UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuanProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada umumnyadan Kabupaten Pidie pada khususnya, serta adanyaaspirasi yang berkembang dalam masyarakat,dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, danpelayanan publik guna mempercepat terwujudnyakesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi,potensi daerah, luas wilayah, kependudukan danpertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya,pertahanan dan keamanan serta meningkatnya bebantugas serta volume kerja di bidang pemerintahan,pembangunan, dan kemasyarakatan di KabupatenPidie, dipandang perlu membentuk Kabupaten PidieJaya di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

c. bahwa pembentukan Kabupaten Pidie Jaya diharapkanakan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalampemanfaatan potensi daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumembentuk Undang-Undang tentang PembentukanKabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe AcehDarussalam;

Mengingat: ...

- 2 -

Mengingat: 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupatendalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh danPerubahan Peraturan Pembentukan Provinsi SumateraUtara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1103)

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Keistimewaan Provinsi DaerahIstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4277);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentangSusunan dan Kedudukan Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4310);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana ...

- 3 -

sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 TentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentangPemerintahan Aceh (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKANKABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROEACEH DARUSSALAM.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah ...

- 4 -

2. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.

3. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsiyang merupakan kesatuan masyarakat hukum yangbersifat istimewa dan diberi kewenangan khususuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatsesuai dengan peraturan perundang-undangan dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin olehseorang Gubernur.

4. Kabupaten Pidie adalah kabupaten sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 (Drt)Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomKabupaten-Kabupaten dalam lingkungan DaerahProvinsi Sumatera Utara, yang merupakan kabupatenasal Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IIPEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH,

DAN IBU KOTA

Bagian KesatuPembentukan

Pasal 2

Dengan Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten PidieJaya di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalamdalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Pidie Jaya berasal dari sebagian wilayahKabupaten Pidie yang terdiri atas cakupan wilayah:

a. Kecamatan Meureudu;

b. Kecamatan Ulim;

c. Kecamatan ...

- 5 -

c. Kecamatan Jangka Buya;d. Kecamatan Bandar Dua;e. Kecamatan Meurah Dua;f. Kecamatan Bandar Baru;g. Kecamatan Panteraja; danh. Kecamatan Trienggadeng.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kabupaten Pidie Jaya,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayahKabupaten Pidie dikurangi dengan wilayah KabupatenPidie Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian KeduaBatas Wilayah

Pasal 5

(1) Kabupaten Pidie Jaya mempunyai batas-bataswilayah:

a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka;b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan

Samalanga Kabupaten Bireuen;c. Sebelah selatan berbatasan Kecamatan Tangse,

Kecamatan Geumpang dan Kecamatan ManeKabupaten Pidie; dan

d. sebelah barat berbatasan dengan KecamatanGeuleumpang Tiga, Kecamatan Geuleumpang Baro,dan Kecamatan Keumbang Tanjong KabupatenPidie.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digambarkan dalam peta wilayah yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal3, digambarkan dalam peta wilayah, yang merupakanwilayah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimanatercantum dalam lampiran Undang-Undang ini.

(4) Batas ...

- 6 -

(4) Batas cakupan wilayah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan wilayah yang terdapat dalam batas-batastersebut digambarkan dalam peta wilayah, yangmerupakan wilayah Kabupaten Pidie Jayasebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang ini dan merupakan bagian tidak terpisahkandari Undang-Undang ini.

(5) Penentuan batas wilayah Kabupaten Pidie Jaya secarapasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan bataswilayah secara pasti di lapangan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) diatur dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Pidie Jayasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PemerintahKabupaten Pidie Jaya menetapkan Rencana Tata RuangWilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenPidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang WilayahNasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam serta memperhatikanRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disekitarnya.

Bagian KetigaIbu Kota

Pasal 7

Ibu kota Kabupaten Pidie Jaya berkedudukan diMeureudu.

BAB III ...

- 7 -

BAB IIIURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1) Urusan pemerintahan daerah yang menjadikewenangan Kabupaten Pidie Jaya mencakup urusanwajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalamperaturan perundang-undangan.

