Oleh:

Drs. S. Kuspriyomurdono, M. Si

Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan

Badan Kepegawaian Negara

Jakarta, 2013

file : Arah Pengembangan dan Isu Aktual Dalam Pelaksanaan Manajemen PNS –BMKG-11-06-2013

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN PNS

2

• RUU ASN

• Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai

• Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

• Assessmen Individu berdasarkan Kompetensi

• Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu

• Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

• Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS

• Pendidikan dan Pelatihan

• Disiplin

2

• Peningkatan Pelayanan PNS

• Remunerasi dan Kesejahteraan PNS

• Penataan Sistem Perencanaan Pegawai

I. RUU ASN

1. RUU inisiatif DPR

2. Mengatur PNS dan PTT

3. Tidak ada dikotomi PNS Pusat dan Daerah, yang ada PNS

NKRI

4. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah pejabat karier

tertinggi di instansinya

5. Dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang antara

lain bertugas :

a. Mengawasi Rekrutmen pengangkatan Jabatan Eksekutif

Senior

b. Mengawasi dan membina etika dan profesi PNS

3

4

6. Manajemen PNS:

a. Perencanaan Kepegawaian, dalam penyusunan formasi

didasarkan pada:

1) Analisis Jabatan

2) Peta Jabatan

3) Analisis Kebutuhan

4) Analisis Beban Kerja

5) Prediksi Pegawai 5 (lima) tahun kedepan

6) Mendapat pertimbangan dan persetujuan Menteri

Keuangan dan BKN

7) Ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB

5

b. Rekrutmen PNS:

1) Berdasarkan merit system

2) Berbasis kompetensi

3) Open system

4) Three steps selection (seleksi Administrasi, Test

Kompetensi Dasar dan Test Kompetensi Bidang)

5) Menggunakan metode :

a) Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri

b) Computer Assisted Test (CAT)

c) Assessment Center/Quasi Assessment

c. Placement (Penempatan) PNS, didasarkan sesuai dengan

lowongan jabatan

6

d. Pengangkatan Jabatan:

1) Jenis jabatan kedepan:

a) Jabatan Eksekutif Senior/Jabatan Pimpinan Tinggi :

• Utama

• Madya

• Pratama

b) Jabatan Fungsional :

• Ahli Pertama, Muda, Madya, Utama

• Terampil Pemula, Pelaksana, Mahir

c) Jabatan Administratif :

• Pelaksana

• Pengawas

• Administrator

2) Pengangkatan Jabatan

a) Berbasis Kompetensi Jabatan menyusun Standar

Kompetensi Jabatan

b) Open Career Lintas Instansi Pusat dan Daerah

c) Kompetensi terbuka

d) Assessment Center

e) Penguatan Jabatan Fungsional Tertentu

7

e. Penggajian

1) Untuk jabatan tertentu dibebankan pada APBN

2) Gaji berbasis jabatan (skala tunggal)

3) Tunjangan tidak boleh lebih besar daripada gaji pokok

f. Pendidikan dan Pelatihan

1) Didasarkan pada analisis kebutuhan diklat

2) Latihan prajabatan direncanakan selama 1 (satu) tahun

3) Menetapkan indeks mengikuti diklat bagi setiap PNS

(10% waktu kerja pertahun untuk pengembangan diri)

4) Evaluasi pasca diklat

g. Reward and Punishment

1) Reward (Penghargaan), tanda jasa yang diberikan

dikaitkan dengan pembinaan karier

2) Punishment, meliputi:

a) Sanksi administrasi

b) Sanksi perdata

c) Sanksi pidana

8

h. Pensiun

1) Pensiun PNS dan pensiun janda/duda PNS diberikan

sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan

atas pengabdian PNS.

2) Berubah dari system Pay As You Go menjadi Fully

Funded

3) Sumber pembiayaan pensiun berasal dari iuran PNS

yang bersangkutan dan pemerintah selaku pemberi

kerja dengan perbandingan 1:2 (satu banding dua).

