.

Karena itu perkawinan bukan hanya sekedar hubungan perdata saja tetapi

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan

mempunyai unsur lahir (jasmani) dan bathin (rohani).

8 Ibid, Hal.103



26

2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu, disamping tiap-tiap perkawinan itu harus

dicatat menurut perundnag-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 dan 2

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

3. Perkawinan berasaskan monogami dan bagi mereka yang karena hukum dan

agamanya membolehkan beristeri lebih dari seorang (poligami),

menundukkan poligami itu dibawah pengawasan Hakim (pasal 3,4,5

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Monogami yang dimaksud disini adalah monogami yang relatif karena

poligami masih boleh dilakukan oleh mereka yang menurut aturan agama

atau kepercayaannya membolehkan, hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 3

ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perjawinan dan

penjelasannya :

(2) untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) :

syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami

4. Perkawinan dimana calon suami isteri itu ditentukan batas umurnya untuk

kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, untuk mencegah

kawin dibawah umur (pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan).

5. Perkawinan di mana menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian

(pasal 39 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan).

6. Perkawinan dimana hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak

dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam

pergaulan masyarakat, dimana suami sebagai kepala keluarga dan isteri

sebagai ibu rumah tangga yang masing-masing pihak berhak melakukan



27

perbuatan hukum (pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan).

7. Penentuan Pengadilan berdasarkan keagamaan seseorang untuk perkawinan

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk

perceraian, yaitu Pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam dan

Pengadilan Umum bagi mereka yang beragama bukan islam (pasal 63 ayat 1

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 9:

-

Jadi hukum yang berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yang

melangsungkan perkawinan adalah hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya yang sudah berlaku bagi masing-masing pemeluknya. Dengan demikian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 :

1. Tidak ada perkawinan diluar masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

2. Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan

perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan

kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain

dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.

3. Perkawinan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dengan demikian setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun

1974 yang pelaksanaannya efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 berdasarkan

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka berlaku pula hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya sebagai hukum positif untuk perkawinan

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perceraian.10

9 Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 1

tahun 1974, Pasal 2 10 HM.Djamil Latif, Op. Cit., Hal.103



28

Dikatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

bahagia dan kekal hingga akhir hayat, karenanya alasan perceraian ditentukan

secara limitatif artinya alasan perceraian tidak boleh terbatas pada aturan yang

diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jadi Undang-

undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menghendaki adanya

suatu perceraian dan terkesan mempersulit atau menghalangi terjadinya perceraian

karena itulah dalam undang-undang ini tidak terdapat pengertian perceraian

secara khusus.

Sedangkan perceraian adalah merupakan bagian dari perkawinan, karena

perceraian muncul setelah adanya perkawinan, sehingga tidak mungkin ada

perceraian tanpa adanya perkawinan, oleh karena itu perceraian biasanya diatur

dalam hukum perkawinan.

Perceraian tidak dilarang oleh undang-undang ini, namun sedapat mungkin

dapat dihindari. Jadi ruang untuk perceraian itu diberi sesempit mungkin. Dengan

kata lain perceraian tersebut masih dimungkinkan tetapi harus memenuhi alasan-

alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan dan hasil putusan

cerai dari pengadilan tersebut harus didaftarkan dikantor pencatatan nikah yaitu :

1. Di Kantor Urusan Agama bagi pemeluk agama Islam

2. Di Kantor Catatan Sipil bagi pemeluk agama non muslim.

Mengenai putusnya perkawinan beserta akibat putusnya perkawinan oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38

menentukan11

Keputusan Pengadilan .

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan yang

ternyata secara wajar atau alamiah karena kematian adalah suatu hal yang tidak

dapat dihindarkan, oleh karena itu putusnya perkawinan tersebut dapat dikatakan

karena keadaan atau yang terjadi diluar kemampuan suami isteri yang

bersangkutan. Kematian seseorang merupakan gejala alam sebagai kodrat mahluk

hidup karena kematian itu tidak dapat dihindarkan dan merupakan suatu hal yang

11 Indonesia, Op.Cit.



29

menyebabkan putusnya perkawinan suami isteri yang bersangkutan. Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai

akibat hukum kematian seseorang akan tetapi mengenai akibat hukum ini

sesuangguhnya perlu diadakan pengaturannya dalam Undang-undang dan hal

tersebut menyangkut bidang hukum waris. 12

Lain halnya dengan Putusnya perkawinan karena perceraian, dimana

perceraian tidak mutlak terjadi dan dapat diatasi untuk tidak terjadi perceraian.

Penjelasan umum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menyebutkan bahwa : 13

yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsi

Berdasarkan penjelasan umum dinyatakan prinsip Undang-undang sejauh

mungkin menghindarkan terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pengaturan yang

ditentukan dalam undang-undang menganggap perceraian hanyalah merupakan

pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan artinya dalam suatu

perkawinan maka suami isteri pada hakekatnya diharapkan dapat membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal sehingga perceraian sejauh mungkin dapat

dihindarkan. Namun bila suami isteri tersebut tidak dapat diharapkan sama sekali

untuk hidup bersama sebagai suami isteri atau karena alasan-alasan tersebut yang

ditentukan Undang-undang, maka suami isteri tersebut dapat melakukan

perceraian. Jadi perceraian merupakan pengecualian terhadap prinsip kekal

abadinya perkawinan.14

Sedangkan pengertian perceraian sendiri beragam diantaranya :

1. Perceraian adalah sebagai upaya atau tindakan yang terakhir setelah ikhtiar

dan segala upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan

dan ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara

12 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di

Indonesia, Cet. 2, (Jakarta : Badan Penerbit FHUI,2004), hal, 103-104.

13 Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974 LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 3019, Penjelasan Umum angka 4 huruf e.

14 Darmabrata dan Sjarif, op.cit., hal.105.



30

suami isteri atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai

jalan keluar pintu darurat bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat

diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu15. 2. Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan

salah satu pihak dalam perkawinan itu.16 3. Djamil Latif dalam bukunya Aneka Hukum Perceraian di Indonesia dikatakan

bahwa 17 :

untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunanya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudlarat yang lebih besar, karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.Untuk itulah Tuhan mengadakan peraturan-peraturan perceraian disamping peraturan perkawinan dan atas dasar ini pulalah Negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian disamping perkawinan, demi kebahagiaan,

4. Dengan melihat ketentuan pada pasal 38 tersebut diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan bahwa perceraian adalah suatu peristiwa atau kejadian yang

mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara seorang suami dengan

seorang isteri diluar sebab kematian atau atas keputusan pengadilan.

1.2. Perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan. Sebagaimana tujuan perkawinan dalam definisi perkawinan menurut

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang kekal

bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, maka diharapkan suatu

perkawinan berlangsung abadi.

Sebagai suatu ikatan hukum, terdapat sebab-sebab yang dapat memutuskan

ikatan perkawinan. Dengan putusnya ikatan perkawinan, maka berakhirlah

hubungan hukum dalam perkawinan tersebut. Menurut Pasal 38 Undang-undang

15 HM.Djamil Latif, Op. Cit., hal. 30. 16 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet.26 ( Jakarta : Intermasa, 1994), hal. 42. 17 HM.Djamil Latif, Op.Cit., hal. 118



31

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan bahwa Perkawinan dapat

putus karena 18:

a. Kematian

b. Perceraian

c. Atas Keputusan Pengadilan

Ad.a. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pasangan

perkawinan, pada umumnya tidak banyak menimbulkan masalah atau

persoalan karena putusnya hubungan perkawinan tersebut bukan atas

kehendak atau kemauan bersama ataupun kehendak dari salah satu

pasangan, akan tetapi karena atas kehendak Tuhan. Sehingga pasangan

yang ditinggalkan tidak mungkin bermasalah dengan pasangan yang

meninggalkannya dan sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah satu

pasangan sehingga dengan sendirinya perkawinan tersebut menjadi putus.

Ad.b. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan karena salah satu

pihak mengajukan gugatan cerai.

Ad.c. Putusnya perkawinan yang didasarkan atas keputusan pengadilan berarti

berakhirnya perkawinan karena adanya keputusan pengadilan, misalnya

pembatalan perkawinan

Tujuan dilangsungkannya perkawinan sebenarnya sesuai dengan ketentuan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia

dan kekal, jadi pada dasarnya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan

hanya terjadi satu kali dalam hidup seseorang atau berlaku selama-lamanya.

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak ada definisi perceraian, karena

perceraian pada dasarnya tidak dikehendaki, sehingga ruang geraknya dipersempit

dan dipersulit, hal ini dapat dilihat pada :

1. pasal 39 ayat 1 undag-undang nomor 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan

bahwa perceeraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang

berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak.

18 Indonesia, Op.Cit., Pasal 38



32

2. Pasal 40 ayat 1 memuat ketentuan bahwa gugatan perceeraian diajukan kepada

pengadilan.

Adapun pengadilan yang dimaksud di atas, sesuai dengan ketentuan pasal

63 undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah :

a. Bagi yang menganut agama islam dilakukan dengan keputusan

Pengadilan Agama.

b. Bagi yang menganut agama selain islam dilakukan dengan putusan

Pengadilan Negeri.

c. Pasal 39 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus

ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun

sebagai suami isteri.

d. Pasal 39 ayat 3 dan pasa 40 ayat 2 mengatur tentang tata cara

perceraian didepan sidang pengadilan dan tata cara mengajukan

gugatan kepada pengadilan, kesemuanya itu diatur dalam peraturan

perundang-undangan,

Peraturan tersebut terdapat dalam Peraturan pemerintah nomor 9 tahun

1975 pasal 14 sampai dengan pasal 18 dan pasal 20 sampai dengan 36.

Macam-macam perceraian ada 2 (dua) yaitu :

a. Cerai talak

Yaitu suatu bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri di depan

sidang pengadilan yang dikenal umum dan banyak terjadi di Indonesia.

Dalam hal ini, terjadi apabila seorang suami yang telah melangsungkan

perkawinan menurut agama Islam dan berniat untuk menceraikan isterinya,

maka suami dapat tersebut mengajukan surat kepada Pengadilan di wilayah

tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan

isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar

diadakan sidang untuk keperluan itu.19

Pengertian cerai talak diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-undang no 7 tahun

1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

Amandemen Undang-undang nomor 7 tahun 1989

19 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14



33

b. Cerai gugat

Yaitu perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya.

