UKM

UKM

A. DEFINISI

Selama ini perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia mendapat

perhatian serius baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat luas, terutama karena

kelompok unit usaha tersebut menyumbang sangat banyak kesempatan kerja dan oleh karena itu

menjadi salah satu sumber penting bagi penciptaan pendapatan. Selain itu, UKM juga berperan

sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor nonmigas, khususnya

ekspor barang-barang manufaktur. Karena pentingnya tiga peran ini, maka secara metodologi,

perkembangan UKM di dalam suatu ekonomi selalu diukur dengan tiga indikator, yakni jumlah

L, NOL atau NT, dan nilai X dari kelompok usaha tersebut, baik secara absolut maupun relatif

terhadap usaha besar.

UKM tedapat di semua faktor ekonomi, termasuk di industri manufaktur dan perdagangan. Oleh

karena industri dan dagang kecil (IDK) tergolong dalam batasan UK menurut Undang-undang

No. 9 tahun 1995 tentang UK, maka batasan IDK didefinisikan oleh Departemen Perindustrian

dan Perdagangan (Deperindag) sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau

rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk

diperniagakan secara komersil yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta dan

mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp 1 miliar atau kurang batasan mengenai skala

usaha menurut BPS, yaitu berdasarkan kriteria jumlah L sudah mulai juga digunakan oleh

Deperindag, yakni sebagai berikut. Industri dan dagang mikro (IDMI): 1-4 orang; industri dan

dagang kecil (IDK): 5-19 orang; industri dan dagang menengah (IDM): 20-99 orang, dan industri

dan dagang besar (IDB):100 orang atau lebih.

B. PERKEMBANGAN JUMLAH UNIT DAN TENAGA KERJA DI UKM

Selama tahun 1997-2001 jumlah unit usaha dari semuaskala mengalami peningkatan

sebesar 430.404 unit dari 39.767.207 unit tahun 1997, menjadi 40.197.611 unit tahun 2001.

Secara parsial, kelompok unit usaha yang paling banyak adalah UK, yang jumlahnya tahun 1997

sebesar 39,7 juta unit lebih dan tahun 2001 diperkirakan mencapai 40 juta unit lebih. Saat krisis

ekonomi mencapai klimaksnya pada tahun 1998, usha dari semua kategori mengalami

pertumbuhan negatif, yang mana jumlah UK sendiri berkurang hampir 3 juta unit atau

pertumbuhan sekitar -7,4%. sedangkan, UM dan UB mengalami pertumbuhan negatif lebih

besar, yakni masing-masing 14,2% dan 12,7%. Perbedaan ini mengidentifikasi bahwa UM dan

UB mengalami efek negatif lebih besar dibandingkan UK dari krisis ekonomi.

Jumlah unit UKM bervariasi menurut sektor, dan terutama UK terkonsentrasi di pertanian,

peternakan,kehutanan, dan perikanan. Tahun 1997, jumlah UK di sektor tersebut tercatat

22.511.588 unit, dan tahun 1998 jumlahnya meningkat menjadi 23.097.871 unit, atau tumbuh

2,6% (dibandingkan UM yang tumbuh 1,2%) Variasi ini erat kaitanya dengan sifat alamiah yang

berbeda antarsektor, misal dalam aspek-aspek pasar (voleme, struktur, dan sistem atau pola

persaingan, perubahan harga, dan sistem distribusi); ketersedian input, kebutuhan dan

ketersediaan teknologi; SDM dan modal; kebijakan sektoral dan ekonomi makro; dan bentuk

serta tingkat persaingan antara sesama UKM dan antara UKM dengan UB dan produk-produk

impor.

Secara teori, perbedaan kinerja UKM di sektor pertanian dengan kinerja UKM di sektor

industri pengolahan dapat dijelaskan dengan pendekatan analisis dari sisi penawaran dan sisi

permintaan. Dari sisi penawaran, UKM di sektor pertanian (atau usaha pertanian pada umumnya)

tidak mengalami supply bottleneck akibat depresi rupiah seperti yang banyak dialami oleh UKM

di sektor industri pengolahan. Alasan utamanya adalah karena UKM di sektor pertanian tidak

terlalu tergantung pada impor bahan baku dan inputlainnya dan juga tidak pada kredit perbankan;

sedangkan di sektor industri pengolahan banyak sekali UKM yang memakai bahan baku, alat-

alat produksi dan input lainnya yang diimpor, serta yang membiayai produksinya dengan

pinjaman dari bank atau daru UB lewat program-program kemitraan usaha yang dipelopori

pemerintah pada zaman Soeharto. Selain itu, selama krisis banyak orang yang di PHK di sektor

industri pengolahan, kembali ke desa asalnya dan membuka pertanian skala kecil, dan ini tentu

menambah jumlah unit UKM di sektor tersebut. Dari sisi permintaan,pasar domestik untuk

komoditi-komoditi pertanian tetap besar,sekalipun pada masa krisis karena orang tetap harus

makan; sementara pasar luar negeri semakin terbuka karena daya saing harga dari komoditi-

komoditi petanian di indonesia mengalami peningkatan pada saat nilai tukar rupiah mengalami

penurunan.

Distribusi jumlah unit menurut skala usaha dan sektor menunjukkan bahwa di satu sisi,

UKM memiliki keunggulan atas UB di pertanian, dan di sisi lain, dilihat dari jenis produk yang

dibuat, jenis teknologi dan alat-alat produksi yang dipakai, dan metode produksi yang

diterapkan, UKM di Indonesia pada umumnya masih dari kategori usaha ‘primitif’. Hal ini

sangat berbeda jika dibandingkan dengan UKM di negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang,

dan Taiwan yang sangat unggul dalam produksi barang-barang jadi maupun setengah jadi seperti

komponen-komponen mesin, otomotif, dan alat-alat elektronika.

UKM di Indonesia sangat penting terutama dalam penciptaan/pertumbuhan kesempatan

kerja, menunjukan bahwa kelompok usaha ini mengerjakan jauh lebih banyak orang

dibandingkan jumlah orang yang bekerja di UB.Pentingnya UKM sebagai salah satu sumber

pertumbuhan kesempatan kerja di indonesia tidak hanya tercerminkan pada kondisi statis, yakni

jumlah orangyang bekerja di kelompok usaha tersebut yang jauh lebih banyak daripada yang

diserap oleh UB, tetapi juga dapat dilihat pada kondisi dinamis, yakni dari laju kenaikannya

setiap tahun yang lebih tinggi daripada di UB. Di dalam kelompok UKM juga terdapat

perbedaan antara UK dan UM.

C. NILAI OUTPUT DAN NILAI TAMBAH

Peran UKM di Indonesia dalam bentuk kontribusi output terhadap pembentukan atau

pertumbuhan PDB cukup besar, walaupun tidak sebesar kontribusinya terhadap penciptaan

kesempatan kerja. Kontribusi NO atau NT terhadap pembentukan PDB jauh lebih besar

dibandingkan kontribusi dari UM. Akan tetapi, perbedaan ini tidak dikarenakan tingkat

produktivitas di UK lebih tinggi daripada di UM, melainkan lebih didorong oleh jumlah unit dan

L yang memang jauh lebih banyak di UK dibandingkan di UM (dan UB).

Dari data BPS (statistik Indonesia 2001) mengenai NO dan NT dari UK di sektor industri

manufaktur menurut kelompok industri (kode 31 s/d 39), ada beberapa hal yang menarik.

pertama, NO atau NT bervariasi menurut subsektor, dan yang paling banyak (seperti juga

ditunjukan oleh data dari sumber lain) yakni makanan, dan minuman, dan tembakau (31),tekstil

dan produk-produknya (TPT), dan kulit serta produk-produknya(32), dan kaqyu beserta produk-

produknya (33), yang memberi suatu kesan bahwa IK dan IMI pada umumnya lebih unggul di

ketiga subsektor itu dibandingkan di subsektor-subsektor lainnya. Kedua, di beberapa kelompok

industri seperti 31 dan 33, NO atau NT dari IMI lebih besar dibandingkan IK.

Sedangkan hasil SUSI (2000) menyajikan data mengenai nilai produk bruto (NO), biaya

antara, dan upah serta gaji dari usaha tidak berbadan hukum. Dari selisih antara NO dan biaya

antara, bisa didapat suatu gambaran mengenai besarnya NT yang diciptakan oleh kelompok

usaha ini. Perdagangan besar,eceran, dan rumah makan serta jasa akomodasi merupakan sektor

dimana usaha tidak berbadan hukum menghasilkan NO paling besar; disusul kemudian industri

pengolahan. Disektor terakhir ini, NO dari IMI sedikit lebih kecil dibandingkan NO yang

diciptakan oleh Ik. Didalam SUSI 2000, NO dan perhitungan NT-nya dari usaha tidak berbadan

hukum juga di jaabarkan menurut wilayah.

D. EKSPOR

Selain kontribusinya terhadap pertumbuhan kesempatan kerja dan sebagai salah satu

sumber penting pendapatan, UKM di Indonesia juga sangat diharapkan karena memang

mempunyai potensi besar sebagai salah satu sumber penting perkembangan (diversifikasi) dan

pertumbuhan X, khususnya X manufaktur. Kemampuan UKM Indonesia untuk merealisasikan

potensi X-nya ditentukan oleh suatu kombinasi dari sejumlah faktor-faktor keunggulan relatif

yang dimiliki UKM Indonesia atas pesaing-pesaingnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam konteks ekonomi/ perdagangan internasional, pengertian dari keunggulan relatif dapat

didekati dengan keunggulan komperatif . keunggulan komporatif yang dimiliki Uk Indonesia

terutama sifatnya yang padat karya (dan Indonesia memiliki jumlah L yang besar), keterampilan

“Tradisional“ yang dimiliki pengusaha kecil (dan pekerja-pekerja) dalam mambuat produk

terutama barang-barang kerajinan (yang merupakan keterampilan masyarakat yang sudah

dimiliki lama dari generasi ke generasi), dan bahan baku yang berlimpah (khususnya produk

berbasis pertanian). Sayangnya Uk di Indonesia relatif masih lemah terutama dalam SDM di

banding manajemen, pemasaran, proses produksi yang modern atau lebih maju (diluar produksi

secara tradisional), inovasi dan penguasaan teknologi.

Hasil SUSI 2000, memberikan fakta empiris mengenai banyaknya usaha tidak berbadan

hukum yang melakukan X (secara langsung maupun tidak langsung lewat perantara seperti

pedagang, perusahaan perdagangan atau trading houses). Dari survei ini ada dua hal yang

menarik. Pertama, dari 14.948 unit yang melakukan penjualan kepasar luar negri sebagian besar

adalah dari kategori IK (13.191 unit), pola distribusi ini memberi suatu indikasi bahwa Ik lebih

berorientasi X dibnbandingkan IMI. Hal kedua yang menarik adalah bahwa dari 20.454 unit

yang melakukan X, tidak semuanya menjual 100% dari produk mereka ke pasar luar negri. Ada

yang mengekspor sebagian kecil saja dari produk mereka dan sisanya dijual ke pasar domestik.

Hasil SUSI 2000 juga memberikan informasi mengenai distribusi dari 20.454 unit yang

melakukan X menurut wilayah. Sebagian besar terdapat di jawa dan Bali, seperti yang di bahas

sebelumnya erat kaitannya dengan kenyataan bahwa populoasi dari Uk di Indonesia

terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Hal yang menarik dari data ini bahwa tidak ada satu unit pun di

kalimantan dan maluku serta Irian jaya yang melakukan X. Hal ini memberi kesan UK di

kawasan Barat lebih maju dan lebih berorientasi ekspor dibandingkan rekannya dikawasan

Timur (kecuali sulawesi dan nusa tenggara yang jumlahnya relatif kecil).