Asesmen Individu berdsr.kan Kompetensi

Penerapan Sis. Penilaian Kinerja Individu

oAnalisis Jabatan

o Informasi Jabatan/ Uraian Jabatan

o Analisis Beban Kerja

o Peta Jabatan

9

PROFIL PNS

1. Jumlah PNS tahun 2003 lebih kurang 3,7 juta menjadi

4.467.982, keadaan tanggal 1 Januari 2013

2. Prosentase jumlah PNS terhadap jumlah penduduk adalah

4.467.982 : 237.556.363 = 1 : 1,88 %

3. PNS yang menduduki jabatan terdiri dari :

Jabatan Struktural (eselon I s.d V) : 238.462 ( 5,34%)

Jabatan Fungsional Umum (staf) : 1.977.430 (44,26%)

Jabatan Fungsional Tertentu (keahlian) : 2.252.090 (50,40%)

Terdiri dari : Tenaga Guru : 1.757.458

Tenaga Dosen/Guru Besar : 78.618

Tenaga Kesehatan : 285.844

Tenaga Fungsional Lainnya : 130.170

10

4. Komposisi menurut usia 51 Tahun keatas

5. PNS yang akan mencapai usia pensiun 2013-2014 sejumlah

256.901 dengan rincian:

tahun 2013 : 123.167

tahun 2014 : 133.734

No Kelompok Usia Jumlah Prosentase (%)

1 51 – 55 768.261 76,85

2 56 – 60 216.736 21,68

3 61 – 65 14.045 1,41

4 65 + 614 0,06

Jumlah 999.656 100

11

Rasio PNS terhadap penduduk Indonesia adalah 1,88 %

masih cukup moderat.

Sebagai perbandingan beberapa negara ASEAN:

No Negara Prosentase (%)

1 Indonesia 1,88

2 Malaysia 3,7

3 Filipina 2,9

4 Thailand 1,9

5 Kamboja 1,2

6 Laos 1,8

7 Vietnam 2,1

8 Brunai Darussalam 11,4

9 Myanmar 0,7

RASIO PNS TERHADAP PENDUDUK

12

RASIO BELANJA PEGAWAI TERHADAP BELANJA

PUBLIK PADA PEMERINTAH DAERAH

Kelom-

pok

% Belanja

Pegawai dgn

APBD

Jumlah

instansi

Prosentase

( %)

Kebijakan yg dapat

dilakukan

I ≤ 30 52 9,92 Growth

(pro growth, pro poor, & pro job)

II 31 s.d. 40 76 14,50 Zero growth

III 41 s.d. 50 105 20,23 Minus growth

IV 51 s.d .60 145 27,67 Moratorium

V 61 s.d. 76 145 27,68 Moratorium

Sumber data : Kementerian Keuangan

13

14

1. Rasio belanja pegawai dengan APBN/APBD masih

dibawah 50%

2. Analisis Jabatan

3. Analisis Beban Kerja

4. Prediksi Pegawai selama 5 tahun

5. Redistribusi Pegawai

HAL YANG HARUS DILAKUKAN DALAM

PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN FORMASI

PNS:

14

III. PENATAAN SISTEM REKRUTMEN

PEGAWAI

Evaluasi Jabatan

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Asesmen Individu berdsr.kan Kompetensi

Penerapan Sis. Penilaian Kinerja Individu

Terbangunnya sistem rekrutmen yang:

o Terbuka

o Akuntabel

o Berbasis kompetensi

15

REKRUTMEN PNS

• Penyusunan formasi PNS sebagai bagian dari perencanaan SDM PNS, didasarkan pada analisis kebutuhan riil organisasi yang meliputi jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, analisis beban kerja dan tuntutan kinerja organisasi, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia

a. Penyusunan formasi berbasis kompetensi

• Berdasar Analisis Kebutuhan Pegawai

• Berbasis Kompetensi

• Open System

• Three Step Selection (utk Test Komp Dasar melalui Computer Assisted Test)

