u dont need to know

8/19/2019 u dont need to know

1/1937

Menemukan Titik Keseimbangan:

Mempertimbangkan Keadilan Non-negara di Indonesia

Bagian III:

Kekuatan dan KelemahanPeradilan Non-Negara

Penelitian yang dipaparkan sejauh ini menunjukkan bahwa ada kekuatan dan kelemahan yang jelas pada praktikperadilan non-negara saat ini di Indonesia. Beberapa kasus menunjukkan peradilan informal sering gagal untuk

menyatu dengan standar dasar konstitusional. Para perempuan kurang terwakili, kaum minoritas merasakan

didiskriminasi dan norma-norma tidak selalu jelas. Beberapa sanksi sifatnya sangat keras dan pelaksanaannya

menimbulkan masalah .

Bahkan, masyarakat desa tidak hanya lebih sering menggunakan aktor informal daripada yang formal, tapi

mereka juga menyampaikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Sebagaimana ditunjukkan di Gambar 6

dihalaman bawah, survei GDS menunjukkan bahwa 69 persen mereka puas dengan para pelaku peradilan

informal dibandingkan dengan 58 persen aktor peradilan formal.49

Untuk mengembangkan sebuah strategi yang melibatkan peradilan non-negara membutuhkan pemahaman

terhadap kekuatan dan kelemahannya. Bagian III ini menganalisa dan membahas hal tersebut secara terperinci.

Bagian ini juga disertai dengan serangkaian “contoh perubahan” dari kondisi lapangan dan negara-negaratetangga. Langkah-langkah kecil ini memberikan beberapa pandangan yang sederhana menjadi langkah-

langkah yang berbeda tentang bagaimana kelemahan dapat diatasi, dan kekuatan dapat dipertahankan.

49 Yang dianggap formal adalah polisi, pengacara dan jaksa. Sisanya dianggap informal. Asia Foundation (2001), diatas n.3 mencatat

bahwa 86 persen orang menunjukkan kepuasannya terhadap peradilan non-negara.

Foto : Taufik Rin


2/1938



Bagian III:

Kekuatan dan Kelemahan Peradilan Non-Negara

A. Kekuatan: Mengapa Orang-orang Lebih Memilih

Peradilan Non-negara?

‘Pilihan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa informal bukan hanya disebabkan mekanisme ini

murah, cepat dan mudah. Tetapi aspek yang lebih penting adalah kepatuhan warga terhadap suatu pendekatan

yang memberikan rasa tertib dan tenteram dalam diri dan komunitasnya’

Tokoh Agama dari Ambon, Provinsi Maluku

Temuan utama

• Mudah diakses, cepat dan murah. Peradilan non-negara lebih dapat diakses, cepat dan lebih murah dibandingkan

pengadilan. Ini benar-benar berjalan baik untuk kasus-kasus ringan.

• Menjaga keharmonisan sosial. Menjaga kerukunan sosial sangat dihargai dalam kehidupan pedesaan, dan para

pelaku informal mengutamakan pemulihan hubungan sosial ketika terjadi masalah.

• Fleksibel. Struktur-struktur dan norma-norma bersifat longgar, dalam arti untuk menyesuaikan dengan perubahan

sosial.

• Berdasarkan otoritas dan legitimasi lokal. Masyarakat lebih memilih peradilan non-negara utamanya karena

otoritas para pelakunya di lingkungan pedesaan untuk memecahkan masalah dan melaksanakan putusan.

Mudah Diakses, Cepat dan Murah

Beberapa kekuatan dari peradilan informal sederhana dan ternyata. Kemudahan diakses secara nyata adalah salah

satu keuntungan yang jelas. Ketua rukun warga (ketua RT/RW), kepala desa, pemimpin adat dan tokoh agama

tinggal di desa, dikenal oleh masyarakat dan gampang ditemui. Sebaliknya, polisi dan pengadilan seringkali

berada di ibu kota kabupaten/kota yang terletak jauh.

Kekuatan berikutnya adalah kecepatan. Terutama ketika terkait dengan hak-hak ekonomi, proses penyelesaian

yang lama dapat mempengaruhi kehidupan kaum miskin. Pada saat terjadi kekerasan akan muncul – seperti

pada beberapa kasus di Jawa Timur – tindakan yang cepat sangat diperlukan. Dalam kasus yang berhasil

diselesaikan, prosesnya biasanya berjalan dengan cepat. Kasus pembunuhan di Palangkaraya diselesaikan

dalam tiga minggu, dan perkelahian di Kuala Kapuas dalam dua minggu. Kebanyakan kasus di Jawa Timur dan

Maluku juga ditangani dalam dua-tiga minggu atau kurang.

Sebaliknya, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menunggu antara proses pengarsipan dan pembacaan

kasus berkisar antara 4-6 bulan di Pengadilan Negeri, 12 bulan di Pengadilan Tinggi dan 2-3 tahun di Mahkamah

Agung.50 Data terbaru menunjukan rata-rata waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kasus hukum dari

kejadian awal sampai kasasi yaitu 7-12 tahun.51

50 Bappenas/World Bank (1996) Law Reform in Indonesia, Cyber Consult: Jakarta, hal. 130.

51 Mahkamah Agung RI (2003), Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung: Jakarta, hal 161.


3/1939



Bagian III:


Biaya merupakan pertimbangan penting lainnya. Sengketa kecil pada umumnya diselesaikan tanpa biaya bagi

pihak yang bertikai.52 Pada sebagian besar kasus yang diteliti tidak ada biaya untuk proses pengarsipan atau

pembacaan kasus (sidang).53

Gambar 6: Kepuasan dengan pelaku formal dan informal

0 10 20 30 40 50 60 70 80

LSM

Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kecamatan

Polisi

Jaksa

Pengacara

Pemerintah Desa

Keluarga/Teman

Paralegal

Tokoh Adat/ Masyarakat

Formal

Informal

Sumber: Survei GDS

Data pada Gambar 6, menggambarkan para responden menyatakan kepuasannya yang sangat besar terhadap

pihak-pihak yang sudah mereka kenal – tokoh masyarakat dan tokoh adat, pendamping hukum (paralegal),

anggota keluarga dan teman, dan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan dua implikasi. Pertama, strategi

untuk memperbaiki penyelesaian sengketa sebaiknya berfokus pada tingkat desa dan komunitas, tidak hanya

institusi-institusi negara. Kedua, hal itu juga mendukung usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

dengan para pelaku dari tingkat kecamatan dan kabupaten (LSM, para jaksa, pejabat pemerintah, dll), dapat

membantu meningkatkan tingkat kepuasaan dan kepercayaan pada mereka juga.

Kasus Ringan Diselesaikan Secara Cepat dan Damai

Sebagian besar sengketa yang muncul di tingkat desa biasanya ringan – perkelahian antar tetangga atau anak-

anak muda, pencurian kecil dan hujatan atau fitnah. Dimana resikonya kecil, mekanisme peradilan non-negara

biasanya berjalan efektif. Karena kasus-kasus semacam ini adalah yang paling umum terjadi, kepuasan yang

tinggi sangat diharapkan.

52 Sehubungan dengan keuntungan ekonomis atas peradilan non-negara, penelitian di Colombia menyimpulkan bahwa dengan

menggunakan sistem peradilan non-negara untuk menyelesaikan sengketa tanah dan warisan, pendapatan yang didapatkan lebih besar

dari pada menggunakan pengadilan (formal): lihat Edgardo Buscaglia (2001) ‘Justice and the Poor. Formal vs. Informal Dispute Resolution

Mechanisms’ Makalah dipaparkan di Empowerment, Opportunity and Security through Law and Justice Conference , St. Petersburg, July

2001, hal. 9 & 10.

53 Penyelesaian sengketa adat di Kalimantan Tengah adalah pengecualian. Biaya pencatatan kasus dalam kasus pekelahian pasar adalah

Rp 600,000. Dalam kasus pembunuhan (tidak terencana), Dewan Adat membebankan biaya Rp 6 juta.


4/190



Bagian III:


Studi kasus 10 : Perkelahian (baku hantam) diselesaikan dengan cepat54

Pak Nuri adalah seorang petani dari sebuah desa di provinsi Lampung. Suatu hari, anaknya terlibat perkelahian dengan

teman sekolahnya. Ayah anak (laki-laki) itu ikut campur dan memukul anak laki-lakinya.

Bukannya melaporkan kasus tersebut ke polisi, Pak Nuri mendekati Pak Parmin dan Pak Bejo, kepala dusunnya danseorang pendamping hukum (paralegal) dibawah program yang dijalankan oleh LSM bantuan hukum setempat. Seperti

yang Pak Nuri katakan, mereka dikenal sebagai orang-orang, ’Yang dapat memecahkan masalah.’

Parmin dan Bejo bersama memanggil pihak-pihak yang bertikai ke rumah Parmin, membicarakan masalah tersebut

dan mampu memecahkan masalah tersebut dengan cepat dan damai. Pak Nuri berkata blak-blakan bahwa masalah-

masalah yang dibawa ke polisi tidak akan berhasil diselesaikan dengan baik . ‘Jika dibawa ke polisi,’ kata dia, ‘mereka suka

memukulmu dan mengurungmu. Tidak ada yang mengontrol.’

Kewenangan dan Legitimasi Lokal

Faktor penting dan terkait lainnya adalah kemampuan peradilan non-negara untuk menjaga keselarasan

hubungan. Menurut survei Asia Foundation tahun 2001, kebanyakan responden yang memilih peradilaninformal menyatakan bawa motivasi utama mereka adalah harapan mempertahankan kerukunan bersama.55

Para pelaku peradilan informal mampu mencapai hal ini dengan kearifan kewenangan lokal mereka. Warga

mencari bantuan dari kepala desa, pemimpin keagamaan dan tradisional karena mereka memiliki legitimasi

sosial di lingkungan desa. Mereka bukanlah pelaku yang netral dan independen (sebagaimana yang diharapkan

dari para hakim). Mereka secara langsung terlibat dengan perkembangan desa dari hari ke hari dan terbiasa

dengan latar belakang sosial dan politik sengketa. Membedakan antara fungsi penyelesaian sengketa dan fungsi

pemerintahan desa, hubungan politik dan sosial merupakan suatu usaha yang lebih teoritis. Usaha seperti ini

jarang diikuti di tingkat lokal.