E. PROSPEK UKM DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS DAN GLOBALISASI

PEREKONOMIAN DUNIA

Bagi setiap unit usaha dari semua skala dan di semua sektor ekonomi, era

perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia di satu sisi akan menciptakan banyak

kesempatan. Namun disisi lain akan menciptakan bamyak tantangan yang apabila tidak dapat

dihadapi dengan baik akan menjelma menjadi ancaman. Bentuk kesempatan dan tantangan yang

akan muncul tentu akan berbeda menurut jenis kegiatan ekonomi yang berbeda. Globalisasi

perekonomian dunia juga memperbesar ketidakpastian terutama karena semakin tingginya

mobilisasi modal, manusia, dan sumber daya produksi lainnya serta semakin terintegrasinya

kegiatan produksi, investasi dan keuangan antarnegara yang antara lain dapat menimbulkan

gejolak-gejolak ekonomi di suatu wilayah akibat pengaruh langsung dariketikstabilan ekonomi di

wilayah lain.

1. Sifat Alami dari Keberadaan UKM

Laju pertumbuhan negatif dari jumlah UK lebih kecil dibandingkan apa yang dialami oleh

UM dan UB. Perbedaan ini disuatu sisi memberi suatu kesan bahwa pada umumnya UK lebih “

tahan banting” dibandingkan dua kelompok usaha lainnya itu dalam menghadapi suatu gejolak

ekonomi. Relatif lebih baiknya UK dibandingkan UM atau UB dalam menghadapi krisis

ekonomi tahun tahun 1998 tidak lepas dengan sifat alami dari keberadaan UM, apalagi UB di

indonesia. Sifat alami yang berbeda ini sangat penting untuk dipahami, agar dapat memprediksi

masa depan UK atau UKM.

Seperti dibanyak LCDs lainnya, UK di Indonsia didominasi oleh unit-unit usaha

tradisional, yang di satu sisi, dapat di bangun dan beroperasi hanya dengan modal kerja dan

modal investasi kecil dan tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern

yang kompleks dan mahal, seperti di usaha-usaha modern (UB dan hingga tingkat tertentu UM),

dan di sisi lain, berbeda dengan UM, UK pada umumnya membuat barang-barang konsumsi

sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk membuat

barang-barang tersebut, UK tidak terlalu memerlukan L dengan tingkat pendidikan formal yang

tinggi dan harus digaji mahal (tidak perlu memakai seorang manajer dengan diploma MBA atau

yang memiliki diploma sarjana ekonomi atau seorang insinyur) dan tidak membutuhkan

teknologi (T) canggih dalam bentuk mesin-mesin dan alat-alat produksi modern, oleh karena itu,

tidak mengherankan bila melihat Indonesia adalah dari kelompok masyarakat berpendidikan

rendah (SD), dan kebanyakan dari mereka menggunakan mesin serta alat produksi sederhana

atau hasil rekayasa sendiri.

Implikasi dari sifat alami ini bebeda dengan UM dan UB. UK sebenarnya tidak terlalu

tergantung pada fasilitas-fasilitas dari pemerintah termasuk skim-skim krdit murah. Banyak studi

yang menunjukan bahwa ketergantungan UK terhadap modal dari sumer-sumber informal jauh

lebih besar daripada terhadap kredit perbankan karena berbagai alasan.

2. Kemampuan UKM

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia, kemajuan T,

penguasaan ilmu pengetahuan, dan kualitas SDM yang tinggi (profesionalisme) merupakan tiga

faktor keunggulan kompetitif yang akan menjadi dominan dalam menentukan bagus tidaknya

prospek dari suatu usaha. Jika pengusaha kecil dan menengah Indonesia tidak memiliki ketiga

keunggulan kompetitif tersebut bahkan, UKM indonesia akan terancam tergusur dari segmen

pasarnya sendiri oleh produk-produk M dengan harga yang lebih murah dan kualitas serta disain

yang lebih baik, seperti yang terjadi sekaarang dengan membanjirnya barang-barang dari Cina

sampai kepasar-pasar tradisional.

Pentingnya ketiga faktor keunggulan kompetitif tersebut dikombinasikan dengan faktor-

faktor kekuatan lainnya yang sangat menentukan prospek UKM di masa depan. Didalam era

perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia, lingkungan eksternal domestik

dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yang merupakan tiga tantangan yang dihadapi oleh setiap

perusahaan di Indonesia. Jika perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak siap, tantangan-

tantangan tersebut bisa berubah menjadi Empat ancaman.

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=09&notab=3

http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5612/Tinjauan%20Pustaka_2009sus-

Tiaralenggogeni's Blog

Usaha Kecil dan Menengah & Penanaman Modal Asing

{ April 14, 2011 @ 4:06 pm } · { Uncategorized }

Usaha Kecil dan MenengahBab 1Pendahuluan

Selama ini perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat luas, terutama karena kelompok unit usaha tersebut menyumbang sangat banyak kesempatan kerja dan oleh karena itu menjadi salah satu sumber penting bagi penciptaan pendapatan. Selain itu, UKM juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan PDB dan ekspor nonmigas, khususnya ekspor barang-barang manufaktur. Karena pentingnya tiga peran ini, maka secara metodologi, perkembangan UKM di dalam suatu ekonomi selalu di ukur dengan tiga indikator, yakni jumlah L, NO, atau NT, dan nilai X dari kelompok usaha tersebut, baik secara absolut maupun relatif terhadap usaha besar (UB).UKM terdapat di semua sektor ekonomi, termasuk di industri manufaktur dan perdagangan. Oleh karena itu industri dan dagang kecil (IDK) tergolong dalam batasan UK menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang UK, maka batasan IDK didefinisikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar Rp 1 miliar atau kurang. Batasan mengenai skala usaha menurut BPS yaitu berdasarkan kriteria jumlah L sudah mulai juga digunakan oleh Deperindag, yakni sebagai berikut. Industri dan dagang mikro (IDMI): 1-4 orang; industri dan dagang kecil (IDK): 5-19 orang; industri dan dagang menengah (IDM): 20-99 orang, dan industri dan dagang besar (IDB): 100 orang atau lebih.

Bab 2Pembahasan

Perkembangan Jumlah Unit dan Tenaga Kerja di UKMJumlah unit UKM bervariasi menurut sektor, dan terutama UK terkonsentrasi di pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Tahun 1997, jumlah UK di sektor tersebut tercatat 22.511.588 unit, dan tahun 1998 jumlahnya meningkat menjadi 23.097.871 unit, atau tumbuh 2,6% (dibandingkan UM yang tumbuh 1,2%). Walaupun tidak ada studi-studi empiris yang dapat mendukung, namun dapat diduga (hipotesis) bahwa kenaikan jumlah unit UK tersebut erat kaitannya dengan boom yang di alami oleh beberapa subsektor pertanian, khususnya perkebunan sebagai efek “positif” dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.Distribusi jumlah unit usaha menurut skala usaha dan sektor menunjukkan bahwa di satu sisi, UKM memiliki keunggulan atas UB di pertanian, dan di sisi lain, dilihat dari jenis produk yang dibuat, jenis teknologi dan alat-alat produksi yang dipakai, dan metode produksi yang diterapkan, UKM di Indonesia pada umumnya masih dari kategori usaha ‘primitif’.

http://tiaralenggogeni.wordpress.com/category/uncategorized/

http://tiaralenggogeni.wordpress.com/2011/04/14/usaha-kecil-dan-menengah-penanaman-modal-asing/

http://tiaralenggogeni.wordpress.com/

Perkembangan UKM di Industri pengolahan dan perdagangan berdasarkan data Deperindag menunjukkan bahwa secara umum jumlah unit industri kecil dan menengah (IKM) dan dagang kecil dan menengah (DKM) selama periode 1998-2001 mengalami peningkatan masing-masing dari 2,1 juta ke hampir 2,9 juta unit dan dari 8,3 juta ke hampir 9,7 juta unit. Di dalam kelompok IKM, jumlah unit IK tumbuh rata-rata 11,1% per tahun, yang masing-masing hanya sekitar 6% lebih; sedangkan jumlah unit DKM tumbuh rata-rata 5,13% per tahun, juga lebih tinggi di bandingkan rekannya dari skala yang lebih besar. UKM di Indonesia sangat penting terutama dalam penciptaan/pertumbuhan kesempatan kerja, atau sumber pendapatan bagi masyarakat/RT miskin. Hal ini di dasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha ini mengerjakan jauh lebih banyak orang di bandingkan jumlah orang yang bekerja di UB. Dalam kelompok UKM juga terdapat perbedaan yang besar antara tingkat kepadatan L dari UK dibandingkan dari UM. Jumlah L yang di serap oleh UK tahun 2000 mencapai 63,5 juta orang dan naik menjadi hampir 65,3 juta orang tahun 2001. Sebagai perbandingan, pada tahun 2000 UM dan UB hanya menyerap masing-masing 7 juta dan 300 ribu orang lebih, dan pada tahun 2001 hampir mencapai 8 juta dan 400 ribu orang lebih.Pentingnya UKM sebagai salah satu sumber pertumbuhan kesempatan kerja di Indonesia tidak hanya tercerminkan pada kondisi statis, yakni jumlah orang yang bekerja di kelompok usaha tersebut yang jauh lebih banyak daripada yang diserap oleh UB, tetapi juga dapat dilihat pada kondisi dinamis, yakni dari laju kenaikannya setiap tahun yang lebih tinggi daripada di UB. Di dalam kelompok UKM juga terdapat perbedaan antara UK dan UM. Dengan laju pertumbuhan L rata-rata per tahun di UK yang relatif lebih tinggi di bandingkan di UM dan UB, maka secara relatif kontribusi penyerapan L di UK meningkat selama periode yang diteliti, dari 87,62% tahun 1997 ke 88,59% tahun 2001.Informasi mengenai UK di industri pengolahan dari data BPS dalam publikasi tahunannya statistik Indonesia 2001 menunjukkan bahwa jumlah unit IMI jauh lebih banyak di bandingkan jumlah unit IK, dan ini memang merupakan salah satu karakteristik dari UK di LDCs atau negara-negara berpendapatan rendah, dibandingkan di Dcs atau negara-negara berpendapatan tinggi, di mana UK pada umumnya adalah usaha modern. Dan kelompok usaha tersebut sangat dominan di industri-industri yang memproduksi barang-barang konsumsi sederhana seperti makanan dan minuman, tekstil dan produk-produknya (TPT), dan produk-produk dari kayu.

