UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyatmerupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyatguna menghasilkan pemerintahan negara yangdemokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum secaralangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanyadapat terwujud apabila dilaksanakan olehpenyelenggara pemilihan umum yang mempunyaiintegritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;

c. bahwa berdasarkan penyelenggaraan pemilihan umumsebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadapketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur penyelenggara pemilihan umum;

d. bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur penyelenggarapemilihan umum dimaksudkan untuk lebihmeningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan,pengawasan, dan evaluasi;

e. bahwa diperlukan satu undang-undang yang mengaturpenyelenggara pemilihan umum;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentangPenyelenggara Pemilihan Umum;

Mengingat: . . .

- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4),Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 E Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4311);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahMenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: . . .

- 3 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAPEMILIHAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu,adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yangdiselenggarakan secara langsung, umum, bebas,rahasia, jujur, dan adil dalam Negara KesatuanRepublik Indonesia berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah adalah Pemilu untuk memilih anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotadalam Negara Kesatuan Republik Indonesiaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemiluuntuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkanPancasila dan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahadalah Pemilu untuk memilih kepala daerah danwakil kepala daerah secara langsung dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasiladan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

5. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yangmenyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan

Wakil . . .

- 4 -

Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepaladaerah secara langsung oleh rakyat.

6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU,adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifatnasional, tetap, dan mandiri.

7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnyadisebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota,adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dankabupaten/kota.

8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebutPPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPUKabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat kecamatan atau nama lain.

9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS,adalah panitia yang dibentuk oleh KPUKabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat desa atau nama lain/kelurahan.

10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebutPPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untukmenyelenggarakan Pemilu di luar negeri.

11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yangdibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakanpemungutan suara di tempat pemungutan suara.

12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara LuarNegeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalahkelompok yang dibentuk oleh PPLN untukmenyelenggarakan pemungutan suara di tempatpemungutan suara luar negeri.

13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS,adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnyadisebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannyapemungutan suara di luar negeri.

15. Badan . . .

- 5 -

15. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebutBawaslu, adalah badan yang bertugas mengawasipenyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.

16. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan PanitiaPengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnyadisebut Panwaslu Provinsi dan PanwasluKabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk olehBawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemiludi wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

17. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnyadisebut Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yangdibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untukmengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayahkecamatan atau nama lain.

18. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yangdibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untukmengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa ataunama lain/kelurahan.

19. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yangdibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasipenyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

20. Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan KPU,KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untukmenangani pelanggaran kode etik PenyelenggaraPemilu.

BAB II

ASAS PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas:

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil;

d. kepastian . . .

- 6 -

d. kepastian hukum;

e. tertib penyelenggara Pemilu;

f. kepentingan umum;

g. keterbukaan;

h. proporsionalitas;

i. profesionalitas;

j. akuntabilitas;

k. efisiensi; dan

l. efektivitas.

BAB III

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia.

(2) KPU menjalankan tugasnya secaraberkesinambungan.

(3) Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas daripengaruh pihak mana pun berkaitan denganpelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 4

(1) KPU berkedudukan di ibu kota negara RepublikIndonesia.

(2) KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

(3) KPU . . .

- 7 -

(3) KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kotakabupaten/kota.

Pasal 5

(1) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotabersifat hierarkis.

(2) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap.

(3) Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu olehSekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota masing-masing dibantu olehsekretariat.

(4) Tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut oleh KPU.

.

Pasal 6

(1) Jumlah anggota:

a. KPU sebanyak 7 (tujuh) orang;

b. KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan

c. KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.

(2) Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota terdiri atas seorang ketuamerangkap anggota dan anggota.

(3) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotadipilih dari dan oleh anggota.

(4) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama.

(5) Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota memperhatikan keterwakilanperempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluhperseratus).

(6) Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejakpengucapan sumpah/janji.

(7) Sebelum . . .

- 8 -

(7) Sebelum berakhirnya masa keanggotaan KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud pada ayat (6), calon anggota KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang baru harussudah diajukan dengan memperhatikan ketentuandalam Undang-Undang ini.

Pasal 7

(1) Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotamempunyai tugas:

a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatanKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ke luar danke dalam;

c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakandan kegiatan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota; dan

d. menandatangani seluruh peraturan dankeputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada rapat pleno.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1

Komisi Pemilihan Umum

Pasal 8

(1) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraanPemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah meliputi:

a. merencanakan program dan anggaran sertamenetapkan jadwal;

b. menyusun . . .

- 9 -

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,PPLN, dan KPPSLN;

c. menyusun dan menetapkan pedoman yangbersifat teknis untuk tiap-tiap tahapanberdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, danmengendalikan semua tahapan;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan dan menetapkannya sebagaidaftar pemilih;

f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;

g. menetapkan peserta Pemilu;

h. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi penghitungan suara tingkat nasionalberdasarkan hasil rekapitulasi penghitungansuara di KPU Provinsi untuk Pemilu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasipenghitungan suara di tiap-tiap KPU Provinsiuntuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerahdengan membuat berita acara penghitungansuara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

i. membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat penghitungan suara danwajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu dan Bawaslu;

j. menerbitkan Keputusan KPU untukmengesahkan hasil Pemilu danmengumumkannya;

k. menetapkan dan mengumumkan perolehanjumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, danDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota untuk setiap partai politikpeserta Pemilu anggota Dewan PerwakilanRakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

l. mengumumkan calon anggota Dewan PerwakilanRakyat dan Dewan Perwakilan Daerah terpilihdan membuat berita acaranya;

m. menetapkan . . .

- 10 -

m. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaandan pendistribusian perlengkapan;

n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan olehanggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;

o. menindaklanjuti dengan segera temuan danlaporan yang disampaikan oleh Bawaslu;

p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif kepada anggota KPU, KPUProvinsi, PPLN, dan KPPSLN, Sekretaris JenderalKPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yangterbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu yang sedangberlangsung berdasarkan rekomendasi Bawasludan ketentuan peraturan perundang-undangan;

q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraanPemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugasdan wewenang KPU kepada masyarakat;

r. menetapkan kantor akuntan publik untukmengaudit dana kampanye dan mengumumkanlaporan sumbangan dana kampanye;

s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

t. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh undang-undang.

(2) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraanPemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

a. merencanakan program dan anggaran sertamenetapkan jadwal;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,PPLN, dan KPPSLN;

c. menyusun dan menetapkan pedoman yangbersifat teknis untuk tiap-tiap tahapanberdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan . . .

- 11 -

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, danmengendalikan semua tahapan;


f. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;

g. menetapkan pasangan calon presiden dan calonwakil presiden yang telah memenuhi persyaratan;

h. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi penghitungan suara berdasarkanhasil rekapitulasi penghitungan suara di KPUProvinsi dengan membuat berita acarapenghitungan suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara;

i. membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat penghitungan suara danwajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu dan Bawaslu;

j. menerbitkan Keputusan KPU untukmengesahkan hasil Pemilu danmengumumkannya;

k. mengumumkan pasangan calon presiden danwakil presiden terpilih dan membuat beritaacaranya;

l. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaandan pendistribusian perlengkapan;

m. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan olehanggota KPU, KPU Provinsi, PPLN, dan KPPSLN;

n. menindaklanjuti dengan segera temuan danlaporan yang disampaikan oleh Bawaslu;

o. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif kepada anggota KPU, KPUProvinsi, PPLN, KPPSLN, Sekretaris JenderalKPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yangterbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu yang sedang

berlangsung . . .

- 12 -

berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawasludan ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraanPemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugasdan wewenang KPU kepada masyarakat;

q. menetapkan kantor akuntan publik untukmengaudit dana kampanye dan mengumumkanlaporan sumbangan dana kampanye;

r. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

s. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh undang-undang.

(3) Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraanPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahmeliputi:

a. menyusun dan menetapkan pedoman tata carapenyelenggaraan sesuai dengan tahapan yangdiatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. mengoordinasikan dan memantau tahapan;

c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraanPemilu;

d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota;

e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif kepada anggota KPU Provinsiyang terbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaran Pemilu yang sedang berlangsungberdasarkan rekomendasi Bawaslu danketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh undang-undang.

(4) KPU dalam Pemilu Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden danWakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah berkewajiban:

a. melaksanakan . . .

- 13 -

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraanPemilu secara tepat waktu;

b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangancalon secara adil dan setara;

c. menyampaikan semua informasipenyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaananggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. memelihara arsip dan dokumen Pemilu sertamengelola barang inventaris KPU berdasarkanperaturan perundang-undangan;

f. menyampaikan laporan periodik mengenaitahapan penyelenggaraan Pemilu kepadaPresiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sertamenyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

g. membuat berita acara pada setiap rapat plenoKPU dan ditandatangani oleh ketua dan anggotaKPU;

h. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilukepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyatserta menyampaikan tembusannya kepadaBawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah pengucapan sumpah/janji pejabat; dan

i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehperaturan perundang-undangan.

Paragraf 2

KPU Provinsi

Pasal 9

(1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalampenyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakananggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;

b. melaksanakan . . .

- 14 -

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraandi provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, danmengendalikan tahapan penyelenggaraan olehKPU Kabupaten/Kota;

d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan dan menetapkannya sebagaidaftar pemilih;

e. menerima daftar pemilih dari KPUKabupaten/Kota dan menyampaikannya kepadaKPU;

f. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi penghitungan suara Pemilu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsiberdasarkan hasil rekapitulasi di KPUKabupaten/Kota dengan membuat berita acarapenghitungan suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat danAnggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsiyang bersangkutan dan mengumumkannyaberdasarkan berita acara hasil rekapitulasipenghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

h. membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat penghitungan suara danwajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;

i. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untukmengesahkan hasil Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi danmengumumkannya;

j. mengumumkan calon anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai denganalokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan diprovinsi yang bersangkutan dan membuat beritaacaranya;

k. memeriksa . . .

- 15 -

k. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPUKabupaten/Kota;

l. menindaklanjuti dengan segera temuan danlaporan yang disampaikan oleh PanwasluProvinsi;

m. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif kepada anggota KPUKabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, danpegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemiluyang sedang berlangsung berdasarkanrekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuanperaturan perundang-undangan;

n. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraanPemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugasdan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

p. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

(2) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalampenyelenggaraan Pemilu Presiden dan WakilPresiden meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakananggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraandi provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, danmengendalikan tahapan penyelenggaraan olehKPU Kabupaten/Kota;

d. memutakhirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan dan menetapkannya sebagaidaftar pemilih;

e. menerima daftar pemilih dari KPUKabupaten/Kota dan menyampaikannya kepadaKPU;

f. melakukan . . .

- 16 -

f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsiyang bersangkutan dan mengumumkannyaberdasarkan hasil rekapitulasi penghitungansuara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuatberita acara penghitungan suara dan sertifikathasil penghitungan suara;

g. membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat hasil penghitungan suara danwajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;

h. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPUKabupaten/Kota;

i. menindaklanjuti dengan segera temuan danlaporan yang disampaikan oleh PanwasluProvinsi;

j. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif kepada anggota KPUKabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, danpegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemiluyang sedang berlangsung berdasarkanrekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuanperaturan perundang-undangan;

k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraanPemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugasdan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

(3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalampenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwalPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi;

b. menyusun . . .

- 17 -

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, danKPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Provinsi dengan memperhatikanpedoman dari KPU;

c. menyusun dan menetapkan pedoman yangbersifat teknis untuk tiap-tiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkanperaturan perundang-undangan;

d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, danmengendalikan semua tahapan penyelenggaraanPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dariKPU;


f. menerima daftar pemilih dari KPUKabupaten/Kota dalam penyelenggaraan PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

g. menetapkan pasangan calon kepala daerah danwakil kepala daerah provinsi yang telahmemenuhi persyaratan;

h. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi penghitungan suara Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsiberdasarkan hasil rekapitulasi penghitungansuara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayahprovinsi yang bersangkutan dengan membuatberita acara penghitungan suara dan sertifikathasil penghitungan suara;

i. membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat hasil penghitungan suara danwajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;

j. menetapkan . . .

- 18 -

j. menetapkan dan mengumumkan hasil PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsiberdasarkan hasil rekapitulasi penghitungansuara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Provinsi dari seluruh KPUKabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yangbersangkutan dengan membuat berita acarapenghitungan suara dan sertifikat hasilpenghitungan suara;

k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untukmengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi danmengumumkannya;

l. mengumumkan pasangan calon kepala daerahdan wakil kepala daerah provinsi terpilih danmembuat berita acaranya;

m. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU;

n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPUKabupaten/Kota;

o. menindaklanjuti dengan segera temuan danlaporan yang disampaikan oleh PanwasluProvinsi;

p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif kepada anggota KPUKabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, danpegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemiluyang sedang berlangsung berdasarkanrekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuanperaturan perundang-undangan;

q. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraanPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugasdan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

r. melaksanakan pedoman yang ditetapkan olehKPU;

s. memberikan . . .

- 19 -

s. memberikan pedoman terhadap penetapanorganisasi dan tata cara penyelenggaraan PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yangdiatur dalam peraturan perundang-undangan;

t. melakukan evaluasi dan membuat laporanpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi;

u. menyampaikan laporan mengenai hasil PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsikepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden,gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi; dan

v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

(4) KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presidendan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraanPemilu dengan tepat waktu;




e. menyampaikan laporan pertanggungjawabansemua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepadaKPU;

f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu sertamengelola barang inventaris KPU Provinsiberdasarkan peraturan perundang-undangan;

g. menyampaikan laporan periodik mengenaitahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPUdan menyampaikan tembusannya kepadaBawaslu;

h. membuat . . .

- 20 -

h. membuat berita acara pada setiap rapat plenoKPU Provinsi dan ditandatangani oleh ketua dananggota KPU Provinsi;

i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehKPU; dan

j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehperaturan perundang-undangan.