• Quasi Assessment Center

• Penempatan PNS sesuai dengan Lowongan Jabatan

b. Rekrutment berdasarkan merit system

• Tes Kompetensi Dasar • Tes Kompetensi Bidang (Substantif)

c. Materi Tes terdiri

d. Pengembangan rekrutmen & seleksi CPNS dgn Computer Asissted Test (CAT)

e. Penyelenggaraan Test dengan menyempurnakan metode instrument Assessment Center

16

PP NO 56 TAHUN 2012 jo

PERKA BKN NO 9 TAHUN 2012

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PENGADAAN CPNS

1.T.HONORER K-1 2.T.HONORER K-2 3.PELAMAR UMUM 4.DOKTER 5.TENAGA AHLI TERTENTU/ KHUSUS

PENGANGKATAN SEBAGAI CPNS

EVALUASI

MEKANISME

WASDAL

PENGADAAN CPNS

PERSYARATAN

PEMBENTUKAN TIM (TIMLAKNAS & INST.)

UJIAN SELEKSI

(TKD & TKB) KHUSUS

TH. K-2 DAN UMUM

PENETAPAN NIP

PENEMPATAN/

PENUGASAN

T E N AG A H O N O R E R K - 1

VERIFIKASI &

VALIDASI

(BKN & BPKP)

KEPALA BKN

MENGUMUMKAN

DAFTAR NAMA

T.H. YANG MK

KEPALA BKN

MENYAMPAI-

KAN DAFTAR

NAMA T.H.

YANG MK

KEPADA PPK

PPK

MELAKUKAN

PENELITIAN

TERHADAP T.H.

YANG MK

APABILA ADA

PENGADUAN

PPK

MENGUMUMKAN

T.H. YANG MK

SELAMA 14 HARI

KALENDER

MENPAN

MENETAPKAN

FORMASI

DAN

MENYAMPAIK

AN KEPADA

PPK PPK

MENGUSULKAN

PENETAPAN NIP

KEPADA

KEPALA BKN/

KAKANREG

KEPALA BKN

MENETAPKAN NIP

T.H. YANG MEMENUHI

SYARAT (MS)

PPK MENETAPKAN

KEPUTUSAN

PENGANGKATAN

CPNS PALING

LAMBAT 25 HARI

KERJA

PPK

MENEMPATKAN/

MENUGASKAN

T.H. SESUAI

FORMASI YANG

DITETAPKAN

TIDAK ADA

MASALAH PPK MELAPORKAN

&

MENANDATANGANI

HASIL YG MK

KEMUDIAN

MENYAMPAIKAN

KPD BKN &

TEMBUSAN KE

MENPAN

PPK

MEMANGGIL

T.H. YANG MK

UTK

MELENGKAPI

SYARAT

ADMINSTRATIF

BKN /KANREG

MEMERIKSA

PERSYARATAN

ADMINISTRASI

(PEMBERKASAN)

APABILA

TERDAPAT

MASALAH

BKN

MENETAPKAN

PERTEK

FORMASI DAN

MENYAMPAI-

KAN KE

MENPAN

AUDIT UNTUK

TUJUAN

TERTENTU

MENPAN/BPKP

QUALITY

ASSURAN

CE BPKP

T E N AG A H O N O R E R K - 2

PPK

MENYAMPAI-

KAN DAFTAR

T.H K-2 KE

BKN

KEPALA BKN

MENGUMUM-KAN

DAFTAR T.H. K-2

PPK MENGUMUMKAN

(UJI PUBLIK) DAFTAR

T.H. K-2 SELAMA 21

HARI KALENDER

KEPALA BKN

MENYAMPAI-

KAN DAFTAR

T.H. K-2 KEPADA

PPK PPK

MENYAMPAIKAN

HASIL

PEMERIKSAAN &

TANGGAPAN

KEPADA BKN

PALING LAMBAT 45

HARI KALENDER

MENPAN & RB DAN

KEPALA BKN

MENYELESAIKAN &

MEMUTUSKAN

ATAS PENGADUAN

TERHADAP T.H.