Gugatan perceraian tersebut dapat dilakukan oleh :

1. seorang isteri yang dalam melangsungkan perkawinannya menurut

agama Islam

2. seorang suami atau seorang isteri yang dalam melangsungkan

perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain

agama islam (penjelasan pasal 20 PP Nomor 9 tahun 1975)

Pengertian cerai gugat diatur dalam pasal 73 ayat 1 Undang-undang no 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

tentang Amandemen Undang-undang nomor 7 tahun 1989

Walaupun perceraian adalah merupakan wilayah pribadi dari pasangan

suami isteri yang sedang dalam perkawinan, tetapi perceraian memang

dikehendaki oleh salah satu pasangannya ataupun kedua-duanya, yang seharusnya

tidak boleh dimasuki oleh pihak luar atau tidak seharusnya pemerintah sampai

turut campur tangan, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari

salah satu pihak terutama dari suami dan juga demi kepastian hukum, maka

perceraian harus dilakukan melalui lembaga peradilan baik mereka yang

beragama Islam atau mereka yang beragama selain Islam.

Sehubungan dengan ketentuan yang mengatur bahwa perceraian harus

dilakukan melalui sidang pengadilan dan ketentuan ini berlaku juga untuk mereka

yang menganut agama Islam, misalnya yang berhubungan dengan cerai talak

yang kemudian diikuti dengan putusan Pengadilan Agama, walaupun pada

dasarnya dalam hukum Islam tidak ditentukan bahwa perceraian itu harus

dilakukan didepan sidang pengadilan namun karena ketentuan ini lebih banyak

mendatangkan kebaikan bagi kedua belak pihak maka sudah sepantasnya bagi

pemeluk agam Islam wajib juga mengikuti ketentuan ini.

1.3.Alasan Perceraian Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian

sesuai penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto

pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu :



34

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,pemadat, penjudi dan

lain sebagainya yang sukar ditentukan ;

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut

tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

membahayakan terhadap pihak yang lain.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah

tangga.

2. Peranan dan Kedudukan Notaris serta Akta Pra Perceraian

2.1.. Sejarah Notariat

Sejarah dari lembaga Notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad

ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman

itu di Italia Utara. Dijaman itu perniagaan sangat maju sehingga masyarakat

tersebut memerlukan alat bukti dalam hubungan hukum diantara mereka.

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai "Notariat" ini timbul dari

kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti

tertulis yang mempunyai kekuatan otentik baginya mengenai hubungan hukum

keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka.

Demikianlah terjadinya Notariat di Italia, yang menunjukkan banyak

persamaan dengan notariat sekarang, walaupun masih terdapat perbedaan penting

di antara yang satu dengan yang lain.

Persamaannya yaitu :

Notaris yang diangkat itu dalam kedudukannya sebagai pejabat, sekalipun

tidak secara tegas dinyatakan berwenang, untuk itu oleh kekuasaan umum

(openbaar gezag), membuat akta untuk masyarakat, sebagaimana halnya dengan



35

para Notaris sekarang.

Perbedaannya adalah :

1. Akta yang dibuat oleh para Notaris yang diangkat itu tidak mempunyai

kekuatan otentik.

2. Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

3. Tidak mendapat kepercayaan, sebagaimana yang dimiliki oleh akta-akta

yang dibuat oleh para Notaris sekarang.

Untuk pertama kalinya terjadi pelembagaan dari Notariat yang dimulai di

Perancis. Tujuan utama dari pelembagaan Notariat ialah untuk memberikan

jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat, oleh karena tidak boleh

dilupakan, bahwa Notariat mempunyai fungsi yang harus diabdikan bagi

kepentingan masyarakat umum dan tidaklah dimaksudkan oleh undang-undang

untuk memberikan kepada Notariat suatu kedudukan yang kuat bagi kepentingan

Notariat itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan umum. Kalaupun kepada

Notariat diberikan oleh undang-undang wewenang dan kepercayaan istimewa,

semuanya tidak lain dimaksudkan, agar Notaris dapat melakukan tugasnya dengan

sebaik-baiknya untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingannya sendiri

kemudian Notariat Perancis sebagaimana itu dikenal sekarang, dibawa ke negeri

Belanda kemudian masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17 dengan

diangkatnya Notaris pertama di Indonesia yaitu Melchior kerchem dan setelah

pengangkatan Notaris pertama tersebut, jumlah Notaris di Indonesia kian

berkembang.

Lembaga Notariat di Indonesia pada waktu itu belum dikenal dan meluas

kekota-kota kecil bahkan desa-desa hal ini dikarenakan ada beberapa faktor utama

yang menyebabkan kurang meluasnya lembaga ini, salah satu faktor di antaranya

ialah :

1. bahwa sebelum Perang Dunia II hampir seluruh Notaris yang ada di

Indonesia pada waktu itu adalah berkebangsaan Belanda, sedang jumlah

Notaris yang berkebangsaan Indonesia sangat sedikit jumlahnya.

2. Pada waktu itu lembaga Notariat seolah-olah dimonopoli oleh orang-orang

Belanda. Lagi pula pada umumnya mereka mempunyai tempat kedudukan

di kota-kota besar.



36

3. hubungan mereka dapat dikatakan hanya dengan orang-orang Europa,

Cina, Timur Asing dan bangsa asing lainnya, yang biasanya bermukim di .

kota-kota besar pula serta sebagian kecil orang-orang Indonesia, yang

terbatas pada golongan tertentu dalam masyarakat

4. masuknya lembaga Notariat di Indonesia ialah pada saat, di mana tingkat

kesadaran dan budaya hukum dari masyarakat bangsa Indonesia pada

waktu itu, suatu masyarakat yang bersifat primordial, yang masih

berpegang teguh pada hukum adatnya dan kaedah-kaedah religius, masih

rendah dan sempit.

Setelah lama menunggu, maka lahirlah peraturan jabatan Notaris di

Indonesia dan mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan lahirnya

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2.2. Kedudukan . Wewenang dan Tugas Notaris Pembuat Akta Perjanjian

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai Notariat timbul dari

kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti

baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi

diantara mereka suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh

kekuasaaan umum (openbaar gezag) untuk dimana dan apabila undang-undang

mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti

tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat

hingga sekarang tetap diakui karena :

1. Notaris dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat bertanya dibidang

hukum perdata dan diyakini oleh penanya bahwa dirinya akan

mendapatkan jawaban atau nasihat yang dapat dipercaya.

2. Fungsi Notaris sebagai pemberi informasi dan nasihat kepada masyarakat

secara umum menjadi ciri dari jabatan Notaris.

3. Notaris dipercaya karena segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan oleh

Notaris adalah benar.



37

4. Notaris adalah pembuat dokumen-dokumen dalam suatu proses hukum.

Hal ini seuai dengan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-

undang nomor 30 tahun 2004.

5. Tugas dan wewenang Notaris sangat erat hubungannya dengan perjanjian-

perjanjian atau atau adanya suatu perbuatan-perbuatan hukum yang dapat

menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara para pihak yaitu dengan

memberikan rasa aman dan kepastian atau sebagai alat bukti tentang

adanya suatu perbuatan hukum tersebut perjanjian dan juga agar para

pihak yang terlibat didalamnya mempunyai kepastian hukum.

6. Notaris baik secara aturan hukum maupun dalam pergaulan masyarakat

kehadirannya memang dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan

pergaulannya yang sangat membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat

otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

7. Oleh karena itu Notaris secara aturan hukum yang memang dibutuhkan

tersebut dimaksudkan untuk siap membantu dan melayani masyarakat

yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai

keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.dengan demikian notaris

merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai kewenangan tertentu.

8. Pergaulan manusia didalam masyarakat membutuhkan orang yang ahli,

jujur dan tidak berpihak yang dapat memberikan bantuannya dalam

mengatur dan menetapkan secara tertulis hubungan-hubungan hukum yang

ada atau timbul diantara warga masyarakat, sehingga dapat menetapkan

cara-cara yang baik bagi penyelesaian dari kesulitan-kesulitan yang

mungkin timbul dikemudian hari dalam rangka pelaksanaan dari

hubungan-hubungan hukum.

Kewenangan ada pada Notaris dan kewenangan ini harus dijalankan

berdasarkan kaidah yang sudah digariskan, sehingga apabila Notaris melakukan

suatu perbuatan diluar kewenangan yang sudah ditentukan berarti Notaris tersebut

melanggar wewenang.



38

Kewenangan yang dimiliki seorang Notaris sebagai pejabat umum diatur

dalam pasal 15 UUJN nomot 30 tahun 2004, Notaris sebagai pejabat umum

berwenang untuk :

1. membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan

yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

menyimpan akta.memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya

itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :

- mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

- membukukan suat -surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku

khusus

- membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang

membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang

bersangkutan


- memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.


Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris

mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun

2004 tentang Jabatan Notaris, dapat diketahui ada 2 (dua) motif pembuat undang-

undang meletakkan tugas dan wewenang Notaris, yaitu :

1. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas dari

pemerintah yaitu untuk menjamin kepastian tanggal, kekuatan eksekutorial

dari grosse akta.

2. Pembuat undang-undang mengharuskan Notaris untuk memberikan

bantuannya dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dianggap



39

penting sehingga memberikan kepastian hukum terhadap orang-orang yang

meminta bantuannya.

Tugas dan wewenang Notaris dalam memberikan bantuannya pada

perbuatan-perbuatan hukum tertentu demi melindungi kepastian hukum adalah

menjamin kepastian hukum bagi para warga negara. Sebagai contoh, untuk

menyatakan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dengan suatu akta otentik seperti

dalam jual beli suatu barang atau jasa, pendirian perseroan dan lain-lain yang

semata-mta dimaksudkan untuk melindungi pihak yang bersangkutan dan

memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membuatnya dengan pihak lain.

Seorang Notaris diharapkan memiliki kemampuan dan ketrampilam dalam

melaksnakan tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang melaksanakan

sebagian tugas pemerintah, diantaranya dalam bidang :

a. memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berdasarkan keahliannya di

bidang kenotariatan dan martabat notaris.

b. memberikan nasihat hukum yang berkenaan dengan pembuatan akta-akta yang

diminta oleh klien.

c. turut berperan serta dalam perkembangan ilmu hukum, pembaharuan dan

pembinaan hukum nasional dan khususnya dalam ilmu kenotariatan20

Notaris tidak hanya harus mengenal kedudukan, tugas dan wewenangnya

sebagaimana digambarkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi

lebih luas dari itu, yaitu :

1. bagaimana seorang Notaris harus mengerti dan memahami apa yang

dikehendakinya oleh masyarakat yang harus dilayaninya.

