UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA … IKM UI...Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih atau tidak ada pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang mengajukan

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 1

UNDANG-UNDANG DASAR

IKATAN KELUARGA MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang

memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan

pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di

hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak

untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang

adil dan makmur.

Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada

selamanya sebagai agen pengubah, kekuatan moral, dan bekal masa

depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena

itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala

kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat independen,

kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan. Wadah

ini bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan,

menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara

bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian,

kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan,

mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif,

dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh

mahasiswa Universitas Indonesia, serta, maka disusunlah aturan

kemahasiswaan ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang berdaulat dan

berasaskan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.


BAB I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah wadah

formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di

Universitas Indonesia.

(2) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdiri atas

lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas dan tingkat

fakultas, yang tiap-tiap lembaga tersebut mempunyai aturan

sendiri yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia.

(3) Kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan

sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga


BAB II

KONGRES MAHASISWA

Pasal 2

(1) Kongres Mahasiswa merupakan lembaga yang terdiri atas:

a. Semua anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang tidak dapat

diwakilkan;

b. Semua Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa yang tidak

dapat diwakilkan;

c. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang dapat diwakilkan oleh

Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa;

d. Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur

Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan;

e. Ketua Badan Audit Kemahasiswaan atau perwakilannya;

f. Semua Ketua Lembaga Legislatif Fakultas atau perwakilannya;

g. Semua Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas atau perwakilannya.

(2) Kongres Mahasiswa bersidang sedikitnya satu kali dalam

setahun.


(3) Segala putusan Kongres Mahasiswa ditetapkan melalui

musyawarah mufakat.

(4) Susunan dan kedudukan Kongres Mahasiswa diatur dalam

undang-undang.

Pasal 3

(1) Kongres Mahasiswa berwenang mengubah dan menetapkan

Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas

Indonesia melalui musyawarah yang dapat diikuti oleh mahasiswa


(2) Kongres Mahasiswa berwenang memberhentikan Ketua dan/atau

Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Wali Amanat

Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dalam masa jabatannya

menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa


(3) Kongres Mahasiswa berwenang menyelenggarakan forum

penyampaian laporan kinerja kelembagaan Badan Eksekutif

Mahasiswa, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur

Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Audit

Kemahasiswaan, dan Mahkamah Mahasiswa.

Pasal 4

(1) Kongres Mahasiswa berwenang mengatur dalam hal keadaan

memaksa.

(2) Untuk menetapkan keadaan memaksa sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1), Kongres Mahasiswa menyelenggarakan

sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah

anggota Kongres Mahasiswa dan disetujui oleh sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kongres Mahasiswa yang

hadir dalam sidang Kongres Mahasiswa.


BAB III

KEKUASAAN EKSEKUTIF

Pasal 5

(1) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa memegang kekuasaan

eksekutif menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga


(2) Dalam menjalankan kewajibannya, Ketua Badan Eksekutif

Mahasiswa dibantu oleh satu orang Wakil Ketua.

Pasal 6

(1) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengajukan

rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan

Mahasiswa.

(2) Setiap rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Ketua

Badan Eksekutif Mahasiswa dibahas dan disetujui bersama

Dewan Perwakilan Mahasiswa.

(3) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa menetapkan peraturan Badan

Eksekutif Mahasiswa untuk menjalankan Undang-Undang Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 7

(1) Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas

Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan

tugas dan kewajiban sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan

Eksekutif Mahasiswa.

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan

Eksekutif Mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang.


Pasal 8

(1) Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dipilih

dalam satu pasangan secara langsung melalui Pemilihan Raya.

(2) Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif

Mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan

Raya dilantik oleh Kongres Mahasiswa sebagai Ketua dan Wakil

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.

(3) Apabila hanya terdapat satu pasangan calon Ketua dan Wakil

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, maka Ketua dan Wakil Ketua

Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih adalah yang mendapatkan

suara lebih dari lima puluh persen jumlah suara Pemilihan Raya.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua

Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih atau tidak ada pasangan

calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang

mengajukan diri dalam Pemilihan Raya, mekanisme selanjutnya

ditentukan oleh Kongres Mahasiswa.

(5) Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif

Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 9

(1) Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat

diberhentikan jabatannya oleh Kongres Mahasiswa apabila

melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif

Mahasiswa.

(2) Usul pemberhentian Ketua dan/atau Ketua Wakil Badan

Eksekutif Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan

Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa dengan terlebih dahulu

mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk

memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan

Mahasiswa bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif


Mahasiswa melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif

Mahasiswa.

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada

Mahkamah Mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan dukungan

sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan

Mahasiswa.

(4) Mahkamah Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan

memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan

Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari,

termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan

Mahasiswa diterima oleh Mahkamah Mahasiswa.