Paragraf 3

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 10

(1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalampenyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakananggaran serta menetapkan jadwal dikabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraandi kabupaten/kota berdasarkan peraturanperundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayahkerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapanpenyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalamwilayah kerjanya;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan dan menetapkan data pemilihsebagai daftar pemilih;

f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPUProvinsi;

g. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi penghitungan suara Pemilu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasipenghitungan suara di PPK dengan membuat

berita . . .

- 21 -

berita acara rekapitulasi suara dan sertifikatrekapitulasi suara;

h. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasilpenghitungan suara Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Anggota Dewan PerwakilanDaerah, dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi di kabupaten/kota yangbersangkutan berdasarkan berita acara hasilrekapitulasi penghitungan suara di PPK;

i. membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat penghitungan suara danwajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPUProvinsi;

j. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kotauntuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota danmengumumkannya;

k. mengumumkan calon anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuaidengan alokasi jumlah kursi setiap daerahpemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutandan membuat berita acaranya;

l. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK,PPS, dan KPPS;

m. menindaklanjuti dengan segera temuan danlaporan yang disampaikan oleh PanwasluKabupaten/Kota;

n. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif kepada anggota PPK, PPS,sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawaisekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemiluyang sedang berlangsung berdasarkanrekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota danketentuan peraturan perundang-undangan;

o. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraanPemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas

dan . . .

- 22 -

dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepadamasyarakat;

p. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

q. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atauundang-undang.

(2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalampenyelenggaraan Pemilu Presiden dan WakilPresiden meliputi:

a. menjabarkan program dan melaksanakananggaran serta menetapkan jadwal dikabupaten/kota;

b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraandi kabupaten/kota berdasarkan peraturanperundang-undangan;

c. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayahkerjanya;

d. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapanpenyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalamwilayah kerjanya;

e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan dan menetapkan data pemilihsebagai daftar pemilih;

f. menyampaikan daftar pemilih kepada KPUProvinsi;

g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suaraPemilu Presiden dan Wakil Presiden dikabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkanhasil rekapitulasi penghitungan suara di PPKdengan membuat berita acara penghitungansuara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

h. membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat penghitungan suara danwajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPUProvinsi;

i. memeriksa . . .

- 23 -

i. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK,PPS, dan KPPS;

j. menindaklanjuti dengan segera temuan danlaporan yang disampaikan oleh PanwasluKabupaten/Kota;

k. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif kepada anggota PPK, PPS,sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawaisekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemiluyang sedang berlangsung berdasarkanrekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota danketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraanPemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugasdan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepadamasyarakat;

m. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atauundang-undang.

(3) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalampenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwalPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota;

b. menyusun dan menetapkan tata kerja KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalamPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota dengan memperhatikanpedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c. menyusun dan menetapkan pedoman yangbersifat teknis untuk tiap-tiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten/Kotaberdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. membentuk . . .

- 24 -

d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsiserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya;

e. mengoordinasikan, menyelenggarakan, danmengendalikan semua tahapan penyelenggaraanPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota berdasarkan peraturanperundang-undangan dengan memperhatikanpedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

f. memutakhirkan data pemilih berdasarkan datakependudukan dan menetapkan data pemilihsebagai daftar pemilih;

g. menerima daftar pemilih dari PPK dalampenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

h. menerima daftar pemilih dari PPK dalampenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi danmenyampaikannya kepada KPU Provinsi;

i. menetapkan pasangan calon kepala daerah danwakil kepala daerah kabupaten/kota yang telahmemenuhi persyaratan;

j. menetapkan dan mengumumkan hasilrekapitulasi penghitungan suara Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi hasilpenghitungan suara dari seluruh PPK di wilayahkabupaten/kota yang bersangkutan denganmembuat berita acara penghitungan suara dansertifikat hasil penghitungan suara;

k. membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat penghitungan suara danwajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPUProvinsi;

l. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kotauntuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota danmengumumkannya;

m. mengumumkan . . .

- 25 -

m. mengumumkan pasangan calon kepala daerahdan wakil kepala daerah kabupaten/kota terpilihdan membuat berita acaranya;

n. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepadaKPU melalui KPU Provinsi;

o. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanyapelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK,PPS, dan KPPS;

p. menindaklanjuti dengan segera temuan danlaporan yang disampaikan oleh PanwasluKabupaten/Kota;

q. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif kepada anggota PPK, PPS,sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawaisekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemiluyang sedang berlangsung berdasarkanrekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota danketentuan peraturan perundang-undangan;

r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraanPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahdan/atau yang berkaitan dengan tugas KPUKabupaten/Kota kepada masyarakat;

s. melaksanakan tugas dan wewenang yangberkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkanperaturan perundang-undangan dan pedomanKPU dan/atau KPU Provinsi;

t. melakukan evaluasi dan membuat laporanpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

u. menyampaikan hasil Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepadaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, danDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota; dan

v. melaksanakan . . .

- 26 -

v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atauundang-undang.

(4) KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presidendan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah berkewajiban:

a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraanPemilu dengan tepat waktu;




e. menyampaikan laporan pertanggungjawabansemua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepadaKPU melalui KPU Provinsi;

f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu sertamengelola barang inventaris KPUKabupaten/Kota berdasarkan peraturanperundang-undangan;

g. menyampaikan laporan periodik mengenaitahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPUdan KPU Provinsi serta menyampaikantembusannya kepada Bawaslu;

h. membuat berita acara pada setiap rapat plenoKPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani olehketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehKPU dan KPU Provinsi; dan

j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehperaturan perundang-undangan.

Bagian Keempat . . .

- 27 -

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 11

Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi,atau KPU Kabupaten/Kota adalah:

a. warga negara Indonesia;

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tigapuluh lima) tahun untuk calon anggota KPU ataupernah menjadi anggota KPU dan berusia palingrendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggotaKPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atau pernahmenjadi anggota KPU Provinsi atau KPUKabupaten/Kota;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, danadil;

e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentuyang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu ataumemiliki pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu;

f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggotaKPU dan KPU Provinsi dan paling rendah SLTA atausederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;

g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untukanggota KPU, di wilayah provinsi yang bersangkutanuntuk anggota KPU Provinsi, atau di wilayahkabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggotaKPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartutanda penduduk;

h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasilpemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumahsakit;

i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yangdinyatakan dalam surat pernyataan yang sah atausekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang

dibuktikan . . .

- 28 -

dibuktikan dengan surat keterangan dari penguruspartai politik yang bersangkutan;

j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatanstruktural, dan jabatan fungsional dalam jabatannegeri;

l. bersedia bekerja penuh waktu; dan

m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahandan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usahamilik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

KPU

Pasal 12

(1) Presiden membentuk Tim Seleksi calon anggotaKPU.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membantu Presiden untuk menetapkan calonanggota KPU yang akan diajukan kepada DewanPerwakilan Rakyat.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dariunsur akademisi, profesional, dan masyarakat yangmemiliki integritas dan tidak menjadi anggota partaipolitik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(4) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud padaayat (3) berpendidikan paling rendah S-1 danberusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.

(5) Anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan dirisebagai calon anggota KPU.

(6) Komposisi . . .

- 29 -

(6) Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketuamerangkap anggota, seorang sekretaris merangkapanggota, dan anggota.

(7) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presidendalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerjaterhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnyakeanggotaan KPU.

Pasal 13

(1) Tim Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbukadengan melibatkan partisipasi masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dapatdibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembagayang memiliki kompetensi pada bidang yangdiperlukan.

(3) Untuk memilih calon anggota KPU, Tim Seleksimelakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPUsekurang-kurangnya pada 5 (lima) media massacetak harian nasional selama 1 (satu) hari dan5 (lima) media massa elektronik nasional selama3 (tiga) hari berturut-turut;

b. menerima pendaftaran dalam waktu palinglambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejakpengumuman terakhir;

c. melakukan penelitian administrasi bakal calonanggota KPU dalam waktu paling lambat 5 (lima)hari kerja;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasibakal calon anggota KPU dalam waktu palinglambat 3 (tiga) hari kerja;

e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu palinglambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejakpengumuman hasil penelitian sebagaimanadimaksud pada huruf d;

f. mengumumkan nama daftar bakal calon anggotaKPU yang lulus seleksi tertulis sekurang-

kurangnya . . .

- 30 -

kurangnya pada 5 (lima) media massa cetakharian nasional selama 1 (satu) hari dan 5 (lima)media massa elektronik nasional selama 3 (tiga)hari berturut-turut untuk mendapatkanmasukan dan tanggapan masyarakat dalamwaktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;

g. melakukan wawancara dengan bakal calonanggota KPU, termasuk mengklarifikasitanggapan dan masukan masyarakat dalamwaktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja; dan

h. menyampaikan 21 (dua puluh satu) nama bakalcalon anggota KPU kepada Presiden palinglambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak TimSeleksi memutuskan nama bakal calon.

Pasal 14

(1) Presiden menetapkan 21 (dua puluh satu) namacalon atau 3 (tiga) kali jumlah anggota KPU untukselanjutnya diajukan kepada Dewan PerwakilanRakyat.

(2) Penyampaian nama calon yang sudah ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusunberdasarkan abjad disertai salinan berkasadministrasi tiap-tiap bakal calon anggota KPUpaling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejakPresiden menerima nama bakal calon anggota KPUdari Tim Seleksi.

Pasal 15

(1) Proses pemilihan anggota KPU di Dewan PerwakilanRakyat dilakukan dalam waktu paling lambat 20(dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanyaberkas calon anggota KPU dari Presiden.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyusunurutan peringkat dari 21 (dua puluh satu) namacalon anggota KPU berdasarkan hasil uji kelayakandan kepatutan sesuai dengan mekanisme yangberlaku.

(3) Dewan . . .

- 31 -

(3) Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 7 (tujuh)peringkat teratas dari 21 (dua puluh satu) namacalon anggota KPU sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebagai anggota KPU terpilih.

(4) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan namaanggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada Presiden dalam waktu paling lambat2 (dua) hari kerja terhitung sejak calon anggota KPUditetapkan.

Pasal 16

(1) Anggota KPU terpilih sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 ayat (3) disampaikan kepada Presidenuntuk disahkan.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Presiden palinglambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejakditerimanya 7 (tujuh) nama yang ditetapkan DewanPerwakilan Rakyat.

Paragraf 2

KPU Provinsi

Pasal 17

(1) KPU membentuk Tim Seleksi calon anggota KPUProvinsi pada setiap provinsi.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dariunsur akademisi, profesional, dan masyarakat yangmemiliki integritas dan tidak menjadi anggotapartai politik dalam kurun waktu 5 (lima) tahunterakhir.

(3) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang anggotayang diajukan oleh gubernur, 2 (dua) orang anggotayang diajukan oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi, dan 2 (dua) orang anggota yangdiajukan oleh KPU.

(4) Anggota . . .

- 32 -

(4) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 danberusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

(5) Anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan dirisebagai calon anggota KPU Provinsi.

(6) Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkapanggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dananggota.

(7) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPUdalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerjaterhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnyakeanggotaan KPU Provinsi.

Pasal 18

(1) KPU memberitahukan secara tertulis kepadagubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi mengenai pembentukan Tim Seleksi calonanggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1).

(2) Penetapan calon anggota Tim Seleksi oleh gubernurdilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalamPasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling lambat15 (lima belas) hari kerja terhitung sejakditerimanya surat pemberitahuan dari KPU.

(3) Penetapan calon anggota Tim Seleksi oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi dilakukanmelalui rapat paripurna Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi dengan memperhatikan ketentuanPasal 17 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) paling lambat15 (lima belas) hari kerja terhitung sejakditerimanya surat pemberitahuan dari KPU.

(4) Penetapan calon anggota Tim Seleksi oleh KPUdilakukan melalui rapat pleno KPU denganmemperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4).

(5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) harikerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) gubernur dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah . . .

- 33 -

Daerah Provinsi belum mengajukan nama anggotaTim Seleksi, KPU berwenang menetapkan namauntuk mengisi dan melengkapi keanggotaan TimSeleksi.

(6) Penetapan calon anggota Tim Seleksi oleh KPUsebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukanmelalui rapat pleno KPU.

(7) Proses pemilihan dan penetapan anggota TimSeleksi oleh KPU, gubernur, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksudpada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)dilakukan secara terbuka.

Pasal 19



(3) Untuk memilih calon anggota KPU Provinsi, TimSeleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPUProvinsi sekurang-kurangnya pada 2 (dua) mediamassa cetak harian lokal untuk 1 (satu) kaliterbit dan 1 (satu) media massa elektronik lokalselama 3 (tiga) hari berturut-turut;


c. melakukan penelitian administrasi bakal calonanggota KPU Provinsi dalam waktu paling lambat5 (lima) hari kerja;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasibakal calon anggota KPU Provinsi dalam waktupaling lambat 3 (tiga) hari kerja;

e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu palinglambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

pengumuman . . .

- 34 -

pengumuman hasil penelitian sebagaimanadimaksud pada huruf d;

f. mengumumkan nama daftar bakal calon anggotaKPU Provinsi yang lulus seleksi tertulissekurang-kurangnya pada 2 (dua) media massacetak harian lokal selama 1 (satu) hari dan 1(satu) media massa elektronik lokal selama 3(tiga) hari berturut-turut untuk mendapatkanmasukan dan tanggapan dari masyarakat dalamwaktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan

g. melakukan wawancara dengan bakal calonanggota KPU Provinsi, termasuk mengklarifikasitanggapan dan masukan dari masyarakat dalamwaktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Pasal 20

(1) Tim Seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calonanggota KPU Provinsi hasil seleksi kepada KPU.

(2) Pengajuan nama calon sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinanberkas administrasi tiap-tiap bakal calon anggotaKPU Provinsi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) harikerja terhitung sejak Tim Seleksi memutuskan 10(sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsi.

Pasal 21

(1) KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutanterhadap calon anggota KPU Provinsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 20.