2. Notaris harus benar-benar mengetahui dan menyadari sifat, ruang lingkup

dari tugas dan wewenangnya itu.

3. Disamping pengetahuan tentang kebutuhan-kebutuhan masyakat yang dapat

dan tidak dapat dipenuhinya, serta pengetahuan tentang bagaimana caranya

20 Komar Andasasmita, Sepintas Informasi Tentang Pendidikan Dan

Praktek Notariat di Indonesia, (Bandung:Ikatan Mahasiswa Notariat Fakultas

Hukum Universitas Padjajaran,1994), hal.11.



40

untuk dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan itu.

Selain kapasitasnya sebagai pejabat umum, seorang notaris adalah tetap

manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi dan

harus dipertanggung jawabkannya secara pribadi. Maka dalam melihat kesalahan

seorang notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi. Terhadap

kesalahan yang bersifat pribadi, maka notyaris adalah sama seperti warga

masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggung jawabannya,

sehingga dalam hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan

hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Tetapi terhadap

kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau hasil pekerjaannya,

maka otensitas akta-aktanya tetap dijamin, namun terhadap notaris perlu diberi

perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota masyarakat

biasa. Organ atau badan yang diangap lebih mengetahui tentang seluk beluk dan

praktek profesi yang benar adalah oraganisasi profesi Notaris itu sendiri. Maka

sangat bijaksana apabila pelanggaran profesional yang dilakukan oleh Notaris

hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi profesi

sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkuatan adalah bersifat

pribadi atau berupa pelanggaran rambu-rambu pengawasan profesional. Dengan

demikian akta terdapat rasa tenang dan tentram dan jamina perlindungan hukum

terhadap Notaris di dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum.

Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan atau

pemeriksaan di pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaan dan

penelitian secera profesional oleh organisasi profesinya.

Berdasarkan peranan dan kedudukan notaris dalam pembuatan akta, terdapat

dua macam bentuk akta notaris, yaitu :

a. akta yang dibuat oleh notaris (akta relaas/akta pejabat)

akta relaas/ akta pejabat, adalah suatu akta otentik yang dibuat oleh pegawai

umum (pejabat umum) yang ditunjuk oleh undang-undang untuk itu dan

membuat laporan tentang perbuatan resmi yang dilakukan oleh pegawai

umum (pejabat umum) tersebut.

b. Akta yang dibuat dihadapan notaris (akta partij) atau akta para pihak.



41

Akta partij/ akta para pihak adalah suatu akta otentik yang dibuat dihadapan

pegawai umum (pejabat umum), yang berisikan keterangan bahwa para

pihak telah mengadakan suatu perjanjian dan meminta pegawai umum

(pejabat umum) itu menyatakannya dalam suatu akta.

Kedudukan akta Notariil yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna,

baik kekuatan pembuktian dari segi bentuknya, kekuatan pembuktian

materiil, maupun kekuatan pembuktian formil, dapat dijadikan bukti yang

mengikat hakim dipersidangan. Terhadap bukti tersebut, Hakim terikat

untuk mempercayai kebenarannya, sampai dibuktikan sebaliknya.

2.3. Fungsi akta Notaris sebagai alat bukti Akta otentik menurut pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang

didalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan

pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. (catki

KUHPer pasal 1868).

Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdata tersebut dikatakan akta otentik jika

terdapat unsur :

- bentuknya ditetapkan undang-undang

- dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat

dimana akta itu dibuat

Akta Notaris dapat dikatakan akta otentik jika memenuhi ketentuan yang

ditetapkan pada pasal 1868 KUHPerdata.

Sedangkan unsur-unsur yang melekat pada akta Notaris adalah :

1. dibuat oleh seorang Notaris.

berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat

Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.

Jadi akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Umum atau

Pegawai Umum yang berkuasa atau berwenang untuk membuat akta tersebut

serta ditempat yang memang menjadi wilayah jabatannya.

2. Bentuknya ditetapkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30



42

tahun 2004, dikatakan bahwa setiap akta Notaris terdiri dari :

a. Awal akta atau kepala akta.

b. Badan akta.

c. Akhir akta atau penutup akta

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris

tersebut, maka akta Notaris mempunyai bentuk yang sudah ditentukan

berdasarkan undang-undang yaitu dengan Undang-uhdang nomor 30 tahun

2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akta Notaris sudah memenuhi

unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh pasal 1868 KUHPerdata, dengan

demikian akta Notaris dapat dikatakan sebagai akta Otentik.

Akta Notaris yang merupakan salah satu akta otentik mempunyai 3 (tiga)

macam kekuatan pembuktian yaitu :21

1. Kekuatan pembuktian lahiriah yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk

membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemapuan ini menurut pasal 1875

Kitab Undang-Undang HukumPerdata tidak dapat diberikan pada akta yang

dibuat di bawah tangan. Akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah,

apabila para pihak yang menandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda

tangannya. Lain halnya dengan akta otentik. Akta Otentik membuktikan

sendiri keabsahannya. Akta kelihatan sebagai akta otentik apabila akta

tersebut menampakkan dirinya dari luar sebagai akta otentik dan dari kata-

katanya tampak berasal dari atau dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat

Umum, maka akta itu berlaku bagi setiap orang sebagai akta otentik, sampai

dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.

2. Kekuatan pembuktian formil yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta

tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yakni yang dilihat,

didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum

didalam menjalankan kewajibannya.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini, maka akta otentik dapat

membuktikan :

21 G. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris.(Jakarta : Erlangga,1996), hal 55



43

a. Bahwa Notaris yang bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu

uraian-uraian mengenai pihak-pihak sebagaimana yang tertuang dalam

akta itu ;

b.Uraian-uraian dalam akta tersebut benar adanya karena dilakukan, dibuat

dan disaksikan oleh Notaris sendiri dalam menjalankan tugas jabatannya;

Jadi kekuatan pembuktian formal berarti dengan akta otentik terjamin

kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat

dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, tempat di mana

akta itu dibuat dan kebenaran dari uraian-uraian itu sendiri pasti hanya

diketahui di antara para pihak yang membuat akta ;

3. Kekuatan pembuktian materil yaitu membuktikan bahwa isi keterangan yang

terdapat dalam akta adalah benar-benar telah terjadi.

Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materiil, walaupun terdapat

perbedaan terdapat antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam

akta itu dengan keterangan para pihak yang tercantum didalamnya, namun

akta otentik tetap membuktikan adanya sesuatu seperti yang terdapat dalam

akta tersebut. Oleh karena itu, isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai

benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian ini diatur dalam pasal

1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.4. Fungsi Akta Perjanjian Pra Perceraian Dalam kaitannya dengan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang

berwenang untuk membuat akta otentik, maka Undang-undang tidak membatasi

jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris. Notaris dapat membuat akta mengenai

semua perbuatan, perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan

Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan

oleh Undang-undang22

22 Indonesia,Op.Cit, Pasal 15 ayat (1)



44

Kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada Notaris tidak hanya

kewenangan untuk membuat akta otentik , kewenangan Notaris meliputi juga :

- mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat

dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

- membukukan suat -surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku

khusus

- membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang

membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang

bersangkutan


- memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembutan akta.


- membuat risalah lelang 23

Berdasarkan kewenangan yang begitu luas yang diberikan oleh Undang-

undang, maka pada prinsipnya hampir tidak ada pembatasan atas jenis akta yang

dibuat oleh Notaris. Dalam pembuatan akta Notaris, sepanjang perbuatan yang

dinyatakan dalam akta tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang,

kesusilaan dan ketertiban umum, maka Notaris memiliki kewenangan untuk

membuatnya.

Dalam hal akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta mengenai perbuatan

hukum yang berbentuk perjanjian, maka sepanjang para pihak sepakat dan cakap

untuk membuat perjajian berdasarkan suatu sebab tertentu yang halal, maka

Notaris memiliki kewenangan untuk menyatakan perbuatan hukum tersebut dalam

akta otentik.

Notaris dalam praktek sering membuat akta-akta perjanjian, misalnya

perjanjian kredit dengan Bank, perjanjian sewa menyewa, perjanjian sewa beli,

namun disamping akta-akta tersebut, masih terdapat berbagai jenis akta yang bisa

dibuat oleh Notaris, seperti Akta Perjanjian Pra Perceraian.

Akta Perjanjian Pra Perceraian merupakan akta yang memuat kesepakatan-

kesepakatan para pihak yang ingin menuangkannya dalam bentuk akta otentik

23 Indonesia, Ibid.,Pasal 15 ayat (2)



45

sedangkan judul aktanya sendiri bisa beragam sesuai dengan keinginan dan

kebutuhan para pihak yang membuatnya. Dalam kaitannya dengan perceraian,

Akta Perjanjian Pra Perceraian merupakan akta yang memuat kesepakatan-

kesepakatan para pihak terhadap akibat-akibat hukum yang timbul dari adanya

perceraian, baik terhadap pengasuhan anak maupun terhadap harta benda

perkawinan.

Keberadaan Akta Perjanjian Pra Perceraian dalam kasus perceraian

merupakan suatu upaya untuk mempermudah, memperlancar dan mempercepat

proses pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan. Dengan adanya Akta

Perjanjian Pra Perceraian proses pemeriksaan perkara perceraian di peradilan

dapat berjalan lebih mudah, karena persengketaan antara para pihak tidak terjadi

lagi. Dengan sudah dicapainya kesepakatan antara para pihak, maka proses

pemeriksaan perkara di Pengadilan hanya dilakukan secara prosedural, sedangkan

secara substansi sudah disepakati para pihak.

Bentuk Akta Perjanjian Pra Perceraian yang dibuat dihadapan Notaris

secara formal mengikuti bentuk akta Notaris pada umumnya yaitu terdiri dari awal

akta, badan akta dan akhir akta. Perbedaan Akta Perjanjian Pra Perceraian dengan

akta-kata lain yang dibuat dihadapan Notaris terletak pada isi aktanya, baik berupa

isi kesepakatan para pihak maupun premise aktanya.