(5) Apabila Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa Ketua

dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melanggar


Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua

dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan

Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Ketua

dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kepada

Kongres Mahasiswa.

(6) Kongres Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk

menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lama

dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Kongres Mahasiswa

menerima usul tersebut.

(7) Keputusan Kongres Mahasiswa atas usul pemberhentian Ketua

dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa harus diambil

melalui sidang paripurna Kongres Mahasiswa yang dihadiri oleh

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir serta

dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Mahasiswa.


Pasal 10

(1) Jika Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa mangkat, berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

masa jabatannya, maka posisinya digantikan oleh Wakil Ketua

Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Ketua Badan Eksekutif

Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari,

termasuk hari libur, Kongres Mahasiswa menyelenggarakan

sidang untuk memilih Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

dari dua calon yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif

Mahasiswa.

(3) Jika Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,

pelaksana tugas sementara dijalankan oleh Penanggung Jawab

Sementara yang dipilih oleh Badan Pengurus Harian Badan

Eksekutif Mahasiswa.

(4) Selambat-lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah

terpilihnya Penanggung Jawab Sementara, Kongres Mahasiswa

menyelenggarakan sidang untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua

Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.

Pasal 11

Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa memegang

jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih

kembali.

Pasal 12

(1) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang melakukan

koordinasi dengan Lembaga Eksekutif Fakultas.

(2) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang menyikapi politik

luar atas nama Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia


dengan mekanisme yang ditentukan bersama Ketua Lembaga

Eksekutif Fakultas.

(3) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang melakukan

advokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat

universitas.

Pasal 13

(1) Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kedaerahan yang

didirikan oleh anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas

Indonesia.

(2) Paguyuban berada di bawah koordinasi Ketua Badan Eksekutif

Mahasiswa.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Paguyuban diatur dalam

Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 14

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa mengangkat dan

memberhentikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa.

BAB IV

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

UNSUR MAHASISWA

Pasal 15

(1) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa

adalah anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas

Indonesia yang mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat

sebagai organ tinggi di Universitas Indonesia.

(2) Susunan, kedudukan, dan pemberhentian Majelis Wali Amanat

Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam

Undang-Undang.


Pasal 16

(1) Calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur

Mahasiswa berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa

Universitas Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta mampu

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Majelis Wali Amanat

Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa.


Mahasiswa wajib memiliki komitmen, kemampuan, integritas, dan

berkinerja baik.

(3) Syarat-syarat untuk menjadi Majelis Wali Amanat Universitas

Indonesia Unsur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Undang-

Undang.

Pasal 17


Mahasiswa dipilih melalui Pemilihan Raya.


Mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan

Raya dilantik oleh Kongres Mahasiswa sebagai Majelis Wali

Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa.

(3) Apabila hanya terdapat satu calon Majelis Wali Amanat

Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, maka Majelis Wali

Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa terpilih adalah

yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen jumlah

suara Pemilihan Raya.

(4) Dalam hal tidak ada calon Majelis Wali Amanat Universitas

Indonesia Unsur Mahasiswa terpilih atau tidak ada calon Majelis

Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang

mengajukan diri, mekanisme selanjutnya ditentukan oleh Kongres

Mahasiswa.

(5) Tata cara pemilihan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Unsur Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.


Pasal 18


dapat diberhentikan jabatannya oleh Kongres Mahasiswa apabila

melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan


memenuhi syarat sebagai Majelis Wali Amanat Universitas

Indonesia Unsur Mahasiswa.

(2) Usul pemberhentian Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Unsur Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan

Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa dengan terlebih dahulu

mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan

Mahasiswa bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Unsur Mahasiswa telah melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan


memenuhi syarat sebagai Majelis Wali Amanat Universitas

Indonesia Unsur Mahasiswa.

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada

Mahkamah Mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan dukungan

sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan

Mahasiswa.

(4) Mahkamah Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan

memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan

Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari,

termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan

Mahasiswa diterima oleh Mahkamah Mahasiswa.

(5) Apabila Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa Majelis Wali

Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa melanggar


Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Majelis Wali

Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, Dewan

Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Majelis


Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa kepada

Kongres Mahasiswa.

(6) Kongres Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk

menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lama

dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Kongres Mahasiswa

menerima usul tersebut.

(7) Keputusan Kongres Mahasiswa atas usul pemberhentian Majelis

Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa harus

diambil melalui sidang paripurna Kongres Mahasiswa yang

dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan

disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang

hadir serta dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah

Mahasiswa.

Pasal 19

Apabila Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya

dalam masa jabatannya, maka Kongres Mahasiswa selambat-

lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, menyelenggarakan

sidang untuk memilih Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Unsur Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.

Pasal 20

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa

memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat

dipilih kembali.

Pasal 21


bertugas menyuarakan kepentingan mahasiswa Universitas

Indonesia di dalam forum Majelis Wali Amanat Universitas

Indonesia.