Ini terbukti dalam kasus-kasus tanah di desa Panangguan dan Souhoku yang digambarkan diatas (Studi kasus

2 & 3). Dalam kejadian-kejadian ini, kepala desa dan Raja mampu mencapai sebuah jalan keluar yang disetujui

bersama. Bukan menentukan kebenaran yang obyektif atau merujuk kepada norma hukum apapun, tapihasilnya diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Kewenangan satu-satunya kepala desa sudah mencukupi

untuk menyelesaikan sengketa dan menjamin penyelenggaraannya.

Mengacu Norma-norma yang Lebih Tinggi

Di banyak tempat di Indonesia, para pelaku peradilan non-negara dianggap memiliki kekuatan supernatural –

faktor ini meningkatkan kapasitas mereka untuk menyelesaikan sengketa lokal dan menjamin pelaksanaannya.

Banyak masyarakat perdesaan di Maluku, contohnya, percaya melanggar sanksi adat yang berhubungan dengan

perlindungan lingkungan, dikenal sebagai sasi , dapat menyebabkan sakit atau bahkan kematian. Di Jawa Timur

dan Lombok, Kyai dan Tuan Guru sering mendapatkan penghargaan kesetiaan yang tinggi dari para pengikutnya,

karena berdasarkan kemampuan mereka untuk mengacu norma “yang lebih tinggi”. Dalam sebuah kasus di

Jawa Timur, seorang kyai mampu mencegah gerombolan orang yang ingin membunuh seorang penduduk

desa yang dituduh melakukan praktik ilmu hitam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Tokoh masyarakat,Desa Paengaan Daja, Pamekasan, Jawa Timur:

54 Kasus ini diambil dari catatan lapangan oleh Alpian, Pieter Evers dan Cathy McWilliam dari perjalanan lapangan ke Lampung tahun 2007

untuk mengevaluasi salah satu program dari Justice for the Poor, Bantuan Hukum Berbasis Masyarakat.

55 The Asia Foundation (2001), diatas n.3


5/1941



Bagian III:


Hamzah dituduh melakukan praktik santet, dan sebuah rencana dibuat untuk membunuhnya. Akan tetapi, seorang kyai

mendengar tentang rencana itu, dan berdiri di depan jamaah Jum’at di Mesjid dan bersumpah bahwa Hamzah tidak akan

melakukan praktik santet lagi.

Dalam kasus di atas ini, kewenangan dan legitimasi pribadi dari para aktor peradilan non-negara terbukti berperanefektif. Pengadilan resmi dan sistem formal tidak selalu memiliki legitimasi ini. Kasus Tanah Ayu dari Lombok yang

disebutkan di atas merupakan salah satu dari banyak contoh dimana keputusan pengadilan resmi diabaikan.56

Ketika Anggeng (Studi Kasus 8), menolak sanksi adat di pengadilan, Dewan Adat menambah hukumannya.

Fleksibilitas

‘Jika sungai penuh karena hujan, pencucian piring berpindah. Dengan adanya pergantian raja maka adat juga berubah’

Pepatah adat Minangkabau57

Peradilan non-negara bersifat longgar (fleksibel). Karena norma, proses dan sanksinya biasanya tidak tertulis,

para aktor dapat menemukan solusi dan menyediakan pendekatan yang cocok secara sosial, dan dibuat khususuntuk konteks masing-masing kasus.

Sebagaimana diperlihatkan melalui contoh-contoh perubahan yang dicatat nanti di bagian ini, peradilan

informal bisa menjadi longgar dan terbuka terhadap perubahan dinamika dan kenyataan sosial. Contoh-contoh

perubahan tersebut memang sederhana – para perempuan mendapat suaranya di Sumatera Barat; klarifikasi

atas norma dan proses di Nusa Tenggara Barat; kekuatan kesadaran hukum untuk membuka pilihan. Meskipun

sederhana, contoh-contoh tersebut memberi kesan adanya potensi untuk menjalankan reformasi di tingkat

lokal - dan peluang seperti itu saat ini mungkin tidak ada di pengadilan dan institusi keadilan formal lainnya.

B. Kelemahan: Ketika Mekanisme Peradilan

Informal Gagal‘Sulit hadapi orang yang kuat, pandai dan kaya,’

Penduduk desa perempuan, Palangkaraya, Kalimantan Timur.

Temuan utama

• Kesewenang-wenangan dan kurangnya pengawasan. Walaupun otoritas sosial menjadi kekuatan inti atas

peradilan non-negara, pelaksanaannya yang tidak dikontrol, menjadi kelemahan utama. Kurangnya prosedur dan

norma yang jelas dan tidak adanya akuntabilitas akan membuat pihak yang lemah dan terpinggirkan kurang dilayani,

tanpa alternatif lain.

56 Seorang hakim Pengadilan Negeri di Ambon, menyampaikan kepada tim peneliti setidaknya satu sengketa tanah di wilayah tersebut,

dimana orang-orang mengabaikan keputusan Mahkamah Agung.

57 Pepatah yang menyatakan bahwa adat Minangkabau pada dasarnya dinamis. Disebutkan dalam makalah Timothy Lindsey (1998)

‘Square Pegs & Round Holes: Fitting Modern Title into Traditional Societies in Indonesia’ 7 Pacific Rim Law and Policy Journal, 699.


6/192



Bagian III:


• Bias terhadap perempuan. Perempuan memiliki modal politik yang terbatas di tingkat desa, sehingga hanya sedikit

manfaat untuk melindungi kepentingan mereka. Masalah-masalah hukum yang dihadapi perempuan (seperti isu-

isu hukum keluarga, kekerasan dalam rumah tangga), seringkali tidak ditanggapi secara serius atau diabaikan demi

menjaga kerukunan komunal.

• Eksklusivitas Etnis. Terutama sekali untuk sistem adat, banyak institusi-institusi peradilan non-negara didominasi

oleh kaum elit etnis asli. Hal ini dapat bertentangan dengan penyelesaian efektif untuk sengketa antar etnis.

• Sengketa antar kelompok (trans-communal). Mekanisme peradilan non-negara tidak dapat menunjukkan

otoritas di luar batas desa. Akibatnya, sengketa antar desa dan yang melibatkan pihak-pihak ketiga yang berkuasa

akan sulit untuk diselesaikan.

• Pertentangan antara sistem formal dan informal. Mekanisme informal hancur ketika bertentangan, daripada

bekerjasama, dengan sistem formal

Penelitian ini diluncurkan dengan fokus pada pengalaman dan pandangan kaum perempuan dan kelompok

minoritas. Hal ini didasari pemikiran bahwa bias gender adalah salah satu penyebab utama kemiskinan, dan

diskriminasi antara kelompok identitas memicu kekerasan dan ini menjadi inti persoalan konflik sosial yang telah

melanda Indonesia di jaman pasca Soeharto. Memahami bagaimana peradilan non-negara mempertahankanmasalah-masalah ini, dan pada saat yang sama, bagaimana bisa menjadi bagian dari solusi adalah salah satu hasil

utama yang diharaplan dari studi ini.

Ketidakseimbangan kekuasaan yang melekat pada peradilan non-negara mendiskriminasi pihak yang lemah

telah dicatat dengan baik.58 Otoritas sosial mungkin menjadi kekuatan kunci dari peradilan informal, tapi

pelaksanaannya yang tanpa pengawasan sekaligus menjadi kelemahan pokoknya. Akibatnya, peradilan informal

menghadapi kelemahan baik internal dan terkait dengan pihak luar. Di bagian ini kita mengemukakan tiga dari

kelemahan-kelemahannya. Ketiga hal tersebut adalah: menyediakan akses terhadap keadilan bagi perempuan;

memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum minoritas etnis; dan akhirnya sengketa antar desa dan pihak ketiga

yang berasal dari luar.

Akses Perempuan Terhadap Keadilan

‘Sangat sulit memikirkan bahwa perempuan akan memutuskan nasib kita.’

Tokoh adat laki-laki di Sumatera Barat.

Secara keseluruhan mekanisme peradilan informal tidak melindungi dan melayani kepentingan perempuan

dengan baik.59 Peradilan informal cenderung untuk mempertahankan keberadaan norma sosial dan hubungan

baik. Perempuan dipisahkan dari struktur kewenangan lokal; kepentingan mereka sering diabaikan. Melindungi

hak perempuan tidak begitu bermanfaat secara politik atau sosial. Hal ini disebabkan dan dicerminkan dengan

kurangnya keterwakilan perempuan dalam mekanisme penyelesaian lokal dan sebuah paradigma yang

mengobyektifikasi hak-hak perempuan. Akibatnya, banyak permasalahan hukum perempuan yang diabaikan

atau tidak ditangani dengan serius.

58 ‘Pernyataan yang tegas bahwa laki-laki yang kuat memperoleh perlakuan yang lebih baik dalam penerapan hukum adat sangat jelas.’Odinkalu ( 2005) diatas n.5 dan World bank (2005) n.26. Lihat juga Sinclair Dinnen (2001) “Building Bridges - Law and Justice Reform in

Papua New Guinea” State, Society & Governance in Melanesia Project Working Paper 01/3; Australian National University : Canberra. Tentu

saja banyak penelitian mengindikasikan bahwa sistem hukum formal tidak jauh berbeda. Lihat, contohnya, artikel seminal oleh Mark

Galanter “Why the ‘Haves’ Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change” (1974) 9 Law & Society Review 95.

