23
Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen) Awalina Wahyuningsih Dhikawidya Nugraha Dina Firdaus Izfiqrisittamiar Annisa Maldini Anung Pratama Nadhira Dimayuna Nadia Ayusari Prananda Darmobaroto A X-8

Undang-Undang Dasar 1945 en

Embed Size (px)

Citation preview

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen)Awalina Wahyuningsih Dhikawidya Nugraha Dina Firdaus Izfiqrisittamiar Annisa Maldini Anung Pratama Nadhira Dimayuna Nadia Ayusari Prananda Darmobaroto A

X-8

LATAR BELAKANG

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasalpasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Ada lima dasar pemikiran yang melatarbelakangi perubahan UUD 1945 naskah asli adalah,1. Struktur ketatanegaraan terialu bertumpu kepada MPR sebagai pelaku kedaulatan rakyat

2.3. 4.

Terlalu besarnya kekuasaan eksekutif;Adanya pasal-pasal " luwes" dan multiinterpretatif; Banyak kewenangan presiden yang mengatur hal-hal penting dengan undang-undang;

5.

Rumusan UUD 1945 naskah asli tentang semangat penyelenggara negara tidak didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar kehidupan demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, HAM, dan otonomi daerah (Setjen MPR, 2003). Kenyataan sejarah menunjukkan, UUD 1945 naskah asli hanya menghasilkan dua format politik otoriter: Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 Perubahan Pertama UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 Perubahan Kedua UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 Perubahan Ketiga UUD 1945 Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan Keempat UUD 1945

ISI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaanya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal-Pasal UUD 1945 yang diamandemen

Pertama (19-10-1999) Pasal 5 ayat 1 Pasal 17 ayat 3 Pasal 7 Pasal 20 ayat 1,2,3, dan 4 Pasal 9 Pasal 21 Pasal 13 ayat 2,3 Pasal 14 ayat 1 dan 2 Pasal 15 Pasal 17 ayat 2

Kedua (18-08-2000) Pasal 18 Pasal 18 A Pasal 18 B Pasal 19 Pasal 20 ayat 5 Pasal 20 A Pasal 22 A Pasal 22 B Bab IX A pasal 25 E Bab X Pasal 26 ayat 2,3 Pasal 27 ayat 3 Bab XA pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J Bab XII pasal 30 Bab XV pasal 36A Bab XV pasal 36B,36C

Ketiga (10-11-2001) Pasal 1 ayat 2 dan 3 Pasal 3 ayat 1,2, dan 3 Pasal 6 ayat 1 dan 2 Pasal 6A ayat 1,2,3,4,5,6,7 Pasal 7A Pasal 7B ayat 1,2,3,4,5,6,7 Pasal 7C Pasal 8 ayat 1 dan 2 Pasal 11 ayat 2 dan 3 Pasal 17 ayat 4 Bab VIIA pasal 22C ayat 1,2,3 dan 5 Pasal 22D ayat 1,2,3,dan 4 Pasal 22E ayat 1,2,3,4,5,6 Pasal 23 ayat 1,2, dan 3 Pasal 23A Pasal 23C Bab VIII A Pasal 23 E ayat 1,2 dan 3 Pasal 23 F ayat 1 dan 2 Pasal 23 G ayat 1 dan 2 Pasal 24 ayat 1 dan 2 Pasal 24 A ayat 1,2,3,4,5 Pasal 24 B ayat 1,2,3 dan 4 Pasal 24 C ayat 1,2,3,4,5,6

Keempat (10-08-2002) Pasal 2 ayat 1 Pasal 6A ayat 4 Pasal 8 ayat 3 Pasal 23 B Pasal 23 D Pasal 24 ayat 3 Pasal 31 ayat 1,2,3,4, dan 5 Pasal 32 ayat 1 dan 2 Pasal 33 ayat 4 dan 5 Pasal 34 ayat 1,2,3,4 Pasal 37 ayat 1,2,3,4,5 Aturan peralihan pasal I, II, dan III Aturan tambahan pasal I dan II

KELEBIHAN DAN KEKURANGAN

Kelebihan dari proses amandemen UUD 1945

Momentum desakralisasi UUD 1945 Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945. Pembangkit dinamika ketatanegaraan Pembatasan hak dan kekuasaan presiden Hak prerogative presiden diperjelas dan diatur

Penegasan susunan negara kesatuan RI dari pusat hingga daerah Ketentuan pengaturan wilayah negara Pengaturan dan pengakuan Hak Azasi Manusia Penegasan fungsi lembaga negara Pengenalan lembaga negara dan mekanisme kerja yang baru Diperlihatkannya pemisahan kekuasaan Ditetapkannya mekanisme pemilu

Kelemahan amandemen UUD 1945

Tidak membuat kerangka dasar perubahan dan content draft Amandemen yang parsial dan tambal sulam Adanya bias kepentingan politik Partisipasi Semu Terbatasnya sosialisasi dan penyerapan

Substansi uji sahih yang terbatas Tidak intensif dan maksimal Kelemahan dari segi substansi Tidak adanya paradigma yang jelas. Tidak Sistematis

TERIMA KASIH