Penerbitan Buletin Tata Ruang(swakelola – 2015)

TUJUANmenyebarluaskan paradigma, pengetahuan, pemikiran, wacana dan informasi barumengenai penyelenggaraan penataan ruang; menyosialisasikan produk kesepakatan bkprn tingkat pusat kepada daerah serta pemangku kepentingan lainnya; menyamakan persepsi serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penataan ruang kepada para pemangku kepentingan (stakeholder)

MAKSUDMenyebarluaskan informasi, pemikiran, pengetahuan serta wawasan terkait penyelenggaraan penataan ruang kepada para pemangku kepentingan bidang penataan ruang di Indonesia

HASIL PELAKSANAAN KEGIATANRapat Dewan Redaksi untuk

menentukan tema serta artikel-artikel dan calon penulis

Melakukan wawancara dengan tokoh pemangku kepentingan

(untuk dimasukkan ke rublik profil tokoh) yaitu Menteri ATR, dan

Menko Perekonomian

Mencetak Buletin Tata Ruang sebanyak 3000 (Tiga Ribu) eksemplar di edisi 1, dan 2500 (Dua Ribu Lima Ratus) eksemplar di edisi 2 dan 3.

Menuangkan hasil penulisan artikel dari para penulis, hasil wawancara dan hasil luputan wilayah

Mendistribusikan Buletin kepada para pemangku kepentingan secara langsung maupun pos

Melakukan survey lapangan ke Padang, Makassar, dan NTT untuk

liputan pada profil wilayah dan pengambilan gambar yang menarik

untuk dituangkan dalam artikel

Menyiapkan edisi pracetak (mock-up) untuk dikoreksi Dewan Redaksi, dilakukan untuk setiap edisi yang akan diterbitkan

• Penyelenggaraan rapat dewan redaksi;• Penerbitan Buletin Tata Ruang edisi 1

sebanyak 3000 eksemplar, dan proses pencetakan Buletin Tata Ruang edisi 2 dan 3 sebanyak 2500 eksemplar.

OUTPUTKENDALA DAN PERMASALAHANWaktu yang terbatas untuk meminta permohonan artikel oleh para calon narasumber/penulis, sedangkan calon narasumber/penulis belum ada waktu untuk mendistribusikan tulisannya, sehingga artikel tidak bisa naik cetak sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan dikarenakan substansi rubliknya belum lengkap.

TINDAK LANJUT• Mendistribusikan kembali semua Buletin

kepada para pemangku kepentingan di seluruh Indonesia secara langsung (instansi pemerintah pusat anggota BKPRN, internal Kementerian ATR,dll) maupun melalui pos.

Pembentukan/Operasionalisasi Kelembagaan KSN

(PT. Duta Citra – 2015)

TUJUANuntuk mengkaji bentuk-bentuk kelembagaan dalam rangka operasionalisasi dan pengelolaan KSN yang efektif dan berkelanjutan

MAKSUDuntuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang dengan peningkatan fungsi kelembagaan KSN

SASARAN• teridentifikasinya isu dan permasalahan kelembagaan RTR KSN• teridentifikasinya bentuk, struktur, dan anggota kelembagaan yang tepat dalam rangka

pengelolaan KSN;• teridentifikasinya sistem operasional kelembagaan RTR KSN; dan• terbentuknya tugas dan fungsi masing-masing unsur pada kelembagaan RTR KSN.

studi literatur mengenai jenis-jenis kelembagaan dan operasionalisasi RTR

KSN baik di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Melakukan kajian terhadap kebijakan kelembagaan dalam peraturan perundang-

undangan terkait RTR;

Analisa isu dan permasalahan pembentukan/operasionalisasi RTR KSN

Analisa bentuk kelembagaan, keanggotaan lembaga, struktur organisasi dan sistem operasional lembaga untuk masing-masing tipe RTR KSN

Melakukan kajian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam kelembagaan RTR KSN

Menyusun kerangka kebijakan dalam rangka pembentukan/operasionalisasi kelembagaan RTR KSN

Focussed Group Discussion (FGD) di Jakarta, Medan, Kupang, Semarang, Palu pembahasan bersama

kementerian/lembaga di Jakarta sebanyak 1 (satu) kali

Pembahasan laporan di Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali Penyusunan Dokumen

Pembentukan/Operasionalisasi Kelembagaan berdasarkan

tipologi RTR KSN

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

OUTPUT• Dokumen Pembentukan/Operasionalisasi Kelembagaan KSN; dan• Berita Acara pembentukan/operasionalisasi kelembagaan• Eksekutif Summary

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Hingga saat ini, dari 76 KSN yang telah ditetapkan berdasarkan PP nomor 26 Tahun 2008 baru 13 KSN yang sudah legal menjadi Perpres. Sehingga daerah masih terfokus pada substansi raperpres, dan belum menyentuh hingga aspek kelembagaannya. Hal ini menyebabkan data-data/informasi yang diperoleh belum terlalu lengkap, sehingga dibutuhkan analisis yang lebih mendalam lagi terkait kelembagaannya.

TINDAK LANJUTMeneruskan kegiatan serupa yang terkait dengan Pembentukan/Operasionalisasi Kelembagaan RTR KSN di tahun 2016, namun lingkup kegiatan dan keluarannya akan lebih terfokus dan mendalam pada kajian-kajian tentang bentuk kelembagaan RTR KSN, agar nantinya kelembagaan RTR KSN yang ideal dapat benar-benar operasional dilaksanakan oleh seluruh stakeholder.

PENINGKATAN PERAN FORUM KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

(Swakelola – 2015)

MAKSUD untuk menyusun konsep peningkatan peran BKPRN, khususnya Tim Pelaksana, dalam

memfasilitasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional.

TUJUAN untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas BKPRN dalam lingkup Tim Pelaksana,

sehingga efektivitas pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional dapat terwujud.

HASIL AKHIR (KELUARAN YANG TELAH DICAPAI) : Berdasarkan lingkup kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai, hasil akhir yang

telah dicapai adalah: Melakukan koordinasi, diskusi dan pembahasan secara intensif dengan anggota BKPRN untuk membahas isu penataan ruang nasional maupun kelembagaan penataan ruang nasional yang dituangkan dalam hasil-hasil pembahasan/koordinasi.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI : Masih belum firmnya bentuk formulasi kelembagaan BKPRN maupun mekanisme

pengambilan kesepakatan, rekomendasi, dan keputusan (tata kerja badan). Sektor masih memerlukan BKPRN sebagai badan yang mengawal proses sinkronisasi,

integrasi dan evaluasi kebijakan sektoral, namun dalam proses formulasinya masih terus dalam pembahasan dengan beberapa pertimbangan seperti: bentuk/formulasi lembaga, struktur/tupoksi Kementerian ATR/BPN supaya tidak tumpang tindih, agenda-agenda prioritas pembangunan/Presiden, agenda penyelenggaraan penataan ruang.

RENCANA TINDAK LANJUT KEGIATAN : Keikutsertaan anggota BKPRN dalam pembahasan terkait isu penataan

ruang nasional maupun kelembagaan penataan ruang nasional harus terus dilakukan.

Kegiatan ini akan dilanjutkan dalam rangka menyusun dan mengefektifkan mekanisme dan tata kerja lembaga penataan ruang nasional dalam bentuk kegiatan kontraktual dengan judul “Penyusunan Mekanisme dan Tata Kerja Kelembagaan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.

RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN RAWAN BENCANADI KSN TN. MERAPI

(PT. CILAKI – 2015)

KEDUDUKAN KEGIATAN

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

ALUR KEGIATANRTR KSN TN GUNUNG

MERAPIOPERASIONALISASI RTR MELALUI RENCANA PENGEMBANGAN POLA RUANG DAN STRUKTUR RUANG , yang memperhatikan

keserasian antara kebutuhan pembangunan dan potensi kebencanaan

Identifikasi delineasi dan penyepakatan

wilayah perencanaan

Kajian kebijakan pembangunan dan penataan ruang tingkat nasional, provinsi jawa tengah dan kabupaten klaten

Kajian dan analisis karakteristik fisik dan lingkungan, kependudukan dan social dan budaya, intensitas ruang dan tata masa bangunan, system jaringan pergerakan, penyediaan infrastruktur kawasan

Identifikasi isu, potensi dan permasalahan pengembangan kawasan

Kajian kebutuhan ruang dan infrastruktur wilayah di masa depan;

Penyiapan konsep pengembangan kawasan;

Penyusunan rencana detail tata ruang, yang meliputi rencana pola ruang, rencana pergerakan, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan teknis pengendalian pemanfaatan ruang.

AZAS

PE

MER

ATAA

N D

AN

MAN

FAAT

Pembahasan di Pusat

Survey Pengumpulan Data Dan Informasi

Pembahasan di Daerah

Pembahasan di Pusat

Survey Pengumpulan Data Dan Informasi

Pembahasan di Daerah

RDTR Kecamatan Kemalang

• Salah satu gunungapi teraktif di Indonesia (erupsi yang cukup tinggi)• Kawasan Taman Nasional• KSN dengan sudut kepentingan daya dukung lingkungan•Merupakan Kawasan Rawan Bencana•Wilayah perencanaan: 18 kecamatan, 4 kabupaten, 2 Provinsi

KAJIAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

KARAKTERISTIK DAN ANALISIS

WILAYAH PERENCANAAN

KONSEP PENGEMBANGAN

RDTR

HASIL PELAKSANAAN KEGIATANBERDASARKAN LINGKUP KEGIATAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN, RANGKAIAN KEGIATANNYA ADALAH:1. Melakukan diskusi/pembahasan dengan stakeholder di Pusat dalam rangka

pemahaman kegiatan seperti antara lain: output kegiatan, delineasi wilayah perencanaan, konsep dan muatan rencana pengembangan dan lain sebagainya.

2. Melakukan koordinasi, diskusi dan pembahasan secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten cq. Bappeda untuk menentukan wilayah perencanaan yang akan disusun pengembangannya berupa RDTR dalam rangka pengurangan risiko bencana.

3. Melakukan identifikasi, isu, potensi dan permasalahan wilayah perencanaan untuk menjadi masukan dalam penyusunan RDTR Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten.

4. Menyusun Dokumen Rencana Detail Tata Ruang, yang meliputi tujuan dan strategi penataan ruang, rencana pola ruang, rencana struktur ruang, rencana prioritas penanganan, rencana prioritas penanganan, dan ketentuan pemanfaatan ruang (tahapan, struktur dan indikasi program).OUTPUT KEGIATAN:

• Dokumen RDTR Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten dalam rangka Rencana Pengembangan KSN Taman Nasional Gunung Merapi

• Album Peta

Rencana Tindak Lanjut• Waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat sedikit untuk menyusun RDTR secara sempurna sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Permen No.20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kapupaten/Kota yang tetap mengedepankan kebutuhan penataan ruang dan pengembangan wilayah perencanaan, tetapi juga mempertimbangkan risiko bencana yang ditimbulkan dari Gunung Merapi.

• Kesulitan menentukan jadwal pelaksanaan koordinasi dengan BIG untuk melakukan konsultasi peta lampiran dokumen dengan ketelitian peta 1:5.000

• Dokumen ini dapat dijadikan sebagai masukan teknis bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Klaten dalam menyusun RDTR yang lebih sempurna namun tetap dalam upaya mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan Gunung Merapi.• Tetap melakukan koordinasi dengan BIG

dalam rangka penyempurnaan peta lampiran dokumen untuk pemenuhan skala peta 1:5.000.

Kendala dan Permasalahan

Fasilitasi Pelaksanaan Rakernas Tata Ruang(Swakelola – 2015)

MAKSUDKegiatan ”Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tata Ruang” dilaksanakan dengan maksud untuk memberikan dukungan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tata ruang dalam memfasilitasi penyelenggaraan penataan ruang di daerah secara efektif dan optimal. Efektivitas tersebut dapat dicapai apabila tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan pada bagian selanjutnya dapat dicapai.

 TUJUANTujuan pelaksanaan kegiatan ”Fasilitasi Penyelenggaraan Rakernas Tata Ruang” adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tata ruang, baik dalam lingkup Tim Pelaksana maupun Pokja, sehingga keterpaduan dan keserasian penanganan dalam wadah koordinasi nasional dapat tercapai.

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Rapat-Rapat Persiapan

Pembentukan Panitia AcaraLintas K/L

Pelaksanaan Rakernas

Pameran Rakernas

Sidang Pleno

Sidang Komisi

Berita Acara Rakernas Rapat Tindak LanjutRakernas

Agenda Kerja BKPRN2016-2017

Terlaksananya rapat-rapat persiapan pelaksanaan Rakernas Tata Ruang Tahun 2015 Terlaksananya Rakernas Tata Ruang (BKPRN) Terlaksananya rapat tindak lanjut hasil Rakernas Tercapainya kesepakatan dalam bentuk berita acara sidang 4 (empat) komisi Tersusunnya draft Agenda Kerja BKPRN 2016-2017 Terlaksananya Pameran pada Rakernas Tata Ruang

KELUARAN / OUTPUT

a. Waktu persiapan kurang panjang, pelaksanaan kegiatan terlambat.

b. Waktu pelaksanaan rakernas di akhir tahun menyulitkan kementerian/lembaga untuk memprogramkan hasil kesepkatan di Rakernas 2015 ke dalam program/kegiatan tahun anggaran 2016

PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN

Hasil pelaksanaan Rakernas telah didistribusikan kepada seluruh peserta rakernas. Draft agenda kerja BKPRN Tahun 2016-2017 yang telah disusun pada tahun 2015, akan kemudian disempurnakan kembali dengan fasilitasi kegiatan terkait pada tahun 2016. Review pelaksanaan agenda kerja dan aktualisasi isu-isu strategis di daerah akan dilakukan pada tahun 2016 melalui forum Raker Regional Tata Ruang.

TINDAK LANJUT

Rencana Pengembangan Kws. Pariwisata di KSN Danau Toba dsk

(PT. Zonasi – 2015)

MAKSUD KEGIATANMemberikan acuan dalam pengembangan kawasan

pariwisata Pulau Samosir pada KSN Danau Toba dsk. setelah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 81 Tahun

2014 tentang RTR KSN Danau Toba dsk.

TARGET OUTPUT KEGIATAN Masukan Teknis terhadap RDTR salah satu Kecamatan

(fungsi dominan pariwisata) di Kabupaten Samosir Rumusan Indikasi Program dan Pendanaan

Visualisasi Desain

Terwujudnya wisata yang terintegrasi (budaya, alam, sejarah)

Pemberdayaan SDM (partisipasi aktif masyarakat) Peningkatan Ekonomi Lokal

Pelestarian Lingkungan

TUJUAN KEGIATAN

METODOLOGI

Tim Planner

Tim Arsitek

PENENTUAN DELINIASI WILAYAH

PERENCANAANTahap 2

Studi LiteraturTahap 1

a. Telah dicapai kesepakatan dengan SKPD Provinsi dan Kabupaten Samosir terkait penentuan deliniasi wilayah perencanaan yaitu di Kecamatan Simanindo.

b. Telah dilaksanakan 2 (dua) kali FGD di Jakarta dalam rangka:1. Pendalaman isu – isu strategis kawasan dan pengumpulan kebijakan dan strategis

kementerian/lembaga di wilayah perencanaan2. Sosialisasi hasil pelaksanaan kegiatan

c. Telah dilaksanakan 2 (dua) kali pembahasan di Kabupaten Samosir dalam rangka:1. Penyepakatan deliniasi wilayah perencanaan2. Diskusi dan klarifikasi data terkait aspek kepariwisataan di kecamatan simanindo

d. Telah dilaksanakan 1 (satu) kali pembahasan di Parapat, dalam rangka diskusi penyempurnaan subtansi rencana pengembangan kawasan pariwisata di KSN Dau Toba dsk.

e. Telah disusun dokumen rencana pengembangan kawasan pariwisata di KSN Danau Toba dskf. Telah disusun draft Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Simanindog. Telah disusun indikasi program dan peta rencana pengembangan skala 1 : 5000h. Telah didesain visualisasi kawasan (sketsa pra-desain)

HASIL PELAKSANAAN

PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAANa. Sulitnya melibatkan Kementerian/Lembaga terkait isu

strategis di dalam setiap pembahasan.b. Waktu pelaksanaan kegiatan tergolong cukup singkat

untuk melaksanakan kegiatan dengan output/keluaran sebagaimana diminta.

TINDAK LANJUT KEGIATANHasil kegiatan akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Samosir untuk kemudian ditindaklanjuti