Nilai Output dan Input

Peran UKM di Indonesia dalam bentuk kontribusi output terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB cukup besar, walaupun tidak sebesar kontribusinya terhadap penciptaan kesempatan kerja. Kontribusi NO atau NT dari UK terhadap pembentukan PDB jauh lebih besar dibandingkan kontribusi dari UM. Akan tetapi, perbedaan ini tidak dikarenakan tingkat produktivitas di UK lebih tinggi daripada di UM, melainkan lebih di dorong oleh jumlah unit dan L yang memang jauh lebih banyak di UK dibandingkan di UM (dan UB). Dari data BPS (statistik Indonesia 2001) mengenai NO dan NT dari UK di sektor industri manufaktur menurut kelompok industri. Ada beberapa hal yang menarik. Pertama, NO atau NT bervariasi menurut subsektor, dan yang paling banyak (seperti juga yang di tunjukkan oleh data dari sumber-sumber lain) terdapat di tiga subsektor, yakni makanan, minuman, dan tembakau, tekstil dan produk-produknya (TPT), dan kulit serta produk-produknya, dan kayu beserta produk-produknya, yang lagi-lagi memberi suatu kesan bahwa IK dan IMI pada umumnya lebih unggul di ketiga

subsektor itu di bandingkan di subsektor-subsektor lainnya.Kedua, dibeberapa kelompok industri No dan NT dari IMII lebih besar dibandingkan IK. Sedangkan hasil SUSI 2000 menyajikan data mengenai nilai produksi bruto (NO), biaya antara, dan upah serta gaji dari usaha tidak berbadan hukum. Terakhir, data Deperindag menunjukkan bahwa dari NO total dari IDK sekitar 57,3 triliun rupiah. Tiga subsektor tersebut merupakan pusat konsentrasi dari kegiatan produksi UK.

Ekspor

Selain kontribusinya terhadap pertumbuhan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting pendapatan, UKM di Indonesia juga sangat diharapkan karena memang mempunyai potensi besar sebagai salah satu sumber penting perkembangan (diversifikasi) dan pertumbuhan X, khusunya X manufaktur. Kemampuan UKM Indonesia untuk merealisasikan potensi-X nya ditentukan oleh suatu kombinasi dari sejumlah faktor – faktor keunggulan relatif yang dimiliki Ukm Indonesia atas pesaing-pesaingnya, baik dari dalam (UB) maupun luar negeri. Data Deperindag juga memberikan informasi mengenai perkembangan kinerja X dari IK untuk sejumlah komoditi. Dari segi nilai X, pakaian jadi, batik dan TPT lainnya serta barang-barang jadi dari kulit seperti tas merupakan X unggulan IK. Secara keseluruhan, nilai X dari IK setiap tahun sangat kecil jika di bandingkan dengan IM dan IB. Data Deperindag menunjukkan bahwa dalam tahun 2001 saham X dari IK sebagai suatu persentase dari ekspor total dari produk-produk nonmigas sekitar 6,9%, sedikit naik dibandingkan tahun 1999 yang sebesar 6,1%.

Prospek UKM Dalam Era Perdagangan Bebas dan Globalisasi Perekonomian Duniabagi setiap unit usaha dari semua skala dan di semua sektor ekonomi, era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia di satu sisi akan menciptakan banyak kesempatan. Namun di sisi lain juga menciptakan banyak tantangan yang apabila tidak dapat di hadapi dengan baik akan menjelma menjadi ancaman. Bentuk kesempatan dan tantangan yang akan muncul tentu akan berbeda menurut jenis kegiatan ekonomi yang berbeda.

1. Sifat Alami dari Keberadaan UKM

Data mengenai jumlah UKM yang disajikan di atas menunjukkan bahwa jumlah UKM bertambah terus setiap tahun, terkecuali tahun 1998, pada saat banyak perusahaan dari semua skala usaha menghentikan kegiatan produksi mereka karena krisis ekonomi. Berdasarkan data tersebut, dapat diperkirakan bahwa jumlah UKM sekarang dan tahun-tahun berikutnya kan meningkat. Relatif lebih baiknya UK dibandingkan UM atau UB dalam menghadapi krisis ekonomi tahun1998 tidak lepas dari sifat alami dari keberadaan UM, apalagi UB di Indonesia. Sifat alami yang berbeda ini sangat penting untuk dipahami, agar dapat memprediksi masa depan UK atau UKM.

2. Kemampuan UKM

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia, kemajuan T, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kualitas SDM yang tinggi (profesionalisme) merupakan tiga faktor keunggulan kompetitif yang akan menjadi dominan dalam menentukan bagus tidaknya prospek dari suatu usaha. Pentingnya tiga faktor keunggulan kompetitif tersebut dikombinasikan dengan

faktor-faktor kekuatan lainnya yang sangat menentukan prospek UKM di masa depan, dapat dipahami dengan menggunakan kerangka pemikiran teoritis.

Penanaman Modal Asing

A. Pengertian Penanaman Modal Asing

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1967 ditegaskan bahwa Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini menurut pasal 2 ialah :

a. alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, yang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat terse-but tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.c. bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Adapun modal asing dalam Undang-undang ini tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi pula alat-alat perlengkapan tetap yang diperlukan untuk menjalankanperusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang/badan asing yang dipergunakan dalam perusaha¬an di Indonesia dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri tetapi dipergunakan kembali di Indonesia.

B. Bentuk Hukum, Kedudukan dan Daerah Berusaha

Menurut pasal 3 UPMA perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang perseorangan, dapat menimbulkan kesulitan/ketidak tegasan di bidang hukum Internasional. Dengan kewajiban bentuk badan hukum maka dengan derai-kian akan mendapat ketegasan mengenai status hukumnya yaitu badan hukum Indonesia yang tunduk pada hukum Indonesia. Sebagai badan hukum terdapat ketegasan tentang modal y ditanam di Indonesia.Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusa-haan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan. besarnya penanaman modal dan keinginan Ekonomi Nasional dan Daerah (Pasal 4). Dengan ketentuan ini maka dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengar,

C. Badan Usaha Modal Asing

Dalam pasal 5 UPMA disebutkan, bahwa :a) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam-an modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.b) Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.Bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak menurut pasal 6 UPMA adalah sebagai berikut :a. pelabuhan-pelabuhanb. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umumc. telekomunikasid. pelayarane. penerbanganf. air minumg. kereta api umumh. pembangkit tenaga atomi. mass media.

D. TenagaKerja

Menurut pasal 9 UPMA pemilik modal mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan-perusahaan di mana modalnya ditanam.Kepada pemilik modal asing diperkenankan sepenuhnya menetapkan direksi perusahaannya. Kiranya hal demikian itu sudah sewajarnya karena penanaman modal asing ingin menyerahkan pengurusan modal kepada orang yang dipercayanya. Dalam hal kerjasama antara modal asing dan modal nasional direksi ditetap-kan bersama-sama.Dalam pasal 10 ditegaskan, bahwa perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warganegara Indonesia kecuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11. Sedangkan dalam pasal 11 UPMA disebutkan bahwa perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warganegara asing bagi jabatan-jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menyeleng-garakan atau menyediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam atau di luar negeri secara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tujuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

E. Pemakaian Tanah

Dalam pasal 14 UPMA disebutkan, bahwa untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai menurut

peraturan perundangan yang berlaku.Ketentuan pasal 14 ini yang memungkinkan diberikannya tanah kepada perusahaan-perusahaan yang bermodal asing bukan saja dengan hak pakai, tetapi juga dengan hak guna bangunan dan hak guna usaha, merupakan penegasan dari apa yang ditentukan di dalam pasal 55 ayat 2 Undang-undang Pokok Agraria, berhubungan dan pasal 10, 62 dan 64 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/ 1969.Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria pasal 35, pasal 29 dan pasal 41, maka hak guna bangunan tersebut dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, yang meng-ingat keadaan perusahaan dan bangunannya dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna usaha dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 25 tahun.Kepada perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan macam tanaman yang diusahakannya memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha dengan jangka waktu hak guna usaha tersebut dapat diperpanjang paling lama 25 tahun. Hak pakai diberikan dengan jangka waktu menurut keperluannya, dengan mengingat pembatasan-pembatasan bagi hak guna bangunan dan hak guna usaha tersebut di atas.

F. Jangka Waktu Penanaman Modal Asing, Hak Transfer dan Repatriasi

Pasal 18 UPMA menegaskan, bahwa dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang : tidak melebihi 30 (tigapuluh) tahun.Selanjutnya (menurut Penjelasan Pasal 18 UPMA) diadakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :a. Perusahaan Modal Asing harus mengadakan pembukaan ter-sendiri dari modal asingnya;b. Untuk menetapkan besarnya modal asing maka jumlahnya harus dikurangi dengan jumlah-jumlah yang dengan jalan repatriasi telah ditransfer;c. Tiap tahun perusahaan diwajibkan menyampaikan kepada Pemerintah suatu ikhtisar dari modal asingnya.

Mengenai hak transfer, dalam pasal 19 UPMA ditetapkan sebagai berikut :

1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asing dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk :a. Keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain;b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerjakan di Indonesia;c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;d. penyusutan atas aht-alat perlengkapan tetap;e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.

2) Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.modal asing. Dirasakan adil apabila perusahaan-perusahaan yang menggunakan modal asing tidak diperbolehkan merepatriasi modalnya mentransfer penyusutan selama perusahaan-perusahaan itu masih memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain. Perlu diterangkan bahwa transfer keuntungan modal asing dapat dilakukan juga selama perusahaan itu memperoleh kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain.

G. Nasionalisasi dan Kompensasi

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai atau mengurus perusahaan yang bersangkutan.kecuali jika dengan Undang-undang dinyatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian (Pasal 21).Jika diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wajib memberikan kompensasi/gantirugi yang jumlah, macam dan cara pembayarannya disetujui oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang berlaku. Apabila antara kedua belah pihak tidak terdapat persetujuan mengenai jumlah, macam dan cara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrasi yang putusannya mengikat kedua belah pihak.Untuk menjamin ketenangan bekerja modal asing yang ditanam di Indonesia maka dalam pasal ini ditetapkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan modal asing, kecuali jika kepentingan negara menghendakinya. Tindakan demikian itu hanya dapat dilakukan dengan Undang-undang serta dengan pemberian kompensasi menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional.

H. Kerjasama Modal Asing dan Modal Nasional

UPMA daJam pasal 23 menegaskan, bahwa daJam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerja-sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3 di atas.Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan cara-cara kerjasama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan jasa-jasa.Pengertian modal nasional dalam Undang-undang ini meliputi modal Pemerintah Pusat dan Daerah, Koperasi dan modal swasta nasional.Adapun keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerjasama antara lain modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta” kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam (Pasal 24).Pertanian Oleh Petani Untuk Pertanian

Bab 3PenutupKesimpulan

Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang perorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Penanaman Modal Asing

Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari. Yang menjadi permasalahan bahwa kehadiran investor asing ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakan hukum.

Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor. Pemerintah menetapkan bidang-bidang usaha yang memerlukan penanaman modal dengan berbagai peraturan. Selain itu, pemerintah juga menentukan besarnya modal dan perbandingan antara modal nasional dan modal asing. Hal ini dilakukan agar penanaman modal tersebut dapat diarahkan pada suatu tujuan yang hendak dicapai. Bukan haya itu seringkali suatu negara tidak dapat menentukan politik ekonominya secara bebas, karena adanya pengaruh serta campur tangan dari pemerintah asing.

Berbagai strategi untuk mengundang investor asing telah dilakukan. Hal ini didukung oleh arah kebijakan ekonomi dalam TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 salah satu kebijakan ekonomi tersebut adalah :

“mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang.”

Kebijakan mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, oleh karena itu usaha-usaha di bidang tersebut diberi prioritas dan fasilitas. Alasan kebijakan yang lain yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.