(2) KPU menyusun peringkat nama calon anggota KPUProvinsi berdasarkan hasil uji kelayakan dankepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) KPU menetapkan 5 (lima) peringkat teratas dari 10(sepuluh) nama calon anggota KPU Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaianggota KPU Provinsi terpilih.

(4) Anggota . . .

- 35 -

(4) Anggota KPU Provinsi terpilih sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan denganKeputusan KPU.

(5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPUProvinsi dilakukan oleh KPU dalam waktu palinglama 60 (enam puluh) hari kerja.

Paragraf 3

KPU Kabupaten/Kota

Pasal 22

(1) KPU Provinsi membentuk Tim Seleksi calon anggotaKPU Kabupaten/Kota pada setiap kabupaten/kota.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dariunsur akademisi, profesional, dan masyarakat yangmemiliki integritas dan tidak menjadi anggota partaipolitik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(3) Keanggotaan Tim Seleksi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang anggota yangdiajukan oleh bupati/walikota, 2 (dua) oranganggota yang diajukan oleh Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 2 (dua) oranganggota yang diajukan oleh KPU Provinsi.

(4) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 danberusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.

(5) Anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan dirisebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota.

(6) Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkapanggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dananggota.

(7) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPUProvinsi dalam waktu paling lama 15 (lima belas)hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelumberakhirnya keanggotaan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 23 . . .

- 36 -

Pasal 23

(1) KPU Provinsi memberitahukan secara tertuliskepada bupati/walikota dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota mengenaipembentukan Tim Seleksi calon anggota KPUKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 22 ayat (1).

(2) Penetapan calon anggota Tim Seleksi olehbupati/walikota dilakukan dengan memperhatikanketentuan dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) harikerja terhitung sejak diterimanya suratpemberitahuan dari KPU Provinsi.

(3) Penetapan calon anggota Tim Seleksi oleh DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotadilakukan melalui rapat paripurna DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota denganmemperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) dalam waktu paling lambat 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya suratpemberitahuan dari KPU Provinsi.

(4) Penetapan calon anggota Tim Seleksi oleh KPUProvinsi dilakukan melalui rapat pleno KPU Provinsidengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2),ayat (3), dan ayat (4).

(5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) harikerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) bupati/walikota dan/atau Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten/Kota belum mengajukannama anggota Tim Seleksi, KPU Provinsi berwenangmenetapkan nama untuk mengisi dan melengkapikeanggotaan Tim Seleksi.

(6) Penetapan calon anggota Tim Seleksi oleh KPUProvinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dilakukan melalui rapat pleno KPU Provinsi.

(7) Proses pemilihan dan penetapan anggota TimSeleksi oleh KPU Provinsi, bupati/walikota, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat(4), dan ayat (5) dilakukan secara terbuka.

Pasal 24 . . .

- 37 -

Pasal 24



(3) Untuk memilih calon anggota KPU Kabupaten/Kota,Tim Seleksi melakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPUKabupaten/Kota dalam kurun waktu 3 (tiga) harimelalui 2 (dua) media massa cetak harian lokaluntuk 1 (satu) kali terbit dan 1 (satu) mediamassa elektronik lokal selama 3 (tiga) hariberturut-turut;


c. melakukan penelitian administrasi bakal calonanggota KPU Kabupaten/Kota dalam waktupaling lambat 5 (lima) hari kerja;

d. mengumumkan hasil penelitian administrasibakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalamwaktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja;


f. mengumumkan nama daftar bakal calon anggotaKPU Kabupaten/Kota yang lulus seleksi tertulispada 2 (dua) media massa cetak harian lokalselama 1 (satu) hari dan media massa elektroniklokal selama 3 (tiga) hari berturut-turut untukmendapatkan masukan dan tanggapan darimasyarakat dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)hari kerja; dan

g. melakukan wawancara dengan bakal calonanggota KPU Kabupaten/Kota, termasukmengklarifikasi tanggapan dan masukan dari

masyarakat . . .

- 38 -

masyarakat dalam waktu paling lambat 5 (lima)hari kerja.

Pasal 25

(1) Tim Seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calonanggota KPU Kabupaten/Kota hasil seleksi kepadaKPU Provinsi.

(2) Pengajuan nama calon sebagaimana dimaksud padaayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai salinanberkas administrasi tiap-tiap bakal calon anggotaKPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Tim Seleksimemutuskan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPUKabupaten/Kota.

Pasal 26

(1) KPU Provinsi melakukan uji kelayakan dankepatutan terhadap calon anggota KPUKabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalamPasal 25.

(2) KPU Provinsi menyusun peringkat calon anggotaKPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil ujikelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksudpada ayat (1).

(3) KPU Provinsi menetapkan 5 (lima) peringkat teratasdari 10 (sepuluh) nama calon sebagai anggota KPUKabupaten/Kota.

(4) Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengankeputusan KPU Provinsi.

(5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPUKabupaten/Kota di KPU Provinsi dilakukan dalamwaktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 27

(1) Pelantikan anggota KPU dilakukan oleh Presiden.

(2) Pelantikan . . .

- 39 -

(2) Pelantikan anggota KPU Provinsi dilakukan olehKPU dan pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kotadilakukan oleh KPU Provinsi.

Paragraf 4

Sumpah/Janji

Pasal 28

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengucapkansumpah/janji.

(2) Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajibansaya sebagai anggota KPU/KPU Provinsi/KPUKabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuaidengan peraturan perundang-undangan denganberpedoman pada Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas danwewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh,jujur, adil, dan cermat demi suksesnya PemiluAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknyademokrasi dan keadilan, serta mengutamakankepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesiadaripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 29

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan . . .

- 40 -

c. diberhentikan.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kodeetik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas secaraberkelanjutan secara berturut-turut selama3 (tiga) bulan atau berhalangan tetap.

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih;

e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana Pemilu.

f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugasdan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau

g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambatKPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotadalam mengambil keputusan dan penetapansebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota KPU oleh Presiden;

b. anggota KPU Provinsi oleh KPU; dan

c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.

(4) Penggantian anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/Kota yang berhenti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan denganketentuan:

a. anggota . . .

- 41 -

a. anggota KPU digantikan oleh calon anggota KPUurutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihanyang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat;

b. anggota KPU Provinsi digantikan oleh calonanggota KPU Provinsi urutan peringkatberikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukanoleh KPU; dan

c. anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan olehcalon anggota KPU Kabupaten/Kota urutanperingkat berikutnya dari hasil pemilihan yangdilakukan oleh KPU Provinsi.

Pasal 30

(1) Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf gdidahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatanatas rekomendasi Bawaslu atau pengaduanmasyarakat dengan identitas yang jelas.

(2) Dalam proses pemberhentian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatanuntuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan.

(3) Dalam hal rapat pleno KPU memutuskanpemberhentian anggota sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi DewanKehormatan, anggota yang bersangkutandiberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPUProvinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai denganditerbitkannya keputusan pemberhentian.

(4) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud padaayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud padaayat (2), dan pengambilan keputusan dalampembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) oleh Dewan Kehormatan diatur lebihlanjut dengan Peraturan KPU.

(5) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4)harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulanterhitung sejak anggota KPU dilantik.

Pasal 31 . . .

- 42 -

Pasal 31

(1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih;

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidanaPemilu; atau

c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 ayat (3).

(2) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/Kota dinyatakan terbukti bersalahkarena melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf bberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yangbersangkutan diberhentikan sebagai anggota KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/Kota dinyatakan tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkanputusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutanharus diaktifkan kembali.

(4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembalisebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakditerbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari, dengan sendirinya anggota KPU, KPU Provinsi,atau KPU Kabupaten/Kota dinyatakan aktif kembali.

(5) Dalam hal anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/Kota yang dinyatakan tidak terbuktibersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) danayat (4), dilakukan rehabilitasi nama anggota KPU,KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota yangbersangkutan.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh)hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama30 (tiga puluh) hari kerja.

(7) Dalam . . .

- 43 -

(7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (8) telah berakhir dan tanpapemberhentian tetap, yang bersangkutandinyatakan dengan Undang-Undang ini aktifkembali.

Bagian Keenam

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 32

Pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno.

Pasal 33

(1) Jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 adalah:

a. rapat pleno tertutup; dan

b. rapat pleno terbuka.

(2) Penetapan hasil Pemilu dan rekapitulasipenghitungan suara dilakukan oleh KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapatpleno terbuka.

Pasal 34

(1) Rapat pleno KPU sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota KPU yangdibuktikan dengan daftar hadir.

(2) Keputusan rapat pleno KPU sah apabila disetujuioleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggotaKPU yang hadir.

(3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPUdiambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 35 . . .

- 44 -

Pasal 35

(1) Rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kotasah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya4 (empat) orang anggota KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftarhadir.

(2) Keputusan rapat pleno KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota sah apabila disetujui olehsekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang hadir.

(3) Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno KPUProvinsi dan KPU Kabupaten/Kota diambilberdasarkan suara terbanyak.

Pasal 36

(1) Dalam hal tidak tercapai kuorum, khusus rapatpleno KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kotauntuk menetapkan hasil Pemilu ditunda selama3 (tiga) jam.

(2) Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapaikuorum, rapat pleno dilanjutkan tanpamemperhatikan kuorum.

(3) Khusus rapat pleno KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota untuk menetapkan hasil Pemilutidak dilakukan pemungutan suara.

Pasal 37

(1) Undangan dan agenda rapat pleno KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disampaikanpaling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya.

(2) Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU, Ketua KPUProvinsi, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.

(3) Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin olehsalah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.

(4) Sekretaris . . .

- 45 -

(4) Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi,dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajibmemberikan dukungan teknis dan administratifdalam rapat pleno.

Pasal 38

(1) Ketua wajib menandatangani penetapan hasilPemilu yang diputuskan dalam rapat pleno dalamwaktu paling lama 3 (tiga) hari.

(2) Dalam hal penetapan hasil Pemilu tidakditandatangani ketua dalam waktu 3 (tiga) harisebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satuanggota menandatangani penetapan hasil Pemilu.

(3) Dalam hal tidak ada anggota KPU, KPU Provinsi, danKPU Kabupaten/Kota menandatangani penetapanhasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemiludinyatakan sah dan berlaku.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban

Pasal 39

(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU:

a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuaidengan peraturan perundang-undangan;

b. dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapanPemilu dan tugas lainnya memberikan laporankepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan secara periodik dalam setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb ditembuskan kepada Bawaslu.

Pasal 40 . . .

- 46 -

Pasal 40

(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Provinsibertanggung jawab kepada KPU.

(2) KPU Provinsi menyampaikan laporan kinerja danpenyelenggaraan Pemilu secara periodik kepadaKPU.

(3) KPU Provinsi menyampaikan laporan kegiatan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi kepada gubernur danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 41

(1) Dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten/Kotabertanggung jawab kepada KPU Provinsi.

(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporankinerja dan penyelenggaraan Pemilu secara periodikkepada KPU Provinsi.

(3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporankegiatan setiap tahapan penyelenggaraan PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota kepada bupati/walikota danDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan

Panitia Pemilihan

Paragraf 1

PPK

Pasal 42

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkatkecamatan, dibentuk PPK.

(2) PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.

(3) PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota palinglambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraanPemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulansetelah pemungutan suara.

(4) Dalam . . .

- 47 -

(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutansuara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan,masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkanpaling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutansuara.

Pasal 43

(1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal daritokoh masyarakat yang memenuhi syaratberdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPUKabupaten/Kota.

(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikanketerwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%(tiga puluh perseratus).

(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu olehsekretariat yang dipimpin oleh sekretaris daripegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(5) PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3(tiga) nama calon sekretaris PPK kepadabupati/walikota untuk selanjutnya dipilih danditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPKdengan keputusan bupati/walikota.

Pasal 44

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi:

a. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhirandata pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftarpemilih tetap;

b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalammenyelenggarakan Pemilu;

c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraanPemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkanoleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepadaKPU Kabupaten/Kota;

e. mengumpulkan . . .

- 48 -

e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dariseluruh TPS di wilayah kerjanya;

f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suarasebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapatyang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;

g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimanadimaksud pada huruf f;

h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimanadimaksud pada huruf f kepada seluruh pesertaPemilu;

i. membuat berita acara penghitungan suara sertamembuat sertifikat penghitungan suara dan wajibmenyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu,Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;

j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporanyang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemiludan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangPPK kepada masyarakat;

m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainyang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainyang diberikan oleh undang-undang.

Paragraf 2

PPS

Pasal 45

(1) Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa/kelurahan,dibentuk PPS.

(2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan.

(3) PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota palinglambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan

Pemilu . . .

- 49 -

Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulansetelah hari pemungutan suara.

(4) Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutansuara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan,masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkanpaling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutansuara dimaksud.

Pasal 46

(1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal daritokoh masyarakat yang memenuhi syaratberdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kotaatas usul bersama kepala desa/kelurahan danbadan permusyawaratan desa/dewan kelurahan.

Pasal 47

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi:

a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,dan PPK dalam melakukan pemutakhiran datapemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasilperbaikan, dan daftar pemilih tetap;

b. membentuk KPPS;

c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;

d. mengumumkan daftar pemilih;

e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftarpemilih sementara;

f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasilperbaikan daftar pemilih sementara;

g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementarasebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadidaftar pemilih tetap;

h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimanadimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPUKabupaten/Kota melalui PPK;

i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;

j. melaksanakan . . .

- 50 -

j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraanPemilu di tingkat desa/kelurahan yang telahditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, dan PPK;

k. mengumumkan hasil penghitungan suara dariseluruh TPS di wilayah kerjanya;

l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suarasetelah penghitungan suara dan setelah kotak suaradisegel;

m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPKpada hari yang sama setelah terkumpulnya kotaksuara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenanganmembuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;

n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporanyang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;

o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemiludan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangPPS kepada masyarakat;

q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu,kecuali dalam hal penghitungan suara;

r. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainyang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturanperundang-undangan; dan

s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainyang diberikan oleh undang-undang.