KEPALA BKN

MENYAMPAIKAN

LISTING T.H.

YANG SUDAH

DISELESAIKAN &

DIPUTUSKAN

KEPADA PPK

MENPAN & RB

MENETAPKAN

DAN

MENGUMUMKAN

KELULUSAN TKD

PPK MELAKUKAN

PENELITIAN &

PEMERIKSAAN

TERHADAP T.H.

YANG MEMENUHI

SYARAT APABILA

ADA PENGADUAN

KONSORSIUM PTN

MENYUSUN

MATERI TKD

MENPAN & RB

MENENTUKAN

JADWAL

PELAKSANAAN

TKD

T.H. YANG

LULUS TKD

MENGIKUTI

TKB

T.H. YANG

TERCANTUM

DALAM LISTING

BERHAK

MENGIKUTI

SELEKSI

(TKD)

PPK

MELAKSANAKAN

TKD

KONSORSIUM

PTN MENGOLAH

HASIL TKD

PPK MELAKSAKAN

TKB/WAWANCARA/

PRAKTEK PPK MENETAPKAN

KELULUSAN TKB/

WAWANCARA/ PRAKTEK

PPK MENGOLAH HASIL

TKB/WAWANCARA/

PRAKTEK

PPK

MENGUSULKAN

PENETAPAN NIP

KE BKN/KANREG

7 hr kal

T.H. YANG

TIDAK ADA

PENGADUAN

T.H. YANG

MASIH ADA

PENGADUAN

PPK MENETAPKAN

DAN MENGUMUMKAN

T.H. YG MEMENUHI

SYARAT DIANGKAT

CPNS

INST. PEMB. JFT

MENYUSUN

MATERI TKB

P E L AM A R U M U M

PPK

MENGAJUKA

N TAMBAHAN

FORMASI KE

MENPAN & RB

TEMBUSAN

KEPALA BKN

KEPALA BKN

MENYAMPAIKAN

PERTIMBANGAN

TEKNIS KEPADA

MENPAN & RB

KEPALA BKN

MENETAPKAN

PERTIMBANG

AN TEKNIS

TAMBAHAN

FORMASI

MENPAN & RB

MENETAPKAN DAN

MENGUMUMKAN

KELULUSAN TKD

MENPAN & RB MEMBERI

PERSETUJUAN TAMBAHAN

FORMASI INSTANSI DAERAH

KONSORSIUM

PTN MENYUSUN

MATERI TKD

MENPAN & RB

MENENTUKAN

JADUAL

PELAKSANAAN

TKD

Pelamar yang lulus

TKD mengikuti TKB

PPK

MELAKSA-

NAKAN TKD

KONSORSIUM

PTN

MENGOLAH

HASIL TKD

PPK

MELAKSANAKAN

TKB/WAWANCARA/

PRAKTEK PPK MENETAPKAN

KELULUSAN

TKB/WAWANCARA/

PRAKTEK

PPK MENGOLAH

HASIL TKB/

WAWANCARA/

PRAKTEK

PPK MENGUSULKAN

PENETAPAN NIP

KEPADA

BKN/KANREG

MENPAN & RB MENETAPKAN

TAMBAHAN FORMASI

INSTANSI PUSAT

MENPAN & RB

MENYERAHKAN

PENETAPAN DAN

PERSETUJUAN FORMASI

KEPADA PPK PPK

MENGUMUMKAN

PELAKSANAAN

TKD

PPK MENENTUKAN

JADUAL TKB/

WAWANCARA/

PRAKTEK

(INST. PEMB. JFT

MENYUSUN

MATERI TKB)

PPK

MENGUMUM-

KAN KEMBALI

KELULUSAN

TKD

BKN/KANREG

MEMERIKSA

PERSYARATAN

ADMINISTRASI

(PEMBERKASAN)