(2) Urusan Wajib yang menjadi kewenanganPemerintahan Kabupaten Pidie Jaya merupakanurusan yang berskala kabupaten meliputi:

a. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tataruang;

b. perencanaan dan pengendalian pembangunan;c. penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat;d. penyediaan sarana dan prasarana umum;e. penanganan bidang kesehatan;f. penyelenggaraan pendidikan;g. penanggulangan masalah sosial;h. pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan

ketenagakerjaan;i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan

menengah;j. pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup;k. pelayanan pertanahan;l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; dann. pelayanan administrasi penanaman modal

termasuk penyelenggaraan pelayanan dasarlainnya.

(3) Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangankhusus pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya adalahpelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lainmeliputi :a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam

bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya

pemeluknya ...

- 8 -

di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidupantarumat beragama;

b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikanagama Islam;

c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sertamenambah materi muatan lokal sesuai dengansyariat Islam; dan

d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan kotaSubulussalam.

(4) Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan PemerintahDaerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yangsecara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan, dan potensi unggulan daerah yangbersangkutan.

BAB IVPEMERINTAHAN DAERAH

Bagian KesatuPeresmian Daerah Otonom Baru

danPenjabat Kepala Daerah

Pasal 9

Peresmian Kabupaten Pidie Jaya dan pelantikan PenjabatBupati Pidie Jaya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeriatas nama Presiden paling lambat 6 (enam) bulan setelahUndang-Undang ini diundangkan.

Bagian KeduaDewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 10

(1) Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pidie Jaya untuk pertama kalidilakukan dengan cara penetapan berdasarkanperimbangan hasil perolehan suara partai politik

Umum ...

- 9 -

peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yangdilaksanakan di Kabupaten Pidie.

(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jayasebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenPidie yang asal daerah pemilihannya pada PemilihanUmum Tahun 2004 terbagi ke dalam wilayahKabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya sebagaiakibat dari Undang-Undang ini, yang bersangkutandapat memilih untuk mengisi keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya atautetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pidie.

(4) Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan olehKomisi Pemilihan Umum (KPU) atau nama lain yangberlaku di Kabupaten Pidie Provinsi Nanggroe AcehDarussalam.

(5) Peresmian pelantikan anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakanpaling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikanPenjabat Bupati Pidie Jaya.

Bagian KetigaPemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan diKabupaten Pidie Jaya dipilih dan disahkan Bupati danWakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lama 1 (satu) tahun sejakterbentuknya Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Sebelum terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati definitifsebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertamakalinya Penjabat Bupati diangkat dan dilantik olehMenteri Dalam Negeri atas nama Presiden

berdasarkan ...

- 10 -

berdasarkan usul Gubernur dari pegawai negeri sipildengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk GubernurNanggroe Aceh Darussalam untuk melantik PenjabatBupati Pidie Jaya.

(4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat(2) adalah yang memiliki kemampuan dan pengalamanjabatan di bidang pemerintahan serta memenuhipersyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(5) Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimanadimaksud pada ayat (2) belum terpilih dan belumdilantik Bupati definitif, Menteri Dalam Negeri dapatmengangkat kembali Penjabat Bupati untuk 1 (satu)kali masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu)tahun atau menggantinya dengan penjabat lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(6) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja PenjabatBupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan,proses pengisian anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah dan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 12

Untuk pertama kali pembiayaan pelaksanaan pemilihanBupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPidie dan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 13

(1) Untuk menyelenggarakan pemerintahan di KabupatenPidie Jaya dibentuk perangkat daerah yang meliputiSekretariat Daerah, Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga TeknisDaerah, serta unsur perangkat daerah yang laindengan mempertimbangkan kebutuhan dan

kemampuan ...

- 11 -

kemampuan keuangan daerah sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah dibentuk oleh Penjabat Bupati paling lama 6(enam) bulan sejak tanggal pelantikan.

BAB VPERSONEL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 14

(1) Bupati Pidie bersama Penjabat Bupati Pidie Jayamenginventarisasi, mengatur, dan melaksanakanpemindahan personel, penyerahan aset, sertadokumen kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Pemindahan personel sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejakpelantikan Penjabat Bupati.

(3) Penyerahan aset dan dokumen sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3(tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati.

(4) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karenatugas dan kemampuannya diperlukan oleh KabupatenPidie Jaya.

(5) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam memfasilitasipemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumenkepada Kabupaten Pidie Jaya.

(6) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (4) selama belum ditetapkannyaAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenPidie Jaya dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja dari asal satuan kerja personel yangbersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (3), meliputi :

a. barang ...

