12
I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik karena mampu melakukan pengangkutan secara massal. Dapat menghubungkan dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolok ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Banyak contoh kasus terjadinya kecelakaan laut yang disebabkan dilanggarnya standar keamanan yang Universitas Sumatera Utara

Undang Undang Pelayaran

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Undang-Undang Tentang Pelayaran

Citation preview

  • I. PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Pelayaran merupakan bagian dari sarana transportasi laut sebagaimana

    amanat Undang-Undang No.17 Tahun 2008 menjadi suatu yang sangat strategis

    bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan

    persatuan dan kesatuan nasional.

    Pelayaran atau angkutan laut merupakan bagian dari transportasi yang

    tidak dapat dipisahkan dengan bagian dari sarana transportasi lainnya dengan

    kemampuan untuk menghadapi perubahan ke depan, mempunyai karakteristik

    karena mampu melakukan pengangkutan secara massal. Dapat menghubungkan

    dan menjangkau wilayah satu dengan yang lainnya melalui perairan, sehingga

    mempunyai potensi kuat untuk dikembangkan dan peranannya baik nasional

    maupun internasional sehingga mampu mendorong dan menunjang

    pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai

    dengan mandat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

    Namun demikian sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor

    penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolok ukur bagi

    pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik

    dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi

    maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Banyak contoh kasus

    terjadinya kecelakaan laut yang disebabkan dilanggarnya standar keamanan yang

    Universitas Sumatera Utara

  • ada dan dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan di bidang

    pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai atau biasa

    disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Tugas pokok dari

    Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut sesuai dengan Keputusan Menteri

    No.KM.24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

    Perhubungan antara lain :

    1. Melaksanakan perumusan kebijakan

    2. Bimbingan teknis dan evalusi di bidang pengamanan

    3. Patroli, penanggulangan musibah dan pencemaran

    4. Tertib Perairan dan pelabuhan

    5. Salvage dan pekerjaan bawah air serta sarana penjagaan dan

    penyelamatan

    Dari berbagai jenis tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan penjagaan

    dan penyelamatan di laut sangat didominasi pada masalah kemampuan sumber

    daya manusia yang didukung oleh sarana teknologi pelayaran, sehingga telah

    mendorong pemerintah melakukan berbagai kebijakan dalam mengatur masalah

    pelayaran atas sistem angkutan laut berstandar internasional oleh karena kondisi

    peraturan yang sekarang perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan kemajuan dan

    perkembangan teknologi, perangkat modern serta sistem navigasi lebih maju

    sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kelancaran dalam sistem angkutan

    laut, apalagi jika dikaitkan dengan masyarakat pengguna jasa laut masih relatif

    besar (massal) yang menghubungkan daerah kepulauan yang satu dengan

    Universitas Sumatera Utara

  • lainnya. Namun demikian berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat jika

    tidak didukung pelayanan yang baik tentunya akan mengkhawatirkan mengenai

    keselamatan di bidang pelayaran, baik bagi nakhoda, awak kapal penumpang,

    maupun alat transportasinya.

    Berbagai masalah kehidupan tentang pelayaran menjadi latar belakang

    penulis untuk melakukan penelitian dan kajian berkaitan dengan penyusunan

    tesis. Hal-hal krusial yang menarik untuk dikaji dengan harapan hasil penelitian

    dapat digunakan atau minimal sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah

    atau pihak-pihak terkait dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang

    berkaitan dengan pelayaran atau angkutan laut yang aman.

    Selain permasalahan kebijakan tentang keselamatan dan keamanan

    pelayaran sebagai lembaga pelayanan publik, tentunya kualitas pelayanan

    kepada pihak-pihak terkait khususnya pelayanan di bidang kepelabuhanan sangat

    berpengaruh terhadap Keselamatan Pelayaran. Pelayaran di bidang

    Kepelabuhanan menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas dan

    dilakukan kajian oleh karena faktor kepentingan keselamatan pelayaran.