Upaya pemerintah untuk mencari modal asing agar mau kembali menanamkan modalnya di Indoensia sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Ditambah lagi sejak krisis ekonomi melanda Indonesia pada tahun 1998, penanaman modal di Indonesia semakin menurun. Jangan menarik investor, menjaga investor yang sudah ada saja belum maksimal, misalnya dengan tutupnya perusahaan asing seperti PT. Sony Electornics Indonesia pada 27 Nopember 2002. Terlebih lagi pada tahun 2003 yang lalu, hal ini dikarenakan adanya invasi Amerika ke

Irak serta mewabahnya penyakit sindrom pernafasan akut. Hal ini menimbulkan ketidak pastian perekonomian dunia dan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia terutama terhadap penanam modal, padahal pemerintah telah mencanangkan tahun 2003 ini sebagai tahun investasi.

Untuk bisa memenuhi harapan tersebut, pemerintah, aparat hukum dan komponen masyarakat dituntut untuk segara menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi. Menyadari pentingnya penanaman modal asing, pemerintah Indonesia menciptakan suatu iklim penanaman modal yang dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia. Usaha-usaha tersebut antara lain adalah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang penanaman modal asing dan kebijaksanaan pemerintah yang pada dasarnya tidak akan merugikan kepentingan nasional dan kepentingan investor.

Usaha pemerintah untuk selalu memperbaiki ketentuan yang berkaitan dengan penanaman modal asing antara lain dilakukan dengan memperbaiki peraturan dan pemberian paket yang menarik bagi investor asing. Pada akhirnya harus tetap diingat bahwa maksud diadakannya penanaman modal asing hanyalah sebagai pelengkap atau penunjang pembangunan ekonomi Indonesia. Pada hakekatnya pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan ketentuan swadaya masyarakat, oleh karena itu pemerintah harus bijaksana dan hati-hati dalam memberikan persetujuan dalam penanaman modal asing agar tidak menibulkan ketergantungan pada pihak asing yang akan menimbulkan dampak buruk bagi negara ini dikemudian hari.

Prospek Bisnis UKM dalam Era Perdagangan

Bebas dan Otonomi Daerah

Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA., APU. Ahli Peneliti Utama bidang Ekonomi -Lembaga Ilmu Pengtahuan Indonesia

e-mail address: [email protected]

ABSTRAKSI

Usaha kecil menengah telah terbukti mampu hidup dan berkembang di dalam badai

krisis selama lebih dari enam tahun, keberadaannya telah dapat memberikan kontribusi

terhadap PDB sebesar hampir 60%, penyerapan tenaga kerja sebesar 88,7% dari seluruh

angkatan kerja di Indonesia dan kontribusi UKM terhadap ekspor tahun 1997 sebesar 7,5%

(BPS tahun 2000). Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan otonomisasi daerah maka

pengembangan UKM diarahkan pada : (1). Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif

bagi UKM; (2). Pengembangan lembaga-lembaga financial yang dapat memberikan akses

terhadap sumber modal yang transparan dan lebih murah; (3). Memberikan jasa layanan

pengembangan bisnis non finansial kepada UKM yang lebih efektif; dan (4). Pembentukan

aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di

luar negeri. Berkembang atau matinya usaha kecil menengah dalam era perdagangan bebas

tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis

dengan lembaga lainnya.

Krisis ekonomi kini sudah berusia lebih dari enam tahun. Namun tanda-tanda pemulihan

yang diharapkan agaknya masih berjalan sangat lambat dan terseok-seok, walaupun nilai tukar

rupiah semakin menguat dan kondisi sosial-politik nasional sudah semakin membaik. Pemulihan

ekonomi yang berjalan lambat ini ditunjukkan antara lain dari masih rendahnya tingkat

pertumbuhan ekonomi nasional, tingginya angka pengangguran dan kemiskinan serta

"mandegnya" perkembangan kegiatan usaha berskala besar baik PMA maupun PMDN. Secara

detail angka-angka perkembangan indikator makro ekonomi yang belum menjanjikan dapat kita

lihat pada laporan yang dikeluarkan, baik oleh Badan Pusat Statistik maupun dalam literatur-

literatur ekonomi lainnnya (misalnya, Prema Chandra Athukorola, Bulletin Of Indonesian

Economic Studies, Agustus 2002; Badan Pusat Statistik, 2002 dan 2003). Mesin pemulihan

ekonomi selama ini masih sangat tergantung pada besaran tingkat konsumsi semata, dan sedikit

didorong oleh kegiatan investasi portofolio dan ekspor.

Ditengah pemulihan ekonomi yang masih lambat ini, perekonomian nasional dihantui

pula dengan ambisi nasional untuk melakukan otonomi daerah dan desentralisasi. Selain itu,

adanya komitment nasional untuk melaksanakan perdagangan bebas multilateral (WTO),

regional (AFTA), kerjasama informal APEC, dan bahkan ASEAN Economic Community (AEC)

tahun 2020 merupakan tambahan pekerjaan rumah yang harus pula disikapi secara serius. Dalam

hal otonomi daerah dan desentralisasi, berbagai persoalan masih semrawut. Ini terjadi karena

disatu pihak ada pihak-pihak tertentu yang tetap berkeinginan untuk melakukan otonomi daerah

dan desentralisasi sesuai dengan UU no. 22/1999 dan UU no. 25/1999, sedangkan di pihak lain

banyak yang menuntut revisi alas kedua undang-undang tersebut. Tarik menarik ini selanjutnya

menimbulkan berbagai ketidakpastian, sehingga banyak daerah menetapkan berbagai peraturan

baru khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah, lisensi dan pungutan lainnya. Diperkirakan

lebih dari 1000 peraturan yang berkaitan dengan pajak dan pungutan lainnya telah dikeluarkan

daerah-daerah sejak diundangkannya pelaksanaan desentralisasi (Jakarta Post, 6 Mei 2002).

Peraturan-peraturan ini telah menghasilkan beban berat bagi pelaksanaan kegiatan usaha di

daerah (Firdausy, 2002; Ilyas Saad, 2002).

Dalam situasi dan kondisi ekonomi yang belum kondusif ini, pengembangan kegiatan

usaha kecil dan menengah (selanjutnya disebut UKM) dianggap sebagai satu alternatif penting

yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah.

Argumentasi ekonomi dibelakang ini yakni karena UKM merupakan kegiatan usaha dominan

yang dimiliki bangsa ini. Selain itu pengembangan kegiatan UKM relatif tidak memerlukan

kapital yang besar dan dalam periode krisis selama ini UKM relatif Utahan banting", terutama

UKM yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertanian. Depresiasi rupiah terhadap dollar

Amerika telah menyebabkan UKM dalam sektor pertanian dapat mengeruk keuntungan yang

relatif besar. Sebaliknya, UKM yang tergantung pada input import mengalami keterpurukan

dengan adanya gejolak depresiasi rupiah ini.

Tulisan singkat ini bertujuan untuk mediskusikan prospek bisnis UKM dalam era

perdagangan bebas dan otonomi daerah. Untuk membahas topik ini, berikut akan diuraikan

potensi dan kontribusi UKM terhadap perekonomian nasional sebagai latar belakang analisis.

Kemudian, didiskusikan upaya apa yang harus dilakukan dalam pengembangan UKM khususnya

di daerah dalam menghadapi perdagangan bebas dan otonomi daerah.

Potensi dan Kontribusi UKM terhadap Perekonomian

Usaha kecil dan menengah (UKM) memegang peranan penting dalam ekonomi

Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha (establishment) maupun dari segi penciptaan

lapangan kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Menteri Negara untuk

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM), usaha-usaha kecil termasuk

usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha dengan jumlah total penjualan (turn over)

setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar), pada tahun 2000 meliputi 99,9 persen dari total usaha-

usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan

total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar) meliputi hanya

0,14 persen dari jumlah total usaha. Dengan demikian, potensi UKM sebagai keseluruhan

meliputi 99,9 per sen dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia.

Besarnya peran UKM ini mengindikasikan bahwa UKM merupakan sektor usaha

dominan dalam menyerap tenaga kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan BPS (2000), pad a

tahun 1999 usaha-usaha kecil (termasuk usaha rumah tangga) mempekerjakan 88,7 persen dari

seluruh angkatan kerja Indonesia., sedangkan usaha menengah mempekerjakan sebanyak 10,7

persen. Ini berarti bahwa UKM mempekerjakan sebanyak 99,4 persen dari seluruh angkatan

kerja Indonesia. Disamping ini nilai tambah bruto total yang dihasilkan usaha-usaha kecil secara

keseluruhan meliputi 41,9 per sen dari Produk Domestik Bruto (POB) Indonesia pad a tahun

1999, sedangkan usaha-usaha menengah secara keseluruhan menghasilkan 17,5 persen dari POB

(Iihat juga Thee Kian Wie, 2001). Dengan demikian, nilai tambah bruto total yang dihasilkan

UKM secara keseluruhan hampir sebesar 60 persen dari POB (TabeI1).

Tabel1. Jumlah tenaga kerja dan kontribusi UKM pada PDB, 1999

Usaha Kecil

(termasuk mikro)

Usaha

Menengah

Usaha Kecil

Dan Menengah

Usaha

Besar

Total

Jumlah Usaha

36.761.689

(99.85%)

51.889

(0.14%)

36.813.588

(99.99%)

1831

(0.01%)

36.816.409

(100.0%)Jumlah Tenaga

kerja

57.965.368

(88.7%)

7.009.393

(10.7%)

64.974.761

(99.4%)

364.975

(0.6%)

65.339.736

(100.0%)

Sumbangan pada

PDB (dalam jutaan

Rp. Pada harga

berlaku

450.415.060

(41.9%)

187.825.282

(17.5%)

638.240.342

(59.4%)

436.901.970

(40.6%)

1.075.142.312

(100.0%)

Note : Usaha kecil (termasuk mikro) adalah usaha dengan jumlah penjualan yang kurang dari Rp. 1 Milyar

Usaha menengah adalah usaha dengan jumlah penjualan antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 Milyar

Usaha besar adalah usaha dengan jumlah penjualan yang melebihi Rp. 50 milyar.

Sumber : BPS, 2000; Urata, 2000.

Dari angka-angka pada Tabel1 di atas dapat diperhatikan bahwa struktur ekonomi

nasional masih bersifat dualistik atau lebih memperlihatkan strukturyang tersegmentasi (Thee

Kian Wie, 2001). Di satu sisi jumlah usaha besar hanya berjumlah sedikit yakni 0,01 per sen dari

jumlah total usaha yang ada, namun menghasilkan tidak kurang dari 40,6 persen dari POB

Indonesia, sedangkan UKM yang meliputi 99,9 persen dari seluruh usaha hanya menghasilkan

59,4 per sen dari POB Indonesia.

Potret dualistik struktur usaha nasional juga terjadi pada sektor industri manufaktur.

Berdasarkan data BPS (1999), jumlah total usaha menengah dan besar hanya meliputi 0,8 per sen

dari seluruh usaha yang bergerak di sektor industri manufaktur. Namun dalam kontribusinya

terhadap PDB, UMB (usaha menengah dan besar) menghasilkan tidak kurang dari 91 ,7 per sen

pada tahun 1999. Disisi lain usaha kecil dan rumah tangga meliputi 99,2 per sen dari total usaha,

namun hanya memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 8,3 persen dari nilai tambah bruto

total yang dihasilkan sektor industri manufaktur (TabeI2).