KEPALA BKN

MENETAPKAN

NIP YANG

MEMENUHI

SYARAT (MS)

PPK MENETAPKAN

KEPUTUSAN

PENGANGKATAN

CPNS PALING

LAMBAT 25 HARI

KERJA

PPK

MENEMPATKAN/M

ENUGASKAN

SESUAI FORMASI

YANG

DITETAPKAN

PPK MENETAPKAN

DAN MENGUMUMKAN

PELAMAR YG

MEMENUHI SYARAT

DIANGKAT CPNS

Dokumen

Standar Kompetensi Jabatan:

Hard-competency

Soft-competency

IV. PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI

JABATAN

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

21

PERATURAN KEPALA BKN NO. 13 TAHUN 2011 tentang

Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Peta Profil

Kompetensi Individu:

Hard-competency

Soft-competency

Assessmen Individu berdasarkan

Kompetensi

V. ASSESSMEN INDIVIDU BERDASARKAN

KOMPETENSI

22

PERATURAN KEPALA BKN NO. 23 TAHUN 2011

tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS

Penerapan Sistem Penilaian Kinerja PNS

Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

+

Perilaku Kerja

PP NOMOR 46 TAHUN 2011

VI. PENERAPAN SISTEM PENILAIAN

KINERJA PNS

23

PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013

SKEMATIS PENILAIAN PRESTASI KERJA

• PEMBINAAN

• PUNISHMENT

REKOMEN-

DASI

KINERJA

PNS

POTENSI

PNS

PRESTASI

KERJA

PNS

PERILAKU

KERJA

PNS

MINAT

BAKAT PNS

PSIKOTES

ASSESSMENT

CENTER

S

K

P

• OBYEKTIF

• TERUKUR

• AKUNTABEL

• PARTISIPASI

• TRANSPARAN

ASPEK: •KUANTITAS

•KUALITAS

•WAKTU

•BIAYA

ASPEK: • ORIENTASI

PELAYANAN

• INTEGRITAS

• KOMITMEN

• DISIPLIN

• KERJASAMA

• KEPEMIMPINAN

BOBOT

40 %

BOBOT

60 % KONTRAK

KINERJA

PENG-

AMAT-

AN

REWARD

BAIK

FEEDBACK

HASIL

PENILAIAN

BURUK

ASS-CEN

PSI-TEST

REKOMENDASI

REKOMENDASI

ASS-CEN

PSI-TEST

TINDAK

LANJUT

HASIL

PENILAIAN

HASIL

PENILAIAN

24

25

a. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui

proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban.

b. Apabila nilai-nilai tersebut telah menyatu dalam dirinya, maka sikap

atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi dirasakan sebagai beban,

bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bila tidak berbuat

seperti nilai-nilai yang telah lazim dilakukan.

c. Terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan dalam menumbuhkan

disiplin dikalangan PNS yaitu :

1) Faktor kesadaran

2) Faktor keteladanan

3) Faktor motivasi

4) Faktor penegakan peraturan

d. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peningkatan disiplin PNS

didasarkan kepada reward and punishment

VII. DISIPLIN PNS

26

a. butir-butir kewajiban dari 26 butir menjadi 17 butir, sedangkan butir

larangan dari 18 butir menjadi 15 butir (Pasal 3 dan 4)

b. penambahan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sbg kewajiban dan sanksi

hukumnya. (Pasal 3 angka 12, pasal 9 angka 12)

c. butir larangan dalam mendukung capres/ cawapres dan anggota

legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) (Pasal 4 angka 12, 13 dan 14)

d. butir larangan dalam mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah (Psl 4 angka 15)

e. Untuk tingkat hukuman sedang, terdapat perubahan jenis hukuman

penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk selama 1 (satu) tahun,

yang selama ini sebagai tingkat hukuman berat. (Pasal 7 ayat (3)

huruf c)

f. Untuk tingkat hukuman berat terdapat perubahan jenis hukuman

berupa penurunan pangkat 1 (satu) tingkat untuk paling lama 1 (satu)

tahun menjadi selama 3 (tiga) tahun. (Pasal 7 ayat (4) huruf a)