59 Untuk mendapatkan lebih banyak infomasi tentang topik ini, lihat juga Julia Suryakusuma (2004) Sex Power and Nation, Metafor: Jakarta.

Pengacara dari LBH - APIK (LSM Bantuan Hukum untuk perempuan) di Lombok juga mengatakan perempuan lebih baik dilayani dengan

peradilan formal. Penemuan serupa muncul dalam penelitian tentang akses perempuan terhadap keadilan yang dilaksanakan oleh Bank

Dunia di tiga provinsi selama 2007, Yohanna M.L. Gultom Hardiyanto et al (2008), Akses Perempuan Terhadap Keadilan di Indonesia: Studi

Kasus Atas Perempuan Desa Pencari Keadilan di Cianjur, Brebes dan Lombok, Jakarta: World Bank.


7/1943



Bagian III:


Kita perhatikan di atas, wakil perempuan dalam kepemimpinan desa hampir tidak ada dan biasanya tidak ada

peluang bagi perempuan untuk berperan dalam pembuatan keputusan dalam struktur adat. Di Sumatera

Barat, contohnya, meskipun masyarakat Minangkabau menganut paham matrilineal, keanggotaan Dewan Adat

terbatas untuk laki-laki. Para perempuan tergantung pada paman dari pihak ibu untuk mewakili kepentingan

mereka dalam Dewan Adat, seringkali membawa akibat sosial ekonomi yang signifikan.

Studi Kasus 11: Lahan Bu Marnis dijual saudara laki-lakinya: Sumpur, Sumatera Barat

Ibu Marnis dan saudara-saudara perempuan di keluarganya menemukan bawa paman dari pihak ibu (mamak) berencana

untuk menjual tanah warisan tanpa ijin dari para perempuan untuk membayar hutang yang dibuat oleh anak laki-lakinya.

Ketika mereka menolak, mamak mengancam mereka secara lisan (langsung) dan fisik. Mereka memohon kepada empat

keturunan tetua (ninik mamak) untuk mendesak mamak untuk tidak menjual tanahnya.

Tapi ninik mamak mendukung si mamak dan terjadilah penjualan. Mereka lebih memikirkan kemungkinan si mamak

mendapat malu jika keluarganya tidak dapat membayar hutang daripada akibat yang harus ditanggung pihak perempuan

sebagai pemilik tanah. Pihak perempuan ditekan untuk menandatangai perjanjian dan pada akhirnya dilakukan juga,

tapi hanya dengan syarat bahwa tidak ada tanah warisan yang lainnya yang disita. Namun si mamak terus menjual tanah

warisan lagi di tahun berikutnya. Si mamak sekarang sudah meninggal, tapi sudah lebih dari 20 tahun Ibu Marnis masih

menggunakan tabungannya untuk membeli kembali tanah yang dijual si mamak.

Kurangnya keterwakilan belum tentu sama dengan kurangnya akses terhadap keadilan untuk perempuan.

Berbeda dengan Studi Kasus 7 diatas dari desa Sepa, perkosaan dan pelecehan seksual pada umumnya dianggap

sangat serius dan diserahkan langsung kepada polisi. Contohnya, dalam sebuah kasus di Kabupaten Sampang,

Jawa Timur, pemimpin keagamaan dan LSM sukses mendorong dibelakang si korban untuk memaksa polisi

menahan dan menghukum si pelaku.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak dipandang sama. Menurut survei Asia Foundation, hanya 12 persen

responden menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah hukum. Stigma yang melekat

terhadap kekerasan dalam rumah tangga bahwa pihak perempuan tidak melaporkan kasus. Seorang perempuan

di Jawa Timur menyatakan ‘Saya malu melapor, karena orang akan bertanya apa yang telah saya lakukan sampai

dipukuli.’60

Perempuan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya karena ketergantungan ekonomi. Dalam diskusi

kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD) di Jawa Timur, seorang peneliti lokal dari STAIN (Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri) menyatakan, penelitian kuantitatif tentang Pengadilan Agama setempat menunjukkan

bahwa para perempuan di perdesaan dari kelas bawah lebih sering meminta cerai dibanding perempuan

perkotaan dan kelas menengah atas. Penjelasannya adalah para perempuan ini sering mengerjakan tanah dan

memberikan proporsi besar terhadap pendapatan rumah tangga, alias kurang bergantung secara ekonomi pada

suaminya. Observasi ini ditolak secara cepat oleh kebanyakan (pria di perkotaaan) partisipan FGD. Kata mereka

fenomena ini terjadi karena para perempuan itu tidak berpendidikan dan tidak mengerti posisi mereka dalam

Islam.

Cara lain, menghindari konflik merupakan “strategi” umum bagi para perempuan.61 Seperti dikatakan oleh

seorang pemimpin komunitas di desa Henda, Kalimantan Tengah:

Memang terjadi disini (kekerasan dalam rumah tangga). Sering juga. Yang dipukul diam aja. Yang mukul diam aja. Tunggu

aja sampai semuanya tenang, dan masalahnya selesai.

60 Wawancara, 26 Februari 2005, Pamekasan, Jawa Timur.

61 Juga lihat Stephens (2003), diatas n.47 mendiskusikan kasus-kasus dari Flores, propinsi NTT: ‘Seringkali para perempuan tidak mengadukan

ke siapa-siapa dan tetap diam mengenai masalah mereka,’ hal. 231.


8/194



Bagian III:


Bahkan ketika kekerasan dalam rumah tangga memang dilaporkan, belum pasti bahwa peradilan formal atau

informal akan merespon dengan baik.

Studi Kasus 12: ’Itu cuma kelebihan nafsu’

Sri tinggal di sebuah rumah sederhana dengan suaminya di salah satu jalan utama di Kecamatan Pahandut, dekat pusat

Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut saudara perempuan Sri, Eka, ketika terlibat hubungan seksual, suami

Sri bisa menjadi sangat kasar, memukul dan mengigitnya. Tidak sanggup menerimanya lagi, Sri pergi meninggalkan

suaminya dan memberitahu ayahnya apa yang terjadi. Mereka melaporkannya kepada polisi. Setelah dua minggu tanpa

ada tindakan, polisi menyarankan masalah tersebut diselesaikan melalui damang, pemimpin adat tradisional.

Dalam adat Dayak, jika seorang istri meninggalkan suaminya, anggapan dasar adalah dia sedang meminta

(mengusahakan) perceraian. Jadi, ketika keluarga-keluarga itu bertemu dihadapan damang, suami Sri meminta

perceraian. Adat Dayak juga memerintahkan bahwa dalam perceraian, harta kekayaan dan barang-barang harus

diserahkan kepada istri, sesuai dengan perjanjian pra-pernikahan yang tertulis. Sri tidak ingin bercerai hanya ingin

kekerasan dihentikan. Bagaimanapun perceraian akhirnya diteken. Suaminya menandatangani dan dia merasa terpaksa

untuk menandatanganinya juga. Ini antara lain karena ada ancaman dari pengacara si suami bahwa dia akan didenda

Rp 100 juta karena melarikan diri. Sri, tidak mengerti hukum dan tidak mampu membayar penasehat hukum, tidak tahu

apa-apa lagi. Eka, saudara perpempuannya, menilai, ‘Sulit hadapi orang yang kuat, pandai dan kaya.’

Si Damang tidak menanggapi aspek kekerasan dalam rumah tangga, merasa hal ini ditangani oleh polisi. Si Polisi,

bagaimanapun juga, telah menyerahkan masalah ini kepada si damang. Jadi, berantakanlah semua. Si suami tidak

menghargai (melaksanakan) pembagian harta kekayaan yang disetujui. ‘Mereka tidak peduli,’ kata Eka. Meskipun si

damang tinggal benar-benar di seberang jalan, dia tidak mengambil tindakan apapapun untuk mendorong pelaksanaan

perjanjian. Tidak ada sanksi sosial yang diterapkan terhadap suaminya juga – dia masih diundang ke acara sekitar

lingkungan rumah dan adat. Sungguh, kekerasan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai masalah serius. Ketika

ditanya mengenai kasus tersebut, Sekretaris damang tertawa dan bekata ’Itu cuma kelebihan nafsu.’

Ketidakmampuan Sri untuk mendapatkan hak atas harta kekayaannya setelah perceraian, terjadi juga di beberapa

provinsi penelitian lainnya. Survei awal untuk program “Pemberdayaan Hukum Perempuan” Bank Dunia juga

menunjukkan bahwa perempuan tidak menuntut harta kekayaan mereka atau hak tunjangan atas perceraian.

Ini terkait stigma sosial dan kurangnya pengetahuan akan hak-hak dan prosedur hukum.62 Hal ini menimbulkan

akibat sosial dan ekonomi yang signifikan buat si istri. Sri sendiri sekarang tinggal kembali dengan orang tuanya,

bekerja dengan gaji rendah.

Paradigma Perlindungan dan Dominasi Laki-Laki

Kebanyakan hukum adat biasanya dimaksudkan melindungi perempuan dari pelanggaran “moral”, seperti

kehamilan diluar nikah dan pelecehan seksual. Seorang kepala desa di Lombok mengatakan bahwa perempuan

adalah “pembawa hukum”. Dengan kata lain, melindungi kesucian perempuan adalah salah satu prinsip dasar

utama dalam sistem hukum adat. Meskipun hal ini dapat melindungi hak-hak perempuan di keadaan tertentu,

hal tersebut juga mencerminkan sebuah paradigma dimana perempuan dinilai sebagai obyek bukan subyek

aktif terhadap hak mereka sendiri.

Bagaimanapun, mengatasi bias jender adalah mungkin. Boks 2 memberikan dua contoh perubahan yang dicatatselama penelitian lapangan. Contoh-contoh ini menunjukkan pentingnya memahami dan berkerja dalam

sistem, begitu juga dengan kemampuan kepemimpinan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk mengubahnya.

Contoh-contoh itu juga menitikberatkan pentingnya anggota komunitas terpinggirkan untuk meraih kesadaran

tentang bagaimana sistem berjalan dan norma-norma diterapkan dan dapat dimanipulasi.

62 Untuk laporan lebih rinci tentang metodologi dan temuan survei baseline, lihat www. www.justiceforthepoor.or.id.


9/1945



Bagian III:


Boks 2: Contoh perubahan I: Menghadapi kurangnya keterwakilan perempuan dan bias gender

melalui pemberdayaan hukum

Kasus Afrida: Menangatasi bias jender di Sumatera Barat dengan memahami hukum adat.

Afrida, seorang perempuan yang tidak berpendidikan dan miskin, lelah karena melihat tanah leluhurnya (warisan/

pusaka) dijual oleh kepala sukunya (ninik mamak ). Pada suatu kesempatan, Afrida mendapati para pejabat dari kantor

pemerintahan (petugas BPN) mengukur tanah ibunya dan, mengantisipasi kalau-kalau akan ada penjualan berikutnya,

dia memanggil kepala desa untuk meminta agar pengukuran tanah itu dihentikan. Ketika si ninik mamak mendengar

hal itu dia datang dan, membawa pisau, dengan marah mengancam Afrida, bertanya kenapa pengukuran tanah-tanah

itu dihentikan. Meskipun ada protes, tanah ibunya tetap dijual.

Meskipun Afrida merasa sistem peradilan formal lebih adil ketimbang mekanisme informal, karena terkait kepentingan

keluarganya (si mamak adalah saudara laki-laki ibunya) dan takut akan ada pembalasan dari sekitarnya maka dia merespon

dengan mengembangkan pengertian tentang norma dan proses adat serta mencoba untuk mengubahnya.

Afrida bergabung dan berpartisipasi secara aktif dalam musyawarah kepala suku. Bukan hanya sekedar menyediakan

minuman dan makanan kecil, peran yang biasanya disediakan untuk perempuan, dia secara berani menyampaikan

kepentingan perempuan dan mendesak adanya partisipasi yang lebih besar untuk perempuan dalam penjualan tanah.Afrida sukses mendesak agar semua kepala suku mesti menyetujui kalau ada tanah yang ingin dijual. Hal ini efektif

menghilangkan monopoli satu pihak (kaum laki-laki) atas penjualan tanah dan menyebarkan hak dalam membuat

keputusan diantara kelompok pemimpin keturunan, meskipun laki-laki. Usaha Afrida telah berhasil mencegah penjualan

tanah yang tidak adil dan telah mengangkat statusnya. Dia sekarang dipercaya untuk menjaga dokumen silsilah yang

berharga. Kemampuannya dalam mempelajari “permainan” adat dan berbicara dalam musyawarah, membuatnya dia

sekarang diajak berunding mengenai isu-isu mengenai harta kekayaan dan silsilah.

Perempuan Mengorganisasi dan Melobi untuk Aksi

Di Batu Gadang, Sumatera Barat, sebuah kelompok perempuan, yang awalnya dibentuk karena aktivitas bisnis kecil-

kecilan, menjadi aktif dalam menengahi perselisihan masyarakat. Pada tahun 2002 mereka adalah bagian dari koalisi

yang menyelesaikan perikaian lingkungan antara komunitas dan perusahaan besar, Semen Padang. Di tingkat yang

lebih kecil, kelompok itu juga telah berhasil menengahi perselisihan mengenai pencurian listrik dan melobi untuk

mendapatkan sebuah jalan desa. Mereka berhasil menjamin alokasi kursi di parlemen desa dan juga sedang memintaperwakilan perempuan dalam Dewan Adat.

Kesuksesan mereka didasari tiga faktor. Pertama, kelompok tersebut mempunyai hubungan dengan sebuah institusi

para perempuan yang berbasis tradisional di Sumatera Barat, Bundo Kanduang. Hal ini memberikan keabsahan

sehingga perempuan dinilai bisa memperbaiki majelis yang sudah ada daripada memperkenalkan struktur baru. Yang

kedua, dengan mengembangkan ekonomi mandiri, para perempuan memperoleh penghargaan dan meningkatkan

pengaruh dalam desa. Terakhir, hubungan dengan LSM lokal membantu para perempuan dalam mempelajari strategi

untuk mengatur bersama- sama dan meningkatkan kesadaran hukum. Hal ini telah membuat mereka siap bergerak

lebih aktif tidak hanya untuk memecahkan masalah tetapi juga untuk mendapatkan kedudukan desa.

Ekslusivitas Etnis

‘Kenapa kok lewat adat sih? Lebih baik hukum Indonesia’

Warga etnis minoritas Madura yang baru kembali ke Kalimantan Tengah


10/196



Bagian III:


Proses penyelesaian sengketa yang berdasarkan adat biasanya tidak cocok untuk sengketa antar etnis.63 Provinsi-

provinsi yang dipelajari bermacam-macam dalam komposisi etnis dan hubungan antar etnis. Kalimantan Tengah

mengalami konflik berdarah berskala besar antara orang Dayak dan Madura. Karena kebangkitan kembali adat

setempat sangat terkati dengan kekuasaan etnis Dayak, warga etnis minoritas menganggap penyelesaian

sengketa adat tidak adil buat mereka. Sama halnya di Maluku, para pendatang tidak selalu mengakui Raja, jadiadat tidak selalu merupakan sebuah jalan keluar untuk menyelesaikan pertikaian yang melibatkan pendatang.64

Di Jawa Timur, homogenitas etnis berarti masalah jarang muncul.65

Kasus di Sumatera Barat

Di Sumatera Barat, adat Minangkabau bisa disebut eksklusif, dalam hal semua warga nagari diharuskan untuk

tunduk pada adat tersebut. Ini memberi akibat khusus bagi pedagang etnis Cina yang telah hidup dari beberapa

generasi di Sumatera Barat, dan juga pada transmigran orang Jawa dan anggota kelompok etnis lainnya,

terutama Batak dari Sumatera Utara. Anggota-anggota kelompok ini disyaratkan untuk ‘diangkat’ oleh marga

sehingga mereka bisa diakui oleh seorang mamak yang dapat mewakili mereka di nagari. Hal ini dikenal dengan

‘bermamak ’. Meskipun diangkat ke dalam suku lokal, penduduk non-Minang dihalangi untuk mendapatkan

posisi kepemimpinan. Hukum adat itu asing dan sering kurang dipahami oleh warga pendatang. Hal ini dapat

menimbulkan diskriminasi dan berakibat pada kekerasan, sebagaimana yang terlihat dalam kasus di bawah ini.

Studi Kasus 13: Konik antara Etnis Batak dan Minang di Kinali

Di desa yang berpenduduk 13.000, sekitar 2.000 diantaranya merupakan etnis Batak dari Sumatera Utara. Kasus ini

muncul di pasar Tempurung di akhir tahun 2000, sebagai sengketa pribadi antara orang Batak dan Minang, yang sedang

berjudi. Perkelahian terjadi antara mereka dan kemudian berkembang menjadi konflik besar antara komunitas dua

etnis. 94 rumah yang dimiliki oleh orang Batak dibakar dan penduduk Batak melarikan diri atau dievakuasi dari nagari.

Selama tiga bulan, pasar itu ditutup, tidak ada anak-anak yang pergi ke sekolah dan para orang tua tidak pergi kerja.

Sebelumnya, ada sekitar 400 keluarga Batak yang berada di komunitas tersebut. Sekarang sisa 56. Menurut pemimpin

dusun Minang di wilayah tersebut, latar belakang sosial atas konflik tersebut adalah perlakuan yang tidak adil terhadap

orang Batak oleh pemimpin suku.

Upaya penyelesaian dilakukan oleh kepala adat dan pejabat pemerintah kecamatan. Perwakilan dari penduduk Batak dan

Minang, termasuk 32 kepala suku, bertemu dengan pejabat pemerintah senior dan kesepakatan ditanda-tangani olehdua pihak di kantor kecamatan. Pemerintah daerah memberi ganti rugi kepada pemilik rumah yang telah kehilangan

harta benda dengan Rp 2 juta per-rumah, terlalu sedikit untuk membangun kembali rumah tersebut. Orang-orang

Batak diberikan dusun mereka sendiri dan dapat menggunakan adat mereka. Mereka hanya perlu melaporkan kepada

pemimpin adat Minang untuk pernikahan. Menurut orang-orang Batak, interaksi antara dua komunitas masih terbatas.

Kasus Kalimantan Tengah

Perselisihan hukum dan norma, diperparah dengan tidak adanya kerangka kerja penyelesaian sengketa yang

efektif untuk mempertemukan perbedaannya, akan meningkatkan resiko yang justru memungkinkan sengketa

meledak menjadi kekerasan. Sebagaimana pengamatan Kane et al , ‘masalah ini lebih gawat di daerah paska

konflik...dimana ada kebutuhan yang mendesak untuk mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik

63 Seperti pengamatan Benda Beckman, ‘Hukum adat lokal ... jarang mewakili nilai dan aspirasi dari semua anggota penduduk desa.’ Franz

von Benda Beckman (2000) “Legal Plurarism and Social Justice in Economic and Political Development”, Makalah dipresentasikan dalam

IDS Internasional Woorkshop on Rule of Law and Development , 1-3 Jun1 2000.

64 Untuk pandangan yang bersifat kesejarahan tentang Maluku dan dampak ketertutupan hukum adat atas penduduk tidak asli lihat Franz

von Benda Beckmann (1990) diatas n.20 dan Beckmann, ibid —’seringkali para pendatang memiliki status politik dan ekonomi kelas

kedua dibawah hukum adat tuan rumahnya’, hal.11.

65 78 persen penduduk adalah suku Jawa dan 20 persen suku Madura .


11/19 7



Bagian III:


antara anggota komunitas yang berbeda.’66

Meskipun demikian, di beberapa daerah paska konflik di seluruh Indonesia, daripada membuat mekanisme lokal

yang mewakili semua anggota masyarakat, pemerintah daerah berinisiatif untuk memperkuat penyelesaian

sengketa dengan mengembalikan ke struktur dan proses adat. Kembalinya ke “cara lama”, yang didorong olehkebijakan politik, menegaskan kembali berlakukanya identitas regional dan etnis. Hal itu justru mempertegas

perbedaan, bukannya persamaan.

Di Kalimantan Tengah, contohnya, salah satu dari dampak yang paling terlihat dari konflik etnis pada 2001

merupakan sebuah penegasan kembali atas identitas kebudayaan Dayak. Seperti dinyatakan oleh seorang

pejabat pemerintah di Kabupaten Kuala Kapuas, ‘Rasa bangga Dayak udah bangkit sejak konflik.’ Banyak yang

lainnya menyampaikan pandangan seperti disampaikan seorang pejabat Pemerintah Provinsi, yaitu ’Kalau orang

luar menghormati adat kita, mungkin konflik tidak akan terjadi’.

Respon politik untuk membangkitkan peran pemimpin adat belum begitu berdampak di daerah tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota DPRD provinsi, ‘Hukum adat itu belum begitu dominan. Apa yang

ada di dalam peraturan belum merefleksikan apa yang ada di bawah.’ Para damang tidak memiliki sumber

daya, kurang keahlian dan ilmu, dan dapat dipengaruhi dan dimanipulasi oleh kepentingan pemerintah dan/ atau perusahan swasta. Damang di Pondok Demar di Kabupaten Seruyan, contohnya, menerima upah bulanan

Rp 750,000 dari perkebunan kelapa sawit yang terlibat dalam sejumlah sengketa tanah di daerah tersebut. Dia

menyebutnya sebagai biaya penghubung antara perusahaan dengan masyarakat, tapi LSM lokal dan masyarakat

desa menyebutnya sebagai uang sogok.

Namun, dari sisi politik, usaha untuk membangkitkan kembali peran adat tidak berjalan dengan tanpa diketahui

oleh orang yang non-Dayak. Sebelum konflik, adat dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan sejumlah masalah

yang meningkat antara orang Madura dan Dayak. Di saat yang bersamaan, banyak orang Dayak percaya bahwa

sistem peradilan formal dikuasai oleh orang Madura.67 Orang Madura yang diwawancarai untuk penelitian ini

mengungkapkan bahwa lebih menyukai penyelasaian oleh pemerintah lokal atau sistem hukum formal. Mereka

melihat adat benar-benar milik suku Dayak. Jadi, perubahan-perubahan aturan yang disahkan sejak otonomi

daerah telah memperkuat posisi orang Dayak, tapi tidak merupakan sebuah jalan untuk penyelesaian masalah

lintas etnis.

Kondisi ini merupakan permasalahan besar di Kalimantan Tengah paska-konflik. Orang-orang Madura kembali

lagi dalam jumlah yang banyak.68 Banyak yang kembali dengan kondisi yang sulit. Peraturan Daerah di Kabupaten

Kotawaringin Timur, salah satu dari pusat konflik utama, membuat kriteria untuk orang Madura untuk dapat

kembali dan tinggal.69 Orang Madura yang dapat diterima oleh masyarakat lokal mungkin mendapati dirinya

sebagai gelandangan, akibat banyak lingkungan orang-orang Madura yang dihancurkan selama konflik. Rumah-

rumah mereka yang masih berdiri mungkin sekarang ditempati oleh keluarga lain. Dalam kasus lainnya, barang-

barang milik orang Madura telah dicuri atau dijual. Dalam kasus seperti itu, orang-orang Madura yang meminta

untuk kembali ke rumah mereka menghadapi negosiasi yang sulit dengan orang-orang yang menghuni tempat

tinggal mereka. Banyak yang sudah menghabiskan atau kehilangan segala-galanya ketika melarikan diri dari

Kalimantan setelah kerusuhan, jadi untuk kembali kepada kehidupan biasa tergantung kepada penjaminan

terhadap hak atas harta kekayaan mereka.66 M.Kane, J.Oola-Onyango & A. Tejan-Cole ( 2005) ‘Reassessing Customary Law Systems as a Vehicle for Providing Equitable Access to

Justice for the Poor.’ Mak alah dipaparkan dalam konferensi Arusha, New Frontiers of Social Policy, Desember 12-15, 2005.

67 Dalam sebuah wawancara pada tahun 2003, mantan Kapolda Provinsi Kalimantan Tengah memberitahu kami bahwa polisi pada

kenyataannya tidak berpihak (berat sebelah) atas dasar etnis tapi hanya sekedar mendukung kepada siapapun yang membayar mereka

paling banyak. Hal ini umumnya terjadi pada orang Madura.

68 Sampai dengan Desember 2004, ada 9.000 yang terdaftar telah kembali dari 120.000 orang Madura yang telah mengungsi.

69 Peraturan Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2004 tentang Pengawasan Kependudukan di Kotawaringin Timur.


12/198



Bagian III:


Tentu saja mereka pada dasarnya merasa bahwa posisi tawar mereka masih sangat lemah. Kapanpun mereka

dapat dikembalikan ke Madura. Ancaman-ancaman masih sangat umum terjadi. Sebagai orang Madura

kelahiran Kalimantan, Ova, bercerita kepada kami, ‘Sebelum konflik, orang Madura keras. Sekarang kami harus

merendahkan diri… posisi kami sangat lemah.’ Hal ini disebabkan rasa takut akan adanya balas dendam dan

terulangnya kembali kekerasan pada February 2001. ‘Pokoknya kami takut,’ dia menambahkan. Ova menceritakankembali bagaimana rumah salah satu temannya ditempati oleh orang Dayak setelah mereka melarikan diri ke

Madura akibat konflik tersebut. Keluarga Dayak tersebut kemudian menjual rumahnya ke sebuah keluarga etnis

Cina. Teman Ova itu sekarang harus membeli kembali rumah mereka sendiri, bahkan tanpa uang, tanpa kekuatan

yang nyata untuk menjamin hak-hak atas harta kekayaan mereka.

Meskipun beberapa orang damang memberitahu tim peneliti bahwa mereka berpikir adanya sebuah lembaga

multi-etnis untuk menyelesaikan sengketa akan berguna, belum ada tindakan sama sekali untuk memperbaiki

proses penyelesaian sengketa untuk menangani masalah-masalah seperti itu. ‘Tidak ada lembaga yang dapat

melindungi kami,’ Ova menilai.

Sikap yang sama ditunjukan di Pulau Buru, Maluku oleh para transmigran yang menghadapi sengketa pertanahan

yang besar, yang bermula sejak tahun 1954 (Studi kasus 22). Kepala desa yang orang Jawa dan sekretarisnya

tidak ingin menyelesaikannya berdasarkan hukum adat, karena mereka tidak mengerti dan merasa hukum itumendiskriminasi pendatang baru. Hal ini menciptakan ketegangan di wilayah tersebut. Sekretaris desa dari desa

transmigran tersebut dengan merujuk kepada konflik etnis di Sambas, Kalimantan Barat, tahun 1999 menyatakan,

‘Ini bisa menjadi Sambas kedua’. Raja dari desa tetangga setempat mengakui, ‘Muncul ketegangan disana.’

Sengketa Antar Kelompok Masyarakat

Kekuasaan pelaku peradilan non-negara jarang melampaui batas lingkungan pengaruh mereka, apakah itu

berdasarkan batas wilayah (kepala desa dan lingkungan rumah), berdasarkan marga (tokoh adat) atau sosial

(tokoh agama). Lebih jauh lagi, kepercayaan dan sanksi sosial penting bagi keberlangsungan perjanjian yang

dimediasikan. Sebagaimana dalam Gambar 7 di bawah, responden GDS dilaporkan memiliki tingkat kepercayaan

sosial yang lebih rendah secara drastis terhadap orang-orang dari desa yang bersebelahan dibandingkan dengan

lingkungan tempat tinggal mereka sendiri.

Gambar 7: Kepercayaan terhadap tetangga dekat dan desa-desa sekitar

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kepercayaan terhadapdesa-desa sekitar

Kepercayaan terhadaptetangga

Semua Orang Beberapa Sedikit Tak Satu Pun Kurang Tahu

Sumber: Survei GDS

Dua faktor tersebut, yaitu ketidakmampuan untuk mempunyai kewenangan sosial dan kurangnya kepercayaan

sosial – dengan ketidakhati-hatian mengkompromikan kemampuan para pelaku desa untuk menyelesaikan

sengketa antar masyarakat. Kasus di bawah ini merupakan contoh yang luar biasa atas masalah tersebut, dari

pulau wisata Lombok, Nusa Tenggara Barat.


13/1949



Bagian III:


Studi Kasus 14: Tembok berlinnya Lombok: Karang Genteng vs Patemon70

Konflik dimulai pada pertengahan tahun 1999 ketika seorang penduduk Patemon memperoleh hak milik tanah atas sebuah

kuburan yang berlokasi diantara desanya dan desa sebelah, Karang Genteng. Masyarakat Karang Genteng memperselisihkan

sertifikat, merasa tanah itu berada dalam wilayah mereka. Tidak seorangpun yakin saat ini apa yang memicu kekerasan, tapi

perkelahian yang memanas pecah di bulan Juli 1999 ketika penduduk Karang Genteng menyerang Patemon. Konflik tersebutmemanas sepanjang sisa tahun 1999, memuncak pada bulan Januari 2000, menyebabkan banyak luka-luka dan kematian.71

Sengketa itu sekarang telah berkembang tidak hanya sekedar soal ketidaksetujuan atas tanah dan terjadi saling balas dendam.

Sebagaimana yang diamati oleh Sibawai, pemimpin keagamaan di Karang Geteng, ‘Yang penduduk tahu, bahwa ada anggota

keluarga mereka yang telah dibunuh si anu atau si anu...yang tinggalnya di Kampung Patemon.’

Berlusin-lusin peperangan terjadi selama lebih dari 10 tahun terakhir. ‘Sampai kapanpun kita akan melawan mereka,’ kata

kepala desa Patemon. ‘Bahkan saya sudah perintahkan kepada laki-laki di atas 16 tahun sampai 50 tahun untuk harus selalu

siap sedia berperang melawan Kampung Karang Geteng, … bilamana tidak bersedia lebih baik tidak menjadi warga Kampung

Patemon!’ Penduduk di Patemon menyiapkan persediaan senjata seperti batu, botol, tombak, dan bahkan senjata tangan

buatan. ‘Kalau sudah ada isyarat akan terjadi penyerangan,’ lanjut kepala desa Patemon, didukung oleh kepala organisasi

pemuda setempat, ‘kami memesan batu atau botol beberapa truk untuk menyerang dan bertahan.’

Respon pemerintah setempat luar biasa. Benteng setinggi 3 meter dibangun sepanjang jalan membatasi dua desa. Sekolah dan

fasilitas kesehatan terpisah juga telah dibangun sehingga para penduduk tidak perlu berinteraksi. ‘Coba perhatikan saja,’ kataSibawai, ‘melerai pertikaian antar warga, kok yang dilakukan pemerintah malah membuat benteng! apa menurut pemerintah

konflik ini sekedar masalah fisik? Tentunya kan yang harus dilakukan adalah pembenahan secara sosial kemasyarakatan.’

Pengaruh ekonomi yang timbul atas tembok tersebut benar-benar signifikan. ‘Masyarakat mungkin mulai berfikir,’ kata kepala

desa Patemon. ‘Yang semula perputaran roda bisnis sekitar Rp 35 juta perhari, menjadi sampai Rp 100 ribu pun tidak dapat.

Konflik ini tidak lebih hanya mengorbankan segalanya sampai nyawa.’

LSM lokal telah mencoba untuk mendamaikan dua desa, tapi upaya hanya pada tingkat permulaan. Belum ada upaya untuk

mempertemukan pihak-pihak yang berbeda secara bersama. Sementara itu, dinding setinggi tiga meter diantara dua desa

berdiri sebagai sebuah simbol pemisahan.

Tidak adanya forum yang diakui sebagai wadah komunikasi dan pertemuan perdamaian yang melewati

batas wilayah dapat menyebabkan pertentangan atas nilai dan membuat perselisihan kecil berubah menjadi

konflik kekerasan masal. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan pelaku peradilan di luar lembaga Negara untukmemproyeksikan kewenangan di luar batas pengaruh mereka, yang dianggap bisa meningkatkan pengakuan

sosial lewat tindakan ”nasionalisme lokal” di mana mereka berperan sebagai pendukung atau pendamping desa

mereka dan bukan sebagai fasilitator netral yang bertindak sebagai penengah dalam sengketa

Sengketa Melibatkan Pihak Ketiga

Sengketa yang melibatkan warga desa dan pihak ketiga, khususnya perusahaan-perusahaan kehutanan dan

perkebunan kelapa sawit, menjadi hal yang semakin biasa terjadi di lokasi-lokasi penelitian. Sistem informal

biasanya tidak mampu menangani pertikaian-pertikaian seperti itu, ketika sengketa tersebut melibatkan pihak-

pihak di luar kontrol sosial desa. Di Kalimantan Tengah, perselisihan seperti ini makin sering terjadi seiring

dengan kebijakan otonomi daerah yang mendorong perluasan perkebunan kelapa sawit ke dalam tanah adat.71

Didukung oleh pemerintah, perkebunan sering mendapatkan tanah dengan cara tidak adil atau dengan memberiganti rugi yang tidak mencukupi. Warga desa di seluruh Kabupaten Seruyan dan Kotawaringin, contohnya,

melaporkan bahwa mereka secara rutin menerima rata-rata Rp 400,000 per hektar sebagai kompensasi atas

70 Kami tidak memiliki angka (jumlah) yang pasti, karena masyarakat satu desa tidak terbuka memberi data yang konkrit dan polisi tidak

bisa memastikan datanya.

71 Lihat John F McCarthy (2004) “Changing to Gray: Decentralization and the Emergence of Volatile Socio-legal Configurations in Central

Kalimantan, Indonesia.” World Development . 32(7) hal. 1199-1223, Juli 2004.


14/1950



Bagian III:


tanah mereka yang jatuh ke pihak perkebunan. Kepala Divisi Ekonomi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Timur, menginformasikan, bahwa kompensasi minimum diharapkan sekitar Rp 600.000,- sampai Rp 1 juta.

Kasus pertambangan batu kapur Sari Gunung di Sampang, Jawa Timur, yang digambarkan dibawah merupakan

contoh bagaimana kewenangan para aktor lokal tidak cukup untuk mencegah kerusakan lingkungan yangdisebabkan oleh pertambangan baru kapur.

Studi Kasus 15: Pertambangan Sari Gunung menciptakan Kekacauan72

Batu kapur telah ditambang di dekat desa Sampang di Jawa Timur sejak masa penjajahan Belanda. Sejak kemerdekaan,

pengoperasiannya dimiliki oleh pemerintah setempat tapi ditangani oleh perusahaan swasta, PT. Sari Gunung.

Selama lebih dari 20 tahun masyarakat setempat telah menyampaikan keluhan kepada perusahaan dan Pemerintah

Kabupaten tentang kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan terhadap infrastruktur desa. Pertambangan itu

memproduksi cukup banyak grosok , sebuah produk tidak berguna campuran dari kepingan-kepingan dan lumpur keras.

Karena pertambangan tersebut berada di atas bukit di atas perdesaan, selama musim hujan grosok tersebut jatuh ke

bawah, dari pertambangan tersebut ke perdesaan. Selama hujan deras grosok menyebabkan kerusakan yang parah pada

jalan-jalan dan beberapa rumah warga.

Di tahun 1980-an, Sekretaris Desa mengirimkan surat keluhan kepada Bupati, ditandatangani Camat, Kepala Dusun

dan Kepala Desa. Mereka berpikir karena itu merupakan perusahaan milik pemerintah maka Bupati akan mengambil

tanggung jawab. Namun demikian, Bupati menyatakan bahwa masalah grosok itu bukanlah prioritas.

Tiba-tiba pada tahun 1997 Pemerintah Kabupaten membangun saluran air sehingga air hujan dan grosok akan dialirkan

menjauh dari perdesaan. Akan tetapi, langkah ini mengalihkan masalah itu dari dusun di sebelah barat ke dusun yang

di sebelah timur. Hujan deras yang terjadi pada tahun itu menyebabkan rumah-rumah di bagian timur juga sawah yang

berada jauh di hilir dibanjiri dengan air bercampur grosok .

Surat lainnya dikirimkan, kali ini ke DPRD dan Badan Perencanaan Daerah, tapi lagi-lagi tidak ada respon. Mengalihkan

masalah dari dusun yang di sebelah barat ke yang ke di sebelah timur mulai memicu ketegangan antar kelompok

masyarakat. Pada tahun 2003, sekelompok anak muda dan petani yang lelah membersihkan grosok setelah hujan deras

dan melihat sawah tercemar air kotor, menyumbat saluran yang mengalihkan air. Menanggapi aksi protes ini Kepala Desa

memanggil anak-anak muda ke rumahnya untuk sebuah pertemuan. Masyarakat di dusun sebelah timur mengartikan hal

ini sebagai gerakan permusuhan oleh Kepala Desa, dan sekitar 20 orang warga desa dari dusun bagian timur mendatangi

Kepala Desa. Tidak ingin memanaskan ketegangan, Kepala Desa menerima aksi protes mereka dan saluran tersebut tetap

disumbat.

Hujan berlanjut dan air grosok membanjiri jalan utama dan sejumlah toko serta rumah-rumah. Tidak seorangpun

berani untuk membuka saluran atau bahkan membersihkan air grosok. Dwi Pertiwi, anggota Badan Perwakilan Desa,

menyatakan, ‘Tidak seorangpun di komunitas lainnya berani membersihkannya, bisa timbul keributan jika seseorang

membersihkannya.’ Sudah banyak kecelakaan motor terjadi di jalan utama, menjadi licin karena grosok itu.

Aksi mereka tidak pernah dianggap apalagi dipertimbangkan oleh Pemerintah Desa. Direktur pertambangan

tersebut menjelaskan jika setiap tahun dia memberikan keuntungan perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten, jadi,

menurutnya terserah mereka apakah mereka akan menyelesaikan masalah grosok tersebut atau tidak. Karena perusahan

mempekerjakan orang-orang desa, Kepala Desa dan Kecamatan merasa segan untuk menghujat perusahaan tersebut.

Pada saat laporan ini ditulis, sengketa tersebut tetap tidak terselesaikan. Ketegangan sosial tetap tinggi, khususnya antara

dusun di sebelah timur dan barat ak ibat penyumbatan saluran tersebut.

72 Kasus ini dari Patrick Baron, Rachel Diprose dan Michael Woolclock (2006) Local Conflict and Community Development in Indonesia:

Assessing the Impact of the Kecamatan Development Program, Kertas Kerja 10, Social Development, World Bank, Jakarta.


15/1951



Bagian III:


Warga desa takut menentang kepentingan yang berkuasa dalam kasus penyalahgunaan hak tanah atau

kerusakan lingkungan. Penduduk desa Sembuluh II di Kalimantan Tengah mengeluhkan penyakit kulit dari

polusi air yang mereka yakini disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit setempat. Bahkan, seorang perempuan

mengatakan, ‘Kami bergantung kepada mereka untuk pekerjaan dan duit. Kami sih takut melaporkan masalah

ini.’ Kondisi ini dapat menyebabkan ketegangan horisontal antara warga desa yang pro dan kontra terhadapmasuknya investasi dari luar.

Komunitas lokal, didukung LSM advokasi mulai belajar mengorganisir diri sendiri dan belajar menghadapi

kepentingan-kepentingan yang melanggar atas hak-hak tanah mereka. Keterbukaan politik dan demokrasi

mendukung gerakan-gerakan seperti itu. Tapi secara umum, mekanisme peradilan non-negara tidak dapat

menghadapi kekuatan yang tidak berimbang tersebut.

Seperti pada pengalaman orang-orang Madura di Kalimantan Tengah, salah satu tantangan paling mendasar

bagi masyarakat yang bukan penduduk asli dalam memahami dan menjalankan sistem norma adat adalah

kenyataan bahwa prosedur dan substansi tidak tertulis dan tidak jelas buat mereka. Salah satu cara yang telah

diusahakan masyarakat untuk mengatasinya adalah kodifikasi norma dan struktur penyelesaian sengketa. Boks

3 dibawah ini menggambarkan sebuah contoh serupa dari Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Boks 3: Contoh Perubahan II: Memperjelas norma dan struktur resolusi perselisihan di NTB

‘Desa Bentek, dan desa-desa lain yang bergabung dalam Perekat Ombara merasa perlu memformalkan lembaga yudikatif

di tingkat desa. Disamping fungsinya yang positif di masyarakat, juga secara legal, Kepala Desa sebagaimana ditetapkan

Undang-undang Otonomi Daerah (Pasal 101e UU No. 22/99, penulis) wajib dan berwenang menyelesaikan permasalahan

atau sengketa di wilayah pemerintahannya. Jadi dengan pembentukan secara formal Mahkamah Adat Desa yang menjadi

salah satu bagian dari aparat pemerintahan desa, kami bukan sedang melakukan percobaan yang mengada-ada. Dan ini

pembelajaran berharga bagi masyarakat, karena bermasyarakat juga tidak lepas dari konflik, yang juga harus ada saluran

untuk penyelesaiannya.

- Kamardi, Kepala Desa dan Pendiri Perekat Ombara, Lombok, NTB.

Di Kabupaten Lombok Barat, dua puluh lima desa bergabung bersama di tahun 2000 untuk membentuk Persekutuan

Masyarakat Adat Lombok Utara (Perekat Ombara). Aliansi tersebut awalnya dibentuk untuk merespon kerusakanlingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan di wilayah tersebut. Sejak itu, Perekat Ombara

telah meluas ke 32 desa di seluruh kecamatan dan menjadi sebuah pergerakan untuk memperbaharui institusi desa,

termasuk dalam penyelesaian sengketa.

Masing-masing desa anggota telah mengkaji proses penyelenggaran penyelesaian sengketa dengan membentuk

pengadilan desa, yang dikenal sebagai Mahkamah Adat atau Majelis Krama Adat yang terdiri dari tiga pihak yang

berwenang yaitu pemerintah, adat dan pemimpin keagamaan. Beberapa memilih untuk menyusun hukum adat untuk

diterapkan di dalam desa mereka. Desa-desa tersebut memiliki badan eksekutif (kepala desa), legislatif (BPD) dan yudikatif

(dewan adat). Aliansi tersebut juga telah mendirikan sebuah dewan untuk mendengarkan sengketa-sengketa di tingkat

antar desa, memperkenalkan sistem pengawasan untuk tingkat di bawahnya, melalui hak untuk banding.

Tidak seperti kebangkitan adat yang bersifat dari atas-ke-bawah di lokasi-lokasi penelitian lainnya, Perekat Ombara

merupakan gerakan alami. Dengan dukungan dari luar, organisasi tersebut sekarang bergerak untuk memperkuat

posisi perempuan dan kaum minoritas di institusi-institusi setempat. Hal ini termasuk partisipasi dalam pembukuanadat setempat, diikuti oleh analisa hukum adat yang memiliki perspektif gender dan hak asasi manusia. Karena

berbasis tradisional, kepemimpinan Perekat Ombara memiliki pengertian yang luas tentang “adat” sebagai hal yang

dinamis, perubahan yang bertahap, sejalan dengan fakta sosial modern. Kepemimpinan tersebut menganggap bahwa

mengulurkan tangan kepada kaum perempuan sebagai bagian penting untuk pengakuan sosial.


16/1952



Bagian III:


Benturan Antara Sistem Formal dan Informal

Pluralisme hukum mengandung maksud bahwa norma dan sistem hukum yang berbeda kadang-kadang akan

berbenturan. Kasus yang dipelajari menunjukkan bahwa persinggungan diartikan secara luas dalam arti yang

khusus— jika ketentuan perpaduan keduanya tidak ditegaskan, dapat mengakibatkan kesewenang-wenangandan kekacauan. Studi kasus dibawah ini menggambarkan bagaimana perselisihan norma-norma dan sanksi-

sanksi antara yang formal dan informal yang berasal dari ketentuan mereka yang berbeda.

Studi Kasus 16: Penusukan di Kota – Resolusi Dua Jalur73

Empat orang laki-laki pergi minum-minum bersama di pusat Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah di malam hari tanggal 31

Agustus 2003. Dua dari mereka salah paham dan terjadilah perkelahian. Setelah saling pukul, Ranno Jonfrid Siae yang berusia

18 tahun menodongkan pisau dan menusuk temannya Syahmanto. Rano melarikan diri dari tempat kejadian, sementara

teman-temannya membawa Syahmanto ke rumah sakit terdekat. Dia meninggal, tidak lama setelah itu.

Rano ditangkap dan ditahan oleh polisi selama dua bulan selama mereka melakukan penyelidikan. Di saat yang bersamaan

proses penyelesaian secara adat dijalankan secara berbarengan. Kedua pelaku dan korban adalah orang Dayak dan tidak

lama setelah kejadian tersebut keluarga mereka bertemu di rumah Ketua RT dar i korban untuk mengusahakan penyelesaian

cara adat. Dua pandangan berbeda muncul di antara dua keluarga, yang dimediasi oleh Ketua RT. Ketika persetujuan dicapai,kemudian itu dibawa ke damang untuk mendapat pengakuan resmi.

Selanjutnya daftar barang-barang yang diminta untuk dibayar oleh keluarga Ranno disusun, jumlah keseluruhannya Rp36 juta. 75 Ayah Ranno, Jonfrid, dan pengacaranya merasa kalau harga beberapa barang tertentu nilainya berlebihan, tapi

posisi tawar Jonfrid sangat lemah dalam situasi tersebut dan dia mengakui, ‘Sulit bernegosiasi dengan mereka, karena bisa

membuat mereka sangat emosional.’ Dia memutuskan untuk tetap mengikuti proses adat meskipun beberapa teman dan

keluarga mendesaknya mundur... ‘Saya dapat saja membatalkan proses adat, tetapi secara pribadi rasanya nggak benar. Yang

anak saya lakukan nggak benar...menyentuh perasaan dan emosi.’ Jonfrid menerangkan.

Hanya 18 hari setelah kejadian tersebut, persetujuan ditanda-tangani dan Jonfrid membayar denda. Motivasi utamanya

adalah mengurangi ketegangan dan menjamin kerukunan dengan keluarga si korban. ‘Ini mengurangi balas dendam dan

ketakutan... dan itu sudah terbukti.’ Dia juga tahu jalan tengah atau mediasi akan diterima dengan baik di pengadilan dan

diharapkan dapat mengurangi hukuman untuk Ranno. Memang, pengacaranya sudah memberitahu contoh-contoh yang

pernah terjadi sebelumnya. Sekretaris damang juga menjelaskan, tujuan dari resolusi adat adalah membantu ’mengurangi

hukuman penjara.’ Dia menambahkan, bagaimanapun, pelaku membutuhkan ’pengampunan ilahi’ untuk mengurangiberatnya dosa. ‘ Di penjara hal seperti itu tidak ada’ dia mengatakan dengan muka masam.

Untuk kasus-kasus seserius ini, penyelesaian adat jarang yang menjadi akhir dari penyelesaian masalah. Tuntutan pidana

berlanjut. Sadar akan proses adat dan permohonan keluarga korban yang sudah ditujukkan ke pengadilan untuk memintakeringanan hukuman yang paling rendah, Pengadilan Negeri Kota Palangkaraya menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara.

Keputusan Pengadilan menyatakan:

…karena antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa telah mengadakan perdamaian adat, perdamaian

mana pihak terdakwa telah memenuhi semua tuntutan menurut Hukum Adat Dayak, sehingga ni lai-nilai yang hidup dalam

masyarakat tersebut, patut diperhatikan dan dihormati, oleh karena mana disamping memperhatikan aspek yuridis dan

aspek filisofis Majelis Hakim juga memperhatikan aspek sosiologis...

Hukuman tersebut kemudian diperkuat oleh banding ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Ranno sekarang sudah

keluar dari penjara dan bekerja di kabupaten lain. Kedua keluarga telah bertemu dua kali dan menyatakan bahwa hubungan

antara mereka baik.

74

73 Studi kasus ini berdasarkan wawancara dengan ayah pelaku dan pengacara, keluarga korban, jaksa penuntut umum dan salah satu

hakim dalam kasus tersebut dan diskusi dengan si-Damang yang membantu menyelesaikannya. Studi kasus ini juga mempergunakan

Keputusan Pengadilan Negeri Kota Palangkaraya279/Pid.B/2003 & Keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah 14/Pid/2004/PT.PR

16 Feruari 2004. Kutipan ini berasal dari keputusan Pengadilan Negeri.

74 Daftar tersebut meliputi barang-barang untuk upacara adat, dua babi, satu kerbau, satu sapi, 15 ayam, 500kg beras dan 100kg gula dan

piring dan mangkok khusus. Jumlah ini juga termasuk Rp 6 juta untuk biaya kasus kepada damang dan perangkat adatnya.


17/1953



Bagian III:


Kasus tersebut membedakan dasar pikir kedua sistem peradilan. Bagi keluarga tersebut dan damang, hal yang

utama adalah mempercepat penyelesaian dan ”mengurangi balas dendam dan ketakutan.” Sebaliknya tujuan

utama pengadilan formal yaitu untuk menyelenggarakan keadilan untuk kepentingan umum dan untuk

memberikan aspek jera.

Kasus tersebut juga mencerminkan bagaimana sistem tersebut saling mendekati satu sama lain. Keinginan untuk

menghindari resiko dimana pelaku bisa saja “disidang” dan dihukum dua kali untuk pelanggaran yang sama,

membawa pengadilan termasuk Mahkamah Agung, untuk mengetahui sanksi adat. Sama halnya si damang

dan pengacara Ranno mengerti sanksi adat sehingga dapat mengurangi besarnya hukuman penjara. Dalam

kasus tersebut, “benturan” antara norma dan ketentuan yang berlaku berhasil dinegosiasikan untuk memberikan

kepuasan bagi semua pihak.

Sebaliknya, pembunuhan karena “ilmu hitam” yang tercatat di Jawa Timur (Studi Kasus 18 & 19) menggambarkan

adanya kesulitan-kesulitan pada persidangan pengadilan untuk menentukan aturan yang tepat atas apa

yang dimaksud sebagai, “adat-istiadat dan nilai lokal” dan sejauh mana hal ini harus digunakan sebagai bahan

pertimbangan. Di Jawa Timur, praktik santet dianggap tindak pidana. Pada saat yang bersamaan, juga

dipraktikkan secara luas. Dalam banyak kasus, polisi melindungi anggota masyarakat yang dituduh melakukan

santet. Bagi sebagian besar masyarakat menerima keterlibatan polisi. Akan tetapi, jika masyarakat memutuskanuntuk menangani sendiri kasus ini dan meminta keadilan bagi orang yang dituduh melakukan santet, polisi

jarang bertindak untuk menyelidiki pembunuhan tersebut.

Singkatnya, sistem formal tidak menentukan, secara konsisten dan dapat diprediksi, nilai pantas terhadap adat-

istiadat dan tidak menjelaskan tindakan apa yang tidak mencapai nilainya. Dalam kasus penusukan di atas,

pengadilan memandang hasil dari proses peradilan non-negara sebagai hal yang absah dibandingkan dalam

kasus “penculikan” anak Haji Anggeng (Studi Kasus 8), dimana penyelesaian informal ditolak. Tapi tidak ada satu

catatan penjelasan tentang bagaimana keputusan-keputusan ini dicapai. Batas yurisdiksi antara sistem formal

dan informal tidak ditegaskan, artinya meskipun diluar kewenangannya, kasus pidana berat kadang kadang

masih dapat dimediasi di tingkat desa. Standar dan perlindungan prosedural tidak disebutkan. Atas dasar apa

proses tersebut dinyatakan tidak sah dalam salah satu kasus dan sah di kasus lainnya? Demikian juga, apa yang

menjadi pedoman kebijakan polisi untuk menengahi atau menuntut? Persinggungan tersebut tidak diperjelas

dan, sebagaimana yang digambarkan dalam kasus kekerasan rumah tangga di Kalimantan dan kasus Anggeng,

kadang-kadang menghasilkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum yang menguntungkan pihak yang kaya

dan berkuasa.

Memperjelas Persinggungan - Contoh-contoh dari Beberapa Negara

Tetangga.

Negara-negara sekitar menghadapi tantangan pluralism hukum yang sama dan mengadopsi pendekatan-

pendekatan praktis untuk menghadapi hubungan formal-informal. Negara tetangga Papua Nugini, contohnya,

mengakui pentingnya peran peradilan tradisional, dengan membuat sebuah mekanisme pemerintah untuk

menyelaraskan sistem formal dan informal.


18/1954



Bagian III:


Boks 4: Contoh-contoh Perubahan III: Meningkatkan kesesuaian antara peradilan formal dan

informal dan membangun kapasitas – Unit Perantara Peradilan Komunitas Papua Nugini

Seperti Indonesia, sistem informal merupakan bentuk peradilan yang dominan di negara tetangga Papua Nugini. Dengan

tujuan meningkatkan kesesuaian dan konsistensi antara sistem formal dan informal; untuk meningkatkan kapasitas

pelaku peradilan di luar negara; untuk mendokumentasikan dan menyebarkan inovasi lokal yang bersifat progresif; untukmendukung keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam sektor peradilan dan untuk mendorong peradilan yang saling

menguatkan, Pemerintah Papua Nugini telah mendirikan sebuah Unit Perantara Peradilan Komunitas (Community Justice

Liaison Unit atau CJLU) sebagai bagian resmi dari Sektor Hukum dan Peradilan.

Melalui pelatihan reguler, pengawasan, peningkatan kesadaran dan program khusus untuk perempuan dan kelompok

yang rentan, CJLU merupakan ekspresi kebijakan yang nyata atas peradilan non-negara. Tapi pada saat yang bersamaan

sebuah praktik untuk menemukan titik keseimbangan antara dua wilayah peradilan.

Sumber: Pemerintah Papua Nugini (2007)

Beberapa ketidakpastian, ambiguitas dan potensi benturan norma-norma dapat dikurangi, dengan

mendefinisikan secara jelas yurisdiksi antara putusan pengadilan dan penyelesaian sengketa di desa. Hal ini

secara tepat menjadi pendekatan yang diadopsi di negara tetangga dekat Indonesia, Filipina.75

Boks 5: Contoh Perubahan IV: Mendenisikan Persinggungan–Sistem Peradilan Barangay di Filipina.

Sistem Peradilan Barangay di Filipina (BJS) merupakan program konsiliasi dan mediasi wajib di tingkat barangay atau

desa, dilaksanakan di semua 42,000 barangay di Filipina. Didirikan di tahun 1978, BJS merupakan perpaduan antara

penyelesaian sengketa formal dan informal. Sistem ini mencoba untuk memperoleh kekuatan mediasi di masyarakat,

dengan pelaksanaan kekuasaan negara.

Filosofi dasar dari BJS bahwa tidak ada sengketa yang boleh ditangani oleh pengadilan sebelum ada usaha awal untuk

menengahinya di tingkat barangay. Mediasi dengan sistem ini dilaksanakan secara informal tanpa pilihan untuk

pembuktian alat bukti. Hal tersebut pada pokoknya merupakan lingkungan yang “tidak resmi”.

BJS tersebut terdiri atas sebuah badan mediasi di masing-masing desa. Kepala desa, atau pemimpin Barangay , mengetuai

badan tersebut yang terdiri dari 10-20 anggota tergantung pada ukuran desa. Kasus-kasus tersebut awalnya dibawa ke

pemimpin barangay untuk mendapatkan usaha perdamaian. Jika penyelesaian sudah didapat, lalu ditulis dan ditanda-

tangani oleh kedua belah pihak. Penyelesaian tersebut kemudian mendapat status sama dengan keputusan pengadilan.

Jika pemimpinnya gagal menghasilkan penyelesaian yang memuaskan, kasus tersebut ditingkatkan ke 3 orang dewan

majelis yang dipilih oleh pihak yang bertikai. Jika gagal, maka kemudian kasus tersebut dapat dibawa untuk diselesaikan

melalui proses peradilan di pengadilan.

Yuridiksi BJS meliputi semua tipe sengketa dengan pengecualian dibawah ini:

• salah satu pihak adalah pejabat pemerintah

• pelaku tindak pidana dapat diberi hukuman penjara melebihi satu tahun atau denda lebih dari 5000 peso.

• ketika sengketa melibatkan pengembang perumahan yang berlokasi di kota-kota yang berbeda; dan

• sengketa lainnya yang oleh Kepala Barangay dianggap lebih tepat diselesaikan pengadilan demi kepentingan keadilan.

(Undang-undang Pemerintah Daerah 1991 Pasal 408)

Walaupun jauh dari sempurna, Sistem Peradilan Barangay secara konsisten memberikan tingkat kepuasan yang tinggi

dan menangani banyak kasus.

75 Untuk informasi lebih lengkap mengenai Sistem Peradilan Barangay, lihat Gerry Roxas Foundation (2000a), Report on the Effi cacy of

the Katarungang Pambarangay Justice System in the National Capital Region, Manila: Gerry Roxas Foundation; Gerry Roxas Foundation

(2000b), The Panay and Guimaras Experience in Barangay Justice. Manila: Gerry Roxas Foundation; GC Sosmena Jr. (1996), ‘Barangay Justice:

a Delegalisation Mechanism’ 20 Hiroshima Law Journal 404; & G. Sidney Silliman (1985), ‘A Political Analysis of the Philippines Katarungang

Pambarangay System of Informal Justice Through Mediation’ 19 Law & Society Review 279.


19/19


Bagian III:


Menegaskan batas yurisdiksi antara sistem formal dan informal melalui perundang-undangan nasional, seperti

contoh Filipina di atas, memperjelas batas-batas kewenangan polisi dan membatasi kapasitas mekanisme

informal untuk menengahi kasus-kasus tindak pidana berat serius, misalnya perkosaan dan kekerasan seksual.

Tentu saja sekedar mengatur hal ini tidak lantas mewujudkannya menjadi kenyataan di lapangan. Di Filipina,

tindak pidana serius terus dimediasi di tingkat barangay walaupun bertentangan dengan hukum negara. Tetapi mengklarifikasi isu ini membantu mengurangi kebingungan dan memberi pedoman untuk pelaksanaan

kebijakan.76

Contoh-contoh dari negara tetangga ini dapat memberikan beberapa inspirasi bagi pembuat kebijakan di

Indonesia.

76 Alfredo Tadiar (1988) ‘Institutionalising Traditional Dispute Resolution: the Philippine Experience’ di Asia-Pacific Organization for Mediation

(APOM), Transcultural Mediation in the Asia-Pacific , Manila.

Documents

u dont need to know