Dalam premise akta, para penghadap menerangkan mengenai perkawinan

mereka, baik pelaksanaan perkawinannya, maupun keadaan perkawinan mereka

seperti anak-anak yanng dilahirkan maupun kondisi hubungan suami isteri yang

terjadi, yang akhirnya membawa mereka ke perceraian.

Tidak terdapat standar baku mengenai isi Akta Perjanjian Pra Perceraian

Dalam Akta Perjanjian Pra Perceraian setidaknya memuat harta bersama (jika

ada) yang dimiliki para pihak sepanjang perkawinan, pembagian harta bersama,

pengaturan biaya anak setelah perceraian maupun hak asuh atas anak tersebut dan

diakhiri dengan persyataan para pihak untuk tidak saling menuntut dan penentuan

domisili hukum.

Akta Perjanjian Pra Perceraian bagi para pihak selain berfungsi sebagai alat

pembuktian dapat berfungsi juga sebagai akta perdamaian antara kedua belah

pihak, dengan demikian Akta Perjanjian Pra Perceraian tersebut merupakan



46

bagian tak terpisahkan dari putusan Hakim dan keterikatan para pihak untuk

melaksanakannya tidak hanya terbatas pada perjanjian.

3. Analisis Akta Perjanjian Pra Perceraian dan Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 425/Pdt.G/2010/PN.TNG

3.1. Akta Perjanjian Pra Perceraian

Pada perkara perceraian yang didasarkan pada gugatan cerai yang diajukan

oleh Drs I KETUT SUWIYARTA atau disebut juga I KETUT GEDE

SUWIYARTA kepada LUH PUTU AYU LAXMI UNTARI dengan surat

gugatannya tertanggal 27 September 2010 yang diajukan ke Pengadilan

Negeri Tangerang.

Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian yang berdasarkan surat

gugatan tersebut diatas, para phak kemudian secara bersama-sama diluar

persidangan sepakat untuk membuat Akta Perjanjian Pra Perceraian dihadapan

Notaris yaitu :

1. Akta Perjanjian dan pernyataan pada tanggal 5 Nopember 2010 nomor : 12.

2. Akta Surat Persetujuan pada tanggal 5 Nopember 2010 nomor : 13.

3. Akta Surat Kuasa pada tanggal 5 Nopember 2010 nomor : 14.

Adapun untuk lengkapnya akta-akta tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1.Akta Perjanjian dan pernyataan tanggal 5 Nopember 2010 nomor : 12.

a. Komparisi

2) Drs I KETUT SUWIYARTA atau disebut juga I KETUT GEDE

SUWIYARTA sebagai Pihak Pertama.

3) LUH PUTU AYU LAXMI UNTARI sebagai Pihak Kedua

b. Premise

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terikat dalam suatu perkawinan

berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 maret 1993 nomor :

142/DB/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Dati II Badung, Bali.

-Selama dalam perkawinan tersebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama PUTU AYU



47

ZASYA SHAVITRI dan MADE AYU DEANDRA SECCIOLITA,

disebut anak-anak.

-Selama dalam perkawinan tersebut Pihak pertama dan Pihak Kedua telah

membeli :

a. - Sebuah rumah secara mengangsur melalui Bank MANDIRI

(Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta,

- dengan jumlah angsuran kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) sampai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

bulan.

- Dengan sertifikat Hak Milik nomor : 1000/Larangan Selatan seluas

140 m2 (seratus empat puluh meter persegi)

- Terletak di propinsi Banten ;

Kotamadya : Tangerang ;

Kecamatan : Larangan ;

Kelurahan : Larangan Selatan :

Tertulis atas nama : Nyonya LUH PUTU AYU

LAXMI UNTARI ;

- sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tertanggal 02 Januari

1987 nomor : 124 ;

- Setempat dikenal sebagai Jalan Taman Asri F III/5 Tangerang.

- Sertifikat tertanggal 24 Januari 1987 yang dikeluarkan Kantor

Agraria Kabupaten Tangerang ;

- sertifikat rumah dan bangunan tersebut sedang dijadikan jaminan di

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta

guna menjamin hutang Drs I KETUT SUWIYARTA (I KETUT

GEDE SUWIYARTA) sebesar Rp. 98.000.000.000,- (sembilan

puluh delapan juta rupiah) sebagaimana ternyata dari Hak

Tanggungan tertanggal 26 Januari 2004 nomor : 211. Tetapi

sertifikat dan salinan Buku Tanah Hak Tanggungan yang asli tidak

diperlihatkan kepada Notaris.

b. Sebuah mobil dengan :



48

- Merk : Toyota/Yaris/NC 91 E M/T10 ;

- Tahun Pembuatan : 2010 ;

- Warna : Silver ;

- Nomor Rangka : MR054HY91A4649567 ;

- Nomor Mesin : INZY147474 ;

- Atas nama : LUH PUTU AYU LAXMI

UNTARI ;

-Tanda bukti kepemilikan RUMAH dan mobil yaitu berupa sertifikat

tanah dan Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB)

tertulis atas nama Pihak Kedua.

-Meskipun tanah dan bangunan serta mobil, tanda bukti

kepemilikannya tertulis atas nama Pihak Kedua, namun yang

dipergunakan :

a. untuk membayar uang muka pembelian RUMAH dan

b.untuk membeli mobil tersebut di atas adalah mempergunakan

uang milik orang tua Pihak Kedua.

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada saat dibuatnya akta ini sedang

dalam proses perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang.

c.Isi Perjanjian:

Pasal 1

Jika perceraian terjadi, maka semua biaya yang diperlukan untuk

memenuhi kebutuhan kehidupan ANAK_ANAK serta kebutuhan

pendidikan ANAK_ANAK sampai kuliah selesai harus dipikul dan

ditanggung Pihak Pertama.

Pasal 2.

Setelah perceraian, maka semua kewajiban-kewajiban terhadap

RUMAH terebut, antara lain semua biaya yang berkaitan dengan

angsuran RUMAH yang masih tersisa, tetap merupakan tanggung

jawab dan kewajiban serta harus dibayar oleh Pihak Pertama

sampai RUMAH tersebut dinyatakan lunas oleh pihak Bank.

Pasal 3



49

Pihak Pertama tidak memperhitungkan MOBIL sebagai harta

bersama yang harus dibiayai Pihak Pertama dan/atau akan

membebani Pihak Pertama karena MOBIL tersebut tidak

dikategorikan sebagai milik dan/atau harta bersama antara Pihak

Pertama dan Pihak Kedua dalam perkawinan karena MOBIL

tersebut milik orang tua Pihak Kedua.

Pasal 4.

Setelah perceraian Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar

semua biaya-biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

kehidupan ANAK_ANAK serta kebutuhan pendidikan

ANAK_ANAK sampai kuliah selesai dan dibayarkan melalui

Pihak Kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap

bulan, dengan cara menstranfer ke rekening Pihak Kedua setiap

tanggal 15 atau selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap

bulannya..

Pasal 5 .

Apabila ada keterlambatan dan/atau kelalaian Pihak Pertama untuk

melakukan pembayaran sebagaimana ditentukan pada pasal 4 ,

maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 20 % dari jumlah

yang harus dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pasal 6

Jika terjadi perpisahan maka hak asuh ANAK-ANAK berada

dalam pengendalian Pihak Kedua.

Pasal 7

Untuk keperluan proses peerceraian di pengadilan, Pihak Kedua

bersedia memperllihatkan dokumen asli, antara lain : Akta

Perkawinan, Akta Kelahiran ANAK-ANAK, Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Pihak Kedua dan Kartu Keluarga (KK) di depan

Pengadilan.



50

- Para pihak setuju dan mufakat untuk memilih domisili hukum

dimana saja yang dibolehkan oleh hukum dan perundang-

undangan yang berlaku.

- para pihak menyatakan dalam membuat akta dalam keadaan sehat

jasmani dan rohani.

- para pihak menyatakan menjamin akan kebenaran identitas

mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada Notaris

juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta.

Ad.2. Akta Surat Persetujuan pada tanggal 5 Nopember 2010 nomor : 13.

a. Komparisi

Yang membuat persetujuan Drs I KETUT SUWIYARTA atau disebut

juga I KETUT GEDE SUWIYARTA

b. Isi Akta

b.1 Drs I KETUT SUWIYARTA atau disebut juga I KETUT GEDE

SUWIYARTA menerangkan :

Berdasarkan akta Perjanjian Dan Pernyataan tertannggal 5 Nopember

2010 nomor 12, Drs I KETUT SUWIYARTA atau disebut juga I

KETUT GEDE SUWIYARTA dan isterinya yang bernama Nyonya

LUH PUTU AYU LAXMI UNTARI telah membuat kesepakatan

bersama mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh dari

perkawinan antara Drs I KETUT SUWIYARTA atau disebut juga I

KETUT GEDE SUWIYARTA dengan Nyonya LUH PUTU AYU

LAXMI UNTARI.

b.2. Berdasarkan akta ini Drs I KETUT SUWIYARTA atau disebut juga I

KETUT GEDE SUWIYARTA memberi persetujuan Nyonya LUH

PUTU AYU LAXMI UNTARI Khusus mengalihkan/mengoperkan,

menjual, menghibahkan dengan harga dan ketentuan-ketentuan yang

dipandang baik oleh Nyonya LUH PUTU AYU LAXMI UNTARI

atas:

- Sebidang tanah Hak Milik nomor : 1000/Larangan Selatan seluas 140

m2 (seratus empat puluh meter persegi)



51

- Terletak di propinsi Banten ;

Kotamadya Tangerang ;

Kecamatan : Larangan ;

Kelurahan : Larangan Selatan :

Tertulis atas nama : Ny. LUH PUTU AYU LAXMI UNTARI ;

- sebagaimana ternyata dalam gambar situasi tertanggal 02 Januari 1987

nomor : 124

- Setempat dikenal sebagai Jalan Taman Asri F III/5 Tangerang.

- berikut bangunan rumah tinggal yang didirikan diatas tanah tersebut di

atas, setempat dikenal sebagai Jalan Taman Asri F III/5 Tangerang.

b.3 Untuk keperluan tersebut, Nyonya LUH PUTU AYU LAXMI

UNTARI berhak untuk menghadap dihadapan Notaris dan/atau

Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau dihadapan Pejabat lain yang

berwenang, untuk mebuat, suruh membuat dan memberikan

keterangan-keterangan serta menandatangani akta-akta atau surat-

surat yang diperlukan, menerima pembayaran dan membuat tanda

bukti penerimaan uang (kwitansi) yang sah dan melakukan segala

tindakan tanpa ada yang dikecualikan agar tercapai tujuan tersebut.