PP No 53 Tahun 2010 tentang DISIPLIN PNS

27

g. Untuk tingkat hukuman berat terdapat penambahan jenis

hukuman berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

dalam jabatan setingkat lebih rendah. (Pasal 7 ayat (4) huruf b)

h. Menambah ketentuan mengenai kewajiban untuk masuk kerja,

terlambat atau pulang sebelum waktunya dan sanksi

hukumnya, yang dirumuskan secara rinci dan dihitung secara

kumulatif. (Pasal 3 angka 11, Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11,

Pasal 10 angka 9)

i. Pengaturan mengenai pejabat yang berwenang menghukum

secara lebih tegas dan rinci untuk menghindari ketidakpastian

(Pasal 15-20)

j. Mempertegas pendelegasian kewenangan secara berjenjang

kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan

hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran

disiplin. (Pasal 15-20)

k. Ketentuan yang mengatur mengenai Pejabat yang berwenang

menghukum wajib menjatuhkan HD kepada PNS yang melakukan

pelanggaran disiplin (Pasal 21)

l. Pemanggilan kpd PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal

pemeriksaan. Apabila 2 (dua) kali dipanggil dengan tenggang

waktu 7 hari kerja, ybs tidak hadir, maka dapat langsung dijatuhi

HD. (Pasal 23)

m. Sebelum PNS dijatuhi HD setiap atasan langsung wajib memeriksa

terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan

dalam bentuk BAP. (Pasal 24)

n. PNS yg diduga melakukan pelanggaran disiplin & kemungkinan

akan dijatuhi HD tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari

tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak ybs diperiksa (Pasal

27)

28

o. Khusus utk pelanggaran disiplin yg ancaman hukumannya sedang

dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa oleh PPK atau pejabat lain

yang ditunjuk. Tim pemeriksa terdiri atas atasan langsung, unsur

pengawasan dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang

ditunjuk. (Pasal 25)

p. Penyampaian keputusan HD dilakukan paling lambat 14 (empat

belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan. (Pasal 31 ayat (3))

q. PNS yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin, hanya dijatuhi

satu jenis HD yg terberat . PNS yg pernah dijatuhi HD kemudian

melakukan pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, kepadanya

dijatuhi jenis HD yg lebih berat. (Pasal 30)

29

r. Keberatan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan (Pasal 34-37) :

1) Keberatan diajukan secara tertulis pada atasan pejabat yg

berwenang menghukum (APYBM) yg tembusannya disampaikan

kpd pejabat yg berwenang menghukum (PYBM)

2) Diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai

tanggal ybs menerima keputusan hukuman disiplin.

3) PYBM harus memberi tanggapan secara tertulis kepada APYBM

dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal ybs

menerima tembusan surat keberatan.

4) APYBM wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan

oleh PNS dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung

mulai tanggal ybs menerima surat keberatan.

5) Keputusan APYBM, dapat berupa penguatan, peringanan,

pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin serta bersifat final

dan mengikat.

6) Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja,

APYBM tidak mengambil keputusan atas keberatan maka

keputusan PYBM batal demi hukum. Dan kepada APYBM tersebut

dikenakan hukuman. 30

s. HD yang dapat diajukan banding administratif ke BAPEK (Pasal 34

ayat (2)) adalah untuk jenis hukuman tingkat berat berupa:

1) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

2)Pemberhentian tidak dengan hormat.