Paragraf 3

KPPS

Pasal 48

(1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal darianggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhisyarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPSatas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.

(3) Pengangkatan . . .

- 51 -

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSwajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

(4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorangketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 49

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi:

a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilihtetap di TPS;

b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksipeserta Pemilu yang hadir dan Pengawas PemiluLapangan;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suaradi TPS;

d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporanyang disampaikan oleh saksi, Pengawas PemiluLapangan, peserta Pemilu, dan masyarakat pada haripemungutan suara;

f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suarasetelah penghitungan suara dan setelah kotak suaradisegel;

g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungansuara serta membuat sertifikat penghitungan suaradan wajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melaluiPPS;

h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPSdan Pengawas Pemilu Lapangan;

i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi suratsuara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepadaPPK melalui PPS pada hari yang sama;

j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainyang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai denganperaturan perundang-undangan; dan

k. melaksanakan . . .

- 52 -

k. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainyang diberikan oleh undang-undang.

Paragraf 4

PPLN

Pasal 50

(1) PPLN berkedudukan di kantor perwakilan RepublikIndonesia.

(2) Anggota PPLN berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orangdan paling banyak 7 (tujuh) orang yang berasal dariwakil masyarakat Indonesia.

(3) Anggota PPLN diangkat dan diberhentikan oleh KPUatas usul Kepala Perwakilan Republik Indonesiasesuai dengan wilayah kerjanya.

(4) Susunan keanggotaan PPLN terdiri atas seorangketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 51

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPLN meliputi:

a. membantu KPU dalam melakukan pemutakhirandata pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilihhasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

b. membentuk KPPSLN;

c. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukanperbaikan data pemilih atas dasar masukan darimasyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkandaftar pemilih hasil perbaikan, serta menetapkandaftar pemilih tetap;

d. menyampaikan daftar pemilih warga negara RepublikIndonesia kepada KPU;

e. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yangtelah ditetapkan oleh KPU;

f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suaradari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;

g. mengumumkan hasil penghitungan suara dariseluruh TPSLN di wilayah kerjanya;

h. menyerahkan . . .

- 53 -

h. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasilpenghitungan suara kepada KPU;

i. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;

j. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiaptahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemiludan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangPPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;

l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainyang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturanperundang-undangan; dan

m. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainyang diberikan oleh undang-undang.

Paragraf 5

KPPSLN

Pasal 52

(1) Anggota KPPSLN paling sedikit 3 (tiga) orang danpaling banyak 7 (tujuh) orang yang memenuhisyarat berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Anggota KPPSLN diangkat dan diberhentikan olehketua PPLN atas nama ketua KPU.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPSLNwajib dilaporkan kepada KPU.

(4) Susunan keanggotaan KPPSLN terdiri atas seorangketua merangkap anggota dan anggota.

Pasal 53

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLN meliputi:

a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;

b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksipeserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu LuarNegeri;

c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suaradi TPSLN;

d. mengumumkan . . .

- 54 -

d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;

e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporanyang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu LuarNegeri, peserta Pemilu, dan masyarakat pada haripemungutan suara;

f. mengamankan kotak suara setelah penghitungansuara;

g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungansuara serta membuat sertifikat penghitungan suaradan wajib menyerahkannya kepada saksi pesertaPemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;

h. menyerahkan hasil penghitungan suara dan sertifikathasil penghitungan suara kepada PPLN;

i. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainyang diberikan oleh KPU; dan

j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lainyang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 54

Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, PPLN, KPPS, danKPPSLN lebih lanjut ditetapkan oleh KPU.

Paragraf 6

Persyaratan

Pasal 55

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN,dan KPPSLN meliputi:


b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;


e. tidak . . .

- 55 -

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakandengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidaklagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikandengan surat keterangan dari pengurus partai politikyang bersangkutan;

f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS,PPLN, dan KPPSLN;

g. sehat jasmani dan rohani;

h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia;dan

i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Paragraf 7

Sumpah/Janji

Pasal 56

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS,KPPS, PPLN, KPPSLN, mengucapkan sumpah/janji.

(2) Sumpah/janji anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN,KPPSLN sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajibansaya sebagai anggotaPPK/PPS/KPPS/PPLN/KPPSLN dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas danwewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh,jujur, adil, dan cermat demi suksesnya PemiluAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknya

demokrasi . . .

- 56 -

demokrasi dan keadilan, serta mengutamakankepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesiadaripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Bagian Kesembilan

Kesekretariatan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 57

(1) Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorangSekretaris Jenderal dan dibantu oleh seorang WakilSekretaris Jenderal.

(2) Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris JenderalKPU adalah pegawai negeri sipil yang memenuhipersyaratan.

(3) Calon Sekretaris Jenderal dan Wakil SekretarisJenderal diusulkan oleh KPU masing-masingsebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.

(4) Dalam pengusulan calon Sekretaris Jenderal danWakil Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksudpada ayat (3), KPU harus terlebih dahuluberkonsultasi dengan Pemerintah.

(5) Calon Sekretaris Jenderal dan Wakil SekretarisJenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)masing-masing dipilih satu orang dan ditetapkandengan keputusan Presiden.

(6) Sekretaris Jenderal KPU bertanggung jawab kepadaKPU.

(7) Pegawai Sekretariat Jenderal adalah pegawai negerisipil dan tenaga profesional lain yang diperlukan.

(8) Sekretaris Jenderal dapat mengangkat pakar/ahlisesuai dengan kebutuhan atas persetujuan KPU.

(9) Pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (8)berada di bawah koordinasi Sekretaris JenderalKPU.

Pasal 58 . . .

- 57 -

Pasal 58

(1) Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorangsekretaris.

(2) Sekretaris KPU Provinsi adalah pegawai negeri sipilyang memenuhi persyaratan.

(3) Calon sekretaris KPU Provinsi diusulkan oleh KPUProvinsi sebanyak 3 (tiga) orang kepada gubernur.

(4) Dalam pengusulan calon sekretaris KPU Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsiharus terlebih dahulu berkonsultasi dengangubernur.

(5) Calon sekretaris KPU Provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dipilih 1 (satu) orang danditetapkan oleh gubernur.

(6) Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepadaKPU Provinsi.

(7) Pegawai sekretariat adalah pegawai negeri sipil dantenaga profesional lain yang diperlukan.

Pasal 59

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin olehseorang sekretaris.

(2) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota adalah pegawainegeri sipil yang memenuhi persyaratan.

(3) Calon sekretaris KPU Kabupaten/Kota diusulkanoleh KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orangkepada bupati/walikota.

(4) Pengusulan calon sekretaris KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPUKabupaten/Kota harus terlebih dahuluberkonsultasi dengan bupati/walikota.

(5) Calon sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dipilih 1 (satu) orang danditetapkan oleh bupati/walikota.

(6) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawabkepada KPU Kabupaten/Kota.

(7) Pegawai . . .

- 58 -

(7) Pegawai sekretariat adalah pegawai negeri sipil dantenaga profesional lain yang diperlukan.

Pasal 60

(1) Sekretariat Jenderal KPU terdiri atas paling banyak7 (tujuh) biro; biro terdiri atas paling banyak4 (empat) bagian dan setiap bagian terdiri ataspaling banyak 3 (tiga) subbagian.

(2) Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas paling banyak3 (tiga) bagian dan setiap bagian terdiri atas 2 (dua)subbagian.

(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota paling banyakterdiri atas 4 (empat) subbagian.

(4) Jumlah pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kotaditetapkan lebih lanjut dengan keputusan KPUdengan mempertimbangkan beban kerja, proporsijumlah penduduk, kondisi geografis, dan luaswilayah.

Pasal 61

Eselonisasi jabatan struktural Sekretaris Jenderal KPU,Wakil Sekretaris Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi,dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:

a. Sekretaris Jenderal KPU adalah jabatan strukturaleselon Ia.

b. Wakil Sekretaris Jenderal KPU adalah jabatanstruktural eselon Ib.

c. Sekretaris KPU Provinsi adalah jabatan strukturaleselon IIa.

d. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota adalah jabatanstruktural eselon IIIa.

Pasal 62

Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPUProvinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapatditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah danjenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63 . . .

- 59 -

Pasal 63

Struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariatKPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kotaditetapkan dengan peraturan KPU setelah berkonsultasidengan menteri yang bertanggung jawab di bidangpendayagunaan aparatur negara dan sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Pasal 64

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat JenderalKPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPUKabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan KPU.

Pasal 65

Pengisian jabatan dalam struktur organisasi SekretariatJenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariatKPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusanKPU.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 66

Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dansekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masingmelayani KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 67

(1) Sekretariat Jenderal KPU bertugas:

a. membantu penyusunan program dan anggaranPemilu;

b. memberikan dukungan teknis administratif;

c. membantu pelaksanaan tugas KPU dalammenyelenggarakan Pemilu;

d. membantu perumusan dan penyusunanrancangan peraturan dan keputusan KPU;

e. memberikan . . .

- 60 -

e. memberikan bantuan hukum dan memfasilitasipenyelesaian sengketa Pemilu;

f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraankegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan

g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat Jenderal KPU berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapanpenyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma,standar, prosedur, dan kebutuhan yangditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraanPemilu sebagaimana dimaksud pada huruf asesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkankebutuhan atas persetujuan KPU; dan

d. memberikan layanan administrasi,ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat Jenderal KPU berkewajiban:

a. menyusun laporan pertanggungjawabankeuangan;

b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan

c. mengelola barang inventaris KPU.

(4) Sekretariat Jenderal KPU bertanggung jawab dalamhal administrasi keuangan serta pengadaan barangdan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Sekretariat KPU Provinsi bertugas:



c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsidalam menyelenggarakan Pemilu;

d. membantu . . .

- 61 -

d. membantu pendistribusian perlengkapanpenyelenggaraan Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sertaPemilu Presiden dan Wakil Presiden;

e. membantu perumusan dan penyusunanrancangan keputusan KPU Provinsi;

f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi;

g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraankegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi;dan

h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnyasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapanpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkannorma, standar, prosedur, dan kebutuhan yangditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraanPemilu sebagaimana dimaksud pada huruf asesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan

c. memberikan layanan administrasi,ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat KPU Provinsi berkewajiban:



c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

(4) Sekretariat KPU Provinsi bertanggung jawab dalamhal administrasi keuangan serta pengadaan barangdan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69 . . .

- 62 -

Pasal 69

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas:



c. membantu pelaksanaan tugas KPUKabupaten/Kota dalam menyelenggarakanPemilu;

d. membantu pendistribusian perlengkapanpenyelenggaraan Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PemiluPresiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

e. membantu perumusan dan penyusunanrancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;

f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota;

g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraankegiatan dan pertanggungjawaban KPUKabupaten/Kota; dan

h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnyasesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:

a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapanpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten/Kotaberdasarkan norma, standar, prosedur, dankebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;

b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraanPemilu sebagaimana dimaksud pada huruf asesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan

c. memberikan layanan administrasi,ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai denganperaturan perundang-undangan.

(3) Sekretariat . . .

- 63 -

(3) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:



c. mengelola barang inventaris KPUKabupaten/Kota.

(4) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawabdalam hal administrasi keuangan serta pengadaanbarang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWAS PEMILU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 70

(1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan olehBawaslu, Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PengawasPemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu LuarNegeri.

(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat tetap.

(3) Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) bersifat ad hoc.

Pasal 71

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, PanwasluKecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PengawasPemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulansebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemiludimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelahseluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Bagian Kedua . . .

- 64 -

Bagian Kedua

Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan

Pasal 72

(1) Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.

(2) Panwaslu Provinsi berkedudukan di ibu kotaprovinsi.

(3) Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

(4) Panwaslu Kecamatan berkedudukan di ibu kotakecamatan.

(5) Pengawas Pemilu Lapangan berkedudukan didesa/kelurahan.

(6) Pengawas Pemilu Luar Negeri berkedudukan dikantor perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 73

(1) Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalanganprofesional yang mempunyai kemampuan dalammelakukan pengawasan dan tidak menjadi anggotapartai politik.

(2) Jumlah anggota:

a. Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang;

b. Panwaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;

c. Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga)orang;

d. Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 (tiga) orang.

(3) Jumlah anggota Pengawas Pemilu Lapangan disetiap desa/kelurahan sebanyak 1 (satu) orang.

(4) Bawaslu, Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan terdiriatas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

(5) Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggotaBawaslu.

(6) Ketua . . .

- 65 -

(6) Ketua Panwaslu Provinsi, ketua PanwasluKabupaten/Kota, dan ketua Panwaslu Kecamatandipilih dari dan oleh anggota.

(7) Setiap anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi,Panwaslu Kabupaten/Kota, dan PanwasluKecamatan mempunyai hak suara yang sama.

(8) Komposisi keanggotaan Bawaslu, Panwaslu Provinsi,dan Panwaslu Kabupaten/Kota memperhatikanketerwakilan perempuan sekurang-kurangnya30% (tiga puluh perseratus).

(9) Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahunterhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Bagian Ketiga

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Paragraf 1

Badan Pengawas Pemilu

Pasal 74

(1) Tugas dan wewenang Bawaslu adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemiluyang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan datakependudukan dan penetapan daftar pemilihsementara dan daftar pemilih tetap;

2. penetapan peserta Pemilu;

3. pencalonan yang berkaitan denganpersyaratan dan tata cara pencalonananggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dewan PerwakilanRakyat Daerah, pasangan calon Presiden danwakil Presiden, dan pasangan calon kepaladaerah dan wakil kepala daerah;

4. proses penetapan calon anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden,

serta . . .

- 66 -

serta pasangan calon kepala daerah danwakil kepala daerah;

5. pelaksanaan kampanye;

6. perlengkapan Pemilu dan pendistribusiannya;

7. pelaksanaan pemungutan suara danpenghitungan suara hasil Pemilu di TPS;

8. pergerakan surat suara, berita acarapenghitungan suara, dan sertifikat hasilpenghitungan suara dari tingkat TPS sampaike PPK;

9. proses rekapitulasi suara di PPK, KPUKabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutansuara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilususulan;

11. proses penetapan hasil Pemilu.