Tabel2. Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Sumbangan Usaha pada Nilai Tambah Bruto Sektor Industri Manufaktur

Usaha rumah

Tangga(mikro)

Usaha Kecil Usaha Rumah Tangga dan Kecil

Usaha Menengah dan Besar

Total

Jumlah Usaha 2.610.693

(90.8%)

241.169

(8.4%)

2.851.862

(99.2%)

22.386

(0.8%)

2.874.248

(100.0%)Jumlah Tenaga kerja

4.275.424

(40.6%)

2.077.298

(19.7%)

6.353.722

(60.4%)

4.170.093

(39.6%)

10.522.815

(100.0%)Sumbangan pada nilai tambah bruto sector industri manufaktur (milyar rupiah pada harga

4.293

(3.9%)

4.802

(4.4%)

9.095

(8.3%)

100.909

(91.7%)

110.004

(100.0%)

berlaku)

Catatan : Usaha rumah tangga adalah usaha yang mempekerjakan kurang dari lima (5) pekerja termasuk tenaga keluarga;

Usaha kecil adalah usaha yang mempekerjakan antara 5-19 tenaga kerja; usaha menengah adalah usaha yang mempekerjakan antara 20-99 tenaga kerja; Usaha Besar adalah usaha yang mempekerjakan lebih dari 100 tenaga kerja.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2000

Perkembangan UKM ini tidak hanya terdapat di pulau Jawa saja, melainkan juga tersebar

di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya UKM ini bergerak di berbagai sentra industri

(industrial clusters) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sentra industri kecil ini

umumnya bergerak di industri yang mengolah sumberdaya alam (resource based industries) dan

menghasilkan barang-barang yang khusus di produksi daerah- daerah tersebut. Kebanyakan

UKM yang relatif besar (dengan rata-rata penjualan di atas Rp. 1 Milyar setahun) yang bergerak

di sektor industri manufaktur relatif lebih banyak terdapat dipulau Jawa, sedangkan UKM yang

relatif lebih kecil (dengan penjualan kurang dari Rp. 1 milyar setahun) lebih banyak terdapat di

daerah-daerah luar Jawa. Pada Tabel 3 dapat diperhatikan kegiatan UKM di pulau Jawa dengan

penjualan di atas Rp. 1 Milyar yakni sebanyak 66,8 persen dan

Tabel 3. Persentase Jumlah Usaha Kecil danMenengah di sektor Industri Manufaktur di Jawa dan

Luar Jawa Menurut Nilai Penjualan sisanya berasal dari luar Pulau Jawa. Kondisi yang sarna

juga terlihat pada kegiatan UKM dengan penjualan di bawah Rp. 1 Milyar dimana sekitar 53,7

persen berasal dari Jawa.

Penjualan di atas Rp. 1 milyar

Penjualan di bawah Rp. 1 milyar

Jawa luar

Jawa

66.8%

33.2%

53.7%

46.3%Total 100.0% 100.0%

Sumber: Deprindag, 2001; Urata, 2000

Potret dominasi UKM di Pulau Jawa tentu saja bukan merupakan hal yang mengejutkan.

Hal ini karena kegiatan ekonomi nasional berpusat di Jawa dengan penduduk melebihi dua

pertiga total penduduk Indonesia sehingga berfungsi sebagai daya tarik pengembangan kegiatan

usaha. Daya tarik lain yakni karena akses dan fasilitas untuk pengembangan kegiatan ekonomi di

Pulau Jawa jauh lebih baik dibandingkan Pulau-Pulau lain di luar Jawa.

Tabel4. Peranan UKM dalam Ekspor 1993-1999 Uutaan US$)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 (s/d

September)

Ekspor total

36.823 40.053 49.418 49.814 63.44 48.848 25.922

Ekspor Industri kecil

1.665

2.214 2.160 2.503 2.522 3.646 1.205

Ekspor industri kecil terhadap persentase ekspor total

4.6% 5.5% 4.8% 5.0% 4.7% 7.5% 4.6%

Sumber BPS, 2000 dan Depprindag , 2000; Urata, 2000

Kontribusi ekspor, UKM mempunyai potensi besar dalam meningkatkan penerimaan

ekspor Namun besarnya potensi ini belum dioptimalkan. Jenis UKM yang selama ini mempunyai

kontribusi penting pada pemasukan eksporyakni UKM yang bergerak di sektor industri

manufaktur, seperti garmen, tekstil dan produk tekstil, dan sepatu. UKM jenis ini sudah lama

memegang peranan penting dalam kegiatan ekspor. Peningkatan peranan UKM terhadap ekspor

ini terutama pada periode krisis yang terjadi sejak tahun 1997. Kegiatan UKM yang banyak

memberikan kontribusi pad a pemasukan neraca perdagangan yakni UKM dalam arti sempit

(tidak termasuk Usaha Rumah Tangga).

Pada Tabel 4 dapat diperhatikan bahwa kontribusi UKM sebelum terjadinya krisis

ekonomi (1993-1997) relatif rendah dibandingkan dengan kontribusinya pada periode krisis,

khususnya pada tahun 1998. Pada periode sebelum krisis ekonomi, kontribusi UKM terhadap

ekspor berkisar antara 4,6 persen sampai 5,5 persen. Pada saat perekonomian nasional anjlok*

dengan pertumbuhan ekonomi negatif 14 persen, kontribusi UKM melonjak dari 4,7 persen pada

tahun 1997 menjadi 7,5 persen. Kontribusi UKM terhadap penerimaan ekspor yang meningkat

tersebut paling tidak mempunyai tiga arti penting. Pertama, UKM merupakan kegiatan ekonomi

yang relatif tahan banting ketimbang kegiatan usaha besar. Kedua, peran UKM dalam

penerimaan ekspor nasional cukup penting dan berpotensi untuk lebih ditingkatkan lagi di masa

datang. Ketiga, pengembangan potensi ekspor UKM ini dapat membantu meringankan tekanan

pada neraca pembayaran internasional sebagai akibat dari besarnya hutang luar negeri maupun

karena adanya rencana pemerintah untuk menarik diri dari program IMF akhir tahun 2003.

Ketahanan bisnis UKM terhadap krisis ekonomi tersebut di atas telah diteliti juga oleh Urata

(2000), Thee Kian Wie (2001) dan The Asia Foundation (1999). Lebih lanjut studi yang pernah

dilakukan. Urata (2000), menemukan bahwa dampak krisis ekonomi ternyata lebih dahsyat

terjadi di perkotaan dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Hal ini dikarenakan pada

umumnya usaha besar berlokasi di daerah perkotaan, sebaliknya UKM relatif berlokasi di daerah

pedesaan. Dengan demikian, UKM dapat diharapkan berperanan penting dalam peningkatan

pembangunan ekonomi daerah pedesaan. Dan ini berarti dengan adanya pelaksanaan otonomi

daerah dan desentralisasi sejak awal tahun 2001, maka tidak dapat dihindarkan pentingnya

peningkatan peran UKM dalam memberdayakan perekonomian daerah.

Upaya Pengembangan Iklim Usaha dalam Mendorong UKM di Masa Datang

Prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah sangat tergantung

pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengembangkan bisnis UKM. Salah satu

upaya kunci yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengembangkan iklim usaha yang kondusif

bagi UKM. Untuk mencapai iklim usaha yang kondusif ini, diperlukan penciptaan lingkungan

kebijakan yang kondusif bagi UKM. Kebijakan yang kondusif dimaksud dapat diartikan sebagai

lingkungan kebijakan yang transparan dan tidak membebani UKM secara finansial bicara

berlebihan. Ini berarti berbagai campur tangan pemerintah yang berlebihan, baik pada tingkat

pusat maupun daerah harus dihapuskan, khususnya penghapusan berbagai peraturan dan

persyaratan administratif yang rumit dan menghambat kegiatan UKM.

Suatu faktor penting di beberapa daerah yang sangat mengurangi daya saing UKM adalah

pungutan liar (pungli) atau sumbangan wajib yang dikenakan pejabat aparat pemerintah. Pungli

liar ini tentu saja akan meningkatkan biaya operasi UKM sehingga mengurangi daya saing

mereka. Dengan demikian, pungutan liar maupun beban fiskal yang memberatkan perkembangan

UKM di daerah harus dihapuskan.

Selain penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif, program-program pengembangan

UKM yang diarahkan pada supply driven strategy sebaiknya mulai ditinggalkan, sebagai

pengganti dari arah program ini yakni pengembangan program UKM yang berorientasi

pasaryang didasarkan atas pertimbangan efisiensi dan kebutuhan riel UKM (market oriented,

demand driven programs). Fokus dari program ini yakni pertumbuhan UKM yang efisien

ditentukan oleh pertumbuhan produktivitas UKM yang berkelanjutan, dan pada gilirannya akan

mendorong pertumbuhan UKM yang berkelanjutan. Secara lebih spesisfik The Asia Foundation

(2000 dalam Thee Kian Wie, 2001) membagi fokus pengembangan UKM baru yang berorientasi

pasar tersebut dalam empat unsur pokok, yaitu: (1) pengembangan lingkungan bisnis yang

kondusif bagi UKM; (2) pengembangan lembaga-lembaga finansial yang bisa memberikan akses

kredit yang lebih mudah kepada U KM atas dasar transparansi; (3) pelayanan jasa-jasa

pengembangan bisnis non-finansial kepada UKM yang lebih efektif; dan (4) pembentukan

aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar

negeri.

Untuk pengembangan lembaga-lembaga finansial yang memberikan akses kredit kepada

UKM atas dasar terbuka dan transparan diperlukan pengembangan lembaga-lembaga finansial

yang sehat di daerah. Berbeda dengan kredit-kredit yang wajib diberikan oleh bank-bank

komersial kepada UKM dalam rangka skim KUK atau skim kredit likuiditas yang disalurkan

kepada UKM oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan BTN (Bank Tabungan Negara), maka

dalam skim baru ini lembaga- lembaga finansial wajib memudahkan akses kredit kepada U KM

atas dasar terbuka dan transparan. Pengalaman dengan berbagai skim kredit untuk UKM telah

menunjukkan, bahwa akses yang mudah ke berbagai sumber pendanaan jauh lebih efektif dalam

membantu operasi UKM daripada suku bunga kredit.

Dalam hubungan ini, maka peran pemerintah daerah adalah menyediakan kerangka

perundang-undangan dan peraturan- peraturan baru yang memungkinkan mekanisme pasar dapat

berfungsi dengan baik. Dalam hubungan ini diperlukan suatu standar pengawasan dan standar

akutansi baru untuk bank-bank dagang (commercials Bank) dan

bank-bank perkreditan (BPR) agar mereka tidak melakukan diskriminasi yang tidak perlu dalam

pemberian kredit kepada UKM. Dalam pemberian kredit kepada UKM, juga diperlukan suatu

mekanisme transparansi berupa pemberian laporan bank-bank dagang yang benar tentang kredit

yang telah diberikan kepada UKM (Timnberg, 2000 dalam Thee Kian Wie, 2001). Peraturan-

peraturan ini tentu saja harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Selanjutnya, upaya pengembangan jasa- jasa non-finansial melalui program bantuan

tehnis (technical assistance programs) yang sebelumnya diberikan oleh pemerintah atau pejabat

pemerintah, pada saat ini dan mendatang harus segera diserahkan pada pihak-pihak yang

mempunyai kompetensi tinggi di bidangnya. Hal ini dimaksudkan agar bantuan tehnis yang

diberikan kepada UKM dapat sesuai dengan kebutuhan riil yang diharapkan oleh pasar (market

oriented dan demand driven programs). Dengan demikian tenaga-tenaga penyuluh UKM yang

bertugas membantu UKM adalah mereka yang benar- benar terampil dan berwenang serta

memahami kebutuhan UKM. Dalam hubungan ini, maka sektor swasta perlu menjadi alternatif

dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, peran instansi-instansi yang terlalu berlebihan dan

tumpang tindih dalam program jasa pengembangan bisnis UKM sebaiknya dikurangi secara

bertahap, terutama program yang ternyata kurang efektif dan efisien, sehingga dapat diganti

program pengembangan bisnis UKM yang dilaksanakan pihak swasta.