t. PNS yang sedang mengajukan banding administratif gajinya tetap

dibayarkan sepanjang PNS ybs tetap masuk kerja dan

melaksanakan tugas. PNS ybs harus mengajukan permohonan izin

kepada PPK. (Pasal 39)

u. Apabila tidak mengajukan banding administratif, maka gajinya

dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima

belas) keputusan hukuman disiplin diterima. (Pasal 39 ayat (1) huruf

b)

v. PNS yang mengajukan banding administratif kepada BAPEK tidak

diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pindah

instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap. (Pasal 41) 31

w. PNS yg mencapai BUP atau meninggal dunia pada saat menjalani

HD:

1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

2) Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu)

tahun;

4) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,

dianggap telah selesai menjalani HD dan diberhentikan dengan

hormat sebagai PNS

x. PNS yg meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya

administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS (Pasal 40)

32

Diklat Berbasis Kompetensi

Syarat

Jabatan

Kompetensi

Pegawai GAP

VIII. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

33

34

TINGKAT

KEBUTUHAN

DIKLAT

PERTANYAAN

INTI YG HARUS

DIJAWAB

REKOMENDASI PROSES

Organisasi

(Organization) Inventarisasi

usulan kebutuhan

diklat dari masing-

masing unit kerja

Di unit kerja mana

diklat dibutuhkan

1.Kebutuhan yg

mendesak di unit

kerja....

2.Pejabat Pengganti

harus dilatih dahulu

Identifikasi

Kebutuhan Pelatihan

Jabatan

(Occupation)

Kompetensi apa

yang dibutuhkan

dalam jabatan tsb.

Jabatan tsb harus

memiliki persyaratan

kompetensi, yakni …

Susun Analisis

Jabatan dan Standar

Kompetensi Jabatan

Perorangan

(Individu)

Siapa yang

memerlukan

diklat

1.Si A butuh Diklat..

2.Si B butuh Diklat..

Pemetaan dan

Spesifikasikan

Orangnya

ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT

Core Bussiness Organisasi

Penguatan

Jabatan Fungsional Tertentu

IX. PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL

TERTENTU

35

Jabatan Fungsional Tertentu

4.467.982 orang

Jumlah Pejabat Fungsional Umum = 1.977.430 (44,26%)

dengan tingkat pendidikan mulai dari SD s/d Pasca Sarjana

•Struktural

•Fungsional Tertentu

•Fungsional Umum

= 238.462 ( 5,34%)

= 2.252.090 (50,40%)

= 1.977.430 (44,26%)

Jumlah Pejabat Fungsional Umum = 1.798.551 (40,25%)

dengan tingkat pendidikan mulai dari SLTA s/d Pasca Sarjana

yang dapat diangkat dalam jabatan Fungsional Tertentu

1. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (kondisi 1 Jan 2013)

36

2. PNS YANG MENDUDUKI JFU UNTUK

DAPAT DIANGKAT KE DALAM JFT

SLTA

Diploma

Sarjana

Pasca Sarjana

37

Pengembangan e-government

X. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN

Pengembangan

Database

Kepegawaian

38

a. Database PNS Nasional yang akurat dan mutakhir

b. Akurasi Database Pensiun

c. Akurasi Database Pejabat Negara

d. MIS Kepegawaian Nasional secara bertahap

e. Sistem Informasi yang terintegrasi secara On line System

melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) :

• BKN Pusat dengan seluruh Kanreg

• BKN dgn Instansi Pusat & Daerah

• BKD Prop dengan BKD Kab/Kota

f. Penetapan NIP Baru secara Nasional

g. Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

39

XI. PENINGKATAN PELAYANAN PNS

40

a. Standar Mutu Pelayanan berbasis ISO 9001:2000 Cepat, Murah,

Zero Deffect , dan Empati K5 (Kecepatan, Keakurasian,

Kepastian, Keramahan dan Kenyamanan)

b. Pelayanan Prima meliputi :

1) Pengangkatan CPNS;

2) Penetapan karpeg, karis/karsu;

3) Kenaikan pangkat PNS;

4) Pensiun PNS;

5) Pensiun pejabat negara;

6) Penyelesaian permasalahan kepegawaian

c. Menetapkan Standar Operatin Procedure (SOP)

d. Peningkatan kemampuan teknis kepegawaian pejabat pengelola

kepegawaian di setiap instansi

e. Right Seizing secara bertahap

41

XII. REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN PNS

a. Sistem remunerasi yang adil dan layak :

1) Perbaikan struktur gaji PNS didasarkan pada beban kerja

2) Perbaikan rasionalitas kesenjangan gaji terendah dan tertinggi

(rasio kondisi sekarang adalah 1 : 3,78)

BESARAN KENAIKAN GAJI POKOK PNS 2013

No Gol

GAJI POKOK Kenaikan

PP No. 15 Th 2012 PP No. 22 Th 2013

Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi

Rp % Rp %

1 I 1.260.000 2.122.700 1.323.000 2.277.200 63.000 5.00% 154.500 7.28%

2 II 1.624.700 2.989.600 1.714.100 3.238.000 89.400 5.50% 248.400 8.31%

3 III 2.064.100 3.742.300 2.186.400 4.066.100 122.300 5.93% 323.800 8.65%

4 IV 2.436.100 4.603.700 2.580.500 5.002.000 144.400 5.93% 398.300 8.65%

Tunjangan Jabatan Struktural

ESELON PANGKAT Kepres 3 Th 2006

(1-1-2006)

Perpres 26 Th 2007

(1-1-2007)

I - a IV/e Rp 4.500.000 Rp 5.500.000

I - b IV/d - IV/e Rp 3.500.000 Rp 4.375.000

II - a IV/c - IV/d Rp 2.500.000 Rp 3.250.000

II - b IV/b - IV/c Rp 1.500.000 Rp 2.025.000

III - a IV/a - IV/b Rp 900.000 Rp 1.260.000

III - b III/d - IV/a Rp 675.000 Rp 980.000

IV - a III/c - III/d Rp 360.000 Rp 540.000

IV - b III/b - III/c Rp 315.000 Rp 490.000

V - a III/a - III/b Rp 225.000 Rp 360.000

3) Penataan Tunjangan :

Jabatan

Prestasi

Kemahalan

Kinerja, berdasarkan evaluasi jabatan

43

b. Peningkatan manfaat/benefit :

1) Asuransi kesehatan

2) Tabungan hari tua

3) Taperum

Asuransi Kesehatan

Asuransi Kesehatan (Askes) sebesar 2 % x gaji pokok

Pemerintah memberikan subsidi 2 % untuk Askes

berdasarkan PP No. 28 Tahun 2003

Bapertarum

Tabungan Perumahan dirinci sebagai berikut :

Golongan I : Rp. 3.000,-

Golongan II : Rp. 5.000,-

Golongan III : Rp. 7.000,-

Golongan IV : Rp. 10.000,-

44

c. Perbaikan sistem pensiun

d. Perbaikan sistem pendanaan pensiun

e. Ketrampilan pada masa MPP dan modal kerjanya

THT dan Pensiun

Tabungan Hari Tua (THT) sebesar 3,25 % x gaji pokok Iuran Pensiun sebesar 4,75 % x gaji pokok

No Jenis Pensiun

Pensiun Pokok Lama

(PP No. 18/ 2012

Tgl 6 Peb 2012)

Pensiun Pokok Baru

(PP No. 25/ 2013

Tgl 11 Apr 2013

Kenaikan

(Rp)

Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi Terendah Tertinggi

a. Pegawai 1.260.000 3.475.800 1.323.000 3.751.500 63.000 275.700

b. Janda/duda 945.000 1.657.000 992.250 1.800.800 47.250 143.800

c. Janda/duda

tewas 1.260.000 3.314.700 1.323.000 3.601.500 63.000 286.800

d. Orang tua 252.000 662.940 264.600 720.300 12.600 57.360

BESARAN KENAIKAN PENSIUN POKOK PNS

45