    Pelayanan kepelabuhanan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai

    khususnya di lingkungan Direktorat KPLP merupakan hal yang sangat penting

    karena tidak hanya menyangkut keamanan, namun terlebih lagi masalah

    keselamatan jiwa bagi pengguna jasa angkutan atau pelayaran. Pelayaran dalam

    hal waktu kerja maupun kedisiplinan dalam hal pengaturan-pengaturan yang

    berkaitan dengan masalah angkutan, baik angkutan barang maupun penumpang

    sesuai dengan konvnesi Internasional di bidang pelayaran (IMD). Untuk itu

    Universitas Sumatera Utara

  • kebijakan Pemerintah harus dijalankan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

    didukung oleh loyalitas tentunya akan mendorong hasil yang diinginkan baik

    oleh Pemerintah sendiri sebagai regulator maupun demi keselamatan para

    penumpang dan barang.

    1.2. Perumusan Masalah

    Masalah-masalah yang biasa timbul berkaitan dengan pelayaran atau

    sistem angkutan di Indonesia antara lain wilayah perairan, kebijakan pemerintah

    keamanan dan keselamatan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia,

    kemajuan teknologi, pemeliharaan kapal, navigasi dan lain-lain. Berdasarkan

    pengamatan dan kajian sementara terhadap permasalahan yang ada, penulis

    mencoba melakukan identifikasi dengan memfokuskan pada masalah kebijakan

    pemerintah di bidang pelayaran serta dari sisi pelayanan kepelabuhanan.

    Oleh karenanya, berkaitan dengan kebijakan Pemerintah, Pelayanan

    Kepelabuhanan serta Keselamatan pelayaran pada Direktorat KPLP Ditjen

    Perhubungan Laut, dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

    1. Sejauh mana kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap keselamatan

    lingkungan pelayaran pada Direktorat KPLP Ditjen Perla ?

    2. Bagaimana pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan saat ini dapat

    berpengaruh terhadap keselamatan lingkungan pelayaran pada Direktorat

    KPLP Ditjen Perla ?

    Universitas Sumatera Utara

  • 3. Apakah kebijakan pemerintah dan pelayanan kepelabuhanan secara bersama-

    sama berpengaruh terhadap keselamatan lingkungan pelayaran pada

    Direktorat KPLP Ditjen Perla ?

    1.3. Tujuan Penelitian

    Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan,

    maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut untuk mengetahui :

    1. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keselamatan lingkungan pelayaran

    pada Direktorat KPLP Ditjen Perla.

    1. Pengaruh pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan saat ini terhadap

    keselamatan lingkungan pelayaran pada Direktorat KPLP Ditjen Perla.

    2. Pengaruh kebijakan pemerintah dan pelayanan kepelabuhanan secara

    bersama-sama terhadap keselamatan lingkungan pelayaran pada Direktorat

    KPLP Ditjen Perla.

    1.4. Manfaat Penelitian

    1. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan dan

    pertimbangan bagi para pimpinan di lingkungan Direktorat KPLP atau di

    lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyusun atau

    membuat berbagai kebijakan tentang keselamatan lingkungan pelayaran di

    Indonesia, selain tentunya juga masalah SDM khususnya tentang Pelayanan

    yang diterapkan.

    Universitas Sumatera Utara

  • 2. Memberikan informasi dan gambaran kepada pihak yang membutuhkan jasa

    angkutan laut/pelayaran serta bagi pembaca dalam melakukan penelitian

    lanjutan mengenai faktor yang mempengaruhi keselamatan lingkungan

    pelayaran.

    1.5. Landasan Teori

    1.5.1. Kebijakan Pemerintah

    Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan

    dapat terbagi 2 ( dua) yaitu :

    1. Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan

    mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri.

    2. Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat

    umum. Sehingga dengan kebijakan demikian kebijakan harus tertulis.

    Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai

    bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan

    Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika

    kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan

    Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.

    Dalam penyusunan kebijaksanaan/kebijakan mengacu pada hal-hal

    berikut :

    1. Berpedoman pada kebijaksanaan yang lebih tinggi.

    2. Konsistensi dengan kebijaksanaan yang lain yang berlaku.

    Universitas Sumatera Utara

  • 3. Berorientasi ke masa depan.

    4. Berpedoman kepada kepentingan umum.

    5. Jelas dan tepat serta transparan.

    6. Dirumuskan secara tertulis.

    1.5.2. Organisasi

    Organisasi sebagai suatu aktivitas atau sebagai suatu proses yang

    menentukan hubungan antara orang, pekerjaan dan sumber-sumber. Pimpinan

    bertanggung-jawab mempersiapkan semua komponen tersebut untuk mencapai

    hasil yang diharapkan secara efisien. Istilah organisasi sering juga dipakai di

    bidang bisnis dan pemerintah misalnya teori organisasi dan bagan atau struktur

    organisasi. Tujuan organisasi, pada dasarnya adalah memberikan tugas yang

    terpisah dan berbeda kepada masing-masing orang dan menjamin tugas-tugas

    tersebut terkoordinir menurut suatu cara yang dapat mencapai tujuan organisasi.

    Organisasi itu sendiri bukanlah suatu tujuan tetapi merupakan alat untuk

    mencapai tujuan.

    Gibson, (1994) mendefinisikan organisasi sebagai: Kesatuan yang

    memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai

    individu secara perorangan. Kemudian pendapat Harold (1989) tentang

    organisasi adalah sebagai berikut : Organisasi adalah pengelompokan kegiatan-

    kegiatan yang perlu untuk mencapai tujuan, penugasan masing-masing kelompok

    kepada seorang manajer dengan wewenang yang perlu untuk mengawasinya, dan

    Universitas Sumatera Utara

  • pengadaan koordinasi horizontal dan vertikal dalam struktur perusahaan. Dari

    pengertian yang diberikan oleh Harold di atas, pengorganisasian adalah

    merupakan pembinaan dari pada hubungan wewenang untuk mencapai adanya

    koordinasi yang terstruktur, baik secara vertikal maupun secara horizontal, di

    antara posisi-posisi yang diserahi tugas-tugas tertentu untuk pencapaian tujuan

    organisasi.

    1.5.3. Pelayanan

    Tujuan akhir dari seluruh penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan

    oleh perusahaan atau instansi pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan

    yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya kontrak

    sosial atas pembentukan sebuah negara/pemerintahan, bahwa negara dibentuk

    karena adanya kehendak masyarakat agar pemerintah dapat menyelenggarakan

    memenuhi kebutuhan masyarakat (pelayanan) yang tidak dapat dipenuhinya

    sendiri.

    Menurut Moenir (2002), pengertian pelayanan adalah: Kegiatan yang

    dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material

    melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi

    kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan adalah proses

    pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung, inilah yang

    dinamakan pelayanan. Sejalan dengan pendapat di atas, Lovelock (Hutagalung,

    2007) menyebutkan bahwa: Pelayanan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh

    manusia untuk manusia dalam rangka memberi kebutuhan-kebutuhan serta

    tujuan-tujuan sehingga membuat jadi puas.

    Universitas Sumatera Utara

  • Selanjutnya, Trilestari (2006) menyatakan bahwa: Pelayanan adalah

    aktivitas/manfaat yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada

    konsumen atau dalam bisnis sering disebut customer (yang dilayani) yang

    bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki.

    Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa

    pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan oleh seseorang atau

    organisasi kepada orang atau organisasi lain sehingga pihak yang dilayani

    memperoleh kepuasan atas pelayanan yang diterima baik secara fisik maupun

    non fisik.