Pembentukan aliansi strategis antara UKM dengan usaha-usaha aging merupakan

mekanisme yang paling penting dan efektif untuk alih informasi bisnis, teknologi, kemampuan

manajerial serta organisatoris, serta akses ke pasar ekspor bagi UKM daripada bantuan yang

diberikan oleh instansi pemerintah. Aliansi strategis ini berbeda dengan program kemitraan dan

keterkaitan Bapak angkat dan mitra usaha yang kita kenai selama ini. Ini karena kemitraan dan

keterkaitan cenderung didasarkan atas dorongan, kadang-kadang paksaan pemerintah, dan bukan

atas kehendak kedua belah pihak, sehingga pengalaman menujukkan program ini tidak efektif.

Dalam aliansi ini, maka UKM dan usaha lain, baik usaha besar atau UKM lainnya, ataupun

usaha aging atau usaha domestik melakukan kerjasama yang didasarkan atas kemauan dan

kepentingan bersama. Dengan demikian dalam aliansi ini tidak terjadi paksaan yang tidak perlu.

Keberhasilan model aliansi strategis ini telah pula dibuktikan manfaatnya bagi pengembangan

UKM di Indonesia.

Penutup

Prospek bisnis UKM di Indonesia masih menghadapi ujian berat, walaupun dari sisi potensi

jumlah dan kemampuan menyerap tenaga kerja, UKM memiliki keunggulan mutlak. Ujian berat

yang dihadapi UKM masih berkutat dalam hal peningkatan kemampuan internalnya sendiri,

maupun juga permasalahan eksternal lainnya. Kondisi UKM yang belum baik ini, jika tidak

diperbaiki segera akan menjadi bertambah terpuruk dengan adanya perdagangan be bas dan

otonomi daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemelut yang dihadapi UKM, maka tidak lain

kebijakan yang mendorong langsung perkembangan UKM pada masa kini dan di masa datang

sangat diperlukan. Kebijakan langsung dimaksud bukan hanya dalam hal penyediaan faktor-

faktor produksi dan lingkungan bisnis yang sangat diperlukan UKM, melainkan juga (bila

diperlukan) kebijakan proteksi terhadap UKM tertentu. Kebijakan proteksi ini jangan ditafsirkan

bahwa kita harus segera menghentikan komitmen kita terhadap semangat liberalisasi dan

globalisasi yang telah kita setujui, namun lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk menseleksi

kegiatan-kegiatan ekonomi yang masih harus dilindungi, terutama UKM yang baru tumbuh

(infant industries) maupun UKM yang mempunyai keterkaitan dengan rakyat kebanyakan. Ini

karena bila tidak dilindungi, maka UKM dalam kelompok ini akan tergilas dengan adanya

perdagangan bebas. Singkat kata, prospek bisnis UKM kini dan mendatang dalam menghadapi

perdagangan bebas dan otonomi daerah sangat tergantung tidak hanya pada upaya kita dalam

meningkatkan daya saing UKM, melainkan juga pada komitmen nasional untuk secara serius

mengembangkan kegiatan usaha ini. Tanpa ini semua, perdagangan bebas dan otonomi daerah

hanya akan menjadi malapetaka dahsyat bagi kelangsungan pembangunan Indonesia kini dan

mendatang.

Daftar Pustaka

Admiraal, P.H., (ed), 1996. Small Business in the Modern Economy, Blackwell – Oxford.

Athukorala, P., 2002. Survey of recent development, Bulletin of Indonesian

Economic Studies, vol. 38, no. 2, August 2002.

Badan Pusat Statistik, 1999. Sensus Ekonomi 1996: Hasil Pencacahan Lengkap

Indonesia, BPS, Jakarta.

____________,2000. Perkembangan UKM di Indonesia, mimeo, Jakarta.

Baumol, W. J, 1998. Entreprenuership : productive, Unproductive and

destructive, Journal of Political Economy,vol 98, pp. 893-921.

Berry, A., E. Rodrigues and H. Sandee, 2001. Small and Medium Enterprises

Dynamics in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies,

vol. 37. no. 3, ANU.

Deuster, P.R., 2002. Survey of Recent Development, Bulletin of Indonesian

Economic Studies, vol 38, no. 1, August 2002.

Firdausy, C.M., 2000. Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Isu dan Kebijakan

( Fiscal Desentralization in Indonesia : Issues and Policies), Paper

presented at Seminar in Islamic University of Bandung, Bandung, March 20, 2001.

___________,1999. Women Exnterpreneurs in SMEs : An Indonesian Case,

Korean Development Research Institute, Seoul.

___________,1998. Dampak Persetujuan Putaran Uruguay-GATT terhadap

Industri Kecil, Universitas Indonesia, Jakarta.

__________, 2002. Stategi pengembangan Iklim Usaha dalam Pengembangan

Usaha Kecil dan Menegah di Daerah, Jurnal Ekonomi UNTAR, vol 7, no. 1, Jakarta.

___________, 2000.Tantangan dan Peluang Globalisasi Bagi Perekonomian

Nasional, dalam INDONESIA MENAPAK ABAD 21 : KAJIAN EKONOMI

POLITIK, Milenium Publisher-IPSK LIPI, Jakarta.

Grizzell, S., 1988. Promoting Small-Scale Manufacturing in Indonseia : What

Works ? Development Studies Project II, research Project memo no. 17, Jakarta.

Group of Lisbon, 1995. Limits to competition, Cambridge, USA, MIT Press.

Hidayat, S., 2000. Otonomi daerah dalam Perspektif Lokal (Local Autonomy

in Local Perspective), Monograph. Centre for Economic Research –LIPI, Jakarta.

takmenyerah

Senin, 22 November 2010

MAKALAH USAHA KECIL MENENGAH

USAHA KECIL DAN MENENGAH

( UKM )

Di susun oleh : Diah Ernawati (24209822)

Khoirun Nisa (22209434)

Reyhan W Ramli (24209570)

Suci Okta Angelina (26209526)

Stephanie Octaviani (21209655)

Kelas :2EB19

http://stephanieoctaviani-takmenyerah.blogspot.com/

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................ ...... 2

DAFTAR ISI........................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang........................................................ ............... 3

Tujuan..................................................................................... 4

Metode Penulisan .................................................................. 4

BAB II PEMBAHASAN

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah.................................. 5

Contoh Usaha Kecil dan Menengah....................................... 8

BAB III PENUTUP

Kata penutup............................................................................ 10

Daftar Pustaka.......................................................................... 11

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa karena berkat, rahmat dan

karunianya, kami dapat menyelesaikan tugas makalah Usaha Kecil dan Menengah .

Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Widiyarsih yang telah memberikan tugas ini sehingga

kami dapat menambah pemahaman kami tentang Usaha Kecil dan Menengah. Terima kasih pula kami

ucapkan kepada teman-teman yang telah membantu kami dalam menyusun makalah ini.

Adapun tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Widiyarsih.

Banyak kendala yang kami alami dalam menyusun makalah ini. Namun, itu semua tidak menyurutkan

niat kami untuk menyelesaikan makalah ini.

Kami telah berupaya menyempurnakan makalah ini, namun seperti kata pepatah, “ Tak ada

gading yang tak retak” maka kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Ibu

Widiyarsih, teman-teman dan orang lain yang sudi meluangkan waktunya untuk menyimak isi dari

makalah ini.

Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami sehingga

makalah ini dapat terselesaikan. Kami sangat berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

UKM (Usaha Kecil Menengah) memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan

perekonomian Indonesia.Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru,UKM juga berperan

dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis nmoneter tahun 1997 di saat perusahaan-

perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.Saat ini,UKM telah

berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara Indonesia.

UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungka pihak-pihak tertentu saja.Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia.UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih mengganggur.Selain itu UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

UKM juga memanfatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensial di suatu daerah yang

belum diolah secara komersial.UKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap

daerah.Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Juga agar kita dapat mengetahui berapa besar keuntungan yang diperoleh apabila kita membuka

sebuah usaha kecil dan menengah, dan kita dapat mengetahui cara mengelola usaha kecil dan

menengah dengan baik, sehingga memperoleh laba yang cukup besar.untuk membangun sebuah usaha

awal.

Tujuan

Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan diharapkan bermanfaat

bagi kita semua. Juga Untuk dapat memacu dan meningkatkan penghasilan maka di perlukan strategi

ukm waralaba

Metode Penulisan

Cara-cara yang digunakan pada penelitian ini adalah :

Studi Pustaka

Dalam metode ini penulis membaca buku-buku yang berkaitan denga penulisan makalah ini.

http://artikelindonesia.com/


BAB II

PEMBAHASAN

USAHA KECIL DAN MENENGAH

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut: 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) 3. Milik Warga Negara Indonesia 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar 5. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Untuk dapat memacu dan meningkatkan penghasilan maka di perlukan strategi ukm waralaba

Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih.

Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, dimasing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kta yang dapat digunakan meningkatkan strategi UKM



http://stephanieoctaviani-takmenyerah.blogspot.com/2010/11/makalah-usaha-kecil-menengah.html

Ciri-ciri usaha kecil

Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah; Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah; Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana,

keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;

Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP; Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha; Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal; Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business

planning.

Contoh usaha kecil

Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya; Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubelair, kayu dan rotan, industri

alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; Peternakan ayam, itik dan perikanan; Koperasi berskala kecil.

Ciri-ciri usaha menengah

Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;

Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;

Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;

Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;

Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh usaha menengah

Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:

Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah; Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor;

Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar proponsi;

Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam; Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.

Kriteria usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai berikut:1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha

2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)

3. Milik Warga Negara Indonesia

4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar

5. Berbentuk usaha orang perseorangan , badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Di Indonesia, jumlah UKM hingga 2005 mencapai 42,4 juta unit lebih.

Pemerintah Indonesia, membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM, dimasing-masing Propinsi atau Kabupaten/Kta.

Kriteria Jenis Usaha Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Kriteria jumlah karyawan berdasarkan jumlah tenaga kerja atau jumlah karyawan merupakan suatu tolak ukur yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menilai usaha kecil atau besar, sebagai berikut :

Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah Usaha Besar

Jumlah Tenaga Kerja

<> 5-19 orang 20-99 orang > 100 orang

Contoh USAHA KECIL DAN MENENGAH seperti dibawah ini :

Margin Keuntungan Sablon Digital 100-900%

Untuk peluang usaha di bidang sablon digital atau usaha cetak-cetak produk suvenir atau barang

promosi ini, selain hanya butuh modal kecil... margin keuntungannya sangat besar Usaha apapun, biasanya usaha yang hanya menjual dalam satu kategori penjualan saja, misalnya hanya Jasa saja, atau hanya Barang saja, harganya gampang di lacak mahal atau tidaknya. Misalnya anda menjual dalam kategori Jasa saja contohnya jasa pengiriman barang, jasa servis handphone, atau sampai jasa narik taksi, semuanya sudah ada perbandingannya dan customer bisa cek2 kiri kanan untuk melabel jasa anda kompetitif atau tidak.