Ad.3. Akta Surat Kuasa pada tanggal 5 Nopember 2010 nomor : 14.

1. Komparisi :

1). Drs I KETUT SUWIYARTA atau disebut juga I KETUT GEDE

SUWIYARTA sebagai Pemberi Kuasa.

2). Nyonya LUH PUTU AYU LAXMI UNTARI sebagai Penerima kuasa

2. Isi Akta:

Drs I KETUT SUWIYARTA atau disebut juga I KETUT GEDE

SUWIYARTA memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Nyonya LUH

PUTU AYU LAXMI UNTARI untuk dan atas Pemberi Kuasa untuk

mengambil asli-asli dokumen-dokumen antara lain namun tidak terbatas

pada :

1. Sertifikat Hak Milik nomor : 1000/Larangan Selatan,seluas 140 m2

(seratus empat puluh meter persegi) Tertulis atas nama : Nyonya LUH

PUTU AYU LAXMI UNTARI ;



52

2. Sertifikat Hak Tanggungan :

3. Izin Mendirikan Bangunan.

4. Akta Jual Beli PPAT

5. Surat Pernyataan Lunas dari PT Bannk mandiri (Persero) Tbk.

6. Surat Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)

Berikut dokumen-dokumen asli lainnya.

3.Untuk keperluan tersebut, Nyonya LUH PUTU AYU LAXMI UNTARI

berhak untuk menghadap dimana saja yang diperlukan, untuk membuat,

suruh membuat serta menandatangani semua akta-akta atau surat-surat yang

diperlukan serta menerima dokumen-dokumen asli sebagaimana yang

diterangkan di atas

3.2. Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 425/Pdt.G/2010/PN.TNG

3.2.1. Duduk Perkara

Berkaitan dengan perceraian para pihak (penggugat dan tergugat), sebelum

perceraian yang diputuskan Hakim, mereka telah membuat perjanjian baik

mengenai harta bersama maupun menganai hak pegasuhan anak.

Adapun Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 425/Pdt.G/2010/PN.TNG

yang kronologis pengajuan permohonannya dan latar belakang permasalahan

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 September 2010, Penggugat (X) dengan surat gugatannya

mengajukan permohonan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Tangerang

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan

nomor : 425/Pdt.G/2010/PN.TNG.

2. Penggugat (X) dan Tergugat (Y) pernah melangsungkan perkawinan di Bali

pada tanggal 1 Januari 1993 sebagaimana termaktub dalam kutipan Akta

Perkawinan nomor : 142/DB/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Dati II Badung tanggal 27 Maret 1993.

3. Dari hasil perkawinan tersebut telah dilahirkan dua (2) orang anak perempuan

yaitu Putu Ayu Zasya Shavitri, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1993

sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor : 396/lst/K/1993, tanggal 25



53

Agustus 1993 dan Made Ayu Deandra Secciolita, lahir di Jakarta pada tanggal

11 Juli 1997 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran nomor : 6057/U/JB/1997.

4. Dalam perjalanan waktu, perkawinan antara Penggugat (X) dan Tergugat (Y)

selaku suami isteri didalam membina dan mengarungi bahtera rumah tangga

sudah tidka tampak harmonis lagi, karena selalu diliputi dengan percekcokan

dan pertengkaran yang terus menerus. Pertengkaran tersebut disebabkan oleh

sikap Tergugat (Y) yang tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagai

isteri dan sebagai ibu rumah tangga yang baik. Tergugat (Y) hanya

mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan dan menghiraukan

Penggugat (X) sebagai suami.

5. Sikap dan perilaku Tergugat (Y) seperti inilah yang memicu pertengkaran dan

percekcokan dengan Penggugat (X) dan berlangsung terus menerus sehingga

hubungan suami isteri antara Penggugat (X) dan Tergugat (Y) tidak lagi

berjalan sebagaimana mestinya dan sebagai akibat dari semua itu, Penggugat

(X) dan Tergugat (Y) sudah tidak satu tempat tidur lagi (pisah ranjang) sejak

bulan Februari 2007 sampai surat permohonan gugatan diajukan.

6. Karena sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagian dalam berumah

tangga akibat sikap dan perilaku dari Tergugat (Y) maka Penggugat (X) telah

meninggalkan tempat kediaman bersama (pisah rumah) sejak bulan Agustus

2010 sampai permohonan gugatan ini diajukan.

7. Karena kehidupan rumah tangga Penggugat (X) dan Tergugat (Y) selaku

suami isteri di dalam mebentuk rumah tangga yang bahagia, harmonis dan

kekal sudah tidak lagi berjalan sebagai mana yang diharapkan, karena prinsip-

prinsip kehidupan berumah tangga sudah tidak ada lagi sebagaimana maksud

dan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 1

Tahun 1974, maka Penggugat (X) menuntut agar perkawinan antara

Penggugat (X) dan Tergugat (Y) putus karena perceraian dengan segala akibat

hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat (X) memohon kepada

Ketua Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara

agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (X). untuk seluruhnya.



54

b. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (X) dan Tergugat (Y) yang

dilangsungkan pada tanggal 1 Januari 1993 sesuai dengan Kutipan Akta

Perkawinan Nomor 142/DB/1993 tanggal 27 Maret 1993 antara

Penggugat (X) dan Tergugat (Y) dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Kabupaten Dati II Badung, Bali, putus karena perceraian dengan segala

akibat hukumnya.

c.Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang

atau pejabat yang ditunjuk untuk untuk itu untuk mengirimkan salinan

resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dan Dinas

Kependudukan dan Penataan Sipil Kota Tangerang untuk dicatatkan

kedalam register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya agar

menerbitkan Akta Perceraiannya.

d. Menghukum Tergugat (Y) untuk membayar biaya perkara.

e. jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pertimbangan Hakim : 1. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat (X) hadir menghadap

kuasanya, Advokat-advokad pada LAW FIRM beralamat di Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2010, sedangkan

Tergugat (Y) tidak hadir walaupun terhadapnya telah dipanggil dengan

sepatutnya untuk hadir dipersidangan. Sesuai dengan Relaas Panggilan Juru

Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, masing-masing tertanggal 11

Oktober 2010, tanggal 20 Oktober 2010 dan tanggal 28 Oktober 2010 dan

pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai

kuasanya yang sah.

2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat

bahwa Tergugat (Y) tidak menggunakan haknya untuk hadir dipersidangan

dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Y) dengan

membacakan Gugatan Penggugat (X) dimana gugatannya tetap dipertahankan

Penggugat (X).



55

3. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Penggugat (X)

agar Penggugat (X) dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami

dengan Tergugat (Y) dengan jalan damai, akan tetapi Tergugat (Y)

berketetapan ingin bercerai dengan alasan Penggugat (X) sudah tidak dapat

lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat (Y) karena terdapat

banyak ketidak cocokan, perbedaan prinsip serta tidak sepaham lagi dalam

membina kehidupan rumah tangga, sehingga sering terjadi konflik dan

pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi,

sehingga sudah lebih dari 2 (dua) tahun Penggugat (X) dan Tergugat (Y)

sudah pisah ranjang tepatnya sejak bulan Februari 2007 sampai dengan

sekarang tidak ada hubungan suami isteri antara Penggugat (X) dan Tergugat

(Y) sudah tidak pernah terjadi lagi sehingga Penggugat (X) tidak dapat lagi

membangun suatu keluarga yang rukun, bahagia dan harmonis lagi bersama

Tergugat (Y) sebagaimana yang dicita-citakan semula.

4. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat (X)

telah mengajukan surat-surat-surat bukti berupa foto copynya yang telah diberi

materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Surat

Pernyataan (asli) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

dipersidangan, yaitu :

Bukti P.1 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 142/DB/1993 tanggal 27 Maret

1993 antara Penggugat (X) dan Tergugat (Y) dikeluarkan oleh

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, Bali.

Bukti P.2 : kutipan Akta Kelahiran nomor : 396/lst/K/1993, tanggal 25

Agustus 1993 atas nama Putu Ayu Zasya Shavitri, lahir di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 1993.

Bukti P.3 : kutipan Akta Kelahiran nomor : 6057/U/JB/1997 atas nama Made

Ayu Deandra Secciolita, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Juli 1997.

Bukti P.4 : Nota Dinas no.137.04/SIJ/2010 tanggal 13 Oktober 2010 perihal

izin gugatan perceraian antara Penggugat (X) dan Tergugat (Y)

yang dikeluarkan Sekretaris Inspektorat Jendral Kementerian

Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Bukti P.5 : Surat Pernyataan dari Tergugat (Y) tertanggal 24 Nopember 2010.



56

5. Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, dipersidangan Penggugat (X) telah

pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di

bawah sumpah.

Selanjutnya Tentang Hukumnya : 1. Maksud dan tujuan gugatan Penggugat (X) adalah sebagaimana terurai di atas.

2. Bahwa Tergugat (Y) telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir pada

persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah

untuk hadir dipersidangan.

3. Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah

dipanggil secara patut, maka perkara ini diputus dengan tidak hadirnya

Tergugat (Verstek).

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan

sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 142/DB/1993

tanggal 27 Maret 1993 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati

II Badung, Bali sehingga oleh karenanya menurut hukum Penggugat dan

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.

5. Bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini

perceraian ini adalah disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak menjalankan

fungsi dan kewajibannya sebagai isteri dan sebagai ibu rumah tangga yang

baik, seperti tidak pernah lagi menyiapkan makanan dan minuman untuk

Penggugat, baik ketika Penggugat berangkat kerja maupun ketika pulang

kerja. Tergugat hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan dan

menghiraukan Penggugat sebagai suami.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan pertengkaran dan

perselisihan dengan cara bersabar dan mengikuti keinginan Tergugat sambil

berharap bahwa sifat Tergugat bisa berubah sedikit demi sedikit, namun

ternyata apa yang diharapkan Penggugat tidak pernah terwujud.

7. Bahwa pada akhirnya Penggugat menganggap tidak ada lagi harapan untuk

hidup rukun dalam rumah tangganya.



57

8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan

yang terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah

ranjang hingga sekarang.