    1.5.4. Keselamatan Lingkungan Pelayaran

    Keselamatan pelayaran adalah segala hal yang ada dan dapat

    dikembangkan dalam kaitannya dengan tindakan pencegahan kecelakaan pada

    saat melaksanakan kerja di bidang pelayaran

    Dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 32

    menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan

    terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan

    di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim. Pasal 1 butir 33 menyatakan

    bahwa kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan

    keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan,

    garis muat, permuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang,

    status hokum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari

    kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

    Universitas Sumatera Utara

  • Keselamatan pelayaran telah diatur oleh lembaga internasional yang

    mengurus atau menangani hal-hal yang terkait dengan keselamatan jiwa, harta

    laut, serta kelestarian lingkungan. Lembaga tersebut dinamakan International

    Maritime Organization (IMO) yang bernaung dibawah PBB. Salah satu faktor

    penting dalam mewujudkan keselamatan serta kelestarian lingkungan laut adalah

    keterampilan, keahlian dari manusia yang terkait dengan pengoperasian dari alat

    transportasi (kapal) di laut, karena bagaimanapun kokohnya konstruksi suatu

    kapal dan betapapun canggihnya teknologi baik sarana bantu maupun peralatan

    yang ditempatkan di atas kapal tersebut kalau dioperasikan manusia yang tidak

    mempunyai keterampilan/keahlian sesuai dengan tugas dan fungsinya maka

    semua akan sia-sia. Dalam kenyataannya 80% dari kecelakaan di laut adalah

    akibat kesalahan manusia (human error).

    Untuk menjamin keselamatan pelayaran sebagai penunjang kelancaran

    lalu lintas kapal di laut, diperlukan adanya awak kapal yang berkeahlian,

    berkemampuan dan terampil, dengan demikian setiap kapal yang akan berlayar

    harus diawaki dengan awak kapal yang cukup dan sesuai untuk melakukan

    tugasnya di atas kapal berdasarkan jabatannya dengan mempertimbangkan

    besaran kapal, tata susunan kapal dan daerah pelayaran. UU No. 17 Tahun 2008

    tentang Pelayaran, Pasal 1 butir 40 awak kapal adalah orang yang bekerja atau

    diperlukan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas

    di atas kapal sesuai dengan jabatannya.

    Universitas Sumatera Utara

  • 1.5.5. Manajemen Sumber Daya Manusia

    Sumber daya manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas

    organisasi, karena pada hakekatnya organisasi adalah kumpulan dari

    sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut

    Soedjadi (1993), kata kunci sumber daya manusia terletak pada kata daya

    atau energi, yaitu kekuatan yang melekat pada manusia yang mempunyai

    kompetensi untuk membangun. Kualitas Sumber daya manusia umumnya

    diukur dari tingkat pendidikan, kompentensi, serta skill yang dimiliki. Unsur-

    unsur manajemen ada enam, yaitu man, money, method, machines, materials,

    market atau dikenal dengan the six M. Dari keenam unsur tersebut, unsur

    man (manusia) menjadi sangat penting sehingga dipelajari secara tersendiri

    dalam satu bidang ilmu yaitu dalam ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia.

    Pentingnya unsur man ini disebabkan karena man-lah yang akan mengatur

    unsur-unsur lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Oleh karena

    unsur manusia dipandang sangat bernilai bagi sebuah organisasi, maka

    berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen

    sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemahan dari

    man power management (Hasibuan, 2007).

    Universitas Sumatera Utara

  • 1.6. Kerangka Pemikiran

    Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang sekaligus beberapa teori

    yang mendasari pengaruh antara variable bebas kebijakan pemerintah dan

    pelayanan pelayaran dengan variable terikat berupa keselamatan pelayaran,

    maka dapat digambarkan kerangka pemikiran berikut ini.

    Kebijakan Pemerintah (X1)

    Pelayanan Kepelabuhan

    (X2)

    Keselamatan Lingkungan Pelayaran

    (Y)

    Universitas Sumatera Utara