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadappelaksanaan peraturan perundang-undanganmengenai Pemilu;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPUuntuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan yang bukanmenjadi kewenangannya kepada instansi yangberwenang;

e. menetapkan standar pengawasan tahapanpenyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerjabagi pengawas Pemilu di setiap tingkatan;

f. mengawasi pelaksanaan penetapan daerahpemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerahpemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjutrekomendasi pengenaan sanksi kepada anggotaKPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota,Sekretaris Jenderal KPU, pegawai SekretariatJenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawaisekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPUKabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten/Kota . . .

- 67 -

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukantindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedangberlangsung;

h. mengawasi pelaksanaan sosialisasipenyelenggaraan Pemilu; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangditetapkan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Bawaslu berwenang:

a. memberikan rekomendasi kepada KPU untukmenonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif atas pelanggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;

b. memberikan rekomendasi kepada yangberwenang atas temuan dan laporan terhadaptindakan yang mengandung unsur tindak pidanaPemilu.

Pasal 75

Bawaslu berkewajiban:

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugasdan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semuatingkatan;

c. menerima dan menindaklanjuti laporan yangberkaitan dengan dugaan adanya pelanggaranterhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;

d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepadaPresiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan KPU sesuaidengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atauberdasarkan kebutuhan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehperaturan perundang-undangan.

Paragraf 2 . . .

- 68 -

Paragraf 2

Panwaslu Provinsi

Pasal 76

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah provinsi yang meliputi:


2. pencalonan yang berkaitan denganpersyaratan dan tata cara pencalonananggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, dan pencalonan kepala daerah danwakil kepala daerah provinsi;

3. proses penetapan calon anggota DewanPerwakilan Daerah, Dewan PerwakilanRakyat Daerah Provinsi, dan pasangan calonkepala daerah dan wakil kepala daerahprovinsi;

4. penetapan pasangan calon kepala daerah danwakil kepala daerah provinsi;



7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutansuara dan penghitungan suara hasil Pemilu;

8. pengawasan seluruh proses penghitungansuara di wilayah kerjanya;

9. proses rekapitulasi suara dari seluruhkabupaten/kota yang dilakukan oleh KPUProvinsi;

10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutansuara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilususulan;

11. proses penetapan hasil Pemilu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Provinsi;

b. menerima . . .

- 69 -


c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPUProvinsi untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan yang bukanmenjadi kewenangannya kepada instansi yangberwenang;

e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagaidasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawasluyang berkaitan dengan adanya dugaan tindakanyang mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggaraPemilu di tingkat provinsi;

f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjutrekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksikepada anggota KPU Provinsi, sekretaris danpegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbuktimelakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemiluyang sedang berlangsung;

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasipenyelenggaraan Pemilu; dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Panwaslu Provinsi berwenang:

a. memberikan rekomendasi kepada KPU untukmenonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif atas pelanggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;


Pasal 77 . . .

- 70 -

Pasal 77

Panwaslu Provinsi berkewajiban:


b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatandi bawahnya;


d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepadaBawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secaraperiodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawasluberkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yangdilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkanterganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu ditingkat provinsi; dan

f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehperaturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Panwaslu Kabupaten/Kota

Pasal 78

(1) Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kotaadalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah kabupaten/kota yang meliputi:


2. pencalonan yang berkaitan denganpersyaratan dan tata cara pencalonananggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota dan pencalonan kepala

daerah . . .

- 71 -

daerah dan wakil kepala daerahkabupaten/kota;

3. proses penetapan calon anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotadan pasangan calon kepala daerah dan wakilkepala daerah kabupaten/kota;

4. penetapan pasangan calon kepala daerah danwakil kepala daerah kabupaten/kota;



7. pelaksanaan pemungutan suara danpenghitungan suara hasil Pemilu;

8. mengendalikan pengawasan seluruh prosespenghitungan suara;

9. pergerakan surat suara dari tingkat TPSsampai ke PPK;

10. proses rekapitulasi suara yang dilakukanoleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruhkecamatan;

11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutansuara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilususulan; dan

12. proses penetapan hasil Pemilu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota dan Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;


c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketapenyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandungunsur tindak pidana;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPUKabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

e. meneruskan temuan dan laporan yang bukanmenjadi kewenangannya kepada instansi yangberwenang;

f. menyampaikan . . .

- 72 -

f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagaidasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawasluyang berkaitan dengan adanya dugaan tindakanyang mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggaraPemilu di tingkat kabupaten/kota;

g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjutrekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksikepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretarisdan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kotayang terbukti melakukan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu yang sedangberlangsung;

h. mengawasi pelaksanaan sosialisasipenyelenggaraan Pemilu; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh undang-undang.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kotaberwenang:

a. memberikan rekomendasi kepada KPU untukmenonaktifkan sementara dan/atau mengenakansanksi administratif atas pelanggaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;


Pasal 79

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:


b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadappelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan dibawahnya;

c. menerima . . .

- 73 -


d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepadaPanwaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilusecara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

e. menyampaikan temuan dan laporan kepada PanwasluProvinsi berkaitan dengan adanya dugaanpelanggaran yang dilakukan oleh KPUKabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunyapenyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkatkabupaten/kota; dan

f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehperaturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

Pasal 80

Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah kecamatan yang meliputi:




4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suarahasil Pemilu;

5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;

6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPKdari seluruh TPS; dan

7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

b. menerima . . .

- 74 -

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadaptahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan olehpenyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud padahuruf a;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPKuntuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadikewenangannya kepada instansi yang berwenang;

e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraanPemilu;

f. memberikan rekomendasi kepada yang berwenangatas temuan dan laporan mengenai tindakan yangmengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh undang-undang.

Pasal 81

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:


b. menyampaikan laporan kepada PanwasluKabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaantindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan;

c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapanpenyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepadaPanwaslu Kabupaten/Kota;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PanwasluKabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaanpelanggaran yang dilakukan oleh PPK yangmengakibatkan terganggunya penyelenggaraantahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehperaturan perundang-undangan.

Paragraf 5 . . .

- 75 -

Paragraf 5

Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 82

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapanganadalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat desa/kelurahan yang meliputi:

1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilihberdasarkan data kependudukan dan penetapandaftar pemilih sementara, daftar pemilih hasilperbaikan, dan daftar pemilih tetap;



4. pelaksanaan pemungutan suara dan prosespenghitungan suara di setiap TPS;

5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiapTPS;

6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPSyang ditempelkan di sekretariat PPS;

7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;dan

8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadaptahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan olehpenyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud padahuruf a;

c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaranterhadap tahapan penyelenggaraan Pemilusebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansiyang berwenang;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS danKPPS untuk ditindaklanjuti;

e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenangatas temuan dan laporan tentang adanya tindakanyang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuaidengan peraturan perundang-undangan;

f. mengawasi . . .

- 76 -

f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraanPemilu; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yangdiberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Pasal 83

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban:


b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatanberkaitan dengan adanya dugaan tindakan yangmengakibatkan terganggunya tahapanpenyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PanwasluKecamatan berkaitan dengan adanya dugaanpelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yangmengakibatkan terganggunya penyelenggaraantahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;

d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapanpenyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepadaPanwaslu Kecamatan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan olehPanwaslu Kecamatan.

Paragraf 6

Pengawas Pemilu Luar Negeri

Pasal 84

Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Luar Negeriadalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di luarnegeri yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan datakependudukan dan penetapan daftar pemilihsementara, hasil perbaikan daftar pemilih, dandaftar pemilih tetap;


3. perlengkapan . . .

- 77 -


4. pelaksanaan pemungutan suara dan prosespenghitungan suara di setiap TPSLN;

5. proses rekapitulasi suara yang dilakukan olehPPLN dari seluruh TPSLN;

6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiapTPSLN;

7. pengumuman hasil penghitungan suara dariTPSLN yang ditempelkan di sekretariat PPLN;

8. pergerakan surat suara dari TPSLN sampai kePPLN; dan

9. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadaptahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimanadimaksud pada huruf a;

c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaranterhadap tahapan penyelenggaraan Pemilusebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansiyang berwenang;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPLN danKPPSLN untuk ditindaklanjuti;

e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenangatas temuan dan laporan tentang adanya tindakanyang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuaidengan peraturan perundang-undangan;

f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraanPemilu; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yangdiberikan oleh Bawaslu.

Pasal 85

Pengawas Pemilu Luar Negeri berkewajiban:


b. menyampaikan . . .

- 78 -

b. menyampaikan laporan kepada Bawaslu berkaitandengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu diluar negeri;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawasluberkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yangdilakukan oleh PPLN dan KPPSLN yangmengakibatkan terganggunya penyelenggaraantahapan Pemilu di luar negeri;

d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapanpenyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepadaBawaslu; dan

e. melaksanakan kewajiban lainnya yang diberikan olehBawaslu.

Bagian Keempat

Persyaratan

Pasal 86

Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, PanwasluProvinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan PanwasluKecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah:


b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;


e. memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang yangberkaitan dengan pengawasan;

f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggotaBawaslu, Panwaslu Provinsi, dan PanwasluKabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendahSLTA atau yang sederajat untuk anggota PanwasluKecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;

g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untukanggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang

bersangkutan . . .

- 79 -

bersangkutan untuk anggota Panwaslu Provinsi, ataudi wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untukanggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikandengan kartu tanda penduduk;

h. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasilpemeriksaan kesehatan menyeluruh dari rumahsakit;

i. tidak pernah menjadi anggota partai politik yangdinyatakan secara tertulis dalam surat pernyataanyang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangkawaktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partaipolitik yang dibuktikan dengan surat keterangan daripengurus partai politik yang bersangkutan;

j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

k. tidak sedang menduduki jabatan politik, jabatanstruktural, dan jabatan fungsional dalam jabatannegeri;

l. bersedia bekerja penuh waktu; dan

m. bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahandan badan usaha milik negara (BUMN)/badan usahamilik daerah (BUMD) selama masa keanggotaan.

Bagian Kelima

Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf 1

Bawaslu

Pasal 87

(1) KPU membentuk Tim Seleksi calon anggotaBawaslu.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)membantu KPU untuk menetapkan calon anggotaBawaslu yang akan diajukan kepada DewanPerwakilan Rakyat.

(3) Tim . . .

- 80 -

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsurakademisi, profesional, dan masyarakat yangmemiliki integritas dan tidak menjadi anggota partaipolitik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

(4) Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud padaayat (3) berpendidikan paling rendah S-1 danberusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun.

(5) Anggota Tim Seleksi dilarang mencalonkan dirisebagai calon anggota Bawaslu.

(6) Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketuamerangkap anggota, seorang sekretaris merangkapanggota, dan anggota.

(7) Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPUdalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerjaterhitung 3 (tiga) bulan setelah terbentuknya KPU.

Pasal 88



(3) Untuk memilih calon anggota Bawaslu, Tim Seleksimelakukan tahapan kegiatan:

a. mengumumkan pendaftaran calon anggotaBawaslu sekurang-kurangnya pada 5 (lima)media massa cetak harian nasional selama 1(satu) hari dan 5 (lima) media massa elektroniknasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut;


c. melakukan penelitian administrasi bakal calonanggota Bawaslu dalam waktu paling lambat 5(lima) hari kerja;

d. mengumumkan . . .

- 81 -

d. mengumumkan hasil penelitian administrasibakal calon anggota Bawaslu dalam waktu palinglambat 3 (tiga) hari kerja;


f. mengumumkan daftar nama bakal calon anggotaBawaslu yang lulus seleksi tertulis sekurang-kurangnya pada 5 (lima) media massa cetakharian nasional selama 1 (satu) hari dan 5 (lima)media massa elektronik nasional selama 3 (tiga)hari berturut-turut untuk mendapatkanmasukan dan tanggapan masyarakat dalamwaktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja;

g. melakukan wawancara dengan bakal calonanggota Bawaslu, termasuk mengklarifikasitanggapan dan masukan masyarakat dalamwaktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja; dan

h. menyampaikan 15 (lima belas) nama bakal calonanggota Bawaslu kepada KPU paling lambat2 (dua) hari terhitung sejak Tim Seleksimemutuskan nama bakal calon.

Pasal 89

(1) KPU menetapkan 15 (lima belas) nama calon atau3 (tiga) kali jumlah anggota Bawaslu untukselanjutnya diajukan kepada Dewan PerwakilanRakyat.

(2) Penyampaian nama calon yang sudah ditetapkansebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusunberdasarkan abjad disertai salinan berkasadministrasi tiap-tiap bakal calon anggota Bawaslupaling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak KPUmenerima nama bakal calon anggota Bawaslu dariTim Seleksi.

Pasal 90 . . .

- 82 -

Pasal 90

(1) Proses pemilihan anggota Bawaslu di DewanPerwakilan Rakyat dilakukan dalam waktu palinglama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejakditerimanya berkas calon anggota Bawaslu dariKPU.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat memilih dan menyusunurutan peringkat 15 (lima belas) nama calon anggotaBawaslu berdasarkan hasil uji kelayakan dankepatutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

(3) Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 5 (lima)nama peringkat teratas dari 15 (lima belas) namacalon anggota Bawaslu sebagaimana dimaksud padaayat (2) sebagai anggota Bawaslu terpilih.

(4) Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan namaanggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada Presiden dalam waktu palinglambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak calonanggota Bawaslu ditetapkan.

Pasal 91

(1) Anggota Bawaslu terpilih sebagaimana dimaksuddalam Pasal 90 ayat (3) disampaikan oleh DewanPerwakilan Rakyat kepada Presiden untuk disahkan.

(2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan keputusan Presiden palinglambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejakditerimanya 5 (lima) nama yang ditetapkan DewanPerwakilan Rakyat.