(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Wali Amanat Universitas

Indonesia Unsur Mahasiswa dapat membentuk Badan

Kelengkapan.

(3) Tugas dan wewenang Badan Kelangkapan diatur lebih lanjut

dalam Undang-Undang.

BAB V

KEKUASAAN LEGISLATIF

Pasal 22

(1) Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dipilih dari setiap fakultas

melalui Pemilihan Raya.

(2) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur

dalam Undang-Undang.

Pasal 23

(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki kekuasaan membentuk

Undang-Undang.

(2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Ketua

Badan Eksekutif Mahasiswa atau Anggota Dewan Perwakilan

Mahasiswa ditolak, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak

dapat diajukan kembali dalam Persidangan Dewan Perwakilan

Mahasiswa masa itu.

(3) Lembaga Legislatif Fakultas ikut membahas rancangan Undang-

Undang yang berkaitan dengan urusan fakultas.

(4) Dewan Perwakilan Mahasiswa mengesahkan Rancangan Undang-

Undang untuk menjadi Undang-Undang.

Pasal 24

(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi legislasi, fungsi

suksesi, fungsi keuangan, fungsi pengawasan, dan fungsi

pembinaan.


(2) Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Mahasiswa

mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak melaksanakan

rapat dengar pendapat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Mahasiswa

diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 25

(1) Dewan Perwakilan Mahasiswa berwenang menyelenggarakan

forum koordinasi lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang forum koordinasi lembaga

kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 26

(1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang memperoleh

suara terbanyak dari total jumlah suara Pemilihan Raya di setiap

fakultas dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa.

(2) Fakultas yang tidak memiliki wakil di dalam Dewan Perwakilan

Mahasiswa berhak menunjuk perwakilan fakultas melalui

mekanisme fakultas masing-masing.

Pasal 27

Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat diberhentikan dengan

syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang yang

disetujui bersama dengan Lembaga Legislatif Fakultas.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata urutan dan tata cara pembentukan

peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang.


BAB VI

LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS

Pasal 29

(1) Lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas berwenang menetapkan

peraturan dasar yang mengatur dan mengurus sendiri

urusannya.

(2) Hubungan wewenang antara lembaga kemahasiswaan tingkat

universitas dan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas diatur

dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan

keberagaman fakultas.

BAB VII

PEMILIHAN RAYA

Pasal 30

(1) Pemilihan Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil, setiap satu tahun sekali.

(2) Pemilihan Raya diselenggarakan untuk memilih Ketua dan Wakil

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Wali Amanat

Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan

Perwakilan Mahasiswa.

(3) Peserta Pemilihan Raya terdiri dari calon Ketua dan Wakil Ketua

Badan Eksekutif Mahasiswa secara berpasangan, calon Majelis

Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan calon

Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang bersifat

perseorangan.

(4) Pemilihan Raya diselenggarakan oleh panitia Pemilihan Raya yang

bersifat sementara dan mandiri.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Raya diatur dalam

Undang-Undang.


BAB VIII

HAL KEUANGAN

Pasal 31

Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan disusun berdasarkan

prinsip transparansi, komunikasi, keadilan, dan tanggung jawab.

Pasal 32

(1) Sumber dana lembaga kemahasiswaan diperoleh dari iuran

anggota, anggaran rektorat, usaha-usaha yang legal, halal, dan

tidak bertentangan dengan landasan serta tujuan lembaga

kemahasiswaan Universitas Indonesia.

(2) Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan

menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman

keras, dan alat kontrasepsi.

Pasal 33

(1) Untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan lembaga

kemahasiswaan tingkat universitas, diadakan suatu Badan Audit

Kemahasiswaan yang bersifat bebas dan mandiri.

(2) Laporan keuangan lembaga kemahasiswaan wajib diserahkan

kepada Badan Audit Kemahasiswaan dalam jangka waktu tiga

puluh hari setelah setengah masa kepengurusan dan tiga puluh

hari setelah masa kepengurusan berakhir.

(3) Laporan keuangan lembaga kemahasiswaan yang telah diaudit

dan laporan hasil audit diserahkan kepada lembaga

kemahasiswaan yang bersangkutan serta dipublikasikan kepada

mahasiswa Universitas Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan kemahasiswaan dan

Badan Audit Kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang.


Pasal 34

(1) Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dipilih melalui panitia

khusus yang dibentuk oleh Kongres Mahasiswa.

(2) Syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota

Badan Audit Kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang.

BAB IX

KEKUASAAN YUDIKATIF

Pasal 35

(1) Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang merdeka dalam

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

(2) Kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Mahasiswa

sebagai badan peradilan di Ikatan Keluarga Mahasiswa


Pasal 36

(1) Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, memutus sengketa

antarlembaga kemahasiswaan tingkat Universitas, menyelesaikan

permasalahan status keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa

Universitas Indonesia, memutus sengketa Pemilihan Raya tingkat

Universitas, dan memberikan pendapat hukum kepada Badan

Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa atas

permasalahan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

apabila dimohonkan.