Sedangkan untuk barang, wah lebih parah lagi.. Jualan di pusat perbelanjaan apalagi. Misalnya jualan komputer di pusat perbelanjaan komputer terbesar di Jakarta, di Mangga Dua misalnya : jualan komputer yang harganya 5 jutaan untungnya hanya Rp 100.000-150.000, kadang2 kalau lagi sepi Rp 50.000 aja di ambil untung cuma 1-3%..., habis... daripada daripada ntar di ambil toko sebelah mendingan ambil aja lah daripada ga untung sama sekali.. Padahal tuh jual komputer kan ada garansi... Apalagi jualan barang2 lain yang sudah lebih pasaran.. mana mungkin untung banyak2...

Nah Kalau mau jual sesuatu yang orang tidak bisa ukur nilai pastinya atau agak susah dicek kiri kanan harganya adalah bisnis yang menggabungkan Barang dan Jasa!. Misalnya anda menjual lukisan, anda kan menjual lukisan itu (barang) tapi dengan keterampilan anda juga (jasa). Nah kalau anda pelukis handal, harga lukisan anda pasti lebih tinggi daripada pelukis amatir bukan? Nah kalau mau cari peluang usaha itu, harus yang menggabungkan Barang dan Jasa supaya keuntungan bisa jauh lebih besar dan orang tidak bisa membanding2kan dengan orang lain karena keahlian kita pasti berbeda dengan orang lain.

Nah usaha di bidang Sablon Digital ini sama dengan kategori Barang dan Jasa itu. Misalnya, kita menjual T-Shirt atau Mug, tapi kan design kita dengan design orang lain berbeda tergantung dari tingkat kreatifitas kita sendiri. Jadi nilainya berbeda2. Anda lebih memilih mana? Beli T-Shirt design amatiran atau T-Shirt dengan design unik dan kreatif? Pasti yang unik dan kreatif itu kan? Nah jadi dalam usaha Sablon Digital ini selain produk2nya sendiri yang sudah unik, kreatifitas anda juga menambah keunikannya lagi, jadi nilai jual akan sangat tinggi. Maka tidak perlu kaget, modal cetak ID Card misalnya hanya 540 rupiah, bisa dijual Rp 5.000-10.000 bahkan ada yang masih menjual ID Card di atas Rp 15.000! Untungnya minimal bisa lebih dari 900%!!! Mana ada bisnis dengan keuntungan segitu dijaman krisis global sekarang ini?!?!

Apakah semua produk sablon digital ini bisa menguntungkan margin sebesar 900%? Tentunya tidak semuanya. Tapi rata2 keuntungan yang paling minimal adalah 100%! Jangankan 900%, untung 100% saja usaha apapun sekarang sudah susah!

http://www.bluerayshop.co.id/product_list.php?id=9







Coba anda perhatikan Tabel dibawah ini :

Mungkin anda akan bilang wah itukan belum perhitungan investasi mesin, belum termasuk

ongkos kerja. Coba anda tambahkan 10-20% dari total biaya, total keuntungan tetap berkali2 lipat.Untuk bahan2 baku lainnya untung juga hampir sama besarnya, paling minimal 100% seperti misalnya cetak2 T-Shirt karena pasar T-Shirt sudah sangat besar. Tapi kalau anda dapat pesanan T-Shirt, biasanya sangat besar kuantitasnya juga bukan? Jadi sama saja,untung lebih kecil, tapi orderan lebih banyak, totalnya juga besar.Dengan margin keuntungan sebesar itu, ditambah dengan modal yang sangat kecil (mulai dari Rp 2-5 jutaan) apa ada banyak peluang usaha yang lebih menguntungkan dari usaha Sablon Digital? Tunggu apalagi? Mumpung usaha sablon digital ini dihitung masih termasuk baru, nah kalau sudah terlalu lama… yah seperti pepatah, ada gula ada semut, takutnya sumber gulanya sudah habis di kerubutin semut2 semua.

Apa kelebihan & kelemahan bisnis sablon digital?Kelebihan sablon digital dan cutting stickeradalah sebagai berikut :1. Proses pengerjaan bisnis cutting sticker mudah dan cepat.2. Mampu menyablon sticker satuan dan dengan warna yang sulit seperti photo.3. Lebih simple dibandingkan sablon manual

Kelemahan sablon digital adalah sebagai berikut :1. Harga produksi cenderung flat sehingga tidak bisa memproduksi dalam jumlah banyak kecuali untuk proses sublimasi.2. Tidak cocok untuk design huruf atau model bercak-bercak yang terlalu kecil karena akan menyulitkan ketika proses cutting konturnya

KATA PENUTUPDemikianlah hasil dari makalah yang telah kami buat selama kurang lebih dua minggu dalam

rangka memperdalam wawasan kami tentang Usaha Kecil dan Menengah. Semoga dengan terbentuknya

makalah ini, kami dapat memberikan pengetahuan yang luas kepada semua orang yang membacanya

terutama bagi Mahasiswa-Mahasiswi Gunadarma. Kami juga berharap bahwa dengan terbentuknya

makalah ini, semua orang yang membutuhkan bahan-bahan yang terkait dengan Usaha Kecil dan

Menengah menjadi tertolong dan tidak kesulitan dalam mencari bahan-bahan yang dibutuhkan.

Makalah ini kami persembahkan bagi berkembangnya struktur pendidikan. Semoga apa yang

tertulis di dalam makalah ini selalu abadi dan memberikan berkah yang tiada hentinya dalam kehidupan

kita bersama

Terima kasih atas segala pihak yang telah membantu terbentuknya makalah ini. Semoga

bantuan anda sekalian tidak sia-sia.

http://id.88db.com/id/Services/Post_Detail.page/Business_Opportunity/Printing_Publishing/?PostID=258953






Daftar Pustaka :

http://www.bluerayshop.co.id/detail.php?id=29

http://chichimoed.blogspot.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-ukm.html

http://gulungkabel.blogspot.com/2009/07/kekurangan-usaha-sablon.html

Nama : Stephanie.OctavianiKelas : 2EB19

NPM : 21209655

Pelajaran : Ekonomi Koperasi

Dosen : widiyarsih

Diposkan oleh stephanieoctaviani di 22:39

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook

Tidak ada komentar:

Poskan KomentarPosting Lebih Baru Beranda

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Analog Clock

Pengikut

Arsip Blog

► 2012 (19)

► 2011 (9)

http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3825746664439069702&postID=3567348394311503656&target=facebook

http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3825746664439069702&postID=3567348394311503656&target=twitter

http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3825746664439069702&postID=3567348394311503656&target=blog

http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=3825746664439069702&postID=3567348394311503656&target=email

http://stephanieoctaviani-takmenyerah.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=9


http://stephanieoctaviani-takmenyerah.blogspot.com/feeds/3567348394311503656/comments/default

http://stephanieoctaviani-takmenyerah.blogspot.com/

http://stephanieoctaviani-takmenyerah.blogspot.com/2011/02/hukum-perdata.html


http://www.blogger.com/profile/14887308884307358519

http://gulungkabel.blogspot.com/2009/07/kekurangan-usaha-sablon.html

http://chichimoed.blogspot.com/2009/03/pengertian-dan-kriteria-ukm.html

http://www.bluerayshop.co.id/detail.php?id=29

▼ 2010 (1) o ▼ November (1)


Mengenai Sayastephanieoctaviani

Lihat profil lengkapku

Template Picture Window. Diberdayakan oleh Blogger.

http://www.blogger.com/




http://stephanieoctaviani-takmenyerah.blogspot.com/2010_11_01_archive.html


� Pimp-My-Profile.com

THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES �

Selasa, 12 April 2011


BAB 1PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan Dasar UKM

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-usaha-kecil-menengah.html

http://www.pimp-my-profile.com/

http://www.pimp-my-profile.com/

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/

unit usaha lainnya.

Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

1.2 Pengembangan Sektor UKM

Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. “Hampir semua usaha besar berawal dari UKM. Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.

Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.

Perlu disadari, UKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi, upaya mengembangkan UKM tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upaya pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan UKM.

Saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun 2020. Tahun 2020 adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan terwujud apa yang dimimpikan para pemimpin

ASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu komunitas ekonomi ASEAN, yang peredaran produk-produk barang dan jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif apabila produk dan jasa UKM mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namun akan menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk itu, kiranya penting bila pemerintah mendesain program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 juta UKM sebagai program nasional.

BAB 2PEMBAHASAN

2.1 Definisi UKM di Indonesia

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kunatitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang. Berdasarkan Keputuasan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)

2.2 Definisi dan Kriteria UKM menurut Lembaga dan Negara Asing

Pada prinsipnya definisi dan kriteria UKM di negara-negara asing didasarkan pada aspek-aspek sebagai berikut : (1) jumlah tenaga kerja, (2) pendapatan dan (3) jumlah aset. Paparan berikut adalah kriteria-kriteria UKM di negara-negara atau lembaga asing.

1. World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :

• Medium Enterprise, dengan kriteria :a) Jumlah karyawan maksimal 300 orangb) Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 jutac) Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta

• Micro Enterprise, dengan kriteria :a) Jumlah karyawan kurang dari 30 orangb) Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta

• Small Enterprise, dengan kriteria :a) Jumlah karyawan kurang dari 10 orangb) Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribuc) Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu

2. Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham lokal serta aset produktif tetap (fixed productive asset) di bawah SG $ 15 juta.

3. Malaysia, menetapkan definisi UKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan yang bekerja penuh (full time worker) kurang dari 75 orang atau yang modal pemegang sahamnya kurang dari M $ 2,5 juta.

Definisi ini dibagi menjadi dua, yaitu :

• Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu• Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50 – 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500 ribu – M $ 2,5 juta.

4. Jepang, membagi UKM sebagai berikut :

• Mining and manufacturing, dengan kriteria jumah karyawan maksimal 300 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah US$2,5 juta.• Wholesale, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu• Retail, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu• Service, dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100 orang atau jumlah modal saham sampai US$ 420 ribu

2.3 Klasifikasi UKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohya adalah pedagang

kaki lima

2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan

3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor

4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

2.4 Undang-Undang dan Peraturan Tentang UKM

Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM :

1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil2. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan3. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil4. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah5. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah7. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan8. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

2.5 Kinerja UKM di Indonesia

UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Karakteristik UKM di Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, the Center for Micro and Small Enterprise Dynamic (CEMSED), dan the Center for Economic and Social Studies (CESS) pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan oleh 4 (empat) hal, yaitu :

1. Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama,2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha,3. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat, dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan4. Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

UKM di Indonesia mempunyai peranan yang penting sebagai penopang perekonomian. Penggerak utama perekonomian di Indonesia selama ini pada dasarnya adalah sektor UKM. Kinerja UKM di Indonesia dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu :

1. Nilai Tambah

Kinerja perekonomian Indonesia yang diciptakan oleh UKM tahun 2006 bila dibandingkan tahun sebelumnya digambarkan dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB) UKM pertumbuhannya mencapai 5,4 persen. Nilai PDB UKM atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.778,7 triliun meningkat sebesar Rp 287,7 triliun dari tahun 2005 yang nilainya sebesar 1.491,2 triliun. UKM memberikan kontribusi 53,3 persen dari total PDB Indonesia. Bilai dirinci menurut skala usaha, pada tahun 2006 kontribusi Usaha Kecil sebesar 37,7 persen, Usaha Menengah sebesar 15,6 persen, dan Usaha Besar sebesar 46,7 persen.

2. Unit Usaha dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2006 jumlah populasi UKM mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,98 persen terhadap total unit usaha di Indonesia. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 85,4 juta orang.

3. Ekspor UKM

Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp 110,3 triliun pada tahun 2005 menjadi 122,2 triliun pada tahun 2006. Namun demikian peranannya terhadap total ekspor non migas nasional sedikit menurun dari 20,3 persen pada tahun 2005 menjadi 20,1 persen pada tahun 2006.

2.6 Kemitraan Usaha dan Masalahnya

Dalam menghadapi persaingan di abad ke-21, UKM dituntut untuk melakukan restrukturisasi dan reorganisasi dengan tujuan untuk memenuhi permintaan konsumen yang makin spesifik, berubah dengan cepat, produk berkualitas tinggi, dan harga yang murah . Salah satu upaya yang dapat dilakukan UKM adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar (UB). Kesadaran akan kerjasama ini telah melahirkan konsep supply chain management (SCM) pada tahun 1990-an. Supply chain pada dasarnya merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang secara

bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Pentingnya persahabatan, kesetiaan, dan rasa saling percaya antara industri yang satu dengan lainnya untuk menciptakan ruang pasar tanpa pesaing, yang kemudian memunculkan konsep blue ocean strategy.

Kerjasama antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara UKM dan UB, dikenal dengan istilah kemitraan (Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan). Kemitraan tersebut harus disertai pembinaan UB terhadap UKM yang memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi sampai target tercapai.

Pola kemitraan antara UKM dan UB di Indonesia yang telah dibakukan, menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, terdiri atas 5 (lima) pola, yaitu :

(1).Inti Plasma, (2).Subkontrak, (3).Dagang Umum, (4).Keagenan, dan (5).Waralaba.

Pola pertama, yaitu inti plasma merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB sebagai inti membina dan mengembangkan UKM yang menjadi plasmanya dalam menyediakan lahan, penyediaan sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha. Dalam hal ini, UB mempunyai tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) untuk membina dan mengembangkan UKM sebagai mitra usaha untuk jangka panjang.

Pola kedua, yaitu subkontrak merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, yang didalamnya UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh UB sebagai bagian dari produksinya. Subkontrak sebagai suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara UB dan UKM, di mana UB sebagai perusahaan induk (parent firma) meminta kepada UKM selaku subkontraktor untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dengan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk. Selain itu, dalam pola ini UB memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan dan kemampuan teknis produksi, penguasaan teknologi, dan pembiayaan.

Pola ketiga, yaitu dagang umum merupakan hubungan kemitraan UKM dan UB, yang di dalamnya UB memasarkan hasil produksi UKM atau UKM memasok kebutuhan yang diperlukan oleh UB sebagai mitranya. Dalam pola ini UB memasarkan produk atau menerima pasokan dari UKM untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh UB.

Pola keempat, yaitu keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UKM dan UB, yang di dalamnya UKM diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa UB sebagai mitranya. Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak prinsipal memproduksi atau

memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.

Pola kelima, yaitu waralaba merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen. Dalam pola ini UB yang bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan penjaminan yang diajukan oleh UKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

Kemitraan dengan UB begitu penting buat pengembangan UKM. Kunci keberhasilan UKM dalam persaingan baik di pasar domestik maupun pasar global adalah membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Pengembangan UKM memang dianggap sulit dilakukan tanpa melibatkan partisipasi usaha-usaha besar. Dengan kemitraan UKM dapat melakukan ekspor melalui perusahaan besar yang sudah menjadi eksportir, baru setelah merasa kuat dapat melakukan ekspor sendiri. Disamping itu, kemitraan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan antara UKM dan UB. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tumbuh kembangnya UKM di Indonesia tidak terlepas dari fungsinya sebagai mitra dari UB yang terikat dalam suatu pola kemitraan usaha.

Manfaat yang dapat diperoleh bagi UKM dan UB yang melakukan kemitraan diantaranya adalah Pertama, dari sudut pandang ekonomi, kemitraan usaha menuntut efisiensi, produktivitas, peningkatan kualitas produk, menekan biaya produksi, mencegah fluktuasi suplai, menekan biaya penelitian dan pengembangan, dan meningkatkan daya saing. Kedua, dari sudut moral, kemitraan usaha menunjukkan upaya kebersamaan dam kesetaraan. Ketiga, dari sudut pandang soial-politik, kemitraan usaha dapat mencegah kesenjangan sosial, kecemburuan sosial, dan gejolah sosial-politik.

Kemanfaatan ini dapat dicapai sepanjang kemitraan yang dilakukan didasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan, dan menguntungkan.Keberhasilan kemitraan usaha sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnisnya. Pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan harus memiliki dasar-dasar etikan bisnis yang dipahami dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan.

Menurut Keraf (1995) etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Dengan demikian, keberhasilan kemitraan usaha tergantung pada adanya kesamaan nilai, norma, sikap, dan perilaku dari para pelaku yang menjalankan kemitraan tersebut.

2.7 Permasalahan yang Dihadapi UKM

Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi:

• Faktor Internal

1. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses PembiayaanPermodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi PasarUsaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

4. Mentalitas Pengusaha UKMHal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri.[17] Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil risiko.[18] Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada.

5. Kurangnya TransparansiKurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya.

• Faktor Eksternal

1. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya KondusifUpaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik

brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi).[19] Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar.Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana UsahaKurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

3. Pungutan LiarPraktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan.

4. Implikasi Otonomi DaerahDengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.

5. Implikasi Perdagangan BebasSebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

6. Sifat Produk dengan Ketahanan PendekSebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama.

7. Terbatasnya Akses PasarTerbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.

8. Terbatasnya Akses InformasiSelain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

2.8 Langkah Penanggulangan Masalah

Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan langkah-langkah yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya, perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penciptaan Iklim Usaha yang KondusifPemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan PermodalanPemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

3. Perlindungan UsahaJenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win solution).

4. Pengembangan KemitraanPerlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis

yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB 3PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Mengingat pengalaman yang telah dihadapi oleh Indonesia selama krisis, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UKM, terlebih lagi unit usaha ini seringkali terabaikan hanya karena hasil produksinya dalam skala kecil dan belum mampu bersaing dengan unit usaha lainnya.Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. UKM memiliki peran penting dalam pengembangan usaha di Indonesia. UKM juga merupakan cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar. “Hampir semua usaha besar berawal dari UKM. Usaha kecil menengah (UKM) harus terus ditingkatkan (up grade) dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM di Indonesia yang merupakan jantung perekonomian Indonesia tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah dan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan Pemerintah. Selain Pemerintah dan UKM, peran dari sektor Perbankan juga sangat penting terkait dengan segala hal mengenai pendanaan, terutama dari sisi pemberian pinjaman atau penetapan kebijakan perbankan. Lebih jauh lagi, terkait dengan ketersediaan dana atau modal, peran dari para investor baik itu dari dalam maupun luar negeri, tidak dapat pula kita kesampingkan.Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa UKM, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap unit usaha UKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi.Perlu disadari, UKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi, upaya

mengembangkan UKM tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upaya pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebijakan ekonomi (terutama pengembangan dunia usaha) yang ditempuh selama ini belum menjadikan ikatan kuat bagi terciptanya keterkaitan antara usaha besar dan UKM.Saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berencana untuk menciptakan 20 juta usaha kecil menengah baru tahun 2020. Tahun 2020 adalah masa yang menjanjikan begitu banyak peluang karena di tahun tersebut akan terwujud apa yang dimimpikan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam Bali Concord II. Suatu komunitas ekonomi ASEAN, yang peredaran produk-produk barang dan jasanya tidak lagi dibatasi batas negara, akan terwujud. Kondisi ini membawa sisi positif sekaligus negatif bagi UKM. Menjadi positif apabila produk dan jasa UKM mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara ASEAN lainnya, namun akan menjadi negatif apabila sebaliknya. Untuk itu, kiranya penting bila pemerintah mendesain program yang jelas dan tepat sasaran serta mencanangkan penciptaan 20 juta UKM sebagai program nasional.

DAFTAR PUSTAKAhttp://infoukm.wordpress.com/2008/08/http://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_Kecil_dan_Menengahhttp://www.danabergulir.com/layanan/skim-pinjaman-pembiayaan/pembiayaan-kepada-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-kukm-melalui-perusahaan-modal-ventura-pmv

Diposkan oleh CYNTHIA PRIMADITA

0 komentar:

Poskan Komentar

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Langganan: Poskan Komentar (Atom)

Free Blog Content

http://www.free-blog-content.com/

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/feeds/7253310244151719107/comments/default

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/03/makalah-industrialisasi-di-indonesia.html

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-tentang-neraca-pembayaran-dan.html

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-usaha-kecil-menengah.html#comment-form

http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=4346555591058000623&postID=7253310244151719107

Lencana FacebookCeppe Cynthia Primadita

Buat Lencana Anda

Blog Archive

► 2012 (25)

▼ 2011 (49) o ► Desember (14) o ► November (28) o ▼ April (2)

► Apr 21 (1) ▼ Apr 12 (1)

MAKALAH USAHA KECIL MENENGAH o ► Maret (4) o ► Februari (1)

► 2010 (17)

About Me

CYNTHIA PRIMADITA

I'AM GEMINI - Peaceful - Funny - Forgetful - Unpredictable ≧°◡°≦Lihat profil lengkapku

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-usaha-kecil-menengah.html?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=YEARLY-1262332800000&toggleopen=DAILY-1302591600000

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-usaha-kecil-menengah.html?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=MONTHLY-1296547200000&toggleopen=DAILY-1302591600000


http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-usaha-kecil-menengah.html?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=close&toggle=DAILY-1302591600000&toggleopen=DAILY-1302591600000

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-usaha-kecil-menengah.html?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=DAILY-1303369200000&toggleopen=DAILY-1302591600000

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-usaha-kecil-menengah.html?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=close&toggle=MONTHLY-1301641200000&toggleopen=DAILY-1302591600000



http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-usaha-kecil-menengah.html?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=close&toggle=YEARLY-1293868800000&toggleopen=DAILY-1302591600000

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-usaha-kecil-menengah.html?widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=toggle&dir=open&toggle=YEARLY-1325404800000&toggleopen=DAILY-1302591600000


http://cynthiaprimadita.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=17



http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011/04/makalah-usaha-kecil-menengah.html

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011_04_12_archive.html

http://cynthiaprimadita.blogspot.com/2011_04_21_archive.html






http://id-id.facebook.com/badges/

http://id-id.facebook.com/ceppecuppu

http://id-id.facebook.com/ceppecuppu


http://ejournal.gunadarma.ac.id http://elearning.gunadarma.ac.id http://library.gunadarma.ac.id http://ocw.gunadarma.ac.id http://repository.gunadarma.ac.id http://staffsite.gunadarma.ac.id

PengikutDiberdayakan oleh Blogger.

http://www.blogger.com/

http://staffsite.gunadarma.ac.id/

http://repository.gunadarma.ac.id/

http://ocw.gunadarma.ac.id/

http://library.gunadarma.ac.id/

http://elearning.gunadarma.ac.id/

http://ejournal.gunadarma.ac.id/

Documents

UKM