Pasal 92

(1) Untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan PemiluAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dewan Perwakilan RakyatDaerah, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,dibentuk Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PengawasPemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeriyang bertugas melakukan pengawasan terhadap

tahapan . . .

- 83 -

tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayahkerja masing-masing.

(2) Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, dibentukPanwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, danPanwaslu Kecamatan serta Pengawas PemiluLapangan yang bertugas melakukan pengawasanterhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi diwilayah kerja masing-masing.

(3) Untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu KepalaDaerah Kabupaten/Kota, dibentuk PanwasluKabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, sertaPengawas Pemilu Lapangan yang bertugasmelakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapanpenyelenggaraan Pemilu Kepala DaerahKabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing.

Paragraf 2

Panwaslu Provinsi

Pasal 93

Calon anggota Panwaslu Provinsi diusulkan oleh KPUProvinsi kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam) orang untukselanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bawaslusebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota PanwasluProvinsi terpilih setelah melalui uji kelayakan dankepatutan.

Paragraf 3

Panwaslu Kabupaten/Kota

Pasal 94

(1) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untukPemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sertaPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kotakepada Panwaslu Provinsi sebanyak 6 (enam) orang

untuk . . .

- 84 -

untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga) orangsebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelahmelalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkandengan keputusan Bawaslu.

(2) Calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untukPemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKabupaten/Kota diusulkan oleh KPUKabupaten/Kota kepada Bawaslu sebanyak 6 (enam)orang untuk selanjutnya dipilih sebanyak 3 (tiga)orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kotasetelah melalui uji kelayakan dan kepatutan danditetapkan dengan keputusan Bawaslu.

Paragraf 4

Panwaslu Kecamatan

Pasal 95

Calon anggota Panwaslu Kecamatan diusulkan oleh KPUKabupaten/Kota kepada Panwaslu Kabupaten/Kotasebanyak 6 (enam) orang untuk selanjutnya dipilihsebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota PanwasluKecamatan dan ditetapkan dengan keputusan PanwasluKabupaten/Kota.

Paragraf 5

Pengawas Pemilu Lapangan

Pasal 96

Anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih danditetapkan dengan keputusan Panwaslu Kecamatan.

Paragraf 6

Pengawas Pemilu Luar Negeri

Pasal 97

(1) Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukanpengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu diluar negeri.

(2) Pengawas . . .

- 85 -

(2) Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk danditetapkan dengan keputusan Bawaslu atas usulkepala perwakilan Republik Indonesia.

(3) Anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri terdiri atasmasyarakat Indonesia yang berdomisili di luarnegeri.

Paragraf 7

Sumpah/Janji

Pasal 98

(1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Bawaslu,Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,dan Pengawas Pemilu Luar Negeri mengucapkansumpah/janji.

(2) Pengambilan sumpah/janji anggota Bawasludilakukan oleh Hakim Agung di kantor KPU.

(3) Pengambilan sumpah/janji anggota PanwasluProvinsi dilakukan oleh Bawaslu.

(4) Pengambilan sumpah/janji anggota PanwasluKabupaten/Kota dilakukan oleh Panwaslu Provinsi,kecuali pada penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kotapengambilan sumpah/janji dilakukan oleh Bawaslu.

(5) Sumpah/janji anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi,Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas PemiluLuar Negeri sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajibansaya sebagai anggota Bawaslu/PanwasluProvinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/PanwasluKecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/PengawasPemilu Luar Negeri dengan sebaik-baiknya sesuaidengan peraturan perundang-undangan denganberpedoman kepada Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa . . .

- 86 -

Bahwa saya dalam menjalankan tugas danwewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh,jujur, adil, dan cermat demi suksesnya PemiluAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah/Pemilu Presiden dan Wakil Presiden/PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tegaknyademokrasi dan keadilan, serta mengutamakankepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesiadaripada kepentingan pribadi atau golongan.”

Paragraf 8

Pemberhentian

Pasal 99

(1) Anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PengawasPemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeriberhenti antarwaktu karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c apabila:

a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggotaBawaslu, Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, danPengawas Pemilu Lapangan;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;

c. tidak dapat melaksanakan tugas secaraberkelanjutan atau berhalangan tetap secaraberturut-turut selama 3 (tiga) bulan;

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih;

e. dijatuhi . . .

- 87 -

e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana Pemilu; atau

f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugasdan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

(3) Pemberhentian anggota yang telah memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota Bawaslu oleh Presiden;

b. anggota Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan, dan PengawasPemilu Luar Negeri oleh Bawaslu.

(4) Penggantian anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi,Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas PemiluLuar Negeri yang berhenti sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. anggota Bawaslu, digantikan oleh calon anggotaBawaslu urutan peringkat berikutnya dari hasilpemilihan yang dilakukan oleh Dewan PerwakilanRakyat;

b. anggota Panwaslu Provinsi, digantikan oleh calonanggota Panwaslu Provinsi urutan peringkatberikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukanoleh Bawaslu;

c. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, digantikanoleh calon anggota Panwaslu Kabupaten/Kotaurutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihanyang dilakukan oleh Panwaslu Provinsi;

d. anggota Panwaslu Kecamatan digantikan olehcalon anggota Panwaslu Kecamatan yang telahdiusulkan oleh KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 danditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;

e. anggota Pengawas Pemilu Lapangan dipilih danditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan; dan

f. anggota . . .

- 88 -

f. anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri dipilih danditetapkan oleh Bawaslu atas usul kepalaperwakilan Republik Indonesia.

Pasal 100

(1) Pemberhentian anggota Bawaslu, yang telahmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, danhuruf f didahului dengan verifikasi oleh DewanKehormatan atas pengaduan masyarakat denganidentitas yang jelas.

(2) Dalam proses pemberhentian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), anggota Bawaslu, harusdiberi kesempatan untuk membela diri di hadapanDewan Kehormatan.

(3) Dalam hal rapat Bawaslu memutuskanpemberhentian anggota sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi DewanKehormatan, anggota yang bersangkutandiberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslusampai dengan diterbitkannya keputusanpemberhentian.

(4) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud padaayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud padaayat (2), dan pengambilan keputusan dalampembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksudpada ayat (3) oleh Dewan Kehormatan diatur lebihlanjut dengan peraturan Bawaslu paling lambat6 (enam) bulan terhitung sejak Bawaslumengucapkan sumpah/janji.

Pasal 101

(1) Pemberhentian, penonaktifan sementara, danpengenaan sanksi administratif kepada anggotaPanwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota,Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dilakukan olehBawaslu.

(2) Tata . . .

- 89 -

(2) Tata cara pemberhentian, penonaktifan sementara,dan pengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut denganperaturan Bawaslu.

Pasal 102

(1) Anggota Bawaslu diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidanayang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih;

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidanaPemilu; atau

c. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudpada Pasal 100 ayat (3).

(2) Dalam hal anggota Bawaslu dinyatakan terbuktibersalah karena melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a danhuruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yangbersangkutan diberhentikan sebagai anggotaBawaslu.

(3) Dalam hal anggota Bawaslu dinyatakan tidakterbukti melakukan tindak pidana sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf bberdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yangbersangkutan harus diaktifkan kembali.

(4) Dalam hal surat keputusan pengaktifan kembalisebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidakditerbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari, dengan sendirinya anggota Bawasludinyatakan aktif kembali.

(5) Dalam hal anggota Bawaslu yang dinyatakan tidakterbukti bersalah sebagaimana dimaksud padaayat (3) dan ayat (4), dilakukan rehabilitasi namaanggota Bawaslu yang bersangkutan.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c paling lama 60 (enam puluh)

hari . . .

- 90 -

hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama30 (tiga puluh) hari kerja.

(7) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (8) telah berakhir dan tanpapemberhentian tetap, yang bersangkutandinyatakan dengan Undang-Undang ini aktifkembali.

Pasal 103

Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu, PanwasluProvinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan PanwasluKecamatan dibantu oleh sekretariat.

Bagian Keenam

Pengambilan Keputusan

Pasal 104

(1) Keputusan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, danPanwaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan denganpenetapan dan pemberian rekomendasi masing-masing kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota mengenai penonaktifan sementaradan/atau pengenaan sanksi administratif kepadaanggota KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/Kota dilakukan melalui rapat pleno.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan melalui suara terbanyak.

Bagian Ketujuh

Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 105

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu:

a. dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuaidengan peraturan perundang-undangan;

b. dalam hal pengawasan seluruh tahapanpenyelenggaraan Pemilu dan tugas lainnya

memberikan . . .

- 91 -

memberikan laporan pengawasan kepada DewanPerwakilan Rakyat dan Presiden.

(2) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b disampaikan secara periodik untuksetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (2) ditembuskan kepada KPU.

Pasal 106

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu Provinsibertanggung jawab kepada Bawaslu.

(2) Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan kinerjadan pengawasan penyelenggaraan Pemilu secaraperiodik kepada Bawaslu.

(3) Panwaslu Provinsi menyampaikan laporan kegiatanpengawasan setiap tahapan penyelenggaraan PemiluKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsikepada gubernur dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi.

Pasal 107

(1) Dalam menjalankan tugasnya, PanwasluKabupaten/Kota bertanggung jawab kepadaBawaslu.

(2) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporankinerja dan pengawasan penyelengaraan Pemilusecara periodik kepada Bawaslu.

(3) Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporankegiatan pengawasan setiap tahapanpenyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten/Kota kepadabupati/walikota dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedelapan . . .

- 92 -

Bagian Kedelapan

Kesekretariatan

Pasal 108

(1) Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh kepalasekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipilyang memenuhi persyaratan.

(2) Kepala Sekretariat Bawaslu adalah jabatanstruktural eselon II.

(3) Kepala Sekretariat Bawaslu bertanggung jawabkepada Bawaslu.

(4) Kepala Sekretariat Bawaslu diangkat dandiberhentikan dengan keputusan Menteri DalamNegeri atas usul Bawaslu.

(5) Calon kepala Sekretariat Bawaslu diusulkan olehBawaslu sebanyak 3 (tiga) orang calon kepadaMenteri Dalam Negeri untuk dipilih dan ditetapkan1 (satu) orang oleh Menteri Dalam Negeri sebagaiKepala Sekretariat Bawaslu.

(6) Pegawai Sekretariat Bawaslu berasal dari pegawainegeri sipil dan tenaga profesional yang diperlukan.

(7) Pola organisasi dan tata kerja Sekretariat Bawaslusebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkandengan Peraturan Presiden berdasarkan usulanBawaslu.

Pasal 109

(1) Sekretariat Panwaslu Provinsi atau PanwasluKabupaten/Kota masing-masing dipimpin olehkepala sekretariat yang berasal dari pegawai negerisipil yang memenuhi persyaratan.

(2) Kepala sekretariat Panwaslu Provinsi bertanggungjawab kepada Panwaslu Provinsi dan kepalasekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

(3) Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat PanwasluProvinsi diangkat dan diberhentikan oleh gubernuratas usul Panwaslu Provinsi.

(4) Kepala . . .

- 93 -

(4) Kepala sekretariat dan pegawai sekretariat PanwasluKabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan diangkatdan diberhentikan oleh bupati/walikota atas usulPanwaslu Kabupaten/Kota.

(5) Jumlah pegawai sekretariat PanwasluProvinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan masing-masing paling banyak 5 (lima) orang.

(6) Pegawai sekretariat PanwasluProvinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan berasal daripegawai negeri sipil dan tenaga profesional yangdiperlukan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata carapengusulan pengangkatan dan pemberhentiankepala sekretariat dan pegawai sekretariat Panwasludan tata kerja sekretariat Panwaslu sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat(4) diatur dengan peraturan Bawaslu denganberpedoman pada Peraturan Presiden.

BAB V

KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

Bagian Pertama

Kode Etik

Pasal 110

(1) KPU dan Bawaslu secara bersama-sama menyusundan menyetujui satu kode etik untuk menjagakemandirian, integritas, dan kredibilitas anggotaKPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, danKPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi,Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas PemiluLuar Negeri.

(2) Dalam hal penyusunan kode etik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) KPU dan Bawaslu dapatmengikutsertakan pihak lain.

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota

KPU . . .

- 94 -

KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, danKPPSLN serta Bawaslu, Panwaslu Provinsi,Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas PemiluLuar Negeri.

(4) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan KPU palinglambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Bawasluterbentuk.

Bagian Kedua

Dewan Kehormatan

Pasal 111

(1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporanadanya dugaan pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPUProvinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yangbersifat ad hoc.

(2) Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengankeputusan KPU.

(3) Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiriatas 3 (tiga) orang anggota KPU dan 2 (dua) orangdari luar anggota KPU.

(4) Dewan Kehormatan KPU terdiri atas seorang ketuamerangkap anggota dan anggota.

(5) Ketua Dewan Kehormatan KPU dipilih dari dan olehanggota Dewan Kehormatan.

(6) Ketua Dewan Kehormatan KPU tidak bolehdirangkap oleh Ketua KPU.

(7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Dewan Kehormatan KPUmenetapkan rekomendasi.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)bersifat mengikat.

(9) KPU . . .

- 95 -

(9) KPU wajib melaksanakan rekomendasi DewanKehormatan KPU.

Pasal 112

(1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporanadanya dugaan pelanggaran kode etik yangdilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota,dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yangbersifat ad hoc.

(2) Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanlebih lanjut dengan keputusan KPU Provinsi.

(3) Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orangyang terdiri atas 2 (dua) orang anggota KPU Provinsidan 1 (satu) orang dari luar anggota KPU Provinsi.

(4) Dewan Kehormatan KPU Provinsi terdiri atasseorang ketua merangkap anggota dan anggota.

(5) Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi dipilih daridan oleh anggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi.

(6) Ketua Dewan Kehormatan tidak boleh dirangkapoleh Ketua KPU Provinsi.

(7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Dewan Kehormatan KPUProvinsi menetapkan rekomendasi.


(9) KPU Provinsi wajib melaksanakan rekomendasiDewan Kehormatan KPU Provinsi.