(2) Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

menguji produk Legislasi Fakultas terhadap Peraturan Dasar

Fakultas, memutus sengketa antarlembaga kemahasiswaan


tingkat Fakultas, menyelesaikan permasalahan status

keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas, memutus

sengketa Pemilihan Raya tingkat Fakultas, dan memberikan

pendapat hukum kepada Lembaga Eksekutif atau Lembaga

Legislatif Fakultas atas permasalahan Ikatan Keluarga Mahasiswa

Fakultas yang bersangkutan apabila dimohonkan, jika Peraturan

Dasar Fakultas yang bersangkutan mengakui kewenangan

Mahkamah Mahasiswa.

(3) Mahkamah Mahasiswa wajib memberi putusan atas pendapat

Dewan Perwakilan Mahasiswa mengenai dugaan pelanggaran oleh

Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa


Pasal 37

(1) Mahkamah Mahasiswa memiliki lima orang anggota hakim

konstitusi yang dipilih melalui panitia khusus yang dibentuk oleh

Kongres Mahasiswa.

(2) Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang

tidak tercela, dan memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang

Dasar Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia.

(3) Hakim konstitusi tidak boleh merangkap sebagai pengurus

lembaga formal di tingkat universitas maupun fakultas.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa dipilih oleh

anggota hakim konstitusi.

(5) Syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian hakim

konstitusi diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 38

Susunan, kedudukan, hukum acara, serta ketentuan lainnya

tentang Mahkamah Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.


BAB X

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 39

Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah kegiatan dan kreasi

mahasiswa Universitas Indonesia yang diakui secara formal dalam

satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat

universitas.

BAB XI

KEANGGOTAAN

Pasal 40

(1) Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdiri

dari anggota biasa dan anggota aktif.

(2) Anggota biasa adalah setiap mahasiswa Universitas Indonesia

yang terdaftar aktif secara akademis.

(3) Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti prosedur

penerimaan anggota aktif dan dinyatakan lulus.

Pasal 41

(1) Anggota biasa berhak memilih dalam Pemilihan Raya.

(2) Anggota aktif berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Raya

serta berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di

Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 42

(1) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas kemahasiswaan.


berhak mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan.


berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ikatan


Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sesuai dengan

prosedur yang berlaku.


berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap anggota Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan/atau lembaga di

dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang

melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dalam

Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 43


wajib menaati dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan aturan-aturan lain

yang berlaku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas

Indonesia.


wajib menjaga nama baik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas

Indonesia.


wajib mengikuti prosedur penerimaan anggota Ikatan Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya diatur dalam

Undang-Undang.

Pasal 44

Ketentuan mengenai keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa

Universitas diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

BAB XII

BENDERA DAN LAMBANG

Pasal 45

(1) Bendera Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah

bendera dengan warna dasar kuning dengan tulisan Ikatan


Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan gambar Makara


(2) Tulisan IKATAN KELUARGA MAHASISWA melingkar di atas

makara dan tulisan UNIVERSITAS INDONESIA melingkar di

bawah tulisan makara.

Pasal 46

Lambang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah

Makara Universitas Indonesia dan tulisan IKATAN KELUARGA

MAHASISWA UNVERSITAS INDONESIA berwarna hitam.

BAB XIII

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 47

(1) Usul perubahan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia diagendakan dalam sidang

Kongres Mahasiswa.

(2) Setiap usul perubahan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia diajukan secara tertulis dan

ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah,

beserta alasannya.

(3) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia, sidang Kongres Mahasiswa

harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota

Kongres Mahasiswa dan disetujui lebih dari lima puluh persen

anggota Kongres Mahasiswa.

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar

Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dilakukan

dengan musyawarah yang diselenggarakan oleh Kongres

Mahasiswa yang dapat dihadiri oleh mahasiswa Universitas

Indonesia.


ATURAN PERALIHAN

Pasal I

Segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar

Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ini.

Pasal II

Semua lembaga kemahasiswaan yang ada masih tetap berfungsi

sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar

Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan belum

diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ini.

Pasal III

Susunan dan keanggotaan lembaga kemahasiswaan tingkat

universitas periode kepengurusan 2015 tetap berlaku hingga masa

kepengurusannya berakhir.

Pasal IV

Sebelum Kongres Mahasiswa terbentuk, pemberhentian Ketua

dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Wali

Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dilaksanakan oleh

Forum Mahasiwa.

Pasal V

Kongres Mahasiswa dibentuk selambat-lambatnya 29 Februari 2016.

Documents

UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA … IKM UI...Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih atau tidak ada pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang mengajukan