9. Bahwa salah satu alasan agar perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian

menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang

pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah

antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga

Penggugat tidak dapat lagi membangun suatu keluarga yang rukun, bahagia

dan harmonis lagi bersama Tergugat sebagaimana yang dicita-gitakan semula

dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, dimana

Penggugat bertempat tinggal di Apartemen dan pisah ranjang dengan Tergugat

sejak 2 tahun lalu, dengan demikian tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-

undang Perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan

kekal tidak tercapai lagi oleh karena itu tuntutan Penggugat agar perkawinan

Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Badung (Denpasar) tertanggal

1 Januari 1993 tercatat dalam register putus karena perceraian beserta segala

akibat hukumnya dapat dikabulkan.

11. Bahwa dengan dikabulkannya tuntutan Penggugat untuk seluruhnya, maka

Tergugat berada pada pihak yang kalah haruslah dihukum membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini.

12. Bahwa sesuai Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dijelaskan suatu perceraian dianggp terjadi beserta segala akibat-

akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh

pegawai pencatat, hal mana sejalan pula dengan Pasal 35 yang mewajibkan

Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan

satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai

kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar di catat dalam

daftar yang diperuntukan untuk itu.

13. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Badung

dan perceraian terjadi di Tangerang, maka dalam amar Putusan ini akan



58

diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau apabila ia

berhalangan dapat menunjuk Pejabat lain untuk mengirimkan satu salinan

dalam Putusan ini yang telah berkekuatan tetap tanpa materai kepada Kepala

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dan Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang agar supaya dicatat dalam

register yang diperuntukkan untuk itu.

Dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta praturan lain yang bersangkutan,

maka Majelis Hakim memutuskan :

1. Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan Undang-

undang untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.

3. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian

dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang

atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi

putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor

Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung dan Dinas Kependudukan dan

Penataan Sipil Kota Tangerang untuk dicatatkan ke dalam register yang

diperuntukkan untuk itu, selanjutnya agar menerbitkan Akta

Perceraiannya.

5. Membebankan segenap biaya yang timbul dalam perkara kepada Tergugat.

Penggunaan Akta Perjanjian dan Pernyataan yang dibuat secara Notaris

dalam pemeriksaan perkara perceraian memiliki peranan sebagai ;

1. Instrumen yang dapat mempermudah, memperlancar dan mempercepat

proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.

Karena dengan adanya Akta Perjanjian dan Pernyataan tersebut maka :

a. proses pemeriksaan perkara dalam persidangan di peradilan yang selama

ini terkesan berbelit-belit dapat dihindari karena semua akibat-akibat

hukum dari perceraian sudah diatur dalam Akta Perjanjian dan

Pernyataan tersebut, sehingga para pihak tidak lagi memperdebatkan



59

tentang hal-hal yang tadinya perlu diperdebatkan, karena semua yang

mereka perdebatkan sudah diatur dalam Akta Perjanjian dan Pernyataan

tersebut.

b. Dengan dibuatnya akta Perjanjian dan Pernyataan dihadapan Notaris,

berarti para pihak tersebut juga harus tunduk pada isi akta Perjanjian dan

Pernyataan tersebut, karena akta tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna.

c. Dengan adanya Akta Perjanjian dan Pernyataan, akibat-akibat hukum

dari perceraian seperti pembagian harta perkawinan maupun hak asuh

dan biaya pemeliharaan anak tidak perlu lagi diperdebatkan dalam

pemeriksaan perkara.

d. Dalam pemeriksaan perkara perceraian, dimana para pihak telah

membuat Akta Perjanjian dan Pernyataan yang dibuat dihadapan

Notaris, maka ketika akta itu dihadirkan dalam persidangan, maka

dengan kekuatan pembuktian akta notariil yang sempurna, hakim terikat

untuk mengakui kebenarannya.

2. Berfungsi juga sebagai akta perdamaian antara kedua belah pihak dan Akta

Perjanjian dan Pernyataan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari

putusan Hakim dan keterikatan para pihak untuk melaksanakannya.

Para Pihak dalam membuat Akta Perjanjian Pra perceraian ini melalui

proses perundingan, karena perundingan merupakan suatu komunikasi dua arah

yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah memiliki

kepentingan yang sama atau berbeda. Dalam perkembangannya perundingan

dipergunakan sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa diluar

Pengadilan dan sebagai salah satu upaya terlaksananya perdamaian. Sedangkan

definisi perdamaian sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata Pasal 1851 :

dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang bergantung ataupun untuk mencegah timbulnya suatu perkara,



60

Unsur-unsur perdamaian sesuai Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang terpenuhi dalam Akta Pra Perceraian tersebut di atas adalah sebagai

berikut :

a. Adanya suatu perjanjian, yaitu dengan dibuatnya Akta Perjanjian dan

Pernyataan

b. berikut Akta Surat Persetujuan serta Akta Surat Kuasa yang ketiganya dibuat

pada tanggal dengan Notaris yang sama.

c. Adanya para pihak yaitu :

d. pihak suami Drs I KETUT SUWIYARTA atau disebut juga I KETUT GEDE

SUWIYARTA.

e. Pihak isteri Nyonya LUH PUTU AYU LAXMI UNTARI.

f. Adanya perbuatan yang menjanjikan yaitu :

1. Janji suami jika perceraian terjadi, maka :

- Akan menanggung semua biaya yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan kehidupan ANAK_ANAK serta kebutuhan pendidikan

ANAK_ANAK sampai kuliah.

- Membayar semua kewajiban-kewajiban terhadap RUMAH yang

dimaksud dalam perjanjian antara lain semua biaya yang berkaitan

dengan angsuran RUMAH yang masih tersisa, sampai RUMAH tersebut

dinyatakan lunas oleh pihak Bank.

- Tidak memperhitungkan MOBIL sebagai harta bersama yang harus

dibiayai Pihak Pertama dan MOBIL tersebut tidak dikategorikan sebagai

milik dan/atau harta bersama karena MOBIL tersebut milik orang tua

Pihak Kedua.

- Membayar semua biaya-biaya yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan kehidupan ANAK_ANAK serta kebutuhan pendidikan

ANAK_ANAK sampai kuliah selesai dan dibayarkan melalui Pihak

Kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan,

dengan cara menstranfer ke rekening Pihak Kedua setiap tanggal 15 atau

selambat-lambatnya pada tanggal 20 setiap bulannya..dan apabila ada

keterlambatan dan/atau kelalaian maka dikenakan denda sebesar 20 %

dari jumlah yang harus dibayar.



61

- Jika terjadi perpisahan maka hak asuh ANAK-ANAK berada dalam

pengendalian isteri.

2. Janji isteri bersedia memperllihatkan dokumen asli, antara lain : Akta

Perkawinan, Akta Kelahiran ANAK-ANAK, Kartu Tanda Penduduk

(KTP) Pihak Kedua dan Kartu Keluarga (KK) di depan Pengadilan pada

saat dilakukan sidang perceraian..

g. Perjanjian harus dibuat secara tertulis yaitu pada Akta Perjanjian Pra Perceraian

tersebut di atas, dalam hal ini dibuat dihadapan Notaris dan sesuai dengan

tugas dan fungsi Notaris untuk membuat akta-akta otentik sebagai salah satu

alat bukti tertulis dan Notaris dipercaya karena segala sesuatu yang ditulis

serta ditetapkan oleh Notaris adalah benar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Akta Perjanjian Pra Perceraian

tersebut dapat dikatakan sudah memenuhi kategori perdamaian sebagaimana

dimaksud pada Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian yang dibuat suami dan isteri sebelum dilakukannya perceraian

adalah suatu perjanjian atas kesepakatan bersama.

Pada Akta Perjanjian Pra Perceraian tersebut di atas, sebagaimana suatu

perjanjian, maka Akta Perjanjian dan Pernyataan no 12 tersebut yang merupakan

Akta Perjanjian Pra Perceraian berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak

yang membuatnya. Para pihak terikat untuk mematuhi ketentuan yang terdapat

dalam Akta Perjanjian dan Pernyataan yang merupakan Akta Perjanjian Pra

Perceraian tersebut.

Sedangkan Akta Surat Persetujuan dan Akta kuasa yang dibuat para pihak

adalah digunakan sebagai akta pendukung dari dari Akta Perjanjian dan

Pernyataan, karena para pihak dalam melangsungkan perkawinan tidak membuat

akta Perjanjian kawin. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun

1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam

perkawinan diatur dalam pasal 35 jo pasal 36 jo pasal 37.

Pasal 35 mengatakan :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.



62

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.24

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka semua harta yang diperoleh

atau dimiliki para pihak selama jangka waktu perkawinan atau mulai

dilangsungkan perkawinan sampai terjadi putusnya perkawinan baik karena

kematian, perceraian atau karena putusnya perkawinan adalah termasuk harta

bersama.25

Pasal 36 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa :

Dengan demikian suami atau isteri diperbolehkan melakukan tindakan atau

perbuatan hukum atas harta bersama milik mereka atas persetujuan kedua belah

pihak, artinya jika suami melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tersebut,

maka pihak isteri yang memberi persetujuan.

Jadi Akta Surat Persetujuan pada tanggal 5 Nopember 2010 nomor : 13,

dibuat bertujuan untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, jika perceraian terjadi

dan sewaktu-waktu pihak isteri berkeinginan melakukan perbuatan hukum yang

mengakibatkan berpindahnya harta kekayaan bersama tersebut, isteri yang

melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tersebut tetap harus minta

persetujuan dari suami dan ketentuan tersebut tetap berlaku walaupun suami dan

isteri tersebut bercerai.

Sehingga dengan dibuatnya Akta Surat Persetujuan tersebut dapat memudahkan

pihak isteri yang akan melakukan perbuatan hukum atas harta bersama itu dan

tidak bersusah-susah lagi harus mencari mantan suami untuk meminta persetujuan

atas perbuatan tersebut.

24 Indonesia , op.cit., pasal 35.

25 Darmabrata dan Sjarif, op.cit., hal 95.



63

Sedangkan Akta Kuasa adalah akta yang isinya pemberian kuasa dengan

hak substitusi dari pihak suami kepada pihak isteri untuk jika tanah dan bangunan

yang merupakan harta bersama yang pada saat dibuatnya akta kuasa sedang dalam

status jaminan pada Bank sudah dinyatakan lunas oleh Bank, maka pihak isteri

dapat bertindak atas Akta Kuasa tersebut untuk mengambil semua asli-asli

dokumen-dokumen, antara lain namun tidak terbatas pada :

1. Sertifikat Hak Milik nomor : 1000/Larangan Selatan,seluas 140 m2

(seratus empat puluh meter persegi)

Tertulis atas nama : Nyonya LUH PUTU AYU LAXMI UNTARI ;

2. Sertifikat Hak Tanggungan :

3. Izin Mendirikan Bangunan.

4. Akta Jual Beli PPAT

5. Surat Pernyataan Lunas dari PT Bannk mandiri (Persero) Tbk.

6. Surat Penghapusan Hak Tanggungan (Roya)

Berikut dokumen-dokumen asli lainnya.

dan untuk keperluan tersebut, pihak isteri berhak untuk menghadap dimana saja

yang diperlukan, untuk membuat, suruh membuat serta menandatangani semua

akta-akta atau surat-surat yang diperlukan serta menerima dokumen-dokumen asli

tersebut.

Analisis Penulis terhadap Akta Perjanjian dan Pernyataan nomor 12 yang

merupakan Akta Perjanjian Pra Perceraian adalah :

1. Dalam Akta Perjanjian dan Pernyataan tidak disebutkan harta-harta yang

diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, sehingga tidak jelas apakah

RUMAH dan mobil hanya merupakan sebagian dari harta perkawinan atau

tidak.

2. Dalam akta Perjanjian dan Pernyataan sebagai Akta Pra Perceraian, tidak

dibuatnya akta tersebut, tidak akan saling menuntut hak-hak atas

percampuran dan karenanya para pihak dapat bertindak sendiri atas

masing-masing serta saling membebaskan dari segala tuntutan terhadap

pembagian harta percampuran tersebut.



64

3. Tidak dijelaskan bagaimana posisi kepemilikan RUMAH apakah

diserahkan kepada pihak isteri atau tidak, karena dalam akta hanya

disebutkan kewajiban dari pihak suami untuk melanjutkan angsuran ke

Bank Pemberi Kredit dimana RUMAH tersebut sedang dijaminkan dan

pihak isteri hanya :

a. diberi kuasa oleh pihak suami untuk mengambil semua asli dokumen

idakkepemilikan atas RUMAH kepada pihak Bank Pemberi Kredit

apabila angsuran atas RUMAH sudah dinyatakan lunas oleh pihak

Bank Pemberi Kredit.

b. Persetujuan dari pihak suami kepada pihak isteri untuk mengalihkan

RUMAH.

4. Tidak dijelaskan bagaimana posisi kepemilikan RUMAH jika pihak suami

meninggal, yang dijelaskan hanya jika terjadi perceraian, karena

berdasarkan bunyi akta Perjanjian dan Pernyataan nomor 12, pihak isteri

tidak berhak atas kepemilikan RUMAH tersebut. sedangkan kuasa dan

persetujuan dari pihak suami berdasarkan akta no 13 dan 14 dengan

meninggalnya dengan sendirinya gugur, sehingga apa yang diinginkan

pihak isteri atas kepemilikan RUMAH tidak tercapai.

5. Hal tersebut diatas terjadi akibat dari Notaris yang tidak mengantisipasi

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi didepan, maka Notaris sebaiknya

jika menghadapi hal-hal demikian sudah mengantisipasinya terlebih

dahulu dengan menuangkannya dalam Akta Perjanjian Pra Perceraian

tersebut sehingga hak-hak Isteri terlindungi terhadap adanya

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi didepan.

Sedangkan mengenai putusan Pengadilan, Penulis setuju dengan

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang bahwa alasan-alasan

Penggugat (X) telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan putusnya perkawinan karena perceraian, maka timbul akibat

hukum dari perceraian yaitu :



65

1. Mengenai hubungan antara suami isteri.

2. Mengenai anak

3. Mengenai harta benda perkawinan.

Karena para Penggugat Penggugat (X) dan Terggugat (Y) sebelum

perkawinan mereka putus karena perceraian, telah melakukan perundingan

dan akhirnya secara damai mereka telah sepakat atas akibat hukum dari

perceraian yang akan mereka lakukan dan hasil kesepakatan tersebut

mereka tuangkan dalam bentuk suatu perjanjian secara tertulis dan dibuat

dihadapan Notaris atau yang disebut dengan Akta Perjanjian Pra

Perceraian yaitu berupa Akta Perjanjian dan Pernyataan berikut Akta Surat

Persetujuan serta Akta Surat Kuasa yang ketiganya dibuat pada tanggal

dengan Notaris yang sama hal ini membuktikan bahwa para pihak dapat

menjalani proses pemeriksaan dalam pengadilan lebih mudah, lancar dan

cepat, karena didalam Akta Perjanjian Pra Perceraian isinya menyangkut

tentang kesepakatan-kesepakatan mereka terhadap dampak perceraian

tersebut, misalnya tentang pembagian harta, pengasuhan anak, atau biaya

lainnya untuk anak atau apapun juga yang mereka kehendaki. Didalam

Akta Perjanjian Pra Perceraian dapat berisi apapun juga tentang

kesepakatan mereka sepanjang tidak melanggar Undanng-undang. Hal

tersebut dapat dilihat dengan adanya Akta Perjanjian Pra Perceraian yang

dibuat para pihak maka dapat mempermudah, memperlancar dan

mempercepat proses persidangannya.

Dalam Akta Perjanjian Pra Perceraian tersebut, para pihak membuat

kesepakatan atas akibat hukum dari perceraian, baik terhadap anak-anak yang

telah dilahirkan dalam perkawinan maupun terhadap harta benda perkawinan.

Untuk memperkuat pembuktian bahwa diantara para pihak telah terjadi

kesepakatan, maka kesepakatan para pihak tersebut dibuat dalam bentuk Akta

Perjanjian dan pernyataan yang dibuat secara Notariil.

Kedudukan akta Notariil yang mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna, baik kekuatan pembuktian dari segi bentuknya, kekuatan pembuktian

materiil, maupun kekuatan pembuktian formil, dapat dijadikan bukti yang



66

mengikat hakim diper

Hakim terikat untuk mempercayai kebenarannya, sampai dibuktikan sebaliknya.

Dalam kasus tersebut, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, mereka

tidak membuat Perjanjian Kawin dan karenanya terjadi percampuran harta., sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan 26Pasal 37 menentukan bahwa

Bila perkawinan putus karena perceraian , maka harta bersama diatur menurut

hukumnya masing-masing, sedangkan penjelasan Pasal 37 Undang-undang

Perkawinan selanjutnya menentukan bahwa yang dimaksud dengan hukumnya

masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Penjelasan

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan tersebut bermaksud untuk memberikan jalan

sebagai upaya hukum, agar pengaturan lebih lanjut mengenai harta bersama

apabila perkawinan suami-isteri tersebut putus karena perceraian agar diatur

menurut hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lain, jadi diatur

menurut hukum yang ada sebelum atau pada saat peristiwa perceraian tersebut

terjadi bagi suami isteri yang bersangkutan 27.

Walaupun ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan jika

dihubungkan dengan pengaturan dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang

Perkawinan dapat dikatakan tidak sejalan, karena dalam Pasal 35 dan Pasal 36

Undang- undang Perkawinan, telah diatur sedemikian rupa sehingga

mencerminkan usaha menuju ke arah unifikasi dibidang hukum keluarga dan

perkawinan, dimana Undang-undang telah mengatur secara jelas akibat

perkawinan terhadap harta suami isteri dengan menentukan bahwa harta yang

diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, hal ini sasarannya untuk

dapat mewujudkan terciptanya kepastian hukum bagi suami isteri dan kelluarga

mereka terutama atas harta mereka, namun akibat putusnya perkawinan karena

perceraian, Undang-undang kembali menciptakan pluralisme hukum yaitu dengan

menunjuk pada peraturan atau hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis setuju dengan tindakan para pihak yang

membuat Akta Perjanjian Pra Perceraian karena dengan Akta Perjanjian Pra

26 Indonesia, Op.Cit., Pasal 38

27 Darmabrata dan Sjarif, op.cit.,hal 101.



67

Perceraian tersebut, kedua belah pihak saling berjanji dan menyatakan bahwa

harta percampuran mereka akan dibagi sesuai dengan apa yang dimuat dalam

Akta Perjanjian Pra Perceraian tersebut dan apa yang dimuat dalam Akta

Perjanjian Pra Perceraian sudah merupakan hasil kesepakatan bersama antara

kedua belah pihak karena berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-undang

Perkawinan tersebut sudah membuka peluang lebih jauh terhadap pengaturan

harta bersama setelah terjadinya perceraian dan atas dasar tersebut para pihak

dapat dibenarkan membuat Akta Perjanjian Pra Perceraian. Dalam perkara perceraian di Pengadilan antara Penggugat dan Tergugat

tidak mempermasalahkan mengenai harta bersama yang telah mereka peroleh

selama perkawinan. Karena mereka berdua telah sepakat atas apa yang

diperjanjian berdasarkan Akta Perjanjian Pra Perceraian yang mereka buat

sebelum perceraian diputus oleh Hakim, sehingga pada saat proses sidang di

Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu mengangkat masalah atau

memperebutkan harta bersama lagi. Oleh atau hal yang diperdebatkan di dalam

sidang Pengadilan.akan tetapi jika memang suatu saat terjadi permasalahan

dikemudian hari dalam Akta Perjanjian Pra Perceraian tersebut sudah jelas

disebutkan para pihak telah sepakat memilih domisili hukum yang tetap dimana

saja yang dibolehkan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.



68

BAB 3

PENUTUP

1. KESIMPULAN :

Berkaitan dengan permsalahan yang dirumuskan dalam tesis ini, dan setelah

dilakukan analisis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam

thesis, Penulis kemudian menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi serta peranan akta perjanjian yang dibuat sebelum perceraian adalah:

a. Sebagai instrumen yang dapat mempermudah, memperlancar dan

mempercepat proses pemeriksaan perkara di Pengadilan.

b. alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketika akta

otentik tersebut menjadi alat bukti , kebenaran yang terdapat dalam suatu

akta tersebut mengikat bagi hakim, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Dengan demikian Akta Pra Perceraian tersebut memiliki peran dan fungsi

sebagai alat bukti yang sempurna dalam pemeriksaan perkara perceraian di

Pengadilan.Akta Pra Perceraian yang dibuat adalah sebagai suatu suatu

kesepakatan para pihak sehubungan dengan akibat perceraian dan

merupakan rumusan kehendak para pihak atas akibat hukum perceraian.

Akta Pra perceraian tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik dan

sebagaimana rumusan pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan bahwa

akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang telah ditentukan

oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum

yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat, maka Akta Pra

Perceraian yang dibuat dihadapan Notaris dipandang sebagai salah satu

bentuk akta otentik. Dilihat dari kekuatan pembuktiannya, Akta Pra

Perceraian yang dibuat secara Notariil memiliki kekuatan pembuktian



69

yang sempurna karena Kekuatan pembuktian Akta Pra Perceraian yang

dibuat secara notariil meliputi kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan

pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material. Dengan demikian

dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, khususnya perkara

perceraian,

c. Akta perdamaian antara kedua belah pihak karena Akta Pra Perceraian

merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan yanng

dilakukan dengan cara pendekatan secara damai dan hal tersebut tentunya

termasuk dalam pengaturan mengenai akibat dari perceraian karena

dengan adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang

berperkara, maka tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan.

Kedua pihak sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat

pulih kembali dalam suasana rukun dan dalam persaudaraan .

2. Kekuatan hukum Akta Perjanjian Pra Perceraian bagi para pihak yang

membuatnya adalah :

Akta Perjanjian Pra Perceraian yang dibuat secara Notaril adalah akta

otentik merupakan suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk membuktikan adanya

atau terjadinya suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum tertentu sehingga

akta Akta Perjanjian Pra Perceraian yang dibuat para pihak sebelum dilakukan

perceraian merupakan suatu perjanjian yang sah menurut ketentuan undang-

undang maka perjanjian tersebut telah mengikat satu dan lainnya karena

perjanjian tersebut berlaku juga seperti undang-undang bagi mereka yang

membuat dan merupakan azas kebebasan berkontrak, sehingga tidak dapat ditarik

kembali kecuali atas persetujuan dan/atau kesepakatan bersama antara para pihak

yang membuatnya atau yang dinyatakan oleh undang-undang. Kekuatan akta

otentik sebagai alat pembuktian sebagaimana dalam pasal 1870 KUHPerdata

yaitu::

-ahliwarisnya atau orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimu

Jadi akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak, apabila

akta itu memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang membuat



70

perjanjian tersebut. Sehingga dalam membuat Akta Perjanjian Pra Perceraian

tersebut, isi perjanjiannya harus benar-benar melindungi kepentingan para pihak

karena ketentuan dalam perjanjian tersebut harus mencakup semua hak dan

kewajiban para pihak setelah berpisah dan memenuhi semua kebutuhan para pihak

setelah perceraian dan apabila dikemudian hari diantara pihak-pihak yang telah

membuat perjanjian tersebut terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam akta

otentik itu merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya,

sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat-alat pembuktian lain. Kekuatan

pembuktian dari suatu akta otentik dapat diakui kebenarannya sepanjang tidak

dibuktikan sebaliknya, sehingga memudahkan pembuktian dan memberikan

kepastian hukum yang lebih kuat dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus

diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses

penyelesaian sengketa tersebut, setidak-tidaknya akta otentik yang merupakan alat

bukti tertulis dan dapat memberikan sumbangan yang nyata dalam penyelesaian

perkara secara murah dan cepat.

2. SARAN Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis berkaitan dengan

permasalahan dalam thesis ini, Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan dengan mengingat

bahwa proses peradilan di Indonesia cukup rumit baik dari segi proses

maupun waktu dimana tugas Hakim untuk berusaha memberikan

kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya mempertahankan

perkawinan tersebut atau langkah lain yang dapat disepakati oleh kedua

belah pihak, Bahwa antara suami isteri dalam hal terjadi suatu perceraian,

sebaiknya digunakan pendekatan secara damai dan hal tersebut tentunya

termasuk dalam pengaturan mengenai akibat dari perceraian karena dengan

adanya perdamaian berdasarkan kesadaran para pihak yang berperkara,

maka tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan. Kedua pihak

sama-sama menang dan sama-sama kalah dan mereka dapat pulih kembali

dalam suasana rukun dan dalam persaudaraan



71

Dengan situasi seperti diuraikan di atas maka para pihak yang terlibat

perkara perceraian dapat membuat Akta Pra Perceraian sebagai salah satu

upaya untuk mengatasi masalah perceraian dengan jalan damai melalui

musyawarah dan mufakat yang merupakan ciri bangsa Indonesia serta untuk

mempermudah, memperlancar dan mempercepat proses pemeriksaan

perkara di Pengadilan. Dalam pembuatan Akta Pra Perceraian tersebut,

hendaknya para pihak dapat mempertimbangkan dengan seksama berbagai

akibat yang mungkin timbul dari perceraian, sehingga Akta Pra Perceraian

yang dibuat dapat menguntungkan semua pihak .

2. Dengan kedudukan Akta Pra Perceraian sebagai bagian secara tidak

langsung dalam putusan Pengadilan, maka Akta Pra Perceraian tersebut

mempunyai kekuatan hukum seperti halnya putusan Pengadilan, karena latar

belakang adanya Akta Pra Perceraian tersebut adalah karena para pihak

berkeinginan untuk mempermudah, memperlancar dan mempercepat proses

pemeriksaan di Pengadilan. Untuk itu dalam hal para pihak membuat Akta

Pra Perceraian, maka para pihak hendaknya dapat secara konsisten

melaksanakan kesepakatan dalam Akta Pra Perceraian tersebut.

3. Sesuai dengan tugas dan wewenang Notaris yang sangat erat hubungannya

dengan perjanjian-perjanjian atau adanya suatu perbuatan-perbuatan hukum

yang dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban antara para pihak yaitu

dengan memberikan rasa aman dan kepastian atau sebagai alat bukti tentang

adanya suatu perbuatan hukum tersebut dalam perjanjian dan juga agar para

pihak yang terlibat didalamnya mempunyai kepastian hukum, maka

diharapkan bagi Notaris atau calon Notaris itu sendiri :

a. Dengan mengetahui atau lebih mengenal Akta Pra Perceraian serta dapat

mensosialisasikan atau memperkenalkan akta tersebut kepada masyarakat

bahwa dengan adanya atau dengan para pihak itu membuat Akta Pra

Perceraian yang dibuat dihadapan Notaris itu Para pihak yang berperkara

di Pengadilan dalam kasus perceraian dapat mempermudah, memperlancar

dan mempercepat proses pengadilan para pihak yang berperkara. Dengan

adanya Akta Pra Perceraian para pihak tidak bersengketa lagi

dipersidangan, dikarenakan selain mereka sudah membuat kesepakatan



72

bersama dengan akta Notaris yang artinya mereka telah membuat

kesepakatan tentang akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian

mereka sudah diatur dalam Akta Pra Perceraian yang telah mereka buat

itu.

b. Sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf e Notaris berwenang untuk

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Dalam hal seorang Notaris memberikan penyuluhan hukum, Notaris

diharapkan memiliki kemampuan dan ketrampilam dalam melaksnakan

tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang melaksanakan

sebagian tugas pemerintah, diantaranya dalam bidang memberikan

pelayanan hukum kepada masyarakat berdasarkan keahliannya di bidang

kenotariatan dan martabat notaris, memberikan nasihat hukum yang

berkenaan dengan pembuatan akta-akta yang diminta oleh klien serta turut

berperan serta dalam perkembangan ilmu hukum, pembaharuan dan

pembinaan hukum nasional dan khususnya dalam ilmu kenotariatan,

sehingga Notaris tidak hanya harus mengenal kedudukan, tugas dan

wewenangnya sebagaimana digambarkan oleh Undang-Undang Jabatan

Notaris. Akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu :seorang Notaris harus

mengerti dan memahami apa yang dikehendakinya oleh masyarakat yang

harus dilayaninya dan harus benar-benar mengetahui dan menyadari sifat,

ruang lingkup dari tugas dan wewenangnya itu serta pengetahuan tentang

kebutuhan-kebutuhan masyakat yang dapat dan tidak dapat dipenuhinya,

serta pengetahuan tentang bagaimana caranya untuk dapat memenuhi

kebutuhan kebutuhan itu.

c. Dalam membuat Akta Perjanjian Pra Perceraian tersebut isi dari perjanjian

tersebut harus benar-benar melindungi kepentingan para pihak karena

ketentuan dalam perjanjian tersebut harus mencakup semua hak dan

kewajiban para pihak setelah berpisah dan memenuhi semua kebutuhan

para pihak setelah perceraian.



73

DAFTAR REFERENSI

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia.Cet.2.Jakarta: Badan Penerbit FHUI,2004.

Darmabrata, Wahyono. Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya.

Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997.

Darmabrata, Wahyono. Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan Keluarga.

Jakarta : Gitamajaya, 2004.

Darmabrata, Wahyono. Hukum Perkawinan Perdata. Jakarta :Rizkita,2009

Fauzi, Dodi Ahmad. Perceraian Siapa Takut, Jakarta : Restu Agung,2006

Harahap, M.Yahya. Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Medan :

CV.Zahir,1975.

Hazairin, D. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1/1974 dan Lampiran Undang-Undang Nomor : 1/1974 Tentang Perkawinan.

Jakarta : Tintamas, 1986.

Indonesia, Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 tahun 1974.

_____________, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974, PP Nomor : 9 tahun 1975.

_____________, Undang Undang Jabatan Notaris, UU RI No. 30 tahun 2004.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. Cet.38.Jakarta :

Pradnya Paramita, 2007

Latif, H.M.Djamil, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, Jakarta : Ghalia

Indonesia, 1982



74

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah. Jakarta :

2004

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum. Yogjakarta : Universitas

Atmajaya,2010.

Mertokusumo, Sudikno, dan A. Pitlo. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Yogjakarta : Citra Aditya Bakti,1993.

Sarjono., Masalah Perceraian, Jakarta : Academica,1979

Satrio, J., Hukum Harta Perkawinan. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Satrio, J., Hukum Perikatan. Bandung : Alumni, 1999.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI Press, 2010

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta : Intermasa 2010

Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa 1984



























Documents

UNIVERSITAS INDONESIA FUNGSI AKTA PERJANJIAN PRA ...lib.ui.ac.id/file?file=digital/20334090-T32538-Arlina Syahria.pdfuniversitas indonesia 1 universitas indonesia fungsi akta perjanjian