Pasal 113

(1) Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporanadanya pelanggaran kode etik yang dilakukan olehanggota Bawaslu, dibentuk Dewan KehormatanBawaslu yang bersifat ad hoc.

(2) Pembentukan . . .

- 96 -

(2) Pembentukan Dewan Kehormatan Bawaslusebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkanlebih lanjut dengan keputusan Bawaslu.

(3) Dewan Kehormatan Bawaslu sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orangyang terdiri atas 1 (satu) orang anggota dari KPU,2 (dua) orang anggota dari Bawaslu, dan 2 (dua)orang dari luar anggota KPU dan Bawaslu.

(4) Dewan Kehormatan Bawaslu terdiri atas seorangketua merangkap anggota dan anggota.

(5) Ketua Dewan Kehormatan Bawaslu dipilih dari danoleh anggota Dewan Kehormatan Bawaslu.

(6) Ketua Dewan Kehormatan Bawaslu tidak bolehdirangkap oleh Ketua Bawaslu.

(7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Dewan KehormatanBawaslu menetapkan rekomendasi.


(9) Bawaslu wajib melaksanakan rekomendasi DewanKehormatan Bawaslu.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 114

(1) Anggaran belanja KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, Bawaslu, Sekretariat JenderalKPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPUKabupaten/Kota serta Sekretariat Bawaslubersumber dari APBN.

(2) Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah serta PemiluPresiden dan Wakil Presiden wajib dianggarkandalam APBN.

(3) Sekretaris Jenderal KPU mengoordinasikanpendanaan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana

dimaksud . . .

- 97 -

dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan olehKPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

(4) Kepala Sekretariat Bawaslu mengoordinasikananggaran belanja Bawaslu, Panwaslu Provinsi,Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas PemiluLuar Negeri.

(5) Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah wajib dianggarkan dalamAPBD.

Pasal 115

Anggaran penyelenggaraan Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden danWakil Presiden yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, serta Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalamPeraturan Daerah tentang APBD wajib dicairkan sesuaidengan tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Pasal 116

Kedudukan keuangan anggota KPU, Bawaslu, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, diatur dalamPeraturan Presiden.

BAB VII

PERATURAN DAN KEPUTUSAN PENYELENGGARA PEMILU

Pasal 117

(1) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentukperaturan KPU dan keputusan KPU.

(2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan

dengan . . .

- 98 -

dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkanoleh KPU.

Pasal 118

(1) Untuk pelaksanaan pengawasan Pemilu, Bawaslumembentuk peraturan Bawaslu dan keputusanBawaslu.

(2) Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan pelaksanaan peraturanperundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagipenyelenggara Pemilu di provinsi yang bersifat khususatau bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalamundang-undang tersendiri.

Pasal 120

Pembentukan Tim Seleksi untuk memilih calon anggotaKPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota di daerahotonom baru yang DPRD-nya belum terbentuk diaturlebih lanjut dengan peraturan KPU.

Pasal 121

Untuk melaksanakan tugas, wewenang, dankewajibannya, KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintahdan pemerintah daerah serta memperoleh bantuan danfasilitas, baik dari Pemerintah maupun dari pemerintahdaerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

(1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPUtidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraanPemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang,

tahapan . . .

- 99 -

tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementaradilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU.

(2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan PerwakilanRakyat mengambil langkah agar KPU dapatmelaksanakan tugasnya kembali.

(3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPUProvinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapatmenjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraanPemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPUsetingkat di atasnya.

Pasal 123

(1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslutidak dapat menjalankan tugasnya sesuai denganketentuan undang-undang, pengawasan tahapanpenyelenggaraan Pemilu untuk sementaradilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu.

(2) Dalam hal Bawaslu tidak dapat menjalankan tugassebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat30 (tiga puluh) hari Presiden dan Dewan PerwakilanRakyat segera mengambil langkah agar Bawasludapat melaksanakan tugasnya kembali.

(3) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkanPanwaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kotatidak dapat menjalankan tugasnya, tahapanpengawasan penyelenggaraan Pemilu untuksementara dilaksanakan oleh Bawaslu atauPanwaslu setingkat di atasnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

(1) Masa kerja anggota KPU yang diperpanjangberdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Perubahan . . .

- 100 -

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahberakhir sejak saat pengucapan sumpah/janjianggota KPU yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Anggota KPU yang masa kerjanya diperpanjangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankantugas, wewenang, dan kewajiban KPU sesuai denganUndang-Undang ini.

(3) Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, segalakewajiban dengan pihak lain yang belum selesaidilaksanakan oleh KPU tetap berlangsung dandinyatakan tetap berlaku menurut Undang-Undangini.

(4) Untuk pertama kali, pembentukan Tim Seleksianggota KPU menurut Undang-Undang ini harussudah dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan setelahUndang-Undang ini diundangkan.

Pasal 125

(1) Keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan Undang-Undang ini ditetapkan setelah berakhir masakeanggotaan KPU Provinsi sebagaimana dimaksudUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah serta KPUD Provinsisebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

(2) Dalam hal anggota KPUD Provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnyapada saat berlangsungnya penyelenggaraanpemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah,pengisian keanggotaan KPU Provinsi berdasarkanUndang-Undang ini ditunda.

(3) Anggota KPUD Provinsi sebagaimana dimaksud padaayat (2) tetap menjalankan tugas sampai dengan

dengan . . .

- 101 -

pengisian keanggotaan KPU Provinsi berdasarkanUndang-Undang ini.

(4) Pengisian keanggotaan KPU Provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) paling lambat 4 (empat)bulan sejak pelantikan kepala daerah dan wakilkepala daerah terpilih.

Pasal 126

(1) Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota berdasarkanUndang-Undang ini ditetapkan setelah berakhirmasa keanggotaan KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 12Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum AnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sertaKPUD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah.

(2) Dalam hal anggota KPUD Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masatugasnya pada saat berlangsungnyapenyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakilkepala daerah, pengisian keanggotaan KPUKabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang iniditunda.

(3) Anggota KPUD Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud pada ayat (2) tetap menjalankan tugassampai dengan pengisian keanggotaan KPUKabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) Pengisian keanggotaan KPU Kabupaten/Kotasebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat4 (empat) bulan sejak pelantikan kepala daerah danwakil kepala daerah terpilih.

Pasal 127

Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah danwakil kepala daerah sedang berlangsung pada saatUndang-Undang ini diundangkan, KPUD Provinsi dan

KPUD . . .

- 102 -

KPUD Kabupaten/Kota berpedoman kepada ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur tentangtata cara pemilihan kepala daerah dan wakil kepaladaerah yang berlaku sebelum Undang-Undang inidiundangkan.

Pasal 128

Struktur organisasi dan tata kerja sekretariat KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota disesuaikan denganketentuan Undang-Undang ini paling lambat 3 (tiga)bulan sejak pengisian keanggotaan KPU, KPU Provinsi,atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 129

(1) Keanggotaan Bawaslu harus sudah terisi palinglambat 5 (lima) bulan setelah pengisian keanggotaanKPU berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepaladaerah dan wakil kepala daerah provinsi dankabupaten/kota sedang berlangsung pada saatUndang-Undang ini diundangkan, panitia pengawaspemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerahtetap melaksanakan tugasnya.

(3) Dalam hal penyelenggaraan pemilihan kepaladaerah dan wakil kepada daerah yang akanberlangsung sebelum terbentuknya Bawasluberdasarkan Undang-Undang ini, pembentukanpengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepaladaerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undangini diundangkan.

Pasal 130

Pada saat Undang-Undang ini diundangkan, semuaperaturan pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraPemilu dan kode etik penyelenggara Pemilu dinyatakantetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan danbelum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB X . . .

- 103 -

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4631) dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasal 132

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan-ketentuan dalam:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentangPemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Nomor 4311); dan

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor4437);

yang mengatur lembaga penyelenggara dan pengawasPemilu sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang inidicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

- 104 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 59

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

I. UMUM

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan saranaperwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahannegara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraanpemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, danadil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggarapemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, danakuntabilitas.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatukomisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutanperkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, danperkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhankehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negaraIndonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar danmenyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasionalmenuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional danmemiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undanganyang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuklebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu,diperlukan satu undang-undang yang mengatur penyelenggarapemilihan umum.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggara pemilihanumum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum,selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifatnasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwawilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggarapemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik . . .

- 2 -

Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembagayang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipundibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPUdalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebasdari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam Undang-Undang ini, antara lain, meliputipengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan disempurnakan menjadi 1 (satu) undang-undangsecara lebih komprehensif.

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihanumum yang permanen. KPU dalam menjalankan tugasnyabertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undanganserta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umumdan tugas lainnya; KPU memberikan laporan kepada DewanPerwakilan Rakyat dan Presiden. Undang-Undang ini juga mengaturpembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS danPPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umumyang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan pentingdalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihanumum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum yanglangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, diperlukan adanya suatupengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum danperaturan perundang-undangan. Untuk mengawasi penyelenggaraanpemilihan umum, Undang-Undang ini mengatur mengenai BadanPengawas Pemilu (Bawaslu) yang bersifat tetap. Fungsi pengawasanintern oleh KPU dilengkapi dengan fungsi pengawasan ekstern yangdilakukan oleh Bawaslu serta Panwaslu Provinsi, PanwasluKabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan,dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Pembentukan Pengawas Pemilutersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi kemandirian dankewenangan KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Adanya lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesionalmembutuhkan Sekretariat Jenderal KPU di tingkat pusat dansekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota didaerah sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas

utama . . .

- 3 -

utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaananggaran. Untuk lebih membantu lancarnya tugas-tugas KPU,diangkat tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada dibawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memilikiintegritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusundan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode EtikPenyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraanpemilihan umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi,dan Bawaslu.

Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum,Undang-Undang ini memuat pengaturan yang mengamanatkan agarPemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan danfasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Rumusan pasal ini menjelaskan sifat penyelenggara Pemilu yangnasional, tetap, dan mandiri.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .

- 4 -

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang berhak menandatangani peraturan hanya KetuaKPU.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU merupakanpengguna akhir data kependudukan yang disiapkandan diserahkan oleh Pemerintah.

Huruf f . . .

- 5 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalamrapat pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”KPU wajib menyerahkannyakepada saksi” adalah KPU wajib memberikan beritaacara dan sertifikat penghitungan suara kepada saksidan Bawaslu, baik diminta maupun tidak.

Huruf j

Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiappeserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerwakilanRakyat Daerah.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalahmengambil langkah-langkah selanjutnya, baikmenghentikan temuan dan laporan yang tidak terbuktimaupun meneruskan temuan dan laporan yangterbukti.

Huruf p . . .

- 6 -

Huruf p

Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara”adalah membebastugaskan sementara yangbersangkutan dari tugasnya dalam menyelenggarakantahapan Pemilu.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU merupakanpengguna akhir data kependudukan yang disiapkandan diserahkan oleh Pemerintah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

- 7 -

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalamrapat pleno KPU dan dituangkan ke dalam beritaacara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”wajib menyerahkannya kepadasaksi” adalah KPU wajib memberikan berita acara dansertifikat penghitungan suara, baik diminta maupuntidak diminta.

Huruf j

Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiappasangan calon presiden dan wakil presiden.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n


Huruf o


Huruf p . . .

- 8 -

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggunaan anggaran yang diterima KPU dari APBNdiperiksa secara periodik oleh Badan PemeriksaKeuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h . . .

- 9 -

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Provinsimerupakan pengguna akhir data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalamrapat pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalamberita acara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan ”KPU Provinsi wajibmenyerahkannya kepada saksi” adalah KPU Provinsiwajib memberikan berita acara dan sertifikatpenghitungan suara, baik diminta maupun tidak.

Huruf i . . .

- 10 -

Huruf i

Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiappeserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l


Huruf m


Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

- 11 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam memutakhirkan data pemilih, KPU Provinsimerupakan pengguna akhir data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f


Huruf g

Yang dimaksud dengan ”KPU Provinsi wajibmenyerahkannya kepada saksi” adalah KPU Provinsiwajib memberikan berita acara serta sertifikatpenghitungan suara, baik diminta maupun tidak.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i


Huruf j


Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l . . .

- 12 -

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam memutakhirkan data pemilih, KPU Provinsimerupakan pengguna akhir data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h


Huruf i

Yang dimaksud dengan ”KPU Provinsi wajibmenyerahkannya kepada saksi” adalah KPU Provinsi

wajib . . .

- 13 -

wajib memberikan berita acara serta sertifikatpenghitungan suara, baik diminta maupun tidak.

Huruf j

Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiappasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahprovinsi.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o


Huruf p


Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s . . .

- 14 -

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Laporan kepada Presiden disampaikan melalui MenteriDalam Negeri.

Huruf v

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Provinsidari APBN diperiksa secara periodik oleh BadanPemeriksa Keuangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .

- 15 -

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam pemutakhiran data pemilih, KPUKabupaten/Kota merupakan pengguna akhir datakependudukan yang disiapkan dan diserahkan olehPemerintah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalamrapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan kedalam berita acara.

Huruf i . . .

- 16 -

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”KPU Kabupaten/Kota wajibmenyerahkannya kepada saksi” adalah KPUKabupaten/Kota wajib memberikan berita acara sertasertifikat penghitungan suara baik diminta maupuntidak.

Huruf j

Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiappeserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m


Huruf n


Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 17 -

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e


Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g


Huruf h

Yang dimaksud dengan ”KPU Kabupaten/Kota wajibmenyerahkannya kepada saksi” adalah KPUKabupaten/Kota wajib memberikan berita acara dansertifikat penghitungan suara, baik diminta maupuntidak.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalahmengambil langkah-langkah selanjutnya, baik

menghentikan . . .

- 18 -

menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbuktimaupun meneruskan temuan dan laporan yangterbukti.

Huruf k


Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f


Huruf g . . .

- 19 -

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j


Huruf k

Yang dimaksud dengan ”KPU Kabupaten/Kota wajibmenyerahkannya kepada saksi” adalah KPUKabupaten/Kota wajib memberikan berita acara dansertifikat penghitungan suara, baik diminta maupuntidak.