- 12 -

a. barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidakbergerak dan/atau dimanfaatkan oleh PemerintahKabupaten Pidie yang berada dalam wilayahKabupaten Pidie Jaya;

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) KabupatenPidie yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinyaberada di Kabupaten Pidie Jaya;

c. utang piutang Kabupaten Pidie yang kegunaannyauntuk Kabupaten Pidie Jaya menjadi tanggungjawab Kabupaten Pidie Jaya; dan

d. dokumen dan arsip yang karena sifatnyadiperlukan oleh Kabupaten Pidie Jaya.

(8) Dalam hal penyerahan dan pemindahan aset sertadokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidakdilaksanakan oleh Bupati Pidie, Gubernur NanggroeAceh Darussalam selaku wakil Pemerintah wajibmenyelesaikannya.

(9) Pelaksanaan pemindahan personel dan penyerahanaset serta dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaporkan oleh Gubernur Nanggroe AcehDarussalam kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIPENDAPATAN,

ALOKASI DANA PERIMBANGAN,HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 15

(1) Kabupaten Pidie Jaya berhak mendapatkan alokasidana perimbangan sesuai dengan peraturanperundang-undangan mengenai dana perimbanganantara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

(2) Dalam dana perimbangan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Pemerintah mengalokasikan danaalokasi khusus prasarana pemerintahan sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 ...

- 13 -

Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten Pidie wajib memberikan hibahberupa uang untuk menunjang kegiatanpenyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jayasebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

(2) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalammemberikan bantuan dana untuk menunjangkegiatan penyelenggaraan pemerintahan KabupatenPidie Jaya sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliarrupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

(3) Hibah dan bantuan dana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) dimulai sejak pelantikanPenjabat Bupati Pidie Jaya.

(4) Apabila Kabupaten Pidie tidak memenuhikewajibannya memberikan hibah sesuai ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintahmengurangi penerimaan dana alokasi umum dariKabupaten Pidie untuk diberikan kepada PemerintahKabupaten Pidie Jaya.

(5) Apabila Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidakmemenuhi kesanggupannya memberikan bantuandana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (2) Pemerintah mengurangi penerimaan danaalokasi umum dari Provinsi Nanggroe AcehDarussalam untuk diberikan kepada PemerintahKabupaten Pidie Jaya.

(6) Penjabat Bupati Pidie Jaya menyampaikan realisasipenggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada Bupati Pidie.

(7) Penjabat Bupati Pidie Jaya menyampaikan laporanpertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hibahdan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2) kepada Gubernur Nanggroe AcehDarussalam.

Pasal 17 ...

- 14 -

Pasal 17

Penjabat Bupati Pidie Jaya berkewajiban melakukanpenatausahaan keuangan daerah sesuai peraturanperundang-undangan.

BAB VIIPEMBINAAN

Pasal 18

(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahandaerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi NanggroeAceh Darussalam melakukan pembinaan dan fasilitasisecara khusus terhadap Kabupaten Pidie Jaya dalamwaktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.

(2) Setelah 5 (lima) tahun sejak diresmikan, Pemerintahbersama Gubernur Nanggroe Aceh Darussalammelakukan evaluasi terhadap penyelenggaraanPemerintahan Kabupaten Pidie Jaya.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dijadikan acuan kebijakan lebih lanjut olehPemerintah dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalamsesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Penjabat Bupati Pidie Jaya menyusunRancangan Peraturan Bupati tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pidie Jayauntuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Rancangan Peraturan Bupati Pidie Jaya sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelahdisahkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

(3) Proses ...

- 15 -

(3) Proses pengesahan dan penetapan Peraturan BupatiPidie Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Sebelum Kabupaten Pidie Jaya menetapkan PeraturanDaerah dan Peraturan Bupati sebagai pelaksanaanUndang-Undang ini, semua Peraturan Daerah danPeraturan Bupati Pidie tetap berlaku dandilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

(2) Semua Peraturan Daerah Kabupaten Pidie, Peraturandan Keputusan Bupati Pidie yang selama ini berlakudi Kabupaten Pidie Jaya harus disesuaikan denganUndang-Undang ini.

BAB IXKETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semuaketentuan dalam peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan Kabupaten Pidie Jaya disesuaikandengan Undang-Undang ini.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagaipelaksanaan Undang-Undang ini, diatur sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 23

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar ...

- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Disahkan di Jakartapada tanggal 2 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 2 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIMREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 9

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. UMUM

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan PembentukanProvinsi Sumatera Utara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagaiProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Provinsi Nanggroe AcehDarussalam mempunyai luas wilayah ± 56.500,51 km2, secarageografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis danmemiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahandi Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber dayanasional di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang tersebar dikabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadapkepentingan pembangunan nasional dan daerah. Kondisi demikianperlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakannasional dalam percepatan pembangunan kawasan Indonesia Barat,terutama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Oleh karena itudiperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahandaerahnya, khususnya di Kabupaten Pidie melalui pembentukandaerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yangberkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secaraformal dalam SK Persetujuan DPRD Kabupaten Pidie Nomor 12 ATahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 tentang Persetujuan PembentukanKabupaten Pidie Jaya, Surat Usulan Bupati Pidie Nomor 146.1/1618tanggal 12 Pebruari 2004 tentang Usulan Pembentukan KabupatenPidie Jaya, SK Persetujuan DPRD Provinsi NAD Nomor 11/PMP/2004tanggal 25 Juni 2004 tentang Persetujuan Penetapan usulPembentukan Kabupaten Pidie Jaya, Surat Usulan Gubernur NADkepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135/20284 tanggal 16 Agustus2004 tentang Usul Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya, SK. DPRD

Kabupaten ...

- 2 -

Kabupaten Nomor 12 B Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004 tentangPenetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Pidie Jaya.

Kabupaten Pidie mempunyai luas wilayah ± 4.160,55 km2,dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari KabupatenPidie sebagai kabupaten induk, dan Kabupaten Pidie Jaya sebagaikabupaten pemekaran. Calon Kabupaten Pidie Jaya mempunyai luaswilayah + 1.073,6 km2, terdiri dari Kecamatan Meureudu, KecamatanUlim, Kecamatan Jangka Buya, Kecamatan Bandar Dua, KecamatanMeurah Dua, Kecamatan Bandar Baru, Kecamatan Panteraja,Kecamatan Trienggadeng.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dantujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yangdidukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensidaerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah,pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan,tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendalipenyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, dankemasyarakatan, maka untuk mendukung dan mendorong daya gunadan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunandan pembinaan masyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkanpelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, KabupatenPidie ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pidie Jaya sebagai daerah otonom,pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, PemerintahKabupaten Pidie, berkewajiban membina dan menfasilitasiterbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan,pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan denganpendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingankesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang barudibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yangpelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukandengan kerja sama antardaerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta,dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukankerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitaspelayanan umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi,transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

II. PASAL ...

- 3 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala1:50.000.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

- 4 -

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pidie Jayakhususnya guna perencanaan dan penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayananmasyarakat pada masa yang akan datang, sertapengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanyakesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu TataRuang Wilayah Kabupaten Pidie Jaya harus benar-benarserasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuansistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu denganTata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Meureudu sebagai ibu kota Kabupaten Pidie Jaya berada diKecamatan Meureudu.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapatdilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapatbertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibukota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nama lain adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP)sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

- 5 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Pidie Jaya diusulkan oleh GubernurNanggroe Aceh Darussalam dengan pertimbangan BupatiPidie.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan WakilBupati Pidie Jaya kepada APBD Provinsi Nanggroe AcehDarussalam dan APBD Kabupaten Pidie dilaksanakan secaraproporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

- 6 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanankemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedungperkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayananumum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugasPemerintah Kabupaten Pidie dalam wilayah calonKabupaten Pidie Jaya.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakanhukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumendari Pemerintah Kabupaten Pidie kepada PemerintahKabupaten Pidie Jaya.

Demikian pula BUMD Kabupaten Pidie yang berkedudukan,kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pidie Jaya,untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalampenyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan olehPemerintah Kabupaten Pidie kepada Pemerintah KabupatenPidie Jaya.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnyamencakup kabupaten induk dan kabupaten baru,pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untukKabupaten Pidie Jaya diserahkan oleh PemerintahKabupaten Pidie kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut,dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) ...

- 7 -

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian sejumlahuang yang besarnya didasarkan pada Keputusan BupatiPidie No. 423 Tahun 2006 tanggal 14 Juni 2006.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memberikan bantuan dana” adalahpemberian sejumlah dana yang didasarkan pada KeputusanDPRD No. 6/DPRD/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlahdana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah KabupatenPidie yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlahdana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam yang belum dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18 ...

- 8 -

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4683