Huruf l

Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiappasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerahkabupaten/kota.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalahmengambil langkah-langkah selanjutnya, baikmenghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti

maupun . . .

- 20 -

maupun meneruskan temuan dan laporan yangterbukti.

Huruf q


Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPUKabupaten/Kota dari APBN diperiksa secara periodikoleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Huruf e . . .

- 21 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memiliki pengetahuan dankeahlian atau memiliki pengalaman” dalam ketentuan inidibuktikan dengan karya tulis atau pernah menjadi anggotaKPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pengawas, danpanitia pemilihan.

Huruf f . . .

- 22 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cacat tubuh tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

Huruf i

Calon yang belum pernah menjadi anggota partai politikmelampirkan pernyataan tertulis di atas kertas bermeteraicukup.

Calon yang pernah menjadi anggota partai politikmelampirkan keterangan tertulis dari partai politik yangbersangkutan yang menerangkan bahwa calon sudah tidaklagi menjadi anggota partai politik dalam kurun waktu yangtelah ditentukan.

Huruf j

Orang yang dipidana penjara karena alasan politikdikecualikan dari ketentuan ini.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 23 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”membantu” dalam ketentuan iniadalah melakukan seleksi calon anggota KPU danmenyampaikan hasilnya kepada Presiden.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”unsur profesional” adalah unsurorganisasi profesi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat”adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untukmenyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulisterhadap calon anggota KPU.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pengumuman dalam media massa elektronikmengutamakan Televisi Republik Indonesia, RadioRepublik Indonesia, dan Lembaga Kantor BeritaNasional Antara.

Huruf b . . .

- 24 -

Huruf b

“Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja” dalamketentuan ini sudah termasuk waktu untukmelengkapi persyaratan administrasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d


Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam pengumuman di media massa cetak hariannasional dan media massa elektronik nasional harusdicantumkan alamat Sekretariat Tim Seleksi sertapermintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untukmemberikan tanggapan terhadap bakal calon anggotaKPU, dan tanggapan harus disertai identitas diripemberi tanggapan.

Huruf g

Wawancara dalam ketentuan ini berkaitan denganmateri penyelenggaraan Pemilu dan manajemennya,sistem politik, peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan bidang politik, integritas diritermasuk klarifikasi atas tanggapan masyarakat yangdisampaikan dengan identitas yang jelas.

Huruf h

Penyampaian nama bakal calon anggota KPU dari TimSeleksi kepada Presiden disusun berdasarkan abjaddisertai salinan berkas administrasi tiap-tiap bakalcalon anggota KPU.

Pasal 14 . . .

- 25 -

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian akhir proses seleksi oleh Dewan PerwakilanRakyat disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampaidengan 21 (dua puluh satu).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)


Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) . . .

- 26 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”gubernur” termasuk penjabatgubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

- 27 -

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b


Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam pengumuman di media massa cetak harian lokaldan media massa elektronik harus dicantumkanalamat Sekretariat Tim Seleksi serta permintaan TimSeleksi kepada masyarakat untuk memberikantanggapan terhadap bakal calon anggota KPU Provinsidan tanggapan harus disertai identitas diri pemberitanggapan.

Huruf g


Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

- 28 -

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian akhir proses seleksi oleh KPU disusun dalamurutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat10 (sepuluh).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)


Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .

- 29 -

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”bupati/walikota” termasukpenjabat bupati/walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud ”media massa cetak harian lokal”adalah media massa yang terbit di wilayah provinsi

dan/atau . . .

- 30 -

dan/atau media massa cetak harian lokal yangmenjangkau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Huruf b


Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam pengumuman di media massa cetak harian danmedia massa elektronik harus dicantumkan alamatsekretariat Tim Seleksi serta permintaan Tim Seleksikepada masyarakat untuk memberikan tanggapanterhadap bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kotadan tanggapan harus disertai indentitas diri pemberitanggapan.

Huruf g


Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 31 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian akhir proses seleksi oleh KPU Provinsi disusundalam bentuk urutan peringkat 1 (satu) sampai denganperingkat 10 (sepuluh).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Keterangan ”meninggal dunia” dibuktikan dengan suratketerangan dokter.

Huruf b

Yang dimaksud ”mengundurkan diri” adalahmengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/ataukarena terganggu fisik dan/atau jiwanya untukmenjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPUProvinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

- 32 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”tidak dapat melaksanakantugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap”adalah menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yangdibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atautidak diketahui keberadaannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk menggantikan anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan, tidakdiperlukan lagi pembentukan Tim Seleksi.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

- 33 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian” adalahkeputusan Presiden untuk memberhentikan anggota KPU,keputusan KPU untuk memberhentikan anggota KPUProvinsi, dan keputusan KPU Provinsi untukmemberhentikan anggota KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Selama anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPUKabupaten/Kota diberhentikan sementara segala hakkeuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

- 34 -

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyelesaian administrasi hasil Pemilu dilakukan lebihlanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU untuk tingkat pusat,KPU untuk tingkat provinsi, KPU Provinsi untuk tingkatkabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41 . . .

- 35 -

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris,secara kolektif PPK dapat berkonsultasi dengan sekretarisdaerah.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

- 36 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengumuman hasil rekapitulasi dilakukan dengan caramenempelkannya pada sarana pengumuman kecamatan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”PPK wajib menyerahkannya kepadasaksi” adalah PPK wajib memberikan berita acara dansertifikat penghitungan suara, baik diminta maupun tidak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan ”menindaklanjuti” adalahmengambil langkah-langkah selanjutnya, baikmenghentikan temuan dan laporan yang tidak terbuktimaupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46 . . .

- 37 -

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “membentuk KPPS” termasukmenentukan jumlah dan lokasi TPS.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan caramenempelkannya pada sarana pengumumandesa/kelurahan dan/atau sarana umum yang mudahdijangkau dan dilihat masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masukan dari masyarakat tentangdaftar pemilih sementara” adalah masukan untukmenambah data pemilih yang memenuhi persyaratan tetapibelum terdaftar dan/atau mengurangi data pemilih karenatidak memenuhi persyaratan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j . . .

- 38 -

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengancara menempelkannya pada sarana pengumumandesa/kelurahan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “menjaga dan mengamankan”,antara lain, adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidakmengganti, tidak merusak, tidak menghitung surat suara,atau tidak menghilangkan kotak suara.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “meneruskan” adalah membawadan menyampaikan kotak suara kepada PPK, yang dapatdilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak yangberwenang.

Huruf n


Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Pasal 48 . . .

- 39 -

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengancara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS.

Huruf e


Huruf f

Yang dimaksud dengan ”menjaga dan mengamankan”,antara lain, adalah tidak membuka, tidak mengubah, tidakmengganti, tidak merusak, atau tidak menghilangkan kotaksuara yang telah berisi suara yang telah dicoblos dansetelah kotak suara disegel.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”KPPS wajib menyerahkannyakepada saksi” adalah KPPS wajib memberikan berita acaradan sertifikat penghitungan suara, baik diminta maupuntidak.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i . . .

- 40 -

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengumuman daftar pemilih dilakukan dengan cara, antaralain, menempelkannya pada sarana pengumuman di kantorperwakilan Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengancara, antara lain menempelkannya pada saranapengumuman kantor perwakilan Republik Indonesia.

Huruf h . . .

- 41 -

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan dengancara, antara lain, menempelkannya pada TPSLN dan/ataulingkungan TPSLN.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f . . .

- 42 -

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

- 43 -

Huruf g

Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak sehat jasmanidan rohani.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i


Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ”Pemerintah” adalah Presiden, yangdalam pelaksanaan konsultasi tersebut, Presiden dapatmenunjuk Menteri Dalam Negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Tenaga profesional lain direkrut sesuai dengan keahlianyang dibutuhkan melalui sistem kontrak.

Ayat (8) . . .

- 44 -

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan ”sesuai dengan kebutuhan” adalahberkaitan dengan jumlah pakar/ahli dan keahlian yangdibutuhkan untuk meningkatkan kinerja KPU sertamembantu pelaksanaan tugas dan fungsi KPU secaraprofesional.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)


Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

- 45 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)


Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67 . . .

- 46 -

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan ”memberikan bantuan hukum”adalah memberikan bantuan hukum kepada KPU, KPUProvinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalammelaksanakan tugasnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69 . . .

- 47 -

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “pelaksanaankampanye”, terutama mengenai bentuk danmateri kampanye, waktu dan jadwal kampanye,serta dana kampanye;

Angka 6 . . .

- 48 -

Angka 6

Yang dimaksud dengan “perlengkapan Pemilu”,terutama mengenai surat suara, kotak suara,tinta, dan segel.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Temuan dan laporan yang disampaikan kepada KPUuntuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporanmengenai masalah teknis dan administratif yangberkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemiluoleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yangdilakukan oleh peserta Pemilu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

- 49 -

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “pelaksanaankampanye”, terutama mengenai bentuk danmateri kampanye, waktu dan jadwal kampanye,serta dana kampanye.

Angka 6 . . .

- 50 -

Angka 6


Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Temuan dan laporan yang disampaikan kepadaPanwaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti, antara laintemuan dan laporan mengenai masalah teknis danadministratif yang berkaitan dengan tahapanpenyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemiluserta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

- 51 -

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “pelaksanaankampanye”, terutama mengenai bentuk danmateri kampanye, waktu dan jadwal kampanye,serta dana kampanye.

Angka 6


Angka 7 . . .

- 52 -

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Temuan dan laporan yang disampaikan kepadaPanwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti,antara lain temuan dan laporan mengenai masalahteknis dan administratif yang berkaitan dengantahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggaraPemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh pesertaPemilu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

- 53 -

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan kampanye”,terutama mengenai bentuk dan materi kampanye,waktu dan jadwal kampanye, serta dana kampanye.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “perlengkapan Pemilu”,terutama mengenai surat suara, kotak suara, tinta, dansegel.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7 . . .

- 54 -

Angka 7

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPK untukditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenaimasalah teknis dan administratif yang berkaitan dengantahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemiluserta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2


Angka 3 . . .

- 55 -

Angka 3


Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPS danKPPS untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan danlaporan mengenai masalah teknis dan administratif yangberkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu olehpenyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukanoleh peserta Pemilu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g . . .

- 56 -

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2


Angka 3


Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Huruf b . . .

- 57 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Temuan dan laporan yang disampaikan kepada PPLN danKPPSLN untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan danlaporan mengenai masalah teknis dan administratif yangberkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu sertapelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

- 58 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan memiliki pengetahuan dan keahliandi bidang yang berkaitan dengan pengawasan, antara lainmemiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakanhukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak sehat jasmanidan rohani.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j


Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

- 59 -

Ayat (3)


Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”melibatkan partisipasi masyarakat”adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untukmenyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulisterhadap calon anggota Bawaslu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a


Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

- 60 -

Huruf c

”Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja” dalamketentuan ini sudah termasuk waktu untukmelengkapi persyaratan administrasi.

Huruf d


Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dalam pengumuman di media massa cetak hariannasional dan media massa elektronik harusdicantumkan alamat Sekretariat Tim Seleksi sertapermintaan Tim Seleksi kepada masyarakat untukmemberikan tanggapan terhadap bakal calon anggotaBawaslu dan tanggapan harus disertai identitas diripemberi tanggapan.

Huruf g


Huruf h

Penyampaian nama bakal calon anggota Bawaslu dariTim Seleksi kepada KPU disusun berdasarkan abjaddisertai salinan berkas administrasi tiap-tiap bakalcalon anggota Bawaslu.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90 . . .

- 61 -

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian akhir proses seleksi oleh Dewan PerwakilanRakyat disusun dalam urutan peringkat 1 (satu) sampaidengan peringkat 15 (lima belas).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99 . . .

- 62 -

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ”tidak dapat melaksanakantugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap”adalah menderita sakit, baik fisik maupun jiwanya,yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

- 63 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keputusan pemberhentian” adalahkeputusan Presiden untuk memberhentikan anggotaBawaslu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Selama anggota Bawaslu diberhentikan sementara segalahak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 103 . . .

- 64 -

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tenaga profesional lain yang direkrut sesuai dengankeahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 109 . . .

- 65 -

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tenaga profesional lain yang direkrut sesuai dengankeahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” dalam ketentuan iniadalah pihak yang mempunyai kompetensi untukmenyusun kode etik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 111 . . .

- 66 -

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “3 (tiga) orang anggota KPU” adalahanggota KPU yang tidak diadukan melanggar kode etik.

Yang dimaksud dengan “2 (dua) orang dari luar anggotaKPU” adalah tokoh masyarakat atau akademisi yangmemiliki integritas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

- 67 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) orang anggota KPUProvinsi” adalah anggota KPU Provinsi yang tidak diadukandan/atau dilaporkan melanggar kode etik.

Yang dimaksud dengan “1 (satu) orang dari luar anggotaKPU Provinsi” adalah tokoh masyarakat atau akademisiyang memiliki integritas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) orang anggota Bawaslu”adalah anggota Bawaslu yang tidak diadukan/dilaporkanmelanggar kode etik.

Yang dimaksud dengan “2 (dua) orang dari luar anggotaKPU dan Bawaslu” adalah tokoh masyarakat atauakademisi yang memiliki integritas.

Ayat (4) . . .

- 68 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan WakilPresiden yang diajukan oleh KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN yangdikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KPU termasukanggaran kesekretariatan.

Ayat (4)

Pendanaan penyelenggaraan Pemilu Anggota DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan WakilPresiden yang diajukan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi,

Panwaslu . . .

- 69 -

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu LuarNegeri yang dikoordinasikan oleh Kepala SekretariatBawaslu termasuk anggaran kesekretariatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 115

Pencairan anggaran yang dimaksud dalam ketentuan inimengikuti persyaratan yang dimaksud dalam peraturanperundang-undangan bidang keuangan negara.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125 . . .

- 70 